PAK KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN TERHADAP PENDAPATAN MASYARAKAT MlSKlN Dl KALIMANTAN TIMUR : SUATU PENDEKATAN MODEL SISTEM NERACA SOSIAL EKONOMI Oleh Agus Justianto') ')
Saat ini diperbantukan pada Multistakeholder Forestry Programme-DFID, Jakarta
ABSTRACT The objective of this study is to evaluate the impact of selectedforestpolicies on the incomes of the poor in Earl Kalimantan. A Social Accounting Matrix Approach of 1995 and 2003 for Kalimantan Timur was developed to analyze linkages amongsocio-economic factors within the region, includingpoverly, income distribution, and economic development. Nine policy alternalives for the period 1995-2003 were then simulated using the Model to evaluate which wo~rldbe most suitable for improving the income of the poor who live in or near forest areas. Based on the comparison of economicperformance in Kalimantan Timtrr before and ajter the decentralization era (1995 and 2003). the results indicate that the forest sector's contribution to the GDP of Kalirnantan Timur decreased ojter the onset of the decentralization era. The average disposable income afforest households in 1995 and 2003 is the lowest of all householdgroups. By zrsingpoverly mapping, it was found that most of thepopzrlation living in protectionforests arepoo,: while that living in prodtrction forest areas and forest lands intended to be set aside for other purposes is relatively better 08Forestry activities which had the most s i g n ~ c a n teffect in generating income for poor people in Kalimantan Timrrr were small-scale forest industries of variozrs lypes. However: in general,forest ho~lseholdsdid not receive mztch in the way of benefitsframforeshy activities and there is a very low multipl~erofforestty sector activitiesfor forest households. Small-scale forest industries have provided a better income distribution to all groups afforest hozrseholds, especiallyfor thepoor: Key words: paver& economic welfae, income distribzdion, social acco~rntingmatrix, multiplier; policy
ENDAWLUAN
lah menjadikan hutan sebagai modal utama embangunan ekonomi nasional yang memberikan ampak positif antara lain terhadap peningkatan evisa, penyerapan tenaga kerja, serta mendorong ngembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi.
yang sedang downturn), (2) menyerap tenaga kerja (pertumbuhan penduduk jauh lebih besar
Selama tiga dekade belakangan ini, sumberdaya hutan telah memberikan kontribusi yang relatif signifikan dalam pembangunan di Indonesia, karena sumberdaya hutan merupakan salah sattl kekayaan
maupun masyarakat. Kebijakan pemanfaatan hutan
Namun dibalik keberhasilannya, dampak kebijakan
yang diterapkan membawa persoalan baru yang belum pernah dialami sebelumnya. Akhir-akhir ini, banyak pihak mulai mengkhawatirkan terjadinya penurunan potensi produksi hutan tersebut dan menurunnya kualitas kehidupan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Bila ditinjau dari cara pemanfaatannya, sumberdaya hutan selama ini, cenderung dimanfaatkan secara berlebihan yang berakibat pada kerusakan atau degradasi sumberdaya hutan itu sendiri. Eksploitasi sumberdaya hutan yang mengarah pada kerusakan hutan terutama disebabkan oleh sistem ekonomi yang berlaku sekarang mendorong perilaku orangorang ke arah pemungutan rente hutan yang sebesarbesarnya untuk kepentingan individual. Pada banyak kasus, sumberdaya hutan lebih dianggap sebagai common resources, sehingga sumberdaya hutan kurang mendapat perhatian secara wajar dalam arti pemanfaatan untuk kepentingan individu lebih diutamakan daripada kepentingan kelestarian hutan itu sendiri, sehingga peran hutan sebagai sistem
.'
masyarakat miskin di sekitar hutan. Sistem Neraca Sosial Ekonomi yang dibangun secara nyata dapat mencirikan keterkaitan sektor kehutanan dengan sektor-sektor lain. Model tersebut digunakan untuk mensimulasikan pengaruh kebijakan kehutanan terhadap pendapatan masyarakat miskin di sekitar hutan.
METODE PENELITIAN Kerangka teoritis dibangun dari model SNSE yang bersifatkeseimbanganumum(generalequilibrium)dan dapat menggambarkan perekonomian suatu wilayah dan dapat menghubungkan berbagai aspek sosial dan ekonomi dalam wilayah yang bersangkutan, seperti kemiskinan, distribusi pendapatan, dan pembangunan ekonomi, secara terpadu dan komprehensif. Namun, SNSE tidak menggunakan data time-series dalam analisisnya. Penelitian dilakukan di wilayah Propinsi Kalimantan Timur yang memiliki aktivitas perekonomian khususnya sektor kehutanan yang cukup lengkap. Analisis dilakukan padaduatahun kajian yang berbeda yaitu tahun 1995 untuk menganalisis kondisi sebelum otonomi daerah dan tahun 2003 untuk menganalisis kondisi setelah otonomi daerah. Tahapan analisis dalam penelitian ini adalah analisis kontribusi faktor (facfor share), analisis efek pengganda dan analisis simulasi. Untuk mengetahui kondisi kemiskinan khususnya di sekitar kawasan hutan, dilakukan pemetaan Sistem Informasi Geografis Data dengan men-overlaykan Peta Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi Kalimantan Timur (2001) dan Peta Penduduk Miskin Indonesia 2000. Data dan infonnasi dasar diambil dari berbagai sumber, utamanya dari Badan Pusat Statistik pada periode tahun 1995-2003, sedangkan untuk simulasi model digunakan data dalam periode tahun 2003.
