BUPATI JOMBANG
POINTER’S SAMBUTAN BUPATI JOMBANG PADA ACARA DIALOG PUBLIK DENGAN TEMA URGENSI KEBIJAKAN PERDA PENDIDIKAN DALAM RANGKA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI KABUPATEN JOMBANG. Di Bung Tomo Pemkab Jombang Hari : Rabu / Tgl : 03 November 2015 Assalamu’alaikum Wr. Wb. Salam sejahtera bagi kita Semua. YANG
SAYA
HORMATI
WAKIL
BUPATI,
SEKRETARIS DAERAH BESERTA PARA ASISTEN DAN KEPALA SKPD LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG; YANG SAYA HORMATI DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG;
-1-
1. RAPERDA PENDIDIKAN MERUPAKAN INISIATIF DPRD. 2. PEMKAB JOMBANG SIAP MEMFASILITASI DAN MENSUPPORT, MENDUKUNG ADANYA RANPERDA BERBASIS PARTISIPASI INISIATIF DEWAN INI DAN SUDAH MASUK DALAM PROLEGDA.. 3. PADA
BULAN
NOVEMBER
INI
AKAN
DILAKSANAKAN UKG ADA 19 TEMPAT/ SEKOLAH YANG MEMPUNYAI LAB KOMPUTER DENGAN JUMLAH PESERTA 10.974 ORANG GURU MULAI TK SAMPAI DENGAN SMA/SMK. 4. SEJAUH
INI,
DALAM
PENDIDIKAN
BANYAK
PANDANGAN.
OLEH
DISKUSI
PUBLIK
PENYELENGGARAAN TERJADI
KARENA
INI
PERBEDAAN ITU,
PIHAKNYA
MELALUI BERHARAP
ADANYA MASUKAN DAN SARAN TERHADAP DRAF
-2-
NASKAH TERSEBUT, SEHINGGA NANTINYA TIDAK HANYA SEBATAS PERSOALAN TEKNIS SAJA YANG DIATUR. “HARAPANNYA, TIDAK TEKNIS SAJA. TAPI TRANSPARANSI DIKELOLA
DAN
AKUNTABLITAS
SWASTA
DIHARAPKAN
TERUTAMA
YANG
YAYASAN
ADANYA KETERBUKAAN DALAM
PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN.
TERMASUK
MENYANGKUT PERSOALAN PENDAPATAN, DAN KESEJAHTERAAN PARA GURU BISA DIPERBAIKI. PENTINGNYA PERDA PENDIDIKAN INI. PERDA INI AKAN DIATUR MULAI DARI HAL KECIL, SAMPAI MENYANGKUT PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN. 5. PERDA PENDIDIKAN TIDAK HANYA COPY PASTE PASAL-PASAL YANG ADA DI ATASNYA, NAMUN LEBIH
PADA
NUANSA
IMPLEMENTASIKAN
LOKAL,
DALAM
-3-
BISA
DI
PENGELOLAAN
PENDIDIKAN, LEBIH JAUH LAGI PADA ASPEK PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROSES MAUPUN HASIL BELAJAR DI SEKOLAH. 6. ADANYA REGULASI INI KOMITE SEKOLAH YANG TAHU TUGAS DAN FUNGSI POKOKNYA. SEPERTI MELAKUKAN MEDIASI DAN PENGAWASAN. 7. MINTA PANDANGAN PAKAR DAN ATAU AKADEMISI. 2. Susun Konsep Perda Lengkap + Perda Inisiatif DPR +penyesuaian regulasi baru belum temuat. 3. Bahas lagi ,Tim Perumus 4. Sempurnakan konsep Perda 5. Konsep serahkan ke Bupati 6. Bahas di DPRD
8. KARENA TANPA ADANYA PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN,
TIDAK ADA KEPASTIAN TENTANG KEWAJIBAN
-4-
MASING-MASING
STAKE
KEPASTIAN
UNTUK
HOLDER,
MELAKUKAN
PEMBERDAYAAN SELURUH DALAM
SERTA
STAKE
PENYELENGGARAAN
HOLDER
PENDIDIKAN.
