IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERATAAN MUTU PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KABUPATEN JOMBANG
JURNAL SKRIPSI
Diajukan kepada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Gelar Sarjana
Oleh Dheni Setiyawan 10110241005
PROGRAM STUDI KEBIJAKAN PENDIDIKAN JURUSAN FILSAFAT DAN SOSIOLOGI PENDIDIKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA SEPTEMBER 2015 i
Implementasi Kebijakan Pemerataan.... (Dheni Setiyawan) 1
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERATAAN MUTU PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KABUPATEN JOMBANG POLICY IMPLEMENTATION OF EDUCATIONAL QUALITY EQUITY DISTRIBUTION OF SENIOR HIGH SCHOLL IN JOMBANG REGENCY Oleh: Dheni Setiyawan, Universitas Negeri Yogyakarta,
[email protected]
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pemerataan mutu pendidikan sekolah menengah atas di kabupaten Jombang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis fenomenologi dengan subjek penelitian yang meliputi kepala bidang Dikmen, kepala seksi pengendalian mutu SMA serta empat kepala sekolah. Analisis data menggunakan teknik analisis model interaktif Huberman & Milles yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data dengan observasi dan wawancara. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan trianggulasi data yang meliputi trianggulasi sumber, teknik dan waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) Implementasi Kebijakan Pemerataan Mutu Pendidikan SMA di Kabupaten Jombang belum berjalan dengan efektif, 2) Dalam Implementasi Kebijakan Pemerataan Mutu Pendidikan SMA di Kabupaten Jombang terdapat beberapa faktor yang memiliki pengaruh signifikan baik yang berasal dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal) organisasi penyelenggara pendidikan. Faktor yang berasal dari dalam adalah keberadaan sarana dan prasarana, motivasi guru dan siswa, keberadaan guru yang kompeten, dan inovasi penyelenggara pendidikan. Kemudian faktor yang berasal dari luar adalah aksesibilitas sekolah terhadap variasi sumber, baik sumber daya maupun dana, yang dapat menunjang operasional kegiatan belajar mengajar. Dua faktor tersebut, baik internal maupun eksternal, jika keberadaannya bernilai positif di setiap SMA yang ada di Kabupaten Jombang maka dipastikan mutu pendidikan SMA di Kabupaten Jombang juga akan terdistribusi secara merata demikian juga sebaliknya. Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Pemerataan Mutu Pendidikan
Implementasi Kebijakan Pemerataan Mutu Pendidikan.... (Dheni Setiyawan) 2
Abstract
This research aimed to describe the quality of education policy implementation equalization high school in Jombang district. This research used a qualitative approach with the type of phenomenology to research subjects that include Head of Middle Education Division, section head of quality control and four high school principal. Analysis of data using an interactive model analysis techniques from Huberman & Milles that consist of data reduction, data presentation, and conclusion. The method used in the collection of data through observation and interviews. Validity of the data in this study using data triangulation which includes triangulation sources, techniques and time. The results showed that; 1) Policy Implementation of Senior High School Educational Quality Equity in Jombang has not been implemented effectively, 2) In the Policy Implementation of Senior High School Educational Quality Equity in Jombang in Jombang there are several factors that have a significant influence either from within ( internal) or outside (external) organizations education providers. Factors that comes from within is the existence of infrastructure, teacher and student motivation, the presence of qualified teachers, and innovation of education providers. Then factor that comes from outside is the accessibility of schools to the variation of sources, resources and funding, which could support the operations of teaching and learning activities. Two factors, both internal and external, if its existence is positive in every high school in Jombang then certainly the quality of education high school in Jombang also be distributed evenly and vice versa. Keywords: Policy Implementation, Educational Quaity Equity
I. PENDAHULUAN
belum memadai, dan (3) krisis moral yang
I.1. Latar Belakang
melanda masyarakat kita.
Kritik mengenai kualitas pendidikan
Coleman dalam bukunya Equality of
di Indonesia sangat banyak dikemukakan
educational opportunity mengemukakan
oleh para pakar pendidikan, para peneliti
secara konsepsional konsep pemerataan
bidang pendidikan, dan para pemerhati
yakni : pemerataan aktif dan pemerataan
pendidikan. Paul Suparno dkk (2002:2)
pasif. Pemerataan pasif adalah pemerataan
menyatakan bahwa pendidikan di Indonesia
yang lebih menekankan pada kesamaan
sedang mengalami masalah besar. Masalah
memperoleh kesempatan untuk mendaftar
yang
di sekolah, sedangkan pemerataan aktif
dihadapi
meliputi
(1)
mutu
pendidikan yang masih rendah, (2) sistem
bermakna
pembelajaran
kesempatan kepada murid-murid terdaftar
di
sekolah-sekolah
yang
kesamaan
dalam
memberi
Implementasi Kebijakan Pemerataan.... (Dheni Setiyawan) 3
agar memperoleh hasil belajar setinggi-
tahun ajaran 2008/2009 s.d. 2011/2012
tingginya (Suryadi & Tilaar, 1993:31).
