Palembang Terancam Kelebihan Jumlah Penduduk

TERBITAN DWIMINGGUAN

GELIAT KOTA METROPOLITAN

EDISI XIII / JUNI 2008

http://inforkom.palembang.go.id

Palembang Terancam Kelebihan Jumlah Penduduk Palembang, WK Pesatnya laju pertumbuhan penduduk di Kota Palembang dikhawatirkan akan menimbulkan beragam persoalan. Pada 2005 lalu, grafik pertambahan penduduk Kota Palembang, berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS) berjumlah 1.3338.793 jiwa. Sementara angka kelahiran dan urbanisasi pasti bertambah lebih besar dari kematian. Jika asumsi pertambahan penduduk 5 persen per tahun, maka pada pertengahan tahun 2008 ini pertambahan penduduk Palembang diperkirakan akan mencapai lebih dari 1.500.000 jiwa. Persoalannya, kemampuan daya tampung kota ini hanya sebatas 1,7 juta jiwa. Ini artinya jika laju pertambahan penduduk terus terjadi, Palembang akan mengalami over capacity (kelebihan daya tampung). “Penduduk bertambah, akibatnya pemerintah kota (pemkot) harus menambah luas daerah, sarana infrastruktur, perluasan sarana pendidikan, dan kesehatan,” terang Walikota Palembang Eddy Santana Putra, saat membuka kegiatan bakti sosial pelayanan keluarga berencana dan kesehatan dalam rangka peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-57 Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Sriwijaya di Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya, Gandus, Palembang, Kamis (19/6) lalu. Timpangnya daya tampung kota

dengan jumlah pertumbuhan penduduk selain akan berimbas pada ketersediaan sarana dan prasarana, juga akan berimbas pada ketersediaan sumber daya yang efektif. Tentu saja ini menjadi problema tersendiri. Kendati demikian, Eddy mengaku belum bisa memastikan apakah Palembang mampu mengatasi persoalan ledakan jumlah penduduk ini. Upaya pemerintah saat ini, kata Eddy, adalah

mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada agar seimbang dengan laju pertumbuhan penduduk. Galakkan Program KB Namun, sebagai langkah antisipasi, kata Eddy, pemerintah akan terus menggalakkan program keluarga berencana. Program KB masih diyakini sebagai BERSAMBUNG KE HAL. 3

2

Teras

EDISI XII / JUNI 2008

Salam Redaksi Diterbitkan Oleh: DINAS INFORMASI DAN KOMUNIKASI KOTA PALEMBANG SUSUNAN REDAKSI Pengarah: Drs. H. Rismalyani Kepala Dinas Inforkom Kota Palembang Penanggung Jawab: Kasubdin Pelayanan Inforkom Kota Palembang Pemimpin Redaksi: Drs. H. Thamrin Redaktur Pelaksana: Hidayatullah Adronafis, SE Sekretaris Redaksi: Tuty Eliaty Efrodina, SH Keuangan: Zamhari, S.Sos, Zubaidah Staf Redaksi: Bambang Irawan S, SH Drs. H. Thamrin, Hj. Djuwita Ghazali,SH, Hj. Asmawaty Thohironie, SH, Drs. Husin Djauhari, Iin Indraswari, S.Kom, Indra Sena Wirawan, SE, Lilik Wijayanti, Widya Oktarina, ST, Hidayatullah Adronafis, SE, Rio Esha Saputra Juan Kelly, SH Fotografer: Mastop, SH, Sairin, Winardi, SE Desain Grafis/Lay Out: Djoean Kellij Distribusi: Syahlan, Junaidi Alamat Redaksi: Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Palembang Jl. Nyoman Ratu No.1271 Palembang (Depan Wisma Prodexim) Telp. : (0711) 352271 Fax : (0711) 353262 Website: http:// inforkom.palembang.go.id E-mail: [email protected] Percetakan: CV. JAYA SEMPURNA (Isi di luar tanggung jawab percetakan)

Program KB, Pendataan serta Kesadaran Masyarakat SEBAGAI ibukota Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang memang menjanjikan segala-galanya. Wilayahnya luas, investasi marak, sarana dan prasarana tersedia. pembangunan baik fisik maupun mental pun terus digalakkan. Kota terbesar nomor dua setelah Medan, Sumatera Utara ini seakan-akan menjadi barometer keberhasilan pelaksanaan roda pembangunan. Suasana yang serba kondusif tersebut, tak pelak memberikan motivasi dan ruang tersendiri bagi kaum pendatang untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Bahkan, tidak jarang diantara warga pendatang ada yang pindah dari daerah asal dan menjadi warga Palembang. Secara otomatis, jumlah penduduk Palembang pun menjadi bertambah. Realitas ini seolah-olah menegaskan bahwa kota yang baru saja berulang tahun ke-1325 pada 17 Juni 2008 lalu, telah benar-benar menjadi kota tujuan yang diidam-idamkan, pada satu sisi. Namun disisi lain, pesatnya laju pertumbuhan penduduk serta arus urbanisasi menimbulkan kegamangan tersendiri. Data dari Biro Pusat Statistik (BPS) pada 2005 lalu mencatat, grafik pertambahan penduduk Kota Palembang, berjumlah 1.3338.793 jiwa. Sementara angka kelahiran dan urbanisasi pasti bertambah lebih besar dari kematian. Jika asumsi pertambahan penduduk 5 persen per tahun, maka pada pertengahan tahun 2008 ini pertambahan penduduk Palembang diperkirakan akan mencapai lebih dari 1.500.000 jiwa. Persoalannya, kemampuan daya tampung kota ini hanya sebatas 1,7 juta jiwa. Ini artinya jika laju pertambahan penduduk terus terjadi, 2 atau 3 tahun ke depan, Palembang akan mengalami over capacity (kelebihan daya tampung) jumlah penduduk.

Pertambahan penduduk membuat pemerintah secara otomatis harus menambah luas daerah, sarana infrastruktur, sarana pendidikan serta kesehatan. Belum lagi imbas pada ketersediaan sumber daya yang efektif. Upaya pemerintah menggiatkan program Keluarga Berencana (KB) guna mengantisipasi laju pertambahan penduduk memang suatu hal yang perlu, bahkan suatu kemestian. Namun upaya ini juga harus diimbangi pengefektifan program KB itu sendiri, termasuk, bila perlu, suntikan dana yang optimal. Pihak yang berwenang pun harus melakukan pendataan ulang guna mengetahui jumlah riil penduduk Palembang saat ini. Perangkat-perangkat pemerintahan seperti RT, lurah hingga camat perlu diberdayakan agar di dapat statistik valid kependudukan. Ini akan mempermudah pemerintah melakukan perencanaan penduduk, pada gilirannya perencanaa SDM yang efektif. Dua langkah diatas akan semakin menemukan muaranya bila warga Palembang mau dan proaktif melaporkan segala peristiwa kependudukan (lahir, meninggal, pembaruan KK, KTP) maupun syarat kependudukan lain dilingkungannya masingmasing. Mungkin itu. (***)

daksi, e R m Sala

KRONIKA Camat Dapat Dana BLT PENERIMA Bantuan Langsung Tunai (BLT) tidak hanya warga yang tergolong miskin saja. Para camat pun akan mendapatkan dana kompensasi atas kenaikan BBM ini. Di Kota Palembang, para camat akan menerima dana insentif senilai Rp 500 ribu perbulan selama 7 bulan. Dana tersebut bantuan dari Pemerintah Pusat melalui Departemen Sosial RI sebagai dana operasional untuk pemantauan dan pengurusan BLT. Dana tersebut akan dibayarkan secara rapel melalui Kantor Pos. “Dana operasional ini diberikan dari Juni sampai Desember 2008, jadi selama 7 bulan kali 500.000 total seluruhnya Rp 3,5 juta,” kata Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial (Dinkessos) Kota Palembang, Dasril Sairin. (yat)

