OVERSEAS REGULATORY ANNOUNCEMENT

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited and The Stock Exchange of Hong Kong Limited (the “Stock Exchange”) take no responsibility for the contents of this announcement, make no representation as to its accuracy or completeness and expressly disclaim any liability whatsoever for any loss howsoever arising from or in reliance upon the whole or any part of the contents of this announcement.

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (Stock Code: 8061)

OVERSEAS REGULATORY ANNOUNCEMENT The following is a translation of an announcement of PT First Media Tbk (a subsidiary of AcrossAsia Limited (“AcrossAsia”) listed on the Indonesia Stock Exchange in which AcrossAsia has an approximately 55.1% interest) published on the Indonesia Stock Exchange. Hong Kong, 10th April 2014

1

" No. Letter Company Name Stock Code Attachment Subject

SB-029/CSL/LT/IV/2014 First Media Tbk KBLV 1 Submission of Annual Report

The Company submitted the Annual Report 2013 for the fiscal year from 1st January 2013 to 31st December 2013. Whether the Company is listed on the other stock exchange? No Name of Sender Position Date and Time Attachment

Harianda Noerlan Corporate Secretary 8th April 2014 15:59:06 KBLV_AR2013.pdf

This document is an official document of First Media Tbk which does not require a signature since it is electronically generated by the electronic reporting system. First Media Tbk takes full responsibility for the information contained in this document.

2

Gambar: Fiber Optic

3

BroadbandUnited merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan bahwa First Media memiliki berbagai bisnis layanan menggunakan jaringan pita lebar (broadband), baik dengan menggunakan teknologi kabel, maupun nirkabel. Perpaduan kedua teknologi tersebut (broadband united) memberikan mutu sekaligus keleluasaan bagi masyarakat dalam mengakses informasi dan berkomunikasi. Keleluasaan ini juga membawa kelebihan tersendiri bagi masyarakat yang semakin banyak menikmati tontonan melalui smartphone, tablet, dan laptop yang memerlukan kemudahan mengakses internet dari berbagai lokasi. Merujuk pembangunan ekonomi Indonesia di masa depan yang menitikberatkan pada ekonomi kreatif, maka First Media merupakan bagian penting penghantar lalu lintas gagasan kreatif untuk dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi Indonesia. Bidang usaha First Media adalah bagian dari jalan menuju masa depan Indonesia (Road to the Future), bentuk masa depan yang akan dicapai adalah konvergensi teknologi, penyiaran digital, komputasi awan dan IPv6 (internet protokol versi 6) (Welcoming the Future).

2

4 LAPORAN TAHUNAN 2013 FIRST MEDIA Tbk

LAPORAN TAHUNAN 2013

PT FIRST MEDIA Tbk

5 LAPORAN TAHUNAN 2013 FIRST MEDIA Tbk

3

PENDAHULUAN

4

LAPORAN TAHUNAN 2013 FIRST MEDIA Tbk

6

Perjalanan menuju masa depan memang membutuhkan fasilitas jalan yang bagus, lebar dan bebas hambatan. Jalan yang bagus, lebar, dan bebas hambatan dibutuhkan untuk dapat berakselerasi dalam menyambut mimpi atau masa depan yang akan dicapai. Bentuk masa depan yang akan dicapai dalam bidang usaha Perseroan adalah konvergensi teknologi, penyiaran digital, komputasi awan dan IPv6. Ini merupakan tren masa depan yang ingin dicapai oleh Perseroan.

7


5

B PENDAHULUAN

Bentuk Masa Depan

melalui

ini

sifatnya terbatas. Internet protokol sendiri

Konvergensi teknologi, penyiaran digital,

meningkatkan efisiensi penggunaan sumber

merupakan penomoran yang bersifat unik

komputasi awan, dan implementasi IPv6

daya dengan melakukan pemusatan atas

yang menandakan pengalamatan node dalam

merupakan tren masa depan yang ingin

media penyimpanan, memori, pemrosesan,

sebuah

dicapai oleh Perseroan.

dan bandwidth. Teknologi ini memanfaatkan

kebutuhan

sumber daya komputasi yang terkoneksi

pertumbuhan pengguna internet, kebutuhan

Secara etimologi, konvergensi bermakna

secara

internet

akan alokasi internet protokol di dunia juga

menuju ke satu titik. Dalam prakteknya,

(internet cloud) dan central remote server

meningkat sehingga alokasi internet protokol

konvergensi merujuk kepada penyatuan

untuk mengatur data dan aplikasi.

semakin terbatas dan menipis. Saat ini

akses

global

internet.

melalui

Teknologi

jaringan

jaringan.

Dengan

terhadap

meningkatnya

jaringan

terutama

keterbatasan Internet protokol memerlukan

berbagai layanan dan teknologi. Teknologi yang tadinya terpisah seperti suara, data, dan

Tren yang ketiga adalah penyiaran digital. Tren

re-design ulang, sehingga dibuatlah konsep

video dapat menyatu dan berinteraksi satu

penyiaran digital dipicu oleh perkembangan

internet protokol baru yakni IPv6. Dengan

dengan yang lainnya sehingga menciptakan

inovasi teknologi pada peralatan, jaringan,

konsep

sinergi yang efisien. Pada saat ini, sinergi

dan layanan penyiaran. Inovasi dalam bidang

diproyeksikan mampu menampung lebih

antara teknologi internet dengan penyiaran

penyiaran menyebabkan peralihan teknologi

banyak alamat unik ketimbang IPv4.

dan telekomunikasi merupakan contoh tren

dari analog ke digital dan peralihan metode

konvergensi yang dapat dirasakan secara

penyiaran dari broadcast TV ke broadband

Keempat tren teknologi masa depan ini

langsung.

TV. Meskipun demikian broadband TV tidak

merupakan tujuan Perseroan yang ingin

internet

protokol

yang

baru,

menjadi pengganti sepenuhnya, melainkan

dicapai. Apabila keempat tren tersebut

Tren masa depan selanjutnya adalah cloud

menjadi tambahan layar untuk menonton

dapat diimplementasikan, Perseroan telah

computing atau biasa diterjemahkan sebagai

tayangan

turut serta berkontribusi dalam membangun

komputasi awan. Teknologi ini menggunakan

modern atau biasa dikenal 'gadget' seperti

pertumbuhan

teknologi

sekaligus

internet

tablet dan smartphone.

mempercepat

pembangunan

ekonomi

dan

server

jarak

jauh

untuk

melaui

perangkat-perangkat

Indonesia.

mengelola data dan menjalankan aplikasi. Dengan menggunakan cloud computing,

Tren yang juga harus diantisipasi adalah

user dapat menggunakan aplikasi tanpa

migrasi internet protokol versi 4 ke internet

Menyambut Masa Depan

melakukan instalasi, serta mengakses file

protokol versi 6. Internet protokol merupakan

Jika diibaratkan sebagai sebuah jalan bebas

pribadi mereka di komputer manapun,

sumber daya pengalamatan jaringan yang

hambatan,

6


8

Perseroan

sudah

memasuki

gerbang masa depan. Untuk menyongsong gerbang masa depan tersebut,

Pengembangan konten juga menjadi fokus utama

Perseroan

Perseroan

sedang

menyiapkan

pengembangan

beberapa

komponen

selain

pengembangan

jaringan

dan

pendukung secara bertahap agar dapat menyambut tren masa depan

infrastruktur. Perseroan meyakini bahwa dengan

tersebut dengan baik. Perseroan saat ini sedang menyiapkan 2 (dua) skala

memproduksi

prioritas komponen, yaitu pengembangan jaringan kabel dan infrastruktur serta

mampu

pengembangan produksi konten.

sekaligus mendorong pertumbuhan industri konten

konten

menciptakan

secara ruang

mandiri,

Perseroan

differensiasi

layanan

di Indonesia menjadi lebih agresif. Saat ini tercatat Pada tahun 2013, Perseroan memulai perluasan jaringan serta perubahan

kurang lebih 70% konten internet dan siaran di

konfigurasi jaringan ke DOCSIS 3.0 agar dapat menghantarkan kapasitas

Indonesia dikuasai oleh konten-konten asing. Kondisi

bandwidth yang lebih besar. Kapasitas yang besar memampukan Perseroan

ini menyebabkan Indonesia hanya menjadi objek pasar

menghantarkan bandwidth hingga 100 Mbps. Jalur cepat dan bebas hambatan

bagi para penyedia konten asing. Ironisnya, penyedia

dikembangkan oleh Perseroan dapat menjadi fondasi atau alat pendorong

konten asing tersebut tidak membangun infrastruktur di

menuju masa depan. Akan tetapi, akses internet yang cepat tidaklah cukup

Indonesia, mereka hanya membuka kantor penjualan.

untuk mendorong peningkatan layanan sehingga diperlukan perluasan jaringan yang berjalan secara linear agar masyarakat dapat menikmati sambungan

Berdasarkan

cepat dalam mengakses informasi. Di tahun 2013, Perseroan telah mencapai

perusahaannya menciptakan sejumlah produksi konten

data

ini,

Perseroan

melalui

anak

angka 1 juta homepassed atau ada satu juta rumah tangga yang sudah

secara mandiri mulai dari konten musik, gaya hidup,

terlewati jaringan kabel Perseroan.

religi, film indonesia, dan FTV (film pendek televisi). Dengan memproduksi konten-konten secara mandiri

Memiliki kekuatan jaringan juga bukan menjadi kunci semata-mata untuk

Perseroan bertujuan untuk mengembalikan komposisi

menuju masa depan. Kekuatan jaringan tersebut harus dilengkapi kemampuan

konten menjadi 70% konten Indonesia dan 30% konten

untuk memanfaatkan jaringan secara kreatif untuk menjadi layanan yang dapat

asing. Dengan semakin banyak konten yang diproduksi

mendorong gaya hidup masyarakat digital yang lebih baik. Oleh karena itu,

secara mandiri, Perseroan dapat menyediakan layanan

Perseroan secara bertahap menciptakan beberapa layanan kreatif seperti VOD

kreatif seperti VOD, OTT, PVR, dan MHP dengan biaya

(video on demand), PVR (personal video recording), OTT (over the top), dan

yang lebih rendah dan pada akhirnya tujuan Perseroan

MHP (multimedia home platform), beserta smart set-top-box. Namun layanan

untuk memberikan layanan terbaik bagi pelanggannya

kreatif ini akan lebih optimal apabila didukung dengan konten yang bermutu

dapat tercapai.

dan bervariasi.

9


7

DAFTAR ISI PROFIL PERUSAHAAN

16

PENGHARGAAN

26

TENTANG KAMI Pendahuluan | Welcoming The Future

4

Ikhtisar Penting

10

Ikhtisar Keuangan, Kinerja & Kepemilikan Saham

12

Profil Perusahaan

16

Area Layanan

20

Visi, Misi, Nilai-Nilai Perusahaan Dan Strategi Usaha

22

Jejak Langkah

24

Penghargaan

26

Secercah Warita Perusahaan

28

Kronologi Kepemilikan Saham

32

Struktur Organisasi Anak Perusahaan Perseroan

38

Informasi Perseroan Dan Entitas Anak Perusahaan Perseroan

39

SAMBUTAN DEWAN KOMISARIS

46

Profil Dewan Komisaris

8

49

LAPORAN DIREKSI

52

Profil Direksi

57

ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

60

TINJAUAN OPERASIONAL

68

Topologi Jaringan First Media

70

HomeCable

72

FastNet

74

Datacomm

76


10

SAMBUTAN DEWAN KOMISARIS

TATA KELOLA PERUSAHAAN

46

102


68

ENGLISH VERSION

145

BeritaSatu

80

First Media Production

84

BiGTV

90

Strategi Pemasaran

94


102

Penerapan Prinsip Tata Kelola Perusahaan

104

Panduan Tata Kelola Perusahaan

106

Kode Etik dan Tanggung Jawab Profesional

107

Struktur Tata Kelola Perusahaan

110

Struktur Organisasi

114

Kasus Litigasi Dan Perkara Penting

122

TANGGUNG JAWAB SOSIAL

132

SUMBER DAYA MANUSIA

136

Learning & Development

140

ENGLISH VERSION

145

SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2013 PT FIRST MEDIA Tbk

217

LAPORAN KEUANGAN

219

11


9

IKHTISAR

IKHTISAR PENTING 10


FastNet 100 Mbps

HomeCable 165 Channels

Layanan internet super cepat untuk para Netizen yang membutuhkan koneksi tanpa batas dalam mengakses, mengunduh, dan mengunggah data dan informasi.

Layanan televisi berlangganan yang menyiarkan berbagai variasi program hingga 165 channel dengan kualitas High Definition.

12

DataComm Network

Fiber Optic

Coaxial Cable

Homepassed

Layanan data komunikasi super cepat untuk korporasi, kini jaringannya hadir di 92 gedung perkantoran di wilayah DKI Jakarta.

Jaringan kabel berbasis serat optik yang menjadi jalur tulang punggung konektivitas data dan informasi.

Jaringan kabel berbasis tembaga yang menjadi jalur penghubung masyarakat dengan data dan informasi.

Jumlah jaringan HFC (Hybrid Fiber Coaxial) yang terhubung setiap hunian atau rumah.

13


11

Dalam Jutaan Rupiah (kecuali dinyatakan lain) KINERJA NERACA Aset Lancar Aset Tidak Lancar Modal Kerja Bersih Jumlah Aset Kewajiban Lancar Kewajiban Tidak Lancar Jumlah Kewajiban Ekuitas Bersih KINERJA USAHA Pendapatan Laba Kotor Biaya Operasional* EBITDA Penyusutan & Amortisasi Laba Tahun Berjalan Laba (Rugi) yang dapat diatribusikan kepada: Pemilik entitas induk Kepentingan Non-Pengendali Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan Laba (Rugi) Komprehensif yang dapat diatribusikan kepada: Pemilik entitas induk Kepentingan Non-Pengendali Laba (Rugi) Per Saham Dasar** RASIO (%) Marjin Laba Kotor Marjin EBITDA Marjin Laba Tahun Berjalan Rentabilitas Modal Rentabilitas Aset Rasio Lancar Rasio Kewajiban terhadap Ekuitas Rasio Kewajiban terhadap Aset

CATATAN: * Beban Operasional disajikan tidak termasuk penyusutan dan amortisasi ** Laba bersih per saham disajikan dalam Rupiah penuh

12


14

2013

2012

In Millions of Rupiah (except stated otherwise)

2011

BALANCE SHEET PERFORMANCE 1,223,581

1,138,314

1,223,821

Total Current Assets

4,018,884

3,168,262

2,469,626

Total Non Current Assets

(382,626)

309,771

740,423

Working Capital

5,242,465

4,306,576

3,693,447

Total Assets

1,606,207

828,543

483,398

Total Current Liabilities

1,199,904

1,061,432

803,918

Total Non Current Liabilities

2,805,711

1,889,975

1,287,316

Total Liabilities

2,436,754

2,416,601

2,406,131

Stockholders’ Equity - Net OPERATING

1,754,102

1,322,439

1,042,201

Revenues

1,279,988

937,312

778,522

Gross Profit

718,015

667,872

533,742

*Operating Expenses

561,973

269,440

244,780

361,992

262,127

210,978

Depreciation & Amortization

19,937

10,470

3,596

Profit for The Year

EBITDA

Income (Loss) Attributable to: (103,375)

(105,162)

(44,208)

Equity Holders of the Parent Entity

123,312

115,632

47,804

Non - Controlling Interests

19,937

10,470

3,596

Total Comprehensive Income for the Year Comprehensive Income (Loss) Attributable to:

(103,375)

(105,162)

(44,208)


123,312

115,632

47,804

Non - Controlling Interests

(59)

(60)

(25)

**Basic Income (Loss) Per Share RATIOS (%)

72.97

70.88

74.70

Gross Margin

32.04

20.37

23.49

EBITDA Margin

1.14

0.79

0.35

Profit for The Year Margin

0.82

0.43

0.15

Return on Equity

0.38

0.24

0.10

Return on Assets

76.18

137.39

253.17

Current Ratio

115.14

78.21

53.50

Debt to Equity Ratio

53.52

43.89

34.85

Debt to Assets Ratio

NOTES: Operating expenses are presented excluding depreciation and amortization * Earning per share is presented in full IDR **

15


13

KINERJA SAHAM

2013

2012

SHARE PERFORMANCE

(59)

(60)

Basic Loss Per Share (Rp)

Jumlah Saham yang Beredar (Saham)

1,742,167,907

1,741,896,978

Outstanding Shares (Shares)

Jumlah Saham Rata-rata Tertimbang (Saham)

1,742,095,847

1,741,896,978

Weighted Average Shares (Shares)

1,399

1,387

Book Value per Share (Rp)

Rugi per Saham Dasar (Rp)

Nilai Buku per Saham (Rp)

Harga Saham Per Kuartal

Kuartal 1 1st Quarter

Kuartal 2 2nd Quarter

Kuartal 3 3rd Quarter

Kuartal 4 4th Quarter

2013

Share Price Per Quarter 2013

Tertinggi (Rp)

620

980

710

690

Terendah (Rp)

510

560

520

520

Lowest (Rp)

Akhir (Rp)

590

700

600

580

Closing (Rp)

4.679.000

5.608.000

617.500

851.000

Volume (Shares)

Tertinggi (Rp)

610

750

600

660

Highest (Rp)

Terendah (Rp)

485

485

470

550

Lowest (Rp)

Akhir (Rp)

500

530

590

600

Closing (Rp)

8,663,500

7,083,500

3,366,500

2,830,000

Volume (Shares)

Volume (Saham) 2012

Volume (Saham)

Highest (Rp)

2012

Pemegang Saham Shareholders

Jumlah Saham Biasa Jumlah Nilai Nominal Number of Common Shares Nominal Value (Rp)

Modal Dasar Authorized Capital

%

6,967,587,600

3,483,793,800,000

AcrossAsia Ltd.

959,976,602

479,988,301,000

55.10

PT Reksa Puspita Karya

588,167,378

294,083,689,000

33.76 11.14

Modal Dasar Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and Paid-Up Capital Pemegang saham dengan kepemilikan >5%

Pemegang saham dengan kepemilikan <5% Masyarakat/Public

14

194,023,927

97,011,963,500

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Number of Issued and Paid-Up Capital

1,742,167,907

871,083,953,500

Jumlah Saham dalam Portepel Number of Shares in The Portfolio

5,225,419,693

2,612,709,846,500


16

100

Asal Saham Origin of Shares

Tanggal Pencatatan Listing Date

Tambahan Jumlah Saham (Lembar) Addition Number of Shares

Jumlah Saham Beredar Setelah Transaksi Total Outstanding Shares After Transaction

Nilai Nominal Per Lembar Saham (Rp) Nominal Value Per Share (Rp)

Penawaran Umum Perdana Initial Public Offering

27 Januari 2000

20,000,000

20,000,000

500

Pencatatan Seluruh Saham di Bursa Company Listing

25 Pebruari 2000

354,300,000

374,300,000

500

Penawaran Umum Terbatas I Right Issue I

2 Pebruari 2007

441,674,000

815,974,000

500

Pelaksanaan Waran Seri I Exercised Warrant Serie I

27 Juni 2008

13,000,000

828,974,000

500

Pelaksanaan Waran Seri I Exercised Warrant Serie I

1 Juli 2008

500,000

829,474,000

500

Penawaran Umum Terbatas II Right Issue II

24 Mei 2010

912,421,400

1,741,895,400

500

1,500

1,741,896,900

500

Pelaksanaan Waran Seri II Exercised Warrant Serie II

28 Januari 2011


11 Juli 2011

78

1,741,896,978

500


3 Mei 2013

270.929

1.742.167.907

500

17


15

16


18

19


17

Sejarah Perseroan dimulai pada tahun 1994, dengan berdirinya PT Safira Ananda. Dalam perjalanan bisnisnya, PT Safira Ananda telah mengalami beberapa kali perubahan nama, dengan perubahan nama terakhir terjadi di tahun 2007, menjadi PT First Media Tbk. Perseroan tercatat sebagai perusahaan publik pada tahun 2000 dan melakukan pencatatan saham pertama kali di Bursa Efek Surabaya (yang kemudian dilebur bersama Bursa Efek Jakarta menjadi Bursa Efek Indonesia).

Pada tahun 1998, Perseroan memperoleh

Bursa Efek Surabaya menjadi Bursa Efek

870

Izin Prinsip untuk mengoperasikan kegiatan

Indonesia) yang menunjuk Perseroan untuk

Perseroan.

usaha TV Kabel dari Departemen Penerangan

menyediakan layanan JATS Remote Trading

memungkinkan kompresi data yang lebih besar

Republik

sejak tahun 2002.

sehingga meningkatkan kapasitas kabel dalam

Indonesia.

Berdasarkan

izin

Mhz

yang

dimiliki

Teknologi

dan

dioperasikan

digitalisasi

tersebut

melakukan transmisi data berkecepatan tinggi.

tersebut, Perseroan mulai mengembangkan layanan televisi berlangganan dengan merek

Pada tahun 2007, Perseroan melakukan

Dengan teknologi tersebut, Perseroan dapat

dagang

reposisi

dengan

mentransmisikan lebih dari 100 saluran televisi

telekomunikasi

dan layanan internet berkecepatan tinggi secara

Izin

"Kabelvision"

dan

Penyelenggaraan

memperoleh

Siaran

Televisi

bisnis

menyediakan

yang layanan

radikal

Berlangganan Melalui Kabel pada tahun

dan multimedia terpadu yang pertama di

1999.

Indonesia. Layanan terpadu tersebut dikenal

Sejak

tahun

2001,

menyelenggarakan setelah

Perseroan

jaringan

Perseroan

tetap

dengan konsep TriplePlay, dimana Perseroan

Hingga akhir tahun 2013, jaringan kabel

mulai

menyediakan layanan terpadu yang terdiri

milik Perseroan telah menjangkau wilayah

lokal

dari layanan televisi berbayar (HomeCable),

Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), Bandung, Surabaya dan Bali.

Izin

layanan internet pita lebar berkecepatan

Lokal

tinggi (FastNet) dan layanan komunikasi

Packet-Switch dari Menteri Perhubungan.

data melalui jaringan telekomunikasi digital

Pada

Sejak dibangun, jaringan milik Perseroan

(DataComm).

mengembangkan layanan nirkabel (wireless)

Penyelenggaraan

mendapatkan

serentak.

Jaringan

Tetap

setelah

telah dipercaya untuk melayani berbagai

tahun

2009,

memperoleh

Perseroan izin

untuk

mulai dapat

perusahaan untuk mendukung kegiatan

Layanan TriplePlay dari Perseroan diperkuat

menyelenggarakan jaringan tetap lokal berbasis

usaha mereka, salah satunya adalah Bursa

dengan teknologi jaringan kabel Hybrid

Packet-Switched menggunakan VSAT (Very

Efek Jakarta (yang kemudian dilebur bersama

Fiber Coaxial (HFC) dua arah pada frekuensi

Small Aperture Terminal), kabel hybrid fiber

18


20

optik dan coaxial, serta pita frekuensi radio

juncto Peraturan Pemerintah No. 52 tahun

dan Jakarta Globe Channel. BeritaSatu News

2,3 GHz untuk keperluan layanan pita lebar

2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran

Channel adalah konten layanan berita pertama

nirkabel (wireless broadband) berbasis netral

Lembaga Penyiaran Berlangganan.

di Indonesia yang menyajikan berita dengan kualitas siaran HD. Konten layanan informasi

teknologi pada pita frekuensi radio 2360 MHz- 2375 MHz untuk Zona 1 (Sumatera

Perseroan

satu

dan hiburan dikembangkan oleh Perseroan

Bagian Utara) dan Zona 4 (Banten, Jakarta,

pelopor dalam penyediaan layanan internet

melalui anak perusahaannya, yaitu PT First

Bogor, Depok,Tangerang, Bekasi). Untuk

berkecepatan tinggi dengan harga terjangkau.

Media Production (FMP), antara lain Hi!, MiX,

penggunaan pita frekuensi radio 2,3 GHz,

Setelah memperkenalkan layanan internet

Dangdutz Channel, J’Go, Reformed 21, dan

Perseroan

telah

Pita

berkecepatan sampai dengan 10 Mbps pada

beberapa FTV.

Frekuensi

Radio

memperoleh untuk

Izin

dikenal

sebagai

salah

masing-masing

tahun 2009 dan 30 Mbps pada tahun 2012,

daerah layanan Zona 4 dan Zona 1 dengan

pada tahun 2013 Perseroan menyediakan

Dengan inovasi yang terus dikembangkan oleh

pita frekuensi Blok 13 (2360-2375 MHz).

layanan

sampai

Perseroan, Perseroan semakin memantapkan

dengan 100 Mbps menggunakan teknologi

posisinya sebagai pemimpin dalam bisnis

Sejalan dengan komitmen Perseroan untuk

DOCSIS 3.0. Perseroan juga dikenal sebagai

penyedia layanan telekomunikasi dan multimedia

menjadi yang terdepan dan mengantisipasi

penyedia layanan TV berbayar pertama

terpadu di Indonesia.

perkembangan

pesat,

di Indonesia yang menyediakan tayangan

Perseroan mulai mengembangkan jaringan

dalam kualitas High Definition (HD). Jumlah

wireless Perseroan dengan teknologi Long

saluran HD dalam layanan HomeCable

Term Evolution (LTE) pada tahun 2013.

terus bertambah dari 2 saluran HD pada

Layanan

melengkapi

tahun 2010 menjadi 50 saluran HD pada

bisnis TriplePlay yang telah terlebih dahulu

tahun 2013. Pengembangan oleh Perseroan

dikembangkan

tersebut memberikan pengalaman baru

teknologi

wireless

yang

tersebut

dan

ditujukan

untuk

pengguna dengan mobilitas tinggi.

internet

berkecepatan

bagi pelanggan dalam menikmati layanan telekomunikasi dan multimedia berkualitas

Pada

tahun

Perseroan

2010, yaitu

anak PT

perusahaan First

tinggi.

Media

Television (FMTV) telah mendapatkan Ijin

Selain pengembangan layanan TriplePlay

Penyelenggaraan

yang

Penyiaran

Lembaga

bertumpu

pada

pengembangan

Penyiaran Berlangganan Jasa Penyiaran

infrastruktur dan layanan jasa, Perseroan

Televisi dari Departemen Komunikasi dan

juga mengembangkan usahanya melalui

Informatika Republik Indonesia. Izin tersebut

investasi dalam berbagai bidang, termasuk

menggantikan Izin Penyelenggaraan Siaran

juga

Televisi Berlangganan Melalui Kabel yang

Konten layanan berita dikembangkan oleh

dimiliki

rangka

Perseroan melalui anak perusahaannya,

Undang-undang

yaitu PT First Media News (FMN) antara lain

No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran

BeritaSatu News Channel, BeritaSatu World,

oleh

memenuhi

Perseroan ketentuan

dalam

pengembangan

konten

21

layanan.


19

AREA LAYANAN PANJANG KABEL FO (KM) JAKARTA : 6.363,08 SURABAYA : 381,02 BALI : 35 BANDUNG : 0 Total

: 6.779,1

KARAWACI

PANJANG KABEL COAX (KM) JAKARTA : 8.376,67 SURABAYA : 1 1 1 8,83 BALI : 31 BANDUNG : 3,46 Total

TANGERANG

: 9.529,97

Keterangan Territory

Fiber Link

Head-End

Surabaya

BALI

BALI

SURABAYA SIDOARJO

20


22

BANDENGAN

JAKARTA BARAT

KELAPA

JAKARTA GADING UTARA

JAKARTA PUSAT

KEBON JERUK

UJUNG MENTENG

BEKASI

JAKARTA TIMUR

GATOT SUBROTO

JAKARTA SELATAN

BEKASI

CINERE

CIBUBUR

DEPOK

DEPOK

JakartA dan Sekitarnya

BANDUNG

BANDUNG

23


21

22


24

25


23

24


26

27


25

FastNet

FastNet

First Media

Recognition of Outstanding Achievement in Building the Top Brand 2013

Word of Mouth Marketing, the First Recommended Brand 2013

Penyediaan Jaringan Internet untuk operasionaliasi STIK-PTIK dari Kepolisian Republik Indonesia

Produksi Film Televisi dari FIRST MEDIA PRODUCTIONS terpilih sebagai pemenang Piala Vidia Festival Film Indonesia 2013 untuk kategori: Penulis Skenario

: Bagus Bramanti - Roy Macan

Pemeran Utama Wanita : Nova Eliza - Sawah Leluhur Pemeran Pendukung Pria : Sondang - Roy Macan

26

Penata Artistik

: JB Adhi Nugroho - Sawah Leluhur

Penyunting Gambar

: Oliver Sitompul & Benyamin Tubalawony - Sawah Leluhur

Penata Busana

: Sumaryanto - Sawah Leluhur


28

Bagus B

ramanti

Nova Eli

za, Pem

, Penulis

Henry R

eran Uta

iady, Pro

Thomas 29

Nawilis,

o "Roy M

ma Wan

ita "Saw

ducer Fir

st Media

Sutrada

Skenari

acan"

ah Leluh

ur"

Producti

ons

ra "Roy M

acan"


27

Tbk,

dan

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di

PT

Indonesia, dengan nama PT Safira Ananda, berkedudukan

perusahaan terbuka. Akta perubahan Anggaran

Perseroan

Dasar tersebut telah memperoleh persetujuan

No. 37, tanggal 6 Januari 1994, dibuat di hadapan Siti

dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia

Safariyah S.H., Candidat Notaris, pengganti dari Bandoro Raden Ayu Mahyastoeti Notonagoro S.H., Notaris di

dengan Surat Keputusan No. C-19466.HT.01.04.

Jakarta. Akta Pendirian Perseroan telah disahkan Menteri

didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor

Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana disebutkan

Pendaftaran Perusahaan Jakarta Barat, di bawah

dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia

No. 2940/RUB.09.02/VI/1999 pada tanggal

(sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

9 Desember 1999 dan diumumkan dalam

Republik Indonesia) No. C2-1.446HT.01.01.Th.95, tanggal

BNRI No. 55, tanggal 11 Juli 2000, Tambahan

1 Februari 1995 dan telah didaftarkan dalam buku register

No. 3629/2000.

di

Jakarta,

berdasarkan

Akta

Pendirian

Tanjung

perubahan

Bangun

Semesta

status

Perseroan

menjadi

TH.99 tanggal 3 Desember 1999, dan telah

di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 549/III/1995, tanggal 30 Maret 1995, serta telah

keputusan

Berdasarkan •

diumumkan dalam BNRI No. 81, tanggal 8 Oktober 1999,

Pemegang

Tambahan No. 6613/1999.

tanggal

27

Umum

Rapat

Saham

Luar

Biasa

Perseroan

April

2000,

yang

kemudian

dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali

Rapat Perseroan No. 31 tanggal 28 April 2000,

perubahan, antara lain yang penting adalah sebagai berikut:

yang dibuat di hadapan Chairul Bachtiar S.H., Notaris di Jakarta, Anggaran Dasar Perseroan

• Dalam rangka Penawaran Umum Perdana (Initial Public

28

diubah

sehubungan

dengan

perubahan

Offering-IPO) kepada masyarakat, Anggaran Dasar

status Perseroan menjadi perusahaan dalam

Perseroan diubah berdasarkan Akta Berita Acara

rangka Penanaman Modal Dalam Negeri

Rapat No. 1 tanggal 2 Desember 1999 yang dibuat

(PMDN) sesuai dengan Undang-Undang No. 6

oleh Chairul Bachtiar S.H., Notaris di Jakarta, dimana

Tahun 1968, perubahan nama Perseroan

seluruh Anggaran Dasar Perseroan disesuaikan dengan

menjadi

Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar

Tbk,

Modal, termasuk perubahan nama Perseroan menjadi

Perseroan.


30

dan

Multimedia

Broadband

PT

peningkatan Akta

modal

perubahan

dasar

Anggaran

Dasar Perseroan tersebut di atas telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. C-10263.HT.01.04.TH.2000 tanggal 15 Mei 2000 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Barat di bawah No. 0533/BH.09.02/VI/2000 tanggal 2 Juni 2000 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 93 tanggal 21 Nopember 2000, Tambahan No. 7129/2000. • Dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I, ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar telah diubah berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 29 Desember 2006 sebagaimana dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 85 tanggal 29 Desember 2006 yang dibuat oleh Ny. Poerbaningsih Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta, juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 8 tanggal 5 Maret 2007, yang dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta. Laporan perubahan Anggaran Dasar ini telah diterima dan dicatat didalam Database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. W7-HT.01.04-6246 tanggal 3 Mei 2007 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 25/RUB 09 03/IV/2009 tanggal 3 April 2009 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 36 tanggal 5 Mei 2009, Tambahan No. 322/2009. • Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 37 tanggal 25 Mei 2007 yang dibuat oleh Tintin Surtini S.H., M.H., M.Kn, pengganti dari Surjadi S.H., Notaris di Jakarta, Anggaran Dasar Perseroan telah diubah sehubungan perubahan nama Perseroan menjadi PT First Media Tbk. Akta perubahan Anggaran Dasar tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. W7-06790.HT.01.04-TH.2007 tanggal 19 Juni 2007 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 635/ RUB.09.03/ VIII/2008 tanggal 1 Agustus 2007. • Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Risalah Rapat No. 15 tanggal 19 Maret 2008 yang dibuat oleh Lindasari Bachroem S.H., Notaris di Jakarta, yang kemudian dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 42 tanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Lindasari Bachroem S.H., Notaris di Jakarta, Anggaran Dasar Perseroan telah diubah sehubungan dengan penyesuaian dan penyusunan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Akta perubahan Anggaran Dasar tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. AHU-74501. AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 16

Oktober

2008

dan

telah

didaftarkan

dalam

Daftar

Perseroan

No. AHU-0097027 tanggal 16 Oktober 2008 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 90 tanggal 10 Nopember 2009, Tambahan No. 26917/2009.

31


29

• Dalam rangka Penawaran Umum Terbatas II, ketentuan Pasal

• Sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas II dan

4 ayat 2 Anggaran Dasar telah diubah berdasarkan keputusan

penerbitan Waran Seri II, ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal

Dasar telah diubah sebagaimana yang dituangkan di dalam

19 April 2010 sebagaimana dimuat dalam Akta Risalah Rapat No. 21

Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 7 tanggal 22 Agustus

tanggal 19 April 2010 yang dibuat di hadapan Lindasari Bachroem

2013 yang dibuat oleh Rini Yulianti S.H., Notaris di Jakarta,

S.H., Notaris di Jakarta, juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat

dimana telah disetujui adanya peningkatan modal ditempatkan

No. 7 tanggal 20 Juli 2010, yang dibuat di hadapan Lindasari

dan disetor, yang telah diberitahukan kepada dan diterima

Bachroem S.H., Notaris di Jakarta. Laporan perubahan

oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat

Anggaran Dasar ini telah diterima dan dicatat di dalam

No. AHU-AH.01.10-35144 tertanggal 26 Agustus 2013.

Database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-21071 tanggal

Pada bulan Februari 2000, Perseroan melakukan Penawaran

18 Agustus 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan

Umum Perdana dengan menawarkan 20.000.000 saham

No. AHU-0061543.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 18 Agustus

kepada masyarakat dengan harga pelaksanaan Rp 500,- setiap

2010.

saham dan bersamaan dengan itu dicatatkan juga saham pendiri sebesar 354.300.000 saham yang dicatatkan pada Bursa Efek

• Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham

Surabaya pada tanggal 25 Februari 2000. Sampai dengan

Luar Biasa Perseroan tanggal 10 Mei 2011 sebagaimana

akhir tahun 2011, jumlah saham yang dicatatkan di Bursa Efek

dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang

Indonesia adalah sebanyak 1.741.896.978 saham.

Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas tanggal 10 Mei 2011 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo S.H.,

Pada tanggal 9 Desember 1998, Perseroan mendapatkan

Notaris di Jakarta, Perseroan telah memperoleh persetujuan

Izin Prinsip dari Departemen Penerangan Republik Indonesia

atas

obligasi,

untuk mengoperasikan kegiatan usaha TV Kabel dan Perseroan

pemberian hak opsi untuk pembelian saham Perseroan dalam

memperoleh Ijin Penyelenggaraan Siaran Televisi Berlangganan

PT

rangka

melalui Kabel (Izin Tetap) pada tanggal 23 Agustus 1999.

penyelengaraan bisnis jaringan dan televisi berlangganan,

Dengan diperolehnya Izin Tetap Penyelenggaraan Siaran Televisi

pemberian pinjaman kepada PT Link Net, perubahan modal

Berlangganan melalui kabel tersebut, Perseroan juga mendapat

dasar dan modal disetor Perseroan. Keputusan tersebut

fasilitas PMDN berdasarkan Surat Menteri Negara Investasi/BKPM

kemudian dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan

No. 41/I/PMDN/1999 tanggal 30 Juni 1999 untuk melakukan jasa

Rapat No. 16 tanggal 3 Juni 2011 yang dibuat di hadapan

penyelenggaraan siaran TV berlangganan dan jasa multimedia

Dr. Irawan Soerodjo S.H., Notaris di Jakarta dan telah

melalui kabel. Perseroan memulai kegiatan operasionalnya pada

memperoleh

rencana Link

transaksi

Net,

antara

pelaksanaan

lain

penerbitan

reorganisasi

dalam

Hak

tanggal 1 Maret 1999 dengan memakai label bisnis ”Kabelvision”.

keputusannya

Pada tanggal 19 Juni 2007, Perseroan menggunakan label bisnis

No. AHU-36144.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 19 Juli 2011 dan

“First Media” dengan tiga unit bisnis utama yaitu: HomeCable

telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0058857.

(layanan televisi berbayar), FastNet (layanan internet pita

AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 19 Juli 2011.

lebar berkecepatan tinggi), dan DataComm (data komunikasi

Asasi

persetujuan

Manusia

Republik

dari

Menteri

Indonesia

Hukum

dalam

dan

berkecepatan tinggi guna keperluan bisnis). • Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Risalah

Pada

26

September

2001

Rapat No. 6 tanggal 21 Oktober 2011 yang dibuat oleh

penyelenggaraan jaringan tetap dari Menteri Perhubungan

Lindasari Bachroem S.H., Notaris di Jakarta, telah disetujui

sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Menteri

peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan

Perhubungan

sehingga menjadi sejumlah 1.741.896.978 saham dengan

Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Packet Switched

nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 870.948.489.000,- dan

Perseroan.

No.KP.227

Perseroan

Tahun

memperoleh

2001,

tentang

izin

Izin

perubahan Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 13 Anggaran Dasar

30

Perseroan, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh

Pada tanggal 3 September 2004 Perseroan memperoleh izin

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat

dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi sebagaimana

No. AHU-AH.01.10-39994 tertanggal 9 Desember 2011.

tercantum dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pos


32

danTelekomunikasi-Departemen Perhubungan No.256/ Dirjen/2004,

pembangunan sarana dan prasarana yang dilaksanakan

yang memberikan Izin Penyelenggaraan Jasa Televisi Berbayar

oleh Perseroan untuk Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal

dengan

memenuhi

berbasis Packet Switched menggunakan Pita Frekuensi Radio

Undang-Undang No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan

2,3 GHz Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless

Pemerintah No.52 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran

Broadband) pada lokasi Zona 4 (Jabodetabek dan Banten)

Lembaga Penyiaran Berlangganan, pada tanggal 11 Nopember

telah memenuhi syarat kelaikan operasi untuk penyelenggaraan

2010, anak perusahaan Perseroan, PT First Media Television

telekomunikasi sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pos dan

mendapatkan Ijin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran

Telekomunikasi Nomor: 191/Dirjen/2009 tentang Tata Cara

Berlangganan Jasa PenyiaranTelevisi dari Departemen Komunikasi dan

Pelaksanaan Uji Laik Operasi Penyelenggaraan Telekomunikasi.

wilayah

penyelenggaraan

nasional.

Untuk

Informatika Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia

Sehubungan

No.393/KEP/M.KOMINFO/11/2010, menggantikan Ijin Penyelenggaraan

Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No.19/PER/M.

dengan

diterbitkannya

Peraturan

Menteri

Siaran Televisi Berlangganan melalui Kabel yang dimiliki Perseroan.

KOMINFO/09/2011 tentang Penggunaan Pita Frekuensi Radio

Sampai dengan akhir tahun 2013, Perseroan melalui anak perusahaan

2,3 GHz Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless

telah mengoperasikan kegiatan TV kabel di wilayah Jakarta, Bogor,

Broadband) Berbasis Netral Teknologi, pada tanggal 31 Januari

Depok,Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), Bandung, Surabaya, dan Bali.

2012, Perseroan telah mendapatkan Surat Keterangan Laik Operasi Nomor: 30/DJPPI/KOMINFO/1/2012, dari Direktorat

Pada tanggal 29 Agustus 2009 Perseroan memperoleh 18 Izin Stasiun

Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian

Radio (ISR) dari Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia menetapkan bahwa hasil pembangunan sarana dan prasarana yang

Pada tanggal 6 Nopember 2009 Perseroan memperoleh izin

dilaksanakan oleh Perseroan untuk Penyelenggaraan Jaringan

penyelenggaraan jaringan tetap dari Menteri Komunikasi dan

Tetap Lokal Berbasis Packet-Switched pada lokasi Jakarta

Informatika

dan

telah memenuhi syarat kelaikan operasi untuk penyelenggaraan

sebagaimana

telekomunikasi sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pos

yang telah diubah berdasarkan Keputusan Menteri dan Informatika

dan Telekomunikasi No.191/Dirjen/2009 tentang Tata Cara

No. 179/KEP/M.KOMINFO/04/2012 tentang Izin Penyelenggaraan

Pelaksanaan Uji Laik Operasi Penyelenggaraan Telekomunikasi.

Informatika

berdasarkan No.

Keputusan

Menteri

Komunikasi

420/KEP/M.KOMINFO/11/2009

Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet-Switched. Izin ini diberikan kepada Perseroan untuk menyelenggarakan jaringan tetap lokal berbasis Packet-Switched dengan menggunakan VSAT (Very Small Aperture Terminal), kabel hybrid fiber optik dan coaxial, serta pita frekuensi radio 2.3 GHz untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (wireless broadband) pada pita frekuensi radio 2360 MHz-2375 MHz untuk Zona 1 (Sumatera BagianUtara) dan Zona 4 (Banten, Jakarta, Bogor, Depok,Tangerang, Bekasi). Pada tanggal 18 Nopember 2009, Perseroan memperoleh Izin Pita Frekuensi Radio Nomor: 2011G/DJPT.4/KOMINFO/11/2009 dan Nomor: 2011F/DJPT.4/KOMINFO/11/2009 dari Menteri Komunikasi dan Informatika untuk daerah layanan Zona 4 Banten dan Jabodetabek dan Zona 1 Sumatera Bagian Utara dengan pita frekuensi Blok 13 (2360-2375 MHz). Izin ini diterbitkan tanggal 18 Nopember 2009 dan berakhir tanggal 18 Nopember 2019. Pada tanggal 28 Juni 2010, Perseroan telah mendapatkan Surat Keterangan Laik Operasi Nomor: 1475/DJPT.1/KOMINFO/6/2010, dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, yang menetapkan bahwa hasil

33


31

KRONOLOGI KEPEMILIKAN SAHAM

Pada bulan Februari 2000, Perseroan melakukan Penawaran Umum Perdana yang dicatatkan pada Bursa Efek Surabaya. Setelah penggabungan Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tahun 2007, kronologi kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

2007

Tahun 2007 (setelah PUT I) sebagai hasil dari PUT I yang diputuskan berdasarkan RUPSLB yang diselenggarakan pada tanggal 29 Desember 2006 sebagaimana dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 85, tanggal 29 Desember 2006, yang dibuat oleh Ny. Poerbaningsih Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta, serta berdasarkan pernyataan keputusan pemegang saham yang dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 8 tanggal 5 Maret 2007 yang dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta, Perseroan melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor sehubungan dengan pengeluaran saham baru sejumlah 441.674.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 220.837.000.000 sebagai hasil pelaksanaan PUT I. Akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. W7-HT.01.04-6246 tanggal 3 Mei 2007, sehingga susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

11,31%

AcrossAsia Ltd. 56,02%


32,67%

Pemegang Saham dengan kepemilikan di bawah 5%

Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp 500 per saham

Keterangan

Jumlah Saham Jumlah Nominal Modal Dasar

1.497.200.000

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

%

748.600.000.000

815.974.000

407.987.000.000 100,00

AcrossAsia Ltd.

457.131.716

228.565.858.000

56,02


266.579.704

133.289.852.000

32,67

92.262.580

46.131.290.000

11,31

Pemegang Saham dengan kepemilikan ≥ 5%

Pemegang saham dengan kepemilikan < 5%

32


34

2008

Pada tanggal 26 Juni 2008 dan tanggal 30 Juni 2008, PT Reksa Puspita Karya melakukan pelaksanaan Waran Seri I masing-masing sejumlah 13.000.000 lembar waran dan 500.000 lembar waran dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 1.000 per lembar waran. Dana pelaksanaan Waran Seri I tersebut telah diterima oleh Perseroan pada tanggal 27 Juni 2008 dan 1 Juli 2008 masing-masing sebesar Rp 13.000.000.000 dan Rp 500.000.000. Dengan demikian, setelah pelaksanaan Waran Seri I oleh PT Reksa Puspita Karya tersebut, modal ditempatkan dan modal disetor dalam Perseroan mengalami peningkatan menjadi sejumlah 829.474.000 saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 414.737.000.000. Peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan yang terjadi sehubungan dengan pelaksanaan Waran Seri I oleh PT Reksa Puspita Karya tersebut kemudian disahkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana termuat dalam Akta Risalah Rapat No. 4 tanggal 13 Nopember 2009, yang dibuat oleh Lindasari Bachroem S.H., Notaris di Jakarta dan selanjutnya dinyatakan di dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 5 tanggal 13 Nopember 2009 yang dibuat dihadapan Lindasari Bachroem S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-00269 tanggal 6 Januari 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0000833.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 6 Januari 2010, sehingga susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

11,12%



33,77%



Keterangan


1.497.200.000


%

748.600.000.000

829.474.000

414.737.000.000 100,00

AcrossAsia Ltd.

457.131.716

228.565.858.000

55,11


280.079.704

140.039.852.000

33,77

92.262.580

46.131.290.000

11,12



35


33

KRONOLOGI KEPEMILIKAN SAHAM

2010

Pada tangal 18 Maret 2010, Perseroan telah melakukan peningkatan modal dasar menjadi Rp 1.650.000.000.000 yang terbagi menjadi 3.300.000.000 saham, sebagaimana disetujui berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 4 Maret 2010 yang dimuat dalam Akta Risalah Rapat No. 6 tanggal 4 Maret 2010, yang dibuat oleh Lindasari Bachroem S.H., Notaris di Jakarta dan dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 7 tanggal 4 Maret 2010 yang dibuat di hadapan Lindasari Bachroem S.H., Notaris di Jakarta dan akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan keputusan No. AHU-13941.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 18 Maret 2010, sehingga susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

11,12%



33,77%



Keterangan


3.300.000.000


%

1.650.000.000.000

829.474.000

414.737.000.000 100,00

AcrossAsia Ltd.

457.131.716

228.565.858.000

55,11


280.079.704

140.039.852.000

33,77

92.262.580

46.131.290.000

11,12



Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 19 April 2010 yang dimuat dalam Akta Risalah Rapat No. 21 tanggal 19 April 2010, yang dibuat oleh Lindasari Bachroem S.H., Notaris di Jakarta, serta berdasarkan pernyataan keputusan pemegang saham yang dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 7 tanggal 20 Juli 2010 yang dibuat di hadapan Lindasari Bachroem S.H., Notaris di Jakarta, Perseroan telah memperoleh persetujuan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas II dalam rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PUT II) dan melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor sehubungan dengan pengeluaran saham baru sejumlah 912.421.400 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 456.210.700.000 sebagai hasil pelaksanaan PUT II. Akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.10-21071 tanggal 18 Agustus 2010, sehingga susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

34


36


Keterangan


3.300.000.000


1.741.895.400

%

1.650.000.000.000 870.947.700.000 100,00

Pemegang Saham dengan kepemilikan ≥ 5% AcrossAsia Ltd.

959.976.602

479.988.301.000

55,11


588.167.378

294.083.689.000

33,77

193.751.420

96.875.710.000

11,12


2011

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 16 tanggal 3 Juni 2011, yang dibuat oleh Dr. Irawan Soerodjo S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan keputusan No. AHU-36144.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 19 Juli 2011, Perseroan telah melakukan peningkatan modal dasar menjadi Rp 3.483.793.800.000 terbagi menjadi 6.967.587.600 saham dan meningkatkan Modal Ditempatkan dan Disetor sehubungan dengan pelaksanaan Waran Seri II, sehingga susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

11,12%



33,77%



Keterangan


6.967.587.600


1.741.896.900

%

3.483.793.800.000 870.948.450.000 100,00


959.976.602

479.988.301.000

55,11


588.167.378

294.083.689.000

33,77

193.752.920

96.876.460.000

11,12


37


35

KRONOLOGI KEPEMILIKAN SAHAM Pada tanggal 5 Oktober 2011, pemegang saham Perseroan yang berasal dari masyarakat telah melaksanakan Waran Seri II dan dana pelaksanaan Waran Seri II tersebut telah diterima penuh oleh Perseroan. Atas pelaksanaan Waran Seri II tersebut peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan disahkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 21 Oktober 2011 yang dimuat dalam Akta Risalah Rapat No. 6 tanggal 21 Oktober 2011, yang dibuat oleh Lindasari Bachroem S.H., Notaris di Jakarta, sehingga Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan menjadi sejumlah 1.741.896.978 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 870.948.489.000 dengan susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan sebagai berikut:


Keterangan


6.967.587.600


1.741.896.978

%

3.483.793.800.000 870.948.489.000 100,00


959.976.602

479.988.301.000

55,11


588.167.378

294.083.689.000

33,77

193.752.998

96.876.449.000

11,12


2012

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan di atas 5% (lima persen) yang dikeluarkan oleh PT Sharestar Indonesia selaku BAE Perseroan per tanggal 31 Desember 2012, susunan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

11,12%



33,77%



Keterangan


6.967.587.600


1.741.896.978

%

3.483.793.800.000 870.948.489.000 100,00


959.976.602

479.988.301.000

55,11


588.167.378

294.083.689.000

33,77

193.752.998

96.876.449.000

11,12


36


38

2013

Pada tanggal 22 Agustus 2013, pemegang saham Perseroan telah melakukan konversi Waran Seri II menjadi saham. Konversi Waran Seri II tersebut menyebabkan peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 7 tangggal 22 Agustus 2013, yang dibuat oleh Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta, sehingga Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan menjadi sejumlah 1.742.167.907 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 871.083.953.500. Akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.10-35144 tanggal 26 Agustus 2013, sehingga susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan sebagai berikut:

11,12%



33,77%



Keterangan


6.967.587.600


1.742.167.907

%

3.483.793.800.000 871.083.953.500 100,00


959.976.602

479.988.301.000

55,10


588.167.378

294.083.689.000

33,76

194.023.927

97.011.963.500

11,14


39


37

Keterangan: Beroperasi/Operating

38


40

INFORMASI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK PERUSAHAAN PERSEROAN

PT First Media Tbk BeritaSatu Plaza 4th floor, Suite 401 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.35-36 Jakarta 12950 – Indonesia

Pendirian dan Bidang Usaha Establishment and Line of Business

Kepemilikan Saham Share Ownership

FM didirikan pada tahun 1994 dengan bidang usaha telekomunikasi dan penyedia konten.

Sebesar 55,10% saham Perseroan dimiliki oleh AcrossAsia Ltd, 33,76% dimiliki oleh PT Reksa Puspita Karya dan 11,14% dimiliki oleh masyarakat.

FM was established in 1994 with the line of business of telecommunication and content provider.

55.10% Company shares is owned by AcrossAsia Ltd, 33.76% is owned by PT Reksa Puspita Karya and 11,14% shares is own by public.

Manajemen/Management Presiden Komisaris/President Commissioner Theo Leo Sambuaga

Presiden Direktur/President Director Ditentukan kemudian/To be appointed later

Komisaris/Commissioner Didik Junaedi Rachbini (Independen/Independent) Rizal Ramli (Independen/Independent) H. Muladi (Independen/Independent) Ito Sumardi (Independen/Independent) Markus Permadi

Direktur | Director Dicky S. Moechtar Harianda Noerlan (Tidak Terafiliasi/Independent) Ali Chendra Larry Ridwan Johannes Tong Danrivanto Budhijanto

Data Perseroan/Company Information Kantor Pusat/Head Office BeritaSatu Plaza 4th Floor, Suite 401 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.35-36, Jakarta 12950, Indonesia Phone (6221) 527 8811, Facsimile (6221) 527 8833 Akuntan Publik/Public Accountant Aryanto Amir Jusuf Mawar & Saptoto – Plaza ABDA, Floor 10 & 11 Jl. Jend. Sudirman Kav.59, Jakarta 12190, Indonesia Phone (6221) 5140 1340, Facsimile (6221) 5140 1350 Biro Administrasi Saham/Share Administration Buerau PT Sharestar Indonesia – Gedung BeritaSatu Plaza Lt.7 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.35-36, Jakarta 12950, Indonesia

41


39

PT Link Net

BeritaSatu Plaza 4th floor, Suite 403 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.35-36 Jakarta 12950 – Indonesia Pendirian dan Bidang Usaha Establishment and Line of Business


LN didirikan pada tahun 1996 dengan bidang usaha teknologi informasi dan jasa.

Perseroan memiliki 66,06% saham LN dan Asia Link Dewa Pte Ltd memiliki saham sebesar 33,94%

LN was established in 1996 with the line of business of information technology and service.

The Company has 66.06% shares in LN and 33.94% shares is owned by Asia Link Dewa Pte Ltd.

Manajemen/Management Presiden Komisaris/President Commissioner Ali Chendra

Presiden Direktur/President Director Roberto F. Feliciano

Komisaris/Commissioner Bintan Regen Saragih Jonathan Limbong Parapak Edward Daniel Horowitz Lorne Rupert Sommerville

Direktur/Director Dicky S. Moechtar Sigit Prasetya Henry J. Liando Andy Nugroho Purwohardono

PT First Media Television BeritaSatu Plaza 5th floor Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.35-36 Jakarta 12950 – Indonesia



FMTV didirikan pada tahun 2008 dengan bidang usaha penyelenggaraan jasa penyiaran televisi berlangganan.

Perseroan memiliki 80% saham FMTV, Asia Link Dewa Pte Ltd memiliki saham sebesar 19% dan Asia Link Co Ltd memiliki saham sebesar 1%

FMTV was established in 2008 with the line of business of pay television broadcasting service.

The Company has 80% shares in FMTV, Asia Link Dewa Pte has 19% shares and Asia Link Co Ltd has 1% shares.

Manajemen/Management

40

Presiden Komisaris/President Commissioner Roberto F. Feliciano

Presiden Direktur/President Director Dicky S. Moechtar

Komisaris/Commissioner Henry J. Liando Fock Wai Hoong

Direktur/Director Dewi Dharma Yanti Tan Ting Luen


42

PT First Media News BeritaSatu Plaza 11th floor, Suite 1101 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.35-36 Jakarta 12950 – Indonesia



FMN didirikan pada tahun 2008 dengan bidang usaha perfilman dan perekaman video.

Perseroan memiliki 99,96% saham FMN dan MVC memiliki saham sebesar 0,04%

FMN was established in 2008 with the line of business of movie production and video recording.

The Company has 99.96% shares in FMN and MVC has 0.04% shares.

Manajemen/Management Komisaris/Commissioner Dicky S. Moechtar

Direktur/Director Selamun Y. Bosko

PT First Media Production BeritaSatu Plaza 4th floor Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.35-36 Jakarta 12950 – Indonesia



FMP didirikan pada tahun 2008 dengan bidang usaha perfilman dan perekaman video.

Perseroan memiliki 99,67% saham FMP dan FMN memiliki saham sebesar 0,33%

FMP was established in 2008 with the line of business of movie production and video recording.

The Company has 99.67% shares in FMP and FMN has 0.33% shares.

Manajemen/Management Komisaris/Commissioner Anthony Chandra K

Direktur/Director Johannes Tong

PT Indonesia Media Televisi BeritaSatu Plaza 2nd floor Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.35-36 Jakarta 12950 – Indonesia



IMTV didirikan pada tahun 2007 dan menjalankan kegiatan usahanya di bidang penyiaran televisi berlangganan.

Penyertaan Perseroan dalam IMTV melalui LN adalah sebesar 15%

IMTV was established in 2007 with the line of business of television broadcasting.

Investment percentage of the Company in IMTV through LN is equal to 15% shares.

Manajemen/Management Presiden Komisaris/President Commissioner Harijono Suwarno

Presiden Direktur/President Director Ali Chendra

Komisaris/Commissioner Reynold Pena Ong Dewi Dharma Yanti Lina Hayanti Latif

Direktur/Director Poon Sui Meng Marcelus Ardiwinata William Jonatan Chrysologus RN Sinulingga

43


41

PT Media Sinema Indonesia BeritaSatu Plaza 4th floor Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.35-36 Jakarta 12950 – Indonesia



MSI didirikan pada tahun 2003 dan menjalankan kegiatan usahanya bidang perfilman dan perekaman video.

Persentasi penyertaan Perseroan dalam MSI melalui FMP adalah sebesar 99,97% saham.

MSI was established in 2003 with the line of business of movie production and video recording.

Investment percentage of the Company in MSI through FMP is equal to 99.97% shares.

Manajemen/Management Komisaris/Commissioner Anthony Chandra K


PT Bina Mahasiswa Indonesia Gedung Plaza Asia lt.26 Zone ABCD Jl. Jend. Sudirman Kav.59 Jakarta 12190 – Indonesia



BMI didirikan pada tahun 2006 dan menjalankan kegiatan usahanya bidang Jasa Konsultasi Bidang Olahraga.

Persentasi penyertaan Perseroan dalam BMI melalui GIAT adalah sebesar 45% saham.

BMI was established in 2006 with the line of business of Sport Consultant Service.

Investment percentage of the Company in BMI through GIAT is equal to 45% shares.

Manajemen/Management Presiden Komisaris/President Commissioner John Riady Komisaris/Commissioner Erick Thohir

Direktur/Director Ryan Rusli Gozali

PT Delta Nusantara Networks Gedung Graha Kencana Lt. Mezzanine Unit J Jl. Raya Pejuangan No.88, Kebon Jeruk Jakarta Barat 11530 – Indonesia



DNN didirikan pada tahun 2006 dengan bidang usaha penyelenggaraan jasa akses internet.

Perseroan memiliki 49,83% saham DNN dan PT Arydan Pacific Indonesia memiliki saham sebesar 50,16%

DNN was established in 2006 with the line of business of internet services provider.

The Company has 49,83% shares in DNN and PT Arydan Pacific Indonesia has 50,16% shares.


42


Direktur/Director Rony Ardhitya Soetedjo

44

PT Margayu Vatri Chantiqa BeritaSatu Plaza 11th floor Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.35-36 Jakarta 12950 – Indonesia



MVC didirikan pada tahun 2002 dengan bidang usaha perdagangan umum dan jasa.

Perseroan memiliki 99% saham MVC dan FMP memiliki saham sebesar 1%

MVC was established in 2002 with the line of business of general trading dan services..

The Company has 99% shares in MVC and FMP has 1% shares.



PT Bintang Merah Perkasa Abadi BeritaSatu Plaza 7th floor, Suite 702 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.35-36 Jakarta 12950 – Indonesia



BMPA didirikan pada tahun 2011 dengan bidang usaha jasa telekomunikasi.

Perseroan memiliki 99% saham BMPA dan MVC memiliki saham sebesar 1%

BMPA was established in 2011 with the line of business of telecommunication services.

The Company has 99% shares in BMPA and MVC has 1% shares.

Manajemen/Management Komisaris/Commissioner Irwan Djaja

Direktur/Director Dicky S. Moechtar

PT Graha Investama Andalan Terpadu BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1101 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.35-36 Jakarta 12950 – Indonesia



GIAT didirikan pada tahun 2011 dan menjalankan kegiatan usahanya bidang perdagangan umum dan jasa.

Penyertaan Perseroan dalam GIAT melalui FMP adalah sebesar 99% dan melalui MVC adalah sebesar 1%

GIAT was established in 2011 with the line of business of television general trading dan services.

Investment percentage of the Company in GIAT through FMP is equal to 99% shares and and through MVC is equal to 1% shares.

Manajemen/Management Presiden Komisaris/President Commissioner Ali Chendra Komisaris/Commissioner Johannes Tong

Direktur/Director Irwan Djaja

45


43

PT Jaring Data Interaktif BeritaSatu Plaza 11th floor, Suite 1101 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.35-36 Jakarta 12950 – Indonesia



JDI didirikan pada tahun 1999 dan menjalankan kegiatan usahanya bidang jasa konsultasi pengelolaan computer dan pengelolaan internet.

Persentasi penyertaan Perseroan dalam JDI melalui FMN adalah sebesar 70% dan melalui FMP adalah sebesar 30%.

JDI was established in 1999 with the line of business of computer and internet consultancy services

Investment percentage of the Company in JDI through FMN is equal to 70% shares and through FMP is equal to 30% shares.

Manajemen/Management Komisaris/Commissioner Johannes Tong

Direktur/Director Sachin Vijaya Gopalan

PT Wireless Vision

BeritaSatu Plaza 4th floor, Suite 401 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.35-36 Jakarta 12950 – Indonesia Pendirian dan Bidang Usaha Establishment and Line of Business


WV didirikan pada tahun 2004 dan menjalankan kegiatan usahanya bidang perdagangan umum, industri, dan jasa khususnya di bidang yang padat ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) tetapi tidak termasuk jasa dalam bidang hukum dan perpajakan.

Persentasi penyertaan Perseroan dalam WV melalui MVC adalah sebesar 10% saham. Investment percentage of the Company in WV through MVC is equal to 10% shares.

WV was established in 2004 with the line of business of public trading, industry, and services specifically in science and technology, but excludes the law and taxation services.

PT Jakarta Marcapada Media Plaza Indonesia Shopping Center 4th floor Jl. MH. Thamrin No. 28-30 Jakarta Pusat – Indonesia Pendirian dan Bidang Usaha Establishment and Line of Business


JMM didirikan pada tahun 2004 dan menjalankan kegiatan usahanya bidang jasa konsultasi bidang multimedia.

Penyertaan Perseroan dalam JMM melalui FMN adalah sebesar 12,5%

JMM was established in 2004 with the line of business of multimedia consultancy services

44


Investment percentage of the Company in JMM through FMN is equal to 12.5% shares.

46

47


45

SAMBUTAN

DEWAN KOMISARIS Pemegang Saham yang Terhormat, Selama tahun 2013 kita telah menyaksikan kemajuan bisnis yang signifikan dari PT First Media Tbk beserta seluruh Unit Usahanya. Perkembangan bukan saja dalam hal kuantitas, tetapi juga kualitas produknya. Data menunjukkan, di sektor Multimedia, First Media, BeritaSatu, BigTV serta internet dan 4G LTE, sedang terus mengembangkan sayapnya. Semua ini adalah merupakan kerja keras dan kerjasama yang profesional dari seluruh karyawan dan manajemen perusahaan. Oleh karena itu, sudah pada tempatnya kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Pimpinan, Manajemen dan Karyawan First Media serta seluruh Unit Usahanya. Dengan menyampaikan hal ini, tidak sedikitpun kami bermaksud untuk berpuas diri atau mengajak menyombongkan diri. Kesombongan tidak sesuai dengan watak kami. Menurut pandangan kami, Direksi telah berhasil memelihara kerja sama di seluruh jajaran Perseroan dan mengarahkan Perseroan dengan strategi yang tepat untuk memajukan organisasi dan kegiatan operasional di semua bidang usahanya. Kami juga melihat upaya berkesinambungan yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Perseroan. Melalui kesempatan ini, kami sampaikan pula ucapan terima kasih kepada pemegang saham dan para pemangku kepentingan yang terhormat. Kami masih terus berharap dukungan Anda agar First Media dapat terus maju dan berkontribusi kepada kemajuan ekonomi Indonesia, sekaligus memberikan layanan jaringan dan internet pita lebar, penghantar tayangan televisi sarat informasi, materi pendidikan, dan hiburan, penyedia konten berita yang bermutu, berbobot, seimbang dan membangun. Sebuah visi megamedia untuk pembangunan masa depan Indonesia. Di tengah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang belum dapat dikatakan menggembirakan, kita perlu bekerja cerdas dan mempererat kerjasama untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada, meraih target bisnis yang belum tercapai dan mendorong pergerakan kegiatan bisnis yang belum berkembang untuk menjadi perusahaan yang berkembang dan menguntungkan. Semakin besar keuntungan suatu perusahaan, semakin besar pula pajak yang dibayarkan dan semakin besar pula kontribusi perusahaan bagi Negara. Mari tetap optimis dan melihat peluang bisnis ke depan.

46


48

Tata Kelola Perusahaan

Demikian pula ucapan banyak terima kasih disampaikan

Dewan Komisaris mendukung penuh upaya untuk

kepada

memastikan penerapan tatakelola perusahaan yang

kontribusinya kepada First Media selama menjabat sebagai

baik di seluruh aspek kegiatan usaha First Media. Kami

Presiden Direktur, sekaligus ucapan selamat menjalankan

berkeyakinan bahwa penerapan tatakelola perusahaan

tugas di posisi baru.

Saudara

Irwan

Djaja

yang

telah

memberikan

adalah sebuah proses yang harus dilaksanakan untuk mencapai kesinambungan usaha jangka panjang.

Dewan Komisaris menyambut baik pengangkatan Bapak Theo L. Sambuaga pada posisi barunya sebagai Presiden Komisaris

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Perseroan, sekaligus kami juga mengucapkan selamat

Dewan Komisaris mewakili seluruh Pimpinan, Manajemen

sebagai Komisaris Independen serta Bapak Markus Parmadi

dan Karyawan First Media serta seluruh Unit Usahanya

sebagai Komisaris untuk memperkuat jajaran anggota Dewan

mengucapkan terima kasih kepada Bapak Peter F.

Komisaris bersama dengan Bapak Rizal Ramli dan Bapak Didik

Gontha

J. Rachbini.

yang

selama

menjabat

atas bergabungnya Bapak Muladi dan Bapak Ito Sumardi

sebagai

Presiden

Komisaris Perseroan telah menanamkan nilai-nilai baik bagi perkembangan First Media untuk menjadi salah

Pada posisi Direksi, dalam kesempatan ini, kami mengucapkan

satu kekuatan penyedia layanan jaringan dan multimedia

selamat atas pengangkatan Saudara Ali Chendra, Saudara

di Indonesia. Harapan kami, dimanapun Bapak Peter F.

Johannes Tong dan Saudara Danrivanto Budhijanto, masing-

Gontha berkarya dapat terus memberikan kontribusi nyata

masing sebagai Direktur. Selamat memimpin First Media

demi kejayaan bangsa dan Negara Indonesia.

berdampingan dengan Saudara Dicky Moechtar, Saudara Harianda Noerlan dan Saudara Larry Ridwan. Dewan Komisaris 49


47

yakin kepemimpinan Direksi First Media dengan pengalaman

masyarakat luas, maupun pengeluaran pemerintah melalui

yang matang, akan membawa First Media mencapai prestasi

KPU/KPUD.

yang lebih gemilang lagi di tahun mendatang. Faktor politik diperkirakan akan kondusif seperti pemilu

Catatan Ekonomi Indonesia di Tahun 2013

tiga kali terakhir. Sementara itu, faktor ekonomi yang

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2013 yang mencapai

mendukung pada proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun

5,8 persen, masih lebih rendah dari sasaran yang diharapkan

2014 tidak lain adalah dinamika kegiatan ekspor nasional

dan lebih lambat dari pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya.

yang besar. Sumber daya alam Indonesia seperti minyak

Pemerintah sendiri, DPR dan para pengamat ekonomi

dan gas, batu bara dan hasil tambang mineral lainnya,

sebenarnya

pertumbuhan

kelapa sawit, karet, kakao dan potensi perikanan adalah

ekonomi ini karena potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia

barang ekspor yang bersaing di pasar internasional dan

sebenarnya tidak kurang dari 7 persen. Namun demikian,

potensi devisa yang besar. Industrialisasi terhadap barang-

tingkat pertumbuhan tersebut masih menempatkan Indonesia

barang ekspor tersebut akan menciptakan nilai tambah,

pada jajaran negara yang mempunyai tingkat pertumbuhan

hasil ekspor dan devisa yang lebih besar lagi. Indonesia

cukup tinggi relatif dibandingkan dengan negara-negara lainnya.

tetap akan menjadi eksportir dan pemain besar di pasar

Masih banyak investor asing yang tertarik masuk ke Indonesia

internasional. Faktor konsumsi dan pasar domestik akan

karena potensi pertumbuhannya tinggi dan potensi pasarnya

terus tumbuh bersamaan dengan dinamika investasi

cukup besar. Faktor negara merupakan kendala tersendiri

yang juga menjanjikan. Dengan demikian, maka proyeksi

dalam dinamika ekonomi Indonesia pada saat ini, meskipun

pertumbuhan ekonomi 2014 yang optimis setidaknya

demokrasi berjalan dengan baik, tetapi kontribusi langsungnya

akan dapat mencapai tingkat pertumbuhan seperti pada

terhadap produktivitas ekonomi masih belum maksimal.

saat ini. Baru pada tahun 2015 perkiraan pertumbuhan

menyayangkan

perlambatan

ekonomi dapat dikelola oleh pemerintah yang tanggap Selain faktor negara atau pemerintah, tantangan terbesar dari

terhadap kebutuhan dunia usaha.

perekonomian Indonesia, yang sebenarnya bertumbuh cukup tinggi, tidak lain adalah kelemahan di dalam dirinya sendiri, yakni

Prospek Bisnis

kelemahan pada sisi pasokan (supply side). Pasar Indonesia

Menyongsong tahun 2014, sebagai tahun pergantian

yang besar dengan kelas menengah yang konsumtif sampai

pemerintahan di alam demokrasi, sudah barang tentu

100 juta orang, tidak dapat diimbangi oleh kemampuan

akan menciptakan harapan baru yang lebih baik dari

produktivitas nasional, sehingga harus mengimpor kebutuhan

sebelumnya. Harapan baru inilah, yang diperkirakan akan

barang modal, bahan baku, dan barang konsumsi dalam jumlah

dapat memicu dinamika investasi lebih tinggi. Kami merasa

besar. Kondisi ini cukup rentan karena menciptakan tekanan

optimis bahwa faktor politik dan faktor ekonomi akan

pada neraca perdagangan, neraca jasa dan sekaligus neraca

terus berlanjut dan berpihak pada perkembangan usaha

berjalan. Ujian ketahanan ekonomi nasional terjadi pada tahun

First Media dan unit usahanya. Untuk mengantisipasi

2013, dengan ikut tertekannya rupiah yang melemah sampai

hal ini, beberapa langkah strategis telah dipersiapkan

20 persen. Bank Indonesia mengambil langkah pengetatan

untuk memanfaatkan momentum pertumbuhan di tahun

likuiditas dengan cara meningkatkan suku bunga acuan, tetapi

mendatang.

dengan risiko perlambatan dunia usaha dan pertumbuhan ekonomi. Hasilnya, terlihat pada perbaikan nilai tukar, inflasi yang terkendali dan sekaligus perbaikan indeks pasar modal.