Pemanfaatan sumber-sumber daya alam secara berlebihan tanpamemperhatikan aspek pelestariannya selama ini dengan sendirinya meningkatkan tekanan terhadap kualitas lingkungan hidup, yang pada akhirnya pasti akan mengancam kecukupan pangan dari penduduk, kondisi pemerataan distribusi pendapatan serta potensi pertumbuhan ekonomi mereka pada masa mendatang. Pemanfaatan sumber daya hutan selama ini, tennasuk di Kalimantan Timur, ternyata tidak dinikmati secara proporsional oleh semua kelompok masyarakat. Kepentingan dan hak masyarakat yang berada di dalam dan sekitar hutan sering terabaikan, termasuk aksesnya terhadap manfaat hutan, sehingga memberikan dampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat tersebut.' Hal ini menyebabkan kemiskinan tetap menjadi masalah di HASEDAN P E M B ~ S A N Kalimantan Timur walaupun pemanfaatan sumber ~ i~ ~ k~ ~~~ ll-imur ~ ~ i sebelurn j ~~ ~ ~ ~ ~ daya alam termasuk hutan telah berlangsung lama. Tujuan penelitian ini secara umum adalah dan Sesudah Otonomi Daerah mtuk mengetahui kerniskinan pads mas~arakat PDRBKalimantanTimurtahun1995adalahsebesarRp. sekitar hutan di Kalimantan Timur sebagai dampak 21.79 triliun sedangkan PDRB tahun 2003 adalah R ~ , kebijakan emb ban gun an kehutanan, dan menganalisis 110.25 triliun. Hal ini berarti terdapat perkembangan ~engaruh kebijakan ~emerintah pads ~ e n d a ~ a t a nPDRB yang cukup besar dari tahun 1995 sampai 2003
it
sebelum otonomi daerah dan sesudah otonomi
ibesar kepada PDRB Kalimantan Timur pada tahun
walaupun sudah ada peningkatan dalam distribusinya
Kalimantan Timur Berdasarkan perkembangannya, selama periode 1998-1999 jumlah penduduk miskin Kalimantan Timur mengalami penurunan yang cukup drastis sebesar 48.5%, yaitu dari 779 415 orang pada tahun 1998 menjadi 401 760 pada tahun 1999 (Gambar 9). Hal ini,menunjukkan bahwa pasca krisis ekonomi, pembaugunan ekonomi telah menggeliat kembali dan memberikan dampak dalam pengurangan jumlah penduduk miskin dengan jumah cukup signifikan. Namun pada tahun 2000 mengalami lonjakan sebesar 32.6% lagi hingga menjadi 532 751 orang.
kapita
Berdasarkan pemetaan kemiskinan pada kawasan hutan di Kalimantan Timur, dapat diketahui bahwa sebagian besar kawasan hutan lindung ternyata mempunyai persentase penduduk miskin lebih besar dari 25%, sedangkan persentase kemiskinan pada wilayah yang berada di sekitar kawasan konservasi sebagian besar kurang dari 15%. Selanjutnya, lebih dari setengah wilayah kawasan hutan produksi di Kalimantan Timur ternyata persentase penduduk
pada tahun 1995 adalah sebesar Rp. 1 451 700 per
dari 35%, sedangkan sebagian besar kawasan areal
dengan kegiatan primemya. Distribusi
pendapatan
disposabel
per
Kondisi kemiskinan yang terjadi di kawasan hutan lindung perlu diberi perhatian lebih lanjut, karena ha1 ini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menggunakan masyarakat ilegal. Sedangkan kegiatan sektor kehutanan pada
ya, besaran multiplier sektor kehutanan terhadap
ah tangga lain seperti pertanian selain kehutanan bukan pertanian, maka rumah tangga kehutanan g paling sedikit menikmati hasilnya.