yaitu dari poin 16,03 menjadi 8,02 tetapi
Dalam
pemahaman
tersebut
pemerataan pendidikan mempunyai makna
pada tahun ajaran 2012/2013 naik kembali menjadi 9,97.
yang luas tidak hanya persamaan dalam
Hal lain yang menarik adalah adanya
memperoleh kesempatan pendidikan, tapi
trend rata – rata nilai UN yang menurun di
juga
harus
tahun ajaran 2012/2013 baik kelas IPA
memperoleh
maupun IPS. Untuk kelas IPA mengalami
pendidikan dan mengembangkan potensi
penurunan sebesar 2,969 poin, yaitu dari
yang dimilikinya untuk dapat berwujud
50,964
secara optimal. Hal tersebut sejalan dengan
menjadi
UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem
2012/2013. Demikian halnya dengan kelas
Pendidikan Nasional, pasal 5 ayat (1)
IPS juga mengalami penurunan sebesar
menyatakan bahwa “Setiap warga negara
6,608 poin, yaitu dari 49,357 pada tahun
mempunyai
untuk
ajaran 2011/2012 menjadi 42,749 pada
memperoleh pendidikan yang bermutu”,
tahun ajaran 2012/2013. Hal ini tentu
dan
menyatakan
memberikan gambaran awal bahwa kualitas
“Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib
yang tidak merata tentu akan berdampak
memberikan layanan dan kemudahan, serta
pada turunnya kualitas pendidikan di
menjamin
Kabupaten Jombang.
setelah
diperlakukan
menjadi sama
hak
pasal
11,
siswa
guna
yang
ayat
sama
(1)
terselenggaranya
pendidikan
yang bermutu bagi setiap warga negara
pada
tahun
47,995
Peningkatan
ajaran
pada
2011/2012
tahun
kualitas
ajaran
pendidikan
merupakan faktor utama yang menentukan
tanpa diskriminasi”. Berdasarkan hasil olahan data yang
keberhasilan
pembangunan
bangsa.
diperoleh dari Dinas Pendidikan Kabupaten
Kualitas pendidikan memiliki arti bahwa
Jombang, dalam kurun waktu lima tahun
lulusan pendidikan memiliki kemampuan
terakhir
menunjukkan
yang sesuai, sehingga dapat memberikan
fluktuasi. Untuk kelas IPS, pada tahun
kontribusi yang tinggi bagi pembangunan.
ajaran
dengan
Namun demikian perlu dipahami bahwa
2011/2012 menunjukkan gap nilai yang
peningkatan kualitas yang tidak diiringi
cenderung
dengan pemerataan kualitas hanya akan
gap
nilai
2008/2009
menurun
UN
sampai
dari
poin
16,97
menjadi 11,08 namun kemudian meningkat
menciptakan kesenjangan sosial.
drastis
I.2. Rumusan Masalah
pada
tahun
ajaran
2012/2013
menjadi 18,01. sementara untuk nilai UN IPA, meskipun ada tren menurun pada
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan
maka
terdapat
pertanyaan
Implementasi Kebijakan Pemerataan Mutu Pendidikan.... (Dheni Setiyawan) 4
penelitian
mengenai
bagaimana
tingginya ketimpangan mutu pendidikan
implementasi kebijakan pemerataan mutu
antar
daerah.
Indikator
pendidikan SMA di Kabupaten Jombang.
tingkat
I.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian
kecenderungan, yakni ada dalam kategori
propinsi
pembangunan
menunjukkan
dua
Tujuan penelitian ini adalah untuk
di atas standar nasional dan ada di bawah
mendeskripsikan implementasi kebijakan
standar nasional. Lebih lanjut dijelaskan
pemerataan mutu pendidikan SMA di
bahwa indicator pembangunan pendidikan
Kabupaten
Sehingga
hasil
dapat dinilai dari angka partisipasi, angka
digunakan
untuk
putus sekolah, angka mengulang kelas,
upaya
rasio guru murid dan guru sekolah, tingkat
meningkatkan pemerataan mutu pendidikan
kelayakan guru, kondisi sarana sekolah,
di Kabupaten Jombang.
dan tingkat mutu sekolah, maka akses
I.4. Tinjauan Pustaka
pendidikan secara nasional tergolong belum
Jombang.
penelitian
ini
sebagai
masukan
Dalam
dapat
dalam
konteks
pendidikan,
optimal.