Untuk dan atas nama Dewan Komisaris

Kebijakan ini relatif berhasil dan tidak menyeret ekonomi

PT First Media Tbk

Indonesia ke dalam krisis, seperti tahun 2008, yang lalu.

Bagaimana Perekonomian di Tahun 2014?

Theo L. Sambuaga

Proyeksi ekonomi 2014 akan dipengaruhi faktor ekonomi politik.

Presiden Komisaris

Indonesia akan menjalankan pemilu yang keempat dalam sistem demokrasi terbuka di tahun 2014 ini. Pengalaman tiga kali pemilu yang lalu sangat berhasil mengantarkan Indonesia menjadi negara demokrasi ketiga terbesar di dunia. Dari Perspektif ekonomi/bisnis, ketegangan yang memanas menjelang dan pada masa kampanye tentu akan mempengaruhi setidaknya pada produktivitas dan distribusi, tetapi diperkirakan tidak akan berdampak luas. Bahkan diperkirakan terdapat peningkatan potensi pergerakan bisnis dan pertumbuhan ekonomi dari belanja, baik yang dikeluarkan oleh para peserta pemilu,

48


50

Profil Komisaris

THEO LEO SAMBUAGA Presiden Komisaris

PROF. DR. DIDIK J. RACHBINI Komisaris Independen

Mulai duduk sebagai Komisaris PT First Media Tbk sejak tahun 2011

Menjadi Komisaris Independen PT First Media Tbk sejak tahun 2006,

dan diangkat sebagai Presiden Komisaris PT First Media Tbk. sejak

Didik J. Rachbini adalah Pendiri INDEF (Institute for Development of

24 September 2013. Theo Leo Sambuaga juga menjabat sebagai

Economics and Finance).

Presiden Komisaris PT Lippo Karawaci Tbk (sejak tahun 2010), Presiden Lippo Group sejak 2010 hingga sekarang, Pimpinan Umum

Perjalanan karir Didik J. Rachbini, banyak di seputar dunia pendidikan

Harian Suara Pembaruan dan Presiden BeritaSatu Media Holding,

dan penelitian. Memulai karir sebagai Asisten Dosen di Institut

serta pernah menjadi Presiden Globe Media Group (2010-2011).

Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 1982, dan di tahun berikutnya, setelah meraih gelar Insinyur. Beliau menjadi dosen di almamaternya

Theo Leo Sambuaga pernah menjadi anggota DPR RI mewakili

hingga tahun 1985. Selanjutnya Beliau menjadi Peneliti sekaligus

Golongan Pemuda (1982-1998), Anggota MPR RI (1982-2009),

Kepala Program Penelitian LP3ES (1985-1992), Direktur PT Insan

Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia (1998), kemudian menjadi

Selaras (1991-1994), Pengajar di Universitas Nasional (1993-1994),

Menteri Negara Perumahan dan Pemukiman Republik Indonesia

Konsultan FAO dan UNDP (1990-1995), menjadi Direktur Ekonomi

(1998-1999). Pada tahun 2009, beliau menjadi Wakil Ketua Umum

di badan konsultan yang didirikannya, PT Konsultan INDEF (1995-

Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar hingga sekarang.

2000), Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana (19951997), Pembantu Rektor I Universitas Mercu Buana (1997-2005),

Theo Leo Sambuaga kelahiran Manado tahun 1949, menyelesaikan

Komisaris PT Angkasa Pura I (1998-2000), dan pernah menjadi

pendidikan S2 dalam bidang ilmu International Public Policy di

Anggota DPR RI (2004-2009).

Schoool of Advanced International Studies, John Hopkins University, Amerika Serikat pada tahun 1989.

Didik J. Rachbini meraih gelar Master of Science (1988) dan Ph.D (1991) dari Central Luzon State University, Filipina.

51


49

Profil Komisaris

DR. RIZAL RAMLI Komisaris Independen

DR. DRS. ITO SUMARDI DS, SH, MBA, MM Komisaris Independen

Duduk sebagai Komisaris Independen PT First Media Tbk sejak

Mulai duduk sebagai Komisaris Independen PT First Media Tbk sejak

tahun 2008. Rizal Ramli adalah salah satu Anggota United Nation

September 2013.

Development Programme Advisory Panel untuk pengembangan Ito Sumardi adalah pensiunan Pejabat Tinggi (Pati) Kepolisian Republik

masyarakat.

Indonesia dengan pangkat terakhir Komjen Pol (Komisaris Jenderal Polisi), Rizal Ramli adalah Pendiri ECONIT Adivosry Group dan

memulai tugasnya di Kores 811 Serang (1978-1980), Polwil 15.3 Timtim

pernah duduk sebagai Chairman dari tahun 1994 hingga

(1979-1980), Ajudan Deputi Kapolri/Wakapolri (1980-1982), Metro 701

2004.

Urusan

(1982-1985), PTIK (1986-1989), Lantas Polri (1989-1996). Beliau pernah

Logistik dari bulan April hingga bulan Agustus 2000,

bertugas di beberapa satuan operasional kewilayahan, Operasi Kepolisian

Menko

(Agustus

Khusus di Timtim, Aceh, Papua, Ajudan Wakapolri, Komandan Kontingen

2000–Juni 2001), Menteri Keuangan Republik Indonesia

Garuda XIV/11, Komandan Satgas Tsunami Aceh dan AMM, terakhir

(Juni–Juli

menjabat sebagai Kabareskrim Polri dan saat ini mendapat kepercayaan

Beliau

pernah

menjadi

Perekonomian 2001),

Kepala

Republik

Ketua

Badan

Indonesia

Komite

Kebijakan

Sektor

Keuangan (Agustus 2000–Juni 2001), Ketua Tim Keppres 133

(Agustus

2000–Jun

2001),

dan

pernah

negara untuk menjabat sebagai duta besar di Republik Uni Myanmar.

menjadi

Presiden Komisaris PT Semen Gresik Tbk (2006-2008).

Lahir di Bogor tahun 1953, merupakan lulusan Akabri 1977, melanjutkan pendidikan PTIK tahun 1986, menyelesaikan pendidikan bidang Hukum

Rizal Ramli yang lahir di Padang pada tahun 1954, memperoleh

tahun 1996, pendidikan Pasca Sarjana bidang Bisnis Administrasi tahun

gelar Ph.D dalam Bidang Ekonomi dari Boston University,

1997, pendidikan Pasca Sarjana bidang Manajemen Sumber Daya

Amerika Serikat, pada tahun 1990.

Manusia tahun 1999, pendidikan Pasca Sarjana bidang Hukum Pidana tahun 2004, mendapat gelar Doktor Hukum Pidana dari Universitas Padjadjaran Bandung tahun 2005.

50


52

Profil Komisaris

PROF. DR. H. MULADI, SH Komisaris Independen

MARKUS PERMADI Komisaris

Muladi duduk sebagai Komisaris PT First Media Tbk sejak

Beliau menjabat sebagai anggota Komisaris PT First Media Tbk pada

September 2013.

tanggal 24 April 2013.

Memulai karirnya sebagai dosen di Universitas Diponegoro.

Beliau memulai karirnya sebagai Vice President pada Citibank N. A.

Kemudian menjadi Rektor dan Guru Besar di Universitas

(1971-1983), kemudian pindah untuk bergabung di PT Bank Central

Diponegoro. Beliau pernah menjadi Ketua Delegasi Indonesia

Asia dengan jabatan sebagai Direktur (1983-1990), setelah itu menjabat

pada Kongres Crime Prevention and Criminal Justice (ECOSOC)

sebagai Presiden Direktur pada PT Bank Lippo (1990-1998). Beliau juga

(1991-1998), Anggota Komnas HAM (1993-1998), Anggota

menjabat sebagai Asisten Menteri/Deputi Bidang Usaha Pelayanan

MPR RI, Fraksi Utusan Daerah (1997-1999), Menteri Kehakiman

Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya pada Kantor Menteri

Kabinet Pembangunan VII (1998) dan pada Kabinet Reformasi

Negara BUMN/Badan Pengelola BUMN (1998) dan Asisten Menteri/

Pembangunan merangkap Menteri Sekretaris Negara (1998-

Deputi Bidang Usaha Keuangan dan Jasa Lainnya (1998-2000), serta

1999), Ketua Institute for Democracy and Human Rights di The

menjabat sebagai Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (1998-

Habibie Center (1999-2002), Hakim Agung RI (2000-2001),

September 2003). Selanjutnya beliau melanjutkan perjalanan karirnya

Gubernur Lemhanas (2005-2011), Ketua DPP Partai Golkar

pada PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk sebagai Komisaris (Juni

Bidang Hukum dan HAM (2009-2014).

1999-Desember 2000) dan Komisaris Independen (Juni 2001-Mei 2007), lalu menjabat sebagai Vice Chairman/Komisaris Independen

Muladi kelahiran Solo tahun 1943 merupakan lulusan Universitas

pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (September 2003-Mei 2005),

Diponegoro di bidang Hukum tahun 1968, pascasarjana di bidang

menjabat sebagai Komisaris pada Lembaga Penjamin Simpanan

Hukum dengan predikat Cumlaude dari Universitas Padjadjaran,

(Oktober 2005-September 2008). Beliau kemudian bergabung di

Bandung tahun 1984, dan KSA III Lemhanas tahun 1993.

PT Broadband Multimedia Tbk sebagai Komisaris (2006-2007). Perjalanan karir beliau tidak berhenti sampai di situ,

pada tahun

2006-2007 Beliau menjabat Presiden Komisaris pada PT Ciptadana Multifinance, kemudian menjadi Komisaris pada PT Media Interaksi Utama (Januari 2007-Januari 2011), Non-Excecutive Director pada Bowspirit Capital Corporation Ltd (September 2007-3 Mei 2012), Presiden Komisaris pada PT Star Pacific Tbk (April 2009-26 April 2013), Sekretaris pada Yayasan Pendidikan Pelita Harapan (1993-sekarang) dan Komisaris pada PT Bank National Nobu (8 Maret 2012-sekarang). Beliau meraih gelar S1 pada Fakultas Teknologi Universitas Indonesia dan meraih gelar S2 pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

53


51

Terus menjadi yang terdepan dalam bisnis penyelenggara

LAPORAN

layanan jaringan internet pita lebar dan TV berbayar, merupakan tantangan yang dengan gembira kami jawab. 52


54

DIREKSI

Salam hormat dari First Media,

Dalam tahun yang penuh dengan tantangan ini, dengan naiknya tingkat inflasi pada pertengahan tahun yang mengiringi kebijakan pemerintah

Memasuki

tahun

tinggi,

untuk mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan melemahnya

kami dihadapkan dengan bagaimana memaksimalkan

nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS, serta kondisi likuiditas yang semakin

kegunaan internet yang memerlukan jaringan broadband

ketat, bisnis First Media dan unit-unit usaha selama tahun 2013 secara

yang luas dan stabil, hal mana memang menjadi perhatian

umum menunjukkan pertumbuhan yang pesat. Secara konsolidasi, kinerja

Pemerintah

seperti

Perseroan mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2012. Berbekal

tertuang dalam “Masterplan Percepatan Dan Perluasan

semangat dan tekad yang besar, Perseroan terus melanjutkan strategi guna

Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 - 2025”.

mewujudkan visinya menjadi perusahaan penyelenggara jasa megamedia

dalam

2013,

dengan

membangun

optimisme

Indonesia

55


53

Laporan Direksi terpadu terkemuka di Indonesia yang memanfaatkan teknologi pita lebar

daya manusia. Kami memandang karyawan sebagai

guna menciptakan nilai tambah kepada para Pemangku Kepentingan, yang

salah satu Kompentensi Inti yang menjadi pembeda.

ditandai dengan peningkatan pendapatan sebesar 32,6% dan aset Perseroan

Karyawan dengan dedikasi tinggi serta kompeten

berkembang 21,7% dibanding tahun 2012.

dalam bidangnya diyakini akan membawa Perseroan ke tahap pertumbuhan yang lebih tinggi di masa

Kinerja 2013

depan. Keyakinan itu mendorong Perseroan untuk

Pendapatan operasional Perseroan pada tahun 2013 diperoleh dari pendapatan

selalu mengembangkan karyawan yang dimilikinya

atas layanan televisi berlangganan yang menyumbang 31,5%, layanan jasa

agar menjadi faktor pembeda dalam memenangkan

internet yang menyumbang 46,4% dari total pendapatan. Selebihnya sejumlah

persaingan. Dalam dua tahun belakangan ini, Divisi

22,1% dari total pendapatan diperoleh melalui layanan komunikasi data, media

Sumber Daya Manusia (SDM) secara bertahap telah

iklan, dan pendapatan lainnya.

melakukan peningkatan fungsi SDM, sejalan dengan mulai beroperasinya beberapa unit usaha. Divisi SDM

Pendapatan layanan internet pada tahun 2013 meningkat 31,8% dari jumlah

secara aktif meningkatkan keterlibatannya dalam

pendapatan pada tahun 2012. Sedangkan pelanggan layanan internet

proses penyusunan strategi bisnis Perseroan, sehingga

hingga akhir tahun 2013 meningkat sebesar 15%, dibandingkan pada tahun

dapat menyelaraskan kebutuhan SDM dan organisasi

2012. Kesuksesan ini diperoleh dari strategi pemasaran yang diterapkan oleh

dengan perkembangan bisnis yang ada.

Perseroan, antara lain memberikan variasi pilihan kecepatan Internet dengan penawaran harga yang menarik dan pilihan paket gabungan dengan layanan

Tantangan yang juga dirasa cukup berat oleh Perseroan

televisi berlangganan.

di tahun 2013 juga muncul dalam aspek Sumber Daya Manusia, di mana terjadi persaingan yang cukup ketat

Beban layanan pada tahun 2013 juga mengalami peningkatan sebesar 23,1%

dalam pemenuhan kebutuhan sumber daya yang

dibandingkan dengan beban layanan pada tahun 2012. Hal ini disebabkan

memiliki talenta dan keahlian terbaik.

antara lain adanya penambahan saluran televisi kabel dan penambahan kapasitas bandwidth. Secara umum rasio total biaya layanan yang dibebankan

Menyadari hal ini, Perseroan secara terintegrasi

terhadap pendapatan mengalami penurunan menjadi sebesar 27% pada tahun

memastikan tersedianya tenaga-tenaga yang memiliki

2013 dibandingkan pada tahun 2012 sebesar 29,1%.

komitmen dan rasa keterlibatan yang tinggi, inovatif dan kompeten, dan berkinerja tinggi serta selalu bertindak

Perseroan membukukan margin laba kotor sebesar 73,0% pada tahun 2013,

sesuai dengan nilai-nilai utama Perusahaan. Dalam

lebih besar daripada tahun 2012 sebesar 70,9%. Hal tersebut disebabkan

hal ini, Divisi SDM meningkatkan fungsinya menjadi

adanya peningkatan pendapatan Perseroan.

mitra strategis Perusahaan. Selain itu, Divisi SDM juga mengembangkan Sistem Informasi SDM (“HRIS”)

Laba tahun berjalan pada tahun 2013 sejumlah Rp 19.937 juta, yang mengalami

untuk korporasi dan unit usaha untuk mempermudah

peningkatan sebesar 90,4% dibandingkan dengan laba tahun berjalan pada

serta mempercepat akses informasi tentang layanan

tahun 2012 yaitu sebesar Rp 10.470 juta. Peningkatan laba tahun berjalan pada

SDM secara akurat dan terkini.

tahun 2013 terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan operasional

Tata Kelola Perusahaan

Perseroan seperti yang telah disebutkan di atas.

First Media, sebagai perusahaan yang berkomitmen Total aset per tanggal 31 Desember 2013 sejumlah Rp 5.242.465 juta, yang

untuk senantiasa meningkatkan penerapan Tata Kelola

mengalami peningkatan sebesar 21,7% dibandingkan dengan total aset per 31

Perusahaan - Good Corporate Governance (“GCG”),

Desember 2012.

secara bertahap melengkapi diri dengan berbagai perangkat pendukung GCG. Selain visi, misi dan nilai-

Total ekuitas per tanggal 31 Desember 2013 sejumlah Rp 2.436.754 juta,

nilai perusahaan yang telah ditetapkan sejak lama,

mengalami peningkatan sebesar Rp 20.153 juta atau 0,8% dibandingkan dengan

First Media memiliki Peraturan Perusahaan, Panduan

total ekuitas per tanggal 31 Desember 2012, yaitu sebesar Rp 2.416.601 juta.

mengenai Kode Etik dan Tanggung Jawab Profesional,

Peningkatan tersebut disebabkan oleh nilai laba komprehensif yang diperoleh

serta berbagai Standar Prosedur Operasional. Prinsip-

Perseroan pada tahun 2013.

prinsip GCG dan kode etik karyawan yang telah tumbuh dalam seluruh karyawan dan manajemen senantiasa

Pengembangan Human Capital

dijaga dan menjadi pedoman dalam menjalankan

First Media menyadari akan pentingnya peran sumber daya manusia dalam

semua aktivitas Perseroan. Pelaksanaan GCG di

menjalankan usahanya dan selalu memperhatikan pengembangan sumber

tahun 2013 difokuskan pada upaya konsolidasi dan

54


56

perbaikan komunikasi internal disamping pemetaan organisasi

Direksi menyambut baik pengangkatan Bapak Theo L.

serta tinjauan yang dilakukan terhadap ekspektasi pelanggan

Sambuaga pada posisi barunya sebagai Presiden Komisaris

terhadap layanan. Selain itu, First Media mempunyai bagian

Perseroan, sekaligus kami juga mengucapkan selamat atas

hukum dalam perusahaan, Divisi Corporate Legal, untuk

bergabungnya Bapak Muladi dan Bapak Ito Sumardi sebagai

memastikan

yang

Komisaris Independen serta Bapak Markus Parmadi dan juga

berlaku. First Media membagi tim legalnya menjadi bagian legal

ucapan selamat disampaikan atas pengangkatan Saudara Ali

operasional dan proyek-proyek penting. Dengan demikian, kami

Chendra, Saudara Johannes Tong dan Saudara Danrivanto

yakin bahwa peraturan-peraturan GCG dapat diimplementasi

Budhijanto,

dengan baik. Semua ini merupakan suatu kesatuan sistem

memimpin First Media dengan harapan membawa First

yang menunjang tercapainya keberhasilan penerapan GCG di

Media mencapai prestasi yang lebih gemilang lagi di tahun

First Media. Pelaksanaan GCG di First Media menggunakan

mendatang.

kepatuhan

atas

peraturan-peraturan

masing-masing

sebagai

Direktur.

Selamat

pendekatan top-down, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, best practice, dan budaya

Kasus Litigasi

perusahaan. Dengan demikian, diharapkan penerapan GCG

Dalam kasus litigasi dengan Pihak Astro, Singapore Court

dapat berjalan dengan lancar serta didukung oleh semua pihak.

of Appeal telah memenangkan Perseroan dalam perkara litigasi di Singapura atas kasus Civil Appeal Nomor 150 dan

Penghargaan

151 Tahun 2012 melawan Pihak Astro melalui putusan yang

Atas penghargaan yang diberikan kepada First Media dan unit-

dikeluarkan pada tanggal 31 Oktober 2013.

unit usahanya, kami sangat menghargainya. Penghargaan yang diberikan oleh pihak eksternal tersebut merupakan cambuk

Akibat dari putusan yang dikeluarkan oleh Singapore Court of

bagi kami untuk berbuat lebih baik lagi demi kepentingan

Appeal tersebut maka dari total denda sebesar USD250 juta

para pelanggan dan para pemangku kepentingan. Di tahun

yang sebelumnya diperintahkan untuk dibayar oleh Termohon

2013 kami meraih penghargaan Recognition of Outstanding

berdasarkan

Achievement in Building the Top Brand untuk produk FastNet

GBP22.500 dan S$65.000 saja yang dapat dimintakan

untuk kategori Internet Service Provider dari Frontier Consulting

pelaksanaan pembayarannya di Singapura secara tanggung

Group dan Majalah Marketing; Word of Mouth Marketing, the

renteng oleh Perseroan dan PT Ayunda Prima Mitra. Sisa dari

First Recommended Brand 2013, First Winner in Fixed Internet

total denda (sekitar 99%) yang sebelumnya diperintahkan

Provider Category; penghargaan dari Kepala Kepolisian

untuk dibayar oleh Perseroan kepada Pihak Astro, dinyatakan

Republik Indonesia atas Penyediaan Jaringan Internet untuk

tidak dapat dilaksanakan dan tidak perlu dibayar oleh

mendukung

Perseroan dan/atau oleh masing-masing Termohon.

kelancaran

launching

dan

operasionalisasi

SIAC

Awards,

hanya

USD608.176,54,

Pendidikan Jarak Jauh STIK-PTIK; dan Pemenang 6 Piala Vidia dalam Festival Film Indonesia 2013 untuk berbagai kategori

Perseroan meyakini bahwa total nilai di atas (senilai kurang

atas Film Televisi yang diproduksi oleh First Media Production.

dari USD700.000), yang setara dengan kurang dari 1% dari total denda dalam putusan yang sebelumnya dimenangkan

Perubahan Pengurus Perseroan

oleh Pihak Astro akan diperhitungkan dan dikurangi dari biaya

Direksi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Peter

perkara yang harus dibayarkan oleh Pihak Astro kepada

F.

Presiden

Perseroan terkait dengan proses banding yang dimenangkan

Komisaris Perseroan telah menanamkan nilai-nilai baik bagi

oleh Perseroan termasuk dengan proses pengadilan yang

perkembangan First Media untuk menjadi salah satu kekuatan

terjadi di Singapura sebelumnya sampai dengan tahap

penyedia layanan jaringan dan multimedia di Indonesia.

banding ini. Namun Perseroan mendahului dengan telah

Harapan kami, dimanapun Bapak Peter F. Gontha berkarya

melunasi pembayaran yang menjadi porsi Perseroan, sebelum

dapat terus memberikan kontribusi nyata demi kejayaan

menagih biaya perkara yang harus dibayarkan oleh Pihak

bangsa dan negara Indonesia.

Astro kepada Perseroan sebagaimana tersebut di atas.

Direksi juga menyampai ucapan banyak terima kasih

Untuk perkara litigasi ini, kami melaporkannya dalam bab

disampaikan kepada Saudara Irwan Djaja yang telah

tersendiri. Adapun Singapore Court of Appeal adalah

memberikan

selama

pengadilan tertinggi di Singapura dan putusan yang

menjabat sebagai Presiden Direktur, sekaligus ucapan selamat

dikeluarkannya bersifat final dan mengikat; tidak akan ada

menjalankan tugas di posisi baru.

bantahan atau banding yang dapat diajukan oleh Pihak Astro.

Gontha

yang

selama

kontribusinya

menjabat

kepada

sebagai

First

Media

57


55

Laporan Direksi

Welcoming The Future

Media membuat langkah nyata untuk menjadi yang terdepan

Perjalanan menuju masa depan memang membutuhkan

(Be the First) guna memberdayakan masyarakat, sesuai dengan

fasilitas jalan yang bagus, lebar dan bebas hambatan. Jalan

semboyannya “Empowering You”.

yang bagus, lebar dan bebas hambatan dibutuhkan untuk dapat berakselerasi dalam menyambut mimpi atau masa depan

Apresiasi

yang akan dicapai. Bentuk masa depan yang akan dicapai

Direksi mengucapkan terima kasih kepada seluruh manajemen

dalam bidang usaha Perseroan adalah konvergensi teknologi,

dan karyawan yang telah bekerja dengan penuh dedikasi, serta

penyiaran digital, komputasi awan dan IPv6. Ini merupakan

kepada Dewan Komisaris, para pemegang saham, investor,

trend masa depan yang ingin dicapai Perseroan.

kreditur, rekan bisnis, lembaga pemerintah, masyarakat pasar modal, media massa, dan masyarakat luas yang selama ini

Dalam usaha pembangunan fondasi yang lebih kokoh untuk

mendukung kerja First Media. Semua dukungan yang tanpa henti

menyambut masa depan (Welcoming the Future), saat ini,

ini memberikan kekuatan bagi kami untuk mampu mewujudkan

First Media dan unit-unit usaha memiliki jaringan layanan

target dan rencana First Media di masa mendatang, serta terus

broadband dengan kabel (fiber optic) dan nirkabel yang berarti

meningkatkan manfaat keberadaannya bagi masyarakat. Akhir

perpaduan kekuatan masing-masing jenis jaringan. Hal ini

kata, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya

menjadikan Perseroan sebagai penyedia jaringan pita lebar

kepada seluruh pelanggan atas kepercayaan, dukungan, dan

terpadu (Broadband United). First Media terus menapaki

loyalitas yang telah diberikan. Kami berharap agar kesuksesan

langkah berbagai kesuksesan melalui layanan internet melalui

selalu menjadi milik kita semua dengan kerjasama yang terus

kabel maupun nirkabel, TV berbayar melalui kabel dan satelit,

terjalin.

creative & production house dan content berita untuk saluran TV yang menghadirkan akses bagi masyarakat terhadap

Kami selalu berusaha untuk menjadi yang pertama. Kami tidak

informasi, pendidikan, pengembangan kreativitas, gaya hidup

menyatakan diri sebagai yang terbaik, namun masyarakatlah

dan hiburan. Sebuah kekuatan untuk menyambut masa depan

yang akan menentukan siapa yang terbaik. Yang jelas kami

Indonesia. Kami berharap hal ini akan meningkatkan customer

selalu berusaha untuk menjadi yang terdepan.

experience serta kepuasan bagi pelanggan. Sekali lagi, First

Untuk dan atas nama Direksi PT First Media Tbk

DICKY SETIADI MOECHTAR Direktur

LARRY RIDWAN Direktur

56


HARIANDA NOERLAN Direktur

JOHANNES TONG Direktur

58

ALI CHENDRA Direktur

DANRIVANTO BUDHIJANTO Direktur

Profil Direksi

HARIANDA NOERLAN Direktur

ALI CHENDRA Direktur Beliau diangkat sebagai Direktur Perseroan sejak 24 April 2013.

Menjabat sebagai Direktur Corporate Services PT First Media Tbk

Beliau meraih gelar sarjana pada Control Data Institute, Toronto,

dan merangkap Corporate Secretary sejak tahun 2006.

Canada. Pada tahun 2003, Ali Chendra mendirikan APMI (Asosiasi Penyelenggara

Multimedia

Indonesia)

dengan

jabatan

Vice

Memulai karir profesionalnya di dunia perbankan pada tahun 1990

Chairman.

dengan bekerja di PT Bank Niaga Tbk. Jabatan terakhir di bank tersebut sebagai Head of International Banking Division–Capital

Memulai karir sebagai technical staff pada PT Metrodata/Wang

Market Group di tahun 2000. Kemudian beliau bekerja di Badan

Computer (1979-1983), lalu pada tahun berikutnya beliau menjabat

Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan jabatan terakhir

sebagai Direktur pada PT Total Data (1983-1993), dan selanjutnya

di tahun 2002 sebagai Vice President, Group Head pada Bank

beliau menjabat sebagai Direktur di beberapa perusahaan, yaitu

Restructuring Unit. Mulai bulan Januari 2002, Beliau bergabung

PT Telepoint Nusantara (1993-1999),

dengan PT Bank Lippo Tbk hingga tahun 2006. Posisi yang pernah dijabat adalah Managing Director of Compliance (Direktur Kepatuhan),

PT Telplus Digitalindo (1993-1999). Selain menjabat sebagai Direktur

Director of Distribution Financial Services, dan Senior Vice President

pada perusahaan-perusahaan tersebut, beliau pernah menjadi

of Channels & Alliances Group Head.

anggota Direksi pada PT Bhakti Investama Tbk, PT Agis Tbk, Linktone Limited (NASDAQ listed) serta anggota Dewan Komisaris

Harianda Noerlan menempuh pendidikan di bidang Mechanical

pada PT Metro Selular Nusantara dan PT Mobile-8 Telecom Tbk.

Engineering pada Universitas Trisakti, Jakarta.

Selain menjabat sebagai Direktur pada PT First Media Tbk, saat ini Ali Chendra juga menjabat sebagai Presiden Direktur pada PT Indonesia Media Televisi sejak tahun 2012.

59


57

Profil Direksi

DICKY SETIADI MOECHTAR Direktur

LARRY RIDWAN Direktur

Bergabung dengan PT First Media Tbk sejak tahun 2006 sebagai

Pada bulan April 2012, Larry Ridwan mulai duduk sebagai Direktur

Direktur Komersial. Kini Dicky S. Moechtar duduk sebagai Direktur

Keuangan PT First Media Tbk.

yang membidangi Strategic Business Development. Beliau mulai bekerja saat di Amerika Serikat sebagai Manager di Awalnya beliau berkarir di dunia perbankan, dimulai dengan menjadi

McDonalds (1997 - 1999), lalu bekerja di universitas tempatnya

Programmer di Bank Perniagaan pada tahun 1984. Karirnya

menuntut ilmu sebagai Java & Cobol Consultant (2000 - 2001).

kemudian meningkat saat beliau kemudian menjadi Asisten Manajer

Sekembalinya ke Indonesia, Larry Ridwan bergabung dengan

Sistem Analis (1986 - 1991). Beliau berkarir di PT Bank Lippo Tbk

Citibank, N.A. Jakarta, mulai dari kedudukan sebagai Management

dengan posisi terakhir Managing Director IT, Operation, General

Associate (2000 - 2003), Assistant Manager pada Cards Business

Affair, Asset Administration, Distribution Financial Services (1999 -

Planning Analyst (2003 - 2004), lalu meningkat sebagai Manager

2002). Lalu beliau bergabung dengan PT Multipolar Corporation Tbk

(2004 -2005). Pada tahun 2005, Beliau menjabat sebagai Assistant

sebagai Direktur (2002 - 2008).

Vice President pada Product Manager - Clear dan Choice. Meningkat menjadi Vice President pada Product Manager - Gold dan

Dicky S. Moechtar merupakan lulusan The Control Data Institute,

Vice President pada Portfolio Management Head (2007 - 2009).

University Des Saarlandes, Jerman, untuk bidang Computer Studies.

Terakhir berposisi sebagai Vice President di Citibank pada Mass Segment Market Head (2009 - 2010). Larry Ridwan yang menyelesaikan pendidikannya dari Ohio State University - Columbus, Amerika Serikat dengan konsentrasi Management Information System (2001).

58


60

Profil Direksi

DANRIVANTO BUDHIJANTO Direktur

JOHANNES TONG Direktur

Danrivanto Budhijanto bergabung dengan PT First Media Tbk sejak

Memangku jabatan sebagai Direktur PT First Media Tbk sejak

24 April 2013 sebagai Direktur Wireless Business Development.

24 April 2013. Johannes Tong mendapatkan gelar sarjananya

Perjalanan karir beliau tidak hanya dalam bidang profesional, tetapi

di bidang fisika, matematika dan administrasi bisnis pada Azusa

juga dalam bidang pendidikan, legislasi, dan penelitian.

Pacific University dan California State University, Los Angeles. Selain menjabat sebagai Direktur pada PT First Media Tbk, beliau

Memulai karir profesionalnya sebagai associate lawyer pada

juga duduk sebagai Managing Director Commercial di beberapa

Makes & Partners khususnya di bidang hukum bisnis, hukum

anak perusahaan, antara lain PT First Media News (2008-sekarang),

pasar modal dan hukum telekomunikasi (1995-1997); kemudian

PT First Media Production (2008-sekarang), dan PT Media Sinema

menjabat sebagai Associate Director Aviacom-Indonesian Center of

Indonesia (2010-sekarang). Beliau juga memegang jabatan di

Telecommunications Law Studies (2000-2009); lalu menjabat sebagai

Universitas Pelita Harapan sebagai Direktur di Art Department.

Comissioner pada Komite Regulasi Telekomunikasi Indonesia (Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia) Kementerian Komunikasi dan

Karir profesional beliau antara lain adalah Loan Officer Bank of

Informasi RI (2009-2012). Selain itu beliau juga terdaftar sebagai

America, Area Manager TIMS, Los Angeles, General Manager

Arbiter pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PT Sopanusa Paper Mill & Converting, General Manager PT Tjakrindo Mas Steel Industry, General Manager PT Plasma

Pada bidang pendidikan beliau memiliki pengalaman sebagai Dosen

Plastic Industry, General Manager PT Indonesia Performing Arts,

Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung (2003-sekarang) untuk

dan General Manager PT Melodia.

Program Magister Kenotariatan dan Doktor Ilmu Hukum; kemudian sebagai Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung untuk mata kuliah Hukum Perniagaan secara elektronik (E-Commerce Law), Hukum Internasional, Kemahiran Kontrak Internasional, Hukum Penyelesaian

Sengketa

Internasional,

Hukum

Telekomunikasi,

Cyberlaw, dan Hukum Media; Sekretaris Bagian Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung (2007-2010); Ketua Bagian Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (2010-sekarang). Selain mengajar dalam bidang hukum, beliau juga berpengalaman mengajar sebagai dosen pada program Magister Manajemen di Sekolah Manajemen dan Bisnis Institut Teknologi Bandung (2007-2008) serta mengajar pada program Magister Manajemen Telekomunikasi di Institut Manajemen Telekom, Bandung (2005-2008).

61


59

60


62

Kinerja Unit Usaha Secara umum, kinerja unit-unit usaha Perseroan selama tahun 2013 cukup baik, yang secara konsolidasi kinerja Perseroan

mengalami

peningkatan

dibandingkan

tahun 2012. Perseroan mewujudkan tujuannya sebagai perusahaan yang terdepan dalam bisnis multimedia di Indonesia, melalui peningkatan pendapatan sebesar 32,6% dari Rp 1.322.439 juta menjadi Rp 1.754.102 juta, dan aset perseroan berkembang 21,7% dibanding tahun 2012. Keberhasilan ini tidak terlepas dari fokus yang ditetapkan oleh Perseroan dalam meningkatkan kualitas layanan ke pelanggannya, seperti layanan kontak pelanggan, stabilitas koneksi, dan penanganan kerusakan. Peningkatan kualitas layanan tersebut juga didukung oleh langkah pemasaran yang inovatif dan strategis dalam memasarkan FastNet, HomeCable dan DataComm kepada masyarakat. Perseroan meyakini bahwa bisnis jasa merupakan bisnis yang sangat

Keterangan (dalam jutaan Rupiah)

sensitif, artinya layanan jasa sangat mengutamakan kepuasan pelanggan. Oleh karena itu pada tahun 2013, Perseroan berkonsentrasi akan pengembangan sumber daya manusia khususnya wawasan dalam cara berkomunikasi kepada pelanggan, serta pengembangan pengetahuan akan teknologi jaringan dan penyiaran, sehingga operasional pemeliharaan infrastruktur dalam bisnis multimedia semakin baik. Pada akhir tahun 2013, jumlah pelanggan layanan Internet telah mencapai 330.000 pelanggan dan jumlah pelanggan layanan televisi berlangganan mencapai 320.000 pelanggan. Sebagai hasil dari kesuksesan strategi yang diterapkan oleh Perseroan dengan menawarkan pilihan paket berlangganan yang baru dan lebih menarik serta adanya penambahan saluran. Berikut adalah ringkasan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku sampai dengan 31 Desember 2013 dan 2012 dengan penekanan penting pada tahun tersebut.

2013

2012

1.754.102

1.322.439

Revenues

474.114

385.127

Cost of Services

1.279.988

937.312

Gross Profit

Beban Operasional

718.015

667.872

Operating Expenses

EBITDA

561.973

269.439

EBITDA

Penyusutan dan Amortisasi

361.992

262.127

Depreciation and Amortization

Laba Tahun Berjalan

19.937

10.470

Profit for the Year

Laba Komprehensif Tahun Berjalan

19.937

10.470

Comprehensive income for the year

Pendapatan Beban Layanan Laba Kotor

Laba (Rugi) yang dapat diatribusikan kepada:

REMARKS (in millions of Rupiah)

Income/(Loss) Attributable to:

Pemilik Entitas Induk

(103.375)

(105.162)


Kepentingan Non Pengendali

123.312

115.632

Non-Controlling Interest

Ikhtisar Secara konsolidasi, pendapatan Perseroan pada tahun 2013

rangka peningkatan kualitas, ekspansi jaringan dan peralatan

menunjukkan peningkatan yang signifikan, pendapatan atas

terkait dengan pengembangan produk dan jasa, antara lain

layanan jasa internet masih memberikan kontribusi terbesar

konten televisi berlangganan, produksi konten dan sebagainya.

untuk pendapatan Perseroan pada tahun 2013. Perseroan

Manajemen senantiasa menerapkan kebijakan keuangan

tetap akan melakukan investasi dan belanja modal dalam

secara hati-hati dan disiplin di seluruh kegiatan Perseroan.

63


61


Pendapatan Operasional Pendapatan Perseroan pada tahun 2013 yang mencapai Rp 1.754.102 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp 431.663 juta atau 32,6% dibandingkan tahun 2012 sebesar Rp 1.322.439 juta. Pendapatan atas layanan televisi berlangganan menyumbang 31,5%, layanan jasa internet menyumbang 46,4% dari total pendapatan. Selebihnya sejumlah 22,1% dari total pendapatan diperoleh melalui layanan komunikasi data, media iklan, dan pendapatan lainnya. Pendapatan layanan internet pada tahun 2013 adalah sebesar Rp 813.699 juta, yang meningkat sebesar Rp 196.440 juta atau sebesar 31,8% dari jumlah pendapatan pada tahun 2012. Peningkatan pendapatan tersebut berasal dari pendapatan penjualan layanan internet kepada pelanggan yang telah ada maupun melalui penambahan pelanggan baru selama tahun berjalan. Pelanggan layanan internet hingga akhir tahun 2013 meningkat sebesar 43.000 atau 15%, dari jumlah pelanggan pada tahun 2012. Kesuksesan ini diperoleh dari strategi pemasaran yang diterapkan oleh Perseroan, antara lain memberikan variasi pilihan kecepatan Internet dengan penawaran harga yang menarik dan pilihan paket gabungan dengan layanan televisi berlangganan. Berikut adalah tabel menunjukkan komposisi pendapatan Perseroan:

PRODUK (dalam jutaan Rupiah)

2013 Jumlah/Total

2012 %

Jumlah/Total

PRODUCTS (in millions of Rupiah)

%

Layanan televisi berlangganan

552.521

31,5

409.290

30,9

Cable TV Service

Layanan Internet

813.699

46,4

617.259

46,7

Internet Service

Layanan Komunikasi Data

185.841

10,6

142.428

10,8

Data Communication Services

94.301

5,4

73.466

5,6

Media Sales

107.740

6,1

79.996

6,0

Others

Pendapatan Iklan Lain-lain Jumlah

1.754.102

100

1.322.439

100

Total

Beban Layanan Beban layanan Perseroan berupa biaya dan pengeluaran yang dibayarkan untuk hal-hal sebagai berikut: • Beban distribusi program televisi kabel. • Beban layanan internet yang mencakup biaya bandwidth Internet, biaya sewa perangkat Internet, dan biaya akses Internet lain-lain. • Beban layanan komunikasi data, mencakup biaya instalasi dan biaya perangkat. • Biaya produksi media iklan • Biaya atas jasa-jasa lain. Beban layanan pada tahun 2013 adalah sebesar Rp 474.114 juta, yang mengalami peningkatan sebesar Rp 88.987 juta atau 23,1% dibandingkan dengan beban layanan pada tahun 2012 yang mencapai Rp 385.127 juta. Hal ini disebabkan adanya penambahan saluran televisi kabel, penambahan kapasitas bandwidth dan kenaikan pendapatan pada tahun 2013. Secara umum rasio total biaya layanan yang dibebankan terhadap pendapatan mengalami penurunan menjadi sebesar 27% pada tahun 2013 dibandingkan pada tahun 2012 sebesar 29,1%.

62


64

Laba Kotor

yaitu sebesar Rp 4.306.576 juta. Aset lancar

Perseroan membukukan margin laba kotor sebesar 73,0% pada tahun 2013,

Perseroan naik sebesar Rp 85.267 juta dari

yang lebih besar dibandingkan margin laba kotor di tahun 2012 yaitu sebesar

Rp 1.138.314 juta per tanggal 31 Desember 2012

70,9%, hal tersebut disebabkan adanya peningkatan pendapatan Perseroan.

menjadi Rp 1.223.581 juta per tanggal 31 Desember 2013. Aset tidak lancar Perseroan meningkat sebesar

Beban Operasional

Rp 850.622 juta dari Rp 3.168.262 juta per tanggal

Beban operasional terdiri atas beban penjualan dan beban administrasi

31 Desember 2012 menjadi Rp 4.018.884 juta per

dan umum. Beban operasional meningkat sebesar Rp 50.143 juta dari Rp

tanggal 31 Desember 2013.

667.872 juta pada tahun 2012, menjadi Rp 718.015 juta pada tahun 2013. Peningkatan beban operasional terutama terkait dengan kenaikan beban

Posisi Kewajiban

penjualan yaitu peningkatan kegiatan pemasaran dan penjualan sebagai upaya

Total kewajiban per tanggal 31 Desember 2013

untuk meningkatkan pendapatan, juga terkait dengan beban administrasi dan

sejumlah Rp 2.805.711 juta, mengalami peningkatan

umum, antara lain pengembangan layanan televisi berlangganan dan layanan

sebesar Rp 915.736 juta atau naik 48,5% dibandingkan

internet, biaya administrasi dan biaya lainnya. Peningkatan dalam biaya

dengan total kewajiban sebesar Rp 1.889.975 juta per

operasional tersebut sejalan dengan perluasan jaringan kabel pada tahun 2013

tanggal 31 Desember 2012. Total kewajiban lancar

sebanyak 261.000 home-passed hingga saat ini telah mencapai 1.190.000

mengalami peningkatan sebesar Rp 777.664 juta dari

home-passed, serta penambahan jaringan untuk mendukung peningkatan

Rp 828.543 juta per tanggal 31 Desember 2012

jumlah transaksi, sebagai bagian dari peningkatan pendapatan Perseroan.

menjadi Rp 1.606.207 juta per tanggal 31 Desember 2013. Peningkatan kewajiban lancar ini disebabkan

Laba Tahun Berjalan

penambahan pinjaman bank, penambahan hutang

Laba tahun berjalan pada tahun 2013 sebesar Rp 19.937 juta, yang

usaha dan beban yang masih harus dibayar pada

mengalami peningkatan sebesar 90,4% dibandingkan dengan Laba Tahun

tahun 2013. Kewajiban tidak lancar Perseroan

Berjalan pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp 10.470 juta. Peningkatan Laba

meningkat

Tahun Berjalan pada tahun 2013 terutama disebabkan oleh peningkatan

Rp 1.061.432 juta per tanggal 31 Desember 2012

pendapatan operasional Perseroan seperti yang telah disebutkan di atas.

menjadi Rp 1.199.504 juta per tanggal 31 Desember

sebesar

Rp

138.072

juta

dari

2013. Peningkatan tersebut terutama disebabkan

Laba Komprehensif

karena adanya penambahan pinjaman dan hutang

Laba komprehensif pada tahun 2013 adalah sebesar Rp 19.937 juta, yang

sewa pembiayaan pada tahun 2013.

mengalami peningkatan sekitar Rp 9.467 juta dibandingkan dengan laba

Pertumbuhan Ekuitas

komprehensif pada tahun 2012 yaitu sejumlah Rp 10.470 juta.

Total ekuitas per tanggal 31 Desember 2013 sejumlah

Laba Yang Dapat Diatribusikan

Rp 2.436.754 juta, mengalami peningkatan sebesar

Laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk pada tahun 2013

Rp 20.153 juta atau 0,8% dibandingkan dengan total

adalah rugi sebesar Rp 103.375 juta, sedangkan kepada kepentingan non

ekuitas per tanggal 31 Desember 2012, yaitu sebesar

pengendali adalah laba sebesar Rp 123.312 juta. Laba yang diatribusikan

Rp 2.416.601 juta. Peningkatan tersebut disebabkan

kepada kepentingan non pengendali naik sebesar Rp 7.680 juta atau 6,6%

oleh nilai laba komprehensif yang diperoleh Perseroan

dibandingkan tahun 2012. Hal ini dikontribusikan dari layanan internet dan

pada tahun 2013.

layanan televisi berlangganan, yang mencatat peningkatan laba pada tahun

Likuiditas Dan Sumber Pendanaan

2013.

Arus kas bersih Perseroan yang diperoleh dari

Pertumbuhan Aset

aktivitas operasional tahun 2013 adalah sebesar

Total aset per tanggal 31 Desember 2013 sejumlah Rp 5.242.465

Rp 385.172 juta, mengalami penurunan sebesar

juta,yang mengalami peningkatan sebesar Rp 935.889 juta atau sebesar

Rp 51.262

21,7% dibandingkan dengan total aset per tanggal 31 Desember 2012,

mana arus kas bersih yang digunakan untuk

65

juta dibandingkan tahun 2012 di


63


Melalui pendekatan manajemen risiko, Perseroan mencoba untuk meminimalkan potensi dampak negatif dari risiko-risiko keuangan.

aktivitas operasional adalah sebesar Rp 436.434 juta.

Manajemen Risiko Keuangan

Hal

Risiko

ini

terutama

disebabkan

adanya

peningkatan

keuangan

utama

yang

dihadapi

penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp 697.725

Perseroan adalah risiko kredit, risiko mata

juta dan peningkatan pembayaran kas kepada pemasok

uang, risiko suku bunga, risiko likuiditas.

Rp 215.624 juta, peningkatan pembayaran untuk beban

Melalui

usaha Rp 241.280 juta. Kas Bersih yang digunakan untuk

Perseroan mencoba untuk meminimalkan

aktivitas investasi mencapai Rp 1.049.885 juta pada

potensi dampak negatif dari risiko-risiko di

tahun 2013, mengalami peningkatan sebesar Rp 440.859

atas.

pendekatan

manajemen

risiko,

juta atau 72,4% dari Rp 609,026 juta pada tahun 2012. Pada tahun 2013, Perseroan tetap melakukan investasi

Risiko Kredit

dan belanja modal dalam rangka peningkatan kualitas,

Risiko kredit adalah risiko salah satu pihak atas

ekspansi jaringan dan peralatan yang terkait dengan

instrumen keuangan yang gagal memenuhi

pengembangan produk dan jasa, antara lain konten

liabilitasnya dan menyebabkan pihak lain

televisi berlangganan, produksi konten dan sebagainya.

mengalami kerugian keuangan. Instrumen

Pengeluaran kas terbesar dalam aktivitas investasi

keuangan

di tahun 2013 adalah perolehan aset tetap sebesar

potensi atas risiko kredit terdiri dari kas

Rp 1.034.212 juta.

dan setara kas di bank, piutang usaha dan

Perseroan

yang

mempunyai

piutang lain. Jumlah eksposur risiko kredit

64

Pada tahun 2013, arus kas bersih diperoleh dari aktivitas

maksimum sama dengan nilai tercatat atas

pendanaan

mengalami

akun-akun tersebut. Untuk risiko kredit yang

penurunan sebesar Rp 119 juta atau 0,06% dibandingkan

berhubungan dengan bank, hanya bank-

tahun 2012.

bank dengan predikat baik yang dipilih. Selain


sebesar

Rp

208.310

juta,

66

itu, kebijakan Perseroan adalah untuk tidak membatasi eksposur hanya kepada satu institusi tertentu, sehingga Perseroan memiliki kas dan setara kas di berbagai bank.

Risiko Mata Uang Risiko mata uang adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan nilai tukar mata uang asing.Perseroan melakukan transaksi-transaksi dengan menggunakan mata uang asing, di antaranya adalah pembiayaan modal kerja Perseroan, sehingga Perseroan harus mengkonversikan Rupiah ke mata uang asing, terutama dolar Amerika, untuk memenuhi kebutuhan liabilitas dalam mata uang asing pada saat jatuh tempo. Fluktuasi nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang dolar Amerika dapat memberikan dampak pada kondisi keuangan Perseroan. Perseroan mengelola risiko mata uang dengan melakukan pengawasan terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang secara terus menerus sehingga dapat melakukan tindakan yang tepat seperti penggunaan transaksi lindung nilai apabila diperlukan untuk mengurangi risiko mata uang asing.

Risiko Suku Bunga Risiko suku bunga adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan suku bunga pasar. Perseroan memiliki risiko suku bunga terutama karena melakukan pinjaman menggunakan suku bunga mengambang. Perseroan melakukan pengawasan terhadap dampak pergerakan suku bunga untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap Perseroan.

Risiko Likuiditas Risiko Likuiditas adalah risiko di mana Perseroan akan mengalami kesulitan dalam rangka memperoleh dana untuk memenuhi komitmennya terkait dengan instrumen keuangan. Perseroan mengelola risiko likuiditas dengan mempertahankan kas dan setara kas yang mencukupi untuk memungkinkan Perseroan dalam memenuhi komitmen Perseroan untuk operasi normal Perseroan. Selain itu Perseroan juga melakukan pengawasan proyeksi dan arus kas aktual secara terus menerus serta pengawasan tanggal jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

67


65


PERISTIWA

PENTING

SETELAH TANGGAL NERACA

Pada tanggal 7 Januari 2014 dan 3 Maret 2014, Perusahaan melakukan penarikan dana atas fasilitas pinjaman Invoice Financing dari Bank Permata sebesar Rp. 59.827 juta dan Rp 12.493 juta. Masa berlaku pembiayaan ini adalah 180 (seratus delapan puluh) hari.

66


68

Prospek Ke Depan

berlangganan, Perseroan akan terus menambah

Perseroan menyambut masa yang akan datang

saluran yang berkualitas high definition, serta

sebagai masa depan yang menjanjikan, khususnya

menambah channel in-house yang diproduksi oleh

pada pertumbuhan segmen konsumen menengah.

PT First Media Production untuk menambah nilai

Perseroan

pembeda Perseroan dalam persaingan televisi

melihat

kesempatan

untuk

mengejar

segmen pasar menengah semakin terbuka, hal ini

berlangganan.

berdasarkan observasi dari beberapa lembaga survei yang menunjukkan adanya pertumbuhan segmen

Untuk mengoptimalkan layanan home multimedia,

pasar menengah yang signifikan. Ada sekitar 134 juta

Perseroan

penduduk Indonesia yang sudah mampu menghabiskan

“Nyamannya layanan First Media” melalui penawaran

USD 2–20 per hari untuk biaya hidupnya. Dari sisi

paket combo yang menggabungkan layanan

perilaku, konsumen saat ini sedang masuk ke dalam

internet dan tv berlangganan sekaligus. Tidak hanya

tren penggunaan aplikasi content streaming melalui

itu, Perseroan akan mengembangkan layanan

perangkat di luar televisi seperti pc tablet, personal

pembayaran on-line melalui First Media-Selfcare.

computer, dan smartphone. Pertumbuhan konsumsi

Publikasi ini merupakan penetrasi positioning image

produk digital akan menimbulkan dampak positif, salah

dari layanan First Media sebagai layanan digital

satunya peningkatan volume data yang berimplikasi

dengan atribut terdepan, mudah, dan murah.

akan

terus

mempublikasi

tagline

tingginya permintaan akan koneksi internet. Untuk

layanan

korporasi,

Perseroan

melalui

Melalui fakta di atas, Perseroan pada tahun 2014 akan

layanan datacomm akan senantiasa memperluas

berfokus pada pengembangan jaringan HFC (Hybrid

jaringan MPLS (Multi Protocol Layer Switching)

Fiber Coaxial) baru di kota Bandung dan Surabaya.

network di area pusat perkantoran DKI Jakarta

Merujuk kepada data survei yang dikeluarkan APJII

(Spider Building). Saat ini sudah ada 92 gedung

tahun 2012, kota Bandung memiliki penetrasi pengguna

perkantoran

internet sebesar 22,1% dari 2,6 juta jiwa, sedangkan

Penambahan jaringan datacomm dinilai efektif

Surabaya memiliki penetrasi pengguna internet sebesar

untuk mempercepat layanan instalasi maupun

31,6% dari 3,025 juta jiwa. Kedua kota ini akan menjadi

pemeliharaan. Layanan korporasi lain yang akan

fokus Perseroan di tahun 2014, mengingat kedua kota

dikembangkan yakni penjualan slot iklan melalui

tersebut memiliki potensi pasar yang tinggi khususnya

channel in-house maupun luar negeri, hal tersebut

untuk layanan internet.

perlu dikembangkan mengingat bertambahnya

terpasang

jaringan

datacomm.

jatah slot iklan yang diberikan oleh penyedia konten. Selain memperluas jaringan HFC, Perseroan pada tahun

Selain itu layanan televisi berlangganan korporasi

2014 juga akan fokus pada pengembangan produk yang

untuk hotel akan terus dikembangkan khususnya

bersifat value-added services, khususnya pada produk

pendistribusian channel high definition melalui

kategori OTT (over the top) melalui merek dagang First

jaringan analog.

Media Go, serta pengembangan aplikasi interaktif MHP (Multi Home Platform) melalui merek dagang First Page. Untuk mempertajam layanan televisi

69


67

Kegiatan operasional yang dilakukan Perseroan adalah dengan mengarahkan sistem organisasi menjadi lebih efisien dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan demi profitabilitas bisnis hingga masa mendatang.

68


70

71


69

TOPOLOGI JARINGAN FIRST MEDIA

Video System

Conditional Access System

Digital Video System

Satelitte MUX

Dish

IRD

Encoder

Modulator

Network System Manager

IRD IRD

Analog Video System IRD

Stock

Bank

School

Fiber Back Regional Head End Hospital

FTB Network

Router Server Cable TV Switch

Ho Ap Corporate MPLS VPN

70


72

IP Core Internet Gateway

Core Router

Other ISP

Broadcast

Internet Internet Gateway

Core Router

Master Head End

CMTS

kbone Network

Regional Head End

Receiver

PE Router

Regional Head End

Broadcast Channel

Transmitter

Ethernet Fiber Nodes

HFC Network Fiber Nodes

otel and partment

Switch

Single Family Home

Cable TV

Cable Modem

STB

FastNet Soho

HomeCable FastNet

Soho Building

73


71


T

elevisi saat ini adalah sarana elektronik yang paling digemari

untuk meluangkan waktunya duduk di depan televisi.

dan dicari orang. Untuk mendapatkan televisi tidak lagi

Hiburan melalui televisi menjadi perhatian penting bagi

sesusah zaman dahulu era tahun 1950an, di mana televisi

Perseroan. Bagi Perseroan peran televisi kurang lebih

ini adalah barang yang langka dan hanya kalangan tertentu

sama dengan peran teknologi internet di dalam kehidupan

yang sanggup memilikinya. Saat ini televisi telah menjangkau lebih

masyarakat. Terlebih bagi masyarakat kelas menengah

dari 90 persen penduduk di negara berkembang. Televisi yang dulu

yang sedang bertumbuh, mereka membutuhkan hiburan

mungkin hanya menjadi konsumsi kalangan dan umur tertentu saat ini

yang berkualitas sekaligus nyaman untuk ditonton.

bisa dinikmati dan sangat mudah dijangkau oleh semua kalangan tanpa

Sisi hiburan mereka membutuhkan sebuah tontonan

batasan usia.

yang cocok untuk meningkatkan informasi, sekaligus meningkatkan gaya hidup digital.

Siaran-siaran televisi dapat memanjakan orang-orang pada saat-saat luang seperti saat liburan, sehabis bekerja bahkan dalam suasana

Hiburan televisi yang optimal bukan hanya dari jumlah

sedang bekerjapun orang-orang masih menyempatkan diri untuk

variasi siaran, namun, kualitas tayang, fitur, dan aplikasi

menonton televisi.

menjadi faktor penting dalam mengoptimalkan hiburan melalui televisi. Produk yang disebut HomeCable adalah

Berkembangnya teknologi televisi juga diikuti oleh perkembangan

bentuk kepedulian perseroan kepada masyarakat yang

konten, mulai dari konten berita hingga entertainment.

membutuhkan hiburan televisi yang optimal. Melalui

Suguhan acara yang variatif dan menarik

sebuah alat yang disebut Set-Top-Box (STB), perseroan

membuat orang tertarik

mampu memberikan layanan siaran televisi yang

72


74

optimal kepada masyarakat menengah. STB yang diciptakan

Untuk paket produk HomeCable, Perseroan melakukan restruktur

bukan sekedar alat penerima atau penghantar konten, tetapi

paket secara signifikan, pada tahun 2012 paket HomeCable

alat ini mempunyai teknologi tambahan yang canggih yang

terbagi menjadi 3 (tiga) pilihan, ditambah paket tambahan atau

disebut MHP (Multimedia Home Platform), melalui STB canggih

add-on untuk layanan HD. Tetapi pada tahun 2013, perseroan

ini, berbagai aplikasi menarik dapat dijalankan seperti Quiz

bergegas untuk menyederhanakan semua paket menjadi 2 (dua)

Application, Football Application, Personal Video Recording

pilihan, yaitu HomeCable Family Plus HD dan HomeCable Ultimate

(PVR), dan Video On Demand (VOD).

HD, masing-masing paket tersebut sudah disediakan siaran HD, dan bagi Perseroan siaran HD kedepannya sudah harus menjadi

Pada tahun ini Perseroan melalui HomeCable sudah mengoleksi

standarisasi produk TV kabel HomeCable.

siaran HD sebanyak 50 channel yang terdiri atas berbagai genre. Tepat pada bulan Juli 2013 Perseroan resmi mendapatkan

Hingga akhir tahun Perseroan sudah memiliki pelanggan sebanyak

izin hak siar pertandingan liga inggris selama 3 (tiga) tahun.

±320.000 pelanggan, hasil ini dinilai baik, dan siaran HD menjadi

Tidak hanya liga inggris, Perseroan mendapatkan siaran

faktor membentuk purchase intention bagi pasar. Pada tahun

pertandingan sepakbola lebih dari 5 (lima) liga pertandingan di

kedepan, Perseroan akan banyak mempromosikan multiscreen

berbagai belahan dunia, seperti Eropa, Amerika Serikat, dan

technology, serta fitur-fitur tambahan seperti Aplikasi informasi

Amerika latin. Dengan bertambahnya jumlah siaran, Perseroan

“First Media Page”, Full PVR (personal video recording) dengan

meyakini bahwa layanan TV kabel dapat merebut hati pasar dan

double tuner, serta pengembangan VOD dan catch-up TV.

mendukung visi perseroan untuk mencapai “superb services”.

75


73


S

alah satu pakar terkemuka psikologi Amerika

Fakta ini terbukti dari survei global Cisco Connected

bernama

mendefinisikan

World Technology report, hasil survei menemukan

tentang teori piramida kebutuhan manusia, di

Abraham

Maslow

beberapa fakta bahwa internet adalah kebutuhan dasar

dalam teori tersebut kebutuhan manusia terdiri

manusia. Su rvei ini melibatkan responden mahasiswa

atas 5 (lima) tingkatan kebutuhan, tingkat paling bawah

dan profesional muda berusia 30 tahun ke bawah

menurut Maslow adalah kebutuhan paling dasar manusia

di lebih dari 14 negara. Hasil temuan Cisco World

yang disebut psychological needs, salah satunya adalah

mengungkapkan, pertama, satu dari tiga mahasiswa

makanan, minuman, dan tidur. Kebutuhan dasar ini yang akan

dan karyawan yang disurvei (33%) mempercayai

selalu dicari manusia, tanpa tingkatan ini manusia tidak akan

bahwa Internet merupakan kebutuhan mendasar bagi

bisa naik ke tingkatan kebutuhan selanjutnya.

manusia, menempati posisi sama pentingnya dengan udara, air, makanan dan tempat tinggal.

Jika dikaitkan teori ini dengan era digital saat ini, internet sudah

74

masuk menjadi bagian paling dasar manusia mendampingi

Hampir setengahnya (49% dari mahasiswa dan 47%

makanan, minuman, dan tidur. Dapat disimpulkan bahwa

karyawan) menganggap bahwa Internet menempati

internet sudah menjadi hal yang wajar masuk ke dalam

posisi

bagian kehidupan manusia saat ini. Internet sudah menjadi

kebutuhan dasar tersebut. Empat dari lima mahasiswa

bahan pokok layaknya sembako yang tanpa internet manusia

dan profesional muda dikombinasikan menganggap

seakan-akan hidup tanpa gizi.

Internet merupakan bagian yang sangat penting dalam


76

yang

hampir

sama

pentingnya

dengan

kehidupan. Kedua, lebih dari setengah responden (55% dari

optik dan coaxial di area perumahan jakarta dan sekitar.

mahasiswa dan 62% karyawan) mengatakan mereka tidak

Saat ini jumlah pelanggan FastNet sebanyak ±330.000.

dapat hidup tanpa Internet dan menyebut Internet sebagai bagian penting dalam hidupnya. Ketiga, jika terpaksa memilih

Peningkatan jumlah pelanggan disebabkan oleh kontribusi

satu di antara yang lainnya, mayoritas dari mahasiswa, sekitar

perluasan jaringan, serta menyederhanakan paket produk

dua dari tiga orang (64%), akan memilih Internet daripada

menjadi 4 (empat) pilihan yaitu FastNet Express, FastNet

mobil.

Premium, FastNet Ultimate dan FastNet Infinite. Setiap paket produk sudah di standarkan semua kecepatan

Perseroan meyakini bahwa produk FastNet akan tetap terus

diatas 3 Mbps. Bagi pelanggan UKM atau small medium

bertumbuh dengan pesat, keyakinan Perseroan didukung

enterprise, perseroan sudah menyiapkan paket FastNet

oleh adanya pergeseran kategori internet yang dahulu

Commerce dan FastNet SOHO untuk menunjang

dianggap premium, sekarang menjadi kebutuhan pokok

usahanya.

dasar manusia. Pada tahun ini FastNet masih menjadi brand pilihan pertama konsumen untuk menikmati layanan akses dunia maya. Tidak hanya karena bandwidth yang besar, namun faktor keamanan akses internet sehat menjadi salah satu pilihan masyarakat. FastNet bertumbuh dengan baik di periode 2013 seiring dengan bertambahnya jaringan kabel

77


75


Untuk menunjang bisnis, sejumlah korporasi menerapkan konsep information system, setiap perusahaan di era digital saat ini sudah memanfaatkan information system untuk menstrukturkan informasi-informasi yang dibutuhkan perusahaan dalam menjalankan bisnis.

76


78

K

ata

yang

dunia

Untuk menunjang bisnis, sejumlah korporasi menerapkan konsep yang

bisnis saat ini adalah “perfect

disebut information system, setiap perusahaan di era digital saat ini sudah

competition”, dunia bisnis saat

memanfaatkan information system untuk menstrukturkan informasi-informasi

ini

sudah

tepat

berada

untuk

puncak

yang dibutuhkan perusahaan dalam menjalankan bisnis. Sederhananya

tekanan kompetisi, bersaing menjadi yang

di

hampir seluruh perusahaan sudah mengimplementasi integrated business

terbaik di dalam masing-masing industri.

aplication untuk setiap departemen dari keuangan, pembelian, pemasaran,

Sudah terhitung lebih dari satu perusahaan

hingga sumber daya manusia. Hal ini untuk mengakselerasi proses bisnis

menawarkan kategori produk yang sama,

mereka agar dapat mengimbangi tekanan kompetisi.

masing-masing bersaing agar produk-produk yang ditawarkan ke pasar dapat diserap

Melihat

dengan baik. Tumbuhnya persaingan usaha

membutuhkan jalur bebas akses informasi yang handal untuk mendukung

tidak lepas dari pertumbuhan ekonomi serta

aplikasi bisnis yang terintegrasi. Melalui produk yang bernama DataComm,

teknologi

kemunculan

perseroan menjanjikan koneksi yang stabil kepada korporasi agar dapat

internet, dunia usaha menjadi sangat leluasa

menjalankan segala proses bisnis dengan optimal. DataComm dapat

untuk mengakses informasi. Akses informasi

menunjang proses korporasi dengan didukung infrastruktur yang kokoh yang

inilah yang mendorong tingkat pengetahuan

disebut Metropolitan atau Metro-Ethernet. Untuk konfigurasi sambungan,

meningkat dan mendorong orang untuk

layanan DataComm dilengkapi dengan teknologi jaringan pintar bernama

berbisnis dan mendirikan sebuah perusahaan.

MPLS (Multiprotocol Label Switching).

informasi,

terlebih

kebutuhan

79

dan

kondisi

perusahaan-perusahaan

saat


ini

77


DataComm memberikan berbagai layanan data transfer dengan kecepatan tinggi, seperti disaster recovery, storage area network, peering services, inter-branch connection dan video streaming. Sedangkan sistem peralihan atau routing jaringan mengadopsi metode BGP BestPath Route dalam koneksi jaringan Global Internet melalui Shortest Path Technique. Kesediaan teknologi ini disiapkan untuk dapat menampung kapasitas bandwidth 40 Gbps. DataComm menyediakan 3 (tiga) layanan jasa yang tepat untuk mendukung proses bisnis para pelanggan korporasinya berupa broadband internet services, corporate internet sharing dan high capacity fiber optic leased lines.

HDIPA (High Dedicated Internet Protocol Access) Paket ini disediakan untuk pelanggan korporasi yang membutuhkan pertukaran data dan komunikasi yang cepat dalam menjalankan proses bisnis. Kecepatan koneksi pada international bandwidth dan local bandwidth (IIX) berupa dedicated access dengan ratio 1:1 symmetrical downstream dan upstream. Pelanggan juga mendapatkan fitur seperti bandwidth utilitzation report, bandwidth on-demand, free 8 static IP address serta perangkat konversi fiber ke konektor ethernet RJ-45.

CIS (Corporate Internet Sharing) Paket ini disediakan untuk pelanggan korporasi yang membutuhkan kecepatan data yang sesuai dengan kebutuhan korporasi atau paket layanan hemat. Spesifikasi berbeda dengan paket HDIPA, kecepatan yang diberikan tidak dedicated namun mendekati atau disebut up to. Layanan ini cocok untuk korporasi menengah yang memiliki keterbatasan anggaran.

Leased Line Services (FO-LINK) Paket ini diciptakan untuk pelanggan korporasi yang memiliki lebih dari 1 (satu) kantor. layanan ditujukan untuk segmen pelanggan korporasi yang ingin terintegrasi koneksi pertukaran data dan komunikasi mereka dari kantor pusat ke kantor cabang. Prospek layanan ini berkembang dengan baik hingga di tahun ini 2013. Semenjak perseroan mendapatkan kesempatan melayani jaringan perdagangan Bursa Efek Indonesia dengan teknologi remote trading, berbagai korporasi lain datang untuk mendapatkan sambungan DataComm. Hingga saat ini pelanggan DataComm mencapai 1.153 pelanggan, dengan total jumlah link yang terlayani sebesar kurang lebih 1.732 link. Pada tahun 2013, Perseroan berhasil menghubungkan sambungan fiber optic baru ke 92 gedung di Jakarta. Dalam beberapa tahun kedepan, perseroan meyakini bahwa DataComm akan terus menjadi pilihan korporasi besar, menengah, maupun kecil yang tergolong industri kreatif. Kedepannya layanan DataComm akan diperbaharui dengan beberapa fitur layanan penyempurna agar korporasi dapat terakselerasi segala proses bisnis yang dijalankan. Tidak hanya itu, visi dari DataComm sendiri untuk mendukung dan memajukan industri-industri di Indonesia, sekaligus memperlancar program pemerintah indonesia dalam menumbuhkan setiap sektor industri, agar dapat mendongkrak angka peningkatan perekonomian indonesia.