EDISI XII / JUNI 2008

Warta Utama

3

Tepi Sungai Musi akan Dibangun Pasar Palembang, WK Pemerintah Kota Palembang akan membangun pasar di tepian Sungai Musi guna menampung para pedagang kaki lima dan pedagang lain di kota ini. Dana APBN sebesar Rp H. TOLHA HASAN 20 miliar pun telah dianggarkan oleh pemerintah pusat “Setidaknya, sekitar 400 pedagang bisa ditampung agar mereka lebih tertata dan juga menambah keindahan kota karena letak pasar ada di tepi sungai. Selain itu, pembangunan pasar ini juga di harapkan sebagai tempat wisata seperti di Thailand,” terang Wakil Walikota Palembang Tolha Hasan, usai rapat paparan Kementrian Perdagangan dan konsultan tentang konsep pembangunan pasar tepian Sungai Musi di ruang rapat I lantai III Pemkot Palembang, beberapa waktu lalu. Saat ini, kata Tolha, pembangunan pasar masuk dalam tahap pemaparan konsultan. Yaitu mengenai bentuk dan lokasi pasar serta dana yang dibutuhkan. Sementara, mengenai pembebasan lahan nampaknya tidak akan terkendala. Karena lokasi pembangunan pasar di rencanakan di daerah 14 Ilir di bekas BUMN PT Kerta Niaga. “Selain anggaran Rp 20 milyar, nantinya juga akan ada penambahan dana lagi sekitar Rp 1 Miliar guna pengadaan perlengkapan pedagang seperti gerobak, tenda dan lain-lain,” kata Tolha, sembari menambahkan pembangunan pasar ini akan selesai pada 2009 mendatang. Pemerintah juga, lanjut Tolha, akan membangun pasar-pasar lain ditempat ini

setelah pembangunan pasar di tepian Sungai Musi rampung. “Seperti pasar kuliner yang menjual makanan dan minuman. Namun tempat pembangunannya saat ini belum di tetapkan,” katanya. Pemberdayaan Pedagang Sementara itu, anggota tim konsultan Didi Margo menjelaskan, pembangunan pasar ini bertujuan menata kota dan sekaligus memberdayakan

pedagang yang ada di pinggiran sungai. ”Inikan bagus untuk para pedagang selain mereka mendapatkan tempat yang layak, Kota Palembang sendiri bisa tambah indah. Pembangunan pasar ini juga tidak akan mengalami banyak kendala karena tanah yang digunakan merupakan milik pemerintah dan tidak banyak pembebasan lahan karena di tepi sungai,” terang Didi. (yat/rio)

Pemeliharaan Drainase Masih Terkendala Palembang, WK Pemeliharaan drainase di Kota Palembang masih banyak kendala. Jika tidak disikapi dengan cermat, dikhawatirkan akan memberikan citra negatif ditengah upaya pemerintah mengatasi banjir dan genangan air. Kendala itu antara lain masih minimnya peralatan serta sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki. “Saat ini Dinas PU hanya memiliki 11 dump truck, 128 petugas, serta dua ekskavator yang harus melayani ratusan drainase dan anak sungai di Palembang,” ungkap Kepala Dinas PU Kota Palembang Kira Tarigan, melalui Kasubdin Pengendalian Sumber Daya Air (PSDA) Yahya Ilyas. Selain peralatan dan SDM yang minim, pemeliharaan drainase juga terkendala pada persoalan teknis seperti saluran yang terletak di antara pemukiman warga yang sempit. “Sehingga alat kita sulit mencapai endapan lumpur dan sampah,” terang Yahya. Kondisi ini diperparah dengan perilaku masyarakat yang kerap membuang sampah sembarangan hingga menyu-

litkan petugas pemeliharan drainase. “Saat ini endapan lumpur dan sampah di daerah sempit tersebut paling hanya kita hanyutkan saat air besar dengan harapan lumpur terbawa,” ujar Yahya. Pada sisi lain, Sekretaris Komisi III DPRD Palembang Taufik Hidayat meminta Pemkot Palembang mengkaji persoalan drainase ini secara komprehensif. “Bila memang SDM dan peralatan tersebut menjadi kendala, tentu kita minta se segera mungkin dilengkapi,” kata Taufik. Kendati demikian, wakil rakyat dari PKS ini juga mengharapkan pemkot memiliki perencanaan jaringan yang terpadu dengan instansi lainnya seperti perumahan. “Banyak perumahan atau bangunan lain yang dibangun tanpa fasilitas drainase memadai, dan perlu perhatian serius karena berpotensi menyebabkan banjir,” katanya. “Selain pemeliharaan drainase rutin, pemerintah juga harus menormalisasi anak sungai yang saat ini mulai dangkal,” tambahnya. (yat/rio)

Palembang Terancam ......................................................................................Lanjutan dari Hal. 1 kependudukan sudah habis masa berlakunya (Akta Kelahiran, KK, KTP). Sehingga akan didapat data akurat kependudukan,” jelas Husni. Selain itu, Husni mengharapkan warga Palembang juga memanfaatkan maupun membuka akses ke daerah-daerah di sekitar Palembang (hinterland) seperti Ogan Ilir dan Banyuasin guna mengantisipasi lonjakan penduduk ini. Program KB Menurut Eddy Santana, pemerintah akan terus menggalakkan program Keluarga Berencana guna mengantisipasi pertambahan jumlah penduduk ini. Program KB masih diyakini sebagai solusi mujarab untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Dengan ber-KB akan tercipta suatu kondisi ideal antara pesatnya laju pertumbuhan penduduk de-

ngan perkembangan sumber daya manusianya. Setidaknya, penyiapan SDM yang ideal dapat terencana, terukur dan terarah bila jumlah penduduknya tidak over kapasitas. “Saya imbau instansi terkait mampu mengoptimalkan program KB yang telah dicetuskan pemerintah pusat,” Eddy menegaskan. Pada sisi lain, Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga (BKBPK) Palembang Kamaluddin, mengaku telah berupaya maksimal menggalakkan program KB. Tetapi hingga Mei 2008, kata dia, pencapaian KB baru mencapai 44 persen dari jumlah peserta KB lama yakni 43 ribu jiwa. “Untuk itu, kita tetap akan mengevaluasi peserta KB baru,” katanya. Ditambahkan Kamaluddin, agar efektif, pemerintah juga mencanangkan pelayanan KB gratis di tingkat kelurahan se-Kota

Palembang melalui pemberdayaan tenaga kesehatan bidan desa. Dirinya optimis program ini bisa berjalan “Program KB sekarang efektif, karena pasangan usia subur rata-rata di Palembang memiliki anak dua, dan itu menunjukkan program KB sudah berjalan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat,” ujar Kamaluddin. Wakil Ketua IBI Dinas Kesehatan Kota Palembang Tuti Farida mengatakan, pihaknya siap mengoptimalkan penggunaan KB di masyarakat, meski jumlah bidan desa yang ada dirasa belum mencukupi kebutuhan masyarakat. “Saat ini saja, bidan desa di Palembang berjumlah 600 orang yang bertugas di 107 kelurahan. Idealnya, bidan desa itu terdiri dari 1.000 orang, jadi satu kelurahan memiliki dua orang bidan,” kata Farida. (yat)

4

Liputan Kota

EDISI XII / JUNI 2008

September 2008 Fly Over Simpang Polda Beroperasi

PERWAJAHAN DAERAH SEPUTAR SIMPANG POLDA JIKA FLYOVER BEROPERASI.

Palembang, WK Warga Kota Palembang segera dapat menikmati Jembatan Layang Simpang Polda. Ini setelah jembatan yang dibangun dengan dana dari APBN sebesar Rp 39 miliar tersebut diperkirakan selesai pada September tahun ini. “Pembangunan jembatan layang masih

FOTO:TOP

dalam tahap penyelesaian atau “finishing”. Tetapi September dipastikan bisa menjadi solusi kemacetan Simpang Polda,” kata Gubernur Sumsel H. Syahrial Oesman saat meninjau pembangunan Jembatan Layang Simpang Polda, di Palembang. Syahrial mengatakan, pemerintah saat ini terus berpacu dengan waktu menyelesaikan pembangunan jembatan layang

pertama di Sumsel ini agar proyek pembangunan jembatan lainnya bisa dilaksanakan. Antara lain pembangunan jembatan layang di Simpang Patal dan Simpang Rumah Sakit RK Charitas. Menurut mantan Bupati OKU ini, pembangunan jembatan di dua kawasan tersebut sangat penting. Terutama di Simpang Patal. “Di kawasan Simpang Patal setiap hari tidak mengenal waktu terjadi kemacetan. Karena daerah tersebut merupakan wilayah yang kini sedang berkembang menjadi pemukiman padat,” kata Syahrial. Terkait dengan pembangunan “fly over” Simpang Polda, Pemprov Sumsel menyerahkan penyediaan aksesoris, seperti lampu dan tanda lalu lintas ke Pemkot Palembang. Pemkot Siapkan Rp 11 Miliar Menanggapi hal ini, Walikota Palembang, Eddy Santana Putra mengatakan, Pemkot Palembang telah menganggarkan dana senilai Rp11 miliar guna penyediaan aksesoris jembatan layang ini. “Dana tersebut diambilkan dari kas Dinas Penerangan Kota,” kata Eddy. (yat)