Dr
Siti
Irene
(2011:295)
pengertian mutu mengacu pada masukan,
menyebutkan bahwa ketimpangan mutu
proses, luaran dan dampaknya. Mutu
bersifat
masukan dapat dilihat dari beberapa sisi.
fenomena
Pertama,
minimal ada tiga sebab pokok, yakni :
kondisi
baik
atau
tidaknya
masukan sumber daya manusia, seperti
multidimensional. yang
1) Pendidikan
Berdasarkan
berkembang
saat
ini
mengalami
proses
makna,
bahkan
kepala sekolah, guru, laboran, staf tata
pereduksian
usaha dan siswa. Kedua, memenuhi atau
terdegradasi hanya kegiatan menghafal
tidaknya kriteria masukan material berupa
dan ketrampilan mengerjakan soal ujian
alat peraga, buku-buku, kurikulum, srana
(UN).
lain-lain.
2) Pendidikan terjerumus ke dalam proses
Ketiga, memenuhi atau tidaknya kriteria
komersialisasi di mana pendidikan telah
masukan yang berupa perangkat lunak,
berubah
seperti peraturan, struktur organisasi dan
diperjual-belikan atau diperdagangkan
deskripsi kerja. Keempat, mutu masukan
dan dikelola seperti dunia industri yang
yang bersifat harapan dan kebutuhan,
cenderung
seperti visi, motiivasi, ketekunan dan cita-
keuntungan (profit oriented).
dan
prasarana
sekolah,
dan
cita (Sudarwan Danim, 2006: 53) Masalah yang paling mendasar pada dunia pendidikan adalah masih rendahnya mutu pendidikan. Dalam hal ini masih
menjadi
komoditi
berorientasi
yang
pada
3) Pendidikan hanya melahirkan proses superiorisasi sekolah, yakni sekolah menjadi
digdaya,
berjarak,
dan
Implementasi Kebijakan Pemerataan.... (Dheni Setiyawan) 5
menekan orang tua-siswa, baik secara
dasar pedoman
halus maupun terang-terangan.
tindakan tertentu, suatu program mengenai
Dari
penjelasan
pendidikan
dan
pemerataannya
maka
bagaimana
tentang
permasalahan
di
aktivitas-aktivitas rencana.
tertentu
Dengan
atau
demikian
arah
suatu
kebijakan
dilihat
pendidikan (educational policy) merupakan
kebijakan
keputusan berupa pedoman bertindak baik
ini
yang bersifat sederhana maupun kompleks
perlu
sebenarnya
pendidikan
mutu
bertindak, suatu
negara
yang dirumuskan melalui proses politik
diimplementasikan. Istilah kebijakan pendidikan banyak
untuk suatu arah tindakan, program, serta,
dikonotasikan dengan istilah perencanaan
rencana-rencana
pendidikan (educational planning), rencana
penyelenggaraan
induk tentang pendidikan (master plan of
Rohman:2009).
tertentu
dalam
pendidikan.
(Arif
pendidikan
Ripley dan Franklin (dalam Budi
(educational regulation), kebijakan tentang
Winarno, 2008:145) berpendapat bahwa
pendidikan (policy of education), serta
implementasi adalah apa yang terjadi
istilah lain yang mirip dengan istilah
setelah undang-undang ditetapkan yang
tersebut. Kebijakan pendidikan merupakan
memberikan otoritas program, kebijakan,
bagian dari kebijakan negara atau kebijakan
keuntungan (benefit), atau suatu jenis
publik
keluaran yang nyata (tangible output).
education),
pengaturan
pada
umumnya.
Kebijakan
pendidikan merupakan kebijakan publik
Istilah
yang mengatur khusus regulasi berkaitan
sejumlah
penyerapan sumber, alokasi, dan distribusi
pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan
sumber, serta pengaturan perilaku dalam
program dan hasil-hasil yang diinginkan
pendidikan. rumusan yang lebih lengkap
oleh para pejabat pemerintah. Implementasi
yaitu dari Perserikatan Bangsa-Bangsa
mencakup
(PBB), bahwa kebijakan adalah sebagai
tindakan-tindakan) oleh berbagai aktor,
pedoman
khususnya birokrat, yang dimaksudkan
tersebut
untuk bisa
bertindak. yang
Pedoman
berwujud
amat
untuk
implementasi kegiatan
menunjuk yang
mengikuti
tindakan-tindakan
membuat
program
berjalan.