78


80

TOPOLOGI DESAIN SPIDER CORPORATE

KETERANGAN: Hub : perangkat yang menghubungkan dan mengalirkan data komunikasi. Fiber Optic

: teknologi serat optik yang menggunakan serat kaca untuk mengirimkan data dengan kecepatan tinggi.

Fiber Converter : perangkat yang mengubah paket cahaya ke paket data, atau sebaliknya, dari paket data ke paket cahaya. Switcher

: perangkat yang menghubungkan ke banyak jaringan.

CPE : (Customer-Premises Equipment), merupakan perangk yang dimiliki pelanggan.

81


79


80


82

Diharapkan dengan adanya BeritaSatu, para pemirsa dapat menikmati program tayangan yang obyektif, impartial, berimbang, kritis dan tajam, komprehensif, in-depth dan investigatif serta non-partisan.

83


81


B

eritaSatu merupakan realisasi pengaplikasian

Dengan

Perseroan dalam mencapai salah satu dari

mengharapkan pemirsa dapat memperoleh informasi

visi perseroan yakni channels. Dengan adanya

yang disajikan secara obyektif, impartial, berimbang,

BeritaSatu, masyarakat memiliki pilihan untuk

kritis, tajam, komprehensif, mendalam dan investigatif

dapat menikmati berita yang disajikan lebih cerdas, segar,

menjunjung

nilai

tersebut,

BeritaSatu

serta non-partisan.

atraktif, dan matang. Melalui

konsep

tersbeut,

BeritaSatu

mencoba

2011,

mengimplementasikannya melalui program-program

BeritaSatu menjadi kanal berita pertama di Indonesia

acara dengan visi editorial yang kuat. BeritaSatu memiliki

dengan kualitas High Definition. Pada layanan HomeCable

sejumlah program televisi unggulan. Secara klasifikasi,

BeritaSatu dapat diakses melalui channel 6 (Standard

program BeritaSatu terbagi menjadi 2 (dua) bagian

Definition) dan 301 (High Definition). Tidak hanya kualitas

yaitu program jurnal yang menayangkan berita-berita

tayangan saja, BeritaSatu menetapkan konsep atau

terkini dan program current affair yangmemberikan

memposisikan sebagai kanal berita yang memberi

informasi dan wawasan baru kepada masyarakat.

Sejak

diluncurkan

bulan

September

tahun

informasi kepada publik dengan standar jurnalistik yang

82

tinggi serta menjunjung tinggi nilai integritas, obyektifitas,

Selain menyajikan dalam bentuk tayangan, BeritaSatu

imparsialitas, dan akurasi.

juga menyajikan beberapa berita secara online melalui


84

www.beritasatu.com dengan tetap mengusung standar

tablet dengan mengunduh aplikasi First Media Live.

jurnalistik yang tinggi dan nilai integritas, obyektifitas, imparsialitas dan akurasi. Cara penyajian tersebut

Selain melalui beberapa layanan televisi berlangganan,

dimaksudkan

informasi

program BeritaSatu juga sudah bisa disaksikan melalui

masyarakat. Pada masa yang akan datang BeritaSatu

beberapa stasiun televisi regional, seperti Manado TV,

akan terus memperluas area siaran, meningkatkan

Riau Channel, Duta TV, Beruang TV, dan Sarana TV.

kualitas dan kuantitas sumber daya manusia serta

BeritaSatu akan terus memperluas wilayah penayangan

mengembangkan, sarana dan prasarana

melalui kerjasama dengan berbagai pihak di berbagai

untuk

memperluas

akses

operasional

yang digunakan untuk keperluan penyiaran berita.

wilayah di Indonesia, untuk terus memberikan layanan lebih baik kepada masyarakat. Selain itu, masyarakat

Pada tahun 2013 BeritaSatu sudah menyiarkan siaran

akan lebih mudah mengakses tayangan BeritaSatu

berita selama 24 jam, dengan komposisi waktu siaran

sekaligus melengkapi pilihan pemirsa untuk tayangan

16 jam siaran langsung dan sisanya siaran ulang. Siaran

berita yang berkualitas, memberikan perspektif lebih

BeritaSatu saat ini dapat

lengkap terhadap persoalan yang ada.

dinikmati pemirsa melalui

layanan televisi berlangganan HomeCable, Aora TV, dan Skynindo. Selain itu kanal BeritaSatu juga dapat di akses secara langsung melalui perangkat smartphone, dan

85


83


Konten menjadi unsur penting dalam menjalani bisnis megamedia, karena konten adalah materi yang dihantar melalui jaringan layanan televisi, maupun jaringan internet. Konten menjadi salah satu landasan visi perseroan, yaitu Cable TV, Computer, Communication, Content, Channels, dan Commerce.

84


86

87


85


A

tas dasar itulah pada bulan Februari

dengan berbagai production house terkemuka dan pada

2008 PT First Media Productions (FMP)

bulan Januari 2013, FMP kembali menghasilkan film layar

didirikan sebagai penyedia konten. Melalui

lebar keduanya yang berjudul ‘MIKA’.

konten Perseroan dapat membangun

semua informasi yang baik bagi masyarakat, bukan

Sampai dengan tahun 2013, FMP telah menyediakan 4

hanya menghibur tetapi dapat mendidik, sekaligus

saluran televisi di HomeCable dan BIG TV yang sebagian

menguatkan persatuan.

besar

programnya

diproduksi

secara

independen.

Keempat saluran saluran tersebut adalah Hi!, J’Go, FMP memiliki tiga kelompok produksi yaitu kreatif,

Dangdutz dan Mix. Hi! adalah sebuah saluran yang dapat

rumah produksi dan bagian post-production. Ketiga

dinikmati oleh seluruh pemirsa dengan tema “yakin tentang

kelompok

pada

indonesia??”. Hi! menayangkan program tentang kuliner

creativity and impacting. FMP memulai kiprahnya di

khas Indonesia, pariwisata, musik, film, dokumenter,

industri kreatif melalui produksi film yang diberi judul

tips-tips kesehatan dan fashion. Berikutnya J’Go, yaitu

‘SEPULUH’ yang rilis pada bulan Febuari 2009. Film

saluran yang menayangkan film Indonesia; baik film layar

itu juga yang menjadi landasan awal bagi tim dari FMP

lebar maupun FTV. Lalu Dangdutz yang disiapkan sebagai

untuk terus melanjutkan kiprahnya di industri kreatif.

tempat apresiasi bagi para pembuat musik dangdut

produksi

tersebut

berorientasi

dan menjadi saluran yang bisa memberikan kepuasan Selain memproduksi film, FMP juga melebarkan

kepada para penggemar lagu dangdut selama 24 jam

sayapnya dengan memproduksi iklan. Hingga saat

sehari. Terakhir adalah MIX, yaitu sebuah saluran yang

ini FMP sudah memproduksi puluhan iklan dan

menayangkan mengenai musik dan gaya hidup (lifestyle).

Company Profile dari berbagai brand seperti Matahari

Selain menampilkan video clip musik dan beberapa

Departtment

dan

program televisi, MIX juga menayangkan konser-konser

Kelautan, Kementerian Komunikasi dan Informatika,

Store,

Kementrian

Perikanan

musik di Jakarta secara live seperti Java Soulnation, Java

Rumah Sakit Siloam, Partai Persatuan Pembangunan,

Rockin'land, Java Jazz dan masih banyak yang lainya.

Nutrifood, Herbal Wahida, Nutrindo, Lippo Village dan lain-lain.

Dengan

semakin

berkembangnya

industri

TV

dan

kebutuhan masyarakat akan variasi hiburan selama 24 jam Kiprah FMP di industri kreatif tidak berhenti sampai

penuh, FMP yang sudah berpengalaman dalam berbagai

di situ. Pada tahun 2011, FMP mulai melakukan

bidang industri kreatif akan mampu terus berkreasi

shooting Film Televisi (FTV) pertama mereka yang

untuk menghasilkan karya-karya yang dapat menghibur

terus berlanjut hingga saat ini. Hingga tahun 2013,

masyarakat.

FMP sudah menghasilkan 31 FTV yang bekerja sama

86


88

M

A

G

A

Z

I

N

E

89


87

TINJAUAN OPERASIONAL Daftar Channel dan Program yang diproduksi sendiri oleh FMP

Hi TV

88

HI TV merupakan program hiburan dan informasi yang ditujukan kepada kaum remaja dan dewasa di Indonesia. Program ini menyajikan acara-acara yang berisi inspirasi bagi masyarakat, dari kuliner, masak memasak, kesehatan, fashion, dan musik. Food Hunter

Food Hunter adalah program berdurasi 30 menit yang berisi informasi mengenai sejarah, serta keunikan makanan di Jakarta dan sekitar.

Chef Mama

Chef Mama adalah program dengan durasi 30 menit dengan menampilkan materi resepresep makanan spesial. Acara ini disuguhi sedikit unsur komedi, sehingga membuat penonton semakin terhibur.

Music Map

Music Map merupakan program mengenai video musik indonesia. Isi dari program ini menceritakan fakta dan informasi mengenai latar belakang musisi ternama, serta sejarah instrumen musik. Program ini akan memberikan informasi baru mengenai musik selama 60 menit.

Unsung Heroes

Program Unsung Heroes merupakan program mengenai profil beberapa dokter yang memiliki dedikasi tinggi untuk menolong orang. Kisah kepahlawanan ini dapat dinikmati selama selama 30 menit.

Healthy Cooking

Healthy Cooking merupakan program acara bagaimana memasak makanan yang sehat. Di dalam acara ini, masyarakat akan dijelaskan mengenai cara-cara memasak yang baik bagi keluarga muda Indonesia, dari bahan baku, resep, hingga tips-tips menarik.

Food and the Siti

Food and the Siti adalah program mengenai ulasan restoran-restoran unggulan khusus di kota Bandung selama 30 menit.

New Ensifoodia

New Ensifoodia adalah program mengenai ulasan restoran-restoran baru khusus di Kota Jakarta selama 30 menit.

Modishfication

Modishfication merupakan program memasak yang dipandu oleh William Wongso. Dalam acara ini William Wongso akan menjelaskan cara baru seni memasak kepada masyarakat Indonesia.

Warna Indonesia

Selama 60 menit, Fiki dan Anima Mae akan mengunjungi daerah-daerah di seluruh penjuru Indonesia untuk melihat pesona keindahan alam, keanekaragaman budaya dan menikmati kuliner daerah.

Food-a-Licious

Program makanan yang mengulas beberapa restoran unggulan di Jakarta selama 30 menit.

My Day

Selama 60 menit kita akan mengikuti kegiatan sehari bersama seorang penyanyi. Selain itu kita juga disuguhkan video klip-video klip yang menarik.

Music Artis Biography

Music Artist Biography merupakan program acara yang mengulas tentang cerita dibalik kesuksesan musisi di dunia.

Radio Clip

Program yang menampilkan video klip musik dengan dipandu oleh host Prambors FM Radio Station. VJ CJ dan VJ Reza akan memandu para remaja indonesia untuk berinteraksi seperti song request.

The Cover

The Cover adalah program berisi para musisi muda yang sukses, berawal dari covering song.

Sound Alert

Program durasi 60 menit berisi video musik luar negeri.

Style in Music

Program 30 menit berisi icon, fashion style, dan trend terkini dari setiap genre musik.

Fun Track

Sebuah program game show berdurasi 60 menit untuk anak-anak berusia 4-7 tahun. Program ini sangat edukatif untuk merangsang perkembangan motorik anak-anak

Smart Kids ACACA

Sebuah program edukasi berdurasi 60 menit untuk anak-anak agar mengenal banyak pengetahuan di lingkungan sekitar

Indie Showcase

Sebuah program berdurasi 60 menit yang mengupas perjalanan karir band indie terkenal di Indonesia. Juga ada mini konser band tersebut di setiap programnya.

Fashion Plus

Fashion Plus merupakan acara 30 menit mengenai ulasan fashion dari beberapa distro dan toko-toko baju yang unik.

Hi FTV

Hi FTV adalah film pendek yang disediakan untuk mempererat kebersamaan keluarga.

Just The Way We Eat

60 menit bersama Mike Lucock. Tidak hanya mencoba aneka makanan tapi juga sejarah daerah setempat untuk lebih bisa mengenal Indonesia.

Tripper

Jay dan Agnes, dua sahabat yang senang berpetualang dan mencari tahu beragam hal. Bersama mereka mendatangi banyak tempat bersejarah menarik dan mengulasnya bersama.


90

MIX Channel

J'Go

Dangdutz

MIX Channel merupakan musik yang berisi video musik dalam negeri maupun internasional dari berbagai genre musik. Indo Mix

Indo Mix merupakan program video klip musisi-musisi papan atas di Indonesia selama 120 menit.

The Bands

The Bands merupakan program video klip musik dari group band papan atas di dunia.

World Mix

Program durasi 60 menit yang menyajikan musik-musik top di seluruh dunia.

Mix Flashback

Program MIX Flashback adalah program video klip musik unggulan yang berjaya di era tahun 1980 hingga 1990an selama 90 menit.

New Comers

Program New Comers adalah kumpulan video klip musik terbaru.

Mix All About Love

Program musik selama 90 menit dengan tema lagu cinta.

Indies

Program durasi 60 menit berisi musik-musik indies.

Mix Rock Hour

MIX Rock hour merupakan program musik dengan genre rock dan metal.

Java Jazz Festival

Program berisi video konser dari Java Jazz Festival.

Java Soulnations

Program berisi video konser dari Java Soulnations Festival.

Java Rockin Land

Program berisi video konser dari Java Rockinland Festival.

J'Go adalah kanal film yang berisi semua film layar lebar Indonesia The Premiere

Premiere adalah program dengan durasi 30 menit yang berisi mengenai ulasan film indonesia terbaru.

Cinema Story

Cinema Story adalah program yang berisi mengenai sejarah fim di indonesia. Isi sejarah berawal dari pertumbuhan genre film di indonesia hingga pembahasan dunia film di dunia.

Tokoh Kita

Program durasi 30 menit yang menyajikan cerita sukses dari beberapa public figure dan pencipta film.

Movies

Film special untuk keluarga Indonesia.

FTV

Film Pendek durasi 90 menit produksi lokal FMP.

Dangdutz adalah kanal program berisi musik-musik dangdut di Indonesia Dangdut Keliling

Dangdut keliling merupakan program berdurasi 30 menit yang dipandu oleh Michiko. Michiko salah satu penyanyi dangdut akan berkeliling dan menghibur masyarakat setempat.

Dangdut Room

Dangdut Room adalah program musik dangdut dengan gaya akustik selama 60 menit.

Special Video Clips

Program video klip musik dangdut unggulan.

91


89


90


92

Foto: Peluncuran Satelit Lippo Star (Optique Video CSG)

Dengan mengusung teknologi baru, BIGTV memasarkan produknya kepada pasar yang belum pernah menggunakan televisi berlangganan satelit. Untuk menjangkau pasar tersebut, BIGTV menyediakan 50 kanal free-to-air. Hal ini dipasarkan agar masyarakat yang tergolong new adopter dapat merasakan bagaimana nyamannya menggunakan TV berlanggan yang terjamin kualitas gambarnya.

K

endala akan keterbatasan jaringan

Perseroan pada tahun ini sudah mengoperasikan

kabel menjadi masalah utama bagi

satelit dengan teknologi Ku-Band berkapasitas

Perseroan

12 (dua belas) transponder. Solusi menggunakan

layanan

dalam televisi

menghantarkan berlangganan

di

satelit merupakan cara tepat untuk menjangkau

Indonesia. Hingga saat ini layanan TV kabel

seluruh

berlangganan Perseroan baru mencapai wilayah

perusahaan PT Indonesia Media Televisi (IMTV),

Jabodetabek,

Padahal

Perseroan dapat memperluas penetrasi pasar

peluang pasar masih terbuka lebar di luar pulau

lebih besar lagi. Pada tahun ini IMTV melalui

Jawa, masih banyak wilayah propinsi di Indonesia

merek

yang tergolong pasar potensial. Perseroan sangat

operasional penjualan di tujuh kota besar di

menyadari akan keterbatasan ini, maka untuk

Indonesia. BIGTV memanfaatkan kapasitas

bisa menjamah pasar potensial di luar pulau

7 (tujuh) transponder untuk membawa kanal

Jawa, satu-satu nya cara harus menambah satu

HD dan SD sebanyak 153 kanal. Dengan jumlah

media penghantar yang dapat merangkul seluruh

kanal yang banyak, Perseroan yakin bahwa BIGTV

wilayah Indonesia.

akan menjadi operator favorit di indonesia.

Surabaya,

dan

Bali.

wilayah

dagang

93

Indonesia.

BIGTV

Melalui

sudah

anak

melakukan


91


92


94

Dengan mengusung teknologi baru, BIGTV

enam paket unggulan. Distribusi penjualan

memasarkan produknya kepada pasar yang

BIGTV dilakukan dengan bekerjasama melalui

belum pernah menggunakan TV berlangganan

ritel hypermarket yang tersebar di seluruh

satelit. Untuk menjangkau pasar tersebut, BIGTV

Indonesia. Cara distribusi ini tergolong handal

menyediakan 50 (lima puluh) kanal free-to-air. Hal

untuk meningkatkat level availability produk di

ini dipasarkan agar masyarakat yang tergolong

pasar. Bukan hanya hypermarket, BIGTV juga

new adopter dapat merasakan bagaimana

bekerjasama dengan dealer-dealer lokal parabola

nyamannya menggunakan TV berlanggan yang

untuk sama-sama membantu penjualan.

terjamin kualitas gambarnya. Secara komposisi konten, BIGTV menyediakan 80% kanal premium

Kedepannya BIGTV akan menggiring konten

luar negeri, dan sisanya kanal nasional dan free-

in-house dan olahraga. Hal ini dipercaya akan

to-air. Pada perangkat pengguna atau customer

menjadi value proposition yang terbaik dalam

premise equipment, BIGTV menyediakan Set-

konteks persaingan TV berlangganan. Untuk

Top-Box yang dilengkapi dengan HDMI port,

konten in-house, BIGTV akan menyediakan

MHP Application, dan USB port untuk kebutuhan

konten-konten bertemakan Indonesia, berawal

fitur PVR (Personal Video Recording).

kuliner, budaya, hingga tempat-tempat wisata di pelosok Nusantara. Dengan membawa konten

Paket

format

dalam negeri, BIGTV ingin mengkomunikasikan

lima paket basic untuk pelanggan postpaid,

produk

BIGTV

ke masyarakat bahwa pentingnya mencintai

sedangkan

konten dalam negeri.

pelanggan

menyediakan prepaid

disediakan

95


93

94


96


B

rand image “superb services” menjadi target pemasaran Perseroan di tahun 2013. Kata “superb services” didefinisikan oleh Perseroan sebagai layanan terpadu dan optimal kepada pelanggan dengan menganut norma kesetiaan, integritas, dan kualitas pelayanan. Kata kunci ini menjadi panduan Perseroan dalam menjalankan bisnisnya di tahun 2013. Perseroan dalam hal ini menyadari bahwa bisnis yang dijalankannya merupakan bisnis

jasa. Kata “jasa” merupakan kata yang menyadarkan Perseroan untuk tidak hanya fokus pada elemen pengembangan product leadership, namun juga fokus pada elemen lain seperti operational excellences dan customer intimacy. Ketiga elemen ini harus selalu disempurnakan setiap tahunnya, mengingat agresifnya perubahan pasar yang semakin kompleks. Untuk dapat menjembatani pasar yang kompleks, Perseroan berhasil memperluas jaringan kabel berbasis HFC (Hybrid Fiber Coaxial) yang dimilikinya hingga mencapai satu juta homepass setara dengan satu juta rumah yang terlewati jaringan kabel layanan Perseroan. Dengan luasnya jaringan kabel yang dimiliki, Perseroan memiliki kesempatan untuk dapat meningkatkan layanan produk TV berlangganan maupun internet pita lebarnya.

Program Pemasaran

masih mencoba dan cenderung untuk menghindari kebingungan dalam memilih paket produk. Perseroan menyajikan paket ini

Paket Produk Combo

dengan layanan kecepatan Internet Up to 3 Mbps dan layanan TV

Untuk dapat meningkatkan layanan, Perseroan secara

berlangganan HomeCable sebanyak 94 kanal yang terdiri dari 67

agresif

siaran standard definition dan 27 siaran high definition.

menyempurnakan

layanannya,

antara

lain

dengan menstrukturisasi kembali paket-paket yang telah ada. Paket combo menjadi pusat perhatian Perseroan di

Elite Combo HD

tahun 2013, paket yang memadukan layanan internet

Paket layanan ini disediakan untuk kelompok konsumen yang

dan TV berlangganan menjadi amunisi utama Perseroan

tergolong medium usage dalam menikmati layanan hiburan

dalam bersaing dengan para kompetitor. Paket combo

digital. Kelompok ini merupakan pengguna internet dan TV

dinilai sangat efektif untuk dipasarkan ke masyarakat

berlangganan yang regular. Paket yang dikemas berspesifikasi

khususnya daerah urban dan sub-urban. Paket combo

menengah dengan layanan internet Up to 5 Mbps dan layanan

ini merupakan implementasi dari bentuk “superb

TV berlangganan HomeCable sebanyak 114 kanal yang terdiri

services” oleh Perseroan kepada masyarakat.

dari 79 siaran standard definition dan 35 siaran high definition

Family Combo HD Paket layanan ini diciptakan untuk kelompok konsumen

Supreme Combo HD

yang tergolong minimalis dalam menikmati layanan hiburan

Paket layanan ini dikemas untuk kelompok konsumen yang

digital. Kelompok konsumen ini memiliki karakteristik yang

tergolong heavy usage dalam menikmati layanan hiburan digital.

menyukai media sosial serta tayangan digital. Perseroan

Paket ini ditawarkan dengan layanan kecepatan internet Up to 8

menyajikan paket ini dengan layanan kecepatan Internet

Mbps dan HomeCable sebanyak 142 kanal yang terdiri dari 95

Up to 1 Mbps dan layanan TV berlangganan HomeCable

siaran standard definition dan 47 siaran high definition.

sebanyak 72 kanal yang terdiri 56 siaran standard Maxima HD

definition dan 16 siaran high definition.

Paket layanan ini dikemas untuk kelompok konsumen super D’Lite Combo HD

heavy usage dalam menikmati layanan hiburan digital. Paket

Paket layanan ini diciptakan untuk kelompok konsumen

ini ditawarkan dengan kecepatan internet Up to 16 Mbps dan

yang tergolong baru dalam menikmati layanan hiburan

HomeCable sebanyak 143 kanal yang terdiri dari 96 siaran

digital. Kelompok konsumen ini memiliki karakteristik yang

standard definition dan 47 siaran high definition.

97


95

TINJAUAN OPERASIONAL Komunikasi Pemasaran

dari MRA Group. Perseroan juga menggunakan

Salah satu pakar pemasaran bernama Jack Trout pernah mengungkapkan

Media cetak lain seperti brochure, fliers dan POSM

bahwa sebuah merek harus mendapatkan tempat, ruang, atau kavling

(Point of Sales Material).

dalam benak konsumen. Untuk mendapatkan tempat dalam benak konsumen, sebuah merek harus memiliki atribut yang kuat agar dapat

Seiring dengan perluasan jaringan kabel yang

tertanam dalam jaringan semantik otak manusia. Mencari jendela pikiran

dimilikinya, Perseroan juga mengadakan micro

manusia membutuhkan proses komunikasi yang tepat, bukan hanya

marketing di beberapa wilayah Jabodetabek. Micro

sekedar kreatif. Untuk tertanam dalam ruang kepala konsumen, sebuah

marketing dilakukan untuk mendekatkan brand

merek harus dapat memastikan bahwa atribut yang dibawa memang

identity Perseroan kepada masyarakat, terutama

dicari oleh konsumen.

dengan banyaknya anak-anak dan remaja yang ikut berpartisipasi dan berfoto bersama di dekat booth

Melalui pernyataan Trout tersebut, Perseroan menyadari bahwa sebuah

Perseroan. Cara berfoto bersama adalah cara

brand tidak dapat berkembang secepat membalik telapak tangan.

menanamkan sebuah brand yang efektif kepada

Untuk memasukkan brand kedalam benak konsumen dibutuhkan

anak-anak dan remaja. Mengapa anak-anak?

program pemasaran yang terintegrasi. Satu-satunya cara adalah dengan

Karena mereka adalah potensi pasar masa depan,

menjalankan fungsi salah satu elemen pemasaran yakni komunikasi yang

jika brand Perseroan sudah ditanam di benak

terdiri dari berbagai media elektronik & non-elektronik, antara lain event &

pikiran anak-anak, ada probabilitas mereka akan

experiences, social media, dan marketing public relations.

mengingat terus hingga dewasa. dengan

Acara musik terbesar di Indonesia seperti Java Jazz,

memanfaatkan beberapa media komunikasi seperti media sosial, website,

Rockinland dan SoulNation menjadi tempat favorit

radio, koran, majalah, billboard serta sejumlah acara. Untuk media cetak

Perseroan dalam memasarkan produknya. Di tahun

Perseroan memilih beberapa media ternama seperti koran Kompas,

2013 HomeCable dan FastNet secara bersama

Suara Pembaruan, Investor Daily, Jakarta Globe dan beberapa majalah

hadir di tengah keramaian pengunjung Java Jazz,

Perseroan

96

melakukan

aktivitas


komunikasi

pemasaran

98

Rockinland dan SoulNation. Tidak jauh berbeda dengan

mengkoleksi kanal siaran HD sebanyak 50 kanal, terhitung dari genre berita,

tahun sebelumnya, konsep booth pada setiap acara

musik, entertainment, olahraga hingga film. Bagi Perseroan penambahan

festival musik selalu disesuaikan dengan tema musik

konten HD merupakan cara mutlak untuk bisa mencapai “superb

yang sedang bergulir.

services”. Layanan TV berlangganan harus ditingkatkan khususnya dengan penambahan channel dengan kualitas video yang lebih baik. “Superb

FastNet 100 MBps

services” tidak akan sempurna jika tidak disisipkan nilai differensiasi yang

Layanan FastNet yang sudah muncul sejak tahun 2007

kuat, oleh karena itu Perseroan mengembangkan konten in-house, agar

terkenal dengan asosiasi cepat, murah, dan simple.

dapat memperkokoh positioning yang jelas terhadap kompetitor dan pasar.

Ketiga core identity ini selalu diperkuat setiap tahunnya hingga tahun 2013. Peningkatan bandwidth menjadi

Konten Sepakbola dan Aplikasi Interaktif

modal

brand

Produk TV berlanggan sudah menjadi produk favorit masyarakat di perkotaan

FastNet setiap tahunnya, Peningkatan bandwidth selalu

khususnya Jabodetabek. Brand HomeCable yang diluncurkan sejak tahun

berbanding lurus dengan

Perseroan

dalam

mengembangkan

meningkatnya kebutuhan

2007 menjadi solusi keluarga dalam menikmati hiburan melalui televisi.

bandwidth. Konsumen semakin hari menjadi sangat

Selain pemasangan yang mudah dan tahan cuaca buruk, HomeCable rajin

cepat untuk mengatakan “tidak puas” dalam hal koneksi

menambah jumlah kanal-kanal dengan kualitas High Definition. Asosiasi

internet. Oleh karena itu Perseroan melihat bahwa

brand HomeCable yang dikenal dengan sebutan kualitas gambar terbaik,

konsumen khususnya perkotaan harus diberikan sajian

konten bersahabat, dan simple, menjadi atribut unggulan Perseroan dalam

terbaik dalam hal koneksi internet.

menyusun program pemasaran TV berlangganan.

Pada tahun 2013 Perseroan menyiapkan produk terbaru

Untuk mencapai ketiga core identity tersebut, Perseroan pada tahun 2013

untuk layanan internetnya. Produk terbaru ini adalah

resmi mendapatkan hak siar Liga Inggris serta Liga Eropa bergengsi lainnya

FastNet 100 Mbps. Bandwidth dengan kecepatan

dari MP & Silva. Dengan adanya penambahan kanal olahraga, Perseroan

tinggi diperkenalkan Perseroan kepada masyarakat

semakin percaya diri dalam memasarkan produk dan layanannya kepada

Jabodetabek untuk lebih meningkatkan gaya hidup

masyarakat. Perseroan meyakini bahwa kanal olahraga khususnya

digital. Layanan ini disiapkan untuk komunitas gamers,

sepakbola, masih menjadi kanal favorit masyarakat Indonesia.

dan fotografi yang sering mengunggah (upload) foto-foto

Dengan fakta ini Perseroan berkeyakinan dapat

dengan resolusi tinggi, serta memanjakan konsumen

meningkatkan jumlah pelanggan HomeCable

yang sering menggunakan device-device tambahan,

dengan signifikan.

seperti Apple TV atau media streaming lainnya.

Untuk mempertajam

layanan

TV berlangganan, Perseroan tidak hanya terus menambah kanal, namun juga mengembangkan aplikasi interaktif di dalam layanan TV berlangganan, HomeCable. Aplikasi yang Peluncuran FastNet 100 Mbps dilakukan pada

disebut MHP (Multimedia Home Platform) berbasis Java dan diintegrasikan

5 September 2013 di TGI Friday Cafe, Kemang Village.

dengan Set-Top-Box (“STB”). Aplikasi MHP ini dimanfaatkan sebagai

Acara launching tersebut dihadiri beberapa rekan-rekan

penopang Perseroan dalam mengembangkan aplikasi interaktif lainnya

media yang diisi dengan sesi demonstrasi kecepatan

untuk meningkatkan value proposition. Aplikasi yang sudah diciptakan oleh

100 Mbps. Perseroan berharap 100 Mbps dapat

Perseroan adalah informasi cuaca, berita, lalu lintas, saham, dan games.

menjadi tulang punggung dalam mengkomunikasikan

Tujuan pengembangan aplikasi ini agar konsumen mendapatkan

atribut “superb services” kepada masyarakat.

tambah dari penggunaan HomeCable.

50 Channel High Definition

Di tahun 2013, Perseroan mengembangkan aplikasi khusus sepakbola yang

Pada tahun 2013, Perseroan aktif menambah sejumlah

disebut “Football Super League Application”. Aplikasi tersebut diciptakan untuk

program acara khususnya pada kanal siaran kualitas

meningkatkan promosi kanal sepakbola Perseroan yaitu beIN Sport 1 dan

HD (High Definition). Secara total Perseroan sudah

beIN Sport 2. Aplikasi ini akan muncul pada kedua kanal tersebut, dengan

99


nilai

97


menekan tombol merah pada remote control. Melalui aplikasi ini konsumen dapat mendapatkan informasi klasemen liga, jadwal pertandingan, hasil pertandingan, hingga formasi tim yang sedang ditayangkan. Tidak hanya itu saja, Perseroan juga menyiapkan Football Quiz kepada pelanggan dengan format satu hari satu pertanyaan yang dapat dijawab via akun Twitter.

First Media Self-Care Tidak hanya aplikasi interaktif, Perseroan juga mengembangkan layanan penyempurna yang disebut “First Media Selfcare”. Layanan ini diciptakan untuk memudahkan konsumen dalam melihat total tagihan, melakukan transaksi pembayaran tagihan, riwayat pembayaran, dan nama paket layanan yang sedang berjalan melalui website. Perseroan meyakini bahwa dengan adanya layanan “First Media SelfCare”, pelanggan akan terhindar dari probabilitas penipuan, double billing, maupun kesalahan biaya tagihan. Untuk bisa menjalankan layanan ini, pelanggan cukup membuat akun yang disebut “First ID” melalui website www.firstmedia.com.

Media Sosial Bagi Perseroan, Media Sosial merupakan alat untuk memonitor hiruk pikuk pasar terhadap produk yang diluncurkan. Dapat diharapkan bahwa media sosial merupakan salah satu barometer awal serta ruang alternatif untuk penelitian pasar bagi Perseroan. Pertama, media sosial memberikan redefinisi terhadap dimensi waktu. Media sosial memberikan dimensi waktu “now” atau real-time, dimana informasi yang diperoleh melalui media sosial dapat diperoleh saat ini juga. Sangat jelas ini memberi keuntungan besar bagi Perseroan dibandingkan melakukan riset konvensional yang membutuhkan waktu beberapa minggu untuk mendapatkan hasil. Namun, Perseroan tidak menganggap bahwa riset konvensional ditinggalkan begitu saja, justru riset konvensional menjadi titik akhir penelitian. Media sosial dipakai sebagai pembawa sumber menuju riset konvensional yang lebih besar dan detil. Dengan memanfaatkan media sosial, Perseroan dapat memantau percakapan konsumen atau pelanggan dalam jejaring sosial, Percakapan ini penting bagi Perseroan untuk mendapat informasi baru.

Jelas sekali bahwa adanya akun Facebook, Twitter, dan

berbagai blog informasi menjadi sumber pengaruh yang kuat dalam proses pembelian sebuah produk. Percakapan di dalam media sosial juga memberikan insight yang sangat bermanfaat karena banyak terungkap isi kepala, perasaan, dan jati diri konsumen terhadap suatu merek. Perseroan dapat mengetahui dengan jelas atribut, fitur, atau manfaat yang dicari oleh pelanggannya. Dengan memantau percakapan di jejaring sosial, Perseroan akan mendapatkan inspirasi untuk menetapkan strategi positioning product brand, sekaligus mengembangkan produk baru. Perseroan juga memandang media sosial sebagai alat prediksi terhadap tren kekuatan brand di masa mendatang. Bila brand memiliki banyak sentimen positif dan banyak direkomendasikan oleh masyarakat, mudah diprediksi bahwa brand tersebut akan bernasib positif di masa mendatang. Perseroan pada tahun ini masih mengandalkan dua akun media sosial, yakni Facebook dan Twitter. Dari kedua akun ini Twitter menjadi alat utama Perseroan dalam memantau hiruk pikuk percakapan konsumen dan pelanggan. Hingga akhir tahun 2013 Perseroan sudah mendapat follower sebanyak 35.503 untuk akun Twitter. Besarnya jumlah follower menjadi peluang Perseroan untuk mendorong konsumen lebih dekat dengan Perseroan melalui promosi produk dan layanan, serta mengajak pelanggan bercakap-cakap mengenai layanan terbaru dari Perseroan.

98


100

Beritasatu News Channel Goes To Campus

ini menjelaskan bagaimana prospek industri

Hadirnya Perseroan dalam bisnis media tidak hanya terfokus

media pertelevisian di Indonesia, sekaligus

dalam mencari keuntungan semata, tetapi juga berfokus

membagi

dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pada

sebagai presenter. Dalam kesempatan itu,

tahun 2013, Perseroan melalui FMN mengadakan seminar

BeritaSatu News Channel juga membuka

jurnalistik kepada mahasiswa. Pada tanggal 18 November

partisipasi mahasiswa untuk ikut dalam

2013, Perseroan mengadakan acara "BeritaSatu News

kompetisi live report, sekaligus menjadi

Channel Goes to Campus" di Universitas Budi Luhur, yang

ajang open casting dan open recruitment.

pengalaman

kerja

mereka

berisi seminar jurnalistik, meet the presenter, open casting, dan open recruitment. Acara yang bertema “Jadi Reporter

Hadirnya Perseroan di Universitas Budi

? Siapa Takut! “ menjadi tema besar bagi Perseroan untuk

Luhur

membagi dan meningkatkan wawasan mahasiswa dalam

wawasan

dunia media pertelevisian.

mahasiswa, artinya teori dan praktik di

diharapkan industri

dapat yang

membentuk baik

bagi

lapangan dapat berjalan bersama. Melalui senior

acara ini, Perseroan turut membantu mutu

BeritaSatu News Channel seperti Rike Amru, Ellyza Hasan,

pendidikan di Indonesia khususnya dalam

Awis Mrrani dan Donny De Keizer menjadi tamu istimewa

bidang media pertelevisian.

Dalam

seminar

jurnalistik

tersebut,

presenter

bagi mahasiswa Universitas Budi Luhur. Keempat presenter

101


99


NETIZEN PENETRATION Base: Indonesia Population

74.6

61.1

42.2

55.2

39.62%

42.49% 31.7

24.99%

24.2

18.98% 13.8 8.0

2010 Internet User

2011

2012

Netizen (Access more than three hours per day)

2013 Netizen proportion(%)

Source: MarkPlus Insight Netizen Survey 2013

Potensi Pasar

membuka celah persaingan yang tidak sehat khususnya

Era kompetisi yang padat sudah berada di puncak. Setiap

permainan harga (price wars). Terlepas dari hal tersebut,

lini industri sudah diisi oleh berbagai perusahaan yang saling

Perseroan melihat bahwa bentuk persaingan di dalam industri

bersaing untuk mendapat perhatian pasar. Berdasarkan data

bukan hanya berpusat pada harga saja, tetapi esensi persaingan

terakhir penetrasi TV berlangganan masih tergolong rendah.

di dalam TV berlangganan adalah keunikan sebuah konten.

Dari jumlah rumah tangga Indonesia sebanyak kurang lebih 44

Konten dalam hal ini bukan konten luar negeri, tetapi konten

juta rumah tangga, hanya ada sekitar 5% rumah tangga yang

produksi in-house yang mampu membuka nilai pembeda.

menggunakan TV berlangganan, baik itu dengan media kabel

Ruang pembeda ini akan membuka celah pendapatan lain bagi

maupun satelit. Rendahnya penetrasi ini membuka celah

Perseroan, salah satunya media penjualan iklan (TV commercial).

persaingan yang hebat antara operator TV berlangganan,

Perseroan melihat peluang pasar internet di Indonesia masih

sehingga tidak heran berbagai perusahaan TV berlangganan

sangat terbuka lebar. Memang secara angka pengguna internet

baru bermunculan untuk dapat mengisi kue pasar yang masih

di Indonesia sudah mencapai 74 juta pengguna, tetapi dalam hal

tergolong untapped market.

kualitas akses internet yang cepat dan murah masih menjadi akar masalah di Indonesia. Akar masalah inilah yang menjadi pemicu

Menurut pandangan Perseroan, industri TV berlangganan

Perseroan untuk terus meningkatkan kualitas dan perluasan

sudah menjadi ruang yang padat persaingan, sehingga

jaringan kabel beserta bandwidth yang cepat.

100


102

Di sisi lain, di tahun 2013 Perseroan melihat adanya

dua kategori produk ini termasuk bagian penting atau fondasi

perubahan khususnya pada perilaku konsumen

kehidupan sejahtera kelas menengah.

Indonesia. Hal ini disimpulkan berdasarkan kajian survey

pasar

Ada gula ada semut, ada peluang pasar ada pesaing. Kedua

dengan

sisi antara ruang kompetisi dan pertumbuhan pasar menengah

meningkatnya konsumen menengah. Menurut data

memberikan kesimpulan bahwa Perseroan melihat sebuah

Bank Dunia, Indonesia mengalami pertumbuhan

kesempatan baik sekaligus ancaman. Sudah tidak asing bahwa

konsumen menengah dengan angka signifikan, ada

para pesaing juga melihat dan mengejar adanya pertumbuhan

sekitar 134 juta penduduk Indonesia yang sudah

kelas menengah di Indonesia. Bagi Perseroan melihat ancaman

menghabiskan USD 2 – 20 per hari.

kompetisi sudah menjadi hal yang biasa, dan ini menjadi

di

terakhir

Indonesia

oleh

MarkPlus

mengalami

bahwa

perubahan

pemicu Perseroan untuk lebih strategis dalam mengolah Meningkatnya daya beli konsumen kelas menengah

program pemasaran. Bukan sekedar membentuk promosi yang

karena secara rata-rata rumah tangga konsumen

berlebihan, tetapi Perseroan lebih mengandalkan pendekatan

kelas menengah adalah rumah tangga yang berstatus

ekuitas merek dalam menarik perhatian pasar.

double income, pasangan suami-istri sama-sama bekerja. Dengan berstatus double income ini, konsumen kelas menengah kini dapat membuka ruang untuk berbelanja lebih. Gaya hidup mereka mengalami pergeseran, salah satunya mereka sudah memiliki preferensi untuk berani mengeluarkan uang untuk sebuah barang-barang dengan label merek mewah. Jika dipersempit dalam produk internet dan TV, konsumen kelas menengah sudah tergolong fasih dalam menggunakan media komunikasi via internet. Terbukti proses mencari informasi akan suatu produk diketahui melalui jaringan internet. Untuk hiburan melalui TV, golongan kelas menengah menganggap bahwa TV merupakan alat hiburan terbaik bagi keluarga. Pertumbuhan pasar menengah adalah hal yang baik, bahwa secara makro, masyarakat Indonesia mengalami pertumbuhan dari segi taraf hidup. Memang pengaruh ekonomi, politik, edukasi, dan perubahan teknologi informasi di Indonesia menjadi faktor pendorong masyarakat untuk mau menjalani kehidupan

lebih

sejahtera.

Perseroan

melihat

bahwa ini adalah peluang baik dalam memasarkan produk TV berlangganan maupun internet. Dan lagi

103


101

102


104

Penerapan tata kelola perusahaan (corporate government) dalam sebuah perusahaan sangat penting sebagai salah satu proses untuk menjaga kesinambungan usaha perusahaan dalam jangka panjang yang mengutamakan kepentingan para pemegang saham (shareholders) dan pemangku kepentingan (stakeholders). Mempertimbangkan pentingnya tata kelola perusahaan tersebut, Perseroan memandang perlunya penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate government/GCG) oleh Perseroan.

105


103


Untuk

memperoleh

tersebut, GCG

Perseroan

dan

manfaat senantiasa

mengembangkannya

dari

penerapan

berupaya secara

Penerapan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

GCG

menerapkan

konsisten

dan

berkesinambungan. Dengan penerapan GCG secara konsisten

Dalam penerapan prinsip GCG, Perseroan telah menganut

dan berkesinambungan yang didukung oleh integritas dan

Pedoman Umum Tata Kelola Perseroan Yang Baik yang ditetapkan

komitmen yang tinggi serta peran aktif dari berbagai perangkat

oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) dengan

dalam Perseroan, diharapkan GCG tidak hanya akan menjadi

penerapan TARIF, sebagai 5 pilar dasar dari GCG, yaitu: keterbukaan

suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Perseroan

(transparency), akuntablitas (accountability), pertanggungjawaban

tetapi menjadi bagian dari budaya Perseroan untuk mencapai

(responsibility), independensi (independency), dan kesetaraan dan

kesinambungan dan ketahanan usaha Perseroan dalam jangka

kewajaran (fairness).

panjang, meningkatkan kinerja Perseroan, dan pada akhirnya memberikan nilai tambah Perseroan untuk kepentingan para

Penerapan 5 pilar dasar tersebut diyakini oleh Perseroan sebagai

pemegang saham dan pemangku kepentingan, termasuk pula

instrumen yang dapat diandalkan dalam mengatur segala

para pengguna jasa Perseroan. Pendekatan top-down dalam

aspek bisnis yang dijalankan oleh Perseroan, baik oleh Dewan

penerapan GCG oleh Perseroan, dengan memperhatikan

Komisaris, Direksi, dan segenap karyawan Perseroan, sehingga

peraturan yang berlaku dan budaya Perseroan, juga diharapkan

diharapkan dapat menciptakan keseimbangan dalam operasional

dapat memperlancar penerapan GCG dan memperoleh

usaha Perseroan secara menyeluruh. Keseimbangan operasional

dukungan dari setiap pihak.

usaha yang akan dicapai meliputi segala bentuk kepentingan, baik individu maupun kelompok, baik internal maupun eksternal,

Sejalan dengan komitmen Perseroan untuk menerapkan

sehingga kepentingan Perseroan, pemegang saham, dan

GCG secara konsisten dan berkesinambungan, Perseroan

pemangku kepentingan akan mencapai titik ekuilibrium.

yang sudah memiliki beberapa perangkat pendukung sebagai panduan penerapan GCG, antara lain visi dan misi serta nilai-

Keterbukaan

nilai Perseroan, Peraturan Perseroan, Panduan Mengenai Kode

Sebagai perusahaan publik, Perseroan senantiasa berusaha

Etik dan Tanggung Jawab Profesional, serta berbagai Standar

menjaga objektivitas dalam menjalankan kegiatan usahanya,

Prosedur Operasional yang telah lama ditetapkan, selain

dengan cara menyediakan informasi yang material dan relevan

melengkapi perangkat pendukung penerapan GCG tersebut

kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan, serta

juga secara konsisten mengembangkan perangkat pendukung

memastikan bahwa informasi disediakan tepat waktu, memadai,

yang telah ada untuk disesuaikan dengan perkembangan

jelas, akurat, serta mudah diakses.

usaha Perseroan dan kondisi persaingan di pasar. Perseroan senantiasa menyampaikan berbagai laporan rutin yang Penerapan GCG oleh Perseroan juga secara aktif didukung

diwajibkan bagi Perseroan publik, antara lain laporan keuangan

oleh jajaran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Kejelasan

interim, laporan keuangan tengah tahunan, dan laporan keuangan

pelaksanaan tugas dari masing-masing Dewan Komisaris dan

tahunan yang diaudit, laporan tahunan; dan laporan insidentil,

Direksi, penentuan rencana strategis perusahaan disesuaikan

yang antara lain terkait dengan aksi korporasi, transaksi afiliasi,

dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP),

maupun transaksi material, seluruhnya baik dalam paparan publik

penerapan fungsi kepatuhan dan manajemen risiko, dan

maupun melalui media cetak maupun media elektronik. Disamping

pembentukan komite dan satuan kerja yang mengawasi dan

itu, Perseroan juga menyediakan website resmi Perseroan (www.

mengendalikan internal Perseroan, merupakan perwujudan

firstmedia.com) sebagai salah satu sarana akses bagi khalayak

komitmen Dewan Komisaris dan Direksi dalam penerapan

umum untuk memperoleh laporan tahunan Perseroan.

GCG. Untuk memastikan penerapan GCG tersebut, bukan semata-mata untuk memenuhi persyaratan berdasarkan

Akuntabilitas

peraturan yang berlaku, beberapa pihak independen ditunjuk

Penerapan pilar akuntabilitas oleh Perseroan sebagai Perseroan

oleh Perseroan untuk duduk dalam Dewan Komisaris dan

publik merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban

Direksi.

Perseroan kepada para pemegang saham dan pemangku

104


106

kepentingan

agar

pengelolaan

Perseroan

dilakukan

secara

benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perseroan tanpa mengesampingkan kepentingan para pemegang saham dan pemangku kepentingan. Selain

menetapkan

kejelasan

fungsi,

pelaksanaan,

dan

pertanggungjawaban masing-masing bagian dalam Perseroan, untuk menjaga akuntabilitasnya Perseroan juga memastikan bahwa semua bagian dalam Perseroan dan karyawan memiliki kompetensi yang memadai sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam kegiatan usaha Perseroan. Setiap karyawan diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam program pelatihan dan seminar, baik di dalam maupun di luar Perseroan, untuk pengembangan kompetensinya. Tidak hanya berhenti di sana, namun hasil pengembangan tersebut juga wajib diterapkan dan disebarkan bagi karyawan lainnya agar selalu ada peningkatan dan penyempurnaan dalam setiap aspek dalam Perseroan. Penerapan sistem oleh Perseroan sehubungan dengan penghargaan bagi karyawan berprestasi dan sanksi bagi karyawan yang melanggar juga memberikan kesempatan bagi Perseroan untuk secara objektif menguji akuntabilitasnya. Selain menekankan pada kompetensi masing-masing karyawan, Sistem penghargaan bagi karyawan berprestasi dan sanksi bagi karyawan yang melanggar juga memberikan kesempatan bagi Perseroan untuk secara objektif menguji akuntabilitasnya. Perseroan juga telah memiliki komite dan satuan kerja yang mengawasi dan mengendalikan internal Perseroan, yang bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris dan Direksi, untuk memastikan bahwa setiap bagian di dalam Perseroan menjalankan peran dan fungsinya dengan baik.

Perseroan sepenuhnya menyadari bahwa eksistensi bisnis Perseroan tidak hanya bermanfaat bagi para pengguna jasa Perseroan, namun juga masyarakat

Pertanggungjawaban Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terkecuali Perseroan. Manfaat dari kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan ini tidak hanya akan dirasakan oleh para pelanggan Perseroan yang dapat menikmati layanan secara nyaman, tetapi juga bagi Perseroan yang dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan lancar dan mencapai kesinambungan usaha dalam jangka panjang. Salah satu upaya Perseroan untuk penerapan prinsip kehati-hatian ini adalah dengan memiliki Sekretaris Perusahaan yang bekerjasama dengan Divisi Corporate Legal dalam memastikan kepatuhan Perseroan terhadap Anggaran Dasar, Peraturan Perseroan, dan peraturan-peraturan di bidang pasar modal.

107

yang ada di sekitar tempat kegiatan usaha Perseroan. Perseroan senantiasa berupaya agar eksistensi bisnisnya tidak hanya memberikan manfaat kepada para pengguna jasa Perseroan, namun juga untuk masyarakat yang ada di sekitar tempat kegiatan usahanya. Manfaat Perseroan bagi masyarakat di sekitar tempat kegiatan usaha Perseroan tidak hanya berupa penyediaan lapangan kerja, namun juga dengan berbagai program tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibility/CSR). Dengan demikian

diharapkan

bahwa

Perseroan

dapat

memperoleh pengakuan sebagai good corporate citizen.


105


Independensi

berdasarkan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik.

Perseroan senantiasa memastikan bahwa

Perseroan senantiasa menjaga dan memperhatikan keseimbangan antara

pengelolaan Perseroan dilakukan secara

hak dan kewajiban karyawan secara adil dan wajar.

independen,

tidak

saling

mendominasi,

tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, serta bebas dari benturan kepentingan.

Panduan Tata Kelola Perusahaan

Dengan demikian pengambilan keputusan akan senantiasa obyektif dan diharapkan

Peraturan Perusahaan

dapat memberikan output yang optimal bagi

Pelaksanaan tata kelola Perseroan yang baik tidak semata-mata tercermin

kepentingan pemegang saham, pemangku

dari visi, misi, dan nilai-nilai Perseroan, tetapi juga bagaimana suatu

kepentingan, dan para karyawannya. Sebagai

Perseroan mematuhi peraturan yang berlaku untuk mencapai visi, misi, dan

contoh,

Komisaris

nilai-nilai tersebut. Perseroan, sebagai bagian dari good corporate citizen,

Perseroan dapat memiliki pendapat yang

menyadari bahwa peraturan diperlukan tidak semata-mata untuk mengatur

independen untuk pengambilan keputusan,

hubungan eksternal Perseroan dengan masyarakat, namun juga peraturan

tentunya tanpa mengurangi kemungkinan

yang mengatur hubungan internal Perseroan dengan organ Perseroan dan

untuk memperoleh pendapat atau saran yang

para karyawannya. Untuk itulah Perseroan menyusun serangkaian peraturan

independen dari konsultan hukum, sumber

yang ditetapkan sebagai peraturan perusahan.

Direksi

dan

Dewan

daya manusia, dan konsultan independen Peraturan Perusahaan Perseroan disusun sejalan dengan falsafah Pancasila

lainnya.

dan Program Pembangunan Nasional, khususnya dalam hal perbaikan Sebagai wujud independensi, Perseroan telah

ekonomi serta peningkatan taraf hidup bangsa perlu didukung bersama

menunjuk beberapa pihak independen yang

oleh segenap bangsa Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, Perseroan

bereputasi tinggi untuk duduk dalam Dewan

berkeinginan untuk tidak hanya berperan serta dalam pembangunan

Komisaris dan Direksi serta memberikan

perekonomian Indonesia dengan mengembangkan kegiatan usahanya,

peran yang maksimal bagi Komite Audit

namun

Perseroan dalam melakukan pengawasan

meningkatkan kompetisi dan kompetensi sumber daya manusianya.

juga

dengan

mengembangkan

sumber

daya

manusianya,

terhadap jalannya kegiatan usaha Perseroan. Pengelolaan sumber daya manusia telah ditetapkan sebagai salah satu Kesetaraan dan Kewajaran

bagian dalam rencana strategis pengembangan Perseroan, karena dengan

Prinsip kesetaraan dan kewajaran diterapkan

cara demikian Perseroan dapat dengan mulus dan secara berkesinambungan

oleh Perseroan untuk setiap pihak yang

meningkatkan kemampuannya untuk berkompetisi dengan Perseroan

berkepentingan

Perseroan.

lainnya di Indonesia. Perseroan senantiasa meyakini bahwa sumber daya

memberikan

manusia adalah aset yang sangat penting bagi eksistensi, kesinambungan

kesempatan yang wajar kepada setiap pihak

pertumbuhan dan perkembangan Perseroan dalam jangka panjang untuk

untuk dapat mengakses informasi Perseroan

menjaga kepentingan karyawan Perseroan. Berbagai aspek dipertimbangkan

sesuai

keterbukaan

oleh Perseroan agar dapat tercipta hubungan yang serasi, aman, mantap,

(transparency) dalam lingkup kedudukan

tenteram, dan dinamis antara Perseroan dengan seluruh karyawannya,

masing-masing, sesuai dengan manfaat

antara lain melalui adanya kejelasan dalam pemberian tugas, hak, dan

dan kontribusi yang diberikan oleh otoritas

kewajiban harian masing-masing karyawan, memberikan perhatian akan

pasar modal, komunitas pasar modal, dan

kesehatan karyawan, serta atmosfer lingkungan kerja yang menunjang

pemangku kepentingan kepada Perseroan.

kinerja karyawan. Aspek-aspek tersebut diharapkan dapat meningkatkan

Perseroan

terhadap senantiasa

dengan

prinsip

produktivitas karyawan dan membantu menciptakan ketentraman dan Prinsip oleh

kesetaraan Perseroan

untuk

juga

diterapkan

setiap

individu

kepuasan karyawan dalam bekerja sehingga akan sangat membantu menyelesaikan masalah-masalah yang mungkin timbul secara musyawarah.

yang kompeten serta berkemauan dan

106

berdedikasi tinggi untuk berkarya untuk

Peraturan Perusahaan Perseroan telah disahkan melalui Surat Keputusan

Perseroan. Perkembangan karir masing-

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, Direktorat

masing karyawan Perseroan tidak dibedakan

Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja,


108

Nomor: 249/PHIJSK-PKKAD/PP/IV/2013 tanggal 22 April 2013 yang berlaku hingga tanggal 21 April 2015. Secara umum, Peraturan Perusahaan Perseroan memuat hak dan kewajiban karyawan dan Perseroan, serta ketentuan yang bertujuan membina hubungan serasi, selaras, dan seimbang dalam usaha meningkatkan efisiensi, produktivitas dan prestasi kerja yang optimal. Diharapkan Peraturan Perusahaan Perseroan dapat mewujudkan terciptanya hubungan industrial yang kondusif antara karyawan dan Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang berlaku, termasuk penyesuaiannya dikemudian hari.

Kode Etik dan Tanggung Jawab Profesional Komitmen Perseroan sebagai perusahaan publik untuk memperoleh kesinambungan usaha jangka panjangnya tidak hanya tercermin dari kepatuhan Perseroan terhadap aturan yang bersifat mengikat. Perseroan juga senantiasa menerapkan suatu standar kode etik dan tanggung jawab profesional sebagai salah satu tolok ukur dalam upayanya untuk mencapai keseimbangan operasional usaha Perseroan. Selain Perseroan yang berkewajiban memenuhi persyaratan dari semua perundang-undangan yang berlaku, Perseroan menerapkan standar kode etik dan tanggung jawab profesional sebagai bentuk tanggung jawab Perseroan terhadap publik, para pelanggan, pemegang saham dan para pemangku kepentingan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Berpedoman pada standar internasional, komitmen untuk senantiasa patuh pada peraturan yang berlaku, dan penerapan prinsip tata kelola Perseroan yang baik, maka secara fundamental, penting bagi Perseroan untuk menetapkan Standar Kode Etik dan Tanggung Jawab Profesional (Kode Etik) yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor: SK-008/DIR/X/10, tanggal 19 Oktober 2010. Seluruh manajemen dan karyawan wajib memahami standar kode etik ini sebagai dasar penerapan dalam berperilaku yang mengatur hubungan antara karyawan dengan Perseroan, sesama karyawan, pelanggan, pemasok, pemegang saham, pemangku kepentingan, pemerintah dan masyarakat. Seluruh manajemen dan karyawan wajib menandatangani standar kode etik tersebut setiap dua tahun sekali.

109


107

Penanganan

terhadap

penyimpangan

atas

Kebijakan Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran

Peraturan Perseroan dan Kode Etik dan Tanggung Jawab Profesional dilakukan melalui penyelidikan

Kebijakan Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran (KP3) merupakan sistem

yang mendalam dan didasari dengan fakta-fakta,

yang dapat dijadikan media bagi saksi pelapor untuk menyampaikan

sedangkan keputusannya dibuat dan diberikan

informasi mengenai tindakan pelanggaran yang diindikasi terjadi. Pengaduan

berdasarkan pertimbangan akibat tindakan, derajat

yang diperoleh dari mekanisme pengaduan pelanggaran (whistleblowing) ini

kesalahan dan motif tindakan. Melalui pertimbangan

perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut, termasuk juga pengenaan

yang cermat dan obyektif, Direksi memutuskan

hukuman yang tepat agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku

jenis sanksi yang disesuaikan dengan bobot

pelanggaran dan juga bagi mereka yang berniat melakukan hal tersebut.

penyimpangan dan hirarki organisasi (pangkat atau jabatan karyawan). Sanksi kepada karyawan dapat

KP3 dimaksudkan sebagai dasar atau pedoman pelaksanaan dalam

berbentuk teguran lisan, surat peringatan (I, II, III), tidak

menangani Pengaduan Pelanggaran dari pemangku kepentingan untuk

diberikan kenaikan gaji, pangkat atau bonus, hingga

menjamin

pemutusan hubungan kerja (PHK). Khusus untuk

pelanggaran yang efektif dalam jangka waktu memadai. Tujuan akhirnya

pemutusan hubungan kerja, setelah mendapatkan

adalah sebagai upaya dalam pengungkapan berbagai permasalahan dalam

persetujuan Direksi, dilanjutkan dengan pengajuan

Perseroan yang tidak sesuai dengan Kode Etik yang berlaku di Perseroan.

terselenggaranya

mekanisme

penyelesaian

pengaduan

permohonan ijin kepada Departemen Tenaga Kerja sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan Republik

KP3 ini diberlakukan bagi manajemen dan karyawan di lingkungan

Indonesia.

Perseroan dan seluruh unit usahanya dalam menjalankan tugas sehari-hari sesuai dengan prinsip tata kelola Perseroan yang baik.

108


110

Pengelola Pengaduan Pelanggaran akan memutuskan perlu tidaknya dilakukan investigasi atas pengaduan pelanggaran dalam waktu 30 hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari kerja 2. Apabila hasil verifikasi menunjukkan bahwa pengaduan tidak benar dan tidak ada bukti maka tidak akan diproses lebih lanjut. 3. Apabila hasil verifikasi menunjukkan adanya indikasi pelanggaran yang disertai bukti-bukti yang cukup, maka pengaduan dapat diproses ke tahap investigasi. 4. Terkait pengaduan pelanggaran yang melibatkan oknum Karyawan yang memerlukan investigasi, wajib ditindaklanjuti oleh Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran tingkat Direksi untuk diinvestigasi. 5. Terkait pengaduan pelanggaran yang melibatkan Direksi, Dewan Komisaris, organ penunjang Dewan Komisaris dan Kepala Unit Kerja yang memerlukan investigasi, wajib ditindaklanjuti oleh Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran tingkat Dewan Komisaris untuk diinvestigasi. 6. Pelaku pelanggaran yang telah terbukti berdasarkan hasil investigasi, akan diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku. 7. Apabila hasil investigasi terbukti adanya pelanggaran disiplin oleh karyawan, maka dapat ditindaklanjuti sidang disiplin sesuai ketentuan yang berlaku dengan Direksi sebagai hakim, Divisi Audit Internal sebagai penuntut, Divisi Sumber Daya Manusia atau Divisi Corporate Legal sebagai pembela dan pendapat atau masukan dari atasan yang bersangkutan. 8. Apabila hasil investigasi terbukti adanya pelanggaran oleh karyawan yang mengarah ke tindak pidana, maka dapat ditindaklanjuti proses hukum yang berlaku kepada lembaga penegak hukum dengan Direksi atau yang diberi kuasa untuk itu sebagai pejabat yang menangani perkara. 9. Seluruh proses pengaduan pelanggaran diadministrasikan secara baik oleh Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran. B. Pemantauan Tindak Lanjut 1. Pemantauan tindak lanjut pengaduan pelanggaran dilakukan oleh Tim Ketentuan Umum Penanganan Pengaduan Pelanggaran Perseroan pelanggaran

Pengelola Pengaduan Pelanggaran. 2. Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran harus menginformasikan pengaduan

wajib dari

menerima pihak

pengaduan

internal

maupun

eksternal. Perseroan wajib menerima dan menyelesaikan pengaduan pelanggaran, baik

pelanggaran yang masuk, yang diinvestigasi, dan yang dianggap selesai kepada Direksi dan atau Dewan Komisaris setiap saat diperlukan.

Perlindungan Dan Apresiasi

dari pelapor yang mencantumkan identitasnya A. Perlindungan Pelapor dan Terlapor

maupun yang tidak.

1. Perseroan berkewajiban untuk melindungi pelapor yang dimaksudkan untuk Perseroan menyediakan dua jalur pengelolaan pengaduan, yaitu melalui jalur Direksi apabila

mendorong keberanian melaporkan pelanggaran. 2. Perlindungan pelapor meliputi:

pelanggaran diduga dilakukan oleh karyawan,

a. Jaminan kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan.

dan jalur Dewan Komisaris apabila pelanggaran

b. Jaminan keamanan bagi pelapor maupun keluarganya.

diduga dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris,

c. Jaminan perlindungan terhadap perlakuan yang merugikannya.

organ penunjang Dewan Komisaris dan Kepala Unit

Kerja

sesuai

dengan

tingkat

pelaku

3. Perseroan memberikan jaminan kerahasiaan identitas terlapor sampai status terperiksa berubah.

pelanggaran. B. Penghargaan Kepada Pelapor A. Proses Penanganan Pengaduan 1. Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran melakukan verifikasi atas laporan yang masuk berdasarkan catatan tim. Tim

1. Perseroan

dapat

memberikan

penghargaan

kepada

pelapor

atas

pelanggaran yang dapat dibuktikan sehingga aset/keuangan Perseroandapat diselamatkan. 2. Penghargaan diberikan melalui kebijakan Direksi. 111


109

Sistem Manajemen Mutu

Standar Prosedur Operasional Untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional berjalan

Perseroan telah memperoleh sertifikasi standar ISO 9001:2000

sesuai ketentuan yang telah dilakukan, maka Perseroan menyusun

pada tanggal 6 Januari 2004 dari United Registrar of System Ltd

Standar Prosedur Operasional secara rinci. Standar ini juga

(URS) sebagai pengakuan atas Quality System organisasi yang

berfungsi sebagai salah satu acuan dalam proses audit mutu yang

telah sesuai dengan ISO 9001:2000. Aktivitas yang tercakup

dilakukan terhadap Perseroan.

dalam sertifikasi ISO 9001:2000 adalah untuk TV Kabel dan Data Internet.

Struktur Tata Kelola Perseroan

URS melakukan audit pengawasan secara rutin (dua kali Perseroan

Struktur Tata Kelola Perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang

mampu memenuhi persyaratan untuk menjaga sertifikasi

Saham, Dewan Komisaris dan Direksi, yang didukung oleh Komite

ISO 9001:2000. Sejak tahun 2004, Perseroan telah mampu

Audit sebagai komite yang bertanggung jawab kepada Dewan

untuk mempertahankan sertifikasi tersebut dan tidak pernah

Komisaris, Sekretaris Perseroan, dan Unit Audit Internal yang

mengalami kendala yang berarti.

bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur.Organ

dalam

setahun)

untuk

memastikan

apakah

Perseroan tersebut memainkan peran kunci dalam keberhasilan Pada bulan Mei 2009, terdapat konversi status dari ISO 9001:2000

pelaksanaan

ke ISO 9001:2008. Perseroan telah mendapatkan rekomendasi

menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan perundang-

untuk mendaftarkan konversi status ISO 9001:2000 ke

undangan, Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan lainnya

ISO 9001:2008 berdasarkan hasil audit pengawasan pada

atas dasar prinsip bahwa masing-masing organ mempunyai

tanggal 13 – 14 Mei 2009. Pada bulan Februari 2010, Perseroan

independensi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung

mendapatkan sertifikasi standar ISO 9001:2008.

jawabnya untuk kepentingan Perseroan.

Gambar: Struktur Tata Kelola Perseroan

110


112

Tata

Kelola

Perseroan.

Organ

Perseroan

ini

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

4. a. Mengangkat Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan susunan sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan pelaksana Perseroan yang memegang kekuasaan

Dewan Komisaris

dan wewenang tertinggi. Kewenangan Rapat Umum

Presiden Komisaris

Peter Frans Gontha

Pemegang Saham antara lain mengangkat dan

Komsaris Independen

Prof. DR. Didik Junaidi Rachbini

memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi,

Komisaris Independen DR. Rizal Ramli

mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi,

Komisaris

Drs. Theo Leo Sambuaga

menyetujui perubahan Anggaran Dasar, menyetujui

Komisaris

Markus Permadi

laporan tahunan dan menetapkan bentuk dan jumlah remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Direktur

Pada tahun 2013, Perseroan menyelenggarakan 1

Presiden Direktur

Irwan Djaja

(satu) kali Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Direktur

Dicky Setiadi Moechtar

(RUPST) pada tanggal 25 April 2013 dan 1 (satu) kali

Direktur Tidak Terafiliasi Harianda Noerlan

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

Direktur

Larry Ridwan

pada tanggal 24 September 2013.

Direktur

Ali Chendra

Direktur

Johannes Tong

Direktur

Danrivanto Budhijanto

RUPST tanggal 25 April 2013 Keputusan-keputusan RUPST: 1. a. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan

Untuk masa jabatan terhitung sejak penutupan Rapat tersebut

Perseroan untuk tahun buku yang berakhir

sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang pertama setelah pengangkatan tersebut.

pada tanggal 31 Desember 2012 serta rencana

kerja dan pengembangan Perseroan. b. Mengesahkan

neraca

laba/rugi

Perseroan

b. Menyetujui pemberian wewenang kepada Presiden Komisaris

pada

untuk menentukan honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan/atau

tanggal 31 Desember 2012 dan memberikan

remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris

pembebasan serta pelunasan sepenuhnya

Perseroan.

untuk

tahun

buku

yang

berakhir

(aquit et de charge) dalam arti seluasluasnya kepada seluruh Anggota Direksi dan Komisaris

RUPSLB tanggal 24 September 2013

Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.

Keputusan-keputusan RUPSLB: I. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar terkait dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha; Sehingga untuk selanjutnya Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut:

2. Menyetujui kebijakan Perseroan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham untuk tahun

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

buku 2012.

Pasal 3 1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah bergerak dalam bidang

3. Memberikan kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk/mengangkat

telekomunikasi dan penyedia konten. 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan

Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OTORITAS

dapat melaksanakna kegiatan usaha, antara lain:

JASA KEUANGAN dan yang memenuhi standar

a. Sebagai penyelenggara jaringan telekomunikasi melalui kabel

internasional sebagai Akuntan Publik Perseroan

dan tanpa kabel, baik jaringan tetap maupun jaringan bergerak,

yang akan memeriksa Neraca, Perhitungan Laba-

antara lain: jaringan tetap lokal, jaringan tetap sambungan

Rugi dan bagian-bagian lain dari Laporan Keuangan

langsung jarak jauh dan sambungan internasional, jaringan

Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada

tetap tertutup, jaringan bergerak terestrial, selular, satelit, dan

31 Desember 2013 dan melimpahkan wewenang

pengembangannya;

kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan

b. Sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi, baik dengan

jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta

kabel maupun tanpa kabel, termasuk jasa teleponi dasar, jasa

persyaratan lain penunjukkannya.

nilai tambah teleponi, jasa multimedia; antaralain, jasa telepon,

113


111

faksimili, teleks, telegraf, akses internet (internet

Dewan Komisaris

service provider), jasa interkoneksi internet (network

Presiden Komisaris


access point/NAP), jasa internet teleponi untuk

Komsaris Independen


keperluan publik dan jasa komunikasi data, dan

Komisaris Independen

DR. Rizal Ramli

pengembangannya;


Prof. DR. H. Muladi, SH


DR. Drs. Ito Sumardi, DS, SH,

c. Sebagai penyedia, aggregator, dan distributor konten, antara lain konten informasi, hiburan, multimedia,

MBA, MM

siaran televisi dan radio, aplikasi (software), dan

Komisaris

online video streaming, baik secara langsung maupun

secara online.