BPN Tawarkan Pemkot Kerjasama Sertifikasi Tanah Palembang, WK Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palembang akan menawarkan serta menggandeng Pemkot Palembang bekerjasama menyertifikasi aset tanah. Kerjasama tersebut berupa partisipasi pemkot dalam pembiayaan pembuatan peta dasar untuk pendaftaran tanah. Sebagai kompensasinya, BPN akan menyertifikasi aset tanah pemkot, seperti tanah sekolah, puskesmas, dan fasilitas umum lainnya. Menurut Kepala BPN Palembang HM Hikmad, kerjasama ini ini dilakukan guna menyiasati keterbatasan dana yang dimiliki BPN. ”BPN kesulitan pembiayaan tersebut. luas tanah di Palembang mencapai 37.403 hektare. Setidaknya membutuhkan biaya Rp 1 juta per hektare untuk membuat peta dasar. Biaya itu belum termasuk inventarisasi dan registrasi,” kata Hikmad. Hikmad berharap, melalaui

kerjasama ini akan terjadi percepatan penyelesaian pembuatan peta dasar yang lengkap. “Sehingga mempermudah BPN melakukan pendaftaran tanah untuk menjamin hak tanah masyarakat,” katanya. Sementara itu, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Kota Palembang Rosidi merespon positif keinginan BPN ini. “Pemkot dan BPN Kota Palembang merupakan mitra sehingga kerja sama tersebut sangat dimungkinkan. Kita sangat setuju dan menyambut baik keinginan ini,” ujarnya. Kendati demikian, kata Rosidi, rencana kerjasama ini harus dimatangkan dalam pembicaraan terpadu antara berbagai pihak yang terkait, seperti pemkot, BPN, dan DPRD. ”Kita ingin bentuk kerja sama yang ditawarkan program dan manfaatnya jelas,” ujarnya. Pendapat senada disampaikan Ketua Komisi I DPRD Kota Palembang Mulyadi. Dia mengungkapkan persetujuannya

MULYADI, S.PD

atas upaya tersebut. ”Pada prinsipnya, DPRD melalui Komisi I siap mendukung kerjasama ini sepanjang untuk kepentingan masyarakat serta keuangan APBD memungkinkan,” kata Mulyadi. (sen)

Liputan Kota

EDISI XII / JUNI 2008

5

Pemkot Palembang Fasilitasi Pencetakan Buku Pelajaran

FOTO:WIN

Palembang, WK Belum adanya bantuan pengadaan buku dari pemerintah pihak pusat segera direspon Pemkot Palembang. Respon itu berupa rencana pencetakan bukubuku pelajaran bagi siswa SD hingga SMA yang hak ciptanya sudah dibeli pemerintah. Sebelumnya, pada 2007, pemerintah telah melakukan pembelian hak cipta buku pelajaran sekolah sebanyak 49 judul buku. Pada 2008 ini, rencananya akan dibeli sebanyak 200 judul buku dengan harga hak cipta Rp 100 juta–Rp 175 juta per buku. Sementara harga eceran tertinggi untuk buku yang telah dibeli hak ciptanya itu GERAKAN GEMAR MEMBACA MENGHADAPI KENDALA KURANGNYA BUKU DARI PEMERINTAH PUSAT, SEHINGGA berkisar Rp 4.000 hingga Rp PEMKOT PALEMBANG MERENCANAKAN PENCETAKAN BUKU-BUKU PELAJARAN BAGI SISWA SD HINGGA SMA 20.000. kolektif dan dibiayai pemkot. berkoordinasi dengan Diknas guna Wali Kota Palembang Eddy Santana “Anggarannya akan kita ajukan melalui menentukan seberapa besar kebutuhan Putra mengatakan, pencetakan buku pe- ABT,” kata Eddy. sekolah terhadap buku-buku ini. lajaran tersebut akan dilakukan secara Eddy menambahkan, pihaknya akan “Anggaran pendidikan Kota Palembang mencapai Rp 500 miliar, sehingga perlu perhitungan jumlah dana yang harus dikeluarkan berdasarkan jumlah halaman yang akan digandakan,” kata Eddy. Rencana pemerintah ini disambut positif oleh Kepala Subdinas (Kasubdin) SMP/SMA Diknas Kota Palembang Riza Pehlevi. Menurutnya, adanya kebijakan * Jadi Anggota Koperasi Sesama ini berarti Diknas tidak akan memaksa sekolah untuk menggandakan atau memnanti di GOR Palembang ,” terang perbanyak buku-buku tersebut. Sekda Marwan Hasmen. Namun, jika pihak sekolah ingin mengMarwan menjelaskan, pada 3 Juli gandakan buku, kata Riza, mereka bisa merupakan acara sosialisasi koperasi memakai dana yang telah disalurkan sesama yang akan dihadiri langsung Diknas, seperti dana bantuan operasional Menteri Koperasi, Surya Darma Ali. sekolah, dana rutin serta dana opeTentu saja, kata Marwan, bukan rasional. masuk ke rekor MURI yang menjadi ”Dengan otonomi sekolah, pihak setujuan akhir. Koperasi sesama secara kolah dapat menentukan sendiri prinsip dibentuk guna membantu kebijakan untuk sekolah masing-masing. kesejahteraan para PNS. Mereka yang lebih mengetahui kebutuhan “Koperasi ini dibuat untuk dari sekolahnya. Jika memang kebutuhan membantu para PNS dalam hal keakan buku-buku tersebut dinilai cukup uangan dan juga sekaligus memmendesak, silakan manfaatkan dana berdayakan ekonomi kerakyatan dari yang ada dengan sebaik-baiknya,” jelas koperasi yang mana tidak terlalu DRS. H. MARWAN HASMEN Riza. memberatkan mereka,” ujar Marwan. Riza menambahkan, hingga saat ini Koperasi sesama mempunyai Palembang, WK. bantuan dari pemerintah pusat baik berPemkot Palembang menargetkan simpanan pokok sebesar Rp 100 ribu bentuk dana maupun sumbangan ber15 ribu PNS dan karyawan BUMN yang bisa diangsur sebanyak empat bentuk buku belum ada. menjadi anggota Koperasi Sesama kali dan simpanan per bulan sebesar Karena itu, Diknas masih menunggu guna masuk rekor Museum Rekor In- Rp 15.000 dan pinjaman maksimal kebijakan pusat guna menghindari sebesar 4 kali gaji. donesia (MURI). bantuan yang tidak efisien. Marwan berharap, nantinya anggota “Rekor MURI yang diambil yaitu re”Kalau nantinya pihak pusat memberi kor sebagai pendaftar anggota kope- koperasi ini bukan saja dari PNS dan bantuan berupa buku, jangan sampai rasi terbanyak dalam waktu singkat karyawan lain, masyarakat umum pun Diknas Kota memberi bantuan yang sayang dilaksanakan pada 3 Juli 2008 bisa menjadi anggota. (rio) ma,” katanya. (rio/sen)

15.000 PNS akan Pecahkan Rekor MURI

6

Liputan Kota

EDISI XII / JUNI 2008

Rumah Warga Miskin Diberi Tanda Palembang, WK Pemerintah Kota Palembang berencana memasang stiker miskin di rumah-rumah warga yang akan menerima bantuan langsung tunai (BLT) periode II (September-Desember 2008) mendatang. Hal ini dilakukan guna menghindari bantuan tidak tepat sasaran. “Pemasangan stiker miskin sebagai tanda verifikasi dari pihak kecamatan, kelurahan, Rt/Rw terhadap rumah tangga sasaran (RTS) yang berhak menerima BLT dari pemerintah,” kata Asisten II Setda Palembang Apriadi S Busri, saat rapat evaluasi BLT tahap I periode Juni–Agustus di Kantor Bappeda Palembang. Hadir dalam rapat ini perwakilan Kantor Pos Palembang selaku pihak penyalur BLT, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Daniel Johan, Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial (Kadinkessos) Dasril Sairin, serta camat se-kota Palembang. Menurut Apriadi, pemasangan stiker miskin diharapkan dapat menjadi shock therapy bagi RTS yang mengaku-ngaku miskin sekaligus sebagai kontrol bagi masyarakat. ”Nanti bukan saja kita pasang stiker, melainkan kalau perlu dibuatkan sema-