Sementara
maupun khusus, luas ataupun sempit, kabur
Winarno,2008:146)
atau jelas, longgar atau terperinci, kualitatif
pandangannya
atau
privat.
dengan mengatakan bahwa secara umum,
mungkin
tugas implementasi adalah membentuk
berupa suatu deklarasi mengenai suatu
suatu kaitan (linkage) yang memudahkan
Kebijakan
dalam
publik
atau
maknanya
Grindle
(tanpa
sederhana atau kompleks, bersifat umum
kuantitatif,
itu,
pada
juga
tentang
(dalam
Budi
memberikan implementasi
Implementasi Kebijakan Pemerataan Mutu Pendidikan.... (Dheni Setiyawan) 6
tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan
meter
sebagai
menentukan
dampak
dari
suatu
kegiatan
dan
van
horn,
tidak
hanya
hubungan-hubungan
antara
tugas
variabel-variabel bebas dan variabel terikat
implementasi mencakup terbentuknya “a
mengenai kepentingan-kepentingan, tetapi
policy delivery system,” dimana sarana-
menjelaskan hubungan-hubungan antara
sarana tertentu dirancang dan dijalankan
variabel
dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan
menyatakan bahwa secara implicit, kaitan
yang diinginkan. Lebih lanjut Van Meter
yang
dan Van Horn (dalam Budi Winarno,
menjelaskan hipotesis yang dapat di uji
2008:146) membatasi implemetasi sebagai
secara
tindakan-tindakan yang dilakukan oleh
indikator yang memuaskan dapat dibentuk
individu-individu atau kelompok-kelompok
dan data yang tepat dapat dikumpulkan.
pemerintah maupun swasta yang diarahkan
Variabel-variabel tersebut dijelaskan van
untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah
Meter dan van Horn sebagai berikut :
ditetapkan
1. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan
pemerintah.
Oleh
dalam
karena
itu
keputusan-keputusan
kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan
bebas.
tercakup
empiric.
Lebih
dalam
Selain
lanjut,
mereka
bagan
itu,
tersebut
indikator-
kebijakan
ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah
2. Sumber-sumber kebijakan
keputusan-keputusan
3. Komunikasi antar organisasi dan
menjadi
tindakan-
tindakan operasional dalam kurun waktu
kegiatan-kegiatan pelaksanaan
tertentu maupun dalam rangka melanjutkan
4. Karakteristik badan-badan pelaksana
usaha-usaha untuk mencapai perubahan-
5. Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan
perubahan besar dan kecil yang ditetapkan
6. Kecenderungan pelaksana
oleh keputusan-keputusan kebijakan. Van Meter dan Van Horn (dalam Budi
Winarno,
merumuskan
2008:155)
model
untuk
melihat
(implementor)
telah
implementasi
kebijakan yang dapat digunakan sebagai model
politik
implementasi
II. METODE PENELITIAN Penelitian pendekatan
ini
kualitatif.
menggunakan Penelitian
ini
kebijakan pemerataan mutu pendidikan
dilaksanakan pada bulan Oktober 2014 –
SMA di Kabupaten Jombang. Model yang
Januari 2015 bertempat di Kabupaten
mereka
enam
Jombang. Subjek penelitian ini diperoleh
variabel yang membentuk kaitan antara
secara langsung melalui proses wawancara
kebijakan
dengan beberapa informan yang dipilih
tawarkan
dan
mempunyai
kinerja
(performance).
Model ini seperti diungkapkan oleh van
Implementasi Kebijakan Pemerataan.... (Dheni Setiyawan) 7
secara purposif dengan asas keterwakilan.
Kabupaten
Diantara informan tersebut adalah : (1)
Beberapa permasalahan seperti kondisi
Kepala Bidang Dikmen Dinas Pendidikan
sarana dan prasarana belajar mengajar
Jombang, (2) Kepala Seksi Pengendalian
antara sekolah yang satu dengan lainnya
Mutu SMA, (3) Kepala Sekolah SMAN 2
terlihat sangat kontras. Sekolah yang
Jombang, (4) Kepala Sekolah SMA DU 2
mengklaim memiliki mutu bagus sejalan
Peterongan Jombang, (5) Kepala Sekolah
dengan keberadaan sarana dan prasarana
YBPK Mojowarno, (6) Kepala Sekolah
yang memadai sementara untuk sekolah
Avicenna Jombang.
yang kurang bermutu memiliki kekurangan
Teknik pengumpulan data dalam penelitian
ini
meliputi
observasi,
Teknik analisis data yang digunakan penelitian
ini
belum
merata.
dalam kepemilikan sarana dan prasarana pendidikannya. Selanjutnya untuk mengetahui sejauh
wawancara dan dokumentasi.
dalam
Jombang
adalah
analisis
mana implementasi kebijakan pemerataan mutu pendidikan SMA yang ada di
kualitatif, dengan model analisis interaktif
Kabupaten
Milless and Hubbermand yaitu interaktif
sejumlah penelusuran data primer berupa
model yang mengklasifikasikan analisis
wawancara dengan beberapa informan.
data
Untuk mendapatkan analisis dari sebuah
dalam
langkah-langkah
yaitu
Jombang,
telah
dilakukan
pengumpulan data, reduksi data, penyajian
implementasi kebijakan,
Van Meter dan
data dan penarikan kesimpulan.