Direksi

Untuk menunjang kegiatan usaha tersebut di atas,

Presiden Direktur

Untuk Ditentukan Kemudian

Perseroan dapat menyelenggarakan kegiatan usaha

Direktur


dalam bidang penyediaan dan/atau manajemen

Direktur Tidak Terafiliasi

Harianda Noerlan

routing dan IP transit, penyedia dan/atau pengelolaan

Direktur

Ali Chendra

pusat layanan informasi (termasuk call center, SMS

Direktur

Larry Ridwan

center, dan situs layanan pengguna), pengelolaan

Direktur

Johannes Tong

billing system, panggilan premium, kartu panggil,

Direktur


Markus Permadi

nomor telepon maya (virtual private phone number), rekaman telepon untuk umum dan store serta forward,

III. Memberikan persetujuan dan kuasa kepada Direksi Perseroan

dan penyediaan jasa konten melalui penyelenggara

untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan

jaringan bergerak seluler atau jaringan tetap lokal

dengan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi

tanpa kabel.

tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan Rapat ini ke dalam suatu akta notaris, membuat atau meminta dibuatkan

II. a. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Peter Frans

segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen

Gontha sebagai Presiden Komisaris Perseroan dan Irwan

yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang

Djaja sebagai Presiden Direktur Perseroan, terhitung

berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan

sejak ditutupnya RUPS, serta memberikan pembebasan

atau memberitahukan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang

dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) atas

berwenang, serta mengumumkan dalam Tambahan Berita

tindakan

Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

pengurusan

dan/atau

pengawasan

yang

telah dilakukan oleh yang bersangkutan selama masa

berlaku.

jabatannya, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan. b. Menyetujui pengangkatan Theo Leo Sambuaga sebagai Presiden Komisaris Perseroan, dan pengangkatan Prof. DR. H. Muladi, SH sebagai Komisaris Independen, serta pengangkatan Drs. Ito Sumardi, DS, SH, MBA, MM sebagai Komisaris Independen terhitung sejak ditutupnya RUPS Luar Biasa sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang pertama setelah pengangkatan tersebut. Dengan demikian susunan lengkap anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan termasuk Komisaris Independen

untuk

masa

jabatan

terhitung

sejak

ditutupnya RUPS Luar Biasa tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang pertama setelah pengangkatan ini, adalah sebagai berikut:

112


114

STRUKTUR ORGANISASI

DEWAN KOMISARIS Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku,

sejak pengangkatannya. Jabatan anggota Dewan Komisaris akan berakhir

Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang

apabila mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi persyaratan, meninggal dunia,

mewakili Pemegang Saham untuk melakukan

atau diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. Pada tahun 2013, Dewan

fungsi pengawasan atas pelaksanaan kebijakan

Komisaris menyelenggarakan 5 kali rapat.

dan strategi Perseroan yang dilakukan oleh Direksi dan memberikan arahan/nasihat kepada Direksi dalam

pengelolaan

Perseroan

dengan

Susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

itikad

yang baik, kehati-hatian dan bertanggung jawab, serta menjalankan fungsi untuk memperkuat citra Perseroan di mata masyarakat dan para pemegang

KOMISARIS

JABATAN

SEJAK


Presiden Komisaris

2013



2006

Persyaratan, Keanggotaan dan Masa Jabatan

DR. Rizal Ramli


2008

Prof. DR. H. Muladi, SH


2013

Persyaratan formal dan material yang berlaku telah

DR. Drs. Ito Sumardi, DS, SH, MBA, MM Komisaris Independen

2013

dipenuhi oleh seluruh anggota Dewan Komisaris

Markus Permadi

2013

saham.

Komisaris

Perseroan. Persyaratan formal bersifat umum, sesuai

peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku, sedangkan persyaratan material bersifat khusus, disesuaikan dengan kebutuhan dan sifat bisnis Perseroan.

anggota, yaitu: 1 (satu) Presiden Komisaris, 1 (satu) Komisaris dan 4 (empat) Komisaris Independen. Dewan

Dewan Komisaris berperan penting dalam melaksanakan prinsip-prinsip GCG sesuai fungsi pengawasan yang dilakukan. Melalui laporan Direksi dan Komite Audit, Dewan Komisaris memantau dan mengevaluasi pelaksanaan seluruh

Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari 6 (enam)

Anggota

Tugas, Tanggung Jawab dan Kewajiban

Komisaris

diangkat

dan

diberhentikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pertama

kebijakan strategis Perseroan, termasuk mengenai efektivitas penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal. Selain itu, Dewan Komisaris bertanggung jawab mengawasi manajemen operasional Perseroan yang dilaksanakan oleh Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi apabila diperlukan, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar, Keputusan RUPS Perseroan, peraturan serta undang-undang yang berlaku. Terkait dengan RUPS, Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab

115


113

antara lain memberikan pendapat dan saran mengenai

KOMITE AUDIT

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan, melaporkan segera jika terjadi gejala menurunnya

Sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pasar

kinerja Perseroan, menelaah dan menandatangani

Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Nomor IX.I.5 tentang

Laporan Tahunan, serta mempertanggungjawabkan

Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, tujuan

pelaksanaan

Leo

dibentuknya Komite Audit adalah untuk memastikan penerapan tata kelola

Gontha

Perseroan, terbentuknya struktur pengendalian internal yang memadai,

sejak ditutupnya RUPS Luar Biasa pada tanggal

meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan serta mengkaji

24 September 2013.

ruang lingkup, ketepatan, kemandirian dan objektivitas akuntan publik.

Sambuaga

tugasnya

kepada

menggantikan

RUPS.

Peter

Theo

Frans

Komite Audit terdiri dari dua anggota yang merupakan pihak independen Selama tahun 2013, Dewan Komisaris tidak menemukan

yang berkemampuan di bidang akuntansi dan keuangan dan diketuai oleh

pelanggaran hukum dan peraturan di sektor keuangan

Komisaris Independen.

maupun

peraturan

yang

berkaitan

dengan

bisnis

Perseroan yang dilakukan oleh manajemen Perseroan.

Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit sebagai pendukung dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Penetapan pembentukan

Rapat Dewan Komisaris

Komite Audit dilakukan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris dan

Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu

diketuai oleh salah seorang Komisaris Independen yang ditunjuk oleh

dalam setahun di tempat kedudukan Perseroan atau

Dewan Komisaris.

tempat kegiatan usahanya, atau melalui media elektronik yang memungkinkan. Rapat dianggap sah dan mengikat

Komite Audit bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris dan membantu

apabila lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah

Dewan Komisaris dengan melakukan tugas-tugas berikut:

anggotanya hadir dan diwakili dalam rapat. 1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Tabel berikut memuat informasi tentang kehadiran

Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan

Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris yang

lainnya.

dilaksanakan sepanjang tahun 2013.

2. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan

Kehadiran Dewan Komisaris Komisaris

Rapat Dewan Komisaris % Kehadiran

Peter Frans Gontha

100*

Theo Leo Sambuaga

100

Didik Junaidi Rachbini

100

Rizal Ramli

100

H. Muladi

100**

Ito Sumardi DS

100**

Markus Permadi

100

perundang-undangan

di

bidang

Pasar

Modal

dan

peraturan

perundanganundangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan. 3. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Auditor Internal. 4. Melaporkan kepada Dewan Komisaris berbagai risiko yang dihadapi Perseroan dan implementasi manajemen risiko oleh Direksi. 5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sepanjang termasuk dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan wewenangnya, Komite Audit wajib bekerja sama dengan pihak yang melaksanakan fungsi Internal Audit. Komite Audit

* sampai September 2013

beranggota 3 (tiga) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap

** sejak September 2013

Komisaris Independen dan 2 (dua) orang anggota independen. Seluruh anggota Komite Audit telah memenuhi kriteria independensi, keahlian,

Dalam rapat Dewan Komisaris, selalu dihadiri juga oleh

pengalaman dan integritas yang dipersyaratkan dalam berbagai peraturan

Direksi untuk melaporkan perkembangan dan kinerja

yang berlaku. Sepanjang tahun 2013, Komite Audit telah melakukan 4 kali

Perseroan.

rapat.

114


116

Susunan Komite Audit per 31 Desember 2013

R. HIKMAT KARTADJOEMENA

adalah sebagai berikut:

Anggota/Independen

1. Prof. DR. Didik Junaidi Rachbini (Ketua/

Warga Negara Indonesia, lahir di Semarang pada tahun 1943, lulus

Komisaris Independen).

dari City University, New York, USA. Beliau mempunyai pengalaman

2. Herman Latief (Anggota/Independen)

luas dalam bisnis perbankan Indonesia. Memulai karirnya sebagai Wakil

3. R. Hikmat Kartadjoemena (Anggota/

Asisten di New York untuk Bank Ekspor Impor Indonesia pada tahun

Independen)

1970 – 1975, beliau kemudian ditunjuk oleh Chemical Bank New York untuk menjadi Chief Representative Chemical Bank di Jakarta pada

Prof. DR. DIDIK JUNAIDI RACHBINI

tahun 1983 – 1987. Selanjutnya beliau menjabat sebagai Wakil Presiden

Ketua

Direktur Unibank dan Direktur Corporate Banking Bank Pacific. Beliau

Memperoleh gelar Ph.D dan M.Sc dalam bidang

pernah menjabat sebagai Komisaris PT Inti Indorayon Utama Tbk pada

Studi Pembangunan dari Central Luzon State

tahun 1990 – 1997. Beliau juga pernah menjabat sebagai Advisor untuk

University, Filipina. Menjabat sebagai Komisaris

Indonesia di Newbridge Capital (Singapore) Pte Ltd dan Komisaris

Independen Perseroan sejak tahun 2006. Beliau

Saratoga Capital pada tahun 1997 – 2008, kemudian menjabat

pernah menduduki berbagai posisi pada beberapa

sebagai Senior Advisor untuk Indonesia di Imprimis (Singapore) Pte Ltd

institusi antaralain Anggota MPR, Anggota DPR,

dan Khronos Advisory Limited hingga saat ini. Beliau mulai bergabung

Komisaris KPPU, Komisaris PT Angkasa Pura I

dengan Perseroan sebagai Anggota Komite Audit sejak Januari 2013.

dan saat ini masih menjabat sebagai Presiden Komisaris PT Humanika Consultindo. HERMAN LATIEF Anggota/Independen Warga Negara Indonesia, Beliau menjabat sebagai

AGENDA RAPAT DAN KEHADIRAN KOMITE AUDIT Kehadiran Rapat Komite Audit

Komite Audit

% Kehadiran


100

Ketua Komite Tetap Pengembangan Kawasan

Herman Latief

100

Industri, Kamar Dagang dan Industri (KADIN)

R. Hikmat Kartadjoemena

100

Anggota Komite Audit sejak Januari 2013. Wakil

(sejak 2008); dan Wakil Ketua Dewan Penasehat Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) (sejak 2000). Beliau lulus dari TFH, Hamburg, Jerman, dengan gelar Diplom Ingenieur Architect (Dipl. Ing) pada tahun 1976. Sebelumnya beliau bekerja sebagai Arsitek di PT Widya Pertiwi Engineering (1976-1978), Direktur di Perseroan grup Kalbe Farma (1979-1988), Direktur Utama PT Lippo Cikarang Tbk. (1989-1999), Wakil Komisaris Utama PT Lippo Cikarang Tbk. (1999-2001), Komisaris PT Lippo Land Development (2001-2004), Komisaris PT Bukit Sentul Tbk. (2004-2005), Direktur PT East Jakarta Industrial Park (2004- 2010), di Komite Audit PT Pacific Utama Tbk. (2005-2007), Komite Audit PT Gowa Makassar (2005-2007), dan Komite Audit PT Multi Polar Tbk. (2007-2009). Beliau juga aktif di Dewan Penasehat Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) (1995-2000) dan sebagai Wakil Ketua Real Estate Indonesia (1999 - 2008).

DIREKSI Direksi adalah organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan dengan senantiasa memperhatikan kepentingan dan tujuan Perseroan dan unit usaha serta mempertimbangkan kepentingan

para

pemegang

saham

dan

seluruh

pemangku

kepentingan. Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, tunduk pada semua peraturan yang berlaku terhadap Perseroan Terbuka dan tetap berpegang pada penerapan prinsip Good Corporate Governance. Selain itu, Direksi bertanggungjawab melakukan pengawasan internal secara efektif dan efisien, memantau risiko dan mengelolanya, menjaga agar iklim kerja tetap kondusif sehingga produktivitas dan profesionalisme menjadi lebih baik, mengelola karyawan dan melaporkan kinerja Perseroan secara keseluruhan kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

117


115

Persyaratan, Keanggotaan Dan Masa Jabatan

serta pelaksanaan praktek akuntansi dan pembukuan

Direksi berada di bawah pengawasan Dewan Komisaris. Anggota

sesuai ketentuan Perseroan publik. Selain itu, Direksi

Direksi diangkat dan diberhentikan dalam Rapat Umum Pemegang

juga wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan

Saham untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum

tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat

Pemegang Saham Tahunan pertama sejak pengangkatannya.

Umum Pemegang Saham. Dalam hal RUPS tidak

Seluruh anggota Direksi Perseroan telah memenuhi persyaratan

menetapkan pembidangan tugas Direksi, maka

formal dan material yang berlaku. Persyaratan formal bersifat umum,

pembagian tugas Direksi ditetapkan berdasarkan

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan

keputusan Direksi, sebagai berikut:

persyaratan material bersifat khusus, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan sifat bisnis Perseroan. Direksi Perseroan terdiri

1. Irwan Djaja (Presiden Direktur) sejak awal 2013

dari 6 (enam) orang Direktur. Seluruh anggota Direksi berdomisili

sampai dengan ditutupnya RUPSLB tanggal

di Indonesia dan diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu sejak

24

tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkatnya (mereka)

bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan

sampai penutupan RUPS Tahunan Pertama setelah tanggal

Perseroan;

pengangkatannya (mereka) dan dapat diangkat kembali sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi

September

2. Dicky

2013,

Setiadi

secara

Moechtar

umum

(Direktur)

bertanggungjawab atas bidang Operasional dan Pengembangan Bisnis;

persyaratan perundang-undangan, meninggal dunia, diberhentikan

3. Harianda Noerlan (Direktur) bertanggungjawab

berdasarkan keputusan RUPS, dinyatakan pailit atau ditaruh di

atas bidang Corporate Services dan merangkap

bawah pengampuan berdasarkan suatu penetapan pengadilan.

sebagai Sekretaris Perseroan; 4. Larry Ridwan (Direktur) bertanggungjawab atas

Susunan Direksi per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

bidang keuangan; 5. Ali Chendra (Direktur) bertanggungjawab atas

Direksi

bidang pengembangan anak Perseroan;

Presiden Direktur : Untuk ditentukan kemudian

6. Johannes Tong (Direktur) bertanggungjawab atas

Direktur

: Dicky Setiadi Moechtar

Direktur

: Harianda Noerlan

Direktur

: Larry Ridwan

Direktur

: Ali Chendra

Direktur

: Johannes Tong

Direksi dapat menggunakan saran profesional atas

Direktur

: Danrivanto Budhijanto

biaya Perseroan apabila benar-benar dibutuhkan dan

bidang pengembangan anak Perseroan; 7. Danrivanto Budhijanto (Direktur) bertanggungjawab atas bidang pengembangan Wireless busines.

dengan memperhatikan batas-batas efisiensi dan Tanggung Jawab Dan Bidang Tugas

efektivitas, serta tidak terdapat benturan kepentingan.

Direksi bertanggungjawab atas pengurusan Perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Setiap anggota Direksi

Rapat Direksi

bertanggungjawab penuh baik secara pribadi maupun bersama

Direksi mengadakan rapat paling sedikit sekali dalam

(tanggung

yang

dua minggu atau kapan saja diperlukan, dengan lokasi

bersangkutan terbukti bersalah atau lalai. Direksi bertanggungjawab

di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan

atas pengelolaan Perseroan melalui pengelolaan risiko dan

Perseroan. Direksi juga turut dalam Rapat Dewan

pelaksanaan tata kelola Perseroan yang baik pada seluruh jenjang

Komisaris untuk membahas kemajuan Perseroan

organisasi. Tanggung jawab Direksi juga mencakup penerapan

secara umum. Rapat Direksi dianggap sah dan

struktur pengendalian internal, pelaksanaan fungsi audit internal,

berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila

dan pengambilan tindakan berdasarkan temuan-temuan Audit

lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota

Internal sesuai dengan arahan Dewan Komisaris. Direksi wajib

Direksi hadir atau diwakili dalam rapat. Sepanjang

menyusun strategi bisnis, termasuk rencana kerja dan anggaran

tahun 2013, Direksi menyelenggarakan 16 kali rapat.

116

renteng)

atas

kerugian

Perseroan


apabila

118

KEHADIRAN DIREKSI Direktur

a. Penyampaian Laporan Keuangan sebanyak 11 Rapat Dewan Komisaris

Rapat Direksi

% Kehadiran

% Kehadiran

Irwan Djaja

100*

100*


100

100

Harianda Noerlan

100

100

Larry Ridwan

100

100

Ali Chendra

100**

100**

Johannes Tong

100**

100**


100**

100**

kali; b. Penyampaian Laporan Tahunan sebanyak 1 kali; c. Penyampaian Keterbukaan Informasi kepada Publik dan Tanggapan atas pertanyaan Bursa sebanyak 10 kali; d. Penyampaian korespondensi terkait dengan RUPS sebanyak 17 kali; e. Penyampaian korespondensi terkait dengan Paparan Publik sebanyak 6 kali; f. Penyampaian

Laporan

Bulanan

Registrasi

Pemegang Efek sebanyak 12 kali; g. Penyampaian Laporan Data Hutang/Kewajiban Perseroan dalam Valuta Asing sebanyak 13 kali;

* sampai September 2013

h. Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan

** sejak September 2013

Dana – Waran sebanyak 2 kali; i. Penyampaian

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Laporan

Perseroan

Tercatat

dalam 1 Grup sebanyak 2 kali. 3. Menyampaikan

keterbukaan

informasi

terkait

Mengacu kepada Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.4 dan Peraturan

Perseroan yang disampaikan melalui pelaporan,

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) No. I-A, Perseroan mengangkat Sekretaris

baik yang diatur maupun tidak, antara lain dalam

Perusahaan yang bertugas sebagai pejabat penghubung antara Perseroan

bentuk siaran pers, website, dan melayani setiap

dengan Pelaksana Perseroan dan pemangku kepentingan. Sekretaris Perusahaan bertanggungjawab kepada Direksi dan juga melaporkan

kebutuhan informasi terkait kondisi Perseroan. 4. Mengkoordinasikan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat

pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisaris.

Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). 5. Mengkoordinasikan pelaksanaan paparan publik

Tugas pokok Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut: 1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan

tahunan.

yang berlaku di bidang Pasar Modal. 2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Perseroan.

PROFIL SEKRETARIS PERUSAHAAN Harianda

Noerlan,

Warga

Negara

Indonesia,

3. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi

51 tahun. Menjabat sebagai Direktur Perseroan di

ketentuan UU No.8 Tahun 2005 tentang Pasar Modal dan peraturan

bidang Corporate Services dan merangkap juga

pelaksanaannya.

sebagai Sekretaris Perusahaan sejak bulan Juni 2006.

4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan OJK dan masyarakat.

Memulai karir profesionalnya di dunia perbankan sejak tahun 1990, yaitu di PT Bank Niaga Tbk, dengan

Kegiatan Sekretaris Perusahaan selama tahun 2013 adalah sebagai berikut:

jabatan terakhir sebagai Head of International Banking

1. Memandu Perseroan untuk senantiasa patuh terhadap peraturan pasar

Division – Capital Market Group. Pada tahun 2000,

modal, dan mengikuti perkembangan peraturan baru untuk selanjutnya

bergabung dengan Badan Penyehatan Perbankan

memastikan

peraturan-

Nasional (BPPN) dengan jabatan terakhir sebagai Vice

peraturan tersebut. Perseroan menerbitkan 4 (empat) Laporan Keuangan

President, Group Head pada Bank Restructuring Unit.

dan 1 (satu) Laporan Tahunan.

Sejak Januari 2002 hingga Mei 2006 bergabung dengan

bahwa

Perseroan

mengimplementasikan

2. Melakukan korespondensi dengan regulator pasar modal (OJK dan BEI)

PT Bank Lippo Tbk. Posisi yang pernah dijabat selama di

maupun lembaga-lembaga penunjang lainnya seperti KSEI, BAE dan

PT Bank Lippo Tbk antara lain sebagai Direktur

wali amanat. Korespondensi yang dilakukan sebanyak 74 (tujuh puluh

Kepatuhan, Director of Distribution Financial Services,

empat) kali, sebagai berikut:

dan Senior Vice President of Channels & Alliances Group

119


117

Head. Meraih gelar Sarjana di bidang Teknik Mesin dari Universitas

Misi

Trisakti, Jakarta, Indonesia.

Memberikan layanan internal audit yang profesional untuk

memastikan

terwujudnya

perusahaan

yang

Akses Informasi Publik

sehat, berkembang secara wajar dan dapat menunjang

Masyarakat umum dan para investor dapat mengunjungi situs web

pembangunan

Perseroan di www.firstmedia.com, untuk memperoleh informasi

kepentingan dari para pemangku kepentingan secara baik.

ekonomi

nasional

yang

merupakan

mengenai kegiatan usaha Perseroan, atau dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan, melalui Email: corporate.secretary@firstmedia.

Pengertian Internal Audit

com untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai Perseroan.

Internal Audit adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan (assurance) dan konsultasi yang bersifat independen dan obyektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan

UNIT AUDIT INTERNAL

memperbaiki operasional perusahaan, melalui pendekatan yang

sistematis,

dengan

cara

mengevaluasi

dan

Pembentukan Unit Audit Internal didasari kepada peraturan Bapepam-

meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian,

LK No. IX.I.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-

dan proses tata kelola perusahaan.

496/BL/2008 mengenai pembentukan dan pedoman penyusunan piagam unit audit internal. Unit Audit Internal bertugas antara lain

Unit Internal Audit

untuk menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal

Unit Internal Audit adalah unit kerja yang independen,

dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan

obyektif dan bersifat sebagai konsultan, yang dibentuk

serta melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan

dalam PT First Media Tbk (“untuk selanjutnya disebut

efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya

First Media”) untuk menambah nilai dan meningkatkan

manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya. Dalam

operasi termasuk anak-anak perusahaannya. Unit Internal

melaksanakan tugasnya Unit Audit Internal akan selalu bekerjasama

Audit bukan perpanjangan, atau pengganti manajemen.

sama dengan Komite Audit dan bertanggung jawab kepada Presiden

Tanggung jawab untuk pengendalian operasional terletak

Direktur. Pembentukan Unit Audit Internal merupakan wujud nyata dari

sepenuhnya kepada manajemen operasional yang harus

komitmen Perseroan dalam menciptakan tata kelola yang baik dan

memastikan bahwa manajemen kontrol yang sesuai dan

efisien.

memadai telah diterapkan sebagaimana mestinya.

Pada tahun 2013, Unit Audit Internal Perseroan dijalankan oleh Leony

Unit Internal Audit dalam melaksanakan fungsi Internal Audit

Hartono. Memulai karir di tahun 2000 sebagai auditor di kantor

memberikan jasa assurance, consulting, dan investigasi

akuntan publik di Detroit Amerika Serikat. Bergabung dengan kantor

kasus Fraud yang independen dan obyektif yang dapat

akuntan Ernst & Young Indonesia di tahun 2002 dan kemudian bekerja

memberi nilai tambah dan memperbaiki operasional First

di bidang perbankan dan industri manufaktur sebelum bergabung

Media baik di kantor pusat maupun cabang.

dengan Perseroan di tahun 2008. Mendapat gelar Bachelor of Accounting dan Master in Professional Accounting dari Michigan State

Jasa Assurance

University, Amerika Serikat.

Suatu assessment yang obyektif melalui pengujian atas suatu bukti dengan tujuan untuk memberikan penilaian

Piagam Audit Internal

yang independen atas pelaksanaan risk management, control dan governance processes dalam operasional First

Latar Belakang

Media.

Internal Audit Charter PT First Media Tbk dibuat untuk memenuhi Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga

Jasa Consulting

Keuangan (“Bapepam-LK”) Nomor: KEP-496/BL/2008 tanggal 28

Kegiatan pemberian jasa konsultasi yang diberikan terkait

Nopember 2008 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan

dengan upaya untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan

Piagam Unit Audit Internal.

risk management, control dan governance processes. Jasa konsultasi yang diberikan bersifat tidak mengikat

Visi

dan tanpa mengabaikan prinsip independensi, sehingga

Menjadi penyedia jasa layanan internal audit berbasis manajemen

tanggung jawab atas tindak lanjut dari hasil konsultasi

risiko dengan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik

tersebut tetap pada auditee.

(good corporate governance - GCG).

118


120

Jasa Investigasi Kasus Fraud

3. Melaksanakan penugasan khusus yang relevan dengan ruang

Unit Internal Audit secara proaktif membantu manajemen dalam

mengidentifikasi,

mendeteksi

dan

melakukan

investigasi audit terhadap kegiatan operasional First Media yang dicurigai mengandung unsur fraud.

lingkup pekerjaan, seperti evaluasi, penyelidikan dan pengungkapan atas penyimpangan, kecurangan dan pemborosan. 4. Unit Internal Audit menjaga, meningkatkan dan menciptakan nilai tambah bagi pemangku kepentingan melalui penyelarasan aktivitas internal audit dengan business objectives First Media, dengan target

Kunci Keberhasilan

utama adalah untuk meyakinkan bahwa:

Optimalisasi pemanfaatan teknologi, penerapan metode

a. Risiko telah teridentifikasi dan dikelola secara tepat.

terbaik dan organisasi yang efektif dan efisien serta didukung

b. lnformasi penting keuangan, manajerial dan operasional telah

oleh sumber daya manusia yang kompeten dan selalu menjunjung tinggi etika profesi, melalui proses kerja yang:

disajikan secara akurat, handal dan tepat waktu. c. Seluruh aktivitas First Media telah sesuai dengan anggaran

1. Fokus pada proses bisnis dan pelayanan kepada

dasar, kebijakan, standar, prosedur serta peraturan dan/atau

pemangku kepentingan

perundang-undangan yang berlaku.

2. Bersikap proaktif, tanggap, terpercaya dan obyektif

d. Program-program, rencana-rencana dan tujuan-tujuan dapat

3. Berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tertulis 4. Mampu menemukan akar permasalahan dan deteksi dini

tercapai secara efektif dan efisien. e. Kualitas

dan

perbaikan

yang

berkesinambungan

selalu

5. Mampu menyajikan temuan secara obyektif

terpelihara dengan tetap memperhatikan aspek internal control

6. Mampu menyampaikan rekomendasi yang efektif dan

sistem.

implementif

f. Sarana-sarana untuk menjaga dan melindungi kekayaan dan reputasi First Media telah tercukupi.

Kedudukan Unit internal Audit mempunyai kedudukan sebagai berikut:

Tugas Dan Tanggung Jawab

1. Dipimpin oleh seorang Kepala Unit Internal Audit

Internal Audit First Media bertugas dan bertanggung jawab untuk:

yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dengan

1. Membantu tugas Presiden Direktur dan Dewan Komisaris, khususnya

persetujuan Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada

Komite Audit, secara independen, dalam melakukan pengawasan

Ketua Bapepam-LK.

dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan,

2. Kepala Unit Internal Audit bertanggungjawab langsung kepada Presiden Direktur dan dapat berkomunikasi

pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit. 2. Memonitor kecukupan dan efektivitas sistem kontrol manajemen

langsung dengan Presiden Komisaris/Komite Audit,

organisasi

untuk menginformasikan hal-hal yang berhubungan

informatika.

dengan audit.

dalam

bidang

finansial,

operasional

dan

sistem

3. Memberikan penilaian dan rekomendasi secara obyektif atas

3. Pemberitahuan informasi yang berkaitan dengan audit

kegiatan operasi dalam pencapaian tujuan dan sasarannya secara

kepada Dewan Komisaris tersebut harus dilaporkan

efektif, efisien dan ekonomis dalam bentuk penyampaian laporan

kepada Presiden Direktur.

bulanan dan tahunan secara periodik.

4. Unit Internal Audit dapat berperan sebagai konsultan

4. Mengarah perhatian manajemen terhadap timbulnya risiko operasi

bagi pihak-pihak internal yang membutuhkan, terutama

yang diakibatkan oleh perubahan lingkungan operasi/bisnis yang

hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya, serta bersifat strategis.

muncul, dan hal-hal lain yang mempengaruhi hasil dan kinerja. 5. Memastikan bahwa manajemen operasional telah melakukan kewajibannya

Ruang Lingkup Unit Internal Audit membantu perseroan dalam mencapai tujuannya melalui: 1. Menggunakan mengevaluasi

dalam

mengembangkan

sistem

kontrol

dan

manajemen risiko dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi. 6. Memberikan informasi mengenai perkembangan dan hasil-hasil metode dan

yang

meningkatkan

sistimatis efektivitas

dalam risk

pelaksanaan rencana audit tahunan dan kecukupan sumber daya audit dan keanggotaannya.

management, control and governance processes. 2. Memastikan bahwa sistem kontrol dan manajemen risiko

Kewenangan

telah memadai, bekerja secara efisien dan ekonomis,

Presiden Direktur memberikan kewenangan kepada Internal Audit

serta berfungsi secara efektif dalam mencapai tujuan

dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan hal-hal seperti berikut:

dan sasaran atau program organisasi yang telah dicanangkan.

121


119

1. Untuk melihat dan memeriksa semua dokumen dan catatan, meminta

2. Internal

Audit

harus

memantau

serta

keterangan dari setiap anggota Direksi dan Karyawan yang berkewajiban

melaporkan perkembangan pelaksanaan tindak

membantu memberikan informasi yang diperlukan oleh Internal Audit dalam

lanjut perbaikan yang telah dilakukan Auditee.

waktu yang layak, sehingga memungkinkan untuk bekerja melakukan

Tindak lanjut tersebut meliputi:

fungsinya secara efisien dan efektif.

a. Pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut.

2. Untuk mengalokasikan sumber daya audit, menentukan fokus, ruang lingkup

Pemantauan

atas

pelaksanaan

tindak

dan jadwal audit, serta menerapkan teknik yang dipandang perlu untuk

lanjut harus dilakukan, agar dapat diketahui

mencapai tujuan audit. Jika dipandang perlu, dalam menjalankan fungsinya

perkembangannya dan dapat diingatkan

Internal Audit memiliki kewenangan untuk mendapatkan saran dan nasehat

kepada Auditee apabila Auditee belum

dari tenaga profesional (tenaga ahli) yang diperlukan.

dapat melaksanakan komitmen perbaikan

3. Menyampaikan laporan hasil audit dan melakukan konsultasi langsung dengan Presiden Direktur.

menjelang atau sampai batas waktu yang dijanjikan.

4. Mempunyai akses penuh dan bebas kepada Komite Audit dan Dewan Komisaris apabila diperlukan.

b. Analisis kecukupan tindak lanjut. Dari

hasil

pemantauan

tindak

lanjut,

dilakukan analisis kecukupan atas realisasi Independensi Dan Objektivitas

janji perbaikan yang telah dilaksanakan

1. Unit Internal Audit bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur

Auditee. Selanjutnya pengecekan kembali

dan dalam tugasnya memberikan laporan kepada Presiden Direktur dan

tindak

Dewan Komisaris (melalui Komite Audit). Untuk menjaga independensi dan

terdapat kesulitan atau hambatan yang

mempertahankan objektivitas, Unit Internal Audit tidak terlibat langsung dan

menyebabkan tindak lanjut tersebut tidak

tidak mempunyai tanggung jawab langsung atau wewenang atas proses transaksi harian dan aktivitas transaksi lainnya pada unit kerja yang diperiksa.

lanjut

perlu

dilakukan

apabila

dapat dilakukan sebagaimana mestinya. c. Pelaporan tindak lanjut.

2. Dalam melaksanakan tugas, Internal Audit berpedoman kepada Kode Etik

Dalam hal pelaksanaan tindak lanjut tidak

First Media dan Kode Etik Internal Audit yang merupakan lampiran yang

dilaksanakan oleh Auditee, maka Internal

tidak terpisahkan dari Internal Audit Charter ini.

Audit memberikan laporan tertulis kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris

Standard Pelaksanaan Kerja

(melalui Audit Committee), untuk tindakan

Dalam melaksanakan fungsinya, Internal Audit mengacu dan merujuk pada

lebih lanjut.

berbagai peraturan dan ketentuan internal dan pedoman yang terdapat dalam berbagai standar profesional internal audit, yaitu :

Internal Audit Charter PT First Media Tbk

1. Standar Operating Procedures Internal Audit serta pemutakhirannya. 2. Semua peraturan pemerintah yang telah diberlakukan oleh manajemen First Media.

Ditetapkan di : Jakarta Tanggal

: 20 Januari 2011

3. Standar Audit dan Kode Etik dari The Institute of Internal Auditors Inc., sebagaimana telah diendorse oleh Presiden Direktur

Hengkie Liwanto

Harianda Noerlan

Presiden Direktur

Direktur

Pelaporan 1. Laporan Tindak Lanjut Audit, baik internal maupun eksternal, merupakan

Auditor Independen

tanggungjawab dari masing-masing unit kerja yang diperiksa untuk

Memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan

diperbaiki sesuai kebijakan First Media dan sekaligus menjadi salah satu

RI Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan

faktor bagi perusahaan untuk menilai kinerja unit-unit kerja tersebut. Dalam

Publik dan peraturan Bapepam-LK No.VIII.A.2

pelaksanaan pengawasan/pengendalian, Direksi terkait memastikan bahwa

tentang Independensi Akuntan yang Memberikan

setiap hasil pemeriksaan pemeriksaan akan dan atau telah ditindaklanjuti

Jasa Audit di Pasar Modal, maka laporan keuangan

oleh unit-unit yang diperiksa.

konsolidasian

Perseroan

mulai

tahun

buku

2009 diaudit oleh Akuntan Publik Aryanto Amir Jusuf Mawar & Saptoto, dengan auditor Didik Wahyudiyanto.

120


122

tanggal 11 Juni 2012

dan APM menyatakan kasasi atas

putusan banding terhadap Putusan Pokok Perkara Gugatan Perdata Indonesia tersebut kepada Mahkamah Agung pada tanggal 25 Oktober 2013. Pada tanggal 6 Oktober 2008, (i) Astro Nusantara International B.V., (ii) Astro Nusantara Holdings B.V., (iii) Astro Multimedia Corporation N.V., (iv) Astro Multimedia N.V., (v) Astro Overseas Limited (sebelumnya bernama AAAN (Bermuda) Limited), (vi) Astro All Asia Networks PLC, (vii) Measat Broadcast Network

1. ARBITRASE

Systems SDN BHD and (viii) All Asia Multimedia Networks

Pada tanggal 3 September 2008, PT Ayunda Prima Mitra (APM) (dahulu merupakan Entitas Anak), telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Astro All Asia Networks PLC (Tergugat I), Measat Broadcast Network System SDN BHD (Tergugat II), All Asia Multimedia Networks FZ LLC (Tergugat III), Measat Satellite Systems SDN BHD (Tergugat IV), Ralph Marshall (Tergugat V), Sean Dent (Tergugat VI), Nelia Concap Cion Molato (Tergugat VII), Liza Tjondro (Tergugat VIII), PT Adi Karya Visi (Tergugat IX), Tara Agus Sosrowardoyo (Tergugat X), PT Karyamegah Adijaya (Tergugat XI), PT Abadi Berkah (Tergugat XII) dan PT Direct Vision (Turut Tergugat) dengan Nomor Pendaftaran No.: 1100/ Pdt.G/2008/PN.JKT SEL tertanggal 3 September 2008. Perseroan bukan merupakan pihak dalam gugatan ini. APM mengajukan gugatan tersebut dengan tuntutan ganti rugi total sebesar USD 1.500.000.000 (“Gugatan Perdata Indonesia”).

FZ LLC (“Astro Group”) mengajukan Permohonan Arbitrase terhadap APM, Perseroan dan PT Direct Vision (“DV”) untuk proses arbitrase di Singapore International Arbitration Centre (SIAC), Singapura. Permohonan arbitrase sesuai Notice of Arbitration tertanggal 6 Oktober 2008 yang diajukan Astro Group adalah menuntut pembayaran restitusi dan/atau kuantum merit (quantum merit) sebesar USD 245.000.000 kepada APM, Perseroan dan DV berdasarkan pelaksanaan Subscription and Shareholder Agreement (“SSA”) tertanggal 11 Maret 2005 berikut ganti rugi atas pelanggaran pasal 17.6 dari SSA yang timbul karena adanya Gugatan Perdata di Indonesia. Pada tanggal 7 Mei 2009, Tribunal SIAC telah menerbitkan Award on Preliminary Issues of Jurisdiction, Interim Anti-Suit Injunction and Joinder ARB No. 062 of 2008 (“Keputusan Arbitrase Interim”). Atas Keputusan Arbitrase Interim tersebut,

Atas Gugatan Perdata Indonesia tersebut pada tanggal 13 Mei 2009 telah keluar putusan sela yang menyatakan menolak eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat I, II, III dan V serta menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara (“Putusan Sela”). Atas Putusan Sela tersebut telah diajukan pernyataan banding pada tanggal 22 Mei 2009 oleh Tergugat I, II, III dan V.

Astro Group telah mengajukan Permohonan Pelaksanan Putusan Arbitrase kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Atas Permohonan Pelaksanaan Putusan Arbitrase tersebut, APM dan DV telah mengajukan Permohonan Pembatalan kepada ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menolak pelaksanaan keputusan SIAC tersebut. Di dalam permohon tersebut, APM dan DV antara lain menyatakan: (i) bahwa sengketa dalam perkara Arbitrase tersebut di atas

Selanjutnya, pada tanggal 17 September 2009, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan Putusan atas pokok perkara Gugatan Perdata Indonesia. Atas Putusan pada Pokok Perkara Gugatan Perdata Indonesia tersebut telah diajukan penyataan banding oleh APM pada Pengadilan Tinggi Jakarta pada tanggal 28 September 2009. Terhadap kedua permohonan banding tersebut, Pengadilan Tinggi Jakarta telah mengeluarkan Putusan Nomor: 587/ PDT/2010/PT.DKI pada tanggal 8 September 2011.

oleh Para Pemohon/Penggugat baru didaftarkan pada SIAC tanggal 6 Oktober 2008, sedangkan sebelumnya Termohon I/ APM, sudah terlebih dahulu mendaftarkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Pemohon di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 3 September 2008; (ii) bahwa sengketa dalam Putusan Arbitrase bukanlah sengketa di bidang perdagangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 66 huruf b UU No. 30 Tahun 1999; (iii) bahwa Keputusan Arbitrase Interim telah mengintervensi hukum acara

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut, Tergugat I, II, III dan V telah menyatakan kasasi atas Putusan banding terhadap Putusan Sela tersebut kepada Mahkamah Agung pada

123

perdata di Indonesia dan oleh karenanya Keputusan Arbitrase Interim tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.


121

Pada tanggal 28 Oktober 2009, Ketua Pengadilan Negeri

18 Pebruari 2010) (“Keputusan Arbitrase Final”). Dalam Keputusan

Jakarta Pusat dengan pertimbangan yang pada pokoknya

Arbitrase Final tersebut, Tribunal SIAC memerintahkan kepada

menyatakan bahwa subtansi Keputusan Abitrase Interim

APM, Perseroan dan DV secara tanggung renteng untuk

adalah melebihi kewenangan yang sudah ditetapkan dan

melakukan:

telah mengintervensi pelaksanaan proses peradilan di

a. pembayaran restitusi kepada Astro All Asia Network PLC sebesar RM 103.334.556;

Indonesia, serta mengeluarkan Penetapan bahwa Keputusan Arbitrase Interim dimaksud tidak dapat dilaksanakan (Non

b. pembayaran restitusi kepada Measat Broadcast Network

Eksekutorial). Lebih lanjut, Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah dikuatkan dengan Putusan

Systems SDN BHD sebesar USD 5.773.134; dan c. pembayaran restitusi kepada All Asia Multimedia Networks FZ-

Mahkamah Agung No. 01 K/Pdt.Sus/2010 tertanggal

LLC sebesar USD 59.327.055

24 Februari 2010 dan salinan Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diterima oleh APM pada bulan Oktober 2010.

Sedangkan untuk biaya yang timbul atas adanya Gugatan Perdata di Indonesia, Tribunal SIAC memerintahkan APM dan Perseroan

Pada tanggal 16 Pebruari 2010, Tribunal SIAC telah menerbitkan

untuk membayar ganti kerugian kepada Astro Nusantara

Interim Final Award ARB No. 062 of 2008 (didaftarkan dalam

International BV dan Astro Nusantara Holdings BV sebesar

SIAC Registry of Award sebagai Award No. 7 of 2010 tertanggal

USD 608.176.54 GBP 22.500 dan SGD 65.000.

122


124

Pada tanggal 3 Agustus 2010, SIAC telah menerbitkan Final Award – Interest and Costs (terdaftar dalam SIAC Registry of Award sebagai Award No. 41 tahun 2010 tertanggal 5 Agustus 2010) (“Final Cost Award”). Dalam Putusan tersebut, SIAC memerintahkan kepada APM, Perseroan dan DV untuk secara tanggung renteng melakukan: a. pembayaran interest kepada Astro All Asia Network PLC sebesar RM 35.947.386; b. pembayaran interest kepada Measat Broadcast Network Systems SDN BHD sebesar USD 1.397.493; c. pembayaran interest kepada All Asia Multimedia Networks FZ-LLC sebesar USD 14.531.934. Final Cost Award tersebut sekaligus membebankan seluruh biaya arbitrase kepada APM, Perseroan dan DV secara tanggung renteng dan melakukan pembayaran SIAC deposit sebesar SGD 617.217.48 dan sebesar SGD 151.708 terkait persidangan di London bulan September 2009. Pembayaran legal cost dan disbursement yang harus ditanggung APM, Perseroan dan DV secara tanggung renteng sebesar GBP 730.024 SGD 2.881.245 RM 63.328 dan USD 35.547. Penasehat hukum Perseroan, MR & Partners Law Firm, berpendapat bahwa kewajiban untuk membayar sebagaimana diperintahkan dalam Keputusan Arbitrase Final, Partial Costs Award, and Final Cost Award harus tunduk pada jurisdiksi hukum di Indonesia, sesuai dengan Pasal V Konvensi New York dan Pasal 66 huruf c, Pasal 70 dan alinea 18 Penjelasan Umum Undang-Undang Arbitrase No. 30 Tahun 1999, mengingat obyek dari SSA yaitu para pihak, aset dan pelaksanaannya berada dalam ruang lingkup hukum Indonesia maka pelaksanaan Keputusan Arbitrase Final, Partial Costs Award, and Final Cost Award tidak dapat bertentangan dengan hukum dan ketentuan perundangan yang berlaku di Indonesia. Sesuai dengan UU Arbitrase disebutkan bahwa Putusan Arbitrase Internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah Republik Indonesia, apabila telah memenuhi syaratsyarat yang ditentukan dalam UU Arbitrase; dan disamping itu terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur tertentu, sebagaimana masing-masing tercakup dalam ketentuan pasal-pasal dan penjelasan UU Arbitrase tersebut.

Keputusan Arbitrase Final tersebut telah diperbaiki sebagaimana dengan Memorandum of Correction Pursuant to Rule 28.1 of The SIAC Rules 2007 tertanggal 23 Maret 2010 (terdaftar dalam SIAC

Pada tanggal 23 Juni 2010, APM dan DV telah mengajukan

Registry of Award sebagai Award No. 14 tahun 2010 tertanggal

gugatan pembatalan atas Keputusan Arbitrase Final, Partial Costs

12 April 2010), yang perubahannya antara lain adalah perubahan

Award dan Perbaikan Keputusan Arbitrase Final di Pengadilan

nilai pembayaran restitusi kepada All Asia Multimedia Networks

Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara No.: 300/

FZ-LLC semula sebesar USD 59.327.055 menjadi sebesar

PDT.G/2010/PN.Jkt.Pst (“Perkara No.300”), dengan dasar bahwa

USD 59.459.258 (“Perbaikan Keputusan Arbitrase Final”).

putusan-putusan SIAC tersebut bertentangan dengan ketertiban umum, sehingga keputusan-keputusan Arbitrase tersebut tidak dapat dilaksanakan di Indonesia.

Pada tanggal 5 Februari 2010 SIAC menerbitkan Putusan SIAC on Cost for the Preliminary Hearing From 20 to 24 April 2009 (terdaftar

Pihak yang digugat dalam Perkara No. 300 adalah Astro Group.

dalam SIAC Registry of Award sebagai Award No.06 tahun 2010 tertanggal 10 Februari 2010), yang antara lain APM, Perseroan dan DV diperintahkan untuk membayar biaya Preliminary Hearing

Terhadap Perkara No. 300, Majelis Hakim telah mengeluarkan

tertanggal 20 sampai dengan 24 April 2009 sebesar (apabila

putusan sela, yang pada pokoknya memutuskan bahwa Pengadilan

dikonversi ke dalam USD) kurang lebih USD 600.000 (“Partial

Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa gugatan

Costs Award”).

125


123

pembatalan yang diajukan atas Keputusan Arbitrase Final, Partial

Perlu kiranya diketahui juga bahwa sampai dengan saat ini sama

Costs Award dan Perbaikan Keputusan Arbitrase Final, dimana

sekali tidak pernah ada penetapan eksekuatur (penetapan untuk

terhadap putusan-putusan sela tersebut, saat ini telah dilakukan

dapat dilaksanakannya) atas Further Partial Award tertanggal

upaya hukum banding ke Mahkamah Agung Republik Indonesia

3 Oktober 2009, Partial Costs Award, Keputusan Arbitrase

pada tanggal 19 Mei 2011, sebagaimana tertuang di dalam

Final, dan Perbaikan Keputusan Arbitrase Final di Indonesia,

Risalah Permohonan Banding Nomor 113/SRT.PDT.BDG/2011/

yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,

PN.JKT.PST jo Nomor 300/PDT.G/2010/PN.JKT.PST. Sampai

sebagaimana syarat eksekuatur tersebut diatur di dalam

saat ini Mahkamah Agung belum mengeluarkan keputusan resmi

ketentuan Pasal 66 (d) UU Arbitrase.

terhadap upaya banding tersebut. Bahwa pada tanggal 11 September 2012, Pengadian Negeri Selain Perkara No. 300, DV juga telah mengajukan gugatan

Jakarta

terhadap Astro Group tentang untuk “Tidak Dikeluarkannya

Arbitrase International berdasarkan Nomor: 32 tahun 2009

Eksekuatur atas Putusan Arbitrase Final” di Pengadilan Negeri

jo Nomor: 16 Tahun 2010 jo Nomor 07 tahun 2010 jo

Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara.: 301/PDT.G/2010/PN.Jkt.

Nomor 14 tahun 2010 jo Nomor 41 Tahun 2010 yang menyatakan

Pst (“Perkara No.301”), pada tanggal 23 Juni 2010.

bahwa Putusan SIAC tanggal 3 Oktober 2009 (Further Partial

Pusat

telah

mengeluarkan

Penetapan

Putusan

Award), Partial Costs Award, Keputusan Arbitrase Final, Perbaikan Pada tanggal 25 Agustus 2011, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Keputusan Arbitrase Final dan Final Cost Award (seluruhnya disebut

telah mengeluarkan Putusan atas Perkara No.301, yang pada

Putusan SIAC) dinyatakan tidak dapat dilaksanakan (non eksekuatur)

pokoknya memutus Gugatan DV tidak dapat diterima.

di Indonesia.

Dalam salah satu pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis

Menurut pertimbangan hukum yang diberikan oleh Pengadilan

hakim dalam putusannya disebutkan bahwa putusan gugatan DV

Negeri Jakarta Pusat, Putusan SIAC tersebut tidak dapat

tidak dapat diterima oleh karena dinilai premature (belum saatnya

dilaksanakan atau di eksekusi karena Putusan SIAC tersebut

diajukan) dengan telah dicabutnya Surat Penetapan Eksekuatur

merupakan bentuk campur tangan pihak luar (badan arbitrase

Putusan Arbitrase Internasional Terkait dengan Perkara SIAC

asing) dalam urusan peradilan di Indonesia yang nyata-nyata

Arbitration No. 062/08 tertanggal 9 Juni 2010 oleh Astro Group

dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di

(Putusan Further Partial Award tertanggal 3 Oktober 2009, Partial

Indonesia (vide Pasal 3 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang

Costs Award, Keputusan Arbitrase Final dan Perbaikan Keputusan

Kekuasaan Kehakiman), pelanggaran terhadap asas hukum acara

Arbitrase Final) melalui surat pencabutan tertanggal 26 Agustus

yang berlaku di Indonesia (asas Poin’t de Interest Poin’t de action),

2010.

serta pelanggaran terhadap asas Audi Et Alteram Partem, sehingga dapat dikualifikasikan bertentangan dengan ketertiban umum.

Pada tanggal 9 September 2011, melalui surat Nomor Ref.: 1000/SWH-0907/L/IX/PMH-AMP-LS, DV telah mengajukan

Terhadap Penetapan non Eksekutorial tanggal 11 September 2012,

memori banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta

Astro Group telah mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah

Pusat tertanggal 26 Agustus 2011, sebagaimana tertuang di

Agung pada tanggal 25 September 2012. Atas permohonan

dalam Surat Permohonan Banding Nomor: 67/Srt.Pdt.Kas/2011/

tersebut, pada tanggal 26 Maret 2013 Mahkamah Agung telah

PN.JKT.PST jo Nomor: 301/PDT.G/2010/PN.JKT.PST.

mengeluarkan Putusan Nomor: 877 K/Pdt.Sus/2012 yang menolak permohonan kasasi Astro Group.

Saat ini, belum ada keputusan tertulis yang resmi dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dan diberitahukan secara resmi oleh Pengadilan

Manajemen

Negeri Jakarta Pusat kepada DV (maupun pada penasehat

menganggap bahwa Keputusan Arbitrase Final, Partial Costs

hukumnya), yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung telah

Award, dan Final Cost Award merupakan kelanjutan atas Keputusan

menolak upaya banding DV terhadap Keputusan Pengadilan

Arbitrase Interim. Penasehat hukum Perseroan MR & Partners

Negeri Jakarta Pusat atas kasus Nomor: 301/PDT.G/2010/

telah menyimpulkan bahwa Keputusan Arbitrase Final, Partial

PN.JKT.PST.

Costs Award, dan Final Cost Award tidak dapat dilaksanakan atau

124


126

berdasarkan

anjuran

dari

penasehat

hukum

Manajemen berdasarkan anjuran

dieksekusi di Indonesia dan lebih lanjut Perseroan tidak memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan Keputusan Arbitrase Final, Partial Costs Award, dan Final Cost Award berdasarkan ketentuan

dari penasehat hukum menganggap

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pada tanggal 5 Agustus 2010 dan 3 September 2010 atas

bahwa Keputusan Arbitrase Final,

Permohonan dari ex-parte-Astro Group sebelumnya tersebut, High Court of Singapore telah menerbitkan putusan-putusan eksekuatur atas kelima SIAC Awards yang terdiri dari: Preliminary

Partial Costs Award, dan Final Cost

Award tertanggal 7 Mei 2009, Further Partial Award tertanggal 3 Oktober 2009, Partial Cost Award dated 5 Februari 2010, Keputusan Arbitrase Final tertanggal 16 Februari 2010, dan Final Cost Award di

Award merupakan kelanjutan atas

Singapura tertanggal 3 Agustus 2010. Pada

tanggal 24 Maret 2011 Astro Group melaksanakan Putusan SIAC di Singapura.

Keputusan Arbitrase Interim.

Pada tanggal 3 Mei 2011, kuasa hukum Perseroan di Singapura telah mengajukan permohonan upaya perlawanan terhadap Putusan yang telah diperoleh oleh Astro Group. Permohonan Perseroan tersebut diterima oleh Singapore High Court; Singapore High Court mengesampingkan Putusan dan pada saat yang sama, memperkenankan Perseroan untuk mengajukan permohonan keberatan atas pelaksanaan SIAC Awards di Singapura. Perseroan mengajukan permohonan lebih lanjut pada 12 September 2011. Astro Group juga mengajukan banding atas pengesampingan Putusan. Kedua upaya banding Astro Group maupun permohonan keberatan Perseroan dalam kaitannya dalam pelaksanaan eksekusi dari SIAC Awards yang telah disidangkan di Singapore High Court pada tanggal 23, 24 dan 25 Juli 2012. Pada Court

tanggal

23

memberikan

Oktober

2012,

putusan

Singapore sebagai

High berikut:

(i) menolak Permohonan Banding dari Astro Group dan (ii) menolak

Permohonan

atas

Keberatan

atas

pelaksanaan

putusan SIAC dari Perseroan. Perseroan kemudian mengajukan permohonan kasasi kepada Singapore Court of Appeal. Sidang permohonan banding tersebut dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 12 April 2013. Perseroan dan Astro Group diwakili oleh masing-masing Queen’s Counsel dan para pengacara di Singapura. Selanjutnya, pada tanggal 31 Oktober 2013, Singapore Court of Appeal telah memutuskan bahwa kelima SIAC Awards yang dikenakan kepada PT Ayunda Prima Mitra, Perseroan dan PT Direct Vision (bersama-sama disebut “Termohon”) di Singapore

127


125

Pada tanggal 8 Juli 2011, High Court of Singapore telah menerbitkan putusan Injunction Prohibiting Disposal of Assets Worldwide (“Injunction”) membatasi transaksi atas aset Perseroan sampai dengan jumlah yang dinyatakan dalam Injuction. Salah satu pengecualian penting dalam Injuction bahwa Perseroan tidak dilarang untuk melakukan transaksi atau melepaskan aset-asetnya sehubungan dengan kegiatan bisnis yang wajar dan normal. Pada tanggal 20 Januari 2014, High Court menyatakan bahwa Injunction tersebut tidak beroperasi lagi yang berlaku sejak tanggal Putusan tertanggal 31 Oktober 2013 Dengan demikian, Perseroan bebas untuk berurusan dengan asetnya. Pada bulan Juli 2012, Astro Group memohon untuk mengubah Injunction, sehubungan adanya Perjanjian Option antara Perseroan dengan Asia Link Dewa Ltd (“Option”). Pada tanggal 1 Agustus 2012, High Court of Singapore memutuskan memberikan putusan sela, tanpa mengurangi hak dari Perseroan untuk melakukan perlawanan atas putusan tersebut, untuk pembayaran berupa uang yang didapat dari penjualan Option tersebut harus diletakkan pada bank account Perseroan yang International Arbitration Centre untuk perkara Arbitration No. 62 of 2008,

ada di Singapura, jika Option tersebut dilaksanakan.

tidak dapat dilaksanakan di Singapura oleh pihak ke-enam sampai

Sidang pokok perkara atas permohonan Astro Group

dengan ke-delapan dari Pihak Astro di atas yaitu Astro All Asia Networks

untuk mengubah Injunction ini ditunda. Pihak Astro telah

PLC. Measat Broadcast Networks Systems Sdn Bhd dan All Multimedia

mengajukan applikasi untuk menarik permohonannya atas

Networks FZ-LLC (“Pihak Astro Yang Ditambahkan”). Pihak Astro Yang

putusan sela tersebut. Saat ini Persidangan dijadwalkan

Ditambahkan tersebut bukan merupakan pihak dalam perjanjian arbitrase

akan diadakan pada tanggal 14 April 2014.

dengan Termohon (termasuk dengan Perseroan) akan tetapi dimasukkan untuk ikut serta ke dalam proses arbitrase oleh Arbitral Tribunal berdasarkan

Pada tanggal 3 Agustus 2010, 9 September 2010 dan

Rule 24(b) of the 2007 SIAC Rules, dengan mengesampingkan keberatan

9 Desember 2010, atas Permohonan dari Astro Group

yang diajukan berulang kali oleh Perseroan atas penambahan pihak

untuk eksekutorial SIAC Awards di Hongkong, High Court

tersebut.

of Hong Kong telah menerbitkan putusan eksekuatur atas SIAC Awards yang terdiri dari Keputusan Arbitrase Final,

Akibat dari Putusan yang dikeluarkan oleh Singapore Court of Appeal

Further Partial Award tertanggal 3 Oktober 2009, Perbaikan

tersebut maka dari total denda sebesar USD 250.000.000

yang

Keputusan Arbitrase Final, dan Final Cost Award di Hong

sebelumnya diperintahkan untuk dibayar oleh Termohon berdasarkan

Kong (“HK Orders”). Putusan yang berkaitan dengan HK

SIAC Awards, yang jumlahnya hanya terdiri dari USD 608.176.54

Order telah berlaku pada tanggal 9 Desember 2010 (“HK

GBP 22.500 dan S$ 65,000 (“Jumlah Putusan”) saja yang dimintakan

Judgement”). Perseroan telah menunjuk kuasa hukum

pelaksanaan pembayarannya di Singapura oleh Perseroan. Perseroan

di Hong Kong untuk mengajukan upaya perlawanan

telah membayar jumlah Putusan kepada pihak pertama sampai pihak

terhadap putusan eksekuatur tersebut.

kelima dari Pihak-Pihak Astro. Perseroan menyikapi posisi Final Cost Award (yang berhubungan dengan hal-hal yang melibatkan Pihak Astro

Pada tanggal 25 Juli 2011, Pemegang Saham Perseroan,

yang ditambahkan) tidak dapat dijalankan dan tidak dapat diberlakukan

yaitu Accross Asia Limited (AAL), pemegang 55,11%

di Singapura. Oleh karena itu Sisa dari total denda (sekitar 99%) yang

saham

sebelumnya diperintahkan untuk dibayar oleh Termohon kepada Pihak

Hongkong, telah menerima Putusan Garnishee Order To

Astro, dinyatakan tidak dapat dilaksanakan dan tidak perlu dibayar oleh

Show Cause dari High Court of Hong Kong. Sebagaimana

Perseroan dan/atau oleh masing-masing Termohon.

dinyatakan dalam Keterbukaan Informasi tertanggal 26 Juli

126


128

dalam

Perseroan,

yang

berkedudukan

di

2011 di Bursa Efek Hong Kong, Putusan Garnishee Order

Dengan adanya Putusan BANI tersebut, permohonan AAL atas Putusan

To Show Cause berisi perintah untuk tidak dibayarkannya

Perintah Pembayaran kepada Pengadilan Hong Kong ditunda sampai

utang-utang AAL yang telah timbul atau jatuh tempo

dengan waktu yang tidak ditentukan.

kepada Perseroan (”Utang”). Selanjutnya disebutkan pula, bahwa dalam Garnishee Order To Show Cause tersebut

Pada tanggal 24 Januari 2013, Astro Group telah memohon dan

AAL dijadwalkan untuk menghadiri sidang permohonan

mendapatkan anti-suit injuction terhadap AAL dan Perseroan untuk

dari Astro Group pada tanggal 17 Agustus 2011. Di dalam

menghentikan AAL dan Perseroan untuk melanjutkan atau mengambil

sidang tersebut, Astro Group mengajukan agar AAL

tindakan lebih lanjut sehubungan dengan PKPU proses (mengacu pada

membayarkan utang, atau sebagian dari utang kepada

bagian 2(e) dibawah ini) tanpa persetujuan dari Pengadilan.

Astro Group senilai dengan jumlah utang Perseroan kepada

Astro Group beserta biaya-biaya yang dikeluarkan untuk

Pada tanggal 4 Februari 2013, Pengadilan menentukan tanggal kepada AAL

Garnishee Order To Show Cause tersebut.

untuk melakukan memenuhi Perintah Pembayaran kepada Pengadilan Hong Kong dalam waktu 14 hari (paling terlambat 18 Februari 2013), selanjutnya

Berdasarkan Putusan Hong Kong Court yang diputuskan

jangka waktu pembayaran diperpanjang menjadi tanggal 7 Maret 2013.

oleh Deputy High Court Judge Lok tertanggal 21 Maret 2012, dinyatakan bahwa AAL harus membayar utang

Pada tanggal 18 Januari 2012, Perseroan mengajukan permohonan,

kepada Pengadilan selama proses kasus Garnishee masih

antara lain, untuk mengesampingkan HK Orders dan HK Judgment

berlangsung (“Perintah Pembayaran kepada Pengadilan

(“Permohonan Pengesampingan di HK”).

Hong Kong”). Sementara itu, Astro Group telah mengajukan permohonan lebih lanjut AAL telah mengajukan pernyataan banding atas Putusan

agar putusan sidang Permohonan Pengesampingan di HK ditunda

Perintah Pembayaran kepada Court of Appeal dan sidang

sampai dengan putusan di Singapura dikeluarkan. Permohonan tersebut

dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 2012. Permintaan

dikabulkan pada tanggal 15 Maret 2012.

Banding AAL ditolak oleh Court of Appeal Hong Kong dan oleh karenanya pada tanggal 7 September 2012, AAL

Pada saat sidang tanggal 27 September 2012, Pihak Astro Group

mengajukan permohonan ijin untuk kasasi pada Pengadilan

mengajukan permohonan agar sidang atas Permohonan Pengesampingan

Mahkamah Agung Hong Kong. Permohonan ijin untuk

di HK dan permohonan atas Garnishee Proceeding disidangkan pada

kasasi disidangkan pada tanggal 31 Oktober 2012.

waktu yang bersamaan. Deputy High Court Judge Lok tidak berkenan untuk melaksanakan sidang permohonan tersebut sebelum ada Putusan Final

Dengan adanya Putusan BANI, pada tanggal 24 September

dari Pengadilan Singapura, dan memilih untuk mendengarkan Garnishee

2012, AAL mengajukan permohonan kepada Pengadilan

Proceeding terlebih dahulu. Pengadilan Hong Kong mengusulkan untuk

untuk

Pembayaran

memeriksa kembali masalah ini pada sidang arahan yang diadakan

kepada Pengadilan Hong Kong dan juga mengajukan

membatalkan

pada tanggal 11 Maret 2013 dengan maksud untuk memutuskan

permohonan untuk melepaskan penundaan persidangan

apakah Permohonan Pengesampingan di HK harus didengar pada saat

atas Garnishee Proceeding (dipercepat sidangnya) dan

pemeriksaan substantif dari garnishee proceeding. Pada sidang tanggal

juga membatalkan Putusan Garnishee to Show Cause.

11 Maret 2012, Pengadilan Hong Kong membahas sidang dari garnishee

Permohonan-permohonan

pada

proceeding dan tidak membahas usulan waktu untuk sidang Permohonan

tanggal 27 September 2012, pada saat sidang Deputy High

Pengesampingan di HK. Demikian juga, pada sidang arahan tanggal

Court Judge Lok memerintahkan penundaaan atas proses

13 Juni 2013, Pengadilan Hong Kong memperpanjang waktu untuk

Garnishee Proceedings dilepaskan (dipercepat sidangnya).

sidang garnishee proceeding dari 5 hari menjadi 8 hari (yakni sejak

Pada saat sidang, Astro Group meminta kepada Pengadilan

tanggal 9 hingga 18 September 2013) serta membuat consequential

untuk menentukan tanggal pembayaran sehingga AAL

orders terhadap garnishee order tetapi tidak terkait dengan sidang atas

dapat memenuhi ketentuan Perintah Pembayaran kepada

Permohonan Pengesampingan di HK. Garnishee Proceedings disidangkan

Pengadilan

sejak tanggal 9 hingga 19 September 2013.

(Hong

Putusan

Kong),

Perintah

tersebut

namun

disidangkan

Pengadilan

tidak

memberikan ketentuan tanggal pembayaran dikarenakannya adanya perkembangan baru dari kasus tersebut. Sedangkan

Pada tanggal 31 Oktober 2013, High Court of Hong Kong mengeluarkan

atas permohonan yang lain di atas telah disidangkan pada

putusan sehubungan dengan garnishee proceedings (“Garnishee

tanggal 9 – 13 September 2013.

Judgment”). Dalam Garnishee Judgment, High Court Hong Kong

129


127

memutuskan bahwa garnishee order nisi dijadikan absolut.

c. bahwa putusan Garnishee Order To Show Cause High Court of

Pada tanggal 28 November 2013, Perseroan memberikan

Hongkong tidak mempengaruhi kewajiban AAL untuk membayar

Pemberitahuan Banding Garnishee Judgment kepada pihak

seluruh utangnya kepada Perseroan.

lain dan mendaftarkan Pernyataan Banding di High Court of Hong Kong. Pada saat ini belum ada tanggal yang telah ditetapkan untuk sidang banding atas Garnishee Judgement.

2.

LAINNYA

Pada tanggal 29 November 2013, sebagai hasil dari

a. Pada tanggal 22 Desember 2011, PT Mustika Memadata

Putusan dari Singapore Court of Appeal tersebut di atas,

telah mendaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta

Perseroan mendaftarkan permohonan di High Court of

Selatan

Hong Kong meminta putusan yang menunggu penetapan

(Gugatan No. 684) terhadap PT Direct Vision sebagai Tergugat

atas HK Judgement,

dengan

No.

Perkara:

684/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel

memohon untuk penundaan

I, yang melibatkan Perseroan sebagai Tergugat III. Gugatan

eksekusi atas Garnishee Order Absolute. Atas permohonan

yang diajukan adalah Gugatan Wanprestasi, dimana Tergugat I

tersebut telah ditetapkan untuk sidang yaitu tanggal 23

belum membayar kewajibannya kepada Penggugat sebesar USD

Januari 2014. Persidangan berlangsung dihadapan Hakim

90. Pada tanggal 15 Januari 2013, Pengadilan Negeri Jakarta

Mimmie Chan J pada tanggal 23 dan 24 Januari 2014 dan

Selatan telah mengeluarkan putusan No. 684/Pdt.G/2012/

pada kesimpulan persidangan, Hakim Chan J mengabulkan

PN.Jkt.Sel yang pada intinya menyatakan bahwa gugatan

permohonan Perseroan dan memerintahkan bahwa agar

Penggugat terhadap Tergugat II, III, IV, V, VI, dan VII tidak dapat

ada penundaan esekusi atas Garnishee Order penetapan

diterima, Tergugat I melakukan wanprestasi serta menghukum

atas HK Judgement, tidak ada kondisi yang dikenakan pada

Tergugat I untuk membayar seluruh kewajibannya sebesar

penundaan esekusi dan Hakim Chan J menyatakan bahwa

USD 90.033,01 kepada Penggugat. Atas Putusan tersebut,

berdasarkan permasalahan yang diangkat dalam persidangan

Penggugat mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 28

di hadapannya (mengenai Permohonan Penyampingan dI HK),

Januari 2013, sementara Tergugat I mengajukan upaya hukum

dia percaya bahwa Perseroan memiliki harapan yang bagus di

banding pada tanggal 16 Januari 2013. Selanjutnya, pada tanggal

dalam persidangan tersebut.

25 September 2013 Perseroan telah mendaftarkan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat.

Pada tanggal 7 Februari 2014, Astro mengirimkan surat panggilan untuk mengajukan permohonan banding atas putusan dari Hakim Chan J. Sidang

aplikasi pengajuan

b. Pada tanggal 24 Mei 2012, PT Innova Sejahtera telah mendaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No. Perkara:

Banding telah ditentukan pada tanggal 21 Maret dan akan


disidangkan oleh Hakim Chan J. Sementara itu Perseroan

Direct Vision sebagai Tergugat I, yang melibatkan Perseroan

(Gugatan

No.308)

terhadap

PT

tetap memproses Permohonan Pengesamping di HK dan

sebagai Tergugat II. Gugatan yang diajukan adalah Gugatan

akan segera memasukan serta mengirimkan seluruh dokumen

Wanprestasi, dimana Tergugat I belum membayar kewajibannya

terkait kepada pihak yang bersangkutan.

kepada Penggugat sebesar IDR 428.482.227,10. Pada tanggal 30 Oktober 2012, Majelis Hakim telah mengeluarkan putusan

Penasehat hukum Perseroan, MR & Partners Law Firm,

No. 308/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel yang pada intinya menyatakan

berpendapat:

bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat II, III, IV, V, dan

a. bahwa penyampaian seluruh dokumen dari High Court

VI, tidak dapat diterima, Tergugat I melakukan wanprestasi serta

of Hong Kong maupun High Court of Singapura kepada

menghukum Tergugat I untuk membayar seluruh kewajibannya

Perseroan adalah tidak sah karena tidak disampaikan

kepada Pengugat sebesar IDR 428.482.227,10. Terhadap Putusan

melalui juru sita dari Pengadilan Negeri sesuai domisili

No.