DENGAN ADANYA PERDA TENTANG PENDIDIKAN AKAN MEMBERI KONTRIBUSI UNTUK KEMAJUAN BAGI PENDIDIKAN DI KAB JOMBANG. 9. SELAIN
ITU,
JUGA
AKAN
MENGATUR
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TERMASUK NANTINYA SISWA MISKIN YG BERKUALITAS BISA DITAMPUNG DI SEKOLAH-SEKOLAH FAVORIT SECARA GRATIS. TIDAK ADA DISKRIMINASI BAGI MASYARAKAT
KURANG
MAMPU.
KARENA
MELALUI REGULASI, HAL TERSEBUT AKAN DIATUR.
-5-
10. KARENA ITU DIHARAPKAN PERDA INI NANTI MENJADI SOLUSI .SELAIN ITU, DENGAN PERDA NANTI,
DAPAT
PENDIDIKAN
MENINGKATKAN
DI
KABUPATEN
KUALITAS JOMBANG
SEHINGGA MAMPU BERASING DENGAN DAERAH LAINNYA. DI TENGAH PROBLEMA DUNIA PENDIDIKAN YANG SANGAT KOMPLEKS MULAI DARI PERSOALAN PEMERATAAN AKSES
KESEMPATAN
MEMPEROLEH
DAN
LAYANAN
PERLUASAN PENDIDIKAN,
PENINGKATAN MUTU DAN RELEVANSI, SERTA TATA KELOLA, AKUNTABILITAS DAN PENCITRAAN PUBLIK; KEBERADAAN GURU PROFESIONAL YANG MEMILIKI KUALIFIKASI
AKADEMIK,
-6-
KOMPETENSI,
SERTA
MEMILIKI
KESEJAHTERAAN
MERUPAKAN
KEHARUSAN. 10. TERKAIT PROGRAM SERTIFIKASI GURU DI KABUPATEN JOMBANG, MENGACU PADA PERMENDIKNAS NO. 18 TAHUN 2007, DARI KESELURUHAN TENAGA PENDIDIK DI KABUPATEN JOMBANG YANG SEDIKITNYA BERJUMLAH 7000 GURU, MENDAPATKAN REKOMENDASI JATAH / QUOTA GURU YANG DIIKUTKAN DALAM PROSES SERTIFIKASI BERJUMLAH 824 ORANG, TERBAGI 70 PERSEN PNS DAN SISANYA NON PNS, DENGAN RINCIAN QUOTA 88 GURU TK, 418 GURU SD, 11 GURU SLB, 152 GURU SMP, 62 GURU SMA DAN 93 GURU SMA. 11. DALAM HAL INI PEMKAB. JOMBANG TELAH BEKERJASAMA DENGAN UNIVERSITAS NEGERI
-7-
SURABAYA ( UNESA ) UNTUK MENGADAKAN SELEKSI SERTIFIKASI DAN PENILAIAN PORTO FOLIO
BAGI
GURU
YANG
MENDAPATKAN
PERTIMBANGAN DALAM PROGRAM SERTIFIKASI YAITU
DIPERSYARATKAN
BERIJASAH
S-1,
USIANYA MAKSIMAL 50 TAHUN DAN TELAH MEMILIKI MASA KERJA MINIMAL 20 TAHUN SERTA BERSEDIA MENGAJAR SEDIKITNYA 24 JAM DALAM SEMINGGU DAN BAGI KEPALA SEKOLAH CUKUP 6 JAM DALAM SEMINGGU DENGAN
DIBUKTIKAN
PENYERAHAN
PORTOFOLIO DAN PERNAH IKUT WORK SHOP / DIKLAT. 12. NAMUN DARI PERKEMBANGAN EVALUASI HASIL SELEKSI
DAN
PENGIRIMAN
BERKAS
SERTIFIKASI, BANYAK GURU YANG GAGAL
-8-
LOLOS PENILAIAN DALAM TAHAP PERTAMA TAHUN 2007 INI, SELAIN KARENA MASIH MINIMNYA
KOMPETENSI
SEBAGAIMANA