Van Horn memberikan beberapa variabel yang dapat digunakan untuk menganalisis
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
sebuah proses implementasi. Sehingga
III.1. Impelemntasi Kebijakan
wawancara yang dilakukan merupakan
Untuk mengawali kajian mengenai
breakdown dari teori yang diungkapkan
implementasi kebijakan pemerataan mutu
oleh Van Meter dan Van Horn. Hasil
pendidikan
wawancara
SMA
terlebih
dulu
harus
dapat
disimpulkan
sebagai
diketahui bagaimana sebenarnya keadaan
berikut :
mutu
subjek
1. Pemerintah Kabupaten Jombang yang
penelitian yang telah ditentukan, yaitu
dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan
SMAN 2 Jombang, SMA DU 2 Peterongan,
Kabupaten Jombang telah merumuskan
SMA
sebuah ukuran dan tujuan kebijakan
pendidikan
Avicena
di
dan
beberapa
SMA
YBPK
Mojowarno. Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan dapat diketahui bahwa
keadaan
mutu
pendidikan
di
disertai dengan strategi pencapaiannya 2. Sumber
kebijakan
yang
berkaitan
dengan implementasinya ternyata tidak
Implementasi Kebijakan Pemerataan Mutu Pendidikan.... (Dheni Setiyawan) 8
merata. Sumber dana yang berasal dari
Adanya ketimpangan atau perbedaan sarana
APBD
oleh
dan prasarana pendidikan dari tiap-tiap
Dinas secara tidak merata. Dari 4
sekolah merupakan satu penyebab yang
(empat) subjek yang diteliti hanya
harus
SMAN 2 yang mendapakan saluran
Pemerintah Kabupaten. Dengan kekuasaan
dana dari APBD sementara 3 (tiga)
dan
yang lain mendapatkan pendanaan dari
pengalokasian
sumber lain seperti yayasan dan komite
program-program
sekolah.
diprioritaskan untuk sekolah yang memang
Kabupaten
disalurkan
3. Dinas sebagai implementor kebijakan
menjadi
perhatian
serius
kewenangannyanya
masih
dan
memiliki
APBD
terhadap seharusnya
bantuan
kekurangan.
dari
lebih
Hal
ini
sudah melakukan komunikasi dengan
dikarenakan sekolah-sekolah yang selama
sekolah
Kabupaten
ini mutunya kurang bagus menjadi kurang
Jombang. Hanya saja ada perbedaan
diminati oleh masyarakat bahkan terkesan
tingkat intensifitas dan responsifitas
menjadi pilihan terakhir bagi siswa untuk
yang ditunjukkan oleh Dinas kepada
bersekolah sehingga dukungan dari publik
SMA yang ada.
pun akan menjadi tidak sebesar sekolah-
yang
ada
di
4. Fungsi Dinas adalah sebagai pembina
sekolah yang difavoritkan oleh masyarakat.
dan fasilitator bahkan eksekutor bagi
Ini tentu menjadi pekerjaan rumah bagi
sekolah untuk dapat meningkatkan
Pemerintah bahwa disparitas pelayanan
mutu pendidikannya. Namun demikian
pendidikan harus dihapuskan sebagaimana
terdapat
Visi Bupati “Jombang Sejahtera untuk
perbedaan
mengenai
karakteristik masing-masing sekolah
Semua”.
Sekolah
Kenyataan yang terjadi menyebutkan
dengan mutu yang tinggi memiliki
bahwa beberapa sekolah yang bermutu
karakteristik yang lebih inovatif dalam
kurang baik justru menjadi anak tiri dan
melaksanakan
kurang
sebagi
badan
pelaksana.
kegiatan
pendidikan.
diperhatikan.