Perseroan (vide Pasal 388 ayat (2) dan Pasal 290

mengajukan upaya hukum banding dalam waktu yang ditentukan.


tersebut,

Para

Pihak

tidak

Herzeine Indonesisch Reglement/HIR). Pendapat tersebut sebagaimana dikuatkan oleh Penjelasan Umum yang

c. Pada

tanggal

dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengajukan

tertanggal 26 September 2011;

wanprestasi

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 436 ayat (1)

dengan

30

Agustus

permohonan AcrossAsia pelaksanaan

2012,

arbitrase Limited Facility

Perseroan terhadap (AAL)

Agreement

telah tindakan

sehubungan tertanggal

Reglemen op de Rechtsvordering (Rv), Putusan High

30 Juni 2011 melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

Court of Hong Kong maupun High Court of Singapore

dengan Perkara Nomor : 474/VIII/ARB-BANI/2012 (“Perkara BANI”)

tidak dapat dieksekusi di Indonesia;

128


130

Sesuai dengan UU Arbitrase disebutkan bahwa Putusan Arbitrase Internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah Republik Indonesia, apabila telah memenuhi syaratsyarat yang ditentukan dalam UU Arbitrase

Sehubungan dengan Perkara BANI tersebut, pada

Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengeluarkan

tanggal 12 September 2012, Majelis Arbitrase BANI telah

Penetapan Nomor: 089/2012/Eks tertanggal 26 September

memberikan Putusan akhir (“Putusan BANI”) yang amarnya

2012 yang menyatakan bahwa Putusan BANI dapat

antara lain menyatakan “Menghukum AAL untuk membayar

dilaksanakan

hanya kepada Perseroan utang pokok berikut bunga

tertanggal 27 September 2012 yang memerintahkan Panitera

sebesar USD 46.774.403 dan melaksanakan pembayaran

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memanggil secara

tersebut di Republik Indonesia hanya kepada Perseroan

resmi AAL supaya datang menghadap Ketua Pengadilan

selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari sejak putusan

Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Oktober 2012.

serta

Penetapan

Nomor:

089/2012.Eks

diucapkan”. Pada tanggal 16 Oktober 2012, Pengadilan Jakarta Pusat Putusan BANI tersebut telah didaftarkan pada Kepaniteraan

memberikan teguran kedua secara lisan untuk datang

Pengadilan

menghadap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada

Negeri

Jakarta

Pusat

sebagaimana

Akta

Pendaftaran Nomor : 26/WASIT/2012/PN.JKT.PST tanggal 13

tanggal 30 Oktober 2012.

September 2012. Pada tanggal 30 Oktober 2012, Pengadilan Negeri Jakarta Pada

tanggal

mendaftarkan

24

September

Permohonan

2012,

Teguran

Perseroan

telah

Pusat memberikan teguran (aanmaning) ketiga kepada

(Aanmaning)

atas

AAL.

Terhadap

panggilan

menghadap

tersebut,

AAL

Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perkara

menyampaikan bahwa AAL masih ada niat untuk membayar

Nomor : 474/VIII/ARB-BANI/2012 tanggal 12 September

(kepada Perseroan), dan bahwa AAL telah mengajukan surat

2012 untuk melakukan eksekusi Putusan BANI tersebut,

tanggal 16 Oktober 2012 perihal keberatan atas pelaksanaan

di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Perseroan memohon

eksekusi ini sehubungan dengan adanya gugatan AAL pada

kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar

pengadilan Tinggi Hong Kong atas adanya Putusan Garnishee

melakukan teguran (aanmaning) atas pelaksanaan Putusan

Order to Show Cause. AAL juga meminta penangguhan

BANI dengan memerintahkan AAL melaksanakan Putusan

pelaksanaan eksekusi atas Putusan BANI karena dapat

BANI dengan melakukan pembayaran utang pokok berikut

menyebabkan dualisme hukum.

bunga sebesar USD 46.774.403 hanya kepada Perseroan (PT First Media Tbk) selambat-lambatnya pada tanggal 25

Pada tanggal 27 Nopember 2012, Perseroan dan AAL datang

Oktober 2012 dan pembayaran tersebut dilaksanakan di

menghadap di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pihak AAL

Republik Indonesia.

131


129

pada intinya menyampaikan hal yang sama sebagaimana

yang terkait dengan proses PKPU AAL untuk tunduk pada proses

pada sidang tanggal 30 Oktober 2012, dimana AAL

PKPU AAL yang sedang berlangsung di Pengadilan Niaga pada

memiliki niat untuk membayar utangnya kepada Perseroan

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, melarang Debitur /AAL (dalam

dan meminta penangguhan pelaksanaan Putusan BANI.

PKPU) untuk melakukan pembayaran kepada pihak manapun,

Sedangkan Perseroan menyampaikan kepada Pengadilan

Kreditur dan/atau pihak ketiga melalui High Court of Hong Kong

agar Putusan BANI tetap dilaksanakan karena apa yang

dan/atau Pengadilan-Pengadilan lainnya serta melarang Debitur/

terjadi di Hong Kong tidak ada kaitannya dengan perkara

AAL (dalam PKPU) untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang

BANI di Indonesia.

berkaitan dengan pengurusan aset, kepemilikan/pengalihan aset, transaksi perbankan/keuangan, pembayaran-pembayaran,

Selanjutnya, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

peminjaman-peminjaman, penjaminan saham-saham milik AAL

menyatakan bahwa acara teguran atau aanmaning dalam

dan transaksi lainnya tanpa surat persetujuan dari Tim Pengurus.

perkara ini telah selesai dan menyampaikan agar AAL dalam waktu 8 hari setelah aanmaning dapat melakukan

Bahwa AAL kemudian mengajukan permohonan perpanjangan

kewajibannya dengan sukarela.

waktu penundaaan kewajiban pembayaran utang pada tanggal 26 Februari 2013.

d. Pada tanggal 26 Desember 2012, Perseroan mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang

Pada tanggal 5 Maret 2013, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada

(PKPU) terhadap AcrossAsia Limited (AAL) melalui

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengeluarkan putusan

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Pengadilan Negeri

Nomor: 64/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST, yang amarnya pada

Jakarta Pusat. Permohonan PKPU tersebut diajukan

intinya menyatakan Termohon PKPU AAL berada dalam keadaan

sehubungan dengan utang AAL yang telah jatuh tempo dan

pailit dengan segala akibat hukumnya.

dapat ditagih berdasarkan Facility Agreement tertanggal 30 Juni 2011 yang diperkuat dengan Putusan Badan Arbitrase

Selanjutnya berdasarkan Penetapan Nomor: 64/PKPU/2012/

Nasional Indonesia

(BANI) No 474/VII/ARB-BANI/2012

PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 7 Maret 2013, Hakim Pengawas telah

tertanggal 12 September 2012, Penetapan Pengadilan

menetapkan rapat kreditur pertama, batas akhir pengajuan tagihan

Negeri Jakarta Pusat No. 089/2012.EKS jo No. 474/

pajak dan tagihan para Kreditur, serta rapat verifikasi tagihan pajak

VIII/ARB-BANI/2012 tertanggal 24 September 2012,

dan tagihan para kreditur.

serta Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 089/2012.EKS jo No. 474/VIII/ARB-BANI/2012 tertanggal

Pada tanggal 13 Maret 2013, AAL mengajukan Permohonan

27 September 2012.

dan Memori Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 64/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 5

Bahwa pada 15 Januari 2013, Majelis Hakim telah

Maret 2013. AAL memohon agar Majelis Hakim tingkat Kasasi

mengeluarkan Putusan No. 64/PKPU/2012/PN.NIAGA.

membatalkan Putusan Nomor: 64/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.

JKT.PST yang amar putusannya pada intinya menyatakan

PST dan menyatakan kepailitan AAL dicabut/diangkat. Terhadap

mengabulkan permohonan PKPU yang diajukan oleh

permohonan dan Memori kasasi tersebut, Perseroan kemudian

Perseroan serta menetapkan PKPU Sementara untuk

mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 22 Maret 2013.

paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan a quo diucapkan.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung dengan No. Register 214 K/Pdt.Sus-PKPU/2013 tertanggal 31 July 2013; Mahkamah

Selanjutnya berdasarkan Penetapan No. 64/PKPU/2012/

Agung memutuskan untuk menolak permohonan kasasi dari AAL.

PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 21 Januari 2013, Hakim

Berdasarkan pengumuman yang dibuat oleh AAL pada tanggal 8

Pengawas telah menetapkan rapat kreditur pertama,

Agustus 2013, AAL akan mengajukan upaya hukum peninjauan

batas akhir pengajuan tagihan bagi para kreditur AAL

kembali.

(dalam PKPU), Rapat Verifikasi/Rapat Pencocokan utang terhadap para kreditur AAL (dalam PKPU), serta sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pada tanggal 15 Februari 2013, Hakim Pengawas telah mengeluarkan Penetapan No. 64/PKPU/2012/PN.NIAGA. JKT.PST yang pada intinya memerintahkan semua pihak

130


132

133


131

Tanggung Jawab Sosial

132


134

l a i s o s b a w a j g n u g g n g i n t a n t e p s a s t i a t v i v i t k Akti a i d m a a j l n a e d m n a h a a h d a u s s u r a e r p a c p e a i S t . e s s i i n g s i b ba u t a u s i g n n a u l g a j g n a t men n a t a i g e n k a k m a u p u um r e m l n a i a s t o a s u k e k n jawab u g n n a a k b h m u e t u m b a , m r i e m ca m o n a o n k a e m n i a d t , a s i h n e s s i e b k n a g n a b . m s i a e t s i e n k u m o k n a d , r pasa

135


133

TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Ernst and Young, 94% perusahaan meyakini bahwa kegiatan tanggung jawab sosial dapat membawa dampak positif bagi perusahaan dalam menjalani bisnis. Namun, kenyataanya hanya 11% perusahaan yang mengalami perubahan signifikan setelah menjalani kegiatan tanggung jawab sosial dengan strategis. Temuan lain pada penelitian, bahwa program tanggung jawab sosial yang dijalankan oleh suatu perusahaan dapat meningkatkan probabilitas masyarakat sebesar 70% untuk membeli atau mengonsumsi produk dan jasa yang dijual oleh perusahaan. Hasil studi kelayakan ini menunjukan bahwa tanggung jawab sosial merupakan cara menjaga hubungan baik perusahaan dengan publik, artinya perusahaan tidak terus menerus mengejar skala ekonomi yang besar dalam menjaga ketahanan bisnis, namun harus peduli akan keseimbangan lingkungan sekitar khususnya masyarakat.

PHILANTHROPIC Responsibilities

Be a good corporate citizen. Contribute resources to the community; improve quality of life.

ETHICAL Responsibilities

Be ethical. Obligation to do what is right just and fair. Avoid harm.

LEGAL Responsibilities

ECONOMIC Responsibilities

Obey the law. Law is society's codification of right and wrong. Play by the rules of the game.

Be profitable. The foundation upon which all others rest.

Dengan melihat paparan studi tersebut Perseroan

peningkatan arus kas masuk. Lapisan kedua,

juga meyakini bahwa kegiatan tanggung jawab sosial

perusahaan harus menjalani sebuah usaha dengan

merupakan aktivitas penting untuk meningkatkan

patuh pada peraturan atau regulasi pemerintah yang

kelancaran bisnis. Sebagai panduan Perseroan

berlaku. Lapisan ketiga, perusahaan bertanggung

dalam memformulasi program tanggung jawab sosial,

jawab dalam menjaga etika saat menjalani usaha,

Perseroan mengadopsi konsep piramida carrol.

yaitu etika yang mengacu pada nilai-nilai moral, keadilan, dan hak manusia (human rights). Lapisan

Paparan studi dari Carrol Pyramid menyatakan bahwa

paling atas adalah tanggung jawab perusahaan

setiap perusahaan memiliki empat piramida tanggung

dalam berpartisipasi meningkatkan kesejahteraan

jawab dalam menjalani bisnis. Lapisan paling dasar

masyarakat, antara lain sumbangan, dukungan

atau fondasi, sudah pasti tanggung jawab perusahaan

terhadap budaya, pendidikan dan kesehatan.

untuk

134

menjaga


kestabilan

usahanya

136

melalui

Dengan mengacu pada pemahaman Carrol, Perseroan sadar bahwa perhatian atau peduli akan kesejahteraan masyarakat patut diperhatikan. Bagaimanapun juga masyarakat merupakan bagian dari faktor kontribusi peningkatan perekonomian di Indonesia. Pada tahun 2013, perseroan memiliki tiga program utama tanggung jawab sosial, yaitu : 1. Program Donor Darah.

Survei yang dilakukan oleh

2. Bantuan dana tunai Sekolah Lentera Harapan Lampung. 3. Pemasangan koneksi internet di Sekolah Islam Terpadu Darrutaubah.

Ernst and Young, 94%

Dari ketiga program ini tema tanggung jawab Perseroan pada tahun ini adalah kesehatan dan kelancaran proses pendidikan. Program donor darah mulai dilaksanakan pada awal tahun 2013 tepat pada bulan Februari hingga Desember. Program donor darah

menyatakan bahwa kegiatan

Perseroan berhasil mengakomodasi lebih dari 600 orang untuk menyumbangkan darah untuk masyarakat luas yang memerlukan kebutuhan darah. Di waktu yang bersamaan Perseroan memberikan

tanggung jawab sosial

bantuan dana tunai kepada Sekolah Lentera Harapan di Lampung untuk kelancaran proses pendidikan. Program bantuan dana tunai kepada Sekolah Lentera Harapan Lampung sudah dilaksanakan sejak tahun 2012.

yang dilakukan perusahaan

Program tanggung jawab Perseroan pada penutupan tahun 2013 bertempat di Sekolah Islam Terpadu Darrutaubah, Kota Bekasi. Sebagai bentuk meningkatkan mutu pendidikan dan pengetahuan

membawa dampak yang

siswa, Perseroan membangun jaringan koneksi internet di dalam laboratorium komputer secara gratis ditambah bebas iuran berlangganan selama satu tahun. Program membangun jaringan

positif dalam menjalani

koneksi internet, khususnya di sekolah, merupakan hal yang dianggap penting bagi Perseroan dalam merangsang peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perseroan berharap dengan adanya internet, siswa siswi di Sekolah Islam Terpadu Darrutaubah dapat

bisnisnya.

menambah wawasan melalui teknologi dan informasi.

137


135

Perseroan menyadari akan pentingnya peran sumber daya manusia dalam menjalankan usahanya dan kami selalu memperhatikan pengembangan sumber daya manusia.

Perseroan memandang karyawan sebagai salah satu Kompentensi Inti yang menjadi pembeda. Karyawan dengan dedikasi tinggi serta kompeten dalam bidangnya diyakini akan membawa Perseroan ke tahap pertumbuhan yang lebih tinggi di masa depan. Keyakinan itulah yang mendorong Perseroan untuk selalu mengembangkan karyawan yang dimilikinya agar menjadi faktor pembeda dalam memenangkan persaingan.

136


138

Peningkatan fungsi SDM telah dilakukan sejak 2010 sejalan dengan berkembangnya bisnis Perseroan. Divisi SDM dengan Sistem Informasi SDM (HRIS) untuk korporasi, telah meningkatkan fungsinya menjadi mitra strategis Perseroan yang dapat menyelaraskan kebutuhan korporasi dan unit usaha sehingga mempermudah serta mempercepat akses informasi tentang layanan SDM secara akurat dan terkini.

Sistem Informasi SDM Sistem Informasi SDM (HRIS) dikembangkan dengan dukungan kerjasama dari Divisi Teknologi Informasi sejak tahun 2011. Penerapan Overtime Online System, e-Recruitment System dan Exit Clearance Online System telah berjalan dan senantiasa disempurnakan. Sistem tersebut memberikan kontribusi perubahan terbesar pada kegiatan dan proses kerja yang terjadi pada Divisi SDM maupun organisasi. Pengoperasiannya yang mudah, membuat pengguna mudah mendapatkan informasi terbaru, dan mudah dalam hal mengelola setiap tahapan pada proses rekruitmen. Manajemen dapat memperoleh informasi real time dan transparan mengenai data terkait SDM. Waktu dan biaya yang dikeluarkan dapat dikurangi dibandingkan manajemen SDM dilakukan secara manual.

Komposisi SDM Pada akhir tahun 2013, Perseroan dan unit usaha mempekerjakan 1.333 karyawan, meningkat 251 orang dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini terjadi sejalan dengan peningkatan kebutuhan dalam Perseroan berkaitan dengan pengembangan usaha. Dari sejumlah 1.338 karyawan tersebut, terdapat 908 orang tenaga kerja permanen dan 430 orang tenaga kerja kontrak.

139


137

138


140

141


139

Bagi Perseroan, semakin dipercayanya produk-produk Perseroan oleh berbagai perusahaan berkala global di Indonesia berakibat meningkatnya intensitas hubungan kerjasama antara Perseroan dengan perusahaanperusahaan berskala global. 140


142

Perseroan memiliki Divisi Learning & Development, biasa disingkat LD, sebagai pusat belajar dari Perseroan. Sebagai pusat belajar dari Perseoran, tugas utama LD adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia Perseroan secara berkesinambungan untuk menunjang kegiatan usaha dan pengembangan usaha Perseroan, sehingga pada akhirnya dapat berperan aktif dalam upaya Perseroan memenangkan persaingan usaha di pasar.

Untuk mencapai tugas utamanya, LD menyusun rancangan program pembelajaran untuk berbagai divisi dalam Perseroan berdasarkan kebutuhan masing-masing divisi terkait dan disesuaikan dengan kebutuhan bisnis Perseroan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Penyusunan program pembelajaran tidak hanya mempertimbangkan pengembangan hardskill dan softskill, tetapi juga kebutuhan masing-masing jenjang karyawan yang bervariasi.

143


141

SUMBER DAYA MANUSIA

Sales Training Department Sebagai salah satu frontliner Perseroan, tenaga penjual atau sales mendapatkan peran penting dalam menghasilkan penjualan bagi Perseroan. Hal ini yang mendorong Perseroan, sejak awal tahun 2012, untuk membentuk Sales Training Department sebagai wadah pengembangan tim sales. Dengan dibentuknya Sales Training Department ini Perseroan bertujuan untuk lebih fokus dalam pengembangan kompetensi masing-masing tenaga sales seiring dengan peningkatan jumlah tenaga sales Perseroan, sehingga menghasilkan tenaga sales yang berkompetensi dalam meningkatkan penjualan produk Perseroan dan membantu pencitraan nama baik Perseroan di masyarakat.

Program pengembangan kompetensi bagi para tenaga sales dilakukan dengan pendekatan dengan konsep Competency Based Human Resources (CBHR). Dalam konsep ini, yang menjadi hal utama adalah pengembangan kompetensi yang dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan. Program pengembangan tenaga sales ini dibuat oleh Sales Training Departement difokuskan untuk pengembangan kompetensi bagi tenaga sales produk retail, termasuk tenaga sales New Roll-Out (NRO), direct sales dengan sebutan Customer Relation Officer (CRO), Telesales, Retention dan Technical Retention Service (TRS).

142


144

English Training For Employee Mencermati perkembangan iklim usaha di Indonesia yang semakin baik dan semakin banyaknya perusahaan berskala global yang berinvestasi di Indonesia, pentingnya kemahiran berkomunikasi dalam Bahasa Inggris sebagai salah satu bahasa internasional di dunia tidak perlu diragukan.

Bagi Perseroan, semakin dipercayanya produk-produk Perseroan oleh berbagai perusahaan berkala global di Indonesia berakibat meningkatnya intensitas hubungan kerjasama antara Perseroan dengan perusahaan-perusahaan berskala global. Tentunya, komunikasi untuk menunjang kegiatan bisnis Perseroan juga banyak dilakukan dalam Bahasa Inggris.

Untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi dalam Bahasa Inggris, LD mulai mengembangkan English Training for Employee sejak tahun [2010]. Program pelatihan English Training disusun sehingga tidak hanya mengembangkan kemampuan karyawan berbahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari, namun juga sesuai dengan bidang pekerjaan yang dihadapi masing-masing karyawan yang bersangkutan.

145


143

ENGLISH VERSION

Halaman ini sengaja dikosongkan This page is intentionally left blank

144

ANNUAL REPORT 2013 FIRST MEDIA Tbk

146

ENGLISH VERSION

BroadbandUnited

English Version

147


145

ENGLISH VERSION


146


148

ENGLISH VERSION

TABLE OF CONTENTS

INTRODUCTION; WELCOMING THE FUTURE

148

SUMMARY HIGHLIGHTS

149

FINANCIAL HIGHLIGHTS

149

COMMPANY PROFILE

150

COVERAGE AREA

151

VISION, MISSION, CORPORATE VALUES AND BUSINESS STRATEGY

151

MILESTONES

152

AWARDS

152

COMPANY OVERVIEW

152

CHRONOLOGY OF SHARES OWNERSHIP

156

COMPANY INFORMATION

159

MESSAGE FROM THE BOARD OF COMMISSIONERS

160

BRIEF PROFILES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

162

THE BOARD OF DIRECTORS’ REPORT

165

BRIEF PROFILES OF THE BOARD OF DIRECTORS

169

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

171 175

SUBSEQUENT EVENT

176

OPERATIONAL REVIEW HOMECABLE

176

FASTNET

177

DATACOMM

178

BERITASATU

179

FIRST MEDIA PRODUCTIONS

180

BIG TV

181 182

MARKETING STRATEGY

187

CORPORATE GOVERNANCE THE IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPLE

187

CORPORATE GOVERNANCE GUIDANCE

189

CODE OF ETHICS AND PROFESSIONAL RESPONSIBILITY

190

COMPLAINTS MANAGEMENT POLICY VIOLATIONS

190

CORPORATE GOVERNANCE STRUCTURE

192 204

LITIGATION CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

213

HUMAN RESOURCES

214

LEARNING AND DEVELOPMENT

215

149


147

ENGLISH VERSION

INTRODUCTION

WELCOMING THE FUTURE

The journey to the future requires a good, wide and free ways. The future necessary to accelerates in making goals and achieving the future. The future forms that will be achieved in the Company’s business area is the convergence of technology, digital broadcasting, cloud computing and IPv6.

4

This is the future trend that the Company is eager to pursue.

Shaping The Future The convergence of technology, digital broadcasting, cloud computing, and implementation of IPv6 is the future trend to be achieved by the Company. Etymologically, convergence means moving toward a uniformity. In practice, convergence refers to the unification of the various services and technologies. Technology, which was separated between voice, data, and video can now be unified and interact with one another thus creating an efficient synergy. At this time, the synergy among Internet technology with broadcasting and telecommunications is an example of the convergence trend that can be perceived directly. The next future trend is cloud computing. This technology utilizes the internet and remote servers to manage data and run applications. By using cloud computing, users can use applications without performing installation process and access their personal files at any computer through Internet access. This technology improves the efficiency of resource use by the centralizing the media storage, memory, processing and bandwidth. This technology utilizes computing resources that are connected globally through the Internet networks (Internet cloud ) and central remote servers to manage data and applications. The third trend is that digital broadcasting. This trend is triggered by the development of digital broadcasting technology innovations in equipment, networks, and broadcasting services. Innovations in the field of broadcasting technology has led to the transition from analog to digital broadcasting method and the transition from broadcast TV to broadband TV. Nonetheless broadband TV does not become entirely a substitute, but rather becoming an additional way to watch the show through modern devices or commonly known as ‘gadgets’ such as tablets and smartphones. A trend that must be anticipated is an internet migration of version 4 to the Internet Protocol version 6. Internet protocol is a network addressing resources. Internet protocol itself is a unique numbering system that indicates the addressing of nodes in a network. With the increase of networks especially the growth of internet users, the need for the allocation of Internet protocol in the world has also increased therefore the allocation of internet protocol is getting more limited and rare. Currently, the internet protocol limitations require a re-designing process, which drives the inventing of the new Internet protocol concept of IPv6. With that new concept, it is projected that the Ipv6 will be able to accommodate more unique addresses than the IPv4. This four future technology trends is the objective of the company. If the four trends can be implemented, the company has contributed to the growth of technology, including enhancing the growth of Indonesia’s economy.

Welcoming The Future Like a freeway, the Company has entered the gates of the future. To meet this goal, the company is gradually preparing the development of several supporting components in order to welcome the

148


150

ENGLISH VERSION

future trend rightly. The Company is currently preparing two (2) priority components, namely the development of cable networks and infrastructure as well as the development of content production. In 2013, the company commenced the network expansion and configuration changes to DOCSIS 3.0 in order to deliver greater bandwidth capacity. Large capacity enables the company to deliver bandwidth up to 100 Mbps. Fast lane and freeway which was developed by the company can be the foundation or the incentives towards the future. However, a fast speed internet access is not enough to encourage service improvements so that expansion of the network that runs in a linear fashion is necessary so that people can enjoy a fast connection to access the information. In 2013, the Company has reached 1 million or one million households whose residences or homes have been passed by the company’s cable network. Having the power of a network is also not a sole key to the future. The power of the network should be equipped with the ability to creatively utilize network services to enable it to become a service that can drives a better community society. Therefore, the company has gradually created several creative services such as VOD (Video on Demand), PVR (Personal Video Recording), OTT (Over the Top), and MHP (Multimedia Home Platform), along with the smart set-top-box. But this creative services will be optimized when it is supported by a qualified and varied content. Content development has also become a major focus of the company in addition to its development on network and infrastructure. The company believes that by producing content independently, the Company is able to create a room service differentiation as well as encouraging the growth of the content industry in Indonesia to be more aggressive. We have recorded that approximately 70 % of internet and broadcast content in Indonesia are dominated by foreign. This condition causes the Indonesian market becoming a market for the foreign content providers. Ironically, they do not intend to build infrastructure in Indonesia, they only open sales representative offices. Based on this data, the company through its subsidiary, has created a number of independent content productions which are ranging from music, lifestyle, religious, Indonesian movies, and FTV (TV short films). By producing contents independently, the company aims to restore the content composition into 70% Indonesian local content and 30% foreign content. With more and more contents produced independently, the company can provide creative services such as VOD, OTT, PVR, and MHP with lower cost and thus eventually be able to provide the best service to its subscribers.

SUMMARY HIGHLIGHTS

10

Picture on page 10

FINANCIAL HIGHLIGHTS Table on page 12

12 151


149

ENGLISH VERSION

COMPANY PROFILE The Company is the first provider of integrated telecommunications and multimedia services in Indonesia. With TriplePlay concept, the Company provides integrated services comprising of pay-TV services (“HomeCable”), high speed broadband internet (“FastNet”) and data communication services through digital telecommunication network (“DataComm”).

16

Started from 1994, PT Safira Ananda was established. Along the way PT Safira Ananda has changes into several names, until finally in 2007 as PT First Media Tbk. The Company registered as a public company in 2000 and did the first listing of share in Surabaya Stock Exchange (which later merged with the Jakarta Stock Exchange and became Indonesia Stock Exchange). In 1998, the Company obtained principle license to operate cable TV business from the Ministry of Information of Republic of Indonesia. In accordance with such license, the Company starts to develop the subscription television business under the tradename of “Kabelvision” and secured the Operation License for Cable Subscription Television Broadcasting in 1999. Since 2001 the Company started to establish a fixed local network upon obtaining Operation License of Packet-Switch Fixed Local Network from the Minister of Transportation. Since the establishment, the Company has been appointed by various corporations to support their business activities, among others is Jakarta Stock Exchange (which later merged with the Surabaya Stock Exchange, and became Indonesia Stock Exchange) which appointed the Company to provide JATS Remote Trading Service since 2002. The Company made a radical business repositioning in 2007, by becoming the first to provide an integrated telecommunication and multimedia service in Indonesia. The integrated service known as the TriplePlay concept, where the Company provides integrated service which comprises of pay-TV service (“HomeCable”), high-speed broadband internet service (“FastNet”), and data communication service through digital telecommunication network (“DataComm”). The TriplePlay services from the Company is supported by the two-ways Hybrid Fiber Coaxial (HFC) cable network technology on 870 Mhz frequency owned and operated by the Company. Such digitalization technology enables a more efficient data compression that increases the cable capacity to transmit data in high speed. With such technology, the Company is able to transmit more than 100 TV channels and high-speed internet simultaneously. By the end of 2013, the Company’s cable network had covered areas in Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), Surabaya and Bali. In 2009, the Company began developing its wireless service upon obtaining the license to establish a packet-switched fix local network using VSAT (Very Small Aperture Terminal), hybrid fibre optic and coaxial cable, and 2.3 GHz radio frequency band for the purpose of wireless broadband services (wireless broadband) on the 2360 MHz – 2375 MHz radio frequency band for Zone 1 (Northern Sumatra) and Zone 4 (Banten, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi). For the utilization of 2.3 GHz radio frequency band, the Company has obtained the Radio Frequency Band License for Zone 4 and Zone 1, respectively under Block 13 frequency band (2360 MHz – 2375 MHz). In accordance with its commitment to be the first and anticipate the rapid development of the technology, the Company starts to develop its wireless network based on Long Term Evolution (LTE) technology. The wireless service completed the TriplePlay businesses which developed by the Company and targeted for high mobility users.

150


152

ENGLISH VERSION

In 2010, the Company’s subsidiary, PT First Media Television (“FMTV”) has been granted, by the Ministry of Communication and Informatics of the Republic of Indonesia, the Operation License for Broadcasting by Subscription Broadcasting Entity for Television Broadcasting Service. The Operation License of FMTV supersedes the Operation License of Cable Subscription Television owned by the Company to comply with Law No. 32 Year 2002 regarding Broadcasting juncto Government Regulation No. 52 Year 2005 regarding Broadcasting Operation By Subscription Broadcasting Entity. The Company is well-known as the pioneer of high-speed internet service with affordable price. After introducing the internet service up to 10 Mbps on 2009 and 30 Mbps on 2012, in 2013 the Company provides internet service up to 100Mbps with DOCSYS 3.0 technology. The Company also known as the first pay-TV company providing channels in High Definition (HD). The HD channels in HomeCable keep increasing, from 2 channels in 2010 to 50 channels in 2013. Those innovations from the Company bring through a new experience to subscribers to enjoy a high-quality telecommunication and multimedia service. Besides developing TriplePlay services which focusing on infrastructure and services, the Company also developing its business by investing in various fields, including developing content services. News content services are developed by the Company through its subsidiary PT First Media News (“FMN”), among others BeritaSatu News Channel, BeritaSatu World, and Jakarta Globe Channel. BeritaSatu News Channel is the first news content service in Indonesia which delivers news in HD quality. Information and entertainment content services are developed by the Company through PT First Media Production (“FMP”), among others Hi!, MiX, Dangdutz Channel, J’Go, Reformed 21, and several FTVs. With continuous innovation, the Company has maintain its position as the leader in integrated telecommunication and multimedia service in Indonesia.

COVERAGE AREA Picture on page 20

20

VISION To become the premier integrated Megamedia services company in Indonesia that capitalizing on the advancement in Broadband Technology platform in order to deliver superior value to stakeholders. Our vision encompasses the integrated Six-C service platform of: • Cable TV – Multi-Channels Interactive Television • Computer – Broadband Internet Service

22

• Communication – Data Communication Services • Content – Content on Internet and TV • Channels – In-House Channel Production • Commerce – TV Home Shopping and Internet E-Commerce

153


151

ENGLISH VERSION

MISSION • To be the leader in its field • To emphasize on competence and professionalism • To focus on customer centric • To become prime employer of choice • To participate in social corporate citizenship

CORPORATE VALUES • Passionate in our work • Discipline in our execution • Quality in our service • Innovative in our development • Aggressive in our market penetration • Care for our community and environment

BUSINESS STRATEGIES Utilizing the advances in communications technology - especially the high-speed digital broadband Internet technology - to provide the integrated Megamedia services at affordable prices in Indonesia. Consistently become the first in Indonesia to adopt the latest technological breakthrough, in an effort to quantum leap, and deliver superior products and services to customers. Continuously achieve business efficiency to be the provider of high quality Megamedia services with effective and competitive costs.

24 MILESTONES Picture on page 24

AWARDS 26

Picture on page 26

COMPANY OVERVIEW The Company is a limited liability company established in accordance with the laws of Republic of Indonesia by name PT Safira Ananda, domiciled in Jakarta, pursuant to Company Deed of Establishment No. 37, dated 6 January 1994, drawn up before Siti Safariyah, S.H., Candidate

28 152


Notary, substitute of Bandoro Raden Ayu Mahyastoeti Notonagoro S.H., notary in Jakarta. The Company Deed of Establishment had been ratified by the Minister of Justice of the Republic of 154

ENGLISH VERSION

Indonesia as stipulated under the Decree of Mnister of Justice of Republic of Indonesia (currently Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia) No. C2-1.446HT.01.01.Th.95, dated 1 February 1995 and has been registered in the register book at the Office of Central Jakarta District Court No. 549/III/1995, dated 30 March 1995, and has been announced in the Supplement No. 6613, State Gazette of Republic of Indonesia No. 81, dated 8 October 1999. The Articles of Association of the Company has been amended several times, which the substantial amendment among others are as follows: • For the purpose of Initial Public Offering for the public, the Article of Association of the Company was amended pursuant to the Deed of Minutes No. 1 dated 2 December 1999 drawn up by Chairul Bachtiar S.H., notary in Jakarta, which all the Article of Association of the Company was adjusted in accordance with the Law No. 8 Year 1995 regarding Capital Market, including the change of Company name to PT Tanjung Bangunsemesta Tbk, and Company status to a public company. The deed for amendment of Article of Association has obtained the approval of the Minister of Justice of Republic of Indonesia under decree No. C-19466.HT.01.04. TH 1999 dated 3 December 1999, and has been registered under the Company Registration in the Company Registration Office of West Jakarta No. 2940/RUB.09.02/VI/1999 dated 9 December 1999 and announced in the Supplement No. 3630 of State Gazette of Republic of Indonesia No. 55 dated 11 July 2000. • Pursuant to the resolution of Company Extraordinary General Meeting of Shareholders dated 27 April 2000, which was further stated in the Deed of Statement of the Company Meeting Resolution No. 31 dated 28 April 2000, drawn up before Chairul Bachtiar S.H., Notary in Jakarta, Article of Association of the Company was amended in regard to the change of status of the Company to a domestic investment company (PMDN) in accordance with the Law No. 6 Year 1968, change of name of the Company to PT Broadband Multimedia Tbk, and increment of the authorized capital of the Company. The amendment of the Article of Association of the Company has obtained approval from the Minister of Justice and Human Rights of Republic of Indonesia under the decree No. C-10263.HT.01.04.TH.2000 dated 15 May 2000, and has been registered under the Company Registration in the Company Registration Office of West Jakarta No. 0533/BH.09.02/VI/2000 dated 2 June 2000 and announced in the Supplement No. 7129/2000 of State Gazette of Republic Indonesia No. 93 dated 21 November 2000. • For the purpose of Limited Public Offering I, the provision of the Article 4 paragraph (2) of the Article of Association was amended pursuant to the resolution of Company Extraordinary General Meeting of Shareholders dated 29 December 2006 as stipulated under the Deed of Minutes of Meeting of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company No. 85 dated 29 December 2006 drawn up before Mrs. Poerbaningsih Adi Warsito S.H., Notary in Jakarta, juncto the Deed of Statement of Minutes of Meeting No. 8 dated 5 March 2007, drawn up before Mrs. Poerbaningsih Adi Warsito S.H., Notary in Jakarta. Report of the amendment of the Article of Association was received and recorded in the Database of Legal Entity Administration System (Sisminbakum) of the Ministry of Law and Human Rights of Republik Indonesia No. W7-HT.01.04-6246 dated 3 May 2007 and was registered in the Company Registration Office of South Jakarta No. 25/RUB 09 03/IV/2009 dated 3 April 2009 and announced in the Supplement No. 322/2009 of State Gazette of Republic of Indonesia No. 36 dated 5 May 2009. • Pursuant to the resolution of the Company Extraordinary General Meeting of Shareholders as stipulated under the Deed of Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 155


153

ENGLISH VERSION

37 dated 25 May 2007 drawn up before Tintin Surtini S.H., M.H., M.Kn, substitute of Surjadi S.H., Notary in Jakarta, the Article of Association of the Company was amended for the change of name of the Company to PT First Media Tbk. The deed of amendment of the Article of Association has obtained approval from the Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia under the decree No. W7-06790.HT.01.04-TH.2007 dated 19 June 2007 and was registered in the Company Registration Office of South Jakarta No. 635/RUB.09.03/VIII/2008 dated 1 August 2007. • Pursuant to the resolution of the Company Extraordinary General Meeting of Shareholders as stipulated under Deed of Minutes of Meeting No. 15 dated 19 March 2008 drawn up before Lindasari Bachroem S.H., Notary in Jakarta, which was further stated under the Deed of Statement of Meeting Resolution No. 42 dated 15 August 2008 drawn up before Lindasari Bachroem S.H., Notary in Jakarta, the Article of Association of the Company has been amended in regard to adjustment and reformation of all the Article of Association of the Company to be made in accordance to the Law No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company. The deed of amendment of the Article of Association has obtained approval from Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia under decree No. AHU-74501. AH.01.02.Tahun 2008 dated 16 October 2008 and was registered in the Company Registration No. AHU-0097027 dated 16 October 2008 and announced under Supplement No. 26917/2009 of State Gazette No. 90 dated 10 November 2009. • For the purpose of Limited Public Offering II, the provision under Article 4 paragraph (2) of the Article of Association was amended pursuant to the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company dated 19 April 2010 as stipulated under the Deed of Minutes of Meeting No. 21 dated 19 April 2010 drawn up before Lindasari Bachroem S.H., Notary in Jakarta, juncto Deed of Statement of the Minutes of Meeting No.7 dated 20 Juli 2010, drawn up before Lindasari Bachroem S.H., Notary in Jakarta. Report on the amendment of the Article of Association was received and recorded in the Database of Legal Entity Administration System (Sisminbakum) of the Ministry of Law and Human Rights of Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-21071 dated 18 August 2010 and registered in the Company Register No. AHU-0061543.AH.01.09.Tahun 2010 dated 18 August 2010. • Pursuant to the resolution of Extraordinary General Meeting of Shareholders dated 10 May 2011 as stipulated under Deed of Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders of Limited Liability Company dated 10 May 2011 drawn up before Dr. Irawan Soerodjo S.H., Notary in Jakarta, the Company had obtained approval on the transaction plan, inter alia, issuance of bonds, granting call option to purchase the shares of Company in PT Link Net, implementing reorganization for the purpose of operating network and subscribed television business, disbursement of loans to PT Link Net, amendment of authorized capital and paid-up capital of the Company. The resolution was further stated under the Deed of Resolution of Minutes of Meeting No. 16 dated 3 June 2011 drawn up before Dr. Irawan Soerodjo S.H., Notary in Jakarta and had obtained approval of the Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia under decree No. AHU-36144. AH.01.02.Tahun 2011 dated 19 July 2011 and registered under Company Registration No. AHU0058857.AH.01.09.Tahun 2011 dated 19 July 2011. • Pursuant to resolution of Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company as stipulated under Deed of Minutes of Meeting No. 6 dated 21 October 2011 drawn up before Lindasari Bachroem S.H., Notary in Jakarta, the increment of paid-up capital of the Company had been approved to a total of 1,741,896,978 shares with total nominal value amounting Rp.870,948,489,000 and amendment of Article 4 paragraph (2) and Article 13 of the Article of Association of the Company, which has been notified and accepted by the Ministry of Law and Human Rights under letter No.

154


156

ENGLISH VERSION

AHU-AH.01.10-39994 dated 9 December 2011. In accordance with the Limited Public Offering II and issuance of Warrant Series II, the provision under Article 4 paragraph (2) of the Article of Association was amended pursuant to the Deed of Statement of Meeting Resolution No. 7 dated 22 August 2013 made before Rini Yulianti, SH, notary in Jakarta, for the increase of paid-up capital of the Company. The amendment was reported to and received by the Ministry of law and Human Rights of Republic of Indonesia under letter no. AHU-AH.01.10-35144 dated 26 August 2013. In February 2000, the Company conducted an Initial Public Offering by offering 20,000,000 shares to public with the exercise price of Rp.500 each share and at the same time the founders’ shares amounting to 354,300,000 were recorded in the Surabaya Stock Exchange on 25 February 2000. Until the end of 2011, the total shares recorded in Indonesia Stock Exchange were 1,741,896,978 shares. On 9 December 1998, the Company obtained a Principle Permit from the Ministry of Information of Republic of Indonesia to operate cable television business and the Company obtained operation license to operate subscription cable television broadcasting business (permanent license) on 23 August 1999. By obtaining the Permanent License for the Operation of Subscription Television Broadcasting through Cable, the Company also has domestic capital investment (PMDN) facility pursuant to the letter of the State Minister of Investment/ BKPM No. 41/I/PMDN/1999 dated 30 June 1999 to provide subscription television and multimedia service through cable. The Company started its operational activities on 1 March 1999 using “Kabelvision” as its business label. On 19 June 2007, the Company started to use “First Media” as its business label with three main business units, namely: HomeCable (pay television service), FastNet (high speed broadband internet service), and DataComm (high speed communication data for business purposes). On 26 September 2001 the Company obtained implementation license for fixed network from the Minister of Information as stipulated under the Decree of the Information Minister No. No.KP.227 Tahun 2001 regarding Company’s Implementation License of Local Packet-Switch Fixed Network. On 3 September 2004, the Company obtained license from the Directorate General of Post and Telecommunication as stipulated under the Decree of Director General of Post and Telecommunication – Department of Information No.256/Dirjen/2004, which granting license to operate Pay Television Service with national coverage. To comply with the Law No. 32 Year 2002 regarding Broadcasting and Government Regulation No.52 Year 2005 regarding Broadcasting Operation by Subscription Broadcasting Body, on 11 November 2010, a subsidiary of the Company, PT First Media Television obtained Operation License of Broadcasting by Subscription Broadcasting Body for Television Broadcasting Service from Ministry of Communication and Informatics of Republic of Indonesia as stipulated under the Decree of the Minister of Communication and Informatics of Republic of Indonesia No.393/ KEP/M.KOMINFO/11/2010, replacing the Permanent License for the Operation of Subscription Television Broadcasting through Cable owned by the Company. Until the end of 2011, the Company thorugh its subsidiary has been operating cable television business in Jakarta,r, Depok, Tangerang, Bekasi (Greater Area of Jakarta), Surabaya, and Bali. On 29 August 2009, the Company obtained 18 Radio Station Licenses from the Director 157


155

ENGLISH VERSION

General of Post and Telecommunication. On 6 November 2009, the Company obtained implementation license for fixed network from Minister of Communication and Informatics under the Decree of Minister of Communication and Informatics No. 420/KEP/M.KOMINFO/11/2009 regarding License to Implement Fixed Local Packet-Switched Based Network. This license granted to the Company to operate PacketSwitched based fixed local network by using VSAT (Very Small Aperture Terminal), hybrid fiber optic cable and coaxial, and radio frequency band of 2.3 GHz for broadband wireless service with radio frequency band of 2360 MHz- 2375 MHz for Zone 1 (northern part of Sumatra) and Zone 4 (Banten, Jakarta, Bogor, Depok,Tangerang, Bekasi). On 18 November 2009, the Company obtained License of Radio Frequency Band No: 2011G/ DJPT.4/KOMINFO/11/2009

and No: 2011F/DJPT.4/KOMINFO/11/2009

from Minister of

Communication and Informatics for service area of Zone 4 Banten and Greater Area of Jakarta and Zone 1 northern part of Sumatra with frequency band Block 13 (2360-2375 MHz). This license issued on 18 November 2009 and will expire on 18 November 2019. On 28 June 2010, the Company had obtained Operation Feasible Statement Letter No: 1475/DJPT.1/KOMINFO/6/2010, from Directorate General of Post and Telecommunication, Ministry of Communication and Informatics of Republic of Indonesia, enacting that the development of facilities and infrastructure by the Company for the operation of Fixed Local Packet-Switched Based Network using Radio Frequency Band 2,3 GHz for the Wireless Broadband Service in Zone 4 (Greater Area of Jakarta and Banten) had met the requirement of operation feasibility for the telecommunication operation in accordance with the Decree of Director General of Post and Telecommunication No: 191/Dirjen/2009 regarding Procedures on the Implementation of Operation Feasibility Test for Telecommunication Operation. Relating to the issuance of Regulation of Minister of Communication and Informatics of Republic of Indonesia No.19/PER/M.KOMINFO/09/2011 regarding Utilization of Radio Frequency Band 2,3 GHz for Neutral-Technology-Based Wireless Broadband Service on 31 January 2012, the Company had obtained Operation Feasible Statement Letter No: 30/DJPPI/ KOMINFO/1/2012 from Directorate General of Operation of Post and Informatics of the Ministry of Communication and Informatics of Republic of Indonesia, enacting that the development of facilities and infrastructure by the Company for the operation of Fixed Local Packet-Switched Based Network using Radio Frequency Band 2,3 GHz for the Wireless Broadband Service in Jakarta had met the requirement of operation feasibility for the telecommunication operation in accordance with the Decree of Director General of Post and Telecommunication No: 191/ Dirjen/2009 regarding Procedures on the Implementation of Operation Feasibility Test for Telecommunication Operation.

CHRONOLOGY OF SHARES OWNERSHIP In February 2000, the Company conducted an Initial Public Offering which listed on Surabaya Stock Exchange. After the merger of Jakarta Stock Exchange and Surabaya Stock Exchange in

32 156


2007, the chronology of Company’s shares ownership is as follows:

158

ENGLISH VERSION

2007 In year of 2007 (After Limited Public Offering I – “PUT I”) as the result of PUT I, which was decided pursuant to Extraordinary General Meeting of Shareholders convened on the 29 December 2006 as stipulated under Deed of Minutes of Meeting of Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 85, dated 29 December 2006, drawn up before Mrs. Poerbaningsih Adi Warsito S.H., Notary in Jakarta, as pursuant to the resolution of shareholders stipulated under Deed of Meeting Resolution No. 8 dated 5 March 2007 drawn up before Mrs. Poerbaningsih Adi Warsito S.H., Notary di Jakarta, the Company increased the issued and paid-up capital in respect of the issuance of new shares in amount of 441,674,000 shares with a total nominal value of Rp 220,837,000,000 as the result of the exercise of PUT I. The deed has been accepted and recorded in the Database of Administrative System for Legal Entities (“Sisminbakum”) in the Department of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, based on the receipt of Report of Deed of Amendment of Company Articles of Association No. W7-HT.01.04-6246 dated 3 May 2007, therefore the structure of capital and shareholders of the Company is as follows: 56.02% = AcrossAsia Ltd 32.67% = PT Reksa Puspita Karya 11.31% = Shareholders with ownership below 5%

2008 On 26 June 2008 and 30 June 2008, PT Reksa Puspita Karya exercised their Warrant Series I each in amount of 13,000,000 warrants and 500,000 warrants with exercise price of Rp 1,000 per warrant. Fund from the exercise of Warrant Serie I was received by the Company on 27 June 2008 and 1 July 2008, each in amount of Rp 13,000,000,000 and Rp 500,000,000. Therefore, after the exercised of Warrant Serie I by PT Reksa Puspita Karya, the issued and paid-up capital of the Company increased to become 829,474,000 shares, with total nominal value of Rp 414,737,000,000. The increase of issued and paidup capital of Company due to the exercise of Warrant Series I by PT Reksa Puspita Karya was ratified under the resolution of Extraordinary General Meeting of Shareholders as stipulated under Deed of Minutes of Meeting No. 4 dated 13 November 2009, drawn up by Lindasari Bachroem S.H., Notary in Jakarta and further stated in the Deed of Meeting Resolution No. 5 dated 13 November 2009 drawn up before Lindasari Bachroem S.H., Notary in Jakarta. The deed was reported to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Letter of Acceptance of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.10-00269 dated 6 January 2010 and has been registered in the Company Register No. AHU-0000833. AH.01.09.Tahun 2010 dated 6 January 2010, thus the structure of capital and shareholders of the Company is as follows:

159


157

ENGLISH VERSION

55.11% = AcrossAsia Ltd 33.77% = PT Reksa Puspita Karya 11.12% = Shareholders with ownership below 5%

2010 On 18 March 2010, the Company had increased its authorized capital to become Rp 1,650,000,000,000, divided into 3,300,000,000 shares pursuant to the resolution of Extraordinary General Meeting of Shareholders dated 4 March 2010 stipulated under Deed of Minutes of Meeting No. 6 dated 4 March 2010, drawn up by Lindasari Bachroem S.H., Notary in Jakarta, and further stipulated under Deed of Meeting Resolution No. 7 dated 4 March 2010 drawn up before Lindasari Bachroem S.H., Notary in Jakarta. The Deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia by Decree No. 13941. AH.01.02.Tahun AHU-2010 dated 18 March 2010, therefore the structure of capital and shareholders of the Company is as follows: 55.11% = AcrossAsia Ltd 33.77% = PT Reksa Puspita Karya 11.12% = Shareholders with ownership below 5% Pursuant to resolution of Extraordinary General Meeting of Shareholders dated 19 April 2010 as stipulated under Deed of Minutes of Meeting No. 21 dated 19 April 2010 drawn up before Lindasari Bachroem, S.H., notary in Jakarta, and pursuant to resolution of shareholders stipulated under Deed of Resolution Meeting No. 7 dated 20 July 2010 drawn up before Lindasari Bachroem, S.H., notary in Jakarta, the Company has obtained approval to conducted Limited Public Offering II in connection to Issuance of Pre-emptive rights (“PUT II”) and to increase issued and paid up capital in connection to the issuance of new shares in amount of 912,421,400 shares with total values of Rp 456,210,700,000 as the result of the exercise of PUT II. The mentioned deed has been received and registered in Database of Administrative System for Legal Entities (“Sisminbakum”) in Department of Law and Human Rights of Republic of Indonesia pursuant to the acceptance registration of Deed of Amendment of Article of Association of the Company No. AHU-AH.01.10-21071 dated 18 August 2010, therefore the structure of capital and shareholders of Company is as follows: 55.11% = AcrossAsia Ltd 33.77% = PT Reksa Puspita Karya 11.12% = Shareholders with ownership below 5%

2011 Pursuant to resolution of Extraordinary of General Shareholders of the Company stipulated under Deed of Resolution Meeting No. 16 dated 3 June 2011, drawn up before Dr. Irawan Soerodjo S.H., M.SI., notary in Jakarta, which has obtained approval from Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia under decree No. AHU-36144.AH.01.02.Tahun 2011 dated 19 July 2011, the Company had increased its authorized capital into Rp 3,483,793,800,000 divided into 6,967,587,600 shares and increased the issued and paid-up capital in accordance with the exercise of Warrant Serie II, therefore the structure of capital and shareholders of the Company is as follows: 55.11% = AcrossAsia Ltd

158


160

ENGLISH VERSION

33.77% = PT Reksa Puspita Karya 11.12% = Shareholders with ownership below 5% On 5 October 2011, the Company’s shareholder who from public already exercised Warrant Serie II and fund from the exercise of Warrant Serie II already fully received by the Company. Pursuant the exercise of Warrant Serie II, the increment of issued and paid-up capital of the Company has been ratified by the resolution of Extraordinary General Meeting of the Company dated 21 October 2011, stipulated under Deed of Minutes of Meeting No. 6 dated 21 October 2011 drawn up before Lindasari Bachroem S.H., notary in Jakarta, therefore the issued and paid-up capital of the Company shall become 1,741,896,978 shares with total nominal value of Rp 870,948,489,000 with structure of capital and shareholders of the Company is as follows: 55.11% = AcrossAsia Ltd 33.77% = PT Reksa Puspita Karya 11.12% = Public and Ownership below 5%

2012 Pursuant to the Register of Shareholders of the Company, issued by PT Sharestar Indonesia, for the shares ownership of more than 5% (five percent) per 31 December 2012, the composition of Company Shareholders shall be as follows: 55.11% = AcrossAsia Ltd 33.77% = PT Reksa Puspita Karya 11.12% = Shareholders with ownership below 5%

2013 On 22 August 2013, the shareholders of the Company had converted their Warrant Series II into shares. The conversion of the Warrant Series II had increase the Paid Up Capital as stipulated in the Deed of Statement of Minutes of Meeting drawn up before Rini Yulianti, SH, notary in Jakarta, therefore the Paid Up Capital of the Company become 1.742.167.907 shares with nominal value of Rp871,083,953,500. The Deed was reported and recorded in the database of Administrative System for Legal Entities (Sisminbakum) of Ministry of Law and Human Rights of Republic of Indonesia with Letter of Acceptance No. AHU-AH.01.10-35144 dated 26 August 2013, thus the structure of capital and shareholders of the Company is as follows: 55.10% = AcrossAsia Ltd 33.76% = PT Reksa Puspita Karya 11.14% = Shareholders with ownership below 5%

38 161


159

ENGLISH VERSION

COMPANY INFORMATION Picture and Table on page 38

46

MESSAGE FROM THE BOARD OF COMMISSIONERS Dear Shareholders, during 2013 we have witnessed a significant advancement of the business of PT First Media Tbk and all its business units. The development is not only in terms of quantity, but also quality of the products. The data shows, in the Multimedia sector, First Media, BeritaSatu, Big TV and Internet and 4G LTE, is continuing to develop its business. All of this is a hard work and professional cooperation of all employees and the management of the company. Therefore, we express our great appreciation and thanks to all Leader, Management and Employees of First Media and the entire Business Unit. By saying this, we do not intend to be arrogant as vanity is not in accordance with our character. In our view, the Board of Directors has been successfully maintaining cooperation in all levels of the Company and directs the Company with the right strategies to promote organizational and operational activities in all areas of its business. We also saw the continuing efforts being made to improve the competency of our human resources. Through this occasion, we also convey our gratitude to our honorable shareholders and stakeholders. We are still hoping for your support to keep First Media able to continue and contribute to the economic progress of Indonesia, as well as providing network and broadband internet services, informative television services, educational materials, and entertainment, a qualified and enriched news content providers. A megamedia vision to build Indonesia’s future. Through the lag of Indonesia’s economic growth we need to work smart and strengthen our cooperation to improve our

weaknesses, achieving our business targets and encouraging

potential business activities to become a growing and profitable company. The greater the profits of a company, the greater the tax paid, thus the greater the company’s contribution to the Country. Let’s remain to be optimistic and look up for future business opportunities

Corporate Governance The Board of Commissioners fully supports our efforts to ensure the implementation of good corporate governance in all aspects of business activities of First Media. We believe that the application of corporate governance is a process that must be implemented to achieve long-term sustainability.

Changes in Composition of the Board of Commissioners and Board of Directors The Board of Commissioners, representing the entire Leaders, Management and Employees of First Media and its entire business units would like to thank Mr. Peter F. Gontha that during his tenure as the President Commissioner has implemented good values for the development of First Media to be one of the strongest network service providers and multimedia in Indonesia. Our hope that wherever he is, his work will continue to make real contribution to the wealth of Indonesia.

160


162

ENGLISH VERSION

Similarly, many words of thanks delivered to Mr. Irwan Djaja who have contributed to First Media during his tenure as President Director, we also congratulate him in his new endeavour. The Board of Commissioners welcomed the appointment of Mr. Theo L. Sambuaga in his new position as President Commissioner of the Company, at the same time we also congratulate Mr Muladi and Mr. Ito Sumardi as Independent Commissioner and Mr. Markus Parmadi as Commissioner to strengthen the ranks of members of the Board of Commissioners along with Mr. Rizal Ramli and Mr. Didik J. Rachbini. At the Board of Directors, in this occasion, we congratulate the appointment of Mr. Ali Chendra, Mr. Johannes Tong and Mr. Danrivanto Budhijanto, each as a Director. Congratulations in leading First Media along with Mr. Dicky Moechtar,, Mr. Harianda Noerlan and Mr. Larry Ridwan. The Board of Commissioners believes that leadership of the Board of Directors of First Media will bring First Media reaching a more glorious achievement again in the coming year.

Notes On The Indonesian Economy In 2013 Indonesia’s economic growth in 2013 reached 5.8 percent, still lower than the expected target and economic growth is slower than the previous year. The government itself, the House and the actual economic observers regret the economic slowdown because of the potential of economic growth in Indonesia is not less than 7 percent. However, the growth rate still puts Indonesia in the ranks of countries that have a relatively high growth rate to other countries. There are still a lot of foreign investors who are interested to invest in Indonesia because of the high potential growth and the large potential market. The Country itself is a constraint factor in the dynamics of the Indonesian economy at the moment, although democracy goes well, its direct contribution to economic productivity is not maximized. In addition to the above factor, the biggest challenge of Indonesia’s economy, which actually has grown quite high, is the weakness in itself that is the weakness in the supply side. Indonesia is a large market with a middle class consumerist of up to 100 million people that cannot be furnished by the national production, as a result, imports of capital goods, raw materials, and consumer goods in large quantities are inevitable. This condition is quite vulnerable because it creates pressure on the trade balance, the services balance and at the same time, the current account. Examination of the national economic resilience occurred in 2013 with participating depressed rupiah weakened to 20 percent. Bank Indonesia liquidity tightening measures taking by increasing the benchmark of the interest rate with the risk of slowing the economic growth and the business. The results shown in the improvement of the exchange rate, controlled inflation and simultaneously the improved of stock market index. This policy was relatively successful and not pulling the Indonesian economy into crisis as in the last 2008.

How Does The Economy in 2014? The 2014 economic projections will be influenced by a political economy. Indonesia will execute the fourth election in an open democratic system in 2014. The experience of the last three times election has very successfully delivering Indonesia to be the third largest democracy in the world. From the perspective of economics business, which heats up the tension leading up to and during the campaign would affect at least on the productivity and distribution, but is not expected to have a broad impact. It is predicted that there will be a potential increase in business and economic growth from spending by the election participants, the public, and government through the Election Commission / Regional Election Commission.

163


161

ENGLISH VERSION

Politics is expected to be conducive like the last three elections. Meanwhile, the economic factors that support the projection of economic growth in 2014 is the large national export activities. Indonesia’s natural resources such as oil and gas, coal and other mineral mining, oil palm, rubber, cocoa and fisheries are exported goods that wil compete in the international market and that are potential for a high foreign exchange. Industrialization to the export goods will create an added values, exports and even a greater foreign exchange results. Indonesia will become an exporter and a major player in the international market. Market factors and domestic consumption will continue to grow along with the dynamics of investment that are also promising. Thus, the 2014 economic growth projection is optimist will be at least achieving the current growth rates. The then 2015 economic growth forecasts will be able to be managed by a government that is responsive to the business needs.

Business Prospects To welcome 2014, as the change of government in a democracy of course will create new expectations to be better than before. This new expectation is expected to be able to trigger higher investment dynamics. We are optimistic that the political and economic factors will continue in favor of First Media and its business units’ business development. In anticipation of this, several strategic measures have been prepared to take advantage of the momentum of growth in the coming years.

For and on behalf of the Board of Commissioners PT First Media Tbk

Theo L. Sambuaga President Commisioner

49

BRIEF PROFILES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS Theo L. Sambuaga President Commissioner Serve as Commissioner of PT First Media Tbk since 2011. On 24 September 2013 he serve as President Commissioner of PT First Media Tbk. Theo Leo Sambuaga is President Commissioner of PT Lippo Karawaci Tbk (since 2010), President of Lippo Group since 2010 until now. He is also general menager of Suara Pembaruan daily and President of BeritaSatu Media Holding, and had opportunity to serve as President of Globe Media Group (2010-2011). Theo Leo Sambuaga had served as member of House of Representative of Republic of Indonesia representing Youth Faction (1982-1998), member of People’s Consultative Assembly of Republic of Indonesia (1982-2009), Minister of Labor of Republic of Indonesia (1998), State Minister of Public Housing Affair of Republic of Indonesia (1998-1999). Since 2009, he serve as

162


164

ENGLISH VERSION

Vice Chairman of Central Bank of Executive (DPP) of Golkar Party until now. Theo Leo Sambuaga was born in Manado in 1949. He earned his Master degree in International Public Policy in School of Advanced International Studies, John Hopkins University, United States of America, in 1989.

Prof. Dr. Didik J. Rachbini Independent Commissioner Serve as Independent Commissioner of PT First Media Tbk since 2006. Didik J. Rachbini is founder of INDEF (Institute for Development of Economics and Finance). The career path of Didik J. Rachbini, whom born in 1960, mostly in education and research. He starts his career as Assistant Lecturer at Institut Pertanian Bogor (IPB) in 1982, and in the following year, upon earning his Engineering degree, he served as Lecturer at his alma mater until 1985. Onwards, he become researcher and Head of LP3ES Research Program (1985 – 1992), Director of PT Insan Selaras (1991 – 1994), Lecturer at Universitas Nasional (1993 – 1994), Consultant to FAO and UNDP (1990 – 1995), become Economic Director of consultant body which he established, PT Konsultan INDEF (1995 – 2000), Dean of Faculty of Economy of Universitas Mercu Buana (1995 – 1997), Rector Assistant I of Universitas Mercu Buana 1997 – 2005), Commissioner of PT Angkasa Pura I (1998 – 2000), and served as member of House of Representative of Republic of Indonesia (2004 – 2009). Didik J. Rachbini earned his degree of Master of Science (1988) and Ph.D (1991) from Central Luzon State University, Philippine.

Dr. Rizal Ramli Independent Commissioner Served as Independent Commissioner of PT First Media Tbk since 2008. Rizal Ramli is member of United Nation Development Programme Advisory Panel for community development. Rizal Ramli is founder of ECONIT Advisory Group and served as Chairman from 1994 to 2004. He served as Chairman of Logistic Agency (BULOG) from April to August 2000, Coordinator Minister of Economic of Republic of Indonesia (August 2000 – June 2001), Chairman of the Committee of Financial Sector Policy (August 2000 – June 2001), head of Keppres 133 (August 2000 – June 2001), and served as President Commissioner of PT Semen Gresik Tbk (2006 – 2008). Rizal Ramli born in Padang in 1954, earned his Ph.D in Economic from Boston University, United States of America, on 1990.

DR. Drs. Ito Sumardi DS, SH, MBA, MM Independent Commissioner Ito Sumardi began his position as a Commissioner of PT First Media Tbk in September 2013. Ito Sumardi is a retiree of Senior Official (Pejabat Tinggi) of Indonesian National Police (Kepolisian Republik Indonesia) with the latest rank of Commissioner General. He started his duty in KORES 811 in Serang, Banten region (1978-1980), and then in Polwil 15.3 East Timor (1979-1980), Deputy Aide for Chief of Police / WAKAPOLRI (Deputy Chief (1980-1982), in Metro 701 (1982-1985), in PTIK (19861989), in the Traffic Police Department (1989-1996). He had served in several regional operational 165


163

ENGLISH VERSION

units such as Special Police Operations in East Timor, Aceh, Papua, and then as Deputy Chief Aide, Garuba XIV/11 contingent commander, Task Force Commander of the Aceh tsunami rescue and AMM, and most recently serving as the Head of criminal Investigation for Indonesian National Police and currently is entrusted to serve as Indoneisa ambassador to the Republic of the Union of Myanmar.

Born in Bogor in 1953, Itu Sumardi was a graduate of The Academy of the Armed Forces of the Republic of Indonesia (AKABRI) in 1977, he continued his continuing education PTIK (University of Police Science) in 1986, and then graduated from Law degree in 1996, his Master’s Degree in Business Administration (1997 ), Post Graduate in Human Resource Management in 1999, the Graduate of Criminal Law Degree in 2004, and the latest one took his Doctorate in Criminal Law from University of Padjadjaran, Bandung in 2005.

Prof. DR. H. Muladi, SH Independent Commissioner Muladi started his office as the Commisioner for PT First Media Tbk since September 2013. Starting his career as a lecturer at the University of Diponegoro, he then became the Rector and Professor at the same university. He was once the chairman of Indonesian delegation at the Congress on Crime Prevention and Criminal Justice Prime (ECOSOC) (1991-1998), Member of the National Commission on Human Rights (1993-1998), Member of Indonesian People’s Consultative Assembly (MPR), Fraction of Regional Representatives (1997-1999), Minister of Justice (from 1998 until the period of Development Reform Cabinet concurrently as the Secretary of State (1998-1999), Chairman of the Institute for Democracy and Human Rights at the Habibie Center (1999-2002), Chief Justice of the Republic of Indonesia (2000-2001), Governor of Defense (2005 - 2011), The Chairman of Central Executive Board at Golkar Party in its Legal Affairs and Human Rights department (2009-2014). Muladi was born in Solo in 1943. He was a Law graduate of the University of Diponegoro in 1968, and next he took his Post Graduate Degree of Law with honors cum laude from the University of Padjadjaran, Bandung in 1984, and KSA III Lemhanas in 1993.

Markus Permadi Commissioner Starting his tenure with PT First Media Tbk as a commisioner by 24 April 2013. He commenced his career as a Vice President for Citibank N.A. (1971 – 1983), and then move to PT Bank Central Asia and holding position as Director (1983 – 1990), and from 1990 to 1998, joining with PT Bank Lippo as the President Director. Besides, he was also holding responsibilities as the Deputy Minister for Public Utilities and Resources Industries and Deputy Minister for Finance and Other Services for the State Ministry of State-owned Enterprises/Agency (1998 – 2000), and he once worked for PT Bank Mandiri as its commisioner from 1998 to 2003. Afterward, he worked for PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk as the commisioner from 1999 to 2000 and as the Independent Commisioner from June 2001 to May 2007, and also held the position as Vice Chairman/Independent Commisioner for PT Bank Mandiri (Persero) Tbk from September 2003 to May 2005, then working as the Commisioner for the Indonesia’s Deposit Insurance Corporation (October 2005 – September 2008), and then he returned to PT. Broadband Multimedia as the Commisioner (2006– 2007). His career journey did not end just there, yet during 2006 – 2007, he held the office of President Commisioner for PT Ciptadana Multifinance, and then to be the Commisioner for PT Media Interaksi Utama (January 2007 – January

164


166

ENGLISH VERSION

2011), and then to be the Non-Executive Director for Bowspirit Capital Corporation Ltd. (September 2007 – 3 May 2012), a President Commisioner for PT Start Pacific Tbk (April 2009 – 26 April 2013), a Secretary for yayasan Pendidikan Pelita Harapan (1993 – currently) and as a Commisioner for PT Bank National NOBU (8 March 2012 – currently). Markus received his Undergraduate degree with Faculty of Technology of University of Indonesia, and then took his Graduate degree from Faculty of Economics of University of Indonesia

THE BOARD OF DIRECTORS’ REPORT To continue in becoming the first in the business of broadband internet and pay-TV services providers, is a challenge that we happily underwent. Greetings from First Media, Entering 2013, with high optimism, we are encountered the challenge to maximize the utilization of the internet that requires extensive and stable broadband network, which had become the

52

concern of the Indonesian Government in the effort to develop Indonesia as stipulated in the “Master Plan for Acceleration and Expansion of Indonesian Economic Development 2011-2025”. In this challenging year, along with the rising of the inflation rate during the last mid-year that accompanied the government to reduce the oil subsidy and the depreciation of the Rupiah against U.S. Dollar, as well as the tighter liquidity conditions, First Media and its business units during 2013 generally are showing a rapid growth. The consolidated performance of the Company has increased compared to 2012. Compelled with a great spirit and determination, the Company continuously forwarding its strategy to realize its vision to be a leading Megamedia services provider in Indonesia utilizing broadband technology to create added value for the Stakeholders, which resulted an increase of the Company’s revenue of 32.6% and growth of assets by 21.7% compared to 2012.

Performance In 2013 The Company’s operating revenue in 2013 was derived from the revenue of the subscription television service which contributes 31.5%,internet service contributes 46.4% of the total revenue. The remainder of 22.1% of the total revenue contributed from data communication services, media advertising, and other revenues. Internet service revenues in 2013 were increasing 31.8% compared to total revenue in 2012. The Internet service subscribers by the end of 2013 were increased by 15%, compared to 2012. This achievement is accomplished due to the effective marketing strategy adopted by the Company, such as providing the options of Internet speed with competitive price and bundling package options with subscription television services. The operating expenses in 2013 also were increased by 23.1% compared to the operating expenses in 2012. The increase is associated among others by the development of subscription television services and the increase of bandwidth capacity. Generally, the ratio of the cost of services to revenue improved to 27% in 2013 compared to 29.1% in 2012.

167


165

ENGLISH VERSION

The Company posted a gross profit margin of 73.0% in 2013, which is higher than the gross profit margin of 70.9% in 2012, mainly due to the increase in revenue of the Company. The profit for the year 2013 amounting Rp 19,937 million, which increased by 90.4% compared to the profit for the year 2012 amounting Rp 10,470 million. The increase in the profit in 2013 was primarily due to the increase of the operating income of the Company as mentioned above. Total assets as of December 31, 2013 amounting Rp 5,242,465 million, which increased by 21.7% compared to total assets as of December 31, 2012. The total equity as of December 31, 2013 is amounting Rp 2,436,754 million, increasing of Rp. 20,153 million or 0.8 % compared to total equity as of December 31, 2012, amounting Rp 2,416,601 million. This increase is due to the value of the Company’s comprehensive income earned in 2013.

Human Capital Development First Media is aware of the importance of Human Resources’ role in the operations and

always

pays attention to the human resources development. We regards our employees as one of the core competencies that made the difference. Employees with high dedication and competent in the field is believed to bring the Company to a higher stage of growth in the future. That belief has always pushed the Company to develop its employees in order to be a differentiating factor in winning the competition. In the past two years, the Human Resources (HR) Division has gradually increased its function in line with the operation of several business units of First Media. The HR Division is actively enhancing its involvement in the process of preparing the Company’s business strategy so as to align with the organization and existing business development. The biggest challenges felt by the Company in 2013 also appeared in the aspects of Human Resources where there is tight competition in fulfillment of the requirements of resources that has the best talent and expertise. Recognizing this, the Company, on an integrated basis is ensuring the availability of personnel that has a high commitment and sense of involvement, innovation and competencies, as well as high performance and comply with the Company’s core values. In this case, the HR Division has increased its function to be a strategic partner with the Company. In addition, the Human Resources Division also developed a Human Resource Information System (“HRIS”) for corporate and business units to simplify and accelerate its access to HR information services accurately.