DIPERSYARATKAN DALAM STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN, JUGA SYARAT ADMINISRTRATIF, TERUTAMA KEBANYAKAN BAGI KUOTA GURU SD NON-PNS / SWASTA YANG BELUM MEMILIKI IJASAH SARJANA (S-1) KEPENDIDIKAN DAN MEMILIKI SK TUGAS AWAL YANG DIKELUARKAN YAYASAN
MAUPUN
PEMERINTAH
SEHINGGA
SEBANYAK
93
DICORET
KARENA
TIDAK
DAERAH,
ORANG
GURU
MEMENUHI
PERSYARATAN TERSEBUT. 13. KARENA ITULAH KITA HARAPKAN GURU DAPAT MENINGKATKAN MELALUI
KOMPETENSINYA,
MELANJUTKAN
-9-
PENDIDIKAN
BAIK S-1,
MENGIKUTI DISKUSI
DIKLAT
DAN
MAUPUN
INFORMASI
PEMAHAMAN
LEBIH
MELAKUKAN
LAIN
DETAIL
TERKAIT TENTANG
PORTOFOLIO SERTA KEBIJAKAN SERTIFIKASI INI SECARA MENDALAM, TERMASUK DALAM HAL INI PORTOFOLIO BAGI GURU DIBAWAH PEMBINAAN DEPARTEMEN AGAMA (GURU MADRASAH). 14. MESKI
HAL
INI
DIAKUI,
TIDAK
BANYAK
KESEMPATAN BAGI GURU KARENA KESIBUKAN DAN RUTINITAS DALAM MENJALANKAN PROSES BELAJAR MENGAJAR DISEKOLAH, SEHINGGA HAMPIR
TIDAK
BERKESEMPATAN
UNTUK
MENINGKATKAN KOMPETENSI DAN WAWASAN. PADAHAL DALAM SERTIFIKASI ITU, PENILAIAN PORTOFOLIO YANG TERSEDIA MENYANGKUT SEMUA ASPEK, SELAIN SYARAT ADMINISTRATIF
- 10 -
MASA KERJA, PENDIDIKAN DAN USIA, JUGA ADA PENILAIAN UNSUR-UNSUR LAIN , SEPERTI PELATIHAN YANG PERNAH DIIKUTI, KARYA TULIS ATAU DIKTAT MENGAJAR YANG DIHASILKAN, BAHKAN KEGIATAN SOSIAL KEMASYARAKATAN YANG
DIIKUTI
GURU
TERSEBUT
JUGA
MENDAPATKAN PENILAIAN DARI TIM PENILAI DARI UNESA. 15. GURU
YANG
NANTINYA
TELAH HARUS
MEMILIKI
SERTIFIKAT
SELALU
MENJAGA
KUALITASNYA SECARA PROFESIONAL DALAM TUGAS PEMBELAJARAN, KARENA KEBIJAKAN SERTIFIKASI
INI
JUGA
DISERTAI
DENGAN
PEMBERIAN SEJUMLAH TUNJANGAN PROFESI BAGI TENAGA GURU YANG BERSANGKUTAN. KITA BERUPAYA AGAR DALAM PROSESNYA,
- 11 -
PARA
PENDIDIK
TIDAK
HARUS
MELALUI
MEKANISME PERSYARATAN YANG BERBELIT BELIT DAN PANJANG, KARENA KITA SEMUA MERUPAKAN
SATU
KESATUAN
SEBAGAI
PELAKSANA KOMPONEN PENDIDIKAN YANG MEMPUNYAI
KOMITMEN
DAN
KONSISTENSI
UNTUK MEMBERIKAN YANG TERBAIK BAGI KEMAJUAN
KUALITAS
PENDIDIKAN
DI
KABUPATEN JOMBANG. 16. TERLEBIH PADA SAAT INI DALAM RANGKA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MULAI TAHUN AJARAN 2007 TELAH DITERAPKAN KURIKULUM YANG BARU SEBAGAI PENYEMPURNAAN KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI YAITU
KURIKULUM
PENDIDIKAN
(KTSP).