“Dana tersebut dipergunakan untuk operasional. Seperti memantau tugas-tugas penyaluran BLT di kecamatan, kantor pos, dan BPS,” (DASRIL SAIRIN) cam pelat seng sehingga sulit dibuka. Kalau cuma stiker, hari ini dipasang besok bisa dilepas lagi,” kata Apriadi, sembari menambahkan, untuk pendanaan akan dibahas lebih lanjut. Sementara untuk pemasangan stiker diserahkan kepada kecamatan melalui RT

dan RW. Kendati demikian, agar program BLT ini benar-benar efektif, tidak hanya dilakukan pemasangan stiker maupun plat miskin saja. Yang lebih penting lagi adalah pendataan warga miskin harus valid. “Saya yakin jumlah masyarakat miskin selama tiga tahun lalu akan berkurang bila verifikasi dilakukan secara benar. Artinya, dalam setiap verifikasi, penerima BLT mungkin ada yang telah meninggal, pindah mupun status ekonominya telah meningkat. Untuk itu peran RT sangat diharapkan,” terang Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palembang Daniel Johan. Kecamatan Dapat Dana Rp 500.000 Sementara itu, 16 kecamatan di Kota Palembang akan mendapat dana operasional dari Departemen Sosial sebesar Rp 3,5 juta terhitung sejak BLT 2008 dikucurkan. Dengan perincian masing-masing kecamatan menerima Rp 500.00 setiap bulan selama 7 bulan penyaluran BLT. “Dana tersebut dipergunakan untuk operasional. Seperti memantau tugastugas penyaluran BLT di kecamatan, kantor pos, dan BPS,” kata Kadinkessos Palembang Dasril Sairin. (yat)

Palembang,WK Kesadaran warga Palembang untuk menjaga lingkungan nampaknya perlu ditingkatkan lagi. Apalagi, Kota Palembang baru saja menerima Piala Adipura untuk kedua kalinya berturut-turut. Sayangnya, perilaku sebagian masyarakat masih belum berubah. Terutama dalam membuang sampah di drainase. “Pemkot sudah galakkan program kali bersih (Pro Kasih) secara berkesinambungan, tetapi masih saja masyarakat membuang sampah rumah tangga ke saluran drainase,” sesal Asisten II Ekonomi dan Pembangunan Kota Palembang Apriadi S Busri, saat melakukan Pro Kasih di drainase Tri Sukses, Kelurahan Srijaya, Kecamatan Alang-Alang Lebar (AAL), Minggu, (28/6). Di kelurahan ini, masyarakat masih membuang sampah ke drainase hingga mengakibatkan aliran air menjadi tersumbat. Padahal, aliran drainase ini berhubungan langsung dengan Sungai Irigasi menuju Jalan Soekarno Hatta, Palembang. “Saya minta kepada pihak kelurahan dan ketua RT segera berkoordinasi dengan instansi terkait agar menyediakan satu buah tempat sampah di tiap rumah sehingga masyarakat tidak membuang sampah di drainase,” kata Apriadi. Apriadi menerangkan, Pemkot Palembang sejak 2004 lalu telah meng-

FOTO:RYO

Pro Kasih Butuh Dukungan Warga

PROGRAM KALI BERSIH YANG DIGALAKKAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG PERLU DUKUNGAN SELURUH MASYARAKAT DENGAN BERKESADARAN TIDAK MEMBUANG SAMPAH DI DRAINASE

galakkan Pro Kasih setiap Sabtu dan Minggu. Kegiatan ini bertujuan mengajak serta menyadarkan masyarakat agar menjaga kebersihan lingkungan. “Namun program ini akan terlaksana bila didukung oleh semua warga masyarakat,” kata Apriadi.

Di tempat yang sama, Camat AlangAlang Lebar Sulaiman Amin berharap agar masyarakat selalu menjaga kebersihan khususnya di saluran irigasi. “Sebab jika saluran itu kotor, masyarakat juga yang merasakan langsung dampaknya,” kata Sulaiman. (rio)

EDISI XII / JUNI 2008

Opini

7

Pendidikan dan Pembangunan Ekonomi

T

ESIS bahwa pendidikan memberi kontribusi secara signifikan terhadap pembangunan ekonomi telah menjadi kebenaran yang bersifat aksiomatik. Berbagai kajian akademis dan penelitian empiris telah membuktikan keabsahan tesis itu. Buku terakhir William Schweke, Smart Money: Education and Economic Development (2004), sekali lagi memberi afirmasi atas tesis ilmiah para scholars terdahulu, bahwa pendidikan bukan saja akan melahirkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas, memiliki pengetahuan dan keterampilan serta menguasai teknologi, tetapi juga dapat menumbuhkan iklim bisnis yang sehat dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Karena itu, investasi di bidang pendidikan tidak saja berfaedah bagi perorangan, tetapi juga bagi komunitas bisnis dan masyarakat umum. Pencapaian pendidikan pada semua level niscaya akan meningkatkan pendapatan dan produktivitas masyarakat. Pendidikan merupakan jalan menuju kemajuan dan pencapaian kesejahteraan sosial dan ekonomi. Sedangkan kegagalan membangun pendidikan akan melahirkan berbagai problem krusial: pengangguran, kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, dan welfare dependency yang menjadi beban sosial politik bagi pemerintah. Memasuki abad ke-21, paradigma pembangunan yang merujuk knowledgebased economy tampak kian dominan. Paradigma ini menegaskan tiga hal. Pertama, kemajuan ekonomi dalam banyak hal bertumpu pada basis dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, hubungan kausalitas antara pendidikan dan kemajuan ekonomi menjadi kian kuat dan solid. Ketiga, pendidikan menjadi penggerak utama dinamika perkembangan ekonomi, yang mendorong proses transformasi struktural berjangka panjang. Sebagai ilustrasi, Jepang adalah negara Asia pertama yang menjadi pelopor pembangunan perekonomian berbasis ilmu pengetahuan. Setelah Jepang, menyusul negara-negara Asia Timur lain seperti Singapura, China, Taiwan, Hongkong, dan Korea Selatan. Kontribusi pendidikan terhadap pembangunan ekonomi dapat dicermati dengan melihat perbandingan antara Korea mewakili Asia serta Kenya dan Zimbabwe mewakili Afrika. Pilihan tiga negara ini menarik karena semula Korea, yang secara ekonomi tertinggal, ternyata mampu mengungguli dan kemudian meninggalkan kedua negara Afrika itu. Beberapa indikator ekonomi makro menunjukkan perubahan amat signifikan antara ketiga negara berbeda benua itu. Yang-Ro Yoon, seorang peneliti ekonomi Bank Dunia, dalam Effectiveness Born Out of Necessity: A Comparison of Korean and East African Education Poli-

Oleh: Amich Alhumami cies (2003), mengemukakan sejumlah temuan menarik berdasarkan observasi di tiga negara itu. Pada dekade 1960-an GNP per kapita Korea hanya 87 dollar AS, sementara Kenya 90 dollar AS. Memasuki dekade 1970-an GNP per kapita Korea mulai meningkat menjadi 270 dollar AS, namun masih lebih rendah dibanding Zimbabwe yang telah mencapai 330 dollar AS. Indikator lain seperti gross savings rate (persentase terhadap GDP) juga menunjukkan, Korea lebih rendah dibanding kedua negara Afrika itu. Pada pertengahan 1970-an, gross savings rate masing-masing negara adalah: Korea 8 persen, Kenya 15 persen, dan Zimbabwe 14 persen. Meski demikian, dalam hal pembangunan pertanian Korea relatif lebih unggul. Sektor pertanian memberi sumbangan terhadap GDP sebesar 37 persen di Korea, 35 persen di Kenya, dan 20 persen di Zimbabwe. Memasuki dekade 1980-an, pembangunan ekonomi di Korea berlangsung amat intensif dan pesat. Bahkan antara periode 1980 dan 1996 dapat dikatakan sebagai masa keemasan saat negeri gingseng itu mampu melakukan transformasi ekonomi secara fundamental. Pada tahun-tahun itu pertumbuhan ekonomi Korea melesat jauh meninggalkan Kenya dan Zimbabwe. Pada tahun 1996 GNP per kapita Korea telah mencapai 10,600 dollar AS (meski lalu menurun menjadi 7.980 dollar AS tahun 1998 saat terjadi krisis moneter). Sedangkan GNP per kapita Kenya dan Zimbabwe masing-masing 320 dollar AS dan 610 dollar AS. Perbedaan yang signifikan juga terlihat pada gross savings rate yakni 36 persen di Korea, 12 persen di Kenya, dan 17 persen di Zimbabwe. Pertumbuhan ekonomi Korea yang mengesankan ini terkait keberhasilan dalam menurunkan angka pertumbuhan penduduk selama tiga dekade: dari 2,7 persen tahun 1962 menjadi 0,9 persen pada 1993. Sementara pertumbuhan penduduk di Kenya justru meningkat dari 3,2 persen tahun 1965 menjadi 4,2 persen tahun 1980, meski kemudian menurun menjadi 2,6 persen pada tahun 1995. Tidak diragukan lagi, salah satu kunci keberhasilan pembangunan ekonomi di Korea adalah komitmen yang kuat dalam membangun pendidikan. Berbagai studi menunjukkan, basis pendidikan di Korea memang amat kokoh. Pemerintah Korea mengambil langkah-langkah ekspansif antara 1960-an dan 1990-an guna memperluas akses pendidikan bagi segenap warga negara. Program wajib belajar pendidikan dasar (universal basic education) sudah dilaksanakan sejak lama dan berhasil dituntaskan tahun 1965, sementara Indonesia baru mulai tahun