Corporate Governance First Media, a company that is committed to continuously improving the implementation of Corporate Governance - Good Governance corpoate (“GCG”), gradually equips itself with a variety of supporting tools for GCG. In addition to the vision, mission and values of the Company that have been established for a long time, First Media has its Company Regulations, Guidelines for the Code of Ethics and Professional Responsibility, as well as the various Standard Operating Procedures. The principles of Good Corporate Governance and employees’ Code of Ethics which have been evolving in all employees and management are to be maintained and shall become the guidance in carrying out all activities of the Company. The GCG in 2013 is focusing on the effort for consolidation and improvement of internal communication in addition to mapping the organization as well as carrying out a review to meet customers’ expectations of the Company’s service. In addition, First Media has a legal department within the Company, the Corporate Legal Division to ensure compliance to applicable regulations in Indonesia. First Media divides its legal

166


168

ENGLISH VERSION

team into operational and projects department. Having that, we believe that GCG regulations can be implemented properly. All of this is a unified system that support the achievement of the successful implementation of GCG in First Media. First Media uses a top-down approach GCG, with attending to the legislation in force, best practices, and corporate culture. Thus, it is expected that GCG implementation will run smoothly and be supported by all parties.

Awards We highly appreciates the awards awarded to First Media and its business units. The awards awarded by external parties is a motivation for us to do better for the interest of the subscribers and the stakeholders. In 2013 we are awarded for “Recognition of Outstanding Achievement in Building the Top Brand Fastnet products” for FastNet in the category of Internet Service Providers from Frontier Consulting Group and Marketing Magazine; “Word of Mouth Marketing, the First Recommended Brand 2013, First Winner in Fixed Internet Provider Category”; appreciation from the Police Chief of Republic of Indonesia for Internet Network Provision to support the launching and operationalization of Distance Education of STIK-PTIK; and winner of 6 Vidia Cups in Indonesian Film Festival in 2013 for various categories over the television film produced by First Media Production.

Changes In The Company’s Management The Board of Directors would like to thank Mr. Peter F. Gontha that during his tenure as President Commissioner has instilled good values for the development of First Media to be one of the potential network and multimedia service providers in Indonesia. We hope, wherever Mr. Peter F. Gontha forward his work, he keeps continuing to make a real contribution for the glory of Indonesia. The Board of Directors also convey many thanks to Mr. Irwan Djaja who has contributed to First Media during his tenure as President Director, and congratulate him for his tasks in the new position. The Board of Directors greets the appointment of Mr. Theo L. Sambuaga on his new position as President Commissioners of the Company, and also congratulate Mr Muladi and Mr. Ito Sumardi as the Independent Commissioners and Mr. Markus Parmadi as Commissioner. We also convey our greetings for the appointment of Mr. Ali Chendra, Mr. Johannes Tong, Mr. Danrivanto Budhijanto, each as Director of First Media. Good luck for directing First Media to achieve wonderful accomplishment in the coming year.

Litigation Case For the litigation case with Astro, the Singapore Court of Appeal has granted resounding success to the Company for its litigation in Singapore under Civil Appeal No. 150 and 151 of 2012 against Astro, through its judgment issued on October 31, 2013. An effect from Singapore Court of Appeal’s judgment is that out of collective sum of over USD250 million which previously ordered to be paid by the Respondent by SIAC Awards, only USD608,176.54, GBP22,500 and S$ 65,000 will be enforcable against the Company and PT Prima Mitra Ayunda jointly and severally, in Singapore. The remaining of the sum (approximately 99%) that the Respondent had previously been ordered to pay to Astro is not enforcable and no need to be paid by the Company and/or each Respondent. The Company believes that the above sum (which amounts less than USD700,000), which is equivalent to less than 1% of the original amount awarded to Astro will be offset by the substantial legal cost that will have to paid to the Company by Astro for the Company’s successful appeal and the various earlier court proceedings in Singapore, leading up to the appeal. However, the Company has paid its portion of payment obligation before the Company demand the legal cost payment to Astro as mentioned above.

169


167

ENGLISH VERSION

For this litigation case, we have reported it in a separate section. The Singapore Court of Appeal is the highest court in Singapore and its judgment is final and binding; there can be no review or appeal by Astro.

Welcoming The Future The journey to the future does requires good, wide and freeways road. These good, wide and freeway road is needed to be able to accelerate in welcoming the future. Form of the future to be achieved in the Company’s business is the convergence of technology, digital broadcasting, cloud computing and IPv6. This is the future trend that the Company is eager to purse. To develop a more robust foundation for welcoming the future, currently the Company and its business units have broadband service using cable (fiber optic) and wireless technology which make a good combination of each technology. This combination makes the Company as an integrated broadband network provider (Broadband United). The Company continues to achieve success through Internet services using cable or wireless technology, Pay TV using cable and satellite technology, creative & production houses and news content for TV channel which provide access to the public for information, education, development of creativity, lifestyle and entertainment. A strength to welcome the future of Indonesia. We hope this will improve the customer experience and customer satisfaction. Once again, the Company make real action to become a leader (Be the First) to empower the community, consistent with its motto “Empowering You”.

Appreciation The Board of Directors would like to say thanks to all of Management and employees who have worked with full dedication, as well as to the Board, shareholders, investors, creditors, business partners, government agencies, the public capital markets, mass media, and the public who have been supporting First Media’s perfomance. All this relentless supports have given us the strength to be able to realize the Company’s targets and plans the future, and continues to increase its presence for the public benefit. Finally, we greatfully thank to all the customers for their trust, support, and loyalty to us. We hope that success always belongs to all of us with the cooperation which have existed. We always strive to be the first. We do not claim to be the best, but it is the society who will determine who is the best. Obviously we always strive to be the leader.

For and On Behalf of the Board of Directors PT First Media Tbk

168

Dicky Setiadi Moechtar Director

Harianda Noerlan Director

Ali Chendra Director

Larry Ridwan Director

Johannes Tong Director

Danrivanto Budhijanto Director


170

ENGLISH VERSION

BRIEF PROFILES OF THE BOARD OF DIRECTORS Ali Chendra Director Ali Chendra has served as one of the Directors in PT First Media Tbk. by April 24, 2013. In 2003, Ali Chendra founded APMI (Indonesian Multimedia Providers Association) with the position of

57

Vice Chairman sand earned his Undergraduate Degree from Control Data Institute, Toronto, Canada. Starting his career as a technical staff at PT METRODATA/Wang Computer (1979-1983), then in the following year he took a position as the Director of PT Total Data (1983-1993), afterward he served as Director for several companies, namely PT Telepoint Nusantara (1993-1999), PT Telplus Digitalindo (1993-1999), PT First Media Tbk (2013-sekarang), PT Infracom Telesarana (2009-2012). Besides serving as a Director, Ali Chendra also served as a President Director for several companies, such as: PT Media Televisi Indonesia (2012-present), Infokom Elektrindo, PT Datakom Primary, PT MLC/Indovision, PT MCI/Indostar. Later he served as a member of the BOC and BOD in some Bhakti-owned companies/MNC Group: Linktone-Nasdag Listed (member of BOD), PT Bhakti Investama Tbk (member of BOD), PT Agis Tbk (member of BOD), PT Metrosel (member of BOC), PT Mobile 8 Telecom Tbk (member of BOC).

Harianda Noerlan Director Serve the Company since 2006 as Corporate Services Director and Corporate Secretary. Started his professional career in banking industry since 1990, namely in PT Bank Niaga Tbk. His latest position in the mentioned bank was as Head of International Banking Division – Capital Market Group in 2000. He then joined Indonesian Bank Restructuring Agency – IBRA with the latest position at 2002 as Vice President, Group Head at Bank Restructuring Unit. From January 2002 until May 2006, he joined PT Bank Lippo Tbk. The positions held among others are, Managing Director of Compliance, Director of Distribution Financial Services and Senior Vice President of Channels & Alliances Group Head. Harianda Noerlan was obtained degree in Mechanical Engineering from Trisakti University, Jakarta, Indonesia.

Dicky Setiadi Moechtar Director Join the Company in 2006 as Commercial Director. Recently, Dicky S. Moechtar is served as Director of Strategic Business Development. His career began in banking industry when served as Programmer at Bank Perniagaan in 1984. His career began to rise when appointed as Assistant Manager System Analyst (1986-1991). 171


169

ENGLISH VERSION

He served in PT Bank Lippo Tbk with the latest position as Managing Director IT, Operation, General Affair, Asset Administration, Distribution Financial Services (1999-2002). He, then joined PT Multipolar Corporation Tbk as Director (2002-2008) Dicky S. Moechtar was graduated from The Control Data Institute, University Des Saarlandes, German for Computer Studies.

Larry Ridwan Director In April 2012, Larry Ridwan started as Finance Director of the Company. He started working at the United States as a Manager at McDonalds (1997 - 1999), then worked as Java and Cobol Consultant (2000-2001) at the university where he was studying. He return to Indonesia, then joined Citibank, NA Jakarta, starting from a position as a Management Associate (2000 - 2003), Assistant Manager at Cards Business Planning Analyst (2003 - 2004), then promoted as a Manager (2004 -2005). In 2005, he served as Assistant Vice President in Product Manager - Clear and Choice. Promoted become Vice President in Product Manager - Gold and Vice President Portfolio Management Head (2007-2009). His last position at Citibank was a Vice President Mass Market Segment Head (2009-2010). Larry Ridwan was graduated from Ohio State University - Columbus, United States in 2001, majoring on Management Information Systems.

Danrivanto Budhijanto Director Danrivanto Budhijanto joined with PT First Media Tbk., on April 24 2013 as the Director of Wireless Business Development. His career was not only related the corporate field, yet he also spent his time in the field of education, legislation and research. Starting his professional career as an associate lawyer for Makes & Partners particularly in business law, Capital Market law and Telecommunications Law (1995-1997); then served as the Associate Director for Aviacom-Indonesian Center of Telecommunications Law Studies (2000-2009); and then served as Comissioner for the Indonesian Telecommunications Regulatory Committee (Indonesian Telecommunications Regulatory Agency), Ministry of Communication and Information of Indonesia (2009-2012); besides, he was also listed as an arbitrator for the Indonesian National Arbitration Board. In the field of education, he has numerous experiences as a Lecturer in the Graduate University of Padjadjaran, Bandung (2003-present) for the Master Program of Notary and The Doctoral Degree of Legal Study; and later as a Lecturer at the Faculty of Law, University of Padjadjaran, Bandung for Electronic Commerce Law course, International Law, International Contract Proficiency, International Dispute Settlement Law, Telecommunication Law, Cyberlaw, and Media Law; He also served in the Faculty of Law of University of Padjadjaran, Bandung (2007-2010) as the Secretary of the Law Department of Information and Communication Technology; Chairman of the Legal Department of Information and Communication Technology of Faculty of Law in University of Padjadjaran (2010 present); then besides in Legal field, Danrivanto has been experienced as a lecturer in the Management field for the Master Degree of Management at Sekolah Manajemen dan Bisnis of Institut Teknologi Bandung (2007 - 2008) as well as teaching in the Telecommunication Master of Management Program in Institut Manajemen Telekomunikasi (2005 - 2008)

170


172

ENGLISH VERSION

Johannes Tong Director Johannes Tong has served the office of Corporate Director since April 24 2013, and he received his degree in physics, mathematics and business administration from the Azusa Pacific University and California State University, Los Angeles, also holds the position of Commercial Managing Director in several subsidiaries of PT First Media News (2008 - currently), PT First Media Production (2008 – currently) and PT Media Sinema Indonesia (2010 – currently) as well as a Director for the Art Department of Universitas Pelita Harapan. His professional tenure includes a Loan Officer for Bank of America, Area Manager for TIMS, a General Manager for PT Sopanusa Paper Mill & Converting, General Manager for PT Tjakrindo Mas Steel Industry, General Manager for PT Plasma Plastic Industry, General Manager for PT Indonesia Performing Arts, and a General Manager for PT Melodia.

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS Business Unit Performance Generally, the performance of the business units of the Company in the year 2013 is quite favorable, by which the consolidated performance of the Company has increased compared

60

to prior year. The Company’s revenue has increased by 32.6% from Rp 1,322,439 million to Rp 1,754,102 million and assets have grown by 21.7%. The Company had actualized its objective to be a leading company in the multimedia business in Indonesia. This success is achieved through the focus established by the Company in improving the quality of service to its customers, such as customer contact services, connection stability, and impairment recovery. Improved service quality is also supported by innovative marketing and strategies in deliverying Fastnet, HomeCable and DataComm to the public. We also believe that our core velue is in the service excellent, hence, customer satisfaction is very important. Therefore, in 2013 one of the main focuses of the Company is on human resource development, especially in the areas of customer communication, skills and knowledge on network technology and broadcasting. At the end of 2013, the number of Internet subscribers has increased and reached 330,000 subscribers and the television service subsribers has increased and reached 320,000 subscribers. This achievement is accomplished as a result of successful strategy to offer several new attractive subscription packages as well as adding new channels. The Company’s financial statements summary of Year 2013 and Year 2012 is as follows on page 61.

Highlights On a consolidated basis, the Company’s revenue in 2013 shows a significant increase, for the internet service subscription that provide the biggest contribution to the Company in 2013. 173


171

ENGLISH VERSION

The Company continues to make investments and capital expenditures in order to improve the product and service quality, network expansion and equipment, including subscription television content and content production. Management continues to implement prudent financial policy and discipline in all activities of the Company.

Operating Revenues In 2013, the Company reaches a revenue of Rp 1,754,102 million, which shows an increase of Rp 431,663 million or 32.6% compared to prior year. Subscription of television services contributes 31.5%, Internet services contributes for 46.4% of revenues, and the rest of 22.1% is obtained through data communication services, media advertising, and others. In 2013, the Internet service revenue amounting to Rp 813,699 million, which shows an increase of Rp 196,440 million or 31.8% compared to prior year. This revenue increase is achieved from both sales to existing cusomers as well as to the new customers addition during the year. Internet service subscribers by the end of 2013 increased by 43,000 or 15% of the number of subscribers in 2012. This achievement is accomplished due to the effective marketing strategy adopted by the Company, such as providing the options of Internet speed with competitive price and bundling package options with television services subscription. The Company’s revenue composition of Year 2013 and Year 2012 is as follows on page 62.

Cost Of Services The cost of services of the Company consists of the following: • Cable television programs distribution cost. • Internet services cost that comprises of Internet bandwidth, rental of Internet equipment, tower lease cost, and other Internet access cost. • Data communication services cost, which comprises of installation and equipment fees. • Media advertising production cost. • Fees on other related services. Cost of services in 2013 amounting Rp 474,114 million, an increase of Rp 88,987 million or 23.1% compared to cost of services in 2012 which amounting Rp 385,127 million. Such increase derived from the additional cable television channels, larger bandwidth capacity, increase of programming distribution and technical services in 2013. Generally, in 2013, the ratio of cost of services to revenue improves to 27% compared to 29.1% in 2012.

Gross Profit The Company posted a gross profit margin of 73.0% in 2013, which is higher than the gross profit margin of 70.9% in 2012, mainly due to the increase in revenue of the Company.

Operating Expenses Operating expenses comprises of selling expenses and general and administrative expenses. Operating expenses increased by Rp 50,143 million to Rp 718,015 million in 2013. This increase is

172


174

ENGLISH VERSION

primarily related to higher cost of sales, increase in marketing and sales activities, and also associated with general and administrative expenses such as the development of subscription television services and Internet services, administrative costs and other expenses. The Increase in operating expenses is in line with the expansion of new cable networks in 2013 of 261,000 home-passes for a total coverage reaching 1.19 million home-passes. This additional network converage has also contributed positively to the revenue growth.

Profit For The Year Profit for the year 2013 amounting Rp 19,937 million which increases by 90.4% compared to previous year of Rp 10,470 million. The increase in earnings of 2013 primarily due to an increase of operating inome of the Company as outlined above.

Comprehensive Profit Comprehensive income for the year in 2013 amounting Rp 19,937 million, which increase approximately by Rp 9,467 million compared to the comprehensive income in 2012 which amounted to Rp 10,470 million.

Attributable Profit Attributable Profit to equity holders of parent entity in 2013 is a loss amounting Rp 103,375 million, but for the interest of non-controlling entity is a profit amounting Rp 123,312 million. The attributable profit to the interest of non-controlling entity increases by Rp 7,680 million or 6.6% compared to the year 2012. It is contributed from internet services and subscription television services that booked an earnings increase in 2013.

Asset Growth Total assets as of December 31, 2013 amounting Rp 5,242,465 million, increasing Rp 935,889 million or 21.7% compared to total assets as of December 31, 2012, amounting Rp 4,306,576 million. The Company’s current assets increasing Rp 85,267 million from Rp 1,138,314 million as of December 31, 2012 to Rp 1,223,581 million as of December 31, 2013. Company’s non-current assets increasing Rp 850,622 million from Rp 3,168,262 million as of December 31, 2012 to Rp 4,018,884 million as of December 31, 2013.

Liability Position Total liabilities as of December 31, 2013 amounting Rp 2,805,711 million, increasing Rp 915,736 million or 48.5% compared to total liabilities of Rp 1,889,975 million as of December 31, 2012. Total current liabilities increasing Rp 777,664 million from Rp 828,543 million as of December 31, 2012 to Rp 1,606,207 million as of December 31, 2013. The increase in current liabilities is due to the addition of bank loan and obligation under finance lease and other short-term liabilities in 2013. Company’s non-current liabilities increasing Rp 138,072 million from Rp 1,061,432 million as at December 31, 2012 to Rp 1,199,504 million as of December 31, 2013. The increase was primarily due to the addition of loan and capital lease in 2013.

175


173

ENGLISH VERSION

Equity Growth Total equity as of December 31, 2013 amounting Rp 2,436,754 million, increasing Rp 20,153 million or 0.8% compared to total equity as of December 31, 2012, amounting Rp 2,416,601 million. This increase is due to the value of the Company’s comprehensive income earned in 2013.

Liquidity And Financial Sources The Company’s net cash flow from operating activities in 2013 amounting Rp 385,172 million, decreasing Rp 51,262 million compared to the year 2012 in which the net cash flow from operating activities amounting Rp 436,434 million. This is primarily due to an increase in cash receipts from subscribers amounting Rp 697,725 million and increment in cash payments to suppliers Rp 215,624 million and an increase in payments for operating expenses of Rp 241,280 million. Net cash used in investing activities was Rp 1,049,885 million in 2013, increasing Rp 440,859 million or 72.4% from Rp 609.026 million in 2012. In 2013, the Company still investing and capital expenditures in order to improve the quality, network expansion and equipment associated with the development of products and services, including subscription television content, content production and so on. Biggest cash outlay in investing activities in 2013 was the acquisition of fixed assets amounting to Rp 1,034,212s million. In 2013, net cash flows provided by financing activities amounting Rp 208,310 million, decreasing Rp 119 million or 0.06% compared to the year 2012.

Financial Risk Management The major financial risks faced by the Company are credit risk, currency risk, interest rate risk, and liquidity risk. Through a risk management approach, the Company has been trying to minimize the potential negative impact of the above risks.

Credit Risk Credit risk is the risk that one party of a financial instrument will fail to meet its liability and cause the other party to suffer financial losses. The Company’s financial instruments which have the potential for credit risk consist of cash and cash equivalents at the bank, accounts receivable and other receivables. Total exposure of maximum credit risk is equal to the carrying value of these accounts. For credit risk associated with banks, only reputable banks is chosen. In addition, the Company policy is not to limit exposure only to one particular institution, so the Company has cash and cash equivalents in various banks.

Currency Risk Currency risk is the fluctuation risk of the value of financial instruments due to changes of foreign currency exchange rate. The Company conducts transactions using foreign currencies, among others to finance the working capital, thus the Company must convert Rupiah to foreign currency, mainly US Dollars, to fulfill the obligations denominated in foreign currencies at maturity date. Fluctuations in currency exchange rate of Rupiah against the US Dollar may impact the Company financial condition. The Company manages currency risk by continuously monitoring the fluctuation of currency exchange rate so it could perform appropriate actions such as the use of appropriate hedging transactions to

174


176

ENGLISH VERSION

mitigate foreign currency risk.

Interest Rate Risk Interest rate risk is the risk of fluctuations in the value of financial instruments due to the changes in market interest rate. The Company has exposure against interest rate risk mainly due to the loans with floating interest rate. The Company monitors the impact of interest rate movement to minimize negative impact to the Company.

Liquidity Risk Liquidity risk is the risk in which the Company could experience difficulties in acquiring funds to meet commitments associated with financial instruments. The Company manages the liquidity risk by maintaining sufficient cash and cash equivalents to enable the Company to meet its commitment to the normal operation of the Company. In addition, the Company also continuously monitors its cash flow projections and actual cash flow, and monitors the maturity date of assets and financial liabilities.

SUBSEQUENT EVENT On January 7, 2014 and March 3, 2014, the Company drawdowned funds from Bank Permata’s Invoice Financing loan facility amounting Rp. 59,827 million and Rp 12,493 million, respectively. The financing effective period is 180 (one hundred eighty) days.

Future Outlook The Company is looking forward for a promising future, especially in the middle-calse consumer. The

66

company is looking forward for the attractive mid-market segment, which is based on observations from several survey institutions for a significant growth in middle market segment. There are approximately 134 million people in Indonesia who are capable to spend US$ 2-20 per day for living expenses. In terms of behavior, current consumers tend to use content streaming application via pc tablet, personal computer, and smartphone. The consumption growth of digital products lead to a positive increase of the data volume usage, which stimulates high demand for internet connection. According to the conditions above, in 2014 the Company will focus on the development of HFC networks (Hybrid Fiber Coaxial) in Bandung and Surabaya. Referring to the data survey released by APJII in 2012, Bandung has an internet penetration of 22.1% from the 2.6 million people, while Surabaya has internet penetration of 31.6% from 3,025 million people. Considering that both cities have high market potential for Internet service, these cities accordingly will be the Company’s focus in the year 2014. In addition to expanding the HFC network, in 2014 the Company will also focus on developing products that are value-added services, especially in the Over The Top (OTT) product category. This will be pursued through the First Media Go entity, as well as the development of interactive applications MHP (Multi Home Platform) through First Page entity. To enrich the television services subscriptions, the Company will continue to increase the quality of high definition channels as well as adding in-house channel produced by PT First Media Productions for the competitive advantage in television subscription.

177


175

ENGLISH VERSION

In order to optimize the multimedia home services, the Company will continue to publish the tagline “First Media Comfort Services” through a combo package deal that combines internet and subscription television service. The Company will also develop an online payment service through First Media-Selfcare. This publication is a brand positioning of First Media services as a digital service provider with leading-edge, easy, and affordable attributes. For the corporate services, the Company through DataComm services will continue to expand the network of Multi Protocol Layer Switching (MPLS) network in the business district area of the Jakarta office (Spider Building). Currently there are 92 office buildings connected to DataComm network. The Company believed that the addition of DataComm network is effective to accelerate the installation and maintenance services. The other corporate services that will be developed include the advertising slots sales for both in-house and international channels. This services need to be developed considering the bigger allocation of advertising slots provided by the content provider. Moreover, the television subscription for corporate clients will continue to be developed, especially the distribution of high definition channels via analog network.

OPERATIONAL REVIEW Operational activities of the Company is to direct the organization’s systems to become more efficient and effective to improve the welfare for the sake of the business profitability until the future time.

68

FIRST MEDIA NETWORK TOPOLOGY Picture on page 70

HOMECABLE Television today is one of the most popular electronic means and demand. Television is no longer hard to get as back in the era of the 1950s where communication devices are rare and only certain peoples or individuals could afford it. Nowadays television has reached more than 90 percent of the population in developing countries. Televisions that previously can only be consumed by certain people, now can be enjoyed by all people without any age limit. Television broadcasts will indulge people in their moments of leisure, holidays, after work and even at work, people are still taking the time to watch television. The development of television technology was also followed by the development of content, ranging from news to entertainment. Treats varied and interesting events make people honored for taking the time to sit in front of the television. Television entertainment becoming one of important concentration to the Company, For the Company, the role of the television is more or less the same as the role of Internet technology in people’s lives. Especially for the middle class that is growing, they need to be entertained a qualified and comfortable to watch entertainment. Their side of the entertainment they need is that could enriched information and those that could enhanced the digital lifestyle. An optimal television entertainment is not only determined by the number of broadcast variations, but also its quality, features, and applications that made an important factor in

176


178

ENGLISH VERSION

optimizing entertainment through television. The HomeCable is the company’s way of care to the society who needed a desirable television entertainment. Through a device called a Set - Top Box (STB), the company is able to provide optimal services to the broadcast television medium communities. The company uses an Set Top Box (STB) which is created not just for a receiver or content conductors but also as a Multimedia Home Platform (MHP), through high technology STB, a variety of interesting applications can be run, such as Quiz app, Football app, Personal Video Recording (PVR), and Video On Demand (VOD). This year the company through HomeCable has collected a total of 32 channels of High Definition broadcasts consisting of various genres. In July 2013 the company officially received the English Premier League broadcasting rights for 3 (three) years. Not only the English league, the company also obtain the right to broadcast of more than 5 (five) football league matches from different parts of the world such as Europe, United States, and Latin America. With the increasing number of broadcasts, the company believes that the cable TV service can win the market and supports the company ‘s vision to achieve a “superb services“. For HomeCable product package, the company conducted a significant changes to the package. Last year, the HomeCable package is divided into three (3) options, plus an additional package or add-on for HD service. But in 2013, the company rushed to simplify all the packages into 2 (two) options, each package has been provided a HD broadcasts. In the future, the company will standardized its products to a full HD HomeCable. Up to the end of the year, the company has 320.000 customers, this is considered a good result, and HD broadcast has became a factor in building purchase intention to the market. In the future the company will be heavily promoting the multiscreen technology, as well as additional features such as Application information “ First Media Page “, Full PVR with double tuner, as well as the development of VOD and catch-up TV.

FASTNET One of the America’s leading psychology expert, Abraham Maslow defines the pyramid theory of the human needs, where human has five (5) levels of needs. The lowest level as the most basic human needs is psychological needs that is among others are, food, drink, and sleep. This basic needs will always be sought by human. Without completng this basic level, humans will not climb to the next level of needs. If this theory is associated with today’s digital age, the Internet has entered into the very basic of human needs accompanying food, drink, and sleep. It can be concluded that the Internet has become a natural thing part of the peoples life today. Internet has become a primary needs where people cannot live without. This fact is evident from the survey of the Cisco Connected World Technology global report, the results of the survey found some facts that the Internet is human basic needs. The survey respondents involve students and young professionals aged 30 years and under in more than 14 countries. The findings of the Cisco World reveals, firstly, from the survey of one in three college students and employees, (33%) believes that the Internet is the basic of human needs, it positioned as important as air, water, food and shelter. Nearly half (49% of students and 47% of employees) consider that the Internet occupies a position which is almost as important as the basic needs. Four out of five college students and young professionals considers the Internet combined is a very important part in life. Secondly, more than half of respondents (55% of students and 62% of employees) said they could not live without the 179


177

ENGLISH VERSION

Internet and they called Internet as the most important part of their life. Thirdly, if they are forced to choose one among the others, the majority of students, approximately two out of three people (64%) would choose the Internet instead of car. The Company believes that the FastNet product will remain rapidly growing. The company’s belief is supported by the reposition of Internet from being considered as premium to being the basic of the peoples needs. This year Fastnet still become the consumers first choice of brand to enjoy access to the virtual world. Not only because of the huge bandwidth provided, but also Internet safety is one of the reason of the peoples choice. Fastnet grown well in the 2013 due to the increasing optical and coaxial cable network in Jakarta and surrounding residential areas. Currently the number of FastNet’s customers are around 330.000 customers. The increase number of customers is contributed by the network expansion as well as by simplifying the product package into 4 (four) choices of Fastnet Express, Fastnet Premium, and Ultimate Fastnet and FastNet Infinite. Each package of the products already being standardized for a speed of above 3 Mbps. Customers from small and medium enterprise is offered by the FastNet Commerce and Fastnet Fastnet SOHO as a support of their businesses.

DATACOMM To support the business, a number of corporations apply the concept of information system in their companies, Nowadays every company in the digital era are utilizing the information systems to structure all information needed to run a business enterprise. The right words to business industry today is “perfect competition”, the business is now at the peak of competition pressure, competing to be the best in their respective industry. More than one company has offerred the same product category, each are competing so that the market will absorbed their products. The growing of the business competition could not be separated from economic growth as well as information technology, especially at the emergence of the Internet, the business became very freely to access the information. This access to information is what drives the increased level of knowledge and encourages people to do business and establish an entity. To support the business, a number of corporations implementing a concept called information system, every company in the digital age is now utilizing information systems to structure all information needed to run a business enterprise. To put it in a simpler way, almost all companies has implemented an integrated business application in each of their departments form finance, purchasing, marketing, to human resources. This is to accelerate their business processes in order to balance the pressure of competition. Looking at the needs and condition of many companies these days, they needed a reliable information access that could support an integrated business application. Through Datacomm, the company provides a stable data connection for companies in running their business. DataComm is able to support corporate processes supported by a solid infrastructure, Metropolitan or Metro-Ethernet and MPLS (Multiprotocol Label Switching) for its connection configuration. DataComm provides a variety high speed of data transfer services, such as disaster recovery, storage area network, peering services, inter-branch connection and video streaming. While switching system or routing system is adopting the method of network BGP Best - Path Route in Global Internet network through Shortest Path Technique. This technology is prepared to accommodate the bandwidth capacity of 40 Gbps. DataComm provides three (3) package of services to support the business processes of its corporate customers, namely broadband internet service, corporate internet sharing and high capacity fiber optic leased lines.

178


180

ENGLISH VERSION

HDIPA (High Dedicated Internet Protocol Access) This package is provided for corporate customers who requires rapid data and communication exchange in its business processes. The connection speed on local bandwidth and international bandwidth (IIX) in the form of dedicated access by a ratio of 1:1 symmetrical downstream and upstream. Customers also gain features such as bandwidth utilitzation report, bandwidth-on-demand, free 8 static IP address as well as the conversion of fiber to Ethernet RJ-45 connector.

CIS (Corporate Internet Sharing) This package is provided for corporate customers who requires data rates according to the needs of the corporation or saving service pack. Specifications vary with HDIPA package with “up to” speed. This service is suitable for medium-sized corporations with limited budget.

Leased Line Services (FO-LINK) This package is created for corporate customers that has more than 1 (one) office. services is aimed to corporate customers who wants to have an integrated data exchange and communication connections from head office to branch offices. These services packages has been well developed for years. Ever since the company is serving the Indonesian Stock Exchange’s trading network with remote trading technology, many other corporations are seeking to obtain our Datacomm connection services. Until now, our DataComm customers has reached 1,153 customers with the total number of links served of approximately 1,732 links. In 2013, the Company has succeeded in connecting new fiber optic connections to 92 buildings in Jakarta. In the next few years, the company believes that its DataComm services will continue to be choosen by all scale corporation, large, medium, and small corporations coming from the creative industries. Datacomm services will be updated with some features that could accelerate all business processes of a company. Not only that, the vision of Datacomm itself is to support and promote the industries in Indonesia, as well as to facilitate the Indonesian government programs in growing every sector of the industry to increase the rate of economic development of Indonesia.

BERITASATU The Existence of BeritaSatu is expected to serve its viewers with programs which presented objectively, impartial, balance, critical and sharp, comprehensive, in-depth, investigative, and non-partisan. BeritaSatu is the realization of the Company’s effort to achieve one of its vision, the Channels. With the presence of BeritaSatu News Channel, public will have broader option to enjoy a more intelligent, fresh, attractive, and mature news channel. Since its launch in September 2011, BeritaSatu eventually becomes the first news channel in Indonesia that broadcasts in High Definition quality. In HomeCable service, BeritaSatu is accessible in Channel 6 (Standard Definition) and Channel 301 (High Definition). Not only the quality of the show provided, BeritaSatu defines the concept or position as a news channel that provides information to the public with a high journalistic standards and uphold the values of integrity, objectivity, impartiality, and accuracy. By upholding those values, BeritaSatu expects its viewers to obtain information that is presented objectively, impartial, balanced, critical, incisive, comprehensive, in-depth and investigative as well as non-partisan. Through this concept, BeritaSatu is trying to implement TV programs with a strong editorial vision. BeritaSatu has featured a number of television programs. BeritaSatu programs are classified into 2 181


179

ENGLISH VERSION

types of programs, a program that broadcasts the latest news and program that broadcasts current affairs programs that provide information and wider insights to the viewers. In addition to presenting in TV footage form, BeritaSatu also presents some news online through its website www.beritasatu.com with high journalistic standards and values of integrity, objectivity, impartiality and accuracy. Its footage is intended to expand access to information for public. In the future the Company will continue to expand BeritaSatu coverage, improving the quality and quantity of its human resources and developing the operational infrastructure for news broadcasting purposes. In 2013, BeritaSatu started broadcasting newscasts for 24 hours, with the composition of the broadcast time is 16 hours of live broadcast and the remaining 8 hours rebroadcast. Currently BeritaSatu could be accessed by viewers through the subscription television service HomeCable, Aora TV, and Skynindo. In addition, BeritaSatu News Channel can also be accessed directly through smartphone and tablet devices by downloading First Media Live application. BeritaSatu program also can be accessed by through several regional TV operators, such as Manado TV, Riau Channel, Duta TV, Beruang TV, dan Sarana TV. BeritaSatu will continue to expand the coverage area by establishing partnership with other parties in various regions of Indonesia, to provide better services for public. In addition, public will have easier access to see BeritaSatu programs with its complement shows which provide a more complete perspective on existing situation in the world surround us.

FIRST MEDIA PRODUCTION Content becomes an important factor in megamedia business, because content is the object that is delivered thorugh television and internet networks. Content is one of the cornerstones of the Company’s vision, that comprise: Cable TV, Computer, Communication, Content, Channels, and Commerce. Based on that situation, in February 2008, First Media Production (FMP) was established to be a content provider. Through content the Company may develop various beneficial information for public, not only to entertain but to educate as well, and strengthen the unity. FMP has three production groups that consist of Creative, Production House and Post-production divisions, which all of them are oriented on creativity and impacting enhancment. FMP started its work in the creative industries through movie production, entitled ‘SEPULUH’, released on February 2009. The film became the initial foundation for FMP to continue their work in the creative industries. In addition to movie production, FMP also expands its business in advertisment production. Until now, FMP has been producing dozens of advertisments and company profile from various brands such as Matahari Department Store, Ministry of Fisheries and Maritime Affairs, Ministry of Communication and Informatics, Siloam Hospitals, Partai Persatuan Pembangunan, Nutrifood, Herbal Wahida, Nutrindo, Lippo Village and others. FMP roles in creative industries continues. In 2011, FMP began its first shooting of Film Television (FTV) that goes up to now. Until 2013, the FMP has produced 31 FTV in collaboration with many reputable production house. In January 2013, FMP produced another wide screen movie, entitled “MIKA”. In the same year, FMP provides four television channels, which most of the programs were independently produced. The four channels are Hi!, J’Go, Dangdutz and Mix. Hi! is a channel that can be enjoyed by a broad types of audience Indonesian culinary, tourism, music, movies and documentaries. Next is J’Go, the channel that broadcast the Indonesian movies, that features both cinema films and film television. Then there is ‘Dangdutz’, a channel that accomodate dangdut music producers and quench dangdut music fans for 24-hours a day. Then another one is the ‘MiX’ channel, a channel that broadcasts music

180


182

ENGLISH VERSION

and lifestyle program, in addition to its video clip and general television programs. MiX also broadcast live music concerts in Jakarta, such as Java SoulNation, Java Rockin’Land, Java Jazz, and many others. With the development of creative industries as well as the growing of public needs of varous entertainment for 24-hour a day, FMP with its eperience in various creative industries shall be able to continuously creates various works to entertain public.

BIG TV By implementing the state-of-the art technology, BIGTV market its product to new users which have not been using satellite subscription television. To reach the market, BIGTV provides 50 free-to-air channels. Those channels are provided for the new adopters to experience the pleasure of subscription television service with proven quality of pictures. Constraints of the limitations of wired networks have become a major problem for the Company in delivering pay-TV service in Indonesia. To date, the subscription cable TV companies just reached several regions, such as: Greater Area of Jakarta, Surabaya, and Bali, yet the market is still widely open for outside of Java Island and other provinces in Indonesia that are classified as potential markets. The Company awares of these limitations, therefore, to be able to touch the market outside of Java Island, the only way is to be add a medium that can embrace the entire territory of Indonesia. The Company have been operating a Ku-Band satellite with a capacity of 12 transponders. Satellite is a great solution to cover all areas of Indonesia. Through its subsidiary, PT Indonesia Media Televisi, the Company can expand its market penetration. This year IMTV using its trademark BIG TV, has been doing sales operations in seven major cities in Indonesia. BIG TV is utilizing the capacity of 7 transponders to carry HD and SD channels, as many as 153 channels. With large number of channels, the Company believes that BIGTV will become a favorite operator in Indonesia. With the new technology, BIGTV market its products to the consumers whom never use a satellite subscription TV. To reach the market, BIGTV provides 50 free - to-air channels for the new adopters to experience the pleasure of subscription television service with proven quality of pictures. By content composition, BIGTV provides 80 % premium foreign channels, and the remaining are localand free-to-air channels. The BIGTV customer premise equipment or settop-box equipped with HDMI port, MHP Application, and USB port for PVR (Personal Video Recording). BIGTV product package provides five basic package for postpaid subscribers and prepaid subscribers are offerred six packages. For its distribution, BIGTV COOPERATES WITH hypermarket chain store spread throughout Indonesia. This distribution mean is relatively reliable to increase the availability of BIGTV products in the market. Not only hypermarket, BIGTV is cooperating with local dealers to increase the sales. In the future, BIGTV would lead in-house and sport contents. It is believed that it could be the best value proposition in the context of pay TV competition. For in-house content, BIGTV will provide Indonesian contents, starting with culinary, culture, and tourism sites throughout Indonesia. By carrying local content, BIGTV would like to deliver the importance of adoring local contents.

183


181

ENGLISH VERSION

MARKETING STRATEGY The term “Superb services” has become the marketing target of the Company in 2013. That phrase is defined by the Company as an integrated and optimal services it gives to the customer with the spirit of loyalty, integrity and quality of the service itself. This keyword became the guideline of the Company to run its Pay-TV and internet broadband business in 2013. The word “service” is the keyword that reminded the Company to not only be focused on developing

94

the product leadership element, yet also to get focused on the other elements such as operational excellence and customer intimacy. These three elements are certainly the subject of enhancement every year, considering the aggresiveness of market changes. To accommodate the complexity of the market, the Company expanded its HFC (Hybrid Fiber Coaxial) cable network into 1 million home-passes, which is equal to 1 million homes has been covered by the Company’s cable infrastructure. With this expansion, the Company has the opportunity to increase its Pay-TV and internet broadband services.

MARKETING PROGRAMS COMBO PACKAGES To increase the quality of the services, the Company has always been aggressively enhancing its services, by restructuring all the packages it has to be more attractive. In 2013, combo packages which consist of combination of 2 services, Pay-TV and internet services, has become the main strategy of the Company to compete with its competitors. Combo packages are very effective to be marketed in urban and suburban area. These Combo Packages are delivered by the Company as “superb services” to public. Family Combo HD This package was designed for a group of consumers whom relish minimum digital entertainment service. This group of consumers likes social media and digital programs. The Company offers a up-to 1 Mbps internet service and 72 channels of HomeCable service that consist of 56 Standard Definition (SD) and 16 High Definition (HD) channels. D’Lite Combo HD This package was designed for a group of consumers which are new in adopting digital entertainment service. They tend to try and avoid perplexity in deciding the product package. The Company offers up-to 3 Mbps internet connection combined with 94 channels of HomeCable service that consist of 67 Standard Definition (SD) and 27 High Definition (HD) channels. Elite Combo HD This package was designed for a group of consumers with medium usage of digital entertainment service. This group of consumers regularly utilizing Pay-TV and internet services. The Company offers up-to 5 Mbps internet service combined with 114 channels of HomeCable service which consist of 79 Standard Definition (SD) and 35 High Definition (HD) channels. Supreme Combo HD This package was designed for a group of consumers with heavy usage of digital entertainment service. The Company offers up-to 8 Mbps internet connection combined with 142 channels of HomeCable service which consist of 95 Standard Definition (SD) and 47 High Definition (HD) channels. Maxima HD

182


184

ENGLISH VERSION

This package was designed for a group of consumers with super heavy usage of digital entertainment service. The Company offers up-to 16 Mbps internet service combined with 143 channels of HomeCable service which consist of 96 Standard Definition (SD) and 47 High Definition (HD) channels.

MARKETING COMMUNICATION One of the marketing experts, Jack Trout said that a brand must be instilled well into customers’ mind. To get exposed in the mind of prospects, a brand must have a strong, unique, and favorable attributes to stay in the semantic system of human brain. To get exposed into human mind, a brand needs unique attributes that are suitable with the customer’s expectation, and to accelerate this process the unique attributes must be conveyed with a proper message of communication, not just a creative campaign. Through Jack Trout statement, the Company realizes that building a good brand cannot be done instantly. A successful brand campaign needs an integrated marketing program. One of the aspects is using effective communication method that consist of electronic and non-electronic advertising, events and experiences activities, social media and marketing public relations. The Company performs its marketing communication activities using several means such as social media, websites, radios, newspaper, magazines, billboard and several events. For printed media, the Company chose to use well-known media such as Kompas, Suara Pembaruan, Investor Daily, Jakarta Globe and other media from MRA Group. Despite utilizing well-known media, the Company also used other printed media such as brochures, fliers and Point of Sales Material. Simultaneously with the expansion of its cable network, the Company also performs micro marketing activities in several area within Greater Area of Jakarta. Micro marketing was performed to strengthen the Company’s brand to society, specifically by increasing the participation of children and teenagers in the Company’s marketing events within the Company’s booth area. Photo event was also an effective tool to communicate brand for children and teenager. Why focusing on children? Because children are considered as the future market, and if the Company’s brand is exposed in the children’s mind, there will be a chance that these children would remember the Company’s brand in the future. Music events such as Java Jazz, Java Rockinland and Java SoulNation are favorite events for the Company to market its services. In 2013, the Company’s products, HomeCable and Fastnet, were put in the events. Similar to the previous year, the Company’s booth always adjusted to the particular theme of every music event.

FASTNET 100 Mbps FastNet service, which was launched in 2007, always associated with image branding of fast, affordable and simple internet service. Those core identities have always been enhanced every year including in 2013. The gradual increase of bandwidth capacity has become major aspect for the Company to enhance its FastNet every year, and it’s always in line with the increase of bandwidth necesity. Subscribers nowadays are always hungry for high-speed internet services. Therefore, the Company believes that the subscribers, especially in urban area shall be provided with excellent internet service. In 2013, the Company launched its new internet product. This newcomer product is called FastNet 100 Mbps. This high-speed internet was introduced within Jakarta Greater Area to support digital life style. This product is designated to subscribers, for instance the gamers community and photographers community who regularly upload high resolution photos to the internet, and users 185


183

ENGLISH VERSION

of devices such as Apple TV or other streaming media. FastNet 100Mbps was launched on 5 September 2013 at TGI Friday Café, Kemang Village. The launching event was attended by several media partners and accompanied with the demonstration of speed test. The Company wish that this FastNet 100 Mbps shall become a major tool to communicate “superb services” to the public.

50 CHANNEL HIGH DEFINITION In 2013, the Company actively adding numbers of High Definition (HD) Channels. In total, currently there are 50 HD channels within the Company’s Pay-TV services, comprising news, music, entertainment, sports and box office movies channels. For the Company, this increase of HD Channel is a requirement to achieve the “superb services”. The service of Pay-TV has to be improved by providing excellent video quality. “Superb services” will not be complete without strong differential position, therefore the Company has developed in-house content to strengthen the positioning of the Company in the market and within the competitor.

FOOTBALL CONTENT AND INTERACTIVE APPLICATION Pay-TV has become a favorite product in urban society, especially in Greater Area of Jakarta. Since HomeCable brand launched in 2007, the brand has become a perfect solution for household in subject of home entertainment through television. Beside easy installation and weather proof superiority, HomeCable consistently upgrading its channels with High Definition quality contents. The attributes of excellent picture quality, simple and friendly content, has become a favorable atributes for HomeCable in compiling the marketing program. In August 2013, the Company officially granted the license to broadcast English Premier League and other bona fide European leagues. By adding this sport channels, especially the English football channel, it has made the Company more confident in offering its Pay-TV products in Greater Area of Jakarta. The Company believes that sport content, specifically football, still attracts a great attention from Indonesian market. Through this fact, the Company believes that its HomeCable service increase the numbers of subscribers significantly. Besides being aggresive in adding a numbers of channels, the Company also developed an interactive application in its HomeCable service, which is named “Multimedia Home Platform” (MHP) with Java-based programming, embedded in the Set-Top-Box (“STB”). This MHP application is a foundation for developing another application to enhance its value proposition, such as weather information, stock exchange, games, and traffic monitoring system.

The

objective of developing the application is to provide added value for HomeCable subscribers. In 2013, the Company creates an interactive application for football channels, called “Football Super League Application”. The application was designed for boosting the football channel promotion through beIN Sport 1 and beIN Sport 2 channel. This application will appear when subscribers press the red button on the remote control while watching these two sport channels. This application will provide any information about football from league table, schedule, match result, and formation line-up each squad. Not only that the application has interactive Football Quiz everyday. Subscribers can participate in the quiz through its Twitter account to respond or make answer.

FIRST MEDIA SELF-CARE In 2013, the Company has developed a new feature to improve quality service for its subscribers. The new feature is called “First Media Selfcare”, which was designed to facilitate subscribers

184


186

ENGLISH VERSION

in transaction process and access for billing statement, billing payment, log payment, and detail subscription package through Company’s website. The Company believes that this feature is a good tool for subscribers to avoid any possibility of fraud, double billing, and fault calculation. To access this feature customer needs to create account called “First ID” through www.firstmedia.com.

SOCIAL MEDIA Social media is a tool for monitoring market activities toward the existing product. For the Company, social media can be deemed as a forecaster, also a second alternative method to conduct market research. Social media can provide a real time information that gives positive input for the organization, instead of conducting a conventional research activities that requires several weeks to accomplish. However, the Company does not leave the conventional research altogether, instead it observes the conventional research as final method to gain more information after monitoring social media activities. Social media is used to obtain preliminary source to be utilized in conducting conventional research. Other benefit from social media is, the Company can monitor and evaluate subscribers’ conversation, which is very valuable to gain new information. It is very clear that Facebook, Twitter, and blogs have gained big influence to encourage subscribers to make decision to purchase a product. The conversation in social media can give insight of subscribers’ expectation, feeling, and identity toward existing product brand. This insight could clearly aware the attributes, features, and benefits sought by its subsribers. By always monitoring all the conversation, the Company can have a right strategy to position their product, and also to develop new product. Based on the Company’s perspective, social media is a great tool to define trend projection about a brand in the future. When a brand has many positive responses, subscribers will be more than willing to give recommendation, and in the end it will be easier to predict whether a brand would generate a positive impact in the future. In 2013, the Company utilized several social media accounts such as, Facebook and Twitter, and from these two accounts, Twitter became the main tool to evaluate all subscribers or followers conversation. Until the end of 2013, the Company has collected 35.503 Twitter followers, and this could give good opportunities for the Company to generate creative and benefit promotion, and also chance to incorporate various conversation topics related to the Company’s latest service.

BERITASATU NEWS CHANNEL GOES TO CAMPUS The Company’s mission in media business is not only to gain profit and sustainable economic scale, but also to contribute for the society. Therefore in 2013, the Company, through FMN held a journalistic seminar for university students. In 18 November 2013 the Company brought BeritaSatu News Channel to visit Universitas Budi Luhur to give journalistic seminar, Meet the Presenter program, opening casting, and recruitment. The theme of the particular event was “Jadi Reporter? Siapa Takut!” (Become a Reporter? Who’s afraid?), which became a big message for the Company to share and enlighted the students about TV broadcasting industry. In the event, senior presenters such as Rike Amru, Ellyza Hasan, Awis Mrrani, and Donny de Keizer became the main speakers for Budi Luhur’s students. These four presenters explained about the prospect of broadcasting industry, as well as their work experience as TV presenters. To bring more transparency, BeritaSatu News Channel gave all students opportunities to join Live report competition, which at the same time it became an open casting and recruitment process. The presence of BeritaSatu News Channel eventually corresponded with the expectation of Budi Luhur University. One of the factors was, as an education institute, Budi Luhur has desire to improve their students on knowledge of industry, in which the combination between theory and implementation must run together. So through the event, BeritaSatu News Channel was supporting the advancement 187


185

ENGLISH VERSION

of education quality in Indonesia, especially in television broadcasting industry.

MARKET POTENTIAL Nowadays, the competition landscape has changed into a more complicated form, that each industry has been filled with many enterprises confronting to get attention from the targeted market. Based on market survey, the penetration of Pay-TV in Indonesia is still in low category. Out of 44 million of Indonesian’s household, only 5% of it that subscribe to Pay-TV product, either cable or satelite technology. Low market penetration has made a great open competition between pay-tv operator, indeed various pay-tv company are soaring aggressively to penetrate the untapped market. From the Company’s point of view, this industry belongs to a solid and crowded competition, and will lead to unfair competition, particularly price competition. The Company evaluates this situation that the competition is not merely focusing on price, but the essence of competition is the unique content. The terms of content does not solely foreign channels, but also in-house channels production that can open a new distinction. Through in-house contents production, the Company can open another revenue stream for the Company, such as media or adversiting sales (TV commercial). The Company assess that internet market is still appealing. Eventhough the number of netizens has reached 74 million, but the root problem is still same, the market still cannot find a fast and affordable internet services. This root problem triggers the Company to increase the quality and expand its network coverage along with bandwidth capacity. On the other side, in 2013 the Company perceives a shifting in market situation, especially the customer’s behavior in Indonesia. The change in market situation has been observed by MarkPlus, that Indonesian market is shifting into the rise of middle-income customers. Based on World Bank’s data, Indonesia has increase numbers of people with SES (socio economic status), which is around 134 million people Indonesia can spend USD 2-20 per day. The rise of buying power by middle-level consumer, is because the middle household generates double income every month, from both husband and wife who have job or work and obtain double salary every month. With this double income, the middle household has more opportunities to spend their money. From psychographic aspect, this middle family has a willingness to spend fund for branded shopping goods. If this is associated with internet and TV product, middle family has been categorized savvy in communicate via the internet. It is proven that if such households are seeking products they need, they usually look for information through internet. This middle-income family assess that TV is a great tools for home entertainment. The rise of middle-level consumers is a good prospect, and overall, Indonesian market has experienced positive increase in standard of living. Indeed, the influence of economics, politics, education, and technology, has become major contribution for market to achieve better standard of living. The Company evaluates this as a good opportunity to offer internet and Pay-TV product, moreover these two product categories could become a basic needs in the society. When there are opportunities, there are competitions. The competition & growth of middle-level market lead the Company to a view that it gives the Company a great opportunity yet a threat. As well as the Company, competitors also pursuing the growth of middle-level market in Indonesia. The Company is in view that competition is common and it triggers the Company to strategically map out its marketing programs. Not only building an excessive promotion, but the Company depends more to brand equity approach to gather market interest.

186


188

ENGLISH VERSION

CORPORATE GOVERNANCE The implementation of corporate governance in a company is very important as one of the processes to maintain the company’s sustainability in the long term that put the priority of shareholders’ and stakeholders’ interests. Taking into consideration the importance of corporate governance, the company saw the need of the implementation of Good Corporate Governance (GCG). To benefit from GCG implementation, the company is continuously working on implementing and developing it consistently and continuously. By doing it consistently and continuously and

102

supported by high integrity and commitment as well as active role of the various parties in the company, GCG will become not merely an obligation that must be carried out, yet also become the part of corporate culture to achieve sustainability and survival of the company in the long term, to improve the company’s performance, and eventually to give added value for the benefit of shareholders and stakeholders, including the users and customers of the services of the company. Top-down approach in the implementation of GCG is done by observing the existing laws and culture of the company which is expected to facilitate the implementation of GCG and gain support from each party. In accordance to the company’s commitment to implement a consistent and sustainable corporate governance, First Media has received some supporting tools as a guiding implementation, such as, Vision, Mission and Values, Regulations, Guidelines for the Code of Ethics and Professional Responsibility, as well as various Standard Operational Procedures that have long been established, besides equipping the supporting tools for GCG implementation, yet also consistently developing the existing supporting devices to be adapted to the development of company’s business and competitive conditions in the market. The implementation of GCG by the company is actively supported by the Board of Commissioners and the Board of Directors. The clarity of each task implementation of the Board of Commissioners and Board of Directors, the determining of the Company’s strategic plans which are tailored to the Work Plan and Budget (CBP), the implementation of compliance and risk management functions, and the formation of committees and work units that supervise and internal controls of the Company, is the embodiment of commitment Board of Commissioners and Board of Directors in a GCG implementation. To ensure the implementation of corporate governance, not merely to satisfy the requirements based on state laws, some independent party appointed by the Company to serve on the Board of Commissioners and Board of Directors.

THE IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPLE In implementing the GCG principles, First Media observes a good Corporate Governance Guidelines set by the National Committee on Governance (NCG) with application rates, as the 5 basic pillars of corporate governance, namely: Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, and Fairness. The company believes that the application of the 5 (five) basic pillars can be a reliable instrument in managing all aspects of the business carried by the Company, either by the Board of Commissioners, Board of Directors, and all employees of the Company, which is expected to create a balance in the business operation as a whole. The balance in business operations to be achieved include all forms of interests, both individuals and groups, both internal and external, therefore the interests of the company, shareholders, and stakeholders will reach the equilibrium point.

189


187

ENGLISH VERSION

TRANSPARENCY As a public company, the company has always tried to maintain objectivity in carrying out its business activities by providing relevant and material information to the shareholders and stakeholders, as well as ensuring that the information is provided in a timely, adequate, clear, accurate, and easily accessible. The company continues to deliver a various regular reports that are required for public companies, including interim financial statements, mid-annual financial statements and audited annual financial statements, annual reports, and incidental statements which include items related to corporate actions, affiliate transactions, and transaction material, wholly either in public exposure or through print and electronic media. In addition, the company also provides the official website (www.firstmedia.com) as a mean of access for the general public to acquire the Company’s annual report. ACCOUNTABILITY The implementation of the pillars of accountability as a public company is a form of accountability to the shareholders and stakeholders in order to make the managing process of the company is carried out correctly, measurable, and in accordance with the interests of the company without putting aside the interests of shareholders and stakeholders. To maintain its accountability, the company is setting the clarity of function, execution and accountability in each of its section, besides ensuring that all parts within its body and the employees possess sufficient competencies in accordance with their duties, responsibilities, and role in their business activities. Every employee is given opportunity to participate in training programs and seminars, both from internal and external of the company, for the development of competencies. Not only stop there, the results of the development are implemented and deployed to other employees, therefore there is always an increase and improvement in every aspect in the company. The system implementation by the Company in connection with the award for outstanding employees and sanctions for employees who violate rules also provide an opportunity for the Company to objectively test its accountability. Besides emphasizing on the competency of each employee, there is a reward system for employees who perform good achievements, and sanctions for employees who violate the rules. It will give opportunity for company to objectively test its accountability. The company also has committees and work unites that oversee and control its internal departments, and responsible directly to the Board of Commisioners and Board of Directors to ensure that every part within the company carry out its roles and functions well. RESPONSIBILITY Any company that is conducting business has a responsibility to conduct its process in accordance with the legislation in force, and ours is no exception. The benefits of complying to these laws and regulations will not only be benefited by its customers that can enjoy our service conveniently, but also for the company to run its operations smoothly and achieve sustainability in the long term. One of the company’s efforts in implementing this precautionary principle is to utilize a Company Secretary in cooperation with Corporate Legal division to ensure compliance with the Company’s Articles of Association, the Company’s Rules and regulations in the field of capital markets. The company is fully aware that the existence of its business is not only beneficial for the subscribers or customers, but also for the people who live in the surrounding areas of company’s business premises. The company constantly seeks to not only the existence of the business benefit to the customers, but also for the people that are around the place its business activities. Company’s benefits for the communities where the Company’s does its business activities is not only in providing of employment, but also by conducting various social responsibility programs (Corporate Social Responsibility/CSR). It is expected that the Company can gain recognition as a good corporate citizen.

188


190

ENGLISH VERSION

INDEPENDENCY The company continues to ensure that the management carried out their work independently, not dominate the other, unaffected by special interests, and free from conflicts of interest. Thus the decision will always be objective and is expected to provide the optimum output for the benefit of shareholders, stakeholders, and employees. For example, the Board of Directors and Board of Commissioners may have an independent opinion for decision making, of course, without prejudice to the possibility to obtain an independent opinion or advice from legal counsel, human resources, and other independent consultants. As a form of independence, the Company has appointed some highly reputable independent parties to sit on the Board of Commissioners and the Board of Directors and provide the maximum role of the Audit Committee in overseeing the activities of the Company’s business. EQUALITY AND FAIRNESS The principle of equality and fairness is applied by the company for any interested party to the Company. The company continues to provide a reasonable opportunity for each party to be able to access the information of the Company in accordance with the principles of transparency within the scope of the position, respectively, in accordance with the benefits and contributions made by the authority of the capital market, capital markets community, and stakeholders to the Company. The equality principle is also applied by the Company to any individual who is competent and dedicated and willing to work for the Company. Career development of each of the company’s employees is not differentiated by ethnicity, religion, race, class, gender, and physical condition. The company continues to maintain and pay attention to the balance between the rights and obligations of employees is fair and reasonable.

CORPORATE GOVERNANCE GUIDANCE COMPANY REGULATION Implementation of good corporate governance is not solely reflected in the vision, mission, and values of the company, but also explaining how a company complies with applicable regulations to achieve the vision, mission, and values. The Company, as part of a good corporate citizen, realizes that regulation is necessary not merely to regulate the company’s external relations with the public, but also the internal regulations that are governing the company’s relationship with its employees. For that purpose, the Company is constructing a set of rules that are set as company rules. The Company’s regulations are prepared in line with the philosophy of Pancasila and the National Development Program, where economic recovery and improvement in the lives of the nation should be supported jointly by all the people of Indonesia. In this regard, the Company intends to not only participate in the development of the Indonesian economy by developing its business activities, but also to develop human resources, improve competition and competence of human resources. Management of human resources has been established as one part in the development of the Company’s strategic plan, because in this way the Company can be smoothly and continuously improve its ability to compete with other companies in Indonesia. The Company continues to believe that human resource is an asset that is essential for the sustainability of the growth and development of the Company and the Company’s long-term existence is also important for its employees. Various aspects are considered by the Company in order to create a harmonious relationship, safe, steady, serene, and the dynamic between the Company and all its employees, including about clarity in the duties, rights, and obligations of everyday employees, attention to the needs of life in a healthy condition and pain, as well as atmospheric work environment that supports employee performance.

191


189

ENGLISH VERSION

These aspects are expected to enhance employee productivity and help create peace and satisfaction of employees in the work that will greatly help resolve issues that may arise in discussion. Company’s regulations was approved by Decree of the Ministry of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia, Directorate General of Industrial Relations Labor and Social Security Number: 249/PHIJSK-PKKAD/PP/IV/2013 dated 22 April 2013 which is valid until April 21, 2015. In general, the Company’s regulations indicate the rights and obligations of employees and the company, as well as provisions aimed at fostering relationships are harmonious and balanced in order to increase efficiency, productivity and optimum performance. It is expected that the Company’s regulations to realize the creation of a conducive industrial relations between the employees and the Company, taking into account legislation and government regulation, including adjustment in the future.

CODE OF ETHICS AND PROFESSIONAL RESPONSIBILITY The company’s commitment as a public company to obtain long-term sustainability is not only reflected in the Company’s compliance with the rules that are binding. The Company also continues to implement a standard code of ethics and professional responsibility as one of the benchmarks in its efforts to achieve a balance of the Company’s business operations. In addition the Company is obliged to meet the requirements of all applicable legislation, the Company implement a code of ethics and standards of professional responsibility as a responsibility of the Company to the public, customers, shareholders and other stakeholders in carrying out its business activities. In line with international standards, a commitment to always comply with applicable regulations, and the application of the principles of good corporate governance, it is fundamentally important for the Company to establish the Code of Ethics and Standards of Professional Responsibility ( the Code ) which has been ratified by Decree Number of Directors: SK-008/DIR/X/10, dated October 19, 2010. The entire management and employees must understand the standards of this code as a basis for the application of the act that governs the relationship between the employee and the Company, fellow employees, customers, suppliers, shareholders, stakeholders, governments and society. The entire management and employees are required to sign a standard code of conduct every two years. Treatment of the above irregularities Company Regulations and Code of Ethics and Professional Responsibility conducted through in-depth investigation and based on the facts, while the decision was made and given due consideration by the action, the degree of intent and motive. Through careful and objective consideration, the Board of Directors decides the type of sanctions that are tailored to weight deviations and organizational hierarchy (rank or office employees). Sanctions to employees can form an oral reprimand, warning letters (I,II, III), was not given a raise, promotion or bonus, up to termination of employment (FLE ). Especially for termination, after approval by the Board, followed by the submission of permit application to the Department of Labor in accordance Labor Law of the Republic of Indonesia.

COMPLAINTS MANAGEMENT POLICY VIOLATIONS Kebijakan Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran (KP3) is a system that can be used as media for reporting witness to convey information about the violations that is indicated has occured. Reports obtained from infringement complaint mechanism (whistleblowing) needs to get attention and followup, including the imposition of appropriate penalties in order to provide a deterrent for offenders and also for those who intend to do so. KP3 is intended as a basic guideline for the implementation or handling of Violation Complaint stakeholders to ensure the implementation of mechanisms for resolving complaints of violations are

190


192

ENGLISH VERSION

effective in sufficient time. The end goal is an attempt to disclosure in the Company’s various problems that are not in accordance with the Code of Conduct in force in the Company. KP3 is applied to the management and employees of the Company and all its business units in performing everyday tasks in accordance with the principles of good corporate governance. GENERAL RULES VIOLATION COMPLAINT HANDLING The Company shall receive complaints of violations of internal and external parties. The Company shall receive and resolve complaints of violations, both of which include the identity of the reporting or not. The Company provides two channels of complaint management, namely through the Board of Directors when the offense allegedly committed by the employee, and the path of the Commissioners if violations allegedly committed by the Board of Directors, the Board of Commissioners, the organ supporting the Board of Commissioners and Chief of the Unit of Work in accordance with the level of the offender. A. COMPLAINT MANAGEMENT PROCESS 1. Violation Complaint Management Team verified the reports received by the team record. Abuse Complaint Management Team will decide whether or not to do an investigation into complaints of violations within 30 days and can be extended for a maximum of 30 working days. 2. If the verification result shows that the complaint is not true and there is no evidence it will not be processed further. 3. If the verification result is an indication of a violation that accompanied the evidence is sufficient, then the complaint can be processed to the stage of investigation. 4. About complaints that involve violations that require investigation unscrupulous employees, shall be acted upon by the Management Team Board of Directors level Violation Complaint for investigation. 5. Related complaints involving violations of Directors, the Board of Commissioners, the organ supporting the Board of Commissioners and Chief of the Unit of Work that requires investigation, shall be acted upon by the Management Team BOC rate Violation Complaint for investigation. 6. Offenders who have been proven based on the results of the investigation, will be processed in accordance with applicable regulations. 7. If the results of the investigation proved the existence of breaches of discipline by the employee, it can be acted upon in accordance with the disciplinary hearing with the Board of Directors as a judge applies, Internal Audit Division as a prosecutor, Division of Human Resources or the Corporate Legal Division as a defender and opinions or input from the relevant supervisor. 8. If the investigation results of an infringement by an employee that leads to criminal acts, then the process can be followed applicable law to law enforcement agencies by the Board of Directors or duly authorized for that as the official in charge of the case. 9. The whole process complaints of violations administered either by the Violation Complaint Management Team. B. FOLLOW-UP MONITORING OF COMPLAINTS OF VIOLATIONS 1. Follow-up monitoring of complaints of violations committed by Violation Complaint Management Team. 2. Abuse Complaint Management Team must inform violation complaints received, investigated, and which is considered completed and the Board of Directors or Board of Commissioners at any time needed. PROTECTION AND APPRECIATION A. Protection Reporting and Reported 1. The Company ‘s obligation to protect the complainant intended to encourage the courage to report violations. 193


191

ENGLISH VERSION

2. Protection of the reporting include: a. Guarantee of anonymity of the reporting and content of the report. b. Guarantee the safety of the complainant or his family. c. Guarantee of protection against adverse treatment. 3. The Company provides guarantees anonymity reported to the examinee status change B. Appreciation to the Reporting Party 1. The Company may gives rewards to the reporting party for any breach which can be proven so that the asset/ financial of the Company can be saved. 2. The rewards will be given through Board of Directors policy.

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM The Company has obtained the ISO 9001:2000 standard certification on January 6, 2004 from the United Registrar of Systems Ltd ( URS ) in recognition of the organization’s Quality System in accordance with ISO 9001:2000. Activities covered by the ISO 9001:2000 certification is for Cable TV and Internet data. URS conduct surveillance audits on a regular basis ( twice a year ) to ascertain whether the Company is able to meet the requirements to maintain certification to ISO 9001:2000. Since 2004, the Company has been able to maintain such certification and have never experienced a significant constraint. In May 2009, there is a conversion of the status of ISO 9001:2000 to ISO 9001:2008. The Company has received recommendation to register the conversion of the status of ISO 9001:2000 to ISO 9001:2008 surveillance audit results based on 13 to 14 May 2009. In February 2010, the Company obtained the ISO 9001:2008 standard certification.

STANDARD OPERATION PROCEDURE To ensure that all operations run according to the provisions that have been made ??, the Company is preparing Standard Operating Procedures in detail. This standard also serves as a reference in quality audit process undertaken to the Company.

CORPORATE GOVERNANCE STRUCTURE Corporate Governance Structure of Company consists of General Meeting of Shareholders, Board of Commissioners and Board of Directors, which are supported by the Audit Committee who is responsible to the Board of Commissioners, Corporate Secretary and Internal Audit Unit who is directly responsible to the President Director. The Corporate structure is a main contribution for implement Good Corporate Governance, this structure is doing the function as on applicable laws, article of association, and other requirements. Each structure has independency on duty, function, and responsibility for Company’s interest. Picture on page 111

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS General Meeting of Shareholders (GMS) is corporate executive who holds the highest power and authority. The authorities of General Meeting of Shareholders are, among others, to appoint and to remove member of Board of Commissioners and Board of Directors, to evaluate the performance of Board of Commissioners and Board of Directors, to approve the amendment of Article of Association, to approve the annual report, and to determine the form and amount of remuneration of the member of Board of Commissioners and Board of Directors. In 2013, company held 1 (one) Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) on 25 April 2013, and 1 (one) Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) on 24 September 2013.

192


194

ENGLISH VERSION

AGMS DATED 25 APRIL 2013 The Decisions of the AGMS: 1. a. Accepting and approving the Annual Report of the Company for financial year ended on December 31, 2012 along with the Company’s business and development plan. b. Approving the Balance Sheet and the Profit and Loss Statement of the Company for the financial year ending on December 31, 2012 and to fully release and discharge all members of the Board of Directors and the Board of Commissioner (acquit et de charge) for any management actions and supervision carried out by them during the financial year ending on December 31, 2012. 2. Approving Company’s decision not to distribute dividends to the shareholders for financial year ending on December 31, 2012. 3. Approving the grant of Power of Attorney to the Board of Directors and/or the Board of Commissioners of the Company to appoint Public Accountant Office which is registered at the OTORITAS JASA KEUANGAN and which fulfills the international standard as the Company’s Public Accountant to audit Balance Sheet, Profit and Loss Calculation and other parts of the Financial Report of the Company’s for the 2013 financial year as well as to delegate authority to the Board of Directors of the Company to determine honorarium and other requirement for the appointment of the Public Accountant. 4. a. Appoint members of the Board of Commissioners and Board of Directors, as follows: President Commissioner

: Peter Frans Gontha

Independent Commissioner : Didik Junaidi Rachbini Independent Commissioner : Rizal Ramli Commissioner

: Theo Leo Sambuaga

Commissioner

: Markus Permadi

President Director

: Irwan Djaja

Director


Director

: Harianda Noerlan

Director

: Larry Ridwan

Director

: Ali Chendra

Director

: Johannes Tong

Director


For the term of office calculated from the closing of the Meeting until the first Annual General Meeting of Shareholders since its appointment. b. Grant the Power of Attorney to the President Commissioner to determine the amount of honorarium, allowance, salary, bonus, and/or other remuneration of the members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners.