pu memberikan pengaruh yang paling besar dap peningkatan pendapatan masyarakat miskin
apatan Masyarakat Miskin
ehutanan hanya meningkat 0.007 milyar rupiah atau
selain kehutanan. Kondisi menunjukan begaimana
Penyebab utama dari kemiskinan masyarakat di sekitar hutan adalah kurangnya akses masyarakat terhadap sumber daya hutan, sehingga ~nasyarakat tersebui tidak dapat mengelola sumber daya hutan dengan baik apalagi menikmati hasilnya secara wajar. Upaya untuk menanggulangi kemiskinan khususnya
Dampak Skenario Kebijakan Sektor Kehutanan
Berdasarkananalisisdariaspekpendapatanmasyarakat, maka skenario kebijakan yang mempunyai pengaruh yang paling besar terhadap pendapatan masyarakat miskin kehutanan (rumah tangga kehutanan golongan
Usaha Pengusahaan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).
muan semacam ini perlu mendapat perhatian
Lebih lanjut, pengaruh kebijakan kehutanan terhadap masyarakat miskin di sekitar kawasan hutan yang terkait dengan aktifitas industri kehutanan temyata relatif kecil, seperti shock melalui kebijakan pengurangan kapasitas industri kayu lapis menyebabkan pengurangan pendapatan masyarakat
eh kegiatan-kegiatan sektor kehutanan. Meskipun
kehutanan terutama yang berskala besar, sedangkan
industri kehutanan skala kecil yang berbasis pedesaan memang belum banyak dikembangkan. Dari basil analisis dampak pengganda neraca, dapat diketahui bahwa skenario kebijakan transfer ~engeluaran ~emerintah(melalui Dana RebOisasi) untuk pembangunan hutan tanaman sebesar 20% mempunyai pengganda yang paling besar yaitu 1.37%. Kondisi ini dapat dipaham~,karena pengeluaranpemerintahmelaluiDanaReboisasiselama ini digunakan terutama membiayai kegiatan kehutanan di lapangan yang melibatkan mas~arakat setempat secara k F n g sepedi pembangunan hutan tanaman dan rehabilitasi hutan dan lahan, sehingga masyarakat miskin dapat memperoleh manfaat secara langsung melalui keterlibatannya dalam kegiatan penanaman di lapangan.
lebih berpihak pada masyarakat miskin yaitu dengan membuka akses yang lebih besar dalam pengelolaan hutan, mengarahkan pengusahaan hutan skala kecil dengan jenis-jenis yang cepat tumbuh, dan ,,,embangun industri-industri kayu skala kecil. Masyarakat lokal sebagai pihak yang paling memahami kearifan badisional seharusnya mendapat prioritas dalam mengelola dan meanfaatkan hutan yang ada di sekitamya, ~ ~ ~masyarakat b i l ~ setempat memiliki akses yang lebih besar terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber days hutan yang ads di sekitarnya, maka akan mendorong rasa tanggLlngjawab untuk menjaga kawasan hutan yang ada di sekitamya seda menjamin kelestarian hutan dalam pemanfaatannya,
SIMPULAN DAN SARAN Angelsen and Wunder (2003) menyatakan bahwa ada beberapafaktayangmenunjukkanbahwapembangunan Dari hasil analisis dan simulasi kebijakan di atas, dapat kehutanan tidak berpihak kepada masyarakat miskin, disimpulkandampakskenariokebijakanpembangunan sehingga mereka tidak memperoleh banyak manfaat kehutanan terhadap pendapatan masyarakat miskin di Kalimantan Timur dan saran tindak lanjutnya. pengolahan kayu, yaitu : 1.
Memerlukan modal yang besar, dimana intensitas modal sering meningkat seiring Simpulan dengan tahapan nilai tambahnya, yaitu pada 1. Persentase penduduk iniskin yang berada tahap-tahap pengangkutan, pengolahan dan daerah perkotaan Kalimantan Timur temy pemasaran.
2.
Memerlukan kemampuan dan teknologi tinggi, yang umumnya jauh melampaui kemampuan dari masyarakat miskin.
3.
Skala ekonomi pengusahaan hutan biasanya besar, sedangkan masyarakat miskin umumnya hanya berusaha pada skala kecil, kecuali mereka bergabung dalam koperasi.
4.
Pengusahaan hutan membutuhkan jangka waktt~ yang lama dan bukan 'cash crops', sedangkan masyarakat miskin umumnya me~nbutuhkan keuntungan segera "Iuk
5.
mempe*ahankan
Kepastian status kepemilikan lahan masyarakat miskin umumnya lemah, sehingga sulit untuk dapat melakukan pengusahaan hutan secara
lainnya mampu mengurangi kemiskinan. 2.
Kegiatan sektor kehutanan yang mempu pengaruh paling signifikan dalam memberik pendapatan
pada
masyarakat
miskin
bubur kertas dan kegiatan memproduksi hasil hutan alam. Sedangkan yang memp
be1 1. Dampak Skenario Kebijakan Pembangunan Kehutanan Terhadap Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Kehutanan, Tahun 2003
kayu gergajian dan awetan, dan industri bahan bangunan dari kayu.
