P e d o m a n. Direksi (BOD Manual)

Pedoman Direksi (BOD Manual)


BAB I PENDAHULUAN

A. Pengertian dan Manfaat BOD Manual

Board Of Director Manual atau Buku Pedoman Bagi Direksi adalah buku panduan yang berisi uraian mengenai berbagai hal tentang perusahaan. Hal ini sangat penting untuk membantu Direksi dalam menerjemahkan pemahaman mengenai : perseroan, uraian tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab serta hak-hak bagi seorang Direksi yang selanjutnya membawa pengaruh positif bagi Direksi dalam menjalankan amanah dari Pemegang Saham dalam mengelola perusahaan. Direksi dapat menetapkan struktur organisasi yang sesuai dengan dinamika perusahaan. Dengan didukung komposisi struktur organisasi yang tepat, maka pencapaian tujuan perusahaan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Direksi menetapkan uraian tugas dan tanggung jawab Direksi dan manajemen sampai dengan level paling bawah. Dengan uraian tugas tersebut diharapkan langkah pengelolaan perusahaan menjadi lebih terstruktur dan sistematis. Direksi menempatkan pejabat-pejabat perusahaan yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi dalam melaksanakan tugas. Untuk menjamin hal tersebut, Direksi harus memiliki pedoman kualifikasi (spesifikasi) untuk masing-masing jabatan. Peran

Direksi

dalam

perencanaan

perusahaan

yaitu

menyerahkan

RJPP

kepada

Komisaris/Pemegang Saham yang memuat sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut : a)

Evaluasi pelaksanaan RJPP sebelumnya;

b)

Posisi perusahaan saat ini (terdapatnya analisis SWOT atau analisis peluang bisnis dan sejenisnya dalam penentuan RKAP);

c)

Asumsi yang dipakai dalam penyusunan RJP;

d)

Penetapan sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja RJP.

Secara umum Board Manual merupakan terjemahan dari Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER- 09/MBU/

1

1


2012, bahwa BUMN wajib menerapkan GCG secara konsisten dan menjadikan GCG sebagai landasan operasionalnya. B. Latar Belakang Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pasal 43 : (1) kepada anggota Direksi yang diangkat untuk pertama kalinya wajib diberikan program pengenalan mengenai BUMN yang bersangkutan; (2) Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut berada pada Sekretaris Perusahaan atau siapapun yang menjalankan fungsi sebagai sekretaris perusahaan; (3) materi program pengenalan tersebut meliputi : a. pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh BUMN; b. gambaran mengenai BUMN berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, resiko dan masalah-masalah strategis lainnya; c. keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit; d. keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan.

C. Maksud dan Tujuan Penyusunan BOD Manual Maksud penyusunan Board Manual untuk membantu Direksi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya serta dalam menyatakan pendapat dan berperilaku secara profesional. Dengan mengikuti Panduan ini diharapkan Dewan Direksi bersama seluruh jajaran di bawah Direksi dapat mewujudkan Indonesia Re sebagai perusahaan BUMN yang efisien, mandiri, tangguh, berdaya saing tinggi dan memberikan kontribusi yang optimal bagi masyarakat, negara dan perseroan.

2

2


Dasar Penyusunan 1. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Tanggal 16 Agustus Tahun 2007. 2. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER- 09 /MBU/ 2012. 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian. 4. Anggaran Dasar Indonesia Re, sesuai Akta Pendirian Nomor 173 tanggal 30 November 1985 yang dibuat dihadapan Notaris Ahmad Bajumi, SH., Notaris Pengganti Imas Fatimah SH., dan telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perubahan Anggaran Dasar Nomor 36 tanggal 22 Desember 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Sastriany Josoprawiro SH., berserta persetujuan Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU13377.40.20.2014 tanggal 23 Desember 2014.

3

3


BAB II PROFIL KOMISARIS & DIREKSI

A. PROFIL KOMISARIS Susunan Dewan Komisaris Indonesia Re terhitung berdasarkan perubahan anggaran dasar akta Notaris Marthin Aliunir nomor 01 tanggal 16 November 2014 jo. akta Notaris Marthin Aliunir nomor 06 tanggal 19 September 2014 adalah sebagai berikut: 

Komisaris Utama/Komisaris Independen

: Ali Masykur Musa



Komisaris Independen

: Suwartomo



Komisaris

: Wahyu Wibowo



Komisaris

: Loto Srinaita Ginting

1) Ali Masykur Musa Ali Masykur Musa, lahir di Tulungagung, 12 September 1962. Menyelesaikan Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah di Tulungagung (1974), PGAN Tulungagung (1978), Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Tulungagung (1981). Gelar sarjana (S1) diraih dari FISIP Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Jember (1986) dan Ilmu Hukum dari Universitas Sahid, Jakarta (2010). Gelar Magister (S2) diperoleh dari Program Pasca Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia (1998) dan Magister Hukum Bisnis Universitas Gajah Mada (2009). Pada 2007, meraih gelar Doktor (S3) Manajemen Pendidikan dengan Konsentrasi Studi Kebijakan dan Politik Anggaran dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Pernah mengikuti Internship Studi Kawasan di PAU Universitas Gajah Mada (1987) dan Internship Metode Hubungan Internasional dan Ekonomi Politik Internasional di PAU Universitas Indonesia (1988).

Pendidikan

agamanya diperoleh dari Pondok Pesantren Panggung Tarbiyatul Ulum, Tulungagung (1975-1978) dan Pondok Pesantren Al-Fatah, Mangunsari, Tulungagung, (1978-1981). Dalam karir profesional, mantan Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) ini pernah berprofesi sebagai Dosen FISIP Universitas Negeri Jember (1987-1999), Dosen Tetap Universitas Islam Malang (2007-sekarang), dan Dosen Pascasarjana Universitas Mercu Buana (2008-sekarang), menjadi Komisaris Utama PT Carara Crema Stones (2002-2009) dan juga pernah menekuni profesi presenter TV (1997-1999). Terpilih sebagai Anggota DPR-RI selama dua periode (1999-2004 & 2004-2009) sebelum terpilih sebagai anggota Badan Pemeriksa

4

4


Keuangan (BPK-RI) periode 2009-2014. Sejak Oktober 2013–2014 juga menjadi Chair of Intosai WGEA (Ketua Audit Lingkungan Sedunia). Setelah 15 tahun berkecimpung di dunia legislatif dan eksekutif, kini Ali Masykur Musa menjabat sebagai Komisaris Utama / Komisaris Independen Indonesia Re sejak tanggal 22 Oktober 2014 berdasarkan SK-224/MBU/10/2014 jo. Surat Keputusan Kemampuan dan Kepatutan OJK Nomor SK-2803/NB.1/2014. 2) Suwartomo Lahir di Yogyakarta pada tanggal 24 Januari 1953. Lulus dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada tahun 1984 dan menyelesaikan pendidikan S2 akuntansi di University of Wisconsin-Whitewater, Amerika Serikat pada tahun 1991. Karirnya dimulai sebagai auditor di Direktorat Pengawasan Perminyakan DJPKN. Tahun 1984 mengabdi di BPKP dan menjabat sebagai Sekretaris Utama BPKP sejak 2011, menjabat sebagai Komisaris Utama PT PANN Multi Finance tahun 2012, dan saat ini menjadi Komisaris Independen Indonesia Re sejak tanggal 22 Oktober 2014 berdasarkan SK-224/MBU/10/2014 jo. Surat Keputusan Kemampuan dan Kepatutan OJK Nomor SK-2805/NB.1/2014. 3) Wahyu Wibowo Lahir di Pemalang, Jawa Tengah tahun 1971 Meraih Strata Satu (S1) Teknik Mesin dari Institut Teknologi Nasional, Malang pada tahun 1994, Magister Manajemen Keuangan (S2) di Universitas Bhayangkara, Jakarta Tahun 2006. Karir beliau sebagai staf Dewan Komisaris di PT Batam (Persero) tahun 2002-2006, Sekretaris Dewan Komisaris di PT BGR (Persero) tahun 2004-2012, Sekretaris Dewan Komisaris di PT BTDC (Persero) tahun 2007-2012, Anggota Dewan Komisaris di PT KA Logistik tahun 2009-2012, Anggota Dewan Komisaris di PT Perkebunan Mitra Ogan tahun 20112012, Anggota Dewan Komisaris di PT Reindo tahun 2012-2014, dan saat ini sebagai Anggota Dewan Komisaris di Indonesia Re sejak tanggal 22 Oktober 2014 berdasarkan SK-224/MBU/10/2014 jo. Surat Keputusan Kemampuan dan Kepatutan OJK Nomor SK-2804/NB.1/2014. 4) Loto Srinaita Ginting Loto Srinaita Ginting lahir di Medan tahun 1967. Ia menyelesaikan studi tingkat Sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tahun 1992, dan tingkat master di the University of New South Wales – Sydney – Australia tahun 2000. Ia bekerja di Kementerian Keuangan sejak tahun 1993, dan mengalami penempatan di Badan

5

5


Analisa Keuangan dan Monoter (BAKM, 1993-2001), Sekretariat Jenderal (Setjen, 2001-2004), Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB, 2004-2006), dan Direktorat Jendral Pengelolaan Utang (DJPU, sejak akhir 2006). Selanjutnya, sejak tahun 2012, ia menjabat sebagai Direktur Surat Utang Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan, dan saat ini sebagai anggota Dewan Komisaris di Indonesia Re sejak tanggal 27 Agustus 2014 berdasarkan SK-121/MBU/2014 jo. Surat Keputusan Kemampuan dan Kepatutan OJK Nomor SK-102/D.5/2014.

B. PROFIL DIREKSI Susunan Direksi Indonesia Re terhitung berdasarkan perubahan anggaran dasar akta Notaris Marthin Aliunir nomor 01 tanggal 16 November 2014 adalah sebagai berikut:



Direktur Utama

: Frans Sahusilawane



Direktur Keuangan

: Widyaka Nusapati



Direktur Teknik dan Pengembangan

: Kocu Andre Hutagalung

1) Frans Sahusilawane Frans Y Sahusilawane lahir di Ambon tahun 1953, Di dunia asuransi. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI). Pernah terlibat di Dewan Asuransi Indonesia (DAI) dan Asosiasi Ahli Asuransi Manajemen Asuransi Indonesia (AAMAI). Pernah membantu kelahiran beberapa perusahaan reasuransi di dalam negeri. Menjadi Direktur Utama pool asuransi gempa bumi di Indonesia, PT Maipark Indonesia periode 2008-2014. Tercatat selama 18 tahun sejak 1975 – 1993, berkarir di PT Reasuransi Umum Indonesia sebelum pindah ke Tugu Pratama pada awal 1994 dan kembali lagi ke RUI sebagai direktur pada November 1994. Setahun kemudian, mendirikan PT Reasuransi Internasional Indonesia (ReIndo) sebagai anak perusahaan RUI yang mengambil alih portfolio RUI sejak 1 Januari 1996. Pernah menjabat sebagai Ketua Bidang Reasuransi DAI. Sebagai pengurus DAI dan AAUI pada 2000—2003, Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Utama di Indonesia Re sejak tanggal 22 Oktober 2014 berdasarkan SK-223/MBU/10/2014 jo. Surat Keputusan Kemampuan dan Kepatutan OJK Nomor SK-2803/NB.1/2014.

6

6


2) Widyaka Nusapati Widyaka Nusapati lahir tahun 1967 di Jakarta. Meraih gelar Sarjana Perikanan dari Institut Pertanian Bogor (IPB) tahun 1990 dan meraih Master in Business Administration dari Cleveland State University, Ohio, Amerika Serikat pada tahun 1994. Tahun 20042007 menjabat sebagai Direktur di PT PNM Investment Management. Tahun 2004-2007 menjabat sebagai Direktur di PT PNM Investment Management, tahun 2007-2012 menjabat direktur di PT Permodalan Nasional Madani (Persero), tahun 2012-2014 menjabat direktur di PT Reindo, saat ini menjabat sebagai Direktur Keuangan di Indonesia Re sejak tanggal 22 Oktober 2014 berdasarkan SK-223/MBU/10/2014 jo. Surat Keputusan Kemampuan dan Kepatutan OJK Nomor SK-2807/NB.1/2014.

3) Kocu Andre Hutagalung Kocu Andre Hutagalung tahun 1971 di Pematang Siantar. Meraih gelar Sarjana Sains dari Universitas Indonesia tahun 1995 dan meraih Master dari Universitas Indonesia pada tahun 1998. Mendapatkan gelar asosiasi profesional Chartered Asuransi di London Metropolitan University, Inggris dan Praktisi Asuransi Chartered Institute, London, Inggris pada tahun 2004. Beliau telah berkarir di dunia asuransi sejah tahun 1999. Memulai karir sebagai manajement trainee di PT Reindo dipromosikan sebagai technical assistant kebakaran dan teknik tahun 2000 dan menjabat sebagai kepala divisi Reasuransi Umum di PT Reindo. tahun 2013-2014 menjabat direktur di PT Reindo, saat ini menjabat sebagai Direktur Teknik dan Pengembangan di Indonesia Re sejak tanggal 22 Oktober 2014 berdasarkan SK-223/MBU/10/2014 jo. Surat Keputusan Kemampuan dan Kepatutan OJK Nomor SK-2806/NB.1/2014.

7

7


BAB III PERIHAL PERSEROAN

A. Maksud dan Tujuan Perusahaan Maksud dan tujuan Perseroan ini adalah menjalankan usaha reasuransi dalam artian

seluas-luasnya dan berfungsi sebagai induk perusahaan asuransi dan reasuransi milik negara. B. Kegiatan Usaha Perusahaan Dalam rangka pencapaian sasaran dan target perusahaan sebagaimana maksud dan tujuan perseroan, maka kegiatan usaha perseroan adalah sebagai berikut : Menerima pertanggungan ulang dari perusahaan-perusahaan asuransi/ reasuransi



didalam maupun di luar negeri atas segala jenis asuransi umum, asuransi jiwa, dan asuransi dengan prinsip syariah. 

Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh perusahan reasuransi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Visi, Misi dan Nilai-nilai Perusahaan Visi Menjadi perusahaan reasuransi nasional besar sebagai flag carrier reasuransi Indonesia dengan kiprah regional. Misi 

Meningkatkan pasokan kapasitas reasuransi di dalam negeri;



Mengurangi arus reasuransi ke luar negeri;



Melakukan ekspor jasa reasuransi ke kawasan regional;



Meningkatkan pengetahuan dan kapabilitas inovasi industri asuransi nasional.

8

8


Nilai-Nilai Perusahaan (Corporate Values) Indonesia Re sepenuhnya menyakini bahwa bisnis reasuransi adalah suatu bisnis yang didasarkan kepada kepercayaan, sehingga perusahaan senantiasa melakukan tindakantindakan yang menumbuhkan kepercayaan dimaksud. Untuk membangun dan memelihara kepercayaan pelanggan setiap insan Indonesia Re harus menjalankan nilai-nilai perusahaan yaitu “Indonesia Re” sebagai budaya kerja dengan penjelasan sebagai berikut: 

Innovative

: Melakukan pembaruan terus menerus



Notable

: Terkemuka



Dicipline

: Patuh pada peraturan/ketentuan yang berlaku



Objective

: Bertindak tanpa dipengaruhi oleh pendapat atau kepentingan pribadi



Nationalism

: Mencintai bangsa dan negara sendiri



Educative

: Bersifat mendidik



Secure

: Memberikan rasa aman



Integrity

: Karakter yang kokoh dalam menjaga kepercayaan dan kejujuran



Agility

: Gesit dalam menjalankan tugas



Reliable

: Dapat diandalkan



Excellence

: Memiliki keunggulan

Implementasi dari nilai-nilai perusahaan (corporate values) yang berupa Pedoman Etika dan Perilaku merupakan pedoman pelaksanaan yang dibutuhkan seluruh insan Indonesia Re untuk memberikan kesatuan pandangan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan suatu pekerjaan, baik yang bersifat operasional maupun non operasional.

D. Produk - produk Indonesia Re saat ini tidak sedang menjalankan kegiatan operasional bisnis. Indonesia Re memiliki anak perusahaan yaitu PT Asuransi Asei Indonesia (AAI) dengan kegiatan usaha asuransi dan memiliki produk-produk sebagai berikut :

9

9


Asuransi Ekspor 1) Asuransi Kredit Ekspor/Export Credit Insurance (ECI) Memberikan pertanggungan kepada Eksportir (selaku tertanggung) atas kerugian yang disebabkan kegagalan pembayaran oleh Importir sesuai dengan perjanjian ekspor antara Eksportir dengan Importir, dimana kegagalan pembayaran tersebut diakibatkan oleh risiko yang ditanggung, yakni risiko komersial dan risiko politik. Manfaat bagi Eksportir a. Memberikan perasaan aman kepada Eksportir dalam menghadapi risiko ekspornya, serta meningkatkan keberanian untuk menembus pasar ekspor yang baru khususnya dalam upaya Eksportir memenuhi permintaan pasar. b. Memberikan keleluasaan bagi Eksportir dalam menawarkan dan memenuhi keinginan Importir untuk menggunakan terms of payment dengan syarat pembayaran yang lunak (non L/C) namun relatif memiliki tingkat risiko gagal bayar (default payment) lebih tinggi seperti Documents Against Acceptance (D/A), Documents Against Payment (D/P) dan Open Account (O/A), dimana risiko ini dapat dipertanggungkan pada Indonesia Re. c. Eksportir dapat menggunakan Asuransi Kredit Ekspor dalam rangka memperoleh pembiayaan diskonto wesel ekspor (post-shipment export financing) dimana Asuransi Ekspor merupakan jaminan tambahan kepada Bank. Manfaat bagi Bank a. Memudahkan perbankan memberikan pembiayaan ekspor paska pengapalan (post-

shipment export financing) melalui diskonto tagihan ekspor/wesel ekspor yang dimiliki eksportir. b. Bank yang memperoleh Surat Pelimpahan Hak Ganti Rugi (SPHGR) dari Eksportir akan memperoleh manfaat dalam bentuk adanya nilai tambah terhadap wesel ekspor yang didiskonto oleh Bank, dimana telah diasuransikan risiko pembayaran dari Importir oleh AAI. Risiko yang Ditanggung Asuransi Ekspor a. Risiko Komersial : -

Importir pailit (bangkrut)

-

Importir tidak membayar (cidera janji)

-

Importir menolak menerima barang

10

10


b. Risiko Politik : -

Larangan transfer

-

Pembatasan quota impor

-

Pencabutan izin usaha impor

-

Perang atau tindakan permusuhan lainnya

Besar Ganti Rugi AAI akan membayar ganti rugi maksimum sebesar 85% dari kerugian, sedang sisanya sebesar 15% menjadi self-retention atau pertanggungan oleh Eksportir. Biaya Perhitungan Premi Besarnya premi dihitung berdasarkan risiko yang terkait dengan : -

Kelas negara asal pembayaran (country risk)

-

Metode pembayaran yang digunakan (L/C atau Non-L/C)n

-

Jangka waktu pemberian kredit (tenor) maksimum 180 hari

Terms of Payment AAI dapat menutup pertanggungan atas transaksi ekspor yang menggunakan Terms of

Payment L/C (Sight L/C dan Usance L/C) ataupun non L/C (Documentary Collection seperti D/A, D/P) serta O/A. Reasuransi Dukungan Reasuransi untuk produk Asuransi Kredit Ekspor (ECI) adalah dari perusahaan reasuransi ternama baik dalam maupun luar negeri, yakni : a. Luar Negeri -

Atradius Re

-

Nationale Borg

-

Swiss Re

b. Dalam Negeri -

PT. Reasuransi Nasional Indonesia

-

PT. Asuransi Central Asia

-

PT. Asuransi Jasa Raharja Putera

-

PT. Asuransi Sinar Mas

-

PT. Asuransi Jasa Indonesia

11

11


-

PT. Asuransi Asoka Mas

-

PT. Asuransi Binagriya Upakara

-

PT. Asuransi Kredit Indonesia

-

PT. Asuransi Bumiputera Muda 1967

-

PT. Asuransi Tugu Re

-

PT. Asuransi Tugu Pratama Indonesia

Pemulihan Kerugian Dengan dibayarnya ganti rugi dari AAI kepada Eksportir tidak menghilangkan kewajiban pembayaran Importir terhadap Eksportir. Setiap pembayaran Importir dibagi secara proporsional antara AAI dan Eksportir sesuai dengan besarnya share ganti rugi AAI. 2) Asuransi Pembiayaan Tagihan Ekspor/Export Bill Insurance (EBI) Asuransi yang memberikan proteksi kepada Bank yang mengambil alih (negosiasi) tagihan ekspor Nasabah/Debitur/Eksportir atas risiko kegagalan pembayaran Importir yang disebabkan risiko komersial dan/atau risiko politik. Manfaat EBI -

Kemudahan dalam mendapatkan fasilitas pembiayaan wesel ekspor dari bank.

-

Membantu kebutuhan likuiditas (cash flow) perusahaan karena tagihan ekspor dengan tenor (jangka waktu) pembayaran berjangka telah didiskonto oleh Bank.

-

Mendorong

Bank

dalam

memberikan

pembiayaan

wesel

ekspor

kepada

Nasabah/Debitur/Eksportir. -

Mitigasi resiko bagi pihak Bank dalam memberikan pembiayaan wesel ekspor.

-

Mengoptimalkan/meningkatkan pemberian fasilitas pembiayaan non L/C kepada nasabah.

3) Asuransi Kredit Perdagangan Domestic/Domestic Credit Insurance (DCI) a. Jenis asuransi yang memberikan ganti rugi kepada Tertanggung (Penjual) terhadap risiko kerugian akibat tidak diterimanya sebagian atau seluruh pelunasan pembayaran dari pembeli domestik yang disebabkan oleh risiko komersial. b. Obyek

yang

ditanggung

komoditi/barang/jasa

yang

adalah dijual

piutang/tagihan

yang

didalam

(domestik)

negeri

berkaitan yang

dengan syarat

pembayarannya berjangka.

12

12


Manfaat DCI -

Meningkatkan penjualan dan daya saing Penjual/Seller melalui pemberian penawaran pembayaran yang lebih menarik kepada Pembeli/Buyer karena adanya rasa aman dari penjual terhadap transaksi yang dilakukan.

-

Memberikan perlindungan atas kemungkinan gagal bayar yang secara tidak langsung melindungi stabilisasi kondisi keuangan Penjual/Seller.

-

Memperbaiki manajemen kredit.

4) Asuransi Pembiayaan Tagihan Domestic/Domestic Credit Insurance Financing (DCIF) a. Memberikan ganti rugi kepada Bank terhadap risiko komersial, khususnya dalam transaksi pengambilalihan tagihan domestik untuk nasabah yang telah diberikan limit tagihan transaksi domestik. b. Objek yang ditanggung adalah pembiayaan tagihan domestik yang diberikan Bank kepada Nasabah/Debitur/Penjual. c. Risiko yang ditanggung risiko komersial, yaitu : 

Insolvency/kepailitan;



Wanprestasi yaitu kegagalan pembayaran dari pembeli (melalui rekening Penjual) di bank pada saat jatuh tempo dan gagal bayar tersebut bukan disebabkan karena kesalahan Penjual.

d. Manfaat produk adalah : -

Kemudahan dalam mendapatkan fasilitas pembiayaan tagihan domestik dari Bank.

-

Membantu kebutuhan likuiditas (cash flow) perusahaan karena tagihan domestik dengan tenor (jangka waktu) pembayaran berjangka telah didiskonto oleh Bank.

-

Mendorong Bank dalam memberikan pembiayaan post shipment atas tagihan domestik kepada Nasabah/Debitur/Penjual.

-

Mitigasi risiko bagi pihak Bank dalam memberikan pembiayaan tagihan domestik tanpa jaminan tambahan.

e. Ganti rugi Apabila terjadi kerugian yang disebabkan oleh salah satu risiko komersial diatas, maka AAI akan membayar ganti rugi maksimal sebesar 85% dari kerugian yang diderita Bank atas pembayaran tagihan domestik (tidak termasuk bunga dan denda). f.

Terms of payment dan Tenor pembayaran SKBDN dan Open Account maksimal 180 hari.

13

13


Asuransi Kredit dan Penjaminan Kredit 1) Asuransi Kredit Asuransi Kredit merupakan proteksi yang diberikan AAI selaku “Penanggung” kepada Bank/Lembaga Keuangan non Bank selaku “Tertanggung” atas risiko kegagalan Debitur di dalam melunasi fasilitas kredit atau pinjaman tunai (cash loan) yang diberikan oleh Bank/non Bank. Bersifat bi-party agreement antara Bank/non Bank dengan AAI. Dalam hal ini Debitur tidak termasuk para pihak dalam perjanjian pertanggungan AAI atas kredit yang disalurkan Bank/non Bank kepada Debitur. Ganti rugi AAI berkisar antara 70% sampai dengan 80% dari besarnya kerugian Bank/non Bank. Jenis-jenis Asuransi Kredit : 1. Asuransi Kredit Modal Kerja (KMK) a.

Asuransi Kredit Modal Kerja Aflopend Proteksi yang diberikan AAI pada masa pertanggungan atas risiko kerugian yang diderita oleh Bank yang disebabkan karena Debitur tidak mampu melunasi penarikan kredit yang dilakukannya dalam Kolektibilitas 5 (macet) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia sebagai regulator kolektibilitas kredit.

b. Asuransi Kredit Modal Kerja Transaksional Proteksi yang diberikan AAI atas risiko kerugian Bank yang disebabkan karena Debitur tidak mampu melunasi sebagian atau seluruh KMKT yang telah jatuh tempo sesuai dengan jangka waktu yang tercantum dalam Surat Akseptasi Kredit. Ketidakmampuan tersebut dikarenakan Debitur gagal melaksanakan kontrak atau tidak menerima pembayaran dari pemberi kontrak. c.

Asuransi Kredit Modal Kerja Revolving/Rekening Koran Proteksi yang diberikan AAI pada masa pertanggungan atas risiko kerugian yang diderita oleh Bank yang disebabkan karena Debitur tidak mampu melunasi penarikan kredit yang dilakukannya dan Debitur telah dinyatakan dalam Kolektibilitas 5 (macet) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia sebagai regulator kolektibilitas kredit.

14

14


2. Asuransi Kredit Mikro/Multiguna a.

Asuransi Kredit Mikro/Multiguna Pola Executing Merupakan kredit perbankan yang diperuntukkan bagi Debitur dengan pertanggungan tidak sampai kepada end-user (perorangan/kelompok).

b. Asuransi Kredit Mikro/Multiguna Pola Channeling Proteksi yang diberikan AAI pada masa pertanggungan atas risiko kerugian yang diderita oleh Bank/Tertanggung yang disebabkan karena Debitur tidak mampu melunasi penarikan kedit yang dilakukannya dan Debitur telah dinyatakan dalam Kolektibilitas 5 (macet) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia sebagai regulator kolektibilitas kredit. 3. Asuransi Kredit Investasi/Project Financing Proteksi yang diberikan AAI atas risiko kredit jangka menengah/panjang yang diberikan kepada (calon) Debitur untuk membiayai barang-barang modal beserta jasa yang diperlukan dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan, pendirian proyek baru, atau relokasi proyek yang sudah ada dimana telah mempunyai proyeksi pendapatan yang mendukung pembayaran kewajiban angsuran selama jangka waktu kredit. 4. Asuransi Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) Proteksi yang diberikan AAI pada masa pertanggungan atas risiko kerugian yang diderita oleh Bank yang disebabkan karena Debitur tidak mampu melunasi penarikan kredit yang dilakukannya dan Debitur telah dinyatakan dalam Kolektibilitas 5 (macet) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia sebagai regulator kolektibilitas kredit. 5. Asuransi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Proteksi yang diberikan AAI pada masa pertanggungan atas risiko kerugian Tertanggung (Bank) yang disebabkan oleh kegagalan Debitur dalam melunasi sebagian atau seluruh kredit sehingga kondisi kolektibilitas kredit menjadi 5 (macet) sesuai dengan pelaporan BI checking.