1984. Sedangkan wajib belajar jenjang SLTP berhasil dicapai tahun 1980-an; dan jenjang SLTA juga hampir bersifat universal pada periode yang sama. Yang menakjubkan, pada jenjang pendidikan tinggi juga mengalami ekspansi besar-besaran; lebih dari setengah anak-anak usia sekolah pada level ini telah memasuki perguruan tinggi. Komitmen Pemerintah Korea terhadap pembangunan pendidikan itu tercermin pada public expenditure. Pada tahun 1959, anggaran untuk pendidikan mencapai 15 persen dari total belanja negara, guna mendukung universal basic education dan terus meningkat secara reguler menjadi 23 persen tahun 1971. Setelah program ini sukses, Pemerintah Korea mulai menurunkan anggaran pendidikan pada kisaran antara 14 sampai 17 persen dari total belanja negara atau sekitar 2,2 sampai 4,4 persen dari GNP. Menyadari bahwa pendidikan dasar merupakan bagian dari public good, tercermin pada social return lebih tinggi dibanding private return, maka Pemerintah Korea mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dasar jauh lebih besar dibanding level menengah dan tinggi. Penting dicatat, selain faktor basis pendidikan yang lebih kuat, kelas menengah ekonomi di Korea juga terbentuk dengan baik dan mapan. Pada dekade antara 1960-an dan 1980-an, kalangan pengusaha Korea telah membangun hubungan dagang dan membuka akses pasar ke negara-negara kawasan seperti Jepang, bahkan telah menyeberang ke Amerika dan Eropa. Korea sukses melakukan inovasi teknologi (otomotif dan elektronik) karena memperoleh transfer teknologi melalui hubungan dagang dengan negara-negara maju tersebut. Bercermin pada pengalaman Korea, Pemerintah Indonesia harus mengambil langkah-langkah strategis dalam upaya membangun pendidikan nasional. Investasi di bidang pendidikan secara nyata berhasil mendorong kemajuan ekonomi dan menciptakan kesejahteraan sosial. Untuk itu, investasi di bidang pendidikan harus didukung pembiayaan memadai, terutama yang diperuntukkan bagi penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Mengikuti agenda Millenium Development Goals (MDGs), tahun 2015 Pemerintah Indonesia harus menjamin bahwa seluruh anak usia sekolah dasar akan memperoleh pendidikan dasar. Bersamaan dengan itu, akses ke pendidikan menengah dan pendidikan tinggi juga harus diperluas, guna mendukung upaya menciptakan knowledge society yang menjadi basis akselerasi pembangunan ekonomi di masa depan. (www.kompas.com) Penulis adalah peneliti di Research Institute for Culture and Development, Jakarta

8

Liputan Kota

EDISI XII / JUNI 2008

Lokasi Pasar Terapung Belum Final Palembang, WK Penentuan lokasi pembangunan pasar terapung berkonsep wisata di tepi Sungai Musi belum final. Pasalnya, Walikota Palembang Ir. H.Eddy Santana Putra, MT, merasa keberatan dengan konsep pembangunan pasar yang akan dibangun di kawasan Seberang Ilir dan Seberang Ulu. Menurut Eddy, lokasi pembangunan awal di kawasan Seberang Ilir (14-16 Ilir) dan Seberang Ulu (10 Ulu) dirasa sudah tidak memungkinkan lagi. ”Yah, agak ke hululah. Misalnya di Sungai Ogan. Kalau di sana (Sungai Musi) sudah terlalu ramai,” kata Eddy. Seperti diberitakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang berencana membangun dua pasar di tepi Sungai Musi dengan dana senilai Rp 20 miliar yang merupakan dana hibah dari Kementerian Perdagangan. Pembangunan pasar isi akan mengusung konsep wisata kuliner dan handicraft. “Konsep pasar ini diharapkan dapat menarik wisatawan dan memiliki kekhasan daerah. Sehingga semua pihak dapat memanfaatkan lokasi tersebut,” tambah Eddy.

KAWASAN SUNGAI OGAN YANG AKAN DIBANGUN PASAR TERAPUNG.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Palembang Zuhri Lubis mengatakan, sebaiknya lokasi pasar yang dipilih tidak berada di sekitar Jembatan Ampera. Sebab, tingkat lalu lintas sungai di tempat tersebut cukup padat sehingga dapat mengganggu kapal-kapal yang melintas. ”Ada baiknya pembangunan mengarah ke hulu atau ke arah Musi II. Sebab, di

FOTO:IST

daerah tersebut suasananya jauh lebih tenang dan ombaknya tidak terlalu deras. Belum lagi bila terjadi kabut yang mungkin dapat mengganggu pelayaran,” jelas Zuhri. “Yang pasti, keberadaan pasar ini diharapkan dapat lebih menggiatkan pembangunan diwilayah hulu sungai,” tambahnya. (rio)

BPN Palembang Luncurkan Program SMS Palembang, WK Guna memotivasi warga Palembang membuat sertifikat tanah, Badan Pertanahan Nasional (BPN) kembali meluncurkan program Sertifikat Massal Swadaya (SMS). Untuk tahun ini BPN menargetkan dapat

menyertifikasi sebanyak 1.500 bidang tanah di kota metropolis ini. Sebelumnya pada 2007, BPN telah menyertifikasi 1000 bidang tanah. SMS merupakan program pemberian sertifikat tanah murah dengan cara kolektif dalam suatu lokasi tertentu.

Dinkes akan Bina Penjual Jamu “Gelap” Palembang, WK Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Palembang berencana membina para pedagang jamu yang terindikasi telah menjual jamu atau obat-obatan berbahaya. “Bentuk pembinaan yang akan kami lakukan kepada para penjual jamu berupa pendampingan dan pengarahan agar tidak menjual jamu sembarangan,” kata Kepala Seksi Penyehatan Makanan dan Minuman Dinkes Kota Palembang, Aminah Martini. Selain kepada para penjual jamu, Dinkes juga akan membina serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum untuk tidak mengonsumsi jamu atau obatobatan yang dijual bebas di pasaran. Sebelumnya, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Palembang merazia jamu dan obat-obatan di sejumlah toko atau kios jamu di kota metropolis ini. Dari razia ini disita sebanyak 95 merek jamu dan obat-obatan yang tidak mendapat register dari Depkes RI “Semua sedang kita tarik dan segera kita musnahkan,” ujar Kepala Balai Besar POM Palembang I Made Kawi Sukayada. Menurut Sukayada, jamu dan obat-obatan yang disita tersebut bereaksi kimia tinggi dan berpotensi merusak organ tubuh manusia. (yat)

”Syaratnya, satu lokasi minimal ada 15 bidang tanah yang akan disertifikatkan dan jaraknya tidak berjauhan,” ujar Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan BPN Kota Palembang Ki Agus Muhammad. Menurut Muhammad, keistimewaan program SMS ini terdapat pada biaya pembuatan sertifikat yang ringan bila dibandingkan dengan pembuatan sertifikat rutin. ”Biaya pengukuran dapat dipikul bersama, ditambah uang pemasukan kepada negara dan biaya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB),” katanya. Besaran biaya sertifikat akan disesuaikan luas tanah berdasarkan PP 46/ 2002 tentang Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di BPN. Pengajuan dilakukan secara kolektif ke BPN yang diketahui RT dan lurah setempat, dengan melampirkan KTP, surat tanah berikut turunannya, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Kartu Keluarga. Lebih Murah Sementara itu, Kepala BPN Kota Palembang HM Hikmad menjamin biaya program SMS ini lebih murah dibanding sertifikasi rutin. Dia mencontohkan, bila besaran biaya pembuatan sertifikat dengan program rutin pada luas 300 M2 sebesar Rp1,5–2 juta, dengan program SMS, biaya dapat ditekan hingga Rp1 juta. (rio)