- 12 -
TAHUN 2006,
TINGKAT
SATUAN
KEBERHASILAN
PENERAPAN KTSP PADA SATUAN JENJANG PENDIDIKAN DI SUATU SEKOLAH AKAN MENJADI CONTOH YANG DAPAT DIIKUTI OLEH SEKOLAH SEKOLAH
LAINNYA
YANG
SEDERAJAD
DI
KABUPATEN JOMBANG, BER-KENAAN DENGAN ERA KOMPETISI MUTU SEKOLAH DALAM MASA PENYELENGGARAAN OTONOMI PENDIDIKAN DI KABUPATEN
JOMBANG
KE
DEPAN.
KITA
HARAPKAN SEKOLAH DAPAT BERLOMBA DAN BERSAING SECARA SEHAT DAN DINAMIS UNTUK MELAHIRKAN LULUSAN YANG SEMAKIN BERKUALITAS. 17. SEJAK DULU PEMERINTAH MENYADARI BAHWA TIDAK MUDAH MENDAPATKAN GURU YANG PROFESIONAL.
KETIDAKCERMATAN
DALAM
PROSES REKRUTMEN CALON GURU, PROSES
- 13 -
PENYIAPAN
CALON
PENDIDIKAN
PRA
TRAINING)
HINGGA
GURU
DI
JENJANG
JABATAN
(PRESERVICE
PROSES
REKRUTMEN,
PENEMPATAN, PELATIHAN DALAM JABATAN (INSERVICE TRAINING) DAN PROSES SUPERVISI KINERJA GURU MERUPAKAN SIKLUS YANG PERLU DIBENAHI DENGAN SUNGGUH-SUNGGUH SECARA BERKELANJUTAN. 18. DALAM KONTEKS SEMACAM ITULAH EKSISTENSI ASOSIASI ATAU ORGANISASI PROFESI GURU SANGAT DINANTIKAN DEDIKASINYA UNTUK BISA MENJADI MITRA PEMERINTAH GUNA BERSAMASAMA
MENINGKATKAN
KEMAMPUAN
PROFESIONAL GURU DAN KESEJAHTERAAN GURU, DEMI TERWUJUDNYA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN. ASOSIASI ATAU ORGANISASI
- 14 -
PROFESI GURU DIHARAPKAN LEBIH MAMPU MEMOTIVASI, MEMFASILITASI DAN MEMBERIKAN ADVOKASI
KEPADA
ANGGOTANYA
UNTUK
MENJADI LEBIH PROFESIONAL. ASOSIASI ATAU ORGANISASI PROFESI GURU JUGA HARUS SEMAKIN
FOKUS
PROFESIONAL
KEPADA
GURU-GURU
DAN
KINERJA TIDAK
TERKOOPTASI OLEH SALAH SATU KEKUATAN POLITIK
TERTENTU.
PARA
GURU
YANG
TERHIMPUN MENJADI ANGGOTA ASOSIASI ATAU ORGANISASI PROFESI GURU MILIK SELURUH BANGSA, SEHINGGA MEMPUNYAI KEWAJIBAN MORAL MENJAGA INDEPENDENSINYA UNTUK HANYA
MENGABDI
KEPADA
BANGSA.