15

15


6. Asuransi Kredit Pegawai Plus Proteksi yang diberikan kepada Tertanggung (Bank) apabila Debitur tidak dapat melunasi fasilitas kredit yang diberikan oleh Tertanggung, disebabkan oleh risiko kecelakaan diri dan risiko kredit.

2) Penjaminan Kredit Memberikan jaminan kepada Bank atas risiko kegagalan Debitur/Prinsipal dalam melunasi fasilitas pinjaman non tunai (non cash loan) yang diberikan oleh Bank. Bersifat Three-

Party Agreement yang melibatkan Bank, Debitur/Prinsipal dan AAI dengan adanya Indemnity Agreement yang merupakan suatu bentuk Recourse Agreement kepada Debitur/Prinsipal dalam hal AAI telah membayarkan klaim kepada Bank, maka Debitur berkewajiban mengembalikan kepada AAI senilai klaim (plus denda bunga) yang telah dibayarkan oleh AAI kepada Bank. Ganti rugi AAI sebesar 100% dari besarnya kerugian Bank. Jenis-jenis Penjaminan Kredit : a. Jaminan Pembukaan Letter of Credit (L/C) Impor (Usance L/C dan Sight L/C sublimit TR/UPAS) Jaminan yang diberikan oleh AAI kepada Bank Pembuka L/C Impor untuk kepentingan

Applicant/Importir dalam hal terjadi kegagalan pembayaran (default payment) pada saat jatuh tempo L/C. b. Jaminan Pembukaan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) baik

Usance maupun Sight sublimit TR/UPAS) Jaminan yang diberikan oleh AAI kepada Bank pembuka SKBDN untuk kepentingan

Applicant/Importir dalam hal terjadi kegagalan pembayaran (default payment) pada saat jatuh tempo SKBDN. c. Jaminan Ulang Bank Garansi (Counter Guarantee) dan Standby L/C (SBLC) Jaminan yang diberikan AAI kepada Bank penerbit Bank Garansi/ SBLC untuk kepentingan nasabah (Debitur/Prinsipal) apabila Prinsipal/Nasabah mengalami wanprestasi. Obyek penjaminan Bank Garansi antara lain untuk keperluan : -

Jaminan Penawaran/Bid Bond,

-

Jaminan Pelaksanaan/Performance Bond,

-

Jaminan Uang Muka/Advance Payment Bond,

16

16


-

Jaminan Pembayaran/Payment Bond, baik konstruksi maupun non konstruksi.

-

Jaminan Pemeliharaan/Maintenance Bond,

-

Jaminan untuk keperluan lainnya (kecuali jaminan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Lembaga Keuangan).

3) Manfaat-manfaat Asuransi Kredit & Penjaminan Kredit a. Bagi Perbankan : 1. Transaksi yang tidak bankable karena tidak memenuhi persyaratan collateral akan tetapi feasible dapat dibantu dengan adanya Asuransi dan Penjaminan Kredit dari AAI. Asuransi atau Penjaminan Kredit dari AAI dapat menggantikan sebagian

collateral yang diperlukan Perbankan dalam mendukung pemberian kredit kepada sektor riil. 2. Untuk transaksi non-cash loan khususnya, tergantung kepada penilaian risiko berdasarkan risks assessment AAI yang juga mempertimbangkan risks analysis dari Bank, AAI dapat memberikan penjaminan sampai 100% (seratus persen) dari nilai non-cash loan yang diberikan oleh Bank dan persyaratan Agunan/collateral yang lebih ringan bagi nasabah. 3. Mengurangi risks premium sehingga lending rate dapat lebih kompetitif. Risiko kredit yang dialihkan kepada AAI dapat diperhitungkan sebagai penurunan unsur risiko dalam pricing suku bunga (mengurangi risks premium). 4. Pengurangan Bobot ATMR atas kredit yang diasuransikan atau dijaminkan kepada AAI sebagai anak perusahaan BUMN di bidang asuransi dan penjaminan kredit dihitung sebesar 50% (lima puluh persen) sesuai Surat Edaran BI No.11/1/DPNP tanggal 21 Januari 2009, sehingga pemakaian kredit tidak menggerus banyak rasio kecukupan modal Bank. 5. Fee-based income dan penempatan cash collateral Debitur pada Bank sehingga Bank dapat menarik manfaat dari penempatan dana tersebut. 6. Safety net perbankan menghindari 100% own retention. Dengan memanfaatkan fasilitas Asuransi Kredit AAI, Bank telah mengembangkan strategic partnership yang kuat dengan salah satu jaring pengaman (safety net) Perbankan terhadap risiko atas kredit yang disalurkannya. Bank tidak harus menanggung sendiri keseluruhan beban kerugian (100% own retention) yang dalam jangka panjang dapat berakibat catashtropical risks, dengan cara mengalihkan kemungkinan risiko kerugian kepada AAI.

17

17


7. Second opinion dalam analisa pemberian kredit. AAI melakukan risks assessment terhadap pertanggungan/penjaminan yang akan diberikan Perbankan kepada AAI. Dengan demikian Bank akan memperoleh second opinion dari AAI. 8. Clients referrals, AAI dapat memberikan referrals atas nasabah-nasabah yang memiliki track record baik untuk dapat memanfaatkan fasilitas Bank. 9. Fungsi intermediasi perbankan meningkat. Bank lebih kompetitif, berani dan bergairah di dalam menyalurkan kredit kepada sektor riil, dengan adanya proteksi kredit dan insentif non subsidi manfaat-manfaat diatas. Dengan demikian fungsi intermediasi Perbankan khususnya untuk pembiayaan sektor riil akan meningkat. b. Manfaat Bagi Sektor Riil/Debitur 1. Sektor riil akan terbantu likuiditasnya dengan adanya produk AAI yang menjadi jembatan penghubung antara sektor riil dan Perbankan. 2. Competitiveness

sektor riil akan terbantu melalui likuiditas yang cukup serta

fasilitas kredit dengan tingkat bunga yang lebih baik, karena adanya pembiayaan Bank yang didukung oleh AAI. 3. Lapangan kerja baru tercipta sehingga mengurangi tingkat pengangguran. 4) Dukungan Reasuransi

Reasuradur Treaty Asuransi Kredit adalah : -

PT. Reasuransi Nasional Indonesia (leader)

-

PT. Reasuransi Internasional Indonesia

-

PT. Tugu Reasuransi Indonesia

-


5) Jaringan Kerjasama  Bank Mandiri

 Bank Jateng

 Bank BNI

 Bank DIY

 Bank BTN

 Bank Bali

 Bank BRI

 Bank Bengkulu

 Bank DKI

 Bank Riau

 Bank BJB

 Bank Saudara

 Bank Papua

 Bank CIMB Niaga

 Bank Sulut

 Bank Sinarmas

18

18


 Bank Aceh

 Exim Bank/LPEI

 Bank Jatim

 Bank Muamalat

 Bank Kaltim

 Bank BNI Syariah

 Bank Kalbar

 Bank BRI Syariah

 Bank Sumsel Babel

 Bank Panin Syariah

 Bank Sulselbar

 Bank Victoria

 Bank Sumut

 Bank Mutiara

Suretyship 1) Surety Bond Suatu perjanjian tertulis (perjanjian tambahan) antara Perusahaan Asuransi (Surety) dan Prinsipal untuk menjamin kepentingan pihak Pemilik Proyek (Obligee), bahwa Penerima Pekerjaan (Prinsipal) akan memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian pokok (Kontrak) yang dibuat antara Prinsipal dan Obligee. Apabila Prinsipal gagal memenuhi kewajibannya terhadap Obligee, maka Surety akan membayar kepada Obligee sebesar kerugian yang diderita maksimum sebesar nilai jaminan. Atas pembayaran Surety ke Obligee, Prinsipal bersedia membayar kembali kepada Perusahaan Surety sebesar kerugian yang telah dibayarkan oleh Surety kepada Obligee berikut bunga sesuai dengan Agreement of Indeminity to Surety yang telah ditandatangani oleh Prinsipal. 2) Manfaat Suretyship Bagi penerima pekerjaan (Prinsipal), dapat memperoleh penjaminan Suretyship dengan mudah dan cepat dengan biaya jasa penjaminan relatif murah, dimana

collateral/agunan tidak menjadi persyaratan utama dalam mendapatkan penjaminan Suretyship. Selain itu dana Prinsipal dapat lebih leluasa digunakan untuk mengoptimalkan kinerja usaha. Bagi pemilik proyek (Obligee), Suretyship yang diterbitkan oleh AAI memberikan jaminan kepada Obligee bahwa proyek yang dikelola atau dimiliki Obligee akan terlaksana dan selesai pada waktunya sesuai dengan kontrak. Surety juga dapat menjadi mitra

Obligee dalam memonitor pekerjaan Prinsipal. Bagi Bank (untuk Kontra Garansi Bank), dapat membantu nasabah yang tidak memiliki kecukupan agunan/collateral sampai dengan 100% (atau sesuai ketentuan

19

19


Perbankan), yang berdasarkan analisa kelayakan bisnis dapat memperoleh Garansi Bank untuk kepentingan proyeknya. 3) Pihak - pihak yang Terkait dalam Suretyship

4) Produk Suretyship a. Suretyship Bond 

Jaminan Penawaran/Tender (Bid Bond) Jaminan yang diterbitkan oleh AAI untuk menjamin pemilik proyek (Obligee) apabila penerima pekerjaan (Principal) tidak dapat menjalankan pekerjaan setelah dinyatakan menang dalam tender. Besarnya nilai jaminan 1% s/d 3% dari nilai penawaran proyek atau yang ditentukan oleh pemilik proyek (Obligee).



Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) Jaminan yang diterbitkan oleh AAI kepada Obligee bila Prinsipal tidak memenuhi kewajiban menjalankan pekerjaan sesuai dengan kontrak. Besaran nilai jaminan umumnya antara 5% hingga 10% dari kontrak/nilai proyek atau ditentukan oleh pemilik proyek (Obligee).



Jaminan Uang Muka (Advance Payment Bond) Jaminan yang diterbitkan oleh AAI kepada Obligee bila Prinsipal tidak mengembalikan uang muka yang telah diterima Prinsipal sebelum pekerjaan selesai sesuai dengan kontrak. Besarnya nilai jaminan 5% dari nilai kontrak atau ditentukan oleh pemilik proyek (Obligee).



Jaminan Pemeliharaan (Maintenance Bond) Jaminan yang diterbitkan oleh AAI kepada Obligee apabila Prinsipal gagal atau tidak memenuhi kewajibannya untuk memperbaiki kekurangan/kerusakan yang mungkin

20

20


timbul selama masa pemeliharaan. Besarnya nilai jaminan adalah 5% atau sesuai yang ditentukan dalam kontrak. 

Jaminan Sanggahan Banding Jaminan kepada Obligee atas Prinsipal yang mengajukan sanggahan/banding atas keputusan tender.

b. Customs Bond Jaminan yang diterbitkan oleh Indonesia Re kepada Obligee atas fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah untuk pembebasan bea masuk bagi Eksportir/ Produsen. Jenis-jenis Customs Bond : a. KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) Fasilitas pembebasan bea impor bahan baku untuk diolah, dirakit atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor. b. Kaber (Kawasan Berikat) Fasilitas penangguhan pembayaran kepabeanan dikarenakan barang akan dikembalikan ke area kawasan berikat. c. OB – 23 Fasilitas penangguhan pembayaran dalam rangka impor sementara. d. Vooruistlag Fasilitas pengeluaran barang dari pelabuhan/KPBC dengan penangguhan pembayaran bea masuk, pembayaran berkala/PIB berkala, barang impor untuk proyek yang mendesak, barang impor untuk keperluan penanggulangan keadaan darurat/bencana alam. e. SPKBM/NOTUL (Nota Pembetulan) Fasilitas penangguhan pembayaran kepabeanan atas adanya SPKBM dari bea cukai. f.

Tempat Penimbunan Sementara (TPS) Pembongkaran terlebih dahulu di suatu tempat penimbunan sementara (TPS).

g. Angkut Lanjut Fasilitas pembebasan kepabeanan terhadap pengangkutan barang ekspor/ impor yang diangkut dengan sarana pengangkut melalui kantor pabean bea dan cukai, yang dilakukan dengan pembongkaran terlebih dahulu.

21

21


h. Perusahaan Jasa Titipan (PJT) Fasilitas kepabeanan yang diberikan kepada perusahaan yang menangani layanan kiriman secara ekspres (cepat). i.

Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) Fasilitas kepabeanan yang diberikan kepada badan usaha yang melakukan kegiatan pengurusan pemenuhan kewajiban pabean untuk dan atas kuasa Importir atau Eksportir.

c. Jaminan Keagenan/Distributorship Jaminan kepada Obligee (pemilik barang) apabila Prinsipal tidak memenuhi kewajibannya

sesuai

dengan

ketentuan

yang

dituangkan

dalam

kontrak

keagenan/distributorship. d. Kontra Garansi Bank (KGB) Jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan Surety (AAI) kepada Bank penerbit apabila

Obligee mencairkan Garansi Bank dikarenakan Prinsipal cidera janji. Jenis-jenis KGB : -

KGB untuk Bid Bond

-

KGB untuk Performance Bond

-

KGB untuk Advance Payment Bond

-

KGB untuk Maintenance Bond

-

KGB untuk Payment Bond

e. Excise Bond Jaminan atas pungutan negara terhadap Produsen dan Importir barang kena cukai yang diproduksi oleh Etanol, Etil Alkohol dan tembakau. f. Jaminan Pembayaran Sisa Anggaran (SP2D)/Progress Payment Bond Jaminan kepada Obligee (Instansi Pemerintah) untuk mengeluarkan sisa anggaran yang pekerjaannya belum seluruhnya diselesaikan oleh Prinsipal. 5) Dukungan Reasuransi 










PT. Maskapai Reasuransi Indonesia

22

22










PT. Asuransi Umum Videi



PT. Asuransi Mega Pratama



PT. Asuransi Asoka Mas






PT. Asuransi Jasa Tania



PT. Asuransi Bhakti Bhayangkara



PT. Asuransi Binagriya Upakara



PT. Asuransi Staco Jasapratama



PT. Asuransi Ramayana



PT. Asuransi Bangun Askrida




Asuransi Umum AAI memiliki beberapa jenis produk Asurasi Umum sebagai berikut : 1. Asuransi Harta Benda (Property Insurance) Asuransi yang memberikan ganti rugi kepada Tertanggung atas kerusakan atau kerugian harta benda yang dipertanggungkan yang disebabkan oleh kebakaran, sambaran petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang, serta asap yang berasal dari kebakaran harta yang dipertanggungkan. Asuransi Property meliputi Asuransi Kebakaran dan perluasan jaminannya (gempa bumi, badai, banjir, topan, dan

lain-lain) dan juga jaminan atas

kerugian sebagai akibat terganggunya usaha (business interruption) yang disebabkan kebakaran. Jenis-jenis Asuransi Harta Benda : a) Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia (PSAKI) Merupakan polis untuk menutup pertanggungan atas kerugian rusak atau musnahnya harta benda (bangunan beserta isinya) yang disebabkan oleh kebakaran atau karena sebab-sebab lain, yang disebut dalam kontrak pertangunggan. b) Polis Standar Asuransi Gempa Bumi Indonesia (PSAGBI) Asuransi yang menjamin kerusakan terhadap objek risiko (bangunan, pabrik, rumah, dan lain-lain) yang disebabkan oleh gempa bumi, letusan gunung berapi dan tsunami.

23

23


c) Property All Risks (PAR) atau Industrial All Risks (IAR) Menjamin kerugian/kehilangan pendapatan dari usaha tertanggung akibat dari terjadinya risiko terhadap property (mengganti kehilangan/kekurangan dana yang diperlukan untuk menjalankan usaha sebagai akibat dari terjadinya risiko).

2. Asuransi Rekayasa (Engineering Insurance) Asuransi yang menjamin kerugian akibat kerusakan material (pada mesin, peralatan elektronik, dan lainnya) atau kerugian akibat tanggung jawab terhadap pihak ketiga yang terjadi selama masa pembangunan (construction) atau pada saat pemasangan (erection). Perluasan pertanggungan dapat diberikan terhadap risiko-risiko kehilangan atau kerusakan barang milik dan kecelakaan fisik dari pihak ketiga dengan nilai maksimum yang disepakati sebelumnya. Asuransi Rekayasa (Engineering Insurance) dibagi menjadi 2 (dua) kelompok besar yaitu Asuransi Engineering Proyek dan Asuransi Engineering Non Proyek : a. Jenis Pertanggungan (polis) untuk Engineering Proyek : 

Asuransi Konstruksi (Contractor All Risk/CAR) : menjamin semua risiko kerusakan/kerugian yang terjadi selama proses pembangunan atau konstruksi (tidak termasuk beberapa risiko yang disebut dalam pengecualian).



Asuransi Pemasangan (Erection All Risks/EAR) : asuransi yang menjamin semua risiko kerusakan/kerugian yang terjadi selama proses pemasangan/instalasi mesinmesin (tidak termasuk beberapa risiko yang disebut dalam pengecualian).

b. Jenis Pertanggungan untuk Engineering Non Proyek : 

Asuransi Peralatan Elektronika (Electronic Equipment Insurance/EEI) : asuransi untuk menjamin kerugian akibat kerusakan fisik pada peralatan elektronik.



Asuransi Kerusakan Mesin (Machinery Breakdown/MB) : asuransi atas mesin atau instalasi pabrik yang sedang dioperasikan.



Civil Engineering Completed Risk (CECR).

3. Asuransi Pengangkutan Barang (Marine Cargo Insurance) Asuransi yang menjamin kerusakan/kerugian barang yang diangkut dari satu tempat ke tempat lain (dengan alat angkut darat (truk, kereta, trailer), laut (kapal) atau udara (pesawat udara) terhadap risiko-risiko yang terjadi selama pengangkutan barang, seperti kecelakaan alat angkut (terdampar, kandas, tenggelam, terbalik, tabrakan), kegiatan bongkar muat di pelabuhan darurat, kebakaran, sambaran petir, gempa bumi, letusan

24

24


gunung berapi, pembuangan barang ke laut (jettison), kontribusi kerugian umum (general

average) dan penyebab-penyebab lainnya. Jenis risiko yang ditanggung dibedakan dalam tiga (3) kelompok yang disebut Institute Cargo Clauses (ICC) yaitu (dari yang paling lengkap): ICC “A”; ICC “B” dan ICC “C”. 4. Asuransi Rangka Kapal (Marine Hull Insurance) a. Asuransi Rangka Kapal (Hull & Machinery Insurance) Memberikan jaminan atas kerusakan atau kerugian terhadap kapal, mesin dan perlengkapannya dari bahaya laut (perils of the sea) dan risiko pelayaran (navigational

perils). b. Asuransi Pembangunan Kapal (Builder’s Risks Insurance) Menjamin segala risiko (all risks) yang mungkin terjadi sehubungan dengan pembangunan atau pembuatan kapal (from laying of keel to completion), termasuk risiko peluncuran (launching), percobaan pelayaran (sea trials) hingga penyerahan kepada Prinsipal di pelabuhan tujuan (delivery to owners). 5. Asuransi Aneka (General Accident/Miscellaneous Insurance) a. Asuransi Tanggung Gugat (Liability Insurance) Menjamin tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga baik berupa cidera badan (bodily injury) dan/atau kerusakan harta benda (property damage) sehubungan dengan aktifitas pekerjaan atau bisnis yang dijalankan oleh Tertanggung. Jenis Liability

Insurance :



Public Liability Insurance



Commercial General Liability atau CGL, yang meliputi Public Liability, Employer’s Liability, Automobile Liability, Workmen’s Compensation

b. Asuransi Uang (Money Insurance) Memberikan jaminan atas kehilangan uang Tertanggung selama disimpan di dalam brankas, lemari besi atau tempat penyimpanan uang lainnya; selama dalam pengiriman dari satu tempat ke tempat lain; selama disimpan di kasir atau loket-loket dimana transaksi dilakukan; serta menjamin hilangnya uang Tertanggung akibat ketidakjujuran karyawan yang dipercaya dalam mengelola keuangan.

25

25


Jenis Money Insurance : 

Cash in Transit (CIT), menjamin kerugian atas hilang/rusaknya uang tunai atau yang dapat disamakan dengan uang, yang peristiwanya terjadi di perjalanan pada saat pengiriman/pengambilan dari tempat asal ke tujuan yang telah ditentukan.



Cash in Safe (CIS), menjamin kerugian atas hilangnya uang tunai (atau yang dapat disamakan dengan uang) yang peristiwanya terjadi di tempat/ruang penyimpanan selama 24 jam dalam sehari.



Cash in Cashier Box, menjamin kerugian atas hilang/rusaknya uang tunai (atau yang dapat disamakan dengan uang) yang peristiwanya terjadi di dalam ruangan kasir, selama jam kerja yang telah ditentukan, namun demikian tidak terhitung pada jam lembur.



Fidelity Guarantee, mengcover kerugian Tertanggung (majikan) atas kehilangan uang atau harta benda yang diderita sebagai akibat langsung dari tindakan ketidakjujuran, penipuan, atau pencurian oleh karyawannya dalam kaitannya dengan pekerjaan.

c. Asuransi Kecelakaan Diri (Personal Accident Insurance) Menjamin risiko kematian, cacat tetap, cacat sementara, biaya perawatan dan/atau pengobatan yang secara langsung disebabkan oleh suatu kecelakaan. d. Asuransi Kecelakaan Diri Sejahtera (PA – Plus Insurance) Memberikan jaminan pelunasan kredit berkaitan dengan pemberian kredit oleh bank kepada pegawai suatu perusahaan (Debitur) apabila Debitur tersebut meninggal dunia dikarenakan kecelakaan, meninggal dunia secara alamiah, atau mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). e. Asuransi Kebongkaran (Burglary Insurance) Asuransi ini menanggung kerugian akibat dari pencurian yang pencurinya memasuki ruangan yang ditempati Tertanggung, dengan jalan kekerasan/ pembongkaran dan juga menyebabkan kerusakan atas barang-barang milik Tertanggung. f. Asuransi Advertising (Advertising Sign/Billboard Insurance) Memberikan ganti kerugian kepada Tertanggung atas kerusakan dan kemusnahan terhadap advertising sign/billboard yang dipertanggungkan oleh sebab kecelakaan, kebakaran, sambaran petir, peledakan, atau pencurian, dan juga menjamin tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga.

26

26


g. Asuransi Moveable All Risks Asuransi yang memberikan jaminan ganti kerugian kepada Tertanggung atas kerusakan dan kemusnahan harta benda yang dipertanggungkan oleh sebab apapun kecuali sebab yang dikecualikan, termasuk juga jaminan ganti rugi atas kerusakan dan kemusnahan harta benda yang sedang digunakan, dioperasikan ataupun sedang disewa oleh klien Tertanggung. 6. Asuransi Penerbangan (Aviation Insurance) Menjamin risiko kerusakan dan kerugian terhadap rangka pesawat, suku cadang pesawat, risiko perang dan pembajakan; tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga; tanggung jawab hukum terhadap penumpang pesawat; personal accident crew; air crew loss of

licence; jaminan Airport Owner Liability. 7.

Asuransi Minyak dan Gas Bumi (Oil and Gas Insurance/Onshore Under Property

All Risk) Asuransi untuk menjamin kerusakan atau kerugian pada peralatan eksplorasi dan produksi minyak lainnya, baik di darat (onshore) maupun di laut (offshore), meliputi Oil and Gas

Onshore and Offshore Exploration, Oil and Gas Onshore and Offshore Production, dan Oil and Gas Onshore and Offshore Construction. 8. Asuransi Alat Berat (Heavy Equipment Insurance/Contractors’ Plant &

Equipment Insurance) Asuransi untuk menjamin semua risiko kerusakan atau kerugian fisik atas objek pertanggungan yang terjadi secara tiba-tiba dan bersifat tak terduga (tidak termasuk beberapa risiko yang disebut dalam pengecualian). Juga menjamin kerusakan atau kerugian pada saat alat-alat berat sedang bekerja/sedang dioperasikan (at work), sedang diam (at rest), ataupun sedang dibongkar dalam proses perawatan (overhauling). Dukungan Reasuransi : 




PT. Asuransi Bangun Askrida













27

27




PT. Trinity RE









PT. Asuransi Bhakti Bhayangkara



PT. Jasa Cipta Rembaka



PT. Maskapai Reasuransi



GIC Re (General Insurance Corporation of India)



Malaysian Re (Kuala Lumpur)



Guy Carpenter (Malaysia)



Best Re (Kuala Lumpur)

Jaringan Kerjasama : •

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

•

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk

•

PT. Bank Bukopin Tbk

•

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk

•

PT. Bank Central Asia Tbk

•

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

•

PT. Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk

Asuransi Syariah Asuransi Syariah adalah asuransi berdasarkan prinsip syariah dengan usaha tolong-menolong (ta’awuni) dan saling melindungi (takafuli) diantara para Peserta melalui pembentukan kumpulan dana (Dana Tabarru’) yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi risiko tertentu. Beberapa Definisi dalam Asuransi Syariah 1. Akad adalah perjanjian tertulis yang memuat kesepakatan tertentu, beserta hak dan kewajiban para pihak sesuai prinsip syariah. 2. Akad Tabarru’ adalah akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu Peserta kepada Dana Tabarru’ untuk tujuan tolong-menolong diantara para Peserta, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.

28

28


3. Akad Wakalah bil Ujrah adalah Akad Tijarah yang memberikan kuasa kepada Perusahaan sebagai wakil Peserta untuk mengelola Dana Tabarru’ dan/atau Dana Investasi Peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa ujrah (fee). 4. Akad Mudharabah adalah akad untuk memberikan bagi hasil atas investasi Dana Tabarru’. 5. Kontribusi adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh Peserta kepada perusahaan yang sebagian akan dialokasikan sebagai iuran Tabarru’ dan sebagian lainnya sebagai fee (ujrah) untuk perusahaan. 6. Iuran Dana Tabarru’ adalah sebagian dari kontribusi yang dibayarkan oleh Peserta yang kemudian dimasukkan kedalam Kumpulan Dana Tabarru’ dengan Akad Tabarru’. 7. Dana Tabarru’ adalah kumpulan dana yang berasal dari kontribusi para Peserta, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan Akad Tabarru’ yang disepakati. 8. Surplus/Defisit Underwriting adalah selisih lebih/kurang dari total kontribusi Peserta ke dalam Dana Tabarru’ setelah dikurangi pembayaran santunan/klaim, kontribusi reasuransi, dan cadangan teknis, dalam satu periode tertentu. Keunggulan Asuransi Syariah 1. Transparansi Pengelolaan Dana Peserta Asuransi Syariah dengan perjanjian di awal yang jelas dan transparan serta aqad yang sesuai syariah, dana tabarru’ akan dikelola secara profesional oleh perusahaan asuransi syariah melalui investasi syar’i dengan berlandaskan prinsip syariah. 2. Pengelolaan Dana Peserta secara Islami dengan Menghindarkan Riba (Bunga), Maisir (Judi) dan Gharar (Ketidakjelasan) Asuransi Syariah menghindarkan dari fungsi asuransi konvensional yang mengandung Riba (Bunga) Maisir (Judi) dan Gharar (Ketidakjelasan). Dana Tabarru’ akan dipergunakan untuk menghadapi dan mengantisipasi terjadinya musibah/ bencana/klaim yang terjadi diantara peserta asuransi. Melalui Asuransi Syariah, dapat mempersiapkan diri secara finansial dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip transaksi yang sesuai dengan fiqh Islam. Jadi tidak ada keraguan untuk berasuransi syari’ah. 3. Adanya Alokasi dan Distribusi Surplus Underwriting a. Apabila terjadi Surplus Underwriting, maka Peserta sepakat untuk mengalokasikan Surplus Underwriting sebagai berikut : 

50 % untuk kumpulan Dana Tabarru’;



20 % untuk Peserta yang memenuhi kriteria;



30 % untuk perusahaan sebagai operator.