EDISI XII / JUNI 2008

Serba - Serbi

9

Waspadai Lonjakan Penduduk MASALAH kependudukan bukan cuma persoalan yang dihadapi oleh Indonesia saja. Kependudukan adalah masalah yang harus dihadapi oleh dunia abad ini, dan mungkin beberapa dekade mendatang. ERDASARKAN proyeksi yang dilakukan oleh PBB pada 2002, jumlah penduduk Indonesia pada 2050 diperkirakan 293 juta jiwa (UN, 2003: World Population Prospec, the 2002 Revision). Jumlah ini dicapai dengan beberapa asumsi yaitu antara lain pada 2015 angka kelahiran (TFR) akan mencapai 2,1 kemudian menurun menjadi 1,94 pada 2025 dan mencapai 1,85 pada 2050. Jika pengelolaan kependudukan dan pembangunan keluarga mengendur, maka asumsi TFR tersebut diperkirakan tidak akan tercapai, sehingga tentu saja perkiraan jumlah penduduk akan berada di atas jumlah tersebut. Sebagai akibatnya beban pemerintah akan semakin berat dalam memenuhi kebutuhan dasar penduduk. Selain masalah jumlah penduduk maka masalah struktur penduduk juga harus diperhatikan. Perubahan struktur umur harus diantisipasi sejak saat ini. Karena jika lengah maka Indonesia akan mengalami permasalah serius dalam hal aging population. Jumlah penduduk vs pembangunan Pada 2050 tingkat dependency ratio penduduk Indonesia adalah sekitar 0,73 artinya setiap 100 orang produktif menanggung 73 orang tidak produktif. Namun berbeda dengan dependency ratio saat ini yang di dominasi oleh mereka yang tidak produktif pada usia muda (kurang dari 15 tahun) maka dependency ratio pada 2050 akan didominasi oleh mereka yang berusia di atas 60 tahun, di mana kebutuhannya sangat berbeda, dan secara ekonomi mereka tidak mungkin lagi berkontribusi kepada pendapatan nasional. Terkait dengan perubahan struktur umur dan tingkat dependency ratio maka harus dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan dan kualitas generasi mendatang. Demograpic bonus merupakan kondisi di mana dependency ratio berada pada tingkat yang terendah. Indonesia akan mengalami demographic bonus selama 10 tahun, antara tahun 2015 sampai 2025 (dengan catatan bila TFR 2,1 dapat dicapai pada tahun 2015). Pada kurun waktu tersebut dependency ratio berada pada tingkat 0,4 sampai 0,5. Inilah waktu yang disebut sebagai window opportunity oleh karena jika keberadaan jumlah penduduk produktif dapat dioptimalkan, maka akan sangat berdampak pada peningkatan kesejahteraan, yang nantinya dapat dimanfaatkan kembali untuk jangka waktu yang lama

B

termasuk pada saat kita sudah mulai memasuki struktur penduduk yang semakin ‘menua’ (aging population). Jumlah penduduk yang besar akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi jika penduduk tersebut memiliki kualitas yang tinggi. Ini dapat dibuktikan jika kita melihat negara Amerika Serikat (AS) atau Jepang. Dengan jumlah penduduk yang relatif besar, yaitu sekitar 264 juta untuk AS dan 124 juta untuk Jepang, serta diimbangi dengan kualitas yang tinggi, penduduk di kedua negara tersebut merupakan aset bagi pertumbuhan ekonomi negara masing-masing. Sebaliknya, penduduk yang besar di India dan Nigeria misalnya, karena tidak didukung kualitas yang memadai justru menjadi beban bagi pembangunan ekonomi. Pemerintah di kedua negara tersebut memiliki kesulitan untuk meningkatkan kesejahtaraan penduduknya karena hasil yang diperoleh dari pembangunan harus dibagi kepada banyak penduduk, sehingga masing-masing penduduk memperoleh bagian yang sedikit. Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan data komposit dari beberapa variable yaitu umur harapan hidup pada waktu lahir, tingkat pendidikan dan GNP per kapita (PPP) memperlihatkan bahwa pada 2003 Indonesia menempati urutan ke 112 dari 175 negara di dunia (UNDP: Human Depelovment Report 2003). Pada saat ini jumlah penduduk Indonesia sekitar 215 juta jiwa. Secara kuantitas, penduduk Indonesia tergolong sangat besar. Namun data juga memperlihatkan bahwa kualitas penduduk kita masih sangat rendah. Dari segi pendidikan, dapat dilihat bahwa berdasarkan Sensus Penduduk (SP) 2000 terdapat hanya 33,2 persen penduduk yang menamatkan tingkat pendidikan SLTP ke atas. Belum lagi jika dilihat secara detail tentang produktivitas, etos kerja, kreativitas, derajat kesehatan dan lain sebagainya. Indonesia juga masih mengalami persoalan yang serius dengan kemiskinan. Pada 2003 terdapat sekitar 38,4 juta jiwa (18,2 persen) penduduk yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Pemerintah menargetkan bahwa pada persentase penduduk miskin tersebut akan turun menjadi 11,7 persen pada 2015 (Bappenas, 2003, Dokumen kerja tim MDGs). Berarti pada 2015 masih terdapat sekitar 29 juta penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan (dengan asumsi bahwa jumlah penduduk saat itu adalah 250,1 juta jiwa). Agenda terlupakan Dalam program KB, upaya pengen-

dalian kelahiran hanyalah salah satu dan bukan satu-satunya tujuan program. Tujuan utama program KB adalah untuk membantu keluarga, termasuk individu, sehingga mereka mengerti hak dan kewajiban dalam kehidupan berkeluarga untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Program kependudukan dan khususnya yang dilaksanakan melalui program KB (pesertanya masih didominasi perempuan), selama ini, yaitu pada kurun waktu 1970 sampai 1990-an berhasil ‘mencegah’ penambahan penduduk sekitar 47 juta jiwa (disebut birth averted). Dalam kondisi saat ini, jumlah 47 juta jiwa yang seharusnya ada tersebut dan dalam kenyataannya menjadi tidak ada, sangatlah berharga dalam menghindarkan tingkat kesejahteraan penduduk dan masyarakat tidak menjadi lebih terpuruk lagi. Secara perhitungan kasar, jika tidak ada program KB, maka pada saat ini akan ada tambahan sekitar 15 juta penduduk yang masuk dalam katagori penduduk usia kerja. Jika dua per tiga saja dari meraka sekarang ini masuk ke dalam pasar kerja, berarti saat ini ada tambahan sekitar 10 juta tenaga kerja yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Saat ini pemerintah menghadapi sekitar 40 juta penganggur. Angka 10 juta tenaga kerja tersebut sangatlah besar artinya. Jangan lupa, angka 10 juta itu baru untuk tenaga kerja yang bersangkutan, bagaimana dengan keluarga mereka. Data memperlihatkan bahwa ada hubungan antara jumlah anak dan tingkat sosial ekonomi penduduk. Penduduk yang memiliki tingkat sosial ekonomi lebih rendah cenderung untuk memiliki anak dengan jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan mereka yang berada pada kelompok sosial ekonomi yang lebih tinggi. Dengan terjadinya penurunan tingkat kelahiran dan terjadinya ‘penghematan’ jumlah penduduk dalam jumlah yang sangat signifikan sekitar 47 juta jiwa, maka berarti juga terjadi ‘penghematan’ dalam jumlah penduduk miskin di Indonesia. Sayangnya, setelah terjadinya reformasi, masalah kependudukan sekarang ini seolah menjadi agenda yang terlupakan. Padahal, jika terjadi lonjakan penduduk yang sangat besar, akan menjadi beban yang tidak ringan bagi negara. Pertumbuhan penduduk sangat kaitan dengan ekonomi, kesehatan, problem sosial serta kualitas masyarakat. Semua pihak, pusat dan pemerintah daerah harus memiliki perhatian yang tinggi agar laju pertumbuhan penduduk bisa diatasi demi kesejahteraan bersama. (***)