Terdapat
hasil
Sementara sekolah yang memiliki mutu
wawancara yang menyebutkan bahwa pola
rendah cenderung monoton dan tanpa
komunikasi yang dilakukan oleh Dinas
inovasi.
ternyata tidak berjalan dengan efektif dan
Berdasarkan hasil eksplorasi data
terkesan hanya formalitas saja sehingga
wawancara di atas didapatkan bahwa
aspirasi yang muncul tidak terakomodasi
ketidakmerataan mutu pendidikan SMA di
dengan baik. Hal inilah yang kemudian
Kabupaten
oleh
harus segera diberikan solusi agar peserta
proses implementasi yang kurang tepat.
didik di sekolah tersebut dapat dilayanai
Jombang
disebabkan
Implementasi Kebijakan Pemerataan.... (Dheni Setiyawan) 9
dengan baik dan memperoleh pendidikan
III.2.Faktor
yang bermutu.
Pendukung
Penghambat
Selain itu kurangnya mutu pendidikan
dan
Implementasi
Kebijakan
yang dimiliki oleh sekolah juga disebabkan
Implementasi sebuah kebijakan tentu
karena kurangnya inovasi yang dimiliki
akan sangat dipengaruhi oleh beberapa
oleh penyelenggara pendidikan. Kegiatan
faktor. Dari hasil wawancara didapatkan
belajar
hanya
bahwa faktor yang berpengaruh tersebut,
formalitas
adalah keberadaan sarana dan prasarana
biasa tanpa adanya letupan-letupan ide
pendidikan, kompetensi dan profesionalitas
untuk membuat peserta didik menjadi lebih
guru, motivasi siswa, aksesibilitas sekolah
bergairah
sekolah.
terhadap bantuan yang berasal dari Dinas,
Memang harus disadari bahwa di era
partisipasi orang tua siswa melalui komite
komersialisasi seperti sekarang sekolah
sekolah dan dukungan dana operasional.
sudah menjadi seperti komoditi bisnis. Jika
Sebuah
sebuah komoditi bisnis sepi pelanggan
mencapai
maka bisa ditebak bahwa hal tersebut
beberapa faktor tersebut dapat dipenuhi
dikarenakan memang mutu dari barang
dengan baik.
mengajar
dipandang
di
sebagai
dalam
sekolah
kegiatan
belajar
di
sekolah
akan
kualitas
dengan
mutunya
mudah apabila
Keberadaan sarana dan prasarana
tersebut kurang. Hal ini juga harus menjadi fungsi
yang memadai akan mendukung kebutuhan
pembinaan harus dijalankan dengan baik.
dan suasana kegiatan belajar siswa. Gedung
Tidak seharusnya, pada saat era globalisasi
yang
seperti saat ini masih terjadi pilih kasih
laboratorium
antara sekolah negeri dan swasta. Baik
standar, kelengkapan buku di perpustakaan,
sekolahan negeri maupun swasta harus
dan kesehatan serta kebersihan lingkungan
diberi perhatian serius dari aspek sarana
tentu menjadi dorongan semangat bagi
prasarana sampai dengan kualitas tenaga
siswa untuk belajar.
perhatian
bagi
Dinas
bahwa
berkualitas yang
baik, sudah
ketersediaan memenuhi
bagi
Kompetensi dan profesionalitas guru
tenaga pendidik menjadi kebutuhan utama
juga menjadi faktor kunci bagi keberhasilan
untuk
proses
pendidiknya.
Pelaksanaan
meningkatkan
mutu
diklat
pendidikan
belajar
mengajar.
Guru
yang
sekolah. Dengan adanya diklat diharapkan
kompeten akan menjadi fasilitator dan
kemampuan tenaga pendidik menjadi lebih
transformator ilmu yang baik sehingga
berkompeten
melahirkan
siswa juga akan mendapatkan pemahaman
penyelenggaraan
yang mendalam dalam sebuah pelajaran.
inovasi
di
pendidikan.
dan
sanggup
dalam
Sama halnya dengan profesionalitas dimana
Implementasi Kebijakan Pemerataan Mutu Pendidikan.... (Dheni Setiyawan) 10
seorang guru yang profesional harus selalu
tidak dan jangan sampai alokasi dana
memegang teguh etika keguruan dan
tersebut terbuang percuma. Beberapa hal tersebut ke depan harus
mendidik dengan benar. Kemudian hal penting lain yang harus
menjadi landasan berfikir bagi Dinas
sekolah
Pendidikan Kabupaten Jombang sebagi
terhadap segala bentuk informasi dan
implementor kebijakan pemerataan mutu
bantuan yang berkaitan dengan pendidikan.
pendidikan di Kabupaten Jombang untuk
Di sinilah kemudian Dinas seharusnya
lebih mempersempit kesenjangan mutu
berperan. Sebagai implementor kebijakan
antara sekolah yang satu dengan yang
Dinas harus mampu memberikan yang
lainnya.