29

29


b. Surplus Underwriting akan didistribusikan kepada Peserta paling lambat 90 hari kalender setelah perhitungan selesai dilakukan. c. Pembagian dari hasil Surplus Underwriting hanya diberikan kepada Peserta yang memenuhi ketentuan sebagai berikut : 

Peserta tidak pernah mengajukan klaim pada tahun perhitungan surplus/defisit underwriting.



Tidak sedang mengajukan klaim pada tanggal perhitungan surplus/defisit underwriting.

d. Apabila jumlah Surplus Underwriting yang akan didistribusikan kepada setiap Peserta lebih kecil dari Rp 50.000,- maka Surplus Underwriting tersebut dimasukkan kedalam kumpulan Dana Tabarru’. Produk Asurasi Syariah 1. Asuransi Harta Benda Syariah (Sharia Property Insurance) Asuransi Harta Benda (Property Insurance) memberikan perlindungan pada harta benda berupa gedung/bangunan rumah, kantor, hotel, pabrik, toko, dan lain-lain, berikut isinya (perabotan, perlengkapan, furniture, mesin-mesin, persediaan bahan baku serta barang jadi dan lain-lain) terhadap kemungkinan terjadinya kerugian yang disebabkan oleh risiko kebakaran, kejatuhan pesawat terbang, sambaran petir, peledakan, asap dan/atau penyebab lainnya yang dijamin dalam polis. Selain itu, tersedia pula jaminan atas kerugian sebagai akibat terganggunya usaha (business interruption) yang disebabkan risiko yang dijamin dalam polis. Jenis-jenis Asuransi Harta Benda : a. Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia (PSAKI) Memberikan

proteksi

atas

kerusakan

atau

kerugian

harta

benda

yang

dipertanggungkan, yang disebabkan oleh kebakaran, sambaran petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang, serta asap yang berasal dari kebakaran atas harta benda yang dipertanggungkan. b. Polis Standar Asuransi Gempa Bumi Indonesia (PSAGBI) Memberikan proteksi atas kerusakan atau kerugian harta benda yang dipertanggungkan yang disebabkan oleh gempa bumi, letusan gunung berapi, kebakaran dan ledakan yang mengikuti terjadinya gempa bumi dan/atau letusan gunung berapi, serta tsunami.

30

30


c. Property All Risks (PAR) atau Industrial All Risks (IAR) Memberikan proteksi atas kerusakan/kerugian atau kehilangan harta benda yang dipertanggungkan, yang disebabkan oleh peristiwa yang terjadi dengan tiba-tiba dan bersifat tidak terduga, kecuali disebabkan oleh hal-hal lain yang dikecualikan dalam polis, yang tercantum pada bagian pengecualian (exclusion). Properti yang biasanya dipertanggungkan menggunakan polis ini adalah pabrik, gedung perkantoran, hotel, apartemen, shopping center, dan lain-lain. 2. Asuransi Rekayasa Syariah (Sharia Engineering Insurance) Asuransi

Rekayasa

memberikan

proteksi

bagi

pengguna

atau

pemilik

mesin

produksi/peralatan/utilitas, peralatan elektronika, serta pemilik dan kontraktor proyek pembangunan dan/atau instalasi. Asuransi Rekayasa (Engineering Insurance) dibagi menjadi 2 (dua) kelompok besar, Asuransi Engineering Proyek dan Asuransi Engineering Non Proyek. Jenis Pertanggungan untuk Engineering Proyek : a. Asuransi Konstruksi (Contractor All Risk/CAR) : memberikan perlindungan lengkap terhadap kerugian atau kerusakan yang mungkin dihadapi oleh suatu proyek konstruksi, termasuk tuntutan dari pihak lain atas kerugian fisik atau cidera badan akibat dari proyek tersebut. b. Asuransi Pemasangan (Erection All Risks/EAR) : memberikan perlindungan lengkap terhadap hampir semua kerugian dan kerusakan yang mungkin terjadi pada saat pemasangan mesin-mesin, termasuk tuntutan dari pihak lain yang menderita kerugian atas aktifitas pemasangan tersebut. Jenis Pertanggungan untuk Engineering Non Proyek : a. Asuransi Peralatan Elektronika (Electronic Equipment Insurance/EEI) : melindungi peralatan-peralatan elektronik terhadap kerugian atau kerusakan yang terjadi secara tiba-tiba dan bersifat tidak terduga. b. Asuransi Kerusakan Mesin (Machinery Breakdown /MB) : pertanggungan asuransi yang efektif dan lengkap untuk mesin-mesin industri, baik pada saat mesin-mesin tersebut sedang beroperasi, dalam perawatan, maupun sedang tidak beroperasi. c. Asuransi Peralatan Berat (Contractor's Plant and Machinery/CPM) : memberikan proteksi untuk peralatan berat yang digunakan di lokasi project tertentu, baik sedang beroperasi maupun tidak.

31

31


3. Asuransi Pengangkutan Barang Syariah (Sharia Marine Cargo Insurance) Asuransi Pengangkutan Barang adalah produk asuransi yang bertujuan untuk memberikan proteksi atas barang yang diangkut, baik melalui darat, laut maupun udara. Asuransi Pengangkutan Barang diperuntukkan bagi pemilik barang, baik perseorangan, lembaga ataupun perusahaan, yang memerlukan perlindungan atas pengangkutan barang, baik dengan

menggunakan

armada

sendiri

maupun

menggunakan

jasa

perusahaan

pengangkutan. Berdasarkan standar internasional, jenis risiko yang ditanggung dalam asuransi pengangkutan barang melalui laut (Marine Cargo) dibedakan menjadi 3 (tiga) kelompok yang disebut sebagai Institute Cargo Clauses (ICC), yaitu (dari yang paling lengkap) : ICC “A”, ICC “B”, dan ICC “C”. Sedangkan untuk standar nasional digunakan Polis Standar Asuransi Pengangkutan Barang Indonesia (PSAPBI) Jaminan I, Jaminan II, dan Jaminan III. 4. Asuransi Rangka Kapal Syariah (Sharia Marine Hull Insurance) Asuransi Rangka Kapal, yang biasa kita kenal sebagai Hull and Machinery, adalah jenis asuransi yang memberikan jaminan atas kerusakan/kehilangan rangka kapal dan perlengkapannya. Jenis jaminannya adalah full terms/full conditions (Cl 280) dan limited

terms/limited conditions (Cl 284 dan Cl 289). 5. Asuransi Aneka Syariah (Sharia General Accident/Miscellaneous Insurance) Jenis asuransi yang termasuk ke dalam kategori ini adalah Asuransi Tanggung Gugat (Liability Insurance), yaitu asuransi yang menjamin tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, baik berupa cidera badan (bodily injury) dan/atau kerusakan harta benda (property

damage) sehubungan dengan aktifitas pekerjaan atau bisnis yang dijalankan oleh Tertanggung. Jenis Liability Insurance : 

Public Liability Insurance



Commercial General Liability atau CGL yang meliputi Public Liability, Employer’s Liability, Automobile Liability, Workmen’s Compensation).

32

32


6. Asuransi Uang Syariah (Sharia Money Insurance) Asuransi Uang merupakan produk khusus, terutama bagi berbagai institusi keuangan. Produk ini memberikan perlindungan atas uang tunai (atau alat tukar lain yang senilai dengan uang) terhadap berbagai risiko yang mungkin terjadi selama ; • Penyimpanan (Cash in Safe); • Saat di counter teller (Cash in Cashier’s Box); atau • Saat dalam proses pengiriman (Cash in Transit). Selain itu, jenis Asuransi Uang yang lain adalah Fidelity Guarantee yang mengcover kerugian Tertanggung (majikan) atas kehilangan uang atau harta benda yang diderita sebagai akibat langsung dari tindakan ketidakjujuran, penipuan, atau pencurian oleh karyawannya dalam kaitannya dengan pekerjaan. 7. Asuransi Kecelakaan Diri Syariah (Sharia Personal Accident Insurance) Asuransi Kecelakaan Diri adalah penjaga sekaligus pemberi dukungan finansial ketika menghadapi musibah kecelakaan yang bersifat tidak terduga. Asuransi Kecelakaan Diri (Personal Accident) menjamin risiko kematian, cacat tetap, biaya perawatan dan/atau pengobatan yang secara langsung disebabkan oleh suatu kecelakaan, yaitu suatu kejadian atau peristiwa yang mengandung unsur kekerasan baik yang bersifat fisik maupun kimia, yang datangnya secara tiba-tiba, tidak dikehendaki atau direncanakan, dari luar, terlihat, dan langsung terhadap Tertanggung, yang seketika itu mengakibatkan luka badani yang sifat dan tempatnya dapat ditentukan oleh Ilmu Kedokteran. 8. Asuransi Kebongkaran Syariah (Sharia Burglary Insurance) Asuransi

pencurian/kebongkaran

merupakan

jenis

asuransi

yang

memberikan

jaminan/proteksi atas kehilangan/kerusakan objek pertanggungan sebagai akibat adanya tindakan pencurian yang dilakukan oleh pihak lain dengan disertai adanya unsur kekerasan atau pengrusakan terhadap harta benda/properti (house breaking). 9. Asuransi Kecelakaan Diri Plus Syariah (Sharia Personal Accident Plus Insurance) Asuransi Kecelakaan Diri Plus merupakan jenis asuransi yang memberikan proteksi terhadap Bank atas pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah (Debitur) apabila Debitur meninggal dunia karena kecelakaan atau karena sebab lain selain kecelakaan, serta karena pemutusan hubungan kerja (PHK).

33

33


E. Core Business

Core business dari PT Asuransi Asei Indonesia sebagai anak perusahaan yang menjalankan bisnis asuransi adalah Asuransi Ekspor dan Asuransi Kredit. Dalam perkembangannya, terdapat produk Suretyship, Asuransi Umum dan Asuransi Syariah. F. Proses Bisnis Bisnis proses yang menggambarkan alur proses baik proses inti maupun proses pendukung. G. Manajemen Risiko Tahun 2010, Indonesia Re bersama-sama dengan perusahaan perasuransian BUMN lainnya, turut aktif dalam menggodok konsep penerapan Enterprise Risk Management (ERM) di BUMN perasuransian. Tindak lanjutnya, Kementerian BUMN mengeluarkan surat K. BUMN Nomor S191/MBU.1/2010 tanggal 3 Agustus 2010 tentang Pedoman Pembangunan Enterprise Risk

Management di BUMN Perasuransian. Sejalan dengan kebutuhan internal yang memerlukan pengelolaan risiko dengan baik, Direksi mengeluarkan Surat Keputusan Direksi No. 25/0111/KEP.DIR/HKM tanggal 18 Oktober 2010 tentang Manual Pengelolaan Risiko di Lingkungan Perusahaan. Manual ini menjadi pedoman bagi pelaksanaan manajemen risiko di perusahaan. Perusahaan memilih mengadopsi standar ISO 31000:2009 Risk Management – Principles and Guidelines dalam penerapan ERM. Pemilihan ISO 31000:2009 didasari tentang penggunaan secara global (internasional) dan sesuai dengan bisnis yang dikelolah oleh perusahaan. Proses manajemen risiko perusahaan meliputi tujuh tahap kegiatan, yaitu komunikasi dan konsultasi, menentukan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, perlakuan risiko, serta monitoring dan review.

Sumber : ISO 31000

34

34


Peran dari Dewan Komisaris adalah mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan risiko oleh Dewan Direksi. Sedangkan Dewan Direksi bertanggung atas pembuatan kebijakan dan strategi pengelolaan risiko, hingga bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan pengelolaan risiko perusahaan secara keseluruhan. Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan (MRK) bertanggung jawab atas pelaksanaan aktifitas dan proses manajemen risiko perusahaan (ERM) yang untuk aktifitas keseharian dilaksanakan oleh Bagian Manajemen Risiko. Divisi MRK menyusun dan mengembangkan sistem pengelolaan risiko. Sosialisasi manual manajemen risiko pada unit-unit di kantor pusat dan kantor cabang telah dilakukan pada periode tahun 2010-2011. Juga training-training bagi pegawai tentang manajemen risiko, baik tingkat dasar maupun lanjutan, berlangsung hingga 2012 dan akan dilakukan terus-menerus. Dalam periode tahun 2010-2012, telah dipahamkan kepada seluruh unit di perusahaan bahwa manajemen risiko dilaksanakan oleh unit-unit kerja perusahaan (Divisi, Bagian dan kantor cabang), bukan oleh Divisi MRK. Manajemen risiko menjadi bagian tidak terpisahkan dari aktifitas seluruh unit perusahaan. Fungsi fasilitator dilakukan oleh Divisi MRK untuk memfasilitasi unit perusahaan dalam melaksanakan manajemen risiko, khususnya dalam pelaksanaan proses manajemen risiko. Di dalam RKAP 2013 yang dibuat pada tahun 2012, untuk pertama kalinya telah dimasukkan formulir isian identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, hingga pengendalian risiko. Formulir ini diisi oleh semua unit kerja perusahaan. Oleh Divisi MRK, semua formulir isian ini telah dikompilasi untuk mendapatkan gambaran profil risiko perusahaan secara utuh. Saat ini sedang dilakukan evaluasi terhadap profil risiko yang telah diisi seluruh unit perusahaan. Selanjutnya memantau pergerakan profil risiko perusahaan melalui pengamatan dan pengkajian laporan pengelolaan risiko oleh unit kerja dan merekomendasikan langkah-langkah perbaikan sistem untuk ditindak lanjuti oleh risk

owner (unit kerja). Direksi telah memberikan tugas kepada Divisi MRK sebagai unit yang melakukan peringatan dini (early warning) terhadap risiko-risiko yang dapat mengancam perusahaan. Saat ini telah dan sedang dilakukan peringatan dini dengan mempelajari dan menganalisis risiko di unit kerja yang berpotensi berdampak buruk bagi perusahaan. Dari hasil analisis tersebut