10

Ragam

EDISI XII / JUNI 2008

Waspadai Alzheimer! P ERNAHKAH Anda meletakkan suatu barang di suatu tempat kemudian Anda lupa di mana barang itu berada? Kalau satu atau dua kali, mungkin masih wajar. Tapi, kalau terjadi berulang-ulang, Anda perlu waspada. Kemungkinan alzheimer tengah menyerang Anda. Alzheimer atau kepikunan merupakan sejenis penyakit penurunan fungsi saraf otak yang kompleks dan progresif. Penyakit Alzheimer bukannya sejenis penyakit menular. Penyakit Alzheimer adalah keadaan di mana daya ingatan seseorang merosot dengan parahnya sehingga pengidapnya tidak mampu mengurus diri sendiri. Penyakit Alzheimer bukannya ‘kekanak-kanakan karena usia tua’ yang sekadar suatu proses penuaan. Sebaliknya, adalah sejenis masalah kesehatan yang amat menyiksa dan perlu diberikan perhatian. Alzheimer digolongkan ke dalam salah satu dari jenis nyanyuk (dementia) yang dicirikan dengan melemahnya percakapan, kewarasan, ingatan, pertimbangan, perubahan kepribadian dan tingkah laku yang tidak terkendali. Penyakit Alzheimer yang menurunkan fungsi memori ini juga menjejaskan fungsi intelektual dan sosial penghidapnya. Hingga kini, sumber sebenarnya penyakit ini tidak diketahui. Tetapi, ia bukanlah disebabkan penuaan. Bagaimanapun, ilmuwan berpendapat, ia dikaitkan dengan pembentukan dan perubahan pada sel-sel saraf yang normal menjadi serat. Resiko untuk mengidap Alzheimer, penyakit yang sinonim dengan orang tua ini, meningkat seiring dengan pertambahan usia. “Bermula pada usia 65 tahun, seseorang mempunyai resiko lima persen mengidap penyakit ini dan resiko ini meningkat dua kali lipat setiap lima tahun,” kata Ahli Psikogeriatrik, Kantor Pengobatan Psikologi, Fakultas Pusat Pengobatan Universitas Malaya (PPUM), Dr. Esther Ebeenezer. Menurut Esther, sekalipun penyakit ini dikaitkan dengan orang tua, namun sejarah membuktikan bahawa pesakit pertama yang dikenal pasti menghidap penyakit ini ialah wanita dalam usia awal 50-an. Sejarah Alzheimer Penyakit ini pertama kali ditemukan oleh Dr. Alois Alzheimer pada 1907. penyakit ini kemudian dinamakan Alzheimer, menurut namanya. Dr Alzheimer mengobservasi seorang wanita berumur 51 tahun, yang mengalami gangguan intelektual dan memori serta tidak mengetahui kembali tempat tinggalnya. Padahal wanita itu tidak mengalami gangguan pada anggota gerak, koordinasi dan reflek. Hasil bedah pengamatan, Alzheimer mendapati syaraf otak wanita tersebut

bukan saja mengecut, malah dipenuhi dengan gumpalan protein yang luar biasa yang disebut plak amiloid dan serat yang berbelitbelit (neuro fibrillary). Amiloid protein yang membentuk sel-sel plak protein, dipercaya menyebabkan perubahan kimia otak. Musnahnya sel-sel saraf ini menyebabkan syaraf otak yang berfungsi menyampaikan pesan dari satu neuron ke neuron lain terpengaruh. Meskipun penyakit ini yang semula ditemukan hampir satu abad yang lalu, ia tidak seterkenal penyakit yang lainnya seperti sakit jantung, hipertensi, Sindrom Pernafasan Akut Parah (SARS) atau sebagainya. Kemungkinan ini disebabkan oleh penyakit ini tidak dapat dilihat gejalanya langsung seperti penyakit hipertensi yang dapat dilihat melalui pemeriksaan tekanan darah secara berkala. Penelitian klinis terbaru menunjukkan suplementasi dengan asam lemak omega-3 dapat memperlambat menurunan fungsi kognitif pada penderita alzheimer ringan. Pengungkapan terhadap Alzheimer Publikasi mengenai penyakit Alzheimer masih rendah dan banyak orang tidak mengetahui tentang penyakit ini sampai dipublikasikan secara terbuka sendiri oleh bekas Presiden Amerika Serikat yang ke40, Ronald Reagan dalam suratnya tertanggal 5 November 1994. Penyakit Alzheimer sukar dideteksi sebab banyak yang beranggapan orang tua yang semula lupa, adalah sesuatu yang lazim karena faktor usia. Padahal itu mungkin tanda-tanda awal seseorang itu mengidap penyakit Alzheimer. Tingkat Alzheimer Ciri awal dari alzheimer dikenal dengan nama mild cognitive impairement (MCI). Dalam tahap ini biasanya orang akan kehilangan sebagian memori. Ditandai dengan kelupaan menaruh benda, melupakan janji dengan teman atau bahkan lupa nama seseorang. Yang parah, gejala macam ini sudah kerap dialami oleh mereka yang berusia muda. Tahap yang lebih parah dari ini adalah ketika kita lupa menemukan suatu kata yang tepat untuk mengartikan ucapan seseorang. Bisa juga kita lupa mencari kata untuk mendefinisikan sesuatu. Semua

kepikunan ini akan berpengaruh pada kepribadian dan perubahan mood, demikian menurut situs ADI, www.alz.co.uk. Faktor lain yang juga bisa memicu alzheimer adalah apabila seseorang pernah mengalami kecelakaan atau kekerasan pada kepalanya. Tidak tertutup kemungkinan pula adanya faktor hubungan genetika. Yang terakhir ini diketahui dari adanya kurang lebih 200 keluarga di Inggris yang punya sejarah genetika menderita kepikunan. Apabila orang yang sakit lupa mencampurkan gula dalam minuman, garam dalam masakan atau cara-cara mengaduk air dikategorikan sebagai tingkat sederhana. Apabila orang yang sakit sudah tidak mampu mengurus diri sendiri, keliru dengan keadaan sekitar rumah, tidak mengenali rekan-rekan atau anggota keluarga terdekat, ia menandakan orang yang sakit berada di tingkat yang serius. Tanda-tanda lainnya, orang yang terkena penyakit ini dapat menjadi agresif, cepat marah dan kehilangan minat untuk berinteraksi atau hobi yang pernah diminatinya. Di perkirakan bahwa pada sekitar 1950-an kira-kira 2,5 juta penduduk dunia mengidap penyakit ini. Pada tahun 2000, pengidap Alzheimer diperkirakan mencapai enam milyar orang. Sementara berdasarkan data yang dihimpun Alzheimer Disease International (ADI), saat ini 10 persen dari seluruh populasi dunia menderita alzheimer. Yang parah 66 persen dari jumlah itu berasal dari negara berkembang seperti Cina, India, Amerika dan Indonesia Di negara kita, penyakit kepikunan ini memang belum menjadi sorotan utama. Padahal dengan jumlah manusia usia lanjut (Manula) yang kurang lebih tujuh persen dari populasi kita, Indonesia menjadi negara yang semestinya mengkampanyekan kewaspadaan terhadap alzheimer.