- 15 -
KEPENTINGAN
19. MERESPON KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENINGKATAN PENDIDIKAN,
KUALITAS YAITU
SDM
MELALUI
PARADIGMA
BARU
PENDIDIKAN DALAM ERA OTONOMI PENDIDIKAN DEWASA INI, SERTA SEBAGAI JAWABAN ATAS TUNTUTAN PERUBAHAN JAMAN DAN SINYAL PASAR KERJA ( LABOR-MARKET SIGNALS ) YANG ANTARA LAIN TAMPIL KE MUKA DALAM WUJUD SITUASI DAN KONDISI: LAPANGAN KERJA YANG BUKAN SAJA KIAN KOMPETITIF TAPI JUGA PENUH KETIDAKPASTIAN, SIFAT PEKERJAAN DAN
PERKEMBANGAN
MASYARAKAT
YANG
SEMAKIN TIDAK MENENTU ( DARI TERRA FORMA KE TERRA INCOGNITA ), MAKA KOMPONEN PENDIDIKAN
HARUS
TERUS
MELAKUKAN
INOVASI DALAM RANGKA MENGHANTARKAN
- 16 -
PESERTA DIDIK UNTUK MENCAPAI KOMPETENSI UTAMA,
KOMPETENSI
PENDUKUNG,
DAN
KOMPETENSI LAIN SEBAGAI A METHOD OF INQUIRY YANG DIHARAPKAN. METHOD OF INQUIRY YANG DIMAKSUD DALAM KONTEKS INI IALAH SUATU METODE PEMBELAJARAN YANG MENUMBUHKAN HASRAT BESAR UNTUK INGIN TAHU, MENING-KATKAN KEMAMPUAN UNTUK MENGGUNAKAN KEPENDIDIKAN
ATRIBUT DAN
KOMPETENSI
KEGURUAN
SECARA
OPTIMAL, GUNA MENEN-TUKAN PILIHAN JALAN BERKEHIDUPAN
DI
MASYARAKAT,
MENINGKATKAN CARA BELAJAR SEPANJANG HAYAT ( LEARNING TO LEARN DAN LEARNING THROUGHOUT OF LIFE).
- 17 -
20.HADIRIN,
UNDANGAN
YANG
SAYA
MASALAH
DANA
HORMATI; 21.SELAIN
ITU,
PENDIDIKAN,
DALAM KITA
KETAHUI
UPAYA
PENINGKATAN AKSESIBILITAS PENDIDIKAN DAN MUTU PENDIDIKAN PADA LEVEL WAJIB BELAJAR PUN JUGA MASIH DIPENGARUHI OLEH UPAYA PENGALOKASIAN ANGGARAN PENDIDIKAN.
KOMITMEN
PEMENUHAN
KEBUTUHAN DANA PENDIDIKAN BAGI PARA SISWA TANPA KECUALI, YANG NOTA BENE MERUPAKAN
GENERASI
KELANGSUNGAN
PENERUS
PEMBANGUNAN
MERUPAKAN KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB KITA BERSAMA, BAIK BERASAL DARI NEGARA / PEMERINTAH DAERAH YANG
- 18 -
DIWUJUD-KAN DALAM BERBAGAI PAKET BANTUAN PROGRAM PENDIDIKAN SEPERTI : DANA BOS, DANA INSENTIF DAN DANA OPERASIONALISASI PENDIDIKAN, BAIK DARI APBN, APBD PROPINSI MAUPUN APBD KABUPATEN MAUPUN LAINNYA BERASAL DARI DUKUNGAN SWADAYA MASYARAKAT SECARA PRIBADI ATAU KELEM-BAGAAN YANG
MEMILIKI
PERHATIAN
UNTUK
KEPEDULIAN
DAN
MEMJUKAN
DUNIA
PENDIDIKAN KITA SAAT INI. 22.WALAUPUN PROGRAM TERSEBUT TELAH BERJALAN, NAMUN SEBAGIAN ORANG TUA MASIH MERASA BERAT DAN TERBEBANI DENGAN BIAYA PENDIDIKAN ANAKNYA. DARI
SAMPLE
HASIL
- 19 -
SURVEI
DAN
PENELITIAN TAHUN 2006 DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN
PENDIDIKAN,
TER-NYATA
ORANG TUA SISWA PADA LEVEL SD MASIH MENANGGUNG BEBAN BIAYA RP. 1,5 JUTA SAMPAI 2 JUTA , YANG TERDIRI ATAS BIAYA LANGSUNG
DAN
TIDAK
LANGSUNG.