35

35


dilanjutkan dengan rekomendasi yang perlu dilakukan oleh unit kerja dalam rangka pengendalian risiko. Kehadiran Divisi MRK di dalam proses manajemen perusahaan juga dilakukan dengan melibatkan pada aktifitas bisnis yang dianggap memiliki risiko yang tinggi. Menyadari bahwa target perusahaan cukup berat yang memerlukan inovasi, agresifitas dan ekspansi, maka dibutuhkan analisis dan opini manajemen risiko dalam rangka mengendalikan risiko. Divisi MRK, bersama-sama dengan unit kerja, melakukan upaya-upaya mitigasi risiko. Sebagai perusahaan yang menanggung risiko pihak lain, maka perlu peningkatan kualitas manajemen risiko, khususnya pada unit kerja operasional atau underwriting. Perusahaan telah memiliki Unit Kepatuhan dan Monitoring Risiko. Unit yang berada di kantor pusat dan kantor cabang ini bertugas untuk memastikan bahwa seluruh akseptasi pertanggungan/ penjaminan yang dilakukan oleh Underwriter telah patuh pada kebijakan dan dilakukan monitor atas risiko yang telah dijamin. Aktifitas di Unit Kepatuhan dan Monitoring Risiko ada tiga hal : a)

Uji Kepatuhan adalah aktifitas yang dilakukan untuk memastikan bahwa suatu kegiatan dan/atau pengambilan keputusan akseptasi oleh Underwriter telah memenuhi ketentuan kebijakan;

b)

Uji Kesesuaian adalah aktifitas yang dilakukan untuk memastikan bahwa dokumen pertanggungan/penjaminan yang diterbitkan sudah sesuai/memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang ditetapkan pada saat akseptasi;

c)

Monitoring Risiko adalah aktifitas yang dilakukan untuk memantau suatu risiko yang yang

sudah

ditanggung/dijamin

pertanggungan/penjaminan,

dengan

pemenuhan

memantau

syarat

dan

kelengkapan kondisi

dokumen

pertanggungan/

penjaminan, dan mengetahui kondisi yang lebih detil atas risiko yang sedang berjalan (on risk) melalui survey monitoring. Sebagai manifestasi penerapan manajemen risiko di tiap unit kerja, berikut ini adalah sebagian dari banyak upaya perbaikan dalam rangka pengendalian risiko, namun tidak terbatas : a)

Proses akseptasi/underwriting dilakukan secara hati-hati (prudent underwriting). Kebijakan akseptasi direviu setiap tahun yang disesuaikan dengan tuntutan pasar, catatan klaim, dan prinsip kehati-hatian.

36

36


b)

Dalam rangka kontrol risiko operasional antara lain oleh proses internal, kesalahan dari SDM, kerusakan atau kesalahan sistem dan teknologi, dan kejadian diluar kendali perusahaan, dimitigasi dengan pelatihan yang regular kepada pegawai dengan jadual yang terstruktur oleh unit SDM.

c)

Menjaga risk based capital (RBC) agar senantiasa dalam batas minimum 120% sesuai dengan ketentuan regulator.

d)

Risiko investasi dikelola dengan memperhatikan faktor keuntungan, keamanan, jenis portofolio, likuiditas dan lain sebagainya. Dalam rangka mendukung pengelolaan investasi dan manajemen risiko, telah dibentuk Komite Investasi.

e)

Risiko reputasi dikendalikan melalui pelayanan terbaik kepada nasabah, program

Corporate Social Responsibility dan komunikasi yang sistematis melalui media massa untuk meningkatkan citra perusahaan. f)

Pengendalian risiko hukum dilakukan dengan training kepada kepala unit kerja mengenai aspek-aspek hukum yang berpotensi berisiko buruk bagi perusahaan. Secara rutin melalui e-mail, Bagian Hukum juga menerbitkan “Legal Brief” berupa edaran berkaitan dengan persoalan hukum yang perlu diperhatikan oleh pegawai.

g)

Menjaga kepatuhan terhadap seluruh prosedur melalui standarisasi mutu ISO 9001:2008 yang dilakukan audit tahunan baik internal maupun eksternal untuk memastikan prosedur ditaati dan sasaran mutu tercapai.

h)

Risiko stratejik dikendalikan dengan melibatkan Divisi MRK di dalam perencanaan strategi perusahaan, khususnya terkait dengan aksi-aksi besar perusahaan.

37

37


H. Struktur Organisasi Perusahaan

I. Laporan Keuangan Laporan Keuangan 5 tahun terakhir (Rp. Milyar) Uraian

2010

2011

2012

2013

2014

Premi Bruto

503.735

617.123

847,369

1,083,818

1,093,930

Hasil Premi Netto

100.442

167.911

267,011

417,070

462,254

Beban Klaim Netto

(36.413)

(63.588)

(104,704)

(179,543)

(271,704)

Hasil / (Beban) U/W

(3.124)

(13.926)

(32,966)

(57,378)

(36,307)

Hasil Underwriting Netto

60.905

90.397

129,331

180,148

(110,472)

Hasil Investasi

58.618

63.673

66,327

65,701

85,874

Hasil Operasional

119.523

154.070

195,658

245,849

(24,598)

Biaya Operasional

(71.543)

(86.557)

(105,199)

(130,609)

(145,960)

Hasil Bersih Operasional

47.980

67.514

90,459

115,240

(170,557)

Pendapatan / (beban) Lain

(0.432)

0.182

3,504

1,056

(21,308)

Laba Sebelum Pajak

47.548

67.695

93,963

116,295

(191,865)

Pajak Penghasilan:

0.573

0.149

(1,164)

8,959

(63,682)

48.121

67.844

92,799

107,336

(128,183)

Laba Bersih setelah pajak

38

38


K. Kebijakan Akuntansi Pokok 1. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Laporan arus kas disusun dengan menggunakan prinsip dan praktek akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Dasar penyusunan Laporan Keuangan, kecuali untuk arus kas, berdasarkan konsep aktual. Laporan Keuangan disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu yang disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode tidak langsung (indirect method) dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Mata uang pelaporan dalam penyusunan Laporan Keuangan ini adalah mata uang Rupiah. 2. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing Transaksi dalam mata uang asing dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs standar yang ditetapkan perusahaan. Pada tanggal neraca, aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku yang terakhir diumumkan oleh Bank Indonesia untuk tahun berjalan. Laba atau rugi kurs yang terjadi dikreditkan atau dibebankan pada laba rugi tahun berjalan. Pada akhir Desember 2014 dan 2013, nilai tukar yang digunakan (dalam satuan Rupiah) adalah sebagai berikut : Mata Uang Dolar Amerika (USD)

2014

2013

12.222

12.189

Dolar Singapura (SGD)

9.601

9.628

Dolar Australia (AUD)

10.727

10.876

Euro (EUR)

15.649

16.821

Poundsterling Inggris (GBP)

19.661

20.097

Hongkong Dolar (HKD)

1.575

1.572

Ringgit Malaysia (MYR)

3.722

3.708

Yen Jepang (JPY)

115

116

Yuan China (CNY)

1.990

1.999

Franc Swiss (CHF)

12.961

13.732

39

39


3. Investasi Investasi terdiri dari : a. Deposito berjangka Deposito berjangka terdiri dari deposito biasa dan deposito on-call dinyatakan sebesar nilai nominal. b. Investasi efek ekuitas yang nilai wajarnya tersedia dan efek hutang Investasi efek diperdagangkan disajikan sebesar nilai wajar. Laba dan rugi belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajar disajikan dalam laba rugi tahun berjalan. Investasi efek tersedia untuk dijual disajikan sebesar nilai wajar. Laba atau rugi yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan dicatat sebagai komponen ekuitas yang disajikan secara terpisah dan akan diakui sebagai penghasilan sampai saat laba atau rugi tersebut dapat terealisasi. Investasi dalam efek hutang yang dimaksudkan untuk dimiliki hingga jatuh tempo dinyatakan sebesar biaya perolehannya yang disesuaikan dengan amortisasi premi dan/atau diskonto yang belum diamortisasi. c. Penyertaan langsung Investasi dalam bentuk penyertaan langsung dengan persentase kepemilikan kurang dari 20% dicatat sebesar harga perolehannya (metode biaya). Penurunan nilai penyertaan yang bersifat permanen dibebankan pada laporan laba rugi tahun berjalan.

4. Piutang Premi dan Piutang Reasuransi Piutang premi dan reasuransi disajikan dalam jumlah bersihnya setelah dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih, yang dibentuk berdasarkan penelaahan terhadap masingmasing piutang pada akhir tahun.

5. Penyisihan Piutang Ragu-ragu Penyisihan piutang ragu-ragu ditetapkan berdasarkan penelaahan terhadap kolektibilitas piutang masing-masing pelanggan pada akhir tahun.

6. Aset Tetap Perusahaan telah memilih untuk menggunakan model biaya sebagai kebijakan akuntansi pengukuran aset tetapnya. Aset tetap kecuali tanah, dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

40

40


Bangunan dan kendaraan disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus (straight-

line method) dan aset tetap lainnya disusutkan dengan menggunakan metode saldo menurun ganda (double declining method), berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut : Tahun Bangunan

40

Kendaraan

4

Peralatan kantor

8

Perabot kantor

8

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan direview setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif. Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya. Biaya penggantian komponen suatu aset dan biaya inspeksi yang signifikan diakui dalam jumlah tercatat aset jika memenuhi kriteria untuk diakui sebagai bagian dari aset. Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual, biaya perolehan serta akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan dan laba atau rugi yang terjadi dibukukan dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan. Sesuai dengan PSAK No. 47 tentang Akuntansi Tanah, perolehan tanah dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dan tidak disusutkan. Biaya-biaya tertentu sehubungan dengan perolehan atau perpanjangan hak pemilikan tanah, ditangguhkan dan diamortisasi sepanjang periode hak atas tanah atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek. Aset tetap tanah dengan hak guna bangunan tidak disusutkan dan dicatat sebesar biaya perolehannya.

7. Penurunan Nilai Aset Sesuai dengan PSAK No. 48 tentang Penurunan Nilai Aset, nilai aset ditelaah untuk setiap penurunan dan kemungkinan penghapusan aset ke nilai wajar jika terjadi peristiwa atau perubahan keadaan yang menunjukkan bahwa nilai tercatat tidak dapat diperoleh kembali.

41

41


8. Biaya Ditangguhkan Biaya ditangguhkan adalah pengeluaran biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang tidak dikelompokkan sebagai aset tetap, seperti pengadaan partisi kantor. Terhadap biaya ditangguhkan dilakukan amortisasi setiap tahun sebesar 25% dari nilai buku, untuk jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun. Biaya ditangguhkan disajikan sebagai bagian dari aset lain-lain di neraca. 9. Pengakuan Pendapatan Premi Penyajian pendapatan premi dalam laporan laba rugi menunjukkan jumlah premi bruto, premi reasuransi dan perubahan bersih premi belum merupakan pendapatan. Premi reasuransi disajikan sebagai pengurang premi bruto. 10. Beban Klaim Beban klaim meliputi klaim yang disetujui untuk dibayarkan (settled claims) dan klaim dalam penyelesaian (claims in process). Klaim diakui sebagai beban pada saat timbulnya kewajiban untuk memenuhi klaim. Bagian klaim yang diperoleh dari reasuradur diakui dan dicatat sebagai pengurang beban klaim dalam periode pengakuan beban klaim.

Recoveries adalah pendapatan yang diterima dari pemulihan klaim, baik atas klaim periode berjalan maupun periode lalu. Recoveries dicatat sebesar nilai realisasi (cash

basis) dan dicatat sebagai pengurang beban klaim tahun berjalan. Perubahan dalam estimasi klaim retensi sendiri diakui dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya perubahan. Premi dari kontrak asuransi dan reasuransi diakui sebagai pendapatan selama periode kontrak berdasarkan proporsi jumlah proteksi yang diberikan. Premi diakui sebagai pendapatan premi tanggungan sendiri dengan mengurangkan pendapatan premi bruto dengan premi reasuransi dan disesuaikan dengan perubahan bersih premi yang belum merupakan pendapatan. Premi bruto adalah premi yang diterima dari tertanggung atau pemegang polis baik untuk kontrak yang berjangka pendek maupun berjangka panjang. Premi reasuransi adalah bagian dari premi bruto yang menjadi hak reasuradur berdasarkan kontrak reasuransi. Premi yang menjadi hak reasuradur diakui secara proporsional sebagai premi reasuransi sesuai dengan periode kontrak reasuransi dan berjalannya masa pertanggungan. Premi belum merupakan pendapatan dihitung secara keseluruhan dengan menggunakan presentase sesuai dengan Surat Keputusan Menteri