.
4.
5.
Industri kecil barang-barang lainnya dari hasil hutan yang umumnya berada di perdesaan berpotensi besar untuk dapat meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dibandingkan dengan industri skala besar seperti kayu lapis, kayu gergajian, dan bubur kertas.
1.
Dampak pemanfaatan hutan yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat akan direspon positif oleh masyarakat yang kehidnpannya sangat tergantung pada kelestarian sumber daya hutan, sehingga pemanfaatan surnber daya hutan untuk kepentingan masyarakat di dalam dan sekitar hutan hams menjadi tujuan utama dalam optimalisasi pemnafaatan sumberdaya hutan.
Rumah tangga kehutanan selnua golongan terutama rumah tangga miskin ternyata tidak banyak menikmati hasil dari kegiatan-kegiatan sektor kehutanan, karena besaran multiplier
Hasil simulasi skenario kebijakan pemerintah menunjukkan bahwa kebijakan pengurangan produksi tahunan hutan alam sebesar 50% memberi dampak yang paling besar pada pengurangan pendapatan pekerja kehutanan diikuti dengan kebijakan larangan ekspor kayu
2.
Pemanfaatan hutan sebaiknya juga Defoumy, J. and E. Thorbecke. 1984. Sructural Path AnalysisandMultiplierDecompositionwithin mempertimbangkan adanya imbang rugi (trade a Social Accounting Matrix Framework. The off) antaraaspekekonomi dengan aspekekologi, Economic Journal, 94(373): 111-136 seperti pendapatan devisa dengan kualitas lingkungan, sehingga pendekatan pengel0laan Dhanani, S. and I. Islam. 2002. Poverty, Vulnerability hutan yang berkelanjutan (sustainable forest and Social Protection in a Period of Crisis : management) dapat dikembangkan dengan The Case of Indonesia. World Development menghannonisasikan kedua aspek tersebut. 30(7): 1211-1231.
3.
Pe~nberdayaanekono~ni~nasyarakatdi dalam Justianto, A. 2002. Pengurangan AAC SecaraBertahap dan sekitar hutan hams diarahkan untuk pada Hutan Produksi Alam: Suatu Pilihan meningkatkanaksespendanaan masyarakat(baik Kebijakan. Makalah disajikan pada "Diskusi perbankan maupun lembaga keuangan alternatif Penentuan AAC Hutan Produksi Alam lainnya), akses informasi pasar dan introduksi Sekunder", Jakarta, Manggala Wanabakti, 21 Febn~ari. teknologi, akses pembinaan kelembagaan usaha lnasyarakat serta aspek lega' yang Justianto, A. 2003. The Future of Plantation Forests i? dan menjamin keterlibatan masyarakat dalam Indonesia: Its Development in a Transitional usaha pemanfaatan seumber daya hutan. Period. Mimeo, Jakarta. Insurance Policy : Past Lessons and Future Challanges. The Indonesian Quarterly 32(3)
5.
Pilihan-pilihan kebijakan kehutanan yang terkait dengan penanggulangan kerniskinan untuk dikembangkan pada masa mendatang agar difokuskan pada kebijakan-kebijakan yang terkait dengan (1) pengelolaan kawasan hutan, (2) industri kehutanan, (3) pemberdayaan fiskal, (4) penguatan kelembagaan, dan (5) pembangunan infrastruktur.
DAFTAR PUSTAKA Angelsen, A and S. Wunder. 2003. Exploring the Forest-Poverty Link : Key Concept, Issues and Research Implications. Occasional Paper No. 40. Center for International Forestry Research, Bogor.
Sadoulet, E. and A. de Janvry. 1995. Quantitative Development Policy Analysis. Johns Hopkins, Baltimore and London Satari, A.M., H. Siregar et al. 2002. Perurnusan Str~~ctural Adjustment Programs (SAPS) dan Model Pembangunan Pertanian. Departemen Pertanian dan Lembaga Penelitian Institut Pertanian Bogor, Jakarta. and Mainstreaming in Indonesia. SME Research Institute, Jakarta. Sudradjat, A. 2003. Persepsi Birokrat Tenta Ekonomi Otono~niBidang Kehutanan (Kas
G. 2005. Kebijakan Penanggulan Astana, A. dan Erwidodo. 2001. ~emderlakuan ~umodinin~rat; Kembali Kebijakan Larangan Ekspor Kayu Kemiskinan. Makalah Disajikan p Bulat. Laporan Proyek Penelitian Analisis ~ebijakanKehutanan. Pusat Penelitian dan April 2005. Pengembangan Sosial Budaya dan Ekonomi Kehutanan, Bogor. of Economic Crisis and Political Chan