terbaik dalam hal pembinaan sekolah. Pola-
dilakukan
pola komunikasi yang selama ini dianggap
mengenai pemetaan mutu pendidikan SMA
tidak efektif harus segera diperbaiki dan
di
ditingkatkan. Pintu akses sekolah terhadap
pemetaan mutu tersebut dapat diketahui
Pemerintah harus dibuka selebar-lebarnya.
bahwa daerah mana saja yang memiliki
dipenuhi
adalah
Seperti ketersediaan
aksesibilitas
halnya dana
yang
aksesibilitas, berasal
dari
Jika
diperlukan
sebuah
Kabupaten
maka
kajian
Jombang.
dapat
mendalam
Dari
hasil
sekolah bermutu dan yang tidak bermutu. Setelah itu dapat dilanjutkan dengan kajian
berbagai sumber termasuk orang tua siswa
geografis
merupakan faktor penting yang harus
pendidikan SMA yang bermutu harus
diperhatikan.
didasarkan
Kecenderungannya
adalah
bahwa
pada
penyelenggaraan
asas
keadilan
dan
bahwa sekolah yang memiliki mutu kurang
keterwakilan geografis agar semua elemen
baik memiliki ketersediaan dana yang
amsyarakat di kategori geografis manapun
terbatas. Disinilah kemudian peran Dinas
dapat menikmati pendidikan yang bermutu.
Pendidikan
sebagai
pelaksana
pemerintahan harus merumuskan prioritas penggunaan APBD agar jangan sampai terjadi ketimpangan. Kekuatan dana yang
IV. SIMPULAN DAN SARAN IV.1. SIMPULAN Berdasarkan
hasil
penelitian
dan
dimiliki oleh Kabupaten Jombang harus
pembahasan, maka penelitian ini dapat
dialokasikan secara tepat sasaran dan
disimpulkan sebagai berikut:
memperhatikan asas keadilan. Namun hal
1. Implementasi
Kebijakan
Pemerataan
ini tentu harus diawali dengan sebuah
Mutu Pendidikan SMA di Kabupaten
analisis matang apakah pengalokasian dana
Jombang bertujuan untuk memberikan
tersebut memang sangat diperlukan atau
layanan
pendidikan
yang
bermutu
Implementasi Kebijakan Pemerataan.... (Dheni Setiyawan) 11
yang
pengaruh signifikan baik yang berasal
Dinas
dari dalam (internal) maupun dari luar
Pendidikan Jombang tahun 2014-2018
(eksternal) organisasi penyelenggara
serta UU No. 20 Tahun 2003 tentang
pendidikan. Faktor yang berasal dari
sistem pendidikan nasional pasal 5 ayat
dalam adalah keberadaan sarana dan
(1) dan pasal 11 ayat (1) belum berjalan
prasarana, motivasi guru dan siswa,
dengan efektif.
keberadaan guru yang kompeten, dan
kepada
siswa
mengacu
tingkat
pada
SMA
RENSTRA
2. Beberapa hal yang menjadi penyebabnya
inovasi
penyelenggara
pendidikan.
adalah sebagai berikut :
Kemudian faktor yang berasal dari luar
a. Adanya ketimpangan sarana dan
adalah aksesibilitas sekolah terhadap
prasarana pendidikan dari tiap-tiap
variasi sumber, baik sumber daya
sekolah
satu
maupun dana, yang dapat menunjang
permasalahan yang harus menjadi
operasional kegiatan belajar mengajar.
prioritas untuk segera diselesaikan
Dua faktor tersebut, baik internal
oleh
maupun eksternal, jika keberadaannya
merupakan
salah
Pemerintah
Kabupaten
bernilai positif di setiap SMA yang ada
Jombang. b. Adanya ketimpangan aksesibilitas
di Kabupaten Jombang maka dipastikan
sekolah terhadap variasi sumber
mutu pendidikan SMA di Kabupaten
dana operasional kegiatan belajar
Jombang juga akan terdistribusi secara
mengajar.
merata demikian juga sebaliknya.
c. Adanya ketimpangan inovasi dari
IV.2. SARAN
penyelenggara pendidikan terhadap
Berdasarkan dari penelitian yang
pola kegiatan belajar mengajar di
telah dilakukan oleh peneliti serta berbagai
sekolah.
informasi yang diperoleh, maka dari hasil
d. Pola komunikasi yang dilakukan
kajian
penelitian
ini
dapat
diberikan
oleh Dinas Pendidikan Jombang
bebrapa saran sebagai berikut:
berjalan
sehingga
1. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi
aspirasi dan permasalahan yang
yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan
muncul tidak dapat terakomodasi
Kabupaten
dengan baik.
memprioritaskan pada sekolah yang
3. Dalam
tidak
efektif
Implementasi
Kebijakan
Jombang
agar
lebih
berkategori kurang bermutu.