SEMENTARA TAHUN 2003 PORSI BIAYA YANG DITANGGUNG ORANG TUA/SISWA BERKISAR 63,35 SAMPAI 87,75 PERSEN DARI BIAYA PENDIDIKAN TOTAL. ADAPUN PORSI
BIAYA
YANG
DITANGGUNG
PEMERINTAH DAN MASYARAKAT ( SELAIN ORANG TUA/SISWA) ADALAH ANTARA 12,22 PERSEN DAN 36,65 PERSEN DARI BIAYA PENDIDIKAN TOTAL. KONDISI TERSEBUT MENJELASKAN
BAHWA
- 20 -
ANGKA
PAR-
TISIPASI PENDIDIKAN YANG TINGGI JUGA MENCERMINKAN TINGGINYA BEBAN BIAYA YANG
DITANGGUNG
OLEH
MASYARAKAT/ORANG TUA. 23.MELALUI INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2006 TENTANG GERAKAN NASIONAL UNTUK PERCEPATAN PENUNTASAN BUTA AKSARA DAN WAJIB BELAJAR 9 TAHUN DENGAN TEGAS PERLUNYA PENINGKATAN ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) SD SEDERAJAT
DAN
ANGKA
PARTISIPASI
KASAR (APK) SMP SEDERAJAT MENJADI 95 PERSEN YANG DITARGETKAN PADA AKHIR TAHUN 2008. PROPINSI
SEDANGKAN PEMERINTAH JAWA
TIMUR
TELAH
MENENTUKAN BAHWA WAJAR 9 TAHUN
- 21 -
DAPAT
TUNTAS
PADA
TAHUN
2007
KEMARIN. SELAIN ITU, TARGET LAINNYA ADALAH MENURUNKAN PERSENTASE BUTA AKSARA USIA 15 TAHUN KE ATAS MENJADI 5 PERSEN PADA TAHUN 2009. 24.SELANJUTNYA, SEIRING ERA GLOBALISASI YANG TIDAK BISA TIDAK HARUS KITA HADAPI SEKALIGUS GUNA MEMPERCEPAT PENINGKATAN
MUTU
SUMBER
DAYA
MANUSIA (SDM) TERUTAMA DI DAERAH, PEMERINTAH PROP. JAWA TIMUR AKAN MULAI
MENERAPKAN
BELAJAR
RINTISAN
PENDIDIKAN
12
WAJIB TAHUN
(SETINGKAT SMA ATAU SEDERAJAT) YANG DIMULAI TAHUN ANGGARAN 2008 INI, KHUSUSNYA
UNTUK
- 22 -
KABUPATEN/KOTA
YANG ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) SMP/MTS DI ATAS 95 %, TERMASUK KABUPATEN JOMBANG. 25. KITA JUGA TELAH MENGINSTRUKSIKAN
KEPADA
CAMAT,
KEPALA
DESA
DAN
KEPALA KELURAHAN AGAR MEWAJIBKAN SEMUA ANAK USIA 7-15 TAHUN UNTUK MENGIKUTI
DAN
MENYELESAIKAN
PENUNTASAN PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN DAN SELANJUTNYA MEMASUKI TAHUN 2008 INI MEMBANTU BERHASILNYA PROGRAM PENDIDIKAN WAJAR 12 TAHUN , TERUTAMA UNTUK MENGENTAS PENDIDIKAN ANAK DARI KELUARGA TIDAK MAMPU, MINIMAL LULUS PADA TINGKAT PERKIRAAN
KASAR
- 23 -
SMTA, YANG DI
KABUPATEN
JOMBANG
MENCAPAI
JUMLAH
15.000
SAMPAI 16.000 PESERTA DIDIK SEKIAN, TERIMA KASIH.
Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamith Thariq Wassalamu’alaikum Wr. Wb. . Jombang 4 November 2015 BUPATI JOMBANG
DRS. EC. H. NYONO SUHARLI WIHANDOKO
- 24 -