42

42


Keuangan No.424/KMK.06/2003 yaitu 40% dari premi retensi sendiri. Kenaikan (penurunan) premi belum merupakan pendapatan adalah selisih antara premi belum merupakan pendapatan periode berjalan dan periode lalu. 11. Komisi Bersih Komisi diberikan kepada pialang asuransi, agen dan perusahaan asuransi lain sehubungan dengan penutupan pertanggungan, dicatat sebagai beban komisi. Pendapatan komisi dari transaksi reasuransi dicatat sebagai pengurang beban komisi, dan diakui dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya. Dalam hal pendapatan komisi lebih besar daripada beban komisi, selisihnya diakui sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi. 12. Beban Usaha Beban usaha dan beban lain-lain diakui sesuai dengan manfaatnya pada tahun bersangkutan (accrual basis). 13. Jasa Produksi Pemberian jasa produksi kepada karyawan diakui sebagai beban dan kewajiban dalam Laporan Keuangan, dalam rangka memberikan motivasi kepada seluruh jajaran pegawai dan guna mendukung peningkatan kinerja perusahaan dengan tolok ukur pencapaian RKAP dan Key Performance Indicators (KPI) yang jumlah maksimum sebesar yang telah dianggarkan. Kebijakan tersebut terdapat pada Risalah Rapat Umum Pemegang Saham tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. 14. Pajak Penghasilan Perusahaan menerapkan PSAK No. 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan yang mengharuskan adanya pencatatan akuntansi untuk menghitung pengaruh pajak dari pemulihan aset dan penyelesaian kewajiban pada nilai tercatatnya, serta pengakuan dan pengukuran aset dan kewajiban pajak tangguhan untuk konsekuensi pajak di masa mendatang atas kejadian-kejadian yang sudah diakui dalam laporan keuangan, termasuk akumulasi rugi fiskal. Pengaruh pajak dari beda waktu dan akumulasi rugi fiskal, yang dapat berupa aset ataupun kewajiban, disajikan dalam jumlah bersih. Perubahan nilai tercatat aset dan kewajiban pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan pada tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

43

43


15. Kewajiban Imbalan Kerja Perusahaan telah menyelenggarakan pensiun plan dan menghitung imbalan kerja berdasarkan Undang-undang No. 13 tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003 (UU No. 13). Hasil perhitungan imbalan kerja berdasarkan UU No. 13 dibandingkan dengan imbalan kerja yang akan diterima karyawan dari program pensiun. Jika porsi pensiun plan lebih kecil daripada imbalan kerja sesuai dengan UU No. 13, perusahaan akan membayar kekurangan tersebut. Berdasarkan PSAK No. 24 (Revisi 2004), biaya imbalan kerja dihitung berdasarkan

UU No. 13 dengan menggunakan metode perhitungan aktuarial

projected unit credit. Keuntungan dan kerugian aktuarial diakui sebagai penghasilan atau beban apabila akumulasi keuntungan dan kerugian aktuarial bersih yang belum diakui untuk

masing-

masing program pada akhir tahun pelaporan sebelumnya melebihi jumlah 10% dari kewajiban imbalan pasti pada tanggal tersebut. Keuntungan dan kerugian aktuarial ini diakui selama rata-rata sisa masa kerja karyawan dengan menggunakan metode garis lurus. Biaya jasa lalu yang timbul akibat pengenalan program imbalan pasti atau perubahan kewajiban imbalan kerja dari program sebelumnya harus diamortisasi sampai imbalan kerja tersebut menjadi hak karyawan.

16. Penggunaan Estimasi Penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum mengharuskan manajemen membuat estimasi dan asumsi-asumsi yang berpengaruh pada jumlah yang dilaporkan. Karena adanya ketidakpastian dalam membuat estimasi, hasil aktual yang dilaporkan pada periode yang akan datang berdasarkan pada jumlah yang mungkin berbeda dengan estimasi yang dibuat.

44

44


BAB IV PENGATURAN ORGAN PERUSAHAAN A. Pengaturan RUPS 1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam perseroan adalah : a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Anggaran Dasar Perusahaan; b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar Perusahaan disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yaitu Rapat Pemegang Saham (RUPS) yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan sebagaimana diatur dalam pasal 22 Anggaran Dasar Perusahaan. 2. Yang dimaksud dalam RUPS, dalam Anggaran Dasar berarti kedua-duanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), kecuali dengan tegas dinyatakan lain. 3. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua Pemegang Saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat. 4. Keputusan atas mata acara RUPS yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan : 1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diadakan setiap tahun, meliputi : a. RUPS mengenai persetujuan Laporan Tahunan. b. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan mengenai persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). 2. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk menyetujui Laporan Tahunan diadakan paling lambat dalam bulan Juni setelah penutupan tahun buku yang bersangkutan, dan dalam rapat tersebut Direksi menyampaikan : a. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat 5 Anggaran Dasar; b. Usulan penggunaan Laba Bersih perseroan; c. Hal-hal lain yang perlu persetujuan RUPS untuk kepentingan perseroan. 3. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk menyetujui RKAP diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan (tahun anggaran RKAP yang bersangkutan), dan dalam rapat tersebut Direksi menyampaikan :

45

45


a. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan termasuk proyeksi Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat 1 Anggaran Dasar Perusahaan. b. Hal-hal lain yang perlu persetujuan RUPS, untuk kepentingan perseroan yang belum dicantumkan dalam Rancangan RKAP. 4. Dalam Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dapat juga dimasukkan usul-usul yang diajukan oleh Dewan Komisaris dan/atau seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan perseroan dengan hak suara yang sah, dengan ketentuan bahwa usulusul yang bersangkutan harus sudah diterima oleh Direksi sebelum tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. 5. Usulan Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 pasal ini hanya dapat dibahas dan diputuskan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa seluruh Pemegang Saham atau wakilnya yang sah hadir dan menyetujui tambahan acara tersebut, dan RUPS atas usulan tersebut harus disetujui dengan secara bulat. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa : Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan. Tempat dan pemanggilan RUPS yaitu : 1. Semua RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau di tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama yang terletak di wilayah Negara Republik Indonesia. 2. Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua Pemegang Saham dan semua Pemegang Saham menyetujui diadakannya RUPS tersebut maka RUPS dapat diadakan dimanapun dalam wilayah Negara Republik Indonesia; 3. RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini dapat mengambil keputusan jika keputusan tersebut disetujui dengan secara bulat. 4. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPSLB dengan didahului pemanggilan Rapat Umum pemegang Saham (RUPS). 5. Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dapat pula dilakukan atas permintaan :

46

46


a. Seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan perseroan dengan hak suara yang sah; atau b. Dewan Komisaris 6. Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 pasal ini, diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai dengan alasannya. 7. Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 pasal ini antara lain namun tidak terbatas pada: a. Direksi tidak melaksanakan RUPS Tahunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b. Masa jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Komisaris akan berakhir; atau c. Dalam hal Direksi berhalangan atau ada pertentangan kepentingan antara Direksi dan perseroan; 8. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat 6 pasal ini yang disampaikan oleh Pemegang Saham tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris. 9. Direksi wajib melaksanakan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 pasal ini dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima. 10. Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 9 pasal ini, maka : a. Permintaan penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a pasal ini, diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atau b. Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf a pasal ini dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tangggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima. 11. RUPS yang diselenggarakan Direksi berdasarkan panggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 9 pasal ini hanya membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini dan mata acara rapat lainnya yang dipandang perlu oleh Direksi. 12. RUPS yang diselengarakan Dewan Komisaris berdasarkan panggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf b pasal ini dan ayat 11 Pasal ini hanya membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana pada ayat 6 pasal ini. 13. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 9 dan ayat 11 Pasal ini, Pemegang Saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat melakukan pemanggilan sendiri RUPS

47

47


setelah dapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan; 14. Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. 15. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan melalui surat tercatat dan/atau iklan dalam surat kabar; 16. Dalam panggilan RUPS dicatumkan tanggal, waktu, tempat dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia dikantor perseroan sejak tanggal dilakukan pemegang saham RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan. 17. Perseroan wajib menberikan salinan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat 17 pasal ini kepada Pemegang Saham secara cuma-cuma jika diminta. 18. Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 15 da 16 pasal ini, dan panggilan tidak sesuai dengan ketentuan ayat 17 pasal ini, keputusan RUPS tetap sah jika semua Pemegang Saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat. Ketua dan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham : 1. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain, maka RUPS dipimpin oleh seorang Pemegang Saham yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir. 2. Setiap penyelenggaraan RUPS, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) wajib dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. 3. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini tidak disyaratkan apabila Risalah RUPS tersebut dibuat dengan Akta Notaris. 4. Dalam Risalah RUPS sebagaimana dimaksud. 5. Pada ayat 2 pasal ini, berisi hal-hal yang dibicarakan dan hal-hal yang diputuskan (termasuk pendapat berbeda/disseting opinion, jika ada). Kuorum, Hak suara dan Keputusan : 1.

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit 51% (lima puluh persen) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar ini menetukan lain.

48

48


b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat kedua. c. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak tercapai kuorum. d. RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 50% (lima puluh persen) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar menentukan lain. e. Dalam hal kuorum Rapat kedua sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini tidak tercapai, peseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri yang daerahnya meliputi tempat kedudukan perseroan atas permohonan perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga. f. Dalam pemanggilan RUPS ketiga harus disebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak tercapai kuorum yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri. g. Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan. h. RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah tanggal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang mendahuluinya dilangsungkan. 2. Pemegang Saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa, berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. 3. Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili Pemegang Saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan. 4. Dalam rapat, tiap Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. 5. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari Pemegang Saham yang hadir dalam rapat. 6. Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. 7. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 6 pasal ini tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui dari 1/2 (satu per

49

49


dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali Anggara Dasar ini menentukan lain. 8. Dalam hal usulan lebih dari dua alternatif dan hasil pemungutan suara belum mendapatkan satu alternatif dengan suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap dua usulan memperoleh suara lebih banyak dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah. 9. Suara blanko suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menetukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. 10. Pemegang Saham juga dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS secara fisik, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahu secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

B. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi 1. Direksi bertugas menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasanpembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. a. Dalam melaksanakan tugas maka Direksi berwenang untuk menetapkan kebijakan kepengurusan perseroan : 1) Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seseorang atau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan. 2) Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seseorang atau beberapa orang perkerja perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain, untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan. 3) Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berhak, dengan ketentuan penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi

50

50


pekerja yang melampaui kewajiban yang ditetapkan peraturan perundangundangan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS. 4) Mengangkat dan memberhentikan pekerja perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5) Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan. 6) Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan perseroan, mengikat perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan perseroan, serta mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasanpembatasan

sebagaimana

diatur

dalam

peraturan

perundang-undangan,

Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS. b. Direksi berkewajiban untuk : 1) Direksi harus melaksanakan tugasnya dengan itikad baik untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta memastikan agar perseroan melaksanakan tanggung jawab sosialnya serta memperhatikan kepentingan dari berbagai Pemangku Kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) Direksi wajib melaporkan kepada perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya (istri/suami dan anak-anaknya) pada Indonesia Re dan perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya. 3) Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), RKAP, dan perubahannya serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan RUPS. 4) Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai RJPP dan RKAP. 5) Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Direksi. 6) Membuat laporan tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan perseroan, serta dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan. 7) Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit. 8) Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan serta laporan mengenai hak-hak perseroan yang

51

51


tidak tercatat dalam pembukuan antara lain sebagai akibat penghapusbukuan piutang. 9) Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan. 10) Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS kepada Menteri yang membidangi Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 11) Menyampaikan laporan perubahan susunan Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris kepada Menteri yang membidangi Hukum dan HAM. 12) Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat direksi, Laporan Tahunan dan Dokumen Keuangan Perseroan dan dokumen perseroan lainnya. 13) Menyimpan di tempat kedudukan perseroan : Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris, dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen perseroan lainnya. 14) Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, peyimpanan dan pengawasan. 15) Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham. 16) Menyiapkan susunan organisasi perseroan lengkap dengan perincian dan tugasnya. 17) Memberikan penjelasan tenyang segala hal yang yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris dan para Pemegang Saham. 18) Meyusun dan menetapkan blueprint organisasi perseroan. 19) Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur alam Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan. 20) Mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan. 21) Mengusulkan kebijakan pengembangan usaha yang telah mendapat persetujuan Komisaris kepada Pemegang Saham. 22) Bertanggung

jawab secara

individual atas pengambilan keputusan

dan

pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas keputusan Direksi secara kolektif.

52

52


23) Merumuskan Niat Perusahaan (Corporate Intent) yaitu suatu pernyataan yang menunjukkan komitmen dari manajemen perusahaan untuk mewujudkan suatu cita-cita bersama yang diharapkan oleh semua pemangku kepentingan, yang selaras dengan visi dan misi perusahaan, serta direalisasikan dengan cara-cara yang terbaik. 24) Menetapkan kebijakan-kebijakan operasional perusahaan serta menetapkan ukuran keberhasilan yang jelas dan berimbang, baik dari aspek keuangan maupun non-keuangan, untuk menentukan pencapaian tujuan, misi, dan visi perusahaan. 25) Menetapkan secara jelas tugas, tanggung jawab, dan wewenang manajemen. 26) Mengkaji, menyepakati, dan memantau kesesuaian perilaku kerja seluruh jajaran perusahaan terhadap Pedoman Etika dan Perilaku (Code of Ethic Conduct), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang baik. 27) Menyelenggarakan Rapat Direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan. c. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib : 1. Mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdiannya secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan perseroan. 2. Mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan. 3. Melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efesiensi transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertangungjawaban serta kewajaran. 4. Dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan dengan mengindahkan perundang-undangan yang berlaku. 5. Bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha perseroan yang meyebabkan kerugian bagi perseroan, kecuali apabila anggota direksi yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa : Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan keruguan; dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

53

53


6. Tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi di luar yang diputuskan oleh Rapat Direksi menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan sampai dengan tindakan dimaksud disetujui oleh Rapat Direksi.