EDISI XII / JUNI 2008

Profil

11 IAN BAG II IS) (HAB

Ir. H. Eddy Santana Putra, MT Sederhana dalam Sikap Kaya dalam Karya

D

I bidang penanganan banjir, Palembang di bawah pimpinan mantan Kepala Dinas PU Pengairan ini patut diacungi jempol. Beberapa tahun lalu, Palembang menjadi terkenal dan menghiasi berbagai berita di televisi dan surat kabar daerah maupun nasional gara-gara sering kebanjiran. Tak kurang dari 57 titik banjir tercatat saat itu, termasuk kawasan dan jalan-jalan utama. ESP pun segera tanggap. Karena semua sistem drainase di Palembang juga bermuara di sungai besar, Pemkot Palembang membuat satu drainase primer yang menampung air buangan dari seluruh kota sebelum bermuara ke sungai. Untuk mengatasi genangan air di jalanjalan utama, dilakukan pemasangan pompa dan box culvert. Pompa dipasang di beberapa titik rawan banjir untuk mengalirkan air yang menggenangi ruas jalan. Sementara itu, box culvert (sejenis goronggorong dari beton bertulang yang berbentuk kotak) dipasang di bawah ruas jalan. Box culvert ini berfungsi mengalirkan air agar tidak membanjiri salah satu sisi jalan. Secara bersamaan, dibangun kolam retensi. Kolam itu berfungsi sebagai resapan air, menggantikan fungsi rawa yang semakin berkurang seiring dengan dinamisnya pembangunan kota. Saat ini ada 17 kolam retensi di seluruh wilayah Kota Palembang. Menariknya, kolam yang terletak di tempat-tempat strategis itu, seperti kolam retensi di Kambang Iwak, Jalan Tasik, belakangan sangat dirasakan manfaatnya, yakni menyejukkan kota. Bahkan, masyarakat menjadikan areal kolam sebagai tempat rekreasi. Baru-baru ini Kambang Iwak menjadi pusat perhatian seiring dengan digelarnya Asian Orchid Festival yang dibuka istri Wapres Mufida Jusuf Kalla. Melalui pembuatan drainase primer, pompanisasi, dan pemasangan box culvert, secara berangsur-angsur titik genangan air mulai berkurang. Data dari dinas PU Kota Palembang, pada 2004 terdapat 57 titik genangan air di ruas jalan utama dan jalan akses. Namun, pada 2007 telah berkurang menjadi 31 titik saja. Kondisi Palembang yang semakin kondusif, menjadikan kota yang berpenduduk sekitar 1,5 juta jiwa serta terbagi dalam 16 kecamatan dan 107 kelurahan ini menjadi incaran investasi dari para pemilik modal. Tercatat beberapa perusahaan asing berinvestasi ke kota ini. Antara lain Carrefour, perusahaan lokal Makro, Palembang Indah Mall, perusahaan Deorub (karet). Sederhana dalam Sikap Atas prestasi pembangunannya itu, sederet penghargaan pun diterimanya. Mulai dari yang bersifat pribadi hingga

kelembagaan. Namun hal ini tidak menjadikannya berbangga diri. Mewarisi sifat militer dari ayahnya, Kol. (Purn) H. Animan Achyad (Alm), ESP terkenal tegas dan disiplin. Tak heran bila di kalangan aktivis, baik di organisasi kepemudaan, organisasi profesi maupun organisasi olahraga ia begitu menonjol. Kendati demikian, ia tetap sederhana dalam bersikap. Tak pernah neko-neko serta menjalani hidup penuh dengan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Bahkan, selama menjabat sebagai walikota (20032008), ia dikenal sebagai kepala daerah termiskin, jauh dari kesan glamour yang begitu lekat pada setiap kepala daerah. ESP memulai karier sebagai Staf Cabang Dinas PU Kabupaten Musirawas pada 1987. Tidak lama kemudian ia pindah ke Palembang dibagian Sub Dinas Pengairan Seksi Operasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi. Pada 1990 dirinya melanjutkan sekolah S2 di Bandung bidang pengembangan rawa dan pantai. Pada 1992 ESP ditunjuk menjadi Pimpinan Proyek Reklamasi Jakabaring di kawasan Seberang Ulu. Suatu tugas yang maha berat. Karena saat itu Jakabaring masih merupakan suatu kawasan tanpa hunian dan penuh dengan semak belukar. “Sebelum reklamasi, kawasan SU itu baru sebagian saja yang bisa terbangun. Itulah salah satu alasan lahirnya gagasan untuk melakukan reklamasi lahan rawa dengan memanfaatkan sendimentasi Sungai Musi yang merupakan kontribusi sedimentasi Sungai Ogan dan Komering. Sebelum dimulai tentunya kita mengadakan survei, mengelilingi calon areal reklamasi, dengan berjalan kaki menembus rawarawa atau berperahu. Di situlah saya berfikir, bahwa saya punya tugas besar membentuk satu kawasan yang satu saat nanti akan menjadi daerah impian,” kenang suami dari Sri Maya Haryanti ini.

Kurang lebih lima tahun (1993-1998) dirinya bergelut dengan proyek Reklamasi Jakabaring. Pekerjaannya tidak sia-sia. Kini Jakabaring telah menjelma menjadi kawasan primadona bagi warga Palembang. Infrastruktur sarana dan prasarana mulai berkembang. Bahkan beberapa instansi pemerintah pun sudah dipusatkan disini. Seperti Kantor Poltabes Palembang, Gedung KPU Sumsel, Pengadilan Agama, Kejaksaan, Imigrasi, PLN. Yang paling anyar adalah pembangunan gedung DPRD Kota Palembang. Tak ketinggalan Stadion Jakabaring, yang merupakan stadion kebanggaan tim Sriwijaya FC dan masyarakat Sumsel, ada di kawasan ini. Setelah itu dirinya kemudian menjabat sebagai Kepala Dinas Tata Kota Palembang. Tahun 2003 ia terpilih sebagai Walikota Palembang periode 2003-2008. Terpilih jadi Walikota Lagi Kesederhaan sikap dan kerja keras ESP dalam membangun Palembang demi kesejahteraan rakyat berbuah manis. Saat pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) secara langsung pada 7 Juni 2008 lalu, bersama pasangannya Romi Herton, ESP yang mencalonkan diri kembali mendapat suara terbanyak dan unggul hampir diseluruh wilayah pemilihan. Ini artinya, Alumni Fakultas Teknik Sipil Unsri (1984) ini tetap mendapat kepercayaan dari rakyat Palembang guna menuntaskan proses pembangunan hingga 2013 mendatang. Meskipun terpilih kembali, pria yang hobi membaca ini tidak bersikap berlebihan. “Saya tidak menjanjikan apa-apa. Tapi saya mengajak seluruh warga Palembang bersama-sama bekerja lebih keras lagi. Agar harkat dan martabat rakyat kota ini semakin baik dan terpenting, kesejahteraan rakyat pun semakin meningkat pula” katanya. Begitulah ESP. Baginya kesejahteraan rakyat merupakan skala prioritas yang tidak bisa tidak harus segera diwujudkan. Dan ini perlu kerja nyata secara bersama-sama. Sederhana dalam sikap kaya dalam karya. Seperti moto dalam kehidupannya. (yat/dari berbagai sumber) BIODATA Nama: Ir. H. Eddy Santana Putra, MT Tempat/tgl lahir: Pangkal Pinang, 20 Januari 1957 Partai Politik: PDI Perjuangan (PDIP) Jabatan: - Walikota Palembang Periode 2008-2013 - Ketua DPD PDI-P Sumsel Nama Ayah: Kol. (Purn) H. Animan Achyad (Alm) Nama Ibu: Hj. Chalidjah Animan binti H. Aziz (Alm) Nama Istri: Ny. Srimaya Haryanti Anak 3 Orang: 1. Ajie Nugraha Pratama Putra 2. Siti Aisyah (Alm) 3. Nabila Aprilia Putri Riwayat Pendidikan: 1. SD YPP Pusri (1969) 2. SMP YPP Pusri (1972) 3. SMA Xaverius I (1975) 4. Sarjana (S1) Fakultas Teknik Sipil Unsri (1984) 5. Pasca Sarjana (S2) Teknik Pengairan P2STP Bandung

12

Geliat Kota

EDISI XII / JUNI 2008

KOTA PALEMBANG DARI WAKTU KE WAKTU TERUS BERBENAH. SARANA DAN PRASARANA PEMBANGUNAN, BAIK SECARA FISIK MAUPUN MENTAL TERUS DIUPAYAKAN. DEMI MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT. BERIKUT GELIAT KOTA PALEMBANG DALAM BIDIKAN LENSA WARTA KOTA. (FOTO-FOTO: MASTOP, SAIRIN, WINARDI, RYO, IST/NET)

RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA PERINGATAN HARI JADI KOTA PALEMBANG KE-1325 TAHUN 2008 YANG DIHADIRI GUBERNUR SUMSEL

PERAHU HIAS BERBENTUK BUAYA INI TURUT MEMERIAHKAN ACARA PEMBUKAAN SRIWIJAYA EXPO YANG DIGELAR DALAM RANGKA HUT KOTA PALEMBANG

DEMI SEBUAH BOLA UNTUK ANAKNYA, SEORANG IBU RELA BERPANAS-PANASAN PADA ACARA SPEKTAKULER GIRING BOLA BERSAMA DI STADION GSJ

KONVOI KELILING KOTA USAI MENERIMA HASIL PENGUMUMAN KELULUSAN SISWA SMA, MA DAN SMK SE-KOTA PALEMBANG

PASUKAN KUNING YANG MEMPUNYAI ANDIL CUKUP BESAR ATAS DIRAIHNYA PIALA ADIPURA TAHUN 2008 INI

SUASANA PEMILIHAN DI SALAH SATU TPS DI KOTA PALEMBANG