Pemerataan Mutu Pendidikan Sekolah
2. Memperbaiki pola komunikasi dan
Menengah Atas di Kabupaten Jombang
pembinaan yang dilakukan oleh dinas
terdapat beberapa faktor yang memiliki
pendidikan
kabupaten
jombang
Implementasi Kebijakan Pemerataan Mutu Pendidikan.... (Dheni Setiyawan) 12
terhadap
sekolah
yang
berkategori
prioritas bagi pendidik yang memiliki
kurang bermutu agar tercipta jalinan
kualitas
unggul
koordinasi yang kuat sehingga dari
bidangnya.
dan
kompeten
di
pendidikan
3. Berkaitan dengan rekomendasi pada
(sekolah) dapat memunculkan inovasi
poin dua maka diperlukan kebijakan
kegiatan belajar mengajar.
pemberian
pihak
penyelenggara
insentif
tambahan
bagi
3. Memperkuat jaringan yang dimiliki
pendidik (dengan kualifikasi memiliki
oleh sekolah yang berkategori kurang
kualitas unggul dan berkompeten di
bermutu sehingga akan meningkatkan
bidangnya)
aksesibilitas sekolah terhadap variasi
ditempatkan di sekolah berkategori
sumber, baik sumber daya maupun
kurang bermutu.
dana,
yang
daapt
menunjang
operasional kegiatan belajar mengajar. 4. Melakukan pemetaan mutu pendidikan secara
holistik
di
semua
sekolah
menengah atas yang ada di kabupaten
4. Prioritas
yang
bersedia
Kebijakan
untuk
Pengikutsertaan
Pendidikan Dan Pelatihan (Diklat) Bagi Tenaga Pendidik Yang Berasal Dari Sekolah Berkategori Kurang Bermutu. 5. Membuat kebijakan zonasi pendidikan
jombang sehingga akan terlihat daerah
bermutu
yang
didasarkan
mana saja yang lebih prioritas untuk
pertimbangan
ditingkatkan mutu pendidikannya.
jombang dimana di setiap zona atau
geografis
pada
kabupaten
wilayah harus terdapat sekolah dengan mutu pendidikan yang baik dan sepadan
V. REKOMENDASI KEBIJAKAN Berdasarkan dikemukakan dirumuskan
saran
yang
sebelumnya beberapa
sudah
dengan mutu pendidikan di zona atau
dapat
wilayah yang lain.
rekomendasi
6. Berkaitan dengan rekomendasi pada poin lima pada akhirnya dapat diikuti
kebijakan sebagai berikut : pengalokasian
dengan menambah kuota peserta didik
anggaran pendidikan untuk sekolah
bagi sekolah yang sudah memiliki mutu
menengah atas yang memiliki kategori
pendidikan yang baik dan menutup
kurang bermutu.
sekolah
1. Prioritas
kebijakan
yang
berkategori
kurang
pendidik
bermutu. selain itu bagi tenaga pendidik
dilakukan dengan dasar pertimbangan
yang berasal dari sekolah yang ditutup
kualitas
pendidik
dapat diperbantukan di sekolah yang
dimana sekolah yang memiliki kategori
mengalami penambahan kuota peserta
kurang
didik. dengan demikian pemerataan
2. Kebijakan
mutasi
dan
tenaga
kompetensi
bermutu
menjadi
tujuan
Implementasi Kebijakan Pemerataan.... (Dheni Setiyawan) 13
pendidikan
dan
mutu
pendidikan
Siti Irene Astuti Dwiningrum. (2011).
sekolah menengah atas di kabupaten
Desentralisasi
jombang dapat tercapai
masyarakat
dan
partisipasi
dalam
pendidikan.
Yogyakarta: Pustaka pelajar. Sudarwan
DAFTAR PUSTAKA Ace
Suryadi, Analisis Suatu
H.A.R.
Tilaar.
Kebijakan Pengantar.
(1993).
Pendidikan Bandung:
:
P.T.
Remaja Rosdakarya. Arif Rohman. (2009). Politik Ideologi Pendidikan. Yogyakarta: Laksbang Mediatama. Budi Winarno. 2008: Kebijakan Publik Teori
&
Proses.
Yogyakarta:
MedPress. Paul Suparno. dkk. (2002). Reformasi Pendidikan : Sebuah Rekomendasi. Yogyakarta: Kanisius.
Danim.
(2006).
Visi
Baru
Manajemen Sekolah. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