C. Hak – hak Direksi Direksi mempunyai hak untuk : 1. Menetapkan kebijaksanaan kepengurusan perseroan. 2. Mengatur ketentuan tentang kepegawaian. 3. Mengangkat dan memberhentikan pegawai. 4. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilan. 5. Menjalankan tindakan lainnya sesuai ketentuan Anggaran Dasar yang ditetapkan RUPS. 6. Mendapat gaji dan tunjangan/fasilitas termasuk santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada perseroan dengan tembusan kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan anggota Direksi perseroan lainnya paling lambat 30 hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. D. Pedoman Rapat Direksi Pedoman Rapat Direksi sebagai berikut : 1. Segala keputusan Direksi diambil dalam Rapat Direksi. 2. keputusan dapat pula diambil diluar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang tata cara dan materi yang diputuskan. 3. Dalam setiap Rapat Direksi harus dibuat Risalah Rapat yang ditanda tangani oleh Ketua Rapat Direksi dan seluruh anggota Direksi yang hadir, yang berisi hal-hal yang yang dibicarakan (termasuk pernyataan ketidaksetujuan/dissenting opinion anggota Direksi jika ada) dan hal-hal yang diputuskan. Satu salinan Risalah Rapat Direksi agar disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk diketahui. 4. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila : a. Dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi; b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau

54

54


c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. 5. Rapat Direksi dianggap sah apabila diadakan di tempat kedudukan perseroan atau tempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia. 6. Panggilan Rapat Direksi dilakukan secara tertulis oleh anggota Direksi yang berhak mewakili perseroan dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. 7. Dalam surat panggilan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 pasal ini harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. 8. Panggilan rapat terlebih dahulu tidak disyaratkan apabila seluruh anggota Direksi hadir dalam rapat. 9. Rapat Direksi berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu anggota Direksi yang terlama dalam jabatan per dua) jumlah anggota Direksi atau wakilnya yang sah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 pasal ini. 10. Dalam mata acara lain-lain, rapat Direksi tidak berhak mengambil keputusan kecuali semua anggota Direksi atau wakilnya yang sah, hadir dan menyetujui penambahan mata acara rapat. 11. Semua Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. 12. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama yang memimpin Rapat Direksi. 13. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka salah seorang Direktur yang terlama dalam jabatan sebagai anggota Direksi yang memimpin rapat Direksi. 14. Dalam hal Direktur yang paling lama menjabat sebagai anggota Direksi perseroan lebih dari 1 (satu) orang, maka Direktur yang terlama dalam jabatan dan tertua dalam usia yang bertindak sebagai pimpinan Rapat Direksi. 15. Untuk memberikan suara dalam pengambilan keputusan, seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu. 16. Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang anggota Direksi lainnya. 17. Semua keputusan dalam Rapat Direksi diambil dengan musyawarah untuk mufakat.

55

55


18. Dalam hal keputusan tidak bisa diambil dengan musyawarah untuk mufakat, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak biasa. 19. Setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk anggota Direksi yang diwakilinya. 20. Apabila jumlah suara yang setuju dengan yang tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan rapat adalah yang sesuai dengan pendapat Ketua Rapat dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 6 Anggaran Dasar Perusahaan. 21. Dalam hal usulan lebih dari dua alternatif dan hasil pemungutan suara belum mendapatkan satu alternatif dengan suara lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap dua usulan yang memperoleh suara terbanyak sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. 22. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui hasil keputusan rapat. 23. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. E. Ketentuan tentang Plt. Direktur Utama 1. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama yang memimpin Rapat Direksi. 2. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka salah seorang Direktur yang terlama dalam jabatan sebagai anggota Direksi yang memimpin rapat Direksi. 3. Dalam hal Direktur yang paling lama menjabat sebagai anggota Direksi perseroan lebih dari 1 (satu) orang, maka Direktur yang terlama dalam jabatan dan tertua dalam usia yang bertindak sebagai pimpinan Rapat Direksi. 4. Untuk memberikan suara dalam pengambilan keputusan, seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu. 5. Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang anggota Direksi lainnya. 6. Semua keputusan dalam Rapat Direksi diambil dengan musyawarah untuk mufakat. 7. Dalam hal keputusan tidak bisa diambil dengan musyawarah untuk mufakat, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak biasa. 8. Setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk anggota Direksi yang diwakilinya.

56

56


9. Apabila jumlah suara yang setuju dengan yang tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan rapat adalah yang sesuai dengan pendapat ketua rapat dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 6 Anggaran Dasar. 10. Dalam hal usulan lebih dari dua alternatif dan hasil pemungutan suara belum mendapatkan satu alternatif dengan suara lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap dua usulan yang memperoleh suara terbanyak sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. 11. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui hasil keputusan rapat. 12. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

57

57


BAB V TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK A. Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance) Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) bagi Indonesia Re sudah menjadi bagian dari budaya perusahaan. Sejak awal dicanangkannya untuk menerapkan GCG di tahun 2002, manajemen Indonesia Re telah menerapkan budaya perusahaan untuk dipatuhi dan menjadi falsafah dasar Indonesia Re. Indonesia Re meyakini bahwa Indonesia Re bisa bertumbuh dan berkembang dari tahun ke tahun karena komitmen atas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik oleh seluruh Direksi, Dewan Komisaris, karyawan, dan Pemegang Saham. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya termasuk dalam mengambil sikap keputusan bisnis, Direksi dan Dewan Komisaris selalu mengedepankan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan, falsafah perusahaan, peraturan yang berlaku, Etika Bisnis perusahaan serta memperhatikan Indonesia Re, Pemegang Saham, stakeholders lainnya serta Karyawan. Dalam setiap kesempatan, baik secara lisan maupun tertulis, Direksi selalu menekankan kepada seluruh karyawan untuk berpegang teguh dan konsisten melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Indonesia Re juga senantiasa antisipatif dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang berhubungan dengan Tata Kelola Perusahaan. Implementasi Good Corporate Governance (GCG) di Indonesia Re diwujudkan sebagai berikut : 1. Adanya Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance); 2. Adanya Pedoman Etika dan Perilaku (Code of Ethic Conduct); 3. Adanya Pedoman Pengendalian Gratifikasi; 4. Adanya Pedoman Whistle Blowing System; 5. Adanya Pedoman Anti Kecurangan (Fraud); 6. Adanya Pedoman Prinsip Mengenai Nasabah (PMN); 7. Adanya Pedoman Direksi; 8. Adanya Pedoman Dewan Komisaris; 9. Adanya Pedoman Pengenalan Direksi; 10. Adanya Pedoman Pengenalan Dewan Komisaris; 11. Adanya Pedoman Manajemen Resiko dan aplikasinya; 12. Adanya Pedoman Underwriting; 13. Adanya Key Performance Indicators (KPI);

58

58


14. Penerapan Sistem Manajemen Kualitas ISO 9001:2008; 15. Pemberlakuan Kontrak Manajemen; 16. Adanya sistem penyebaran informasi yang memadai; 17. Adanya Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa; 18. Adanya Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, dan bangun GCG penting lainnya.

B. Etika Usaha dan Perilaku (Code of Ethic Conduct/COEC) Merupakan aturan main pelaksanaan GCG yang mengatur perilaku dan interaksi antar pegawai dan dengan pihak eksternal sehingga dapat menciptakan citra/image perusahaan. Sama halnya dengan Code of GCG, COEC ini juga secara periodik dilakukan review terhadap kepatuhan, implementasi dan keterkiniannya.

59

59


BAB VI KINERJA PERUSAHAAN A. Ikhtisar Keuangan Neraca & Laba Rugi

Balance Sheet & Statement of Income Dalam jutaan rupiah Uraian/ Description

2010

2011

Jumlah Aktiva/Total Assets Jumlah Investasi/Total Investments Jumlah Ekuitas/Stockholders’ Equity Jumlah Kewajiban/Total Liabilities Premi Bruto/Gross Premiums Hasil Underwriting/Underwriting Income Hasil Investasi/Investments Income Biaya Operasional/Operating Expenses Laba Usaha/Income From Operations Laba Sebelum Pajak/Net Income Before Tax Laba Sesudah Pajak/Net Income After Tax

803.967 633.488 648.311 155.656 503.735 60.905 58.618 71.543 47.980 47.548 48.122

967.459 689.867 692.884 274.575 617.130 90.397 63.673 86.556 67.514 67.659 67.844

2012

2013

2014

1.303.890 757.833 777.210 526.680 847.369 129.331 66.327 105.200 90.459 93.963 92.799

1.914.079 843.623 856.592 1.057.487 1.083.817 180.148 65.700 130.609 115.239 116.295 107.336

2.766.072 857.671 720.267 2.045.805 1,093,930 (110,472) 85,874 145,959 (170,557) (191,865) (128,183)

Rasio-rasio Keuangan

Financial Ratios Uraian Description

Risk Based Capital (RBC) Return on Assets (ROA) Return on Equity (ROE) YOI Rasio Klaim/Claims Ratio Rasio Likuiditas/Liquidity Ratio Rasio Pengeluaran/Expenses Ratio

2010

2011

2012

2013

2014

1.253% 6,41% 7,71% 9,70% 7,98% 510,79% 14,06%

781% 7,64% 10,12% 9,62% 12,52% 350,95% 12,71%

549,28% 8,27% 12,78% 9,16% 3,40% 174,10% 11,51%

512.33% 7.23% 14.24% 8.21% 22.42% 171.79% 11.53%

1101.84% (8.20%) (24.34%) 10.10% 32.51% 103.94% 12.91%

B. Key Performance Indicators

Key Performance Indicators (KPI) yaitu : a. Merupakan salah satu manajemen kinerja perusahaan yang digunakan sebagai tools untuk mengukur pencapaian kinerja setiap unit kerja mulai dari tingkat individu, Bagian/Unit, kantor cabang, dan Divisi. Hasil pengukuran pencapaian kinerja tidak hanya untuk memberikan reward dan punishment terhadap pegawai/unit kerja namun untuk mengidentifikasi akar permasalahan pencapaian/ketidaktercapaian kinerja.

60

60


b. KPI

ini

disusun

menggunakan

pendekatan

Balanced

Scorecard

yang

telah

diimplementasikan sejak tahun 2002, dan senantiasa mengalami perbaikan setiap tahunnya. C. Komposisi SDM Komposisi dan jumlah karyawan perusahaan per 31 Desember 2014 dibanding tahun 2013 sebagai berikut : Komposisi dan jumlah Pegawai Tetap Menurut Jenjang Pendidikan Uraian Sarjana Strata 3/ Post-Graduate (Doctoral) Sarjana Strata 2/ Post-Graduate Sarjana Strata 1/ Graduate Diploma/ Diploma Kejuruan/ Professional Lain-lain/ Other Jumlah Pegawai Tetap

2013 0 29 178 23 15 1 246

2014 0 30 263 21 10 0 324

Komposisi dan jumlah Pegawai Tetap Menurut Jabatan Uraian A. Kantor Pusat/ Head Office Kepala Divisi/ Divison Head Kepala Bagian/ Department Head Kepala Seksi/ Section Head Staf/ Staff B. Kantor Cabang/ Branch Office Kepala Cabang/ Branch Manager Wakil Kepala Cabang/ Deputy of Branch Office Kepala Pemasaran/ Marketing Head Kepala Bagian/ Department Head Kepala Seksi/ Section Head Staf/ Staff Jumlah Pegawai Tetap/ Total Permanent Employee (A+B)

2013

2014

11 38 40

15 44 50

39 128

58 167

21 1 0 10 47 39 118 246

21 1 0 13 58 64 157 324

2013

2014

0 234 234

0 164 164

480

488

Komposisi dan jumlah Pegawai Tidak Tetap Uraian C. Pegawai Tidak Tetap/ Temporary Employe Tenaga Ahli/ Expert Staff Pegawai Honorer/ Contractual Based Employee Jumlah Pegawai Tidak Tetap/ Temporary Employe Jumlah Total Pegawai/ Grand Total Employee (A+B+C)

61

61


D. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Dalam rangka menumbuhkembangkan usaha kecil, melalui peraturan Kementerian Negara BUMN, pemerintah mengatur program pemberdayaan usaha kecil dan koperasi sejak tahun 1989. Kemudian dikeluarkan Surat Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL). Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar mandiri. Sedangkan Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan sosial masyarakat. Kedua program dijalankan melalui pemanfaatan dana dari bagian laba bersih BUMN. Indonesia Re sebagai perusahaan BUMN telah melaksanakan program kemitraan dengan memberikan bantuan berupa pinjaman bunga lunak, promosi dan pelatihan bagi mitra binaan. Informasi yang Perlu Dilaporkan kepada Pemegang Saham Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, Indonesia Re akan menyampaikan laporan-laporan kepada Induk Perusahaan sebagai berikut : 1. Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) : laporan perusahaan yang memuat perencanaan strategis yang mencakup perumusan mengenai visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang. 2. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) : laporan ini memuat rencana dan anggaran keuangan dan non keuangan selama satu tahun ke depan yang diajukan kepada Pemegang Saham untuk disahkan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan. 3. Laporan Triwulanan : laporan ini memuat perbandingan antara anggaran dan realisasi serta laporan pokok selama jangka waktu enam bulan. 4. Laporan Tahunan yang Belum Diaudit (Laporan Manajemen) : laporan ini memuat perkembangan bisnis dan kinerja keuangan intern sebelum diaudit oleh auditor eksternal. 5. Laporan Tahunan yang Telah Diaudit : laporan ini memuat perkembangan bisnis dan kinerja keuangan yang telah diaudit oleh auditor eksternal. 6. Laporan Audit atas Kepatuhan : laporan ini memuat kepatuhan perusahaan terhadap undang-undang, peraturan-peraturan, dan keputusan lainnya yang berhubungan dengan operasi perusahaan. 7. Laporan Evaluasi Kinerja : laporan ini berisi penilaian tingkat kesehatan perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

62

62


8. Laporan Hasil Audit atas Pengelolaan Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) : laporan ini memuat pengelolaan dana PKBL atas efektivitas, efisiensi, dan keekonomisan serta kepatuhan terhadap undang-undang, peraturan, dan keputusan yang berlaku.

Kebijakan Dividen Kebijakan Dividen akan sangat mempengaruhi kemampuan investasi dan arus kas perusahaan dalam rangka mengamankan kondisi keuangan dan meningkatkan rentabilitas perusahaan secara umum. Oleh karena itu, memperhatikan permasalahan kebutuhan dana tersebut, maka perusahaan mengharapkan alokasi bagian laba untuk cadangan umum perusahaan diperbesar dengan mengurangi dividen kepada pemegang saham. Prosedur Pengadaan Untuk pengadaan barang/jasa, Indonesia Re memiliki pedoman pengadaan barang dan jasa sendiri berdasarkan keputusan Direksi Indonesia Re .

63

63

P e d o m a n. Direksi (BOD Manual)

Recommend Documents