AGMS DATED 24 SEPTEMBER 2013 The Decisions of the AGMS: I. Approved the amendment of Article 3 of the Articles of Association relating to the intent and purpose as well as business activities; Thus for the next Article 3 of the Articles of Association to read as follows:

195


193

ENGLISH VERSION

THE AIMS AND PURPOSES OF BUSINESS ACTIVITIES Article 3 1. The aims and objectives of the Company is engaged in the telecommunications and content providers. 2. To achieve the objectives mentioned above the Company may carry out business activities, among other: a. As telecommunication networks through wired and wireless, both fixed line and mobile networks, among others: local fixed network, fixed network of long-distance and international calls, remains closed networks, terrestrial mobile networks, cellular, satellite, and development; b. As telecom service providers, both wired and wirelessly, including basic telephony services, value-added telephony services, multimedia services; antaralain, telephone service, facsimile, telex, telegraph, internet access (internet service provider), the Internet interconnection services (network access point/NAP), internet telephony services for public purposes and data communications services, and development; c. As a provider, aggregator, and distributor of content, including information content, entertainment, multimedia, television and radio broadcasts, an application (software), and online video streaming, either directly or online. To support the business activities of the above, the Company may carry on business in the provision and/or management of IP routing and transit, providers and/or management information service center (including call centers, SMS center, and the site user services), managing billing system, premium call, calling card, virtual phone numbers (virtual private phone number), telephone records to the public and stores as well as forward, and the provision of content services through mobile cellular network operator or the wireless fixed local network without wires. II. a. Receive and approve the resignation of Peter Frans Gontha as President Commissioner and Irwan Djaja as President Director of the Company, as of the closing of the General Meeting of Shareholders, as well as providing full release and discharge (acquit et de charge) for the actions of management and/or monitoring that has been done by the concerned during his tenure, to the extent such actions are reflected in the Annual Report and Financial Statements of the Company. b. Approved the appointment of Leo Theo Sambuaga as President Commissioner of the Company, and the appointment of Prof. DR. H. Muladi, SH as Independent Commissioner, as well as the appointment of Drs. Ito Sumardi DS, SH, MBA, MM as Independent Commissioner of the conclusion of the AGM until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the first after the removal of. Thus the complete composition of the Board of Commissioners and Board of Directors including the Independent Commissioner for a term commencing from the closing of the Meeting until the conclusion of the Annual General Meeting of Shareholders of the first after this appointment, is as follows: Board of Commisioners President Commissioner

: Drs. Theo Leo Sambuaga

Independent Commissioner : Prof. Didik Junaidi Rachbini Independent Commissioner : DR. Rizal Ramli Independent Commissioner : Prof. DR. H. Muladi, SH Independent Commissioner : Drs. Ito Sumardi, DS, SH, MBA, MM Commisioner

194


: Markus Permadi

196

ENGLISH VERSION

Board of Directors President Director

: To Be Determined Later

Director


Non-Affiliated Director

: Harianda Noerlan

Director

: Ali Chendra

Director

: Larry Ridwan

Director

: Johannes Tong

Director


III. Approve and authorize the Board of Directors to carry out all necessary actions relating to the decisions mentioned above, including but not limited to restate the decision of this meeting into a notarial deed, make or request made of all deeds, letters as well as the required documents, appearing before the party/competent authority for approval or report or notify the parties/officials, and announced in the Official Gazette in accordance with the legislation in force.

ORGANIZATION STRUCTURE Picture on page 114

BOARD OF COMMISSIONERS In accordance with the applicable laws, the Board of Commissioners is the organ of company who represent the shareholders to do the monitoring function on the policy and strategy implementation done by the Board of Directors and to give direction/advice to the Board of Directors in managing the Company in good faith, prudential and responsibility, and to run the function of strengthening the Company’s image in the community and all shareholders.

REQUIREMENT, MEMBERSHIP AND TENURE The applicable formal and material requirements have been fulfilled by all of the members of Board of Commissioners of First Media. The formal requirement is general, in accordance with the applicable laws, and the material requirement is specific, in line with the Company’s needs and nature of business. Board of Commissioners of First Media consist of 6 (six) members: 1 (one) President Commissioner, 1 (one) Commissioners and 4 (four) Independent Commissioners. The member of Board of Commissioners is appointed and removed in the General Meeting of Shareholders for the period until the closing of the first Annual General Meeting of Shareholders since its appointment. The position of the member of Board of Commissioners is expired if he/she resign, no longer meets the requirements, dead, or removed based on the decision of GMS. In 2013, The Board of Commissioners held 5 (five) meetings. The composition of Board of Commissioners per 31 December 2012 are as follows: Commissioner Theo Leo Sambuaga

Position

Member Since

President Commissioner

2010

Didik Junaidi Rachbini Independent Commissioner

2006

Rizal Ramli

Independent Commissioner

2008

H. Muladi

Independent Commissioner

2013

Ito Sumardi DS

Independent Commissioiner

2013

Markus Permadi

Commissioner

2013

DUTY, RESPONSIBILITY AND OBLIGATION The Board of Commissioners plays a significant role in implementing the GCG principles in accordance with its monitoring function. Through the Board of Directors and Audit Committee report, the Board of Commissioners monitor and evaluate the implementation of all Company’s strategic policy, including the efectivity of risk management and internal control implementation. In addition, the Board of Commissioners also responsible to monitor the operational management of First Media which conducted by the Board of 197


195

ENGLISH VERSION

Directors and giving advice to the Board of Directors if necessary, in accordance with the provision in the Article of Association, the Company’s GMS decision, applicable rules and regulations. In connection with the GMS, the Board of Commissioners have a duty and responsibility, among others, to give advice and opinion on the Working Plan and Company’s Annual Budget, to report as soon as possible on any decrease on the performance of the Company, to review and sign the Annual Report and to be accountable for it in the GMS. Theo Leo Sambuaga replace Peter Frans Gontha since 24 September 2013. During 2013, the Board of Commissioners have not found any breach of laws and regulations in business sector or of regulations relating to the business conducted by the Company’s management.

BOARD OF COMMISSIONERS’ MEETING The Board of Commissioners’ meeting may be held anytime in a year at the Company’s domicile or the place of its business activities, or through electronic media. The meeting is valid and binding if more than 50% (fifty percent) of its member is present or represented. The following table contains informations on the attendance of Board of Commissioners in the meeting of Board of Commissioners during 2013.

ATTENDANCE OF BOARD OF COMMISSIONERS Commissioners

BOC Meeting Attendance %

Peter Frans Gontha

100*

Theo Leo Sambuaga

100


100

Rizal Ramli

100

H. Muladi

100**

Ito Sumardi DS

100**

Markus Permadi

100

* until September 2013 ** since September 2013 Board of Commissioners’ meeting is always attended by the Board of Directors for the report of Company’s development and performance.

AUDIT COMMITTEE In accordance with the regulation issued by Capital Market an Financial Institution Supervisory Agency (Bapepam-LK) Number IX.I.5 regarding the Guidelines on Establishment and Working Implementation of Audit Committee, the main objective on the establishment of Audit Committee is to encourage the implementation of good corporate governance, to establish sufficient internal control, to improve the quality of financial report and disclosure and to assess the scope, accuracy, independency and objectivity of public accountant. The Audit Committee consist of two members who are independent parties capable in finance and accounting field and chaired by Independent Commissioner. Board of Commissioners have established Audit Committee as a support in carrying its duties and obligations. The establishment of Audit Committee is done through Board of Commissioners’ Decree and chaired by one of the independent commissioner appointed by the Board of Commissioners The Audit Comittee is responsible to the Board of Commissioners and helping Board of Commissioners by doing the following duties:

196


198

ENGLISH VERSION

1. Conducting review on financial information issued by the Company such as financial report, projection, and other financial information. 2. Conducting review on the Compnay’s compliance to the rules and regulations in Capital Market which connected to the business activity of the Company. 3. Conducting review on the audit conducted by the Internal Audit. 4. Reporting to the Board of Commissioners any risk faced by the Company and the implementation of risk management by Board of Directors. 5. Conducting other duties given by the Board of Commissioners as long the duties is covered in the scope of duties and obligations of Board of Commissioners based on the applicable rules and regulations. In carrying out its authorities, the Audit Committee must cooperate with the Internal Audit. Audit Committee consist of 3 (three) members, 1 (one) chairman who is also Independent Commissioners and 2 (two) independent member. All members of Audit Committee have fulfilled the independency, expertise, experience and integrity criteria which are required in various applicable rules. During 2013, the Audit Committee held 4 times meetings. The composition of Audit Committee per 31 December 2013 are as follows: 1. Didik Junaidi Rachbini (Chairman/Independent Commissioners). 2. Herman Latief (Member/Independent) 3. R. Hikmat Kartadjoemena (Member/Independent) DIDIK JUNAIDI RACHBINI Chairman He earned his Ph.D and M.Sc degree in Development Studies from the Central Luzon State University, Philippines. Served as Independent Commissioner of First Media since 2006. He has served in various positions at several institutions including members of the Asembly, members of Parliament, Commissioner of KPPU, Commissioner of PT Angkasa Pura I and still serving as Chairman of PT Humanika Consultindo. HERMAN LATIEF Member/Independent An Indonesian citizen, He has served as Member of the Audit Committee since January 2013. Vice Chairman of the Permanent Committee for Industrial Estate Development, Chamber of Commerce (KADIN) (since 2008); and Vice President of the Board of Advisory of Indonesian Industrial Estate Association (HKI) (since 2000). He graduated from TFH, Hamburg, Germany, with Diplom Ingenieur Architect (Dipl. Ing) in 1976. In the past he had worked as Architect at PT Widya Pertiwi Engineering (1976-1978), Director at a Kalbe Farma Group company (1979-1988), President Director of PT Lippo Cikarang Tbk. (1989-1999), Vice President Commissioner of PT Lippo Cikarang Tbk. (1999- 2001), Commissioner of PT Lippo Land Development (2001- 2004), Commissioner of PT Bukit Sentul Tbk. (2004-2005), Director of PT East Jakarta Industrial Park (2004-2010), on the Audit Committee of PT Pacific Utama Tbk. (2005-2007), Audit Committee of PT Gowa Makassar (2005-2007), and Audit Committee of PT Multi Polar Tbk. (2007-2009). He was also involved in the Board of Advisory of Indonesian Industrial Estate Association (HKI) (1995-2000) and as Vice President of Real Estate Indonesia (1999- 2008). R. HIKMAT KARTADJOEMENA Member/Independent An Indonesian citizen, born in Semarang in 1947, he graduated from City University, New York, USA. He has lots of extensive experience in the Indonesian banking. He started his career as an Assistant

199


197

ENGLISH VERSION

Representative in New York for Indonesia Export Import Bank in 1970 to 1975, he was then appointed atby Chemical Bank New York. to become its Chief Representative of Chemical Bank at Jakarta Office in 1983 to 1987. Subsequently he had served as Vice President Director of Unibank and Director of Corporate Banking of Bank Pacific. He served as Commissioner of PT Inti Indorayon Utama Tbk in 1990 – 1997. He also had served as Advisor for Indonesia for Newbridge Capital (Singapore) Pte Ltd and as a Commissioner of Saratoga Capital in 1997 to 2008, then he served as Senior Advisor in Indonesia for Imprimis (Singapore) Pte Ltd and Khronos Advisory Limited presently. He joined the Company as a Member of the Audit Committee since January 2013.

MEETING’S AGENDA AND AUDIT COMMITTEE ATTENDANCE BOC Meeting

Audit Committee

Attendance %


100

Herman Latief

100

R. Hikmat Kartadjoemena

100

BOARD OF DIRECTORS Board of Directors is an organ of company which fully responsible for the management of the company with full consideration to the interest and objectives of company and its business unit and to consider the interest of all the shareholders and stakeholders. The Board of Directors represents the company inside and outside of court in accordance with the Article of Association, and subject to all applicable rules for Public Company and the Good Corporate Governance Principles. In addition, the Board of Directors is responsible for the effective and efficient internal monitoring; risk monitor and management, to maintain a conducive working environment for a better productivity and professionalism, employee management and overall report of company’s performance to the shareholders in the General Meeting of Shareholders.

REQUIREMENT, MEMBERSHIP AND TENURE The Board of Directors is under supervision of Board of Commissioners. The member of Board of Directors is appointed and removed in the General Meeting of Shareholders for the period until the closing of the first Annual General Meeting of Shareholders since its appointment. All the member of the Board of Directors have fulfilled the applicable formal and material requirements. The formal requirement is general, in accordance with the applicable laws, and the material requirement is specific, in line with the Company’s needs and nature of business. Board of Directors of company consist of 6 (six) person, 6 (six) Directors. All member of the Board of Directors are domiciled in Indonesia and appointed by GMS for the period since the date determined in the GMS until the closing of the first Annual General Meeting of Shareholders since its appointment and may be re-appointed in accordance with the decision of the GMS. The position of the Director is ended if he/she resigned, no longer meets the requirement based on the laws, dead, removed based on the decision of GMS, declared insolvent or placed under guardianship based on court decision. The composition of Board of Directors per 31 December 2013 are as follows: President Director : To Be Determined Later

198


Director


Director

: Harianda Noerlan

Director

: Larry Ridwan

Director

: Ali Chendra

Director

: Johannes Tong

Director


200

ENGLISH VERSION

RESPONSIBILITY AND DUTY The Board of Directors is responsible for the management of Company in good faith and full accountability. Each member of Board of Directors is fully responsible, either personally or jointly and severally, for any loss of the Company, if such member is proven guilty or negligent. The Board of Directors is responsible for the management of company through risk management and the implementation of good corporate governance in all organization level. The responsibility of Board of Directors also includes the implementation of internal control structure, implementation of internal audit function, decision taking based on the findings of Internal Audit in accordance with the direction from Board of Commissioners. The Board of Directors must formulate a business strategy, including the working plan, budget and the implementation of accounting and bookkeeping practice in accordance with the regulation for public company. The Board of Directors also have to take account for its duties to the shareholders through the General Meeting of Shareholders. In the event that the GMS did not determine the classification of Board of Directors’ duties, then the classification of Board of Directors’ duties is determined based on the Board of Directors’ decision as follows: 1. Irwan Djaja (President Director) since early 2013 until extraordinary generals meeting shareholders on 24 September 2013, generally responsible for all Company’s activities in; 2. Dicky Setiadi Moechtar (Director) responsible for Operational and Business Development Division; 3. Harianda Noerlan (Director) responsible in the field of Corporate Services and also serves as Corporate Secretary; 4. Larry Ridwan (Director) responsible in the field of finance. 5. Ali Chendra (Director) responsible in field of development subsidiary company. 6. Johannes Tong (Director) responsible in field of development subsidiary company. 7. Danrivanto Budhijanto (Director) responsible in field of wireless business development. The Board of Directors may use professional advice at the Company’s expense if necessary and by considering the efficiency, effectivity and the conflict of interest.

BOARD OF DIRECTORS’ MEETING Board of Directors’ meeting may be held minimum once in two weeks or anytime necessary, at the Company’s domicile or the place of its business activities. Board of Directors also participate in the Board of Comissioners’ meeting to discuss the general progress of company. Board of Directors’ meeting is valid and authorized to give binding decision if more than 50% (fifty percent) of the Board of Directors’ member is present or represented in the meeting. During 2013, Board of Directors held 16 (sixteen) meetings. BOC Meeting Attendance %

BOD Meeting Attendance %

Irwan Djaja

100*

100*


100

100

Harianda Noerlan

100

100

Larry Ridwan

100

100

Ali Chendra

100**

100**

Johannes Tong

100**

100**

Director

* until September 2013 ** since September 2013

CORPORATE SECRETARY Referring to the Bapepam-LK Regulation No.IX.I.4 and Indonesia Stock Exchange (IDX) Rule No. I-A, the Company had appointed Corporate Secretary who responsible as liaison officer between the 201


199

ENGLISH VERSION

Company and Company’s Management and the stakeholders. The Corporate Secretary is responsible to the Board of Directors and also report its duties to the Board of Commissioners. Main duties of the Corporate Secretary are as follows: 1. To follow up on the development of capital market, especially on applicable regulation in capital market. 2. To provide service to public for any information required by the investor in regards to the Company. 3. To advice the Company’s Board of Directors to comply with Law No.8 Year 2005 regarding Capital Market and its implementation regulations. 4. To liaise between the Company and OJK and public. The Activitties of Corporate Secretary during 2013 are as follows: 1. To guide the Company to comply with the capital market regulation from time to time, and line up on the new regulation and ensure that the Company implementing such regulation. The Company had issued 4 (four) Financial Report and 1 (one) Annual Report. 2. To communicate with the capital market regulator Otoritas Jasa Keuangan and Bursa Efek Indonesia (IDX) or any other supporting institutions such as KSEI, BAE and trustee agent. The Company had 74 (seventy four) times correspondences as follow: a. Submission of Financial Statements for 11 (eleven) times; b. Submission of Annual Report for 1 (one) time; c. Submission of Disclosure of Information to the Public and Respons to the question of IDX for 10 (ten) times; d. Submission of correspondence related to the GMS (Agenda to Bapepam-LK, Notification of GMS, Invitation of GMS, and Result of GMS and proof of advertisement) for 17 (seventeen) times; e. Submission of correspondence related to Public Expose for 6 (six) times; f. Submission of Monthly Report of Registration of Shareholders for 12 (twelve) times; g. Submission of Report of Payable Data/Liabilities in foreign currencies for 13 (thirteen) times. h. Submission of Report of Realization use of funds - warrant for 2 (two) times. i. Submission of Report Registered Company in 1 (one) group for 2 (two) times. 3. To convey information disclosure related to the Company through a report, either regulated or not regulated, in the form of press release, website, and to provide service regarding any information required in relation to the Company. 4. To coordinate the arrangement of Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) and Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS). 5. To coordinate the arrangement of Annual Public Expose.

CORPORATE SECRETARY PROFILE Harianda Noerlan, Indonesian citizen, 51 years. Served as Director in Corporate Services division and also served as Corporate Secretary since June 2006. Started his professional carrier in the banking field since 1990 in PT Bank Niaga Tbk, with the latest position as Head of International Banking Division – Capital Market Group. In 2000, he joined the Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA) with the latest position as Vice President, Group Head in Bank Restructuring Unit. Since January 2002 until May 2006 joined PT Bank Lippo Tbk. Positions held during his service in PT Bank Lippo Tbk, among others, are Managing Director, Compliance Director, Distribution Financial Services, and Senior Vice President, Channels & Alliances Group Head. He obtained his bachelor degree in Mechanical Engineering from Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia.

ACCESS OF PUBLIC INFORMATION Public and investors may visit the Company’s website at www.firstmedia.com to gain information the Company’s business, or may contact the Corporate Secretary by email: corporate.secretary@firstmedia. com for further information of the Company.

200


202

ENGLISH VERSION

INTERNAL AUDIT UNIT The establishment of Internal Audit Unit was based on Bapepam-LK regulation No. IX.I.7, Decree of Bapepam-LK Chairman No. Kep-496/BL/2008 regarding the establishment and guidelines of Internal Audit Unit Charter. Internal Audit Unit has the responsibility to evaluate the implementation of internal control and risk management in accordance with company policy, and to evaluate the efficiency and effectiveness in finance, accounting, operational, human resources, marketing, information technology and other activities. In performing its responsibility, the Internal Audit Unit will always cooperate with the Audit Committee and shall be responsible directly to the President Director. The establishment of Internal Audit Unit is the manifestation of Company’s commitment to create a good and efficient corporate governance.

INTERNAL AUDIT CHARTER BACKGROUNDS Internal Audit Charter of PT First Media Tbk was made to meet the Chairman of the Indonesia Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (“Bapepam-LK”) Number: KEP-496/BL/2008 dated 28 November 2008 on the Establishment and Guidelines for Preparation of Internal Audit Charter. VISION Becoming an internal audit provider with risk-based management by applying the principles of good corporate governance (GCG). MISION Providing a professional internal audit service to ensure the fulfillment of a healthy company which can develop naturally and eventually support national economic development which is in the interest of the stakeholders as well. THE DEFINITION OF INTERNAL AUDIT Internal Audit is an activity that provides assurance and consulting that is independent and objective in nature. It is aimed to increase the value and improve the operation activities of the company, through a systematic approach, by evaluating and improving the effectiveness of risk management, control, and corporate governance processes. INTERNAL AUDIT UNIT The Internal Audit Unit is a unit that is independent, objective and act as a consultant, which was formed in PT First Media Tbk (“hereinafter referred to as First Media”) to add value and improve operations, including its subsidiaries. The Internal Audit Unit is not an extension, or replacement of management. Responsibility for operational control rests entirely to the operational management should ensure that appropriate management and adequate controls have been implemented properly. The Internal Audit Unit in carrying out the internal audit functions provide assurance services, consulting, and investigation of fraud cases are independently and objectively to add value and improve the operations of First Media both at headquarters and branch. ASSURANCE SERVICES An objective assessment through an examination of evidence with the aim of providing an independent assessment of the implementation of risk management, control and governance processes within the operational system of First Media. CONSULTING SERVICES The activities of consulting services provided related to efforts to improve the effectiveness of risk management, control and governance processes. Consulting services provided are not binding and

203


201

ENGLISH VERSION

without prejudice to the principle of independence, so that the responsibility for the follow-up of the results of the consultation remains the auditee INVESTIGATION SERVICES FOR FRAUD CASE Internal Audit Unit is proactively assisting the management in identifying, detecting, and investigating the audit investigation toward all First Media operational that is suspected having fraud aspects. KEY SUCCESS FACTOR Optimizing the utilization of technology, the application of the best method and organization are effective and efficient and supported by competent human resources and always uphold the ethics of the profession, through the work process: 1. Focus on business processes and services to stakeholders 2. Being proactive, responsive, reliable and objective 3. Communicate effectively both orally and in writing 4. Being able to find the root causes and early detection 5. Able to present the findings in an objective 6. Able to deliver effective recommendations and implementif POSITION Internal Audit Unit has the following position: 1. Led by a Head of Internal Audit Unit are appointed and dismissed by the Board of Directors with the approval of the Board of Commissioners and reported to the Chairman of Bapepam-LK 2. Head of Internal Audit Unit is responsible directly to the President Director and can communicate directly with the Chairman/Committee to inform the matters relating to the audit. 3. Disclosure of information relating to the audit to the Board shall be reported to the President Director. 4. The Internal Audit Unit can act as a consultant to internal parties in need, especially things related to their tasks, as well as strategic. SCOPE The Internal Audit Unit to help the company in achieving its goals through 1. Using a systematic method for evaluating and improving the effectiveness of risk management, control and governance processes. 2. Ensure that the control system and adequate risk management, work efficiently and economically, and to function effectively in achieving the goals and objectives of the organization or program that has been launched. 3. Carry out special assignments that are relevant to the scope of work, such as evaluation, investigation and disclosure of irregularities, fraud and waste. 4. The Internal Audit Unit maintain, improve and create value for stakeholders by aligning internal audit activities with business objectives First Media, the main target is to ensure that: a. Risks are identified and managed appropriately. b. The information critical financial, managerial and operational has been presented in an accurate, reliable and timely. c. All activities are in accordance with the First Media statutes, policies, standards, procedures and regulations and/or applicable law. d. Programs, plans and goals can be achieved effectively and efficiently. e. Quality and continuous improvement are always maintained with due regard to the internal control system aspects. f. The means to maintain and protect the property and reputation of the First Media has been fulfilled. ROLES AND RESPOSIBILITIES First Media Internal Audit has duties and is responsible to: 1. Assist the President and the Board of Commissioners, in particular the Audit Committee, independently, under the supervision operationally describe how good the planning, implementation and monitoring of the results of the audit.

202


204

ENGLISH VERSION

2. Monitor the adequacy and effectiveness of the organization’s management control systems in the field of financial, operational and information systems. 3. Provide an objective assessment and recommendations for the activities and operations in achieving its goals more effectively, efficiently and economically in the form of submission of monthly and annual reports periodically. 4. Attention leads to the emergence of risk management operations caused by changes in the operating environment/emerging business and other matters that affect the results and performance. 5. Ensure that operational management has done his duty in developing control systems and risk management in order to achieve the goals and objectives of the organization. 6. Provides information on the development and implementation of the results of the annual audit plan and the adequacy of resources and membership audits. AUTHORITY President Director has authorized the Internal Audit in executing their duties to do things as follow: 1. To see and examine all documents and records, to request information from each member of the Board of Directors and employees are obliged to help provide the information required by the Internal Audit within a reasonable time, making it possible to perform the functions efficiently and effectively. 2. Allocate resources to audit, determine the focus, scope and schedule of the audit, as well as applying techniques that are necessary to achieve the objectives of the audit. If deemed necessary, in carrying out its function of Internal Audit has the authority to obtain advice and counsel of professionals (experts) are required. 3. Submit a report of the audit and consulting directly with the President Director. 4. Have full and free access to the Audit Committee and the Board of Commissioners if necessary. LNDEPENDENCE DAN OBJECTIVITY 1. The Internal Audit Unit is responsible directly to the President and the duty to report to the President and the Board (through the Audit Committee). To preserve independence and maintain objectivity, the Internal Audit Unit is not involved directly and do not have direct responsibility or authority over the daily transaction processing and other transaction activities on the unit inspected. 2. In carrying out the task, guided by the Internal Audit Code of Ethics and Code First Media Internal Audit is an integral attachment of the Internal Audit Charter. STANDARD OF WORK IMPLEMENTATION In carrying out its functions, by referring to the Internal Audit and to various regulations and internal regulations and guidelines that are contained in a variety of professional internal auditing standards, namely: 1. Standard Operating Procedures Internal Audit as well as the update. 2. All government regulations that have been enacted by First Media management. 3. Auditing Standards and Code of Ethics of The Institute of Internal Auditors Inc., as has been endorsed by the President. REPORTING 1. Follow-up audit reports, both internal and external, is the responsibility of each unit is inspected for repair work at the discretion of First Media and also become one of the factors for the company to assess the performance of the work units. In the implementation of monitoring/control, the Board of Directors related to ensuring that any examination or inspection will be and has been followed up by the units inspected. 2. Internal Audit should monitor and report on progress in implementing the improvements that have been made Auditee. Follow-up includes : a. Monitoring of the implementation of the follow-up. Monitoring of the implementation of the follow-up to be done, in order to know its development and can be reminded to auditee if auditee has not been able to carry out the commitment towards the improvement or until the promised deadline. 205


203

ENGLISH VERSION

b. Analysis of the adequacy of follow-up. From the results of the follow-up monitoring, analyzing the adequacy of the realization of the promise of improvements that have been implemented Auditee. Further follow-up rechecking needs to be done if there are any difficulties or obstacles that lead to follow-up can not be done properly. c. Follow-up reporting. In terms of the implementation of the follow-up was not carried out by the auditee, the Internal Audit provide a written report to the President Director and the Board (through the Audit Committee), for further action. Internal Audit Charter of PT First Media Tbk Stipulated in : Jakarta Dated

: 20 January 2011

Hengkie Liwanto

Harianda Noerlan

President Director

Director

INDEPENDENT AUDITOR To comply with the Regulation of Minister of Finance of Republic Indonesia number 17/ PMK.01/2008 regarding Public Accountant Service and Bapepam-LK Rule Number VIII.A.2 regarding Independence of Accountant Who Is Giving Audit Services In Capital Market, since 2009 the consolidated financial report of First Media is audited by public accountant Aryanto Amir Jusuf Mawar & Saptoto, with Didik Wahyudiyanto as the auditor.

LITIGATION 1. ARBITRATION On September 3, 2008, APM (formerly was a subsidiary of the Company), had filed a lawsuit to the District Court of South Jakarta against Astro All Asia Networks PLC (Defendant I), Measat Broadcast Network System SDN BHD (Defendant II), All Asia Multimedia Networks FZ LLC (Defendant III), Measat Satellite Systems SDN BHD (Defendant IV), Ralph Marshall (Defendant

121

V), Sean Dent (Defendant VI), Nelia Concap Cion Molato (Defendant VII), Liza Tjondro (Defendant VIII), PT Adi Karya Visi (Defendant IX), Tara Agus Sosrowardoyo (Defendant X), PT Karyamegah Adijaya (Defendant XI), PT Abadi Berkah (Defendant XII) and PT Direct Vision (Co-Defendant) with Register Number, No:1100/Pdt.G/2008/PN.JKT SEL dated September 3, 2008. The Company is not a party in this lawsuit. APM filed the said lawsuit to claim for a total amount of USD 1,500,000,000 (“Indonesian Proceedings”). An interim decision was ordered on May 13, 2009, with respect to the Indonesian Proceedings which rejected the challenges submitted by the Defendants I, II, III and V and held that the said court is competent and has the jurisdictional powers to hear the matter (“Interim Decision”). Over such Interim Decision, the relevant defendant has made an appeal to Jakarta District Court on May 22, 2009, Defendant I, II, III and V. Further on September 17, 2009, the District Court of South Jakarta has issued the decision with respect to the Indonesian Proceedings in the principle case. APM made an appeal against the said principle case decision at the Jakarta High Court on September 28, 2009. Against for both Petition for Appeal, the High Court of Jakarta has issued a Decision No: 587/PDT/2010/PT.DKI dated September 8, 2011.

204


206

ENGLISH VERSION

Whereas towards Jakarta High Court Decision, the Defendant I, II, III and V has made petition for cassation on the appeal decision on the Interim Injunction to Supreme Court on June 11, 2012 and APM has made petition for cassation on the appeal decision on the principal of the case to Supreme Court on October 25, 2013. On October 6, 2008, (i) Astro Nusantara International B.V., (ii) Astro Nusantara Holdings B.V., (iii) Astro Multimedia Corporation N.V., (iv) Astro Multimedia N.V., (v) Astro Overseas Limited (formerly known as AAAN (Bermuda) Limited), (vi) Astro All Asia Networks PLC, (vii) Measat Broadcast Network Systems SDN BHD and (viii) All Asia Multimedia Networks FZ LLC (“Astro Group”) filed a Notice of Arbitration against APM, the Company and PT Direct Vision (“DV”) under the rules of Singapore International Arbitration Centre (“SIAC”) in Singapore. The Notice of Arbitration, dated October 6, 2008 filed by Astro Group claimed payment of the sum of USD 250,000,000 by way of restitution and/or quantum merit by APM, the Company and DV pursuant to the Subscription and Shareholders Agreement dated March 11, 2005 (“SSA”), as well as damages for breach of Clause 17.6 of the SSA arising out of the Indonesian Proceedings. On May 7, 2009, SIAC issued an Award on Preliminary Issues of Jurisdiction, Interim Anti-Suit Injunction and Joinder ARB No. 062 of 2008 (“Interim Arbitration Award”). Astro Group has applied for the enforcement of the Interim Arbitration Award to the Chairperson of the District Court of Central Jakarta. On the said application, APM and DV submitted cancellation request to the District Court of Central Jakarta to decline the enforcement of Interim Arbitration Award. In the request, APM and DV stated: (i) that the disputes under the arbitration proceeding were only commenced at the SIAC by Astro Group on the October 6, 2008, which is after APM has filed the Indonesian Proceedings againts the Defendant at District Court of South Jakarta on September 3, 2008; (ii) that the disputes in the arbitration proceeding are not commercial disputes as stipulated in paragraph b of Article 66 the Arbitration Law No. 30 year 1999; (iii) that the Interim Arbitration Award intervenes the rules of the Civil Procedure Regulation in Indonesia, and such Interim Arbitral Award cannot be enforced by the District Court of Central Jakarta. On October 28, 2009, the Chairperson of the District Court of Central Jakarta held that the Interim Arbitration Award is beyond the authority and has intervened the Indonesian Proceedings, and ordered that the Interim Arbitration Award is non executable (Non Executorial), i.e. cannot be executed in Indonesia. The Non Executorial stipulation was later affirmed by the Supreme Court on February 24, 2010 with registration No.01 K/Pdt.Sus/2010 and APM has received a copy of the certified decision of the Supreme Court in October 2010. On February 16, 2010, SIAC issued the Interim Final Award ARB No. 062 of 2008 (registered at SIAC Registry of Award as Award No. 7 of 2010 on February 18, 2010) (“Interim Final Award”) and ordered that APM, the Company and DV are jointly and severally liable in restitution, for the following amounts: a. to Astro All Asia Network PLC, the sum of RM 103,334,546; b. to Measat Broadcast Network Systems SDN BHD, the sum of USD 5,773,134; and c. to All Asia Multimedia Networks FZ-LLC, the sum of USD 59,327,055. Further, in relation to the claims arising out of the Indonesian Proceedings, the Tribunal ordered that APM and the Company shall pay damages to Astro Nusantara International BV and Astro Nusantara Holdings BV in the amounts of USD 608,176,54 GBP 22,500 and SGD 65,000. The Interim Final Award has been amended as stipulated in the Memorandum of Correction Pursuant to Rule 28.1 of The SIAC Rules 2007 dated March 23, 2010 (registered at SIAC Registry of Award as Award No. 14 of 2010 on April 12, 2010) in which, inter alia, the amount of restitution awarded to All Asia Multimedia Networks FZ-LLC has been amended from USD 59,327,055 to USD 59,459,258 (“Amendment of Interim Final Award”).

207


205

ENGLISH VERSION

On February 5, 2010, SIAC issued a Further Partial Award and SIAC Award on Cost for the Preliminary Hearing from April 20 to 24, 2009 (registered at SIAC Registry Award as Award No.06 of 2010 dated February 10, 2010) in which APM, the Company and DV were ordered to pay the Cost for the Preliminary Hearing from April 20 to 24, 2009 in the amount of (if converted to the USD) approximately USD 600 (“Partial Costs Award”). On August 3, 2010, the arbitral tribunal of SIAC further issued a Final Award on Interests and Costs (registered at SIAC Registry Award as Award No. 41 of 2010 datedAugust 5,2010) (“Final Costs Award”) whereby APM, the Company and DV were held jointly and severally to: a. pay interest to Astro All Asia Network PLC in the amount of RM 35,947,386; b. pay interest to Measat Broadcast Network Systems SDN BHD in the amount of USD 1,397,493; and c. pay interest to All Asia Multimedia Networks FZ-LLC in the amount of USD 14,531,934. The Final Cost Award apportioned the costs of arbitration and held APM, the Company and DV jointly and severally liable and paid to the SIAC the deposit in the amount of SGD 617,217,48 and the amount of SGD 151,708 in regard with the hearing in London in September 2009. The legal costs and disbursements in which APM, the Company and DV were jointly and severally liable are in the amount of GBP 730,024 SGD 2,881,245 RM 63,328 and USD 35,547. The Company’s legal advisor, MR & Partners Law Firm, stated that the Company’s obligation to pay under the Interim Final Award, the Partial Costs Award and the Final Costs Award are subject to enforcement in accordance with the relevant applicable laws and regulations in Indonesia within the jurisdiction of the Indonesian courts, as stipulated under the Article V of the New York Convention and paragraph c of Article 66, Article 70 and paragraph 18 General Explanation of Arbitration Law No. 30 year 1999. Since the object of the SSA, all the Company’s assets and the execution are governed by the laws of Indonesia, the enforcement of the Interim Final Award, the Partial Costs Award and the Final Costs Award shall comply with the laws and regulations of Indonesia. The Arbitration Law stipulates that for the recognition and enforcement of an International Arbitral Award in Indonesia, it shall fulfill the provisions of the Arbitration Law, and the parties can request to have an arbitral award annulled upon the existence of certain conditions as set out in the Articles and Explanation of the Arbitration Law. On June 23, 2010, APM and DV had filed the annulment claim toward the Arbitration Final Award, Partial Costs Award and The Correction of The Interim Final Award to the District Court of Central Jakarta with Case Register Number: 300/PDT.G/2010/PN.Jkt.Pst (“Case No.300”), provided that such Arbitration Awards have contravened with public policy, therefore those such Arbitration Awards shall not be enforced in Indonesia. The Defendant party in the Case No. 300 is Astro Group. Toward the Case No. 300, the Council of Judges has issued a court injunction, which mainly rules that the District Court of Central Jakarta is not authorized to examine the claim toward the Arbitration Final Award, Partial Costs Award and The Correction of The Interim Final Award, where it had been appealed to the Supreme Court of Republic of Indonesia on May 19, 2011, as stated under the Minute of Appeal Application Number 113/SRT.PDT.BDG/2011/ PN.JKT.PST jo Number 300/PDT.G/2010/ PN.JKT.PST. Up until this moment, the Supreme Court has not issued any official decision regarding to such appeal. Other than the Case No. 300, DV has also filed a claim toward Astro Group regarding “The Refusal

206


208

ENGLISH VERSION

to Issue The Executorial Toward The Final Arbitration Award” in Central Jakarta District Court with Case Register Number: 301/PDT.G/2010/PN.Jkt.Pst (“Case No. 301”), on 23 June 2010. On August 25, 2011, the Central Jakarta District Court has issued the Decision on Case No. 301, which mainly ruled that the DV Claim could not be accepted. In one of the legal considerations given by the panel of judges in its decision has stated that the DV claim could not be accepted because it was considered premature (imperfect time of submission) by the revocation of Letter of Application for Executorial Injunction of Final Arbitration Award Related to the SIAC Arbitration Case No. 062/08 dated June 9, 2010 by Astro Group (Further Partial Award dated October 3, 2009, Partial Costs Award, Interim Final Award, Amendment of Interim Final Award) through their revocation letter dated August 26, 2010. On September 9, 2011, through the letter No. Ref.: 1000/SWH-0907/L/IX/PMH-AMP-LS, DV has submitted the memory of appeal toward Central Jakarta District Court Decision dated August 26, 2011, as stated in the Letter of Appeal Application No.67/Srt.Pdt.Kas/2011/ PN.JKT.PST. jo Number: 301/PDT.G/2010/PN.JKT.PST. Currently, there is no formal written decision issued by the Supreme Court and already formally notified by Central Jakarta District Court to DV (and/or its lawyer), which stated that the Supreme Court has already rejected DV’s appeal against Central Jakarta District Court Decision on case No. 301/PDT.G/2010/PN.JKT.PST It is necessary to be noted that up until today, there are no order for the executorial (order to enforce an award) toward Further Partial Award dated October 3, 2009, Partial Costs Award, Interim Final Award, Amendment of Interim Final Award, that has been issued by the Head of District Court of Central Jakarta in Indonesia, as such order for executorial requirements is stipulated by Article 66 (d) of Arbitration Law. Whereas on September 11, 2012, the Central Jakarta District Court has rendered an Order on International Arbitration Award based on No. 32 year 2009 jo No. 16 year 2010 jo No. 07 year 2010 jo No. 14 year 2010 jo No. 41 year 2010 states that SIAC Award dated October 3, 2009 (Further Partial Award), Partial Cost Award, Interim Final Award, Amendment of Interim Final Award,and Final Cost Award (all referred to as SIAC Awards) cannot be executed (Non Exequator) in Indonesia. Based on legal consideration given by the Central Jakarta District Court, the said SIAC Awards cannot be enforced or executed because such SIAC Awards were in the form of intervention by the foreign jurisdiction (international arbitration) to the judicial jurisdiction in Indonesia, which obviously forbid by pervailing laws and regulations in Indonesia (vide Article 3 paragraph (2) Law No. 48 of 2009 concerning on Judicial Power violating the procedural law priciples in Indonesia (principle of “Poin’t de Interest Poin’t de action”), and violatiing the principle of “Audi et Alteram Partem”, therefore the said SIAC Awards can be considered against the public order. Against the Order of Non Executorial dated September 11, 2012, Astro Group has submitted a petition for Cassation to the Supreme Court on 25 September 2012. Toward the petition, on 26 March 2013 the Supreme Court has rendered a Decision No: 877 K/Pdt.Sus/2012 that refused the petition for Cassation of Astro Group.

209


207

ENGLISH VERSION

The management is of the opinion that based on the Company’s legal advisor’s advice, the Interim Final Award, the Partial Costs Award and the Final Costs Award are a continuance of the Interim Arbitral Award. The Company’s legal advisor, MR & Partners Law Firm has concluded that the Interim Final Award, the Partial Costs Award and the Final Costs Award could not be enforced in Indonesia, and moreover, the Company is not legally liable for the execution of the Interim Final Award, the Partial Costs Award and the Final Costs Award under the applicable laws of Indonesia. On 5 August 2010 and 3 September 2010 the High Court of Singapore had upon the Astro Group’s ex-parte application previously issued enforcement orders for the execution of five SIAC Awards which consist of the Preliminary Award dated 7 May 2009, Further Partial Award dated 3 October 2009, Partial Cost Award dated 5 February 2010, Interim Final Award dated 16 February 2010, and Final Cost Award dated 3 August 2010. On March 24,2011, the Astro Group entered the SIAC Awards in Singapore. On May 3, 2011, the Company’s lawyers in Singapore applied to set aside the Judgments obtained by the Astro Group. The Company’s applications were successful; the Singapore High Court set aside the Judgments and at the same time, allowed the Company to file its applications to challenge the enforcement of the SIAC Awards in Singapore. The Company filed the further applications on 12 September 2011. The Astro Group also appealed against the setting aside of the Judgments. Both the Astro Group’s appeals and the Company’s applications in relation to the enforcement of the SIAC Awards were heard in the Singapore High Court on July, 23, 24 & 25, 2012. On October 23, 2012, the Singapore High Court released its decision (i) dismissing the Astro Group’s Appeals and (ii) dismissing the Company’s Singapore Applications. The Company then filed an appeal to the Singapore Court of Appeal. That appeal was heard from April 10 to 12, 2013. The Company and the Astro Group was represented by their respective Queen’s Counsel and Singapore lawyers In a judgment released in the evening of 31 October 2013, the Singapore Court of Appeal held that the five SIAC Awards previously made against PT Ayunda Prima Mitra, the Company and PT Direct Vision, respectively (“Respondent Parties”) in Singapore International Arbitration Centre (“SIAC”) Arbitration No. 62 of 2008 were not enforceable in Singapore by the 6th to 8th of the Astro Parties above i.e. Astro All Asia Networks PLC, Measat Broadcast Network Systems Sdn Bhd and All Asia Multimedia Networks FZ-LLC (the “Added Astro Companies”). The Added Astro Companies were not parties to the arbitration agreement with the Respondent Parties (including the Company) but were nonetheless joined to the arbitration by the Arbitral Tribunal purporting to invoke its powers under Rule 24(b) of the 2007 SIAC Rules, against the repeated protests of the Company. The practical effect of the Singapore Court of Appeal’s judgment is that out of the collective sum of over USD 250.000.000 previously ordered to be paid by the Respondent Parties under the SIAC Awards, only the sums of USD 608,176.54, GBP 22,500 and S$ 65,000 (the “Enforcement Sums”) enforceable against the Company, in Singapore. The Company has paid the Enforceable Sums to the 1st to 5th of the Astro Parties. The Company takes the position that the Final Cost Award (which relate to matters involving the Added Astro Companies) cannot be served and cannot be enforced in Singapore. Therefore, The remainder (over 99%) of the sum that the Respondent Parties had previously been ordered to pay to the Astro Parties is not enforceable, and need not be paid by the Company, or either of the other Respondent Parties. On July 8, 2011, the High Court of Singapore issued an Injunction Prohibiting Disposal of Assets Worldwide Order (“Injunction”), limiting the Company’s dealings with assets up to the amount stated in the Injunction. One important exception to the Injunction is that the Company is not

208


210

ENGLISH VERSION

prohibited from dealing with or disposing of any of its assets in its ordinary and proper course of business. On 20 January 2014, the High Court declared that the injunction ceased to be operative with effect from the date of the Judgment dated 31 October 2013. As such, the Company is free to deal with its assets In July 2012, the Astro Group applied to vary the Injunction, in relation to an Option between the Company and Asia Link Dewa Ltd (the “Option”). On August 1, 2012, the High Court of Singapore made an interim order, without prejudice to the Company’s rights to contest the application, for the payment of any monies from the exercise of the Option into the Company’s bank account in Singapore, if the Option is indeed exercised. The substantive hearing of the Astro Group’s application to vary the Injunction was adjourned. The Astro Companies have since applied to withdraw their applications. The hearing is currently scheduled for 14 April 2014. On August 3, 2010, September 9, 2010 and December 9, 2010, upon the Astro group’s applications for the executorial of SIAC Awards in Hong Kong, the High Court of Hong Kong has issued orders for the execution of SIAC Awards which consist of Interim Final Award, SIAC Award on Further Partial Award dated October 3, 2009, Amendment of Interim Final Award, and Final Cost Award (the “HK Orders”). Judgment was subsequently entered in terms of the HK Orders on December 9, 2010 (“HK Judgment”). The Company has appointed Solicitor in Hong Kong in order to file an application to set aside the said order. On July 25, 2011, the Company’s Shareholders, i.e. Across Asia Limited (AAL), holder of 55.11% of shares in the Company, domiciled at Hong Kong, has received the Garnishee Order To Show Cause from the High Court of Hong Kong. As stated in the AAL’s Information Disclosure dated July 26, 2011 in Hong Kong Stock Exchange, the Garnishee Order To Show Cause ordered that all AAL’s existing debts or in due date shall not be paid to the Company (”Debts”). Furthermore, based on the Garnishee Order To Show Cause, on August 17, 2011, AAL was scheduled to attend before the court in the application hearing by Astro Group. In the said hearing, Astro Group requested that AAL shall pay the Debts, or part of the Debts to Astro Group up to the amount of the Company’s Debts to Astro Group, including all cost related with the Garnishee Order To Show Cause. Based on Hong Kong Court Decision made by Deputy High Court Judge Lok dated March 21, 2012, it orders that AAL needs to pay the Loan into the Court pending the resolution of the Hong Kong proceedings (“Payment Into Court Order”). AAL has lodged an appeal to the Court of Appeal against the Payment Into Court Order and the appeal hearing took place on August 3, 2012. Such appeal was unsuccessful, and therefore on September 7, 2012, AAL took out a further application for leave to appeal to the Court of Final Appeal. The leave application was heard on October 31, 2012. Due to the BANI Award, on September 24, 2012, AAL made an application to the Court for an order to discharge the Payment Into Court Order and also another application for an order to lift the stay of the Garnishee Proceedings and to discharge the Garnishee Order To Show Cause. The said applications were heard on September 27, 2012, during which Deputy High Court Judge Lok ordered that the stay in respect of the Garnishee Proceedings be lifted (to expedite the hearing). At this hearing, the Astro Group requested the Court to fix a timetable for AAL to comply with the Payment into Court Order, but the Court did not impose a timetable in light of the then recent developments. As to the other applications made by AAL, the hearing was fixed for September 9 to 13, 2013. Due to the BANI Award, AAL’s application for leave to the Court of Final Appeal in relation to the Payment Into Court Order has also been adjourned sine die with liberty to restore. 211


209

ENGLISH VERSION

On January 24, 2013, the Astro Group applied and obtained an anti-suit injunction against AAL and the Company to restrain them from taking further steps in the PKPU proceedings (referred to in section 2(e) below) without the Court’s permission. On February 4, 2013, the Court laid down a timetable for AAL to comply with the Payment into Court Order, and ordered AAL to make the payment within 14 days (i.e. by February 18, 2013). Subsequently, this deadline was extended to March 7, 2013. On January 18, 2012, the Company made applications seeking, inter alia, to set aside the HK Orders and the HK Judgment (the “HK Setting Aside Application”). In the meantime, however, the Astro Group has made a further application seeking to stay the hearing of the HK Setting Aside Application pending resolution of the matter in Singapore. Such application was granted on March 15, 2012. At the hearing on September 27, 2012, the Astro Group proposed that the HK Setting Aside Application be dealt with and heard together with the Garnishee Proceedings. Deputy High Court Judge Lok was reluctant to direct a composite hearing before receiving a final judgment from the Singapore Courts, preferring that the garnishee proceedings be heard first. The Hong Kong Court proposed to re-visit this issue at the direction hearing held on 11 March 2013 with a view to deciding whether the HK Setting Aside Application should also be heard at the substantive hearing of the garnishee proceedings. At the hearing on 11 March 2012, the Hong Kong Court dealt with the hearing of the garnishee proceedings and did not deal with the proposed timing for hearing of the HK Setting Aside Application. Similarly, at the directions hearing on 13 June 2013, the Hong Kong Court extended the time for the hearing of the garnishee proceedings from 5 to 8 days (that is from 9 to 18 September 2013) as well as making consequential orders for the garnishee proceedings but did not deal with the hearing of the HK Setting Aside Application. The garnishee proceedings were heard from 9 to 19 September 2013. On 31 October 2013, the High Court of Hong Kong delivered its decision in respect of the garnishee proceedings (“Garnishee Judgment”). In the Garnishee Judgment, the High Court of Hong Kong ordered that the garnishee order nisi be made absolute. On 28 November 2013, The Company served a Notice of Appeal against the Garnishee Judgment on the other parties and filed the Notice of Appeal in the High Court of Hong Kong. No date has yet been set for the hearing of the appeal. On 29 November 2013, as a result of the Singapore Court of Appeal Judgment referred to above, The Company filed an application in the High Court of Hong Kong seeking an order that pending determination of the HK Setting Aside Application, there be a stay of execution of the garnishee order absolute. The application was set down for hearing on 23 January 2014. The hearing took place before the Honourable Mimmie Chan J on 23 and 24 January 2014, and at the conclusion of the hearing, Chan J acceded to the Company’s application and ordered that there be a stay of execution of the garnishee order absolute pending determination of the HK Setting Aside Application. No conditions were imposed on the stay of execution and Chan J stated that on the basis of the matters raised in the hearing before her, she believed that the Company had good prospects of success in the HK Setting Aside Application. On 7 February 2014, Astro issued a summons applying for leave to appeal the order of Chan J. The leave to appeal application is set down to be heard by Chan J on 21 March 2014. In the meantime, the Company is progressing with the HK Setting Aside Application and expects to file and serve relevant documents shortly. The Company’s legal advisor, MR & Partners Law Firm, stated, as follows: a. the service of all documents from the High Court of Hong Kong and Singapore are not valid since not served by the Bailiff in the domicile of the Company (vide Article 388 par. (2) and Article 290

210


212

ENGLISH VERSION

of Herzeine Indonesisch Reglement/HIR). The said opinion has been affirmed by the General Explanation issued by the Supreme Court of the Republic of Indonesia dated September 26, 2011; b. Based on Article 436 par. 1 of Reglemen op de Rechtsvordering (Rv), the High Court of Singapore and Hong Kong Orders could not be enforced in Indonesia; c. The Garnishee Order To Show Cause as issued by the High Court of Hong Kong had not influenced to the AAL’s obligation to pay all Debts to the Company.

2. OTHERS (a) On December 22, 2011, PT Mustika Memadata has registered a lawsuit in District Court of South Jakarta with registration No. 684/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel (Case No. 684) against PT Direct Vision as the First Defendant, which involved the Company as the Third Defendant. The civil lawsuit is regarding breach of contract, whereas the First Defendant has not paid its obligations to the Plaintiff for a total amount of the claim is USD 90,033,01. On January 15, 2013, the District Court of South Jakarta has rendered a Decision No. 684/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel which in essense stating that the lawsuit of the Plaintiff against the Defendant II, III, IV, V, VI, and VII could not be accepted, the Defendant I is in default, and punishing the Defendant I to pay all the obligations to the Plaintiff for a total amount is USD 90,033,01 to the Plaintiff. Toward the Decision No. 684/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel, the Plaintiff has filled an appeal on January 28, 2013, while the First Defendant has filled an appeal on January 16, 2013. Furthermore, on 25 September 2013 the Company has registered a Cassation Counter Brief against the Cassation Brief filled by the Plaintiff. (b) On May 24, 2012, PT Innova Sejahtera has registered a lawsuit in District Court of South Jakarta with registration No. 308/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel (Case No. 308) against PT Direct Vision as the First Defendant, which involved the Company as the Second Defendant. The civil lawsuit is regarding breach of contract, whereas the First Defendant has not paid its obligations to the Plaintiff for in total amount of is IDR 428.482.227,10 On October 30, 2012, the District Court of South Jakarta has rendered a Decision Number 308/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel which in essense stating that the lawsuit of the Plaintiff against the Defendant II, III, IV, V, and VI could not be accepted, the Defendant I is in default, and punishing the Defendant I to pay all the obligations to the Plaintiff for a total amount is IDR 428.482.227,10 Toward the Decision No. 308/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel, the Party did not file an appeal within the alloted time. (c) On August 30, 2012, the Company has submitted petition of arbitration against AcrossAsia Limited (AAL) in respect of the execution of the Facility Agreement dated 30 June 2011 through Indonesian National Board of Arbitration (BANI) with Case Number: 474/VIII/ARB-BANI/2012 (“BANI Case”). With regard to BANI Case, on September 12, 2012, the Arbitral Tribunal has issued a final Award (“BANI Award”) states the following “Punishing AAL to pay only to FM the principal amount of USD 46,774,403 and make such payment in the Republic of Indonesia only to Company at the latest 45 (forty five) days after the award is pronounced”. The BANI Award has been registered at the Registry Office of Central Jakarta District Court as per Deed of Registration Number: 26/WASIT/2012/PN.JKT.PST dated September 13, 2012. On September 24, 2012, the Company has filled an Application for an official warning (Aanmaning) to execute the Award of Indonesian National Board of Arbitration (BANI) Case Number: 474/VIII/ARBBANI/2012 dated September 12, 2012, at the Central Jakarta District Court. The Company kindly request the Chief Judge of Central Jakarta District Court to issue an official warning (aanmaning) on the enforcement of the BANI Award by oredering AAL to make payment of the principal amount of indebtedness with the interest in the amount of USD 46,774,403 only to the Company (PT First Media Tbk) at the latest on October 25, 2012 and the payment shall be made in the Republic of Indonesia. Whereas the Central Jakarta District Court

has rendered a Court Order Number: 089/2012/Eks

dated September 26, 2012 stating that the BANI Award may be enforced and a Court Order Number: 089/2012/Eks dated September 27, 2012 ordering the Registrar of the Central Jakarta District Court 213


211

ENGLISH VERSION

to officially summon AAL to come to appear the Chief Judge of Central Jakarta District Court on October 16, 2012. On October 16, 2012, the Central Jakarta District Court during the hearing issued second warning to appear before the Chief of Judge of Central Jakarta District Court on October 30, 2012. On October 30, 2012, the Central Jakarta District Court issued the third warning to AAL. AAL responded to such warning was; that AAL would like to pay (to FM) and AAL has submitted a letter to court October 16, 2012 regarding the objection to execute the decision due to Garnishee Order to Show Cause. AAL also requested to postpone the enforcement of the execution of BANI Award due to double jeopardy. On November 27, 2012, the Company and AAL appeared before the Central Jakarta District Court.AAL repeated its request as previously state during hearing dated October 30, 2012, which AAL would like to pay to FM and requested to postpone the enforcement of the execution of BANI Award. However, the Company informed the court that the Company was insisted to enforce the BANI Award; since what happen in Hong Kong was not related to BANI case in Indonesia. Further the head of the Central Jakarta District Court declared that the warning (aanmaning process) has been completed and instructed AAL voluntarily to comply with its obligation within 8 days after this aanmaning. (d). On December 26, 2012, the Company filed a Petition for Suspension of Obligation for Payment of Debts (PKPU) against AcrossAsia Limited (AAL) through the Commercial Court at the Central Jakarta District Court. The PKPU Petition was filed in connection with AAL’s indebtedness that has been due and payable based on Facility Agreement dated June 30, 2011 which was supported by the Award of Indonesian National Board of Arbitration (BANI) Case Number: 474/VIII/ARB-BANI/2012 dated September 12, 2012, Order of Central Jakarta District Court Case No. 089/2012.EKS jo No. 474/VIII/ARB-BANI/2012 dated September 24, 2012, and Order of Central Jakarta District Court Case No. 089/2012.EKS jo No. 474/VIII/ARB-BANI/2012 dated September 27, 2012. Whereas on January 15, 2013, the Panel of Judges has rendered a Decision No. 64/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT. PST stating that the Panel of Judges granting the PKPU Petition as filed by the Company and stipulating the Temporary PKPU shall be at the most 45 (forty five) days as of the a quo Decision was pronounced. Furthermore, pursuant to the Order No. 64/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST dated January 21, 2013, the Supervisory Judge has determined the First Meeting of the Creditors, the deadline for filling any claims for the Creditors of AAL (in PKPU), the Debt Verification / Adjustment Meeting against the Creditors of AAL (in PKPU), and the Judge Deliberation Hearing. On Februari 15, 2013, the Supervisory Judge has rendered an Order No. 64/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST which in essense order all parties related to AAL’s PKPU process to comply with the ongoing AAL’s PKPU process in the Commercial Court at the Central Jakarta District Court, prohibit the Debtor/ AAL (in PKPU) to make a payment to any parties, the Creditor and/or third parties through the High Court of Hong Kong and/or another courts,and prohibit the Debtor/ AAL (in PKPU) to perform acts related to management of assets, ownership/transfer of assets, banking transactions/finance, payments, loans, guaranteeing the shares owned by AAL and other transactions without an approval letter from the Administrator Team. Whereas AAL then submitted a petition for PKPU extension time on February 26, 2013. On March 5, 2013, the Panel of Judges of the Commercial Court of Central Jakarta District Court has rendered a Decision No. 64/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST which in essense declaring that the PKPU Petitionee AAL is bankrupt with all its legal consequences. Furthermore, pursuant to Order No. 64/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST dated March 7, 2013, the Supervisory Judge has determined the first Creditors meeting, the deadline for submission for the claims of tax and Creditors, and the Verification Meeting of Creditors of AAL.

212


214

ENGLISH VERSION

On March 13, 2013, AAL submitted a Petition for Cassation and a Cassation Brief againts the Decision No. 64/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST dated March 5, 2013. AAL requested the Honorable Panel of Justices at the Cassation Level to cancel the Decision No. 64/PKPU/2012/ PN.NIAGA.JKT.PST and declare the bankruptcy of AAL to be revoked / annulled. Further, on March 22, 2013 the Company then filed a Cassation Counter Brief against the Petition for Cassation and a Cassation Brief. Based on Supreme Court Decision No. 214 K/Pdt.Sus-PKPU/2013 dated 31 July 2013; the Supreme Court refused AAL’s cassation petition. Based on AAL’s announcement dated 8th August 2013, AAL will file of judicial review against such decision.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY Social responsibility has become an important activity for any company in running their business. In general, social responsibility of business is to build strength, which requires a healthy balance of economic, market, and community. Based on a survey conducted by Ernst & Young, 94 % of companies believe that social responsibility activities can have a positive impact for the company in business. However, in reality only 11 % of companies that experience a significant change after undergoing social activities

132

with strategic responsibilities. Other findings from a research, social responsibility programs run by public companies can increase the probability of 70% for the purchase or consume the products and services sold by the company. The results of this feasibility study shows that social responsibility is a way of maintaining good relations with the public, meaning the company does not continue to pursue the large economies of scale in maintaining the resilience of the business, yet it must be concerned about especially the environmental balance. By looking at the company’s exposure to the study also believe that social responsibility is an important activity to improve the smooth flow of business. As a guide in formulating the company’s social responsibility program, the company adopted the concept of pyramid carrol. Picture on page 134. Exposure studies from Carroll Pyramid states that every company has four pyramid responsibility in business. The most basic layer or foundation, it is definitely the responsibility of maintaining the stability of the company at the beginning of their business through increased cash inflows. The second layer, companies must undergo an effort to comply with the regulations or applicable government regulations. The third layer, perusaahan responsible for running the business while maintaining ethics, ethics in this study refers to the moral values, justice, and human rights (human rights). Topmost layer is the responsibility of the participating companies to improve the welfare of society, such as donations, will support cultural, educational, health, and so on. With reference to “Carrol”, the company realized that the attention or care about the welfare of the community should be considered. However the community is part of the contributing factor in the economic development of Indonesia. In 2013, the company has three main programs of social responsibility, namely:

215


213

ENGLISH VERSION

1. Blood Donation Program. 2. Cash grants Lentera Harapan School Lampung. 3. Installation of internet connections in the Islamic School Darrutaubah. Of the three programs is the responsibility of the company’s theme this year is health and smoothness of the educational process. Blood donor program implemented at the beginning of the year just in the month of February to December, there are numbers of participants approximately 600 people donated blood for the needs of the wider community who need blood. At the same time the company gives cash grants to the Lentera Harapan School Lampung to smooth the process of education. Cash assistance program to the Lentera Harapan School Lampung was implemented in 2012, but the Company is committed to helping the school for two years. Responsibility program the Company at the close of the year 2013 was held at Islamic School Darrutaubah, Bekasi. As a form of improving the quality of education and knowledge of the students, especially the Internet world, the company is building a network of Internet connection in the computer lab for free for one year. Internet-connected network programs, especially in schools is paramount for the Company to improve the welfare of society. The Company expects that with the internet, students of the Integrated Islamic School Darrutaubah can add insight to the development of technology and information.

HUMAN RESOURCES The Company realize the importance of Human Resources in its business and always look forward to observing the development of the Human Resources. The Company has always considered employees as one of the distinctive core competencies. Employees with high dedication and strong competence in its field surely could bring the Company to grow robustly in the future. The

136

sort of faith has driven the Company to continously develop its employees to be distinguishing factor to win the competition. Improvement for HR function has been carried out since 2010 which is in line with the development of existing businesses. HR Division with its Information System (HRIS) for corporations, has increased its function to be a strategic partner with the corporate that can align corporate and business unit needs to simplify and speed up access to information about HR services accuratly and the most currently.

HUMAN RESOURCES INFORMATION SYSTEM (HRIS) Human Resource Information Systems (HRIS) has grown with the support of IT Division since 2011. Overtime Application of Online System, the e-Recruitment System and Exit Clearance Online System have been running and are constantly refined. This system contributes to the biggest changes in the activities and work processes that occur in the HR Division and the organization. The simple operating procedure, has made users to get the latest information practically, and easy to manage every stage in the recruitment process. Management can obtain real-time and transparent information on HR-related data. Time and costs incurred can be reduced compared to when HR management was executed manually.

HR COMPOSITION At the end of 2013, the Company and business unit employed 1,333 employees, it was an increase of 251 headcounts over the previous year (2012). This event occurred in line with the company’s requirements to develop its business. Out of the 1,333 employees, there are 911 permanent employees and 433 contract workers.

214


216

ENGLISH VERSION

Graphic & Table on page 140, 141.

LEARNING & DEVELOPMENT The Company has Learning & Development Division, used to known as LD, as learning center of the Company. As learning center of the Company, the main objective of LD is to continually increase the quality of the Company’s human resources to support the Company’s business and its development, which leading the Company to win business competition in the market. To achieve its main objective, LD has develop learning program for many of the Company’s division based each division’s need as in accordance with the need of the Company’s business, either for

140

short term or long terms purpose. The development of learning program not only based on the development of hard skill and soft skill, but also for the need of human resource in every stage. SALES TRAINING DEPARTMENT As one of the front liner of the Company, sales force has important role to generate sales of the Company’s product. This is the reason for the Company, since in the beginning of 2012, to establish Sales Training Department as tool to develop sales force team. Sales Training Department is focusing to enhance the competency of each sales force along with the increment of Company’s sales force number, causing competent sales force to increase the sales number of Company’s product and help to make good reputation in the society. Competency development program for sales force is conducted using Competency Based Human Resources (CBHR) approach. The main aspect on this approach is to develop competency needed to do the job. This sales force development program was made by Sales Training Department focusing the development of competency of sales force for retail product, including sales force for New Roll-Out (NRO), direct sales force, knows as Customer Relation Officer (CRO), Tele sales, Retention and Technical Retention Service (TRS). ENGLISH TRAINING FOR EMPLOYEE Seeing that business prospect in Indonesia is going better as reflected in the increase of world wide scale companies investing in Indonesia, no doubt that communication skill in English as one of the international languages as has been an important aspect. For the Company, the increase of Company’s product used by world wide scale companies in Indonesia has led to the increase of cooperation between the Company and world wide scale companies. And of course, the communication for such cooperation mostly made in English. To increase the competency to communicate in English, LD has developed English Training for Employee since 2010. English Training for Employee is developed not only to increase the skill to communicate in English on daily activity but also in within the scope of work on the each relevant employee.

217


215


216


218

SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2013 PT FIRST MEDIA Tbk Statement Letter of Board of Commissioners and Board of Directors on the Responsibility for the Annual Report of PT First Media Tbk year 2013

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua

We, the undersigned hereby declare that all information in the Annual

informasi dalam Laporan Tahunan PT First Media Tbk, tahun 2013 telah

Report of PT First Media Tbk year 2013 has been presented completely

dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi

and We are solely responsible for the accuracy of the content of the

Laporan Tahunan Perusahaan.

Company’s Annual Report.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This is our declaration, which has been made truthfully.

DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS

THEO LEO SAMBUAGA

DIDIK JUNAIDI RACHBINI

RIZAL RAMLI

Presiden Komisaris President Commissioner

Komisaris Independen Independent Commissioner


H. MULADI

ITO SUMADI

MARKUS PERMADI



Komisaris Commissioner

DIREKSI BOARD OF DIRECTORS

DICKY SETIADI MOECHTAR

HARIANDA NOERLAN

ALI CHENDRA

Direktur Director

Direktur Director

Direktur Director

LARRY RIDWAN

JOHANNES TONG

DANRIVANTO BUDHIJANTO

Direktur Director

Direktur Director

Direktur Director

219


217


218


220

Financial

Statement LAPORAN KEUANGAN

221


219


222

PT FIRST MEDIA Tbk DAN ENTITAS ANAK

PT FIRST MEDIA Tbk AND SUBSIDIARIES

Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 serta Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian pada Tanggal 1 Januari 2012/31 Desember 2011

Consolidated Financial Statements For the Years Ended December 31, 2013 and 2012 and Consolidated Statement of Financial Position As of January 1, 2012/December 31, 2011

223


Daftar Isi


Halaman/ Pages

Surat Pernyataan Direksi

Table of Contents

Directors’ Statement

Laporan Auditor Independen

Independent Auditors’ Report

Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 serta Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian pada Tanggal 1 Januari 2012/31 Desember 2011

Consolidated Financial Statements For the Years Ended December 31, 2013 and 2012 and Consolidated Statements of Financial Position As of January 1, 2012/31December 31, 2011

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

1

Consolidated Statements of Financial Position

Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian

4

Consolidated Statements of Comprehensive Income

Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian

5

Consolidated Statements of Changes in Equity

Laporan Arus Kas Konsolidasian

6

Consolidated Statements of Cash Flows

Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian

7

Notes to the Consolidated Financial Statements

224

225

226

227

228



LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN Pada Tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, serta 1 Januari 2012/ 31 Desember 2011 (dalam Jutaan Rupiah, kecuali data saham)

ASET ASET LANCAR Kas dan Setara Kas Piutang Usaha Pihak Berelasi Pihak Ketiga Aset Keuangan Lancar Lainnya Pajak Dibayar di Muka Biaya Dibayar di Muka Jumlah Aset Lancar ASET TIDAK LANCAR Piutang Pihak Berelasi Non-Usaha Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya Investasi pada Entitas Asosiasi Aset Tetap Aset Takberwujud Biaya Dibayar di Muka Jangka Panjang Uang Muka Aset Tidak Lancar Lainnya Aset Pajak Tangguhan Jumlah Aset Tidak Lancar JUMLAH ASET

Catatan/ Note

2.e, 2.f, 2.g, 2.h, 3, 29, 30, 34 2.e, 2.f, 2.h, 4, 29, 30, 34

2.e, 2.f, 2.h, 5, 30, 34 2.r, 17 2.i, 6

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION As of December 31, 2013 and 2012, and January 1, 2012/ December 31, 2011 (In Million Rupiah, except shares data)

31 Des/ Dec 31, 2013 Rp

392,453

848,657

812,820

2,074 601,086 27,311 65,105 135,552 1,223,581

4,661 102,111 1,502 142,671 38,712 1,138,314

2,557 98,531 16,843 150,674 142,396 1,223,821

ASSETS CURRENT ASSETS Cash and Cash Equivalents Trade Receivables Related Parties Third Parties Other Current Financial Assets Prepaid Taxes Prepaid Expenses Total Current Assets

2.e, 2.f, 2.h, 29, 30, 34

571,707

463,462

415,319

2.h,12, 34 2.p,7, 29 2.j, 8 2.o,11

38,445 18,458 2,749,755 115,239

21,234 12,653 1,980,389 107,090

17,705 -1,549,547 110,735

NON-CURRENT ASSETS Non-Trade Receivables from Related Parties Other Non-Current Financial Assets Investment in Associates Fixed Assets Intangible Assets

2.i, 9 2.e,10, 29,30 2.e, 30 2.r, 17

125,400 101,886 78,120 219,874 4,018,884 5,242,465

136,800 132,178 162,426 152,030 3,168,262 4,306,576

148,200 92,845 98,701 36,574 2,469,626 3,693,447

Long-Term Prepayment Advances Other Non-Current Assets Deferred Tax Assets Total Non-Current Assets TOTAL ASSETS

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

d1/March 20, 2014

31 Des/ Dec 31, 2012 Rp

1 Jan/ Jan 1, 2012 31 Des/ Dec 31, 2011 Rp

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements 229

1

paraf :



LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Pada Tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, serta 1 Januari 2012/ 31 Desember 2011 (dalam Jutaan Rupiah, kecuali data saham)

LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS LIABILITAS JANGKA PENDEK Utang Usaha Pihak Berelasi Pihak Ketiga Beban Akrual Utang Pajak Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek Bagian Lancar atas Liabilitas Jangka Panjang: Utang Bank dan Lembaga Keuangan Jangka Panjang Utang Sewa Pembiayaan Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya Pinjaman Jangka Pendek Liabilitas Jangka Pendek Lainnya Jumlah Liabilitas Jangka Pendek LIABILITAS JANGKA PANJANG Utang Bank dan Lembaga Keuangan Jangka Panjang Utang Sewa Pembiayaan Utang Obligasi Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lainnya Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Jumlah Liabilitas

Catatan/ Note

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (Continued) As of December 31, 2013 and 2012, and January 1, 2012/ December 31, 2011 (In Million Rupiah, except shares data)

31 Des/ Dec 31, 2013 Rp

31 Des/ Dec 31, 2012 Rp

LIABILITIES AND EQUITY

2.e, 2.f, 2.h, 16, 29, 30, 34

2.h, 19, 34 2.r, 17, 34

153,055 229,708 133,419 33,970

105,596 230,932 110,308 91,567

84,811 110,780 60,930 55,366

2.s

15,848

16,971

14,678

305,906 53,389

72,459 36,530

22,444 813

198,011 12,000 470,901 1,606,207

55,396 95,821 12,963 828,543

3,448 105,000 25,128 483,398

2.e, 2.h, 2.m, 14, 18, 29, 30, 34

2.h, 34 2.h, 13, 34 20

2.e, 2.h, 14, 30, 34 2.m, 18, 29, 34 2.h, 15, 34

262,799 127,898 736,829

166,898 113,507 729,573

49,829 2,960 722,310

8,284

7,994

--

63,694 1,199,504 2,805,711

43,460 1,061,432 1,889,975

28,819 803,918 1,287,316

2.h,29, 34 2.s, 21


d1/March 20, 2014

1 Jan/ Jan 1, 2012 31 Des/ Dec 31, 2011 Rp

LIABILITIES CURRENT LIABILITIES Trade Payables Related Parties Third Parties Accrued Expenses Taxes Payable Short-Term Employee Benefit Liabilities Current Maturities of Long-term Debts: Long-Term Borrowing from Bank and Other Financial Institutions Obligation under Finance Lease Other Short-Term Financial Liabilities Short-term Loan Other Short-Term Liabilities Total Current Liabilities NON-CURRENT LIABILITIES Long-Term Borrowing from Bank and Other Financial Institutions Obligation under Finance Lease Bonds Payable Other Long-Term Financial Liabilities Long-Term Employee Benefit Liabilities Total Non-Current Liabilities Total Liabilities


2

paraf :



LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Pada Tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, serta 1 Januari 2012/ 31 Desember 2011 (dalam Jutaan Rupiah, kecuali data saham)

Catatan/ Note EKUITAS Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Modal Saham - Nilai Nominal Rp 500 per Saham Modal Dasar - masing-masing sejumlah 6.967.587.600 saham per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - masing-masing sejumlah 1.742.167.907 saham per 31 Desember 2013 dan 1.741.896.978 saham per 31 Desember 2012 Tambahan Modal Disetor - Neto Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Entitas Anak Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali Defisit Jumlah Kepentingan Non-Pengendali Jumlah Ekuitas JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (Continued) As of December 31, 2013 and 2012, and January 1, 2012/ December 31, 2011 (In Million Rupiah, except shares data)

31 Des/ Dec 31, 2013 Rp

31 Des/ Dec 31, 2012 Rp

2.d, 22 23

871,084 (12,220)

870,949 (3,710)

870,949 (3,710)

2.c, 2.d, 24

1,028,828

1,028,828

1,028,828

-(337,561) 1,550,131 886,623 2,436,754

(8,591) (234,186) 1,653,290 763,311 2,416,601

(8,591) (129,024) 1,758,452 647,679 2,406,131

5,242,465

4,306,576

3,693,447


d1/March 20, 2014

1 Jan/ Jan 1, 2012 31 Des/ Dec 31, 2011 Rp EQUITY Equity Attributable to Equity Holders of Parent Entity Capital Stock - Par Value of Rp 500 per Share Authorized - 6,967,587,600 shares as of December 31, 2013 and December 31, 2012, respectively Issued and Fully Paid 1,742,167,907 Shares as of December 31, 2013 and 1,741,896,978 Shares as of December 31, 2012, respectively Additional Paid-in Capital - Net Difference in Changes in Equity Transaction of Subsidiaries Difference in Value of Restructuring Transactions of Entities under Common Control Deficit Total Non-Controlling Interests Total Stockholders' Equity TOTAL LIABILITIES AND EQUITY


3

paraf :



LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 (dalam Jutaan Rupiah, kecuali data saham) Catatan/ Note PENDAPATAN BEBAN LAYANAN

2013 Rp

2012 Rp

1,754,102 (474,114)

1,322,439 (385,127)

REVENUES COST OF SERVICES

1,279,988

937,312

GROSS PROFIT

2.q, 27 2.q, 28, 29 2.j, 8

(158,068) (583,255) (338,684)

(125,379) (560,461) (244,159)

2.e 2.j, 8 2.r, 17

12,832 257 (3,290) (22,453)

21,578 7,903 (1,155) (10,078)

Selling Expenses General and Administrative Expenses Depreciation Expense of Fixed Assets Gain on Foreign Exchange in Fair Value of Foreign Currency Option - Net Gain on Disposal of Fixed Assets Tax Expenses Others - Net

187,327

25,561

OPERATING PROFIT

2.f, 29

(99,738)

(6,589)

7

(9,868)

(760)

Finance Costs - Net Share of Profit (Loss) from Associates and/or Joint Venture

77,721

18,212

PROFIT BEFORE INCOME TAX

(57,784)

(7,742)

Income Tax Expenses

19,937

10,470

PROFIT FOR THE YEAR

--

--

Other Comprehensive Income

19,937

10,470

TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

(103,375) 123,312 19,937

(105,162) 115,632 10,470

2.f, 2.q, 25, 29 2.q, 26

LABA BRUTO Beban Penjualan Beban Umum dan Administrasi Beban Penyusutan Aset Tetap Keuntungan Selisih Kurs Perubahan Nilai Wajar Opsi Valuta Asing - Neto Keuntungan atas Pelepasan Aset Tetap Beban Pajak Lain-lain - Neto

CONSOLIDATED STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME For the Years Ended December 31, 2013 and 2012 (In Million Rupiah, except shares data)

LABA USAHA Biaya Keuangan - Neto Bagian Laba (Rugi) dari Entitas Asosiasi dan/atau Ventura Bersama LABA SEBELUM PAJAK Beban Pajak Penghasilan

2.r, 17

LABA TAHUN BERJALAN Pendapatan Komprehensif Lainnya JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN Laba (Rugi) yang Dapat Diatribusikan kepada : Pemilik Entitas Induk Kepentingan Non-Pengendali Laba (Rugi) Komprehensif yang Dapat Diatribusikan Kepada : Pemilik Entitas Induk Kepentingan Non-Pengendali RUGI PER SAHAM DASAR (Dalam Rupiah Penuh)

(103,375) 123,312 19,937

(105,162) 115,632 10,470

(59)

(60)

2.v, 36


d1/March 20, 2014

Income (Loss) Attributable to: Equity Holders of the Parent Entity Non - Controlling Interests Comprehensive Income (Loss) Attributable To: Equity Holders of the Parent Entity Non - Controlling Interests BASIC LOSS PER SHARE (in Full Rupiah)


4

paraf :



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2013 dan 2012 (dalam Jutaan Rupiah) Catatan/ Note

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY For the Years Ended December 31, 2013 and 2012 (In Million Rupiah)

Tambahan Modal Disetor - Neto/ Additional Paid-in Capital - Net

Modal Saham/ Share Capital

Selisih Transaksi Selisih Nilai Perubahan Transaksi Ekuitas Restrukturisasi Entitas Anak/ Entitas Difference in Sepengendali/ Equity Transaction Difference in Value of Subsidiary of Restructuring Transactions of Entities Under Common Control

Agio Saham - Neto/ Share Premium - Net

SALDO PER 31 DESEMBER 2011 Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan SALDO PER 31 DESEMBER 2012 Pelaksanaan Waran Seri II Agio Atas Pelaksanaan Waran Seri II Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan SALDO PER 31 DESEMBER 2013

23 23

Defisit/Deficit Yang Telah Ditentukan Penggunaannya/ Appropriated

Kepentingan Non Pengendali/ Non Controlling Interest

Jumlah Ekuitas/ Total Equity

870,949

(3,710)

(8,591)

1,028,828

100

(129,124)

1,758,452

647,679

2,406,131

BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2011

--

--

--

--

--

(105,162)

(105,162)

115,632

10,470

Total Comprehensive Income (Loss) for the Year

870,949

(3,710)

(8,591)

1,028,828

100

(234,286)

1,653,290

763,311

2,416,601


135 --

-81

---

---

---

---

135 81

---

135 81

--

--

--

--

--

(103,375)

(103,375)

123,312

19,937

Excercise of Warrant Series II Premium of Excercise of Warrant Series II Total Comprehensive Income (Loss) for the Year

871,084

(3,629)

(8,591)

1,028,828

100

(337,661)

1,550,131

886,623

2,436,754



d1/March 20, 2014

Yang Belum Ditentukan Penggunaannya/ Unappropriated

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk/ Equity Attributable to Equity Holders of the Parent


5

paraf :



LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 (dalam Jutaan Rupiah)

CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS For the Years Ended December 31, 2013 and 2012 (In Million Rupiah)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Penerimaan Kas dari Pelanggan Pembayaran Kas kepada Pemasok Pembayaran Untuk Beban Usaha Pembayaran kepada Karyawan Pembayaran Pajak Penerimaan Bunga Pembayaran Bunga Pembayaran lainnya Arus Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Aset Tetap Penjualan Pembelian Investasi di Entitas Asosiasi Penambahan Pelepasan Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi

2013 Rp

2012 Rp

1,960,766 (466,957) (450,556) (314,202) (185,150) 22,832 (60,181) (121,380)

1,263,041 (251,333) (209,276) (250,534) (88,911) 64,711 (70,980) (20,284)

385,172

436,434

298,972 (1,333,184)

137,915 (734,288)

(17,798) 2,125

(12,653) --

(1,049,885)

(609,026)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan Penerimaan Pembayaran Anjak Piutang Penerimaan Pembayaran Penerimaan dari Penambahan Modal Disetor Penerimaan dari Pinjaman Sewa Pembiayaan Pembayaran Utang Sewa Pembiayaan Arus Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN

544,811 (342,065)

239,261 (81,626)

-(22,928) 217 171,250 (142,975)

50,794 -----

208,310

208,429

(456,403)

35,837

NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS

848,657

812,820

CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR

199

--

Effects in Foreign Exchange Changes in Cash and Cash Equivalent

392,453

848,657

CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR

Informasi tambahan aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas disajikan di catatan 37.

Additional information on activites not affecting cash flows is presented in note 37.


d1/March 20, 2014

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES Fixed Assets Sales Acquisition Investment in Associates Acquisition Disposal Net Cash Flows Used in Investing Activities CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES Proceeds from Bank Loans and Financial Institution Receipt Payment Factoring Payables Receipt Payment Proceeds from Additional Paid-in Capital Proceeds from Finance Lease Obligation Payment of Capital Lease Net Cash Flows Provided by Financing Activities

Dampak Perubahan Selisih Kurs Terhadap Kas dan Setara Kas SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES Cash Received from Subscribers Payment to Suppliers Payment for Operating Expenses Payment to Employees Income Taxes Paid Interest Received Payment for Interest Other Cash Payment Net Cash Flows Provided by Operating Activities


6

paraf :



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 (dalam Jutaan Rupiah dan Ribuan Mata Uang Asing, kecuali data saham/unit)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS For the Years Ended December 31, 2013 and 2012 (In Million Rupiah and Thousand Foreign Currencies except data shares per unit)

1. Umum

1. General

1.a. Pendirian Perusahaan PT First Media Tbk (Perusahaan) didirikan pada tanggal 6 Januari 1994 berdasarkan akta notaris B.R.A.Y. Mahyastoeti Notonagoro, SH, No. 37 dengan nama PT Safira Ananda. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dalam surat keputusan No. C2-1.446.HT.01.01.Th.95 tanggal 1 Pebruari 1995 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 81 Tambahan No. 6613 tanggal 8 Oktober 1999. Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa perubahan, terakhir dengan akta yang dibuat dihadapan notaris Rini Yulianti, SH No. 30, tanggal 24 September 2013, antara lain mengenai perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU50045.AH.01.02.Tahun 2013 tertanggal 26 September 2013.

1.a. The Company’s Establishment PT First Media Tbk (the Company) was established on January 6, 1994, based on notarial deed No. 37 of B.R.A.Y. Mahyastoeti Notonagoro, SH, under the name of PT Safira Ananda. The deed of establishment was approved by the Minister of Justice in his decree No. C2-1.446.HT.01.01.Th.95 dated February 1, 1995 and was published in the State Gazette No. 81 Supplement No. 6613 dated October 8, 1999. The Company’s articles of association has been amended several times, most recently by notarial deed No. 30 dated September 24, 2013 made before notary Rini Yulianti, SH, regarding, among others the amendment of Article 3 of Article of Association of the Company, which has been approved by the Ministry of Law and Human Rights through its decision No. AHU-50045.AH.01.02.Tahun 2013 dated September 26, 2013.

Perusahaan terutama bergerak dalam penyediaan jasa melalui jaringan komunikasi pita lebar (“jaringan”) (broadband communication network) dan pendistribusian sinyal elektronik melalui jaringan tersebut, yang saat ini pendapatannya terutama dihasilkan dari PT Link Net, entitas anak, yang menjalankan jasa pendistribusian program televisi di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Surabaya dan Bali dan layanan internet broadband berkecepatan tinggi yang saat ini memperoleh pendapatan dari pelanggan di wilayah Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bandung dan Surabaya.

The Company is engaged primarily in the provision of services through a broadband communication network (“the network”) and distribution of various electronic signals through the network, with its revenue currently derived primarily from PT Link Net, a subsidiary, which operate the distribution of television program in Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Surabaya and Bali and high speed internet broadband services which currently generate revenues from customers in Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bandung and Surabaya areas.

Perusahaan berdomisili di BeritaSatu Plaza Lantai 4, Jl. Gatot Subroto Kav 35-36 Jakarta. Perusahaan memulai kegiatan komersialnya pada tanggal 1 Maret 1999.

The Company is domiciled at BeritaSatu Plaza 4th Floor, Jl. Gatot Subroto Kav 35-36 Jakarta. It started its commercial operations on March 1, 1999.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 237/KEP/M.KOMINFO/07/2009 tanggal 27 Juli 2009, Perusahaan telah ditetapkan sebagai salah satu pemenang seleksi untuk memperoleh izin penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched yang menggunakan Pita Frekuensi Radio 2,3 GHz untuk keperluan layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband) di Zona 1 (wilayah Sumatera Bagian Utara) dan Zona 4 (wilayah Banten, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi). Selanjutnya, Perusahaan telah memperoleh izin penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet-Switched No. 420/KEP/M.KOMINFO/11/2009 tanggal 6 November 2009 dan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No.179/KEP/M.KOMINFO/04/2012 tanggal 2 April 2012. Dengan ditetapkannya izin penyelenggaraan tersebut maka Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.227 tahun 2001 tanggal 26 September 2001 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet-Switched dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Based on the Decree of the Ministry of Communication and Information of the Republic of Indonesia No. 237/KEP/M.KOMINFO/07/2009 dated July 27, 2009, the Company has been appointed as one of the selection winners to obtain implementation license of fixed local Packet-Switched Based Network using 2.3 GHz Radio Frequency Band for Wireless Broadband services in Zone 1 (Northern part of Sumatera Area) and Zone 4 (Banten, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang and Bekasi area). Furthermore, the Company has obtained the implementation license of fixed local packet switched based network No. 420/KEP/M.KOMINFO/11/2009 dated November 6, 2009 and as amended by the Decree of Minister of Informatics and Telecommunication of Republic of Indonesia No.179/KEP/M.KOMINFO/04/2012 dated April 2, 2012. In connection with the issuance of such operational license, the Decree of Minister of Transportation Number KP.227year 2001 dated September 26, 2001 regarding implementation license of the Fixed Local Packet-Switched based network was revoked and declared invalid.

d1/March 20, 2014

2357

paraf :



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 (dalam Jutaan Rupiah dan Ribuan Mata Uang Asing, kecuali data saham/unit)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued) For the Years Ended December 31, 2013 and 2012 (In Million Rupiah and Thousand Foreign Currencies except data shares per unit)

Entitas induk Perusahaan adalah AcrossAsia Limited, sebuah perusahaan yang didirikan di Cayman Islands dan kepemilikan sahamnya telah tercatat di Bursa Efek Hong Kong.

The parent of the Company is AcrossAsia Limited, a company was incorporated in the Cayman Islands and its shares have been listed on the Hong Kong Stock Exchange.

1.b. Penawaran Umum Saham Perusahaan Pernyataan Pendaftaran Perusahaan untuk menawarkan 20.000.000 sahamnya kepada masyarakat dengan harga pelaksanaan Rp500 per saham dinyatakan efektif oleh Badan Pengawas Pasar Modal dalam suratnya No. S-73/PM/2000 tanggal 27 Januari 2000. Saham Perusahaan telah tercatat di Bursa Efek Surabaya pada tanggal 25 Pebruari 2000.

1.b. The Company’s Public Offering The Company’s Registration Statement to offer 20,000,000 shares to the public at the price of Rp500 per share was declared effective by the Capital Market Supervisory Agency in its letter No. S-73/PM/2000 on January 27, 2000. The Company's shares were listed at the Surabaya Stock Exchange on February 25, 2000.

Pada tahun 2006, Perusahaan melakukan Penawaran Umum Terbatas I kepada para pemegang saham dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sejumlah 441.674.000 saham baru (dengan nilai nominal Rp500 per saham) dengan harga penawaran Rp500 per saham dan sebanyak-banyaknya 129.904.118. Waran Seri I yang diterbitkan menyertai saham baru yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi Pemegang Saham Perusahaan dan/atau pemegang HMETD yang melaksanakan HMETD. Penawaran tersebut telah mendapat pemberitahuan pernyataan efektifnya berdasarkan Surat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No.S-3415/BL/2006 tanggal 28 Desember 2006, dan menjadi efektif setelah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan tanggal 29 Desember 2006.

In 2006, The Company conducted Limited Public Offering in connection with Pre-Emptive Rights Issuance I of 441,674,000 new shares (with par value Rp500 per share) at an offering price of Rp500 per share and a maximum of 129,904,118. Warrant Serie I was issued attached to the new shares which given freely as incentive for the stockholders of the Company and/or pre-emptive rights holders who exercise their rights. The offering received an effective notification statement based on the Letter from the Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency No. S-3415/BL/2006 dated December 28, 2006, and became effective after obtaining an approval from the Company’s General Meeting of Shareholders dated December 29, 2006.

Pada tahun 2010, Perusahaan melakukan Penawaran Umum Terbatas II kepada para pemegang saham dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sejumlah 912.421.400 saham baru (dengan nilai nominal Rp500 per saham) dengan harga penawaran Rp500 per saham dan sejumlah 130.345.914 Waran Seri II yang diterbitkan menyertai saham baru yang diberikan secara cumacuma sebagai insentif bagi Pemegang Saham Perusahaan dan/atau pemegang HMETD yang melaksanakan HMETD. Penawaran tersebut telah mendapat pernyataan efektif berdasarkan Surat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No S-3383/BL/2010 dan menjadi efektif setelah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan tanggal 19 April 2010.

In 2010, the Company conducted Limited Public Offering in connection with Pre-Emptive Rights Issuance II of 912,421,400 new shares (with par value Rp500 per share) at an offering price of Rp500 per share and a total of 130,345,914 Warant Serie II was issued attached to the new shares which was given freely as incentive for the new stockholders of the Company and/or pre-emptive rights holders who exercised their rights. The offering received an effective statement based on the letter from the Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency No S-3383/BL/2010 and became effective upon approval from the General Meeting of Shareholders on April 19, 2010.

Per tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 seluruh saham Perusahaan telah tercatat di Bursa Efek Indonesia.

As of December 31, 2013 and 2012 all of the Company's shares are listed on the Indonesian Stock Exchange.

1.c. Struktur Entitas Anak (1). Perusahaan mempunyai entitas anak yang dimiliki secara langsung dan tidak langsung sebagai berikut:

1.c. The Structure of Subsidiaries (1). The Company has direct and indirect ownership over the following subsidiaries:

d1/March 20, 2014

2368

paraf :





Entitas Anak/ Subsidiaries

Domisili/ Domicile

Bidang Usaha/ Operations

Persentase Pemilikan/ Percentage of Ownership 31 Des/ 31 Des/ Dec 31, Dec 31, 2013 2012 % %

Tahun Operasi Komersial/Start of Commercial Operations

Jumlah Aset/ Total Assets

31 Des/ Dec 31, 2013 Rp

31 Des/ Dec 31, 2012 Rp

PT Link Net ("Link Net")

Jakarta

Penyedia Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet-Switched dan Jasa Layanan Internet/ Provider of the Fixed Local Packet-Switched Based Network and Internet Service Provider

66.06

66.06

2000

3,225,204

3,020,156

PT First Media Production ("FMP")

Jakarta

Perfilman dan Perekaman Video/ Film and Video Recording

100.00

99.00

2009

25,100

33,601

PT First Media News ("FMN")

Jakarta


100.00

100.00

2010

52,300

50,279

PT First Media Television ("FMTV")

Jakarta

Penyiaran Berlangganan/ Subscription Broadcasting

80.00

80.00

2011

10,753

8,641

PT Margayu Vatri Chantiqa ("MVC")

Jakarta

Perdagangan/ Trading

100.00

100.00

Belum Beroperasi/ Non Operating

781

778

PT Jaring Data Interaktif ("JDI")

Jakarta

Penyiaran/ Broadcasting

100.00

100.00


2,127

2,060

PT Bintang Merah Perkasa Abadi ("BMPA")

Jakarta

Telekomunikasi/ Telecommunication

100.00

100.00


2,529

2,534

PT Graha Investama Andalan Terpadu ("Formerly FDBT")

Jakarta

Penyiaran/ Broadcasting

100.00

100.00


2,519

2,539

PT Media Sinema Indonesia ("MSI")

Jakarta


99.00

99.00

2004

1,134

2,409

d1/March 20, 2014

2379

paraf :





(2). Berdasarkan akta No. 171 tanggal 16 Juni 2011 yang dibuat di hadapan Doktor Irawan Soerodjo, SH, Msi, Notaris di Jakarta, pemegang saham Link Net menyetujui antara lain: Peningkatan modal dasar Link Net dari sebelumnya sebesar Rp260.000 terbagi menjadi 2.600.000.000 lembar saham dengan nilai nominal masing-masing saham Rp100 menjadi Rp804.000 terbagi menjadi 8.040.000.000 saham, dengan nilai nominal masingmasing saham Rp100. Penerbitan saham baru Link Net sebanyak 1.032.649.384 saham yang seluruhnya akan diambil oleh Asia Link Holdings Limited (”Asia Link”) dan/atau affiliasinya yang ditentukan oleh Asia Link.

(2). Based on deed No. 171 dated June 16, 2011 made before Doctor Irawan Soerodjo, SH, Msi, Notary in Jakarta, the shareholders of Link Net have approved, among others:

Akta No. 171 tanggal 16 Juni 2011 tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam surat keputusan No. AHU-32017.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 27 Juni 2011 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Link Net No. AHU-AH.01.10-19974 tanggal 28 Juni 2011 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Link Net No.AHU-AH.01.10-19975 tanggal 28 Juni 2011.

The Deed No. 171 dated June 16, 2011 has been approved by the Minister of Law and Human Rights in his decree No. AHU-32017.AH.01.02.Year 2011 dated June 27, 2011 and has been reported to the Minister of Law and Human Rights in Letter of Acceptance on the Notification on Change in Articles of Association of Link Net No. AHU-AH.01.10-19974 dated June 28, 2011 and Letter of Acceptance on the Notification on Change in Link Net’s Data No. AHU-AH.01.10-19975 dated June 28, 2011.

Berdasarkan akta No. 26 tanggal 30 Juni 2010 yang dibuat di hadapan Andi Gustar, SH Notaris di Jakarta, pemegang saham Link Net setuju untuk meningkatkan modal Link Net sebesar Rp66.000 melalui konversi utang Link Net (entitas anak) kepada Perusahaan, pemegang saham, masing-masing sebesar Rp13.500 dan Rp46.000 (jumlah seluruhnya sebesar Rp59.500) menjadi saham dan melalui setoran tunai dari Perusahaan sebesar Rp6.500. Pemegang saham Link Net juga menyetujui peningkatan modal dasar Link Net dari Rp200.000 menjadi Rp260.000 dan penurunan nilai nominal saham Rp500 per saham menjadi Rp100 per saham.

Based on deed No. 26 dated June 30, 2010 of Andi Gustar, SH, a notary in Jakarta, the shareholders of Link Net agreed to increase the shares of Link Net amounting to Rp66,000 through the conversion of Link Net payable (a subsidiary) to the Company, each amounting Rp13,500 and Rp46,000 (total amounting of Rp59,500), into shares and also paid-in capital of Rp6,500. The shareholders of Link Net also agreed to increase the authorized capital of Link Net from Rp200,000 to Rp260,000 and to decrease the par value of the shares from Rp500 to Rp100 per share.

Pada tanggal 2 Nopember 2010, Perusahaan telah melakukan penyetoran modal saham pada Link Net, entitas anak sejumlah Rp70.000.

On November 2, 2010, the Company has injected capital into Link Net, a subsidiary, amounting to Rp70,000.

(3). Pada tanggal 21 Juni 2010, FMP, entitas anak, telah membeli 125 lembar saham atau setara dengan 1% dari seluruh modal disetor dan dikeluarkan dalam MVC yang telah dituangkan dalam akta No. 4 tanggal 6 Juli 2010 dan akta No.3 tanggal 6 Juli 2010 dan telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM.

(3). On June 21, 2010, FMP, a subsidiary, had purchased 125 shares, which equal to 1% of the issued and paid-up capital in MVC, which stipulated in deed No. 4 dated July 6, 2010 and deed No.3 dated July 6 , 2010 and has been reported to Minister of Law and Human Rights.

(4). Pada tanggal 20 Januari 2011, FMN dan FMP, entitas anak, telah membeli seluruh saham JDI sejumlah 1.400.000.000 lembar saham. Dalam transaksi tersebut FMN membeli 980.000.000 lembar saham JDI dan FMP membeli 420.000.000 lembar saham JDI.

(4). On January 20, 2011, FMN and FMP, both are subsidiaries, have acquired the entire shares of JDI of 1,400,000,000 shares. In that transaction, FMN has acquired 980,000,000 shares of JDI and FMP has acquired 420,000,000 shares of JDI.

d1/March 20, 2014

10 238

-

The increase of authorized capital in Link Net from Rp260,000 divided into 2,600,000,000 shares with par value of Rp100 per share to Rp804,000 divided into 8,040,000,000 shares, with par value of Rp100 per share.

-

The issuance of new shares in Link Net amounting to 1,032,649,384 shares all of which would be taken by Asia Link Holdings Limited (“Asia Link”) and/or any of its affiliates appointed by Asia Link.

paraf :





(5). Pada tanggal 21 Maret 2011, Perusahaan telah menandatangani: 1. Investment Agreement dengan Asia Link, Holdings Limited (“Asia Link”), Link Net, FMTV sehubungan dengan antara lain: Penerbitan obligasi sebesar Rp 722.310 kepada Asia Link Dewa Pte. Ltd. (“ALD”); Penerbitan saham baru di Link Net sebanyak 1.032.649.384 saham yang seluruhnya diambil bagian oleh ALD; Penerbitan saham baru di FMTV sebanyak 2.500 saham yang seluruhnya diambil bagian oleh Asia Link Company Limited sebanyak 125 saham dan ALD sebanyak 2.375 saham;

(5). On March 21, 2011 the Company entered into: 1.

Investment Agreement with Asia Link, Holdings Limited (“Asia Link”), Link Net, FMTV regarding, among others: The issuance of bonds amounting to Rp 722,310 to Asia Link Dewa Pte. Ltd. (“ALD”); The issuance of new shares in Link Net amounting to 1,032,649,384 shares all of which would be taken by ALD; The issuance of new shares in FMTV amounting to 2,500 shares all of which would be taken by Asia Link Company Limited amounting to 125 shares and ALD amounting to 2,375 shares; The issuance of Option Right to ALD to buy 458,248,814 shares of the Company in Link Net; Reorganization which would be done by the Company with FMTV and Link Net; The management of Link Net and its subsidiaries and FMTV.

Reorganization Agreement dengan Link Net dan FMTV sehubungan dengan reorganisasi yang akan dilakukan dalam Perusahaan, Link Net dan FMTV yang antara lain meliputi: Pengalihan dan/atau penjualan aset-aset milik Perusahaan kepada Link Net sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Reorganization Agreement; Pembaharuan kegiatan usaha Link Net; Pemberian hak atau lisensi oleh Perusahaan kepada Link Net untuk menggunakan hak kekayaan intelektual milik Perusahaan sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Reorganization Agreement; Pengalihan karyawan-karyawan Perusahaan kepada Link Net sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Reorganization Agreement.

2.

Reorganization Agreement with Link Net and FMTV in connection with reorganization which will be done in the Company, Link Net and FMTV which include, among others: The transfer and/or sale of the Company’s assets to Link Net in accordance with the terms and conditions stipulated in the Reorganization Agreement; Reorganization of Link Net’s business activity; The issuance of rights or license by the Company to Link Net for the use of intellectual property rights of the Company in accordance with the terms and conditions stipulated in the Reorganization Agreement; The assignment of the Company’s employee to Link Net in accordance with the terms and conditions stipulated in the Reorganization Agreement.

3. Shareholders Agreement dengan Asia Link, Link Net dan FMTV sehubungan dengan antara lain pengaturan Perusahaan bersama-sama dengan Asia Link sebagai pemegang saham dalam Link Net dan FMTV.

3.

Shareholders Agreement with Asia Link, Link Net and FMTV in connection with, among others, the arrangement of the Company together with Asia Link as shareholders in Link Net and FMTV.

2.

Pemberian Hak Opsi kepada ALD untuk membeli 458.248.814 saham Perusahaan dalam Link Net; Reorganisasi yang akan dilakukan oleh Perusahaan FMTV dan Link Net; Pengelolaan Link Net dan entitas-entitas anak beserta FMTV.

(6). Berdasarkan Akta FMP No. 30 tanggal 11 Juli 2011 yang dibuat di hadapan Charles Hermawan SH Notaris di Tangerang, Perusahaan telah meningkatkan penyertaannya di dalam FMP yaitu sebesar Rp 5.000 yang terbagi atas 10.000.000 lembar saham.

d1/March 20, 2014

11 239

(6). Based on deed of FMP No. 30 dated July 30, 2011, made before Charles Hermawan SH Notary in Tangerang, the Company had increased its share participation in FMP amounting to Rp5,000 divided into 10,000,000 shares.

paraf :





(7). Berdasarkan Akta FMN No. 29 tanggal 11 Juli 2011 yang dibuat di hadapan Charles Hermawan SH Notaris di Tangerang, Perusahaan telah meningkatkan penyertaannya di dalam FMN yaitu sebesar Rp5.000 yang terbagi atas 5.000 lembar saham.

(7). Based on deed of FMN No.29 dated July 11, 2011 made before Charles Hermawan SH Notary in Tangerang, the Company increased its share participation in FMN amounting to Rp5,000 divided into 5,000 shares.

(8). Berdasarkan Akta BMPA No. 15 tanggal 8 April 2011 yang dibuat di hadapan Charles Hermawan SH, Notaris di Tangerang, Perusahaan bersama MVC telah mendirikan BMPA dengan nilai penyertaan Perusahaan sebesar Rp2.475 terbagi atas 2.475.000 saham dan MVC sebesar Rp 25 terbagi atas 25.000 saham.

(8). Based on deed of BMPA No. 15 dated April 8, 2011 made before Charles Hermawan SH, Notary in Tangerang, the Company and MVC established BMPA with shares participation from the Company amounting to Rp2,475 divided into 2,475,000 shares and from MVC amounting to Rp25 divided into 25,000 shares.

(9). Pada tanggal 8 Juli 2011 Perusahaan telah melepaskan penyertaannya sejumlah 34.650 saham pada APM kepada PT Prana Mitra Asia yang dituangkan dalam akta jual beli No. 03 tanggal 8 Juli 2011 dibuat di hadapan Sri Rahayu SH, Notaris di Bekasi dan telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM.

(9). On July 8, 2011, the Company sold its ownerships of 34,650 shares in APM to PT Prana Mitra Asia which stipulated under sale and purchase deed No. 03 dated July 8, 2011, made before Sri Rahayu SH, Notary in Bekasi, which deed has been reported to Minister of Law and Human Rights.

(10).Pada tanggal 8 Juli 2011 MVC, entitas anak, telah melepaskan pernyertaannya sejumlah 350 saham pada APM kepada Dedy Rozano yang dituangkan dalam akta jual beli No. 04 tanggal 8 Juli 2011 dibuat di hadapan Sri Rahayu SH, Notaris di Bekasi dan telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM.

(10).On July 8, 2011, MVC, subsidiary, sold its shares ownerships of 350 shares in APM to Dedy Rozano which stipulated under sale and purchase deed No. 04 dated July 8, 2011, made before Sri Rahayu SH, Notary in Bekasi, which deed has been reported to Minister of Law and Human Rights.

(11).Berdasarkan Akta FDBT No. 9 tanggal 13 September 2011, yang dibuat di hadapan Charles Hermawan SH, Notaris di Tangerang, FMP dan MVC, keduanya entitas anak, telah mendirikan FDBT dengan nilai penyertaan FMP sebesar Rp2.475 terbagi atas 2.475.000 saham dan MVC sebesar Rp25 terbagi atas 25.000 saham.

(11).Based on the deed of FDBT No. 9 dated September 13, 2011, made before Charles Hermawan SH, Notary in Tangerang, FMP and MVC, both are subsidiaries, have established FDBT company with shares participation from FMP amounting to Rp2,475 divided into 2,475,000 shares and from MVC amounting to Rp25 divided into 25,000 shares.

Berdasarkan Akta No. 139 tanggal 30 Mei 2013, FDBT telah melakukan perubahan nama menjadi PT Graha Investama Andalan Terpadu.

Based on the deed No. 139 dated May 30, 2013, FDBT had changed its name to PT Graha Investama Andalan Terpadu.

(12).Pada tanggal 27 Juni 2011 Perusahaan telah menandatangani Vendor Loan Agreement dengan Link Net, entitas anak, untuk pemberian fasilitas sebesar Rp440.000 dengan bunga sebesar 11% per tahun dan jangka waktu pinjaman selama 4 tahun setelah tanggal penarikan. Pinjaman tersebut telah dieliminasi dalam laporan konsolidasian ini.

(12).On June 27, 2011, the Company entered into Vendor Loan Agreement with Link Net, a subsidiary, for the Rp440,000 facility to Link Net with 11% per annum interest and for the period of 4 years after the drawdown date. The loan has been eliminated in these consolidated financial statements.

(13).Pada tanggal 27 dan 28 Juni 2011, Perusahaan memberikan pinjaman kepada FMN dan FMP, keduanya merupakan entitas anak, masing-masing sebesar Rp25.000 dalam bentuk Promissory Notes dengan tingkat bunga sebesar 3% per annum. Kedua Promissory Notes tersebut telah diperpanjang dan akan jatuh tempo pada bulan Maret 2014. Pada bulan September 2012, FMN telah melakukan pelunasan sebesar Rp2.000. Kedua pinjaman tersebut telah dieliminasi dalam laporan keuangan konsolidasian ini.

(13).On June 27 and 28, 2011, the Company has provided a loan to FMN and FMP, both are subsidiaries, amounting to Rp25,000 each in Promissory Notes with 3% interest rate per annum. The Promissory Notes have been extended and will due in March 2014. In September 2012, FMN has repaid the Promissory Notes amounting to Rp2,000. The loans have been eliminated in these consolidated financial statements.

d1/March 20, 2014

12 240

paraf :





(14).Pada tanggal 16 Januari 2012, FMN, entitas anak, telah membeli 50.000 saham atau setara dengan 0,3% dari seluruh modal disetor dan dikeluarkan dalam FMP, yang telah dituangkan dalam akta No. 13 tanggal 16 Januari 2012 dan akta No.12 tanggal 16 Januari 2012 dan telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM.

(14).On January 16, 2012, FMN, a subsidiary, had purchased 50,000 shares, which equal to 0.3% of the issued and paid-up capital in FMP, which stipulated in deed No. 13 dated January 16, 2012 and deed No. 12 dated January 16, 2012 and has been reported to Minister of Law and Human Rights.

(15).Pada tanggal 2 Februari 2012, FMP, entitas anak, telah mengambil alih 49.500 saham dalam MSI atau setara dengan 99% dari seluruh modal yang disetor dan dikeluarkan dalam MSI yang telah dituangkan dalam Akta No.7 tanggal 2 Februari 2012 dan Akta No.6 tanggal 2 Februari 2012 dan telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM.

(15).On February 2, 2012, FMP, a subsidiary, had acquired 49,500 shares in MSI or equal to 99% of the issued and paid-up capital in MSI which stipulated in deed No. 7 dated February 2, 2012 and deed No. 6 dated February 2, 2012 and has been reported to Minister of Law and Human Rights.

1.d. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Per 31 Desember 2013, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan masing-masing berdasarkan Rapat Umum Pemegang Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 24 September 2013, yang diaktakan dalam akta notaris Rini Yulianti SH, No. 30 tanggal 24 September 2013 adalah sebagai berikut:

1.d. Board of Commissioners, Directors and Employees As of December 31, 2013, the members of the Company’s Board of Commissioners and Directors based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders held on September 24, 2013, as covered by notarial deed No. 30 of Rini Yulianti SH dated September 24, 2013, are as follows:

Dewan Komisaris Presiden Komisaris Komisaris Independen Komisaris Independen Komisaris Independen Komisaris Independen Komisaris Direksi Presiden Direktur Direktur Tidak Terafiliasi Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur

Theo Leo Sambuaga Didik J. Rachbini Rizal Ramli Muladi Ito Sumardi DS Markus Permadi Akan ditentukan kemudian/ Will be determined later Harianda Noerlan Dicky Setiadi Moechtar Larry Ridwan Ali Chendra Johannes Tong Danrivanto Budhijanto

Per 31 Desember 2012, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan masing-masing berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 5 April 2012, yang diaktakan dalam akta notaris Lindasari Bachroem SH, No. 2 tanggal 5 April 2012, adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Presiden Komisaris Komisaris Independen Komisaris Independen Komisaris Komisaris

d1/March 20, 2014

Directors President Director Non Affiliated Director Director Director Director Director Director

As of December 31, 2012, the members of the Company’s Board of Commissioners and Directors based on the Annual General Meeting of Shareholders held on April 5, 2012, as covered by notarial deed No.2 of Lindasari Bachroem SH dated April 5, 2012, are as follows:

Peter Frans Gontha Didik J. Rachbini Rizal Ramli Theo Leo Sambuaga Hendra Sidin

13 241

Board of Commissioners President Commissioner Independent Commissioner Independent Commissioner Independent Commissioner Independent Commissioner Commissioner

Board of Commissioners President Commissioner Independent Commissioner Independent Commissioner Commissioner Commissioner

paraf :





Direksi Presiden Direktur Direktur Direktur Direktur

Irwan Djaja Dicky Setiadi Moechtar Harianda Noerlan Larry Ridwan

Pada tanggal 31 Desember 2013 susunan komite audit adalah sebagai berikut: Ketua Anggota Anggota

Ketua Anggota Anggota

As of December 31, 2013, the members of the audit committee are as follows:

Didik J. Rachbini Herman Latief R Hikmat Kartadjoemena

Pada tanggal 31 Desember 2012 susunan komite audit adalah sebagai berikut:

Directors President Director Director Director Director

Chairman Member Member

As of December 31, 2012, the members of the audit committee are as follows:

Didik J. Rachbini A. D. Sonny Soedjadi Sugiarto Ranoeseminto

Chairman Member Member

Pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, corporate secretary Perusahaan adalah Harianda Noerlan.

As of December 31, 2013 and 2012, the Company’s corporate secretary is Harianda Noerlan.

Perusahaan dan entitas-entitas anak, pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 mempunyai masing-masing sekitar 1.169 dan 1.018 karyawan tetap (tidak diaudit).

The Company and its subsidiaries, as of December 31, 2013 and 2012, have approximately 1,169 and 1,018 permanent employees, respectively (unaudited).

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

2. Summary of Accounting Policies

2.a. Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansii Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI), serta Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) No. VIII.G.7 tentang “Pedoman Penyajian Laporan Keuangan” dan lampiran Keputusan No. KEP-347/BL/2012 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik.

2.a. Compliance to the Financial Accounting Standards (FAS) The Company and its subsidiaries consolidated financial statements has been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which include the Statements of Financial Accounting Standards (SFAS) and Interpretation of Financial Accounting Standards (IFAS) issued by the Financial Accounting Standards Board - Indonesian Institute of Accountants (FASB-IIA) and Regulations from Capital Market and Supervisory Board and Financial Institution (Bapepam-LK) No. VIII.G.7 regarding the “Preparation of Financial Statements” and attachment Decree No. KEP347/BL/2012 regarding presentation and disclosure of financial statements the issuer or public company.

2.b. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian yang menggunakan dasar kas. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masingmasing akun tersebut.

2.b. Basis of Measurement and Preparation of Consolidated Financial Statements The consolidated financial statements have been prepared based on the going concern assumption and accrual basis, except for the consolidated statements of cash flows which used the cash basis. The basis of measurement in preparation of these consolidated financial statements is the historical costs concept, except for certain accounts which have been prepared on the basis of other measurements as described in their respective accounting policies.

d1/March 20, 2014

14 242

paraf :





Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan dasar akrual, kecuali untuk laporan arus kas, dan menggunakan konsep biaya perolehan (historical cost).

The consolidated financial statements are prepared based on an accrual basis, except for the statements of cash flows, and using the historical cost method of accounting.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung (direct method) dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

The consolidated statements of cash flows are prepared using direct method by classifying cash flows into operating, investing and financing activities.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi ini adalah Rupiah, yang menjadi mata uang fungsional Perusahaan dan entitas anak.

The presentation currency used in the preparation of these consolidated financial statements is Indonesian Rupiah, which represents the functional currency of the Company and subsidiaries.

Penerapan Standar Akuntansi Tahun Berjalan Berikut adalah Pernyataan (“PSAK”), penyesuaian atas PSAK dan Pernyataan Pencabutan (PPSAK) yang wajib diterapkan untuk pertama kali pada atau setelah 1 Januari 2013 dalam laporan keuangan konsolidasian:

Implementation of Current Year Accounting Standards The Statements (“PSAK”),Interpelations (“ISAK”) and Withdrawal of Statements (“PPSAK”) which are mandatory for the first time on or after January 1, 2013 in the consolidated financial statements as follows:

PSAK 38 (Revisi 2012): Kombinasi Bisnins Entitas Sepengendali Penyesuaian atas PSAK No. 60 (revisi 2010): Pengungkapan Instrumen Keuangan (Oktober 2012) PPSAK No.10: Pencabutan PSAK 51 Akuntansi Kuasi – Reorganisasi

PSAK 38 (revised 2012): Business Combinations Involving Entities under Common Control The Improvement on PSAK 60 (revised 2010): Financial Instument Disclosures (Oktober 2012) PPSAK No.10: Withdrawal of PSAK 51 Accounting for Quasi – Reorganization

Penerapan standar baru yang mempengaruhi laporan keuangan Perusahaan adalah PSAK 38 (Revisi 2012): Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali.

The adoption of the new standard which impacts the Company’s financial statements is PSAK 38 (Revised 2012): Business Combination of Common Control Entities.

Sesuai dengan PSAK 38 (Revisi 2012), Perusahaan telah mereklasifikasi saldo selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali pada tanggal awal penerapan PSAK ini ke dalam pos tambahan modal disetor.

In accordance with PSAK 38 (Revised 2012), the Company has reclassified its balance of the difference in value from restructuring transaction between entities under common control to the additional paid-in-capital account at the beginning of the implementation of this PSAK.

2.c. Prinsip-prinsip Konsolidasian Laporan keuangan konsolidasian meliputi akun-akun Perusahaan dan entitas anaknya. Entitas anak adalah seluruh entitas dimana Perusahaan memiliki kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional atasnya, biasanya melalui kepemilikan lebih dari setengah hak suara. Seluruh akun dan transaksi antar Perusahaan yang material telah dieliminasi.

2.c. Consolidation Principles The consolidated financial statements included the accounts of the Company and its subsidiaries. The Subsidiaries are all entities whereby the Company has the power to control the financial and operating policies, generally through an ownership of more than half of the voting rights. All significant intercompany accounts and transactions are eliminated.

Entitas anak dikonsolidasikan secara penuh sejak tanggal di mana pengendalian dialihkan kepada Perusahaan dan tidak lagi dikonsolidasikan sejak tanggal Perusahaan kehilangan pengendalian.

Subsidiaries are fully consolidated from the date on which control is transferred to the Company and deconsolidated from the date on which the Company’s control ceases.

Kepentingan non-pengendali merupakan proporsi atas hasil usaha dan aset bersih entitas anak yang tidak diatribusikan kepada Perusahaan.

Non-controlling interests represent the proportion of the results and net assets of subsidiaries which are not attributable to the Company.

d1/March 20, 2014

15 243

paraf :





Transaksi dengan kepentingan non-pengendali yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian merupakan transaksi ekuitas. Selisih antara nilai wajar imbalan yang dibayar dan bagian yang diakuisisi atas nilai tercatat aset neto entitas anak dicatat pada ekuitas. Keuntungan atau kerugian pelepasan kepentingan non-pengendali juga dicatat pada ekuitas.

Transactions with non-controlling interests that do not result in loss of control are accounted for as equity transactions. The difference between the fair value of payments and the acquired portion on the carrying value of net assets of the subsidiary is recorded in equity. Gains or losses on disposals of noncontrolling interests are also recorded in equity.

Laporan keuangan Perusahaan dan Entitas Anak disajikan dalam mata uang yang sebagian besar mempengaruhi lingkungan ekonomi di mana entitas tersebut beroperasi (mata uang fungsional). Untuk tujuan laporan keuangan konsolidasian, hasil dan posisi keuangan dari masing-masing Entitas Anak dinyatakan dalam rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan mata uang penyajian untuk laporan keuangan konsolidasian.

Financial statements of the Company and Subsidiaries are presented in the currency of the primary economic environment in which the entities operate (“the functional currency”). For the consolidated financial statements purpose, financial results and position from each subsidiary are presented in Rupiah, which represent functional currency of the Company and presentation currency in the consolidated financial statements.

2.d. Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali Transaksi restrukturisasi entitas sepengendali adalah transaksi yang mengalihkan aset, liabilitas, saham dan instrumen kepemilikan lainnya di antara entitas sepengendali yang tidak menimbulkan laba atau rugi bagi seluruh kelompok perusahaan ataupun entitas individual dalam kelompok perusahaan tersebut.

2.d. Difference in Value of Restructuring Transactions of Entities under Common Control Restructuring transactions of entities under common control are transactions to transfer assets, liabilities, shares and other ownership instruments between parties under common control which do not result in profit or loss for the whole group or for an individual entitiy of the group.

Sebelum tanggal 1 Januari 2013, selisih antara harga pengalihan yang timbul dari pengalihan aset, utang, saham atau bentuk instrumen kepemilikan lainnya dengan nilai buku transaksi dalam rangka restrukturisasi antara entitas sepengendali diakui sebagai “Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali” dan disajikan sebagai bagian dari ekuitas Perusahaan. Efektif tanggal 1 Januari 2013, Perusahaan menerapkan PSAK 38 (Revisi 2012). Penerapan PSAK ini berlaku secara prospektif dengan ketentuan bahwa saldo selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali berdasarkan PSAK 38 (revisi 2004): Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali pada tanggal awal penerapan PSAK ini, yaitu tanggal 1 Januari 2013, disajikan dalam pos tambahan modal disetor dan selanjutnya tidak dapat diakui sebagai laba rugi direalisasi maupun direklasifikasi ke saldo laba.

Before January 1, 2013, the difference between the transfer price of transfer assets, liabilities, shares or other ownership instruments and the book value arising from restructuring transactions of entities under common control is recorded as “Difference in value from restructuring transactions among entities under common control” and presented as part of equity of the Company. Effective on January 1, 2013, the Company adopted PSAK 38 (Revised 2012). This PSAK is being adopted prospectively that the difference in value resulting from the common-control entities restructuring transaction based on PSAK 38 (2004 revision): the Accounting of Restructuring of Common-Control Entities, at the early adoption of this PSAK, January 1, 2013, being presented as “Additional-Paid-InCapital”, and can not be recognized as “realized profit/loss” or reclassified to “retained earnings”.

2.e. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan.

2.e. Foreign Currency Transactions and Balances Transactions involving foreign currencies are translated into Rupiah at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made.

Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam Rupiah menggunakan kurs yang diumumkan oleh Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut (per 31 Desember 2013 kurs tukar yang digunakan adalah USD1 = Rp12.189; per 31.Desember 2012 kurs tukar yang digunakan adalah USD1 = Rp9.670). Laba atau rugi selisih kurs dibebankan pada laporan laba rugi tahun berjalan.

On statement of financial positions date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are reported in Rupiah using the rate of exchange prevailing at such date as published by Bank Indonesia (as of December 31, 2013 is USD1 = Rp12,189; December 31, 2012 is USD1 = Rp9,670). The resulting gains or losses are credited or charged to the current statement of income.

d1/March 20, 2014

16 244

paraf :





2.f. Transaksi dengan Pihak-pihak berelasi Pihak-pihak berelasi adalah orang atau perusahaan yang terkait dengan Perusahaan yang menyiapkan laporan keuangannya (“Perusahaan pelapor”): (a.) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan Perusahaan pelapor jika orang tersebut: (i) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Perusahaan pelapor; (ii) memiliki pengaruh signifikan atas Perusahaan pelapor; atau (iii) personal manajemen kunci Perusahaan pelapor atau perusahaan induk Perusahaan pelapor.

2.f. Transaction with Related Parties A related party is a person or entity that is related to the entity that is preparing its financial statements (referred to as “reporting entity”): (a.) A person or a close member of that person’s family is related to a reporting entity if that person: (i) has control or joint control over the reporting entity;

(b.) Suatu perusahaan berelasi dengan Perusahaan pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut: (i) Perusahaan dan Perusahaan pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya perusahaan induk, entitas anak dan entitas anak berikutnya terkait dengan perusahaan lain); (ii) Satu perusahaan adalah perusahaan asosiasi atau ventura bersama dari perusahaan lain (atau perusahaan asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, di mana perusahaan lain tersebut adalah anggotanya); (iii) Kedua perusahaan tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama; (iv) Satu perusahaan adalah ventura bersama dari perusahaan ketiga dan perusahaan yang lain adalah perusahaan asosiasi dari perusahaan ketiga; (v) Perusahaan tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu Perusahaan pelapor atau perusahaan yang terkait dengan Perusahaan pelapor. Jika Perusahaan pelapor adalah perusahaan yang menyelenggarakan program tersebut, perusahaan sponsor juga berelasi dengan Perusahaan pelapor; (vi) Perusahaan yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam butir (a); (vii) Orang yang diidentifikasi dalam butir (a) (i) memiliki pengaruh signifikan terhadap perusahaan atau personil manajemen kunci perusahaan (atau perusahaan induk dari perusahaan).

(b.) An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies: (i) the entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others); (ii) One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member);

2.g. Setara Kas Setara kas terdiri dari deposito jangka pendek dengan jangka waktu jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal penempatannya, tidak digunakan sebagai jaminan dan tidak dibatasi penggunaannya.

2.g. Cash Equivalents Cash equivalents consist of short-term time deposits with maturities of 3 (three) months or less since the time of their placement, not pledged as collateral and unrestricted.

2.h. Aset dan Liabilitas Keuangan Perusahaan dan entitas anak mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam bentuk aset keuangan dan liabilitas keuangan.

2.h. Financial Assets and Liabilities The Company and its subsidiaries classify its financial instruments in the form of financial assets and financial liabilities.

d1/March 20, 2014

17 245

(ii) has significant influence over the reporting entity; or (iii) is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.

(iii) Both entities are joint ventures of the same third party; (iv) One entity is a joint venture of the a third entity and the other entity is an associate of the third party; (v) The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity; (vi) The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a); (vii) A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).

paraf :





Aset Keuangan diklasifikasikan dalam kelompok berikut: 1. Aset Keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi Aset Keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi adalah aset keuangan yang ditujukan untuk diperdagangkan (trading), yaitu jika dimiliki terutama untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat atau terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini. Instrumen derivatif masuk dalam kelompok ini kecuali bila derivatif tersebut merupakan instrumen lindung nilai. Investasi dalam efek yang termasuk dalam kelompok ini dicatat sebesar nilai wajarnya. Laba/rugi yang belum direalisasi pada tanggal laporan posisi keuangan dikreditkan atau dibebankan pada usaha tahun berjalan.

Financial assets are classified as follows: 1. Financial assets at fair value through profit and loss

Perusahaan dan entitas anak tidak mempunyai aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

The Company and its subsidiaries has no financial assets classified as financial assets at fair value through profit and loss.

2. Investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo Investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta Manajemen mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, kecuali: a. investasi yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi; b. investasi yang ditetapkan oleh entitas dalam kelompok tersedia untuk dijual; dan c. investasi yang memiliki definisi pinjaman yang diberikan dan piutang.

2. Investments classified as held to maturity Investment in held to maturity are non-derivative financial assets with fixed or predetermined payment and maturity have been defined, and management has the positive intention and ability to hold these financial assets to maturity, unless:

Pada saat pengakuan awal, investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif.

These are initially recognised at fair value including transaction costs and subsequently measured at amortised cost, using the effective interest method.

Perusahaan dan entitas anak tidak mempunyai aset keuangan yang diklasifikasi sebagai investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo.

The Company and its subsidiaries has no financial assets classified as investments held to maturity.

3. Pinjaman yang diberikan dan piutang Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif.

3. Loans and receivables Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payment and are not quoted in the active markets.

Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya, ditambah dengan biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan dan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali untuk pinjaman yang diberikan dan piutang jangka pendek dimana perhitungan bunga tidak material.

Loans and receivables are initially recognized at fair value plus transaction costs and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method, except for loans and receivables whereby the calculation of interest is immaterial.

d1/March 20, 2014

18 246

Financial assets at fair value through profit or loss are financial assets held for trading. Under this category are financial assets acquired for the purpose of selling within a short-term period or where there is evidence of a recent actual pattern of short-term profit-taking. Derivative instruments are also classified herein unless they are designated as effective hedging instruments. The investments which meet this classification are recorded at fair value. Unrealized gains or losses on reporting date are credited or debited to the operations of the year.

a. b. c.

investments that at initial recognition, are designated as financial assets measured at fair value through profit or loss; investment designated as available for sale; and investment that meet the definition of loans and receivables.

paraf :





Perusahaan dan entitas anak mempunyai kas dan setara kas, piutang usaha, aset keuangan lancar dan tidak lancar lainnya, dan piutang pihak berelasi non-usaha yang diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.

The Company and its subsidiaries has cash and cash equivalents, trade receivables, other current and non-current financial assets, and non-trade receivables from related parties are classified as loans and receivables.

4.

Aset Keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual Aset Keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang yang tidak memenuhi kriteria kelompok lainnya. Aset keuangan ini dicatat sebesar nilai wajar. Selisih antara nilai perolehan dan nilai wajar merupakan rugi (laba) yang belum direalisasikan pada tanggal laporan posisi keuangan yang disajikan sebagai bagian dari pendapatan komprehensif lain.

4.

Pada 31 Desember 2013 dan 2012, investasi pada saham yang merupakan bagian dari aset keuangan tidak lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset keuangan tersedia untuk dijual.

As of December 31, 2013 and 2012, investments in share of stock as part of other non-current financial assets are classified as available for sale.

Perusahaan dan entitas anak menggunakan akuntansi tanggal penyelesaian untuk kontrak regular ketika mencatat transaksi aset keuangan.

The Company and its subsidiaries uses settlement date accounting for regular contracts when recording transactions of financial assets.

Penurunan Nilai Aset Keuangan Aset keuangan, selain aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap tanggal pelaporan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Impairment of Financial Assets Financial assets, other than those at fair value through profit or loss, are assessed for indicators of impairment at each reporting date. Financial assets are impaired where there is objective evidence that, as a a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the financial asset, the estimated future cash flows of the investment have been impacted.

Untuk aset keuangan lainnya, bukti obyektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut: kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan.

For all other financial assets, objective evidence of impairment could include: significant financial difficulty of the issuer or counterparty; or default or deliquency in interest or principal payments; or

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, penurunan nilai aset dievaluasi secara individual. Bukti objektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Perusahaan dan entitas anak atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan kegagalan pembayaran atas piutang.

For certain categories of financial asset, such as receivables, the impairment value of assets are assessed individually. Objective evidence of impairment for a portofolio of receivables involves the Company and its subsidiaries’s past experience of collecting payments, an increase in the number of delayed payments in the portofolio past the average credit period, as well as observalbe changes in national or local economic conditions that correlate with default on receivables.

d1/March 20, 2014

19 247

Financial assets classified as available for sale

Financial assets classified as available-for-sale are nonderivative financial assets designated as available-for-sale or that do not meet criteria for other groups. These financial assets are recorded at fair value. The difference between the cost and fair value is a loss (income) that have not been realized in the statement of financial position date are presented as part of other comprehensive income.

It becoming probable that the borrower will enter bankcruptcy or financial reorganisation.

paraf :





Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif dari aset keuangan.

For financial assets that are stated at amortized cost, the loss of impairment value is the difference between the carrying value of the financial assets and the present value of discounted future estimated cash flows value using an effective interest rate as applicable to financial assets.

Nilai tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas aset keuangan, kecuali piutang yang nilai tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun penyisihan piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun penyisihan piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun penyisihan. Perubahan nilai tercatat akun penyisihan piutang diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

The carrying amount of the financial asset is reduced through the use of an allowance of impairment account and the amount of the loss is recongnized as profit or loss. If in a subsequent period, the amount of the impairment loss decrease and the decrease can be related objectively to an event occuring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is reserved to the extent that the carrying amount of the asset does not exceed its amortized cost at the reversal. The amount of such reversal is regonized as profit or loss.

Jika aset keuangan tersedia untuk dijual dianggap menurun nilainya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya telah diakui dalam pendapatan komprehensif lain direklasifikasi ke laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dalam periode yang bersangkutan.

When an available for sale financial asset is considered to be impaired, cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income are reclassified to consolidated statements of comprehensive income in the period.

Pengecualian dari instrumen ekuitas tersedia untuk dijual, jika, pada periode berikutnya, jumlah penurunan nilai berkurang dan penurunan dapat dikaitkan secara obyektif dengan sebuah peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui, dipulihkan melalui laporan laba rugi hingga nilai tercatat investasi pada tanggal pemulihan penurunan nilai tidak melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum pengakuan kerugian penurunan nilai dilakukan.

With the exception of available for sale equity instruments, if, in a subsequent period, the amount of the impairment loss decrease and the decrease can be related objectively to an event occurring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is reversed through profit or loss to the extent that the impairment is reversed does not exceed what the amortized cost would have been had the impairment not been recognized.

Dalam hal efek ekuitas tersedia untuk dijual, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dalam laporan laba rugi komprehensif tidak boleh dipulihkan melalui laporan laba rugi. Setiap kenaikan nilai wajar setelah penurunan nilai diakui secara langsung ke ekuitas.

In respect of available for sale equity securities, impairment losses previously recognized in statements of comprehensive income are not reversed through profit or loss. Any increase in fair value subsequent to an impairment loss is recognized directly in equity.

Reklasifikasi Aset Keuangan Reklasifikasi hanya diperkenankan dalam situasi yang jarang terjadi dan dimana aset tidak lagi dimiliki untuk tujuan dijual dalam jangka pendek. Dalam semua hal, reklasifikasi aset keuangan hanya terbatas pada instrumen utang. Reklasifikasi dicatat sebesar nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi.

Reclassification of Financial Assets Reclassification is only permitted in rare circumstances and where the asset is no longer held for the purpose of selling in the short-term. In all cases, reclassifications of financial assets are limited to debt instruments. Reclassifications are accounted for at fair value of the financial asset at the date of reclassification.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan pada kelompok berikut: 1. Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi Nilai wajar liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi adalah liabilitas keuangan yang dapat dipindahtangankan dalam waktu dekat. Derivatif diklasifikasikan sebagai liabilitas yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi kecuali ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Financial liabilities are classified in the following groups: 1. Financial liabilities measured at fair value through profit and loss The fair value of financial liabilities measured at fair value through profit and loss are financial obligations that can be transferred in the near future. Derivatives are classified as liabilities at fair value through profit and loss except for a derivative that is designated, and effective as hedging instruments.

d1/March 20, 2014

20 248

paraf :





Perusahaan dan entitas anak tidak memiliki liabilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. 2.

Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dikategorikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

The Company and its subsidiaries has no financial liabilities classified as financial liabilities measured at fair value through profit and loss. 2.

Financial liabilities are measured using amortized cost Financial liabilities that are not classified as financial liabilities measured at fair value through profit and loss are categorized and measured at amortized cost.

Perusahaan dan entitas anak memiliki lliabilitas keuangan berupa utang usaha, beban akrual, pinjaman jangka pendek, utang bank dan lembaga keuangan jangka pendek dan panjang, utang obligasi, liabilitas keuangan jangka pendek dan panjang lainnya.

The Company and its subsidiaries has financial liabilities in the form of trade payables, accrued payables, short term loan, short and long term loan from banks and financial institution, bonds payable, and other short and long term financial liabilities.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan Perusahaan dan entitas anak menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau Perusahaan dan entitas anak mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Perusahaan dan entitas anak tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Perusahaan dan entitas anak mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Perusahaan dan entitas anak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Perusahaan dan entitas anak masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diperoleh.

Derecognition of Financial Assets and Liabilities The Company and its subsidiaries derecognizes a financial asset only when the contractual rights to the cash flows from the asset expire, or when it transfers the financial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another entity. If the Company and its subsidiaries neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of ownership and continues to control the transferred asset, the Company and its subsidiaries recognizes its retained interest in the asset and an associated liability for amounts it may have to pay. If the Company and its subsidiaries retains substantially all the risks and rewards of ownership of a transferred financial asset, the Company and its subsidiaries continues to recognize the financial asset and also recognizes a collateralised borrowing for the proceeds received.

Perusahaan dan entitas anak menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Perusahaan dan entitas anak telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa.

The Company and its subsidiaries derecognizes financial liabilities when, and only when, the Company and its subsidiaries’s obligations are discharged, cancelled or they expire.

Saling Hapus antar Instrumen Keuangan Aset keuangan dan liabilitas keuangan disajikan secara saling hapus dan nilai bersihnya disajikan di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika dan hanya jika, terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan ada niat untuk menyelesaikan secara neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan.

Offsetting Financial Instruments Financial assets and liabilities are offset and the net amount are reported in the consolidated statements of financial position when and only when, there is a legally enforceable right to net off the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

Metode Suku Bunga Efektif Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan

Effective Interest Method The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial instrument and of allocating interest income over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash receipts (including all fees on points paid or received that form

d1/March 20, 2014

21 249

paraf :





estimasi penerimaan kas di masa datang (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) through the expected life of the financial instrument, or, where appropriate, a shorter period to the net carrying amount on initial recognition.

Pendapatan diakui berdasarkan suku bunga efektif untuk instrumen keuangan selain dari instrument keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba atau rugi.

Income is recognized on an effective interest basis for financial instruments other than those financial instruments at FVTPL.

Estimasi Nilai Wajar Nilai wajar aset dan liabillitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

Fair Value Determination The fair value of financial assets and liabilities must be estimated for recognition and measurement or for disclosure purposes.

PSAK 60, “Instrumen Keuangan: Pengungkapan” mensyaratkan pengungkapkan atas pengukuran nilai wajar dengan tingkat hirarki nilai wajar sebagai berikut: (i) harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Tingkat 1) (ii) input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (Tingkat 2), dan (iii) input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi) (Tingkat 3).

PSAK 60, “Financial Instruments: Disclosures” requires disclosure of fair value measurements by level of the following fair value measurement hierarchy: (i) quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities (Level 1) (ii) inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (as prices) or indirectly (derived from prices) (Level 2), and (iii) inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs) (Level 3).

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan berdasarkan kuotasi nilai pasar pada tanggal pelaporan. Kuotasi nilai pasar yang digunakan Perusahaan dan entitas anak untuk aset keuangan adalah harga penawaran (bid price), sedangkan untuk liabilitas keuangan menggunakan harga jual (ask price). Instrumen keuangan ini termasuk dalam Tingkat 1.

The fair value of financial instruments traded in active markets is based on quoted market prices at the reporting date. The quoted market price used for financial assets held by the Company and its subsidiaries is the current bid price, while financial liabilities use ask price. These instruments are included in Level 1.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu. Teknik tersebut menggunakan data pasar yang dapat diobservasi sepanjang tersedia, dan seminimal mungkin tidak mengacu pada estimasi. Apabila seluruh input signifikan atas nilai wajar dapat diobservasi, instrumen keuangan ini termasuk dalam Tingkat 2.

The fair value of financial instruments that are not traded in an active market is determined using valuation techniques. These valuation techniques maximize the use of observable market data where it is available and rely as minimum as possible on estimates. If all significant inputs required to fair value an instrument are observable, the instrument is included in Level 2.

Jika satu atau lebih input yang signifikan tidak berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi, maka instrumen tersebut masuk ke dalam Tingkat 3. Ini berlaku untuk surat-surat berharga ekuitas yang tidak diperdagangkan di bursa.

If one or more of the significant inputs is not based on observable market data, the instrument is included in Level 3. This is the case for unlisted equity securities.

d1/March 20, 2014

22 250

paraf :





Teknik penilaian tertentu digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan mencakup:  penggunaan harga yang diperoleh dari bursa atau pedagang efek untuk instrumen sejenis dan; teknik lain seperti analisis arus kas yang didiskonto digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan lainnya.

Specific valuation techniques used to value financial instruments include:  the use of quoted market prices or dealer quotes for similar instruments and;  other techniques, such as discounted cash flow analysis, are used to determine fair value for the remaining financial instruments.

2.i. Biaya Dibayar di Muka Biaya dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.

2.i. Prepaid Expenses Prepaid expenses are amortized over the periods benefitted by using the straight-line method.

2.j. Aset Tetap Aset tetap dipertanggungjawabkan dengan menggunakan model biaya yang dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Hak atas tanah tidak disusutkan dan disajikan sebesar biaya perolehan. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

2.j. Property and Equipment Property and equipment is accounted for using cost model which is stated at cost less their accumulated depreciation and any accumulated losses impairment. Landrights are not depreciated and presented at acquisition cost. The depreciation were calculated using the straight line method over the estimated useful lives of the assets as follows:

Tahun/Years Bangunan Jaringan Distribusi Kabel Optik Bawah Laut Renovasi Head-end Electronic Peralatan Kantor, Perabotan, Kabel Modem, Converter, Decoder dan Kendaraan Set Top Box Peralatan BTS

15 5 – 15 15 4 4 - 7, 5 4-5 4 8

Building Distribution Network Submarine Optical Cable Leasehold Improvements Head-end Electronics Office Equipment, Furniture and Fixtures, Cable Modem, Converters, Decoders, and Vehicle Set Top Box BTS Equipment

Tanah dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dan tidak disusutkan.

Land is carried at cost and not depreciated.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan langsung ke laporan laba rugi pada saat terjadinya. Sedangkan biaya-biaya yang sifatnya meningkatkan masa manfaat aset secara signifikan, dikapitalisasi. Apabila suatu aset tetap tidak digunakan lagi atau dijual, biaya perolehan dan akumulasi penyusutan aset tetap tersebut dikeluarkan dari kelompok aset tetap, dan laba atau rugi yang terjadi dilaporkan dalam laporan laba rugi tahun bersangkutan.

The cost of maintenance and repairs is directly charged to statement of comprehensive income as incurred. While significant renewal and betterments that increase the property and equipment condition are capitalized. When property and equipment are retired or otherwise disposed of, the cost and the related accumulated depreciation are removed from the account and any resulting gain or loss is reflected in the statement of comprehensive income for the year.

Pada tanggal laporan posisi keuangan, nilai aset tetap direview terhadap kemungkinan penurunan nilai, apakah terdapat peristiwa atau kondisi yang menunjukkan bahwa nilai tercatat aset tetap tidak dapat dipulihkan. Penyisihan atas penurunan nilai aset tetap diakui pada periode terjadinya penurunan nilai.

At the statement of financial position date, the carrying value of property and equipment is reviewed for impairment whenever events and circumstances that the carrying value of property and equipment may not be recoverable. The provision for impairment of value is recognized in the period it occurred.

d1/March 20, 2014

23 251

paraf :





2.k. Aset dalam Penyelesaian Aset dalam penyelesaian terdiri dari bagian dari jaringan dan pekerjaan proyek yang masih dalam penyelesaian. Pengeluaran yang berhubungan dengan konstruksi, termasuk bunga, selisih kurs atas pinjaman dalam valuta asing dan beban pendanaan lainnya yang berhubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk keperluan konstruksi, dikapitalisasi sebagai bagian aset dalam penyelesaian, sesuai dengan PSAK No.26 (Revisi 2011), “Biaya Pinjaman”.

2.k. Construction in Progress Construction in progress consists of portions of the network and project which are still under construction. Expenditures relating to the construction, including interest, foreign exchange differences on borrowing and other financing charges incurred on loans obtained to finance the construction, are capitalized as part of construction in progress, in accordance with the PSAK No.26 (Revised 2011), “Borrowing Costs”.

2.l. Periode Prematur Periode prematur adalah periode dimana jaringan distribusi televisi sedang dalam tahap pembangunan dan pelayanan. Periode prematur dimulai ketika pendapatan dari pelanggan pertama diterima dan berakhir ketika pembangunan jaringan distribusi selesai, termasuk waktu yang cukup untuk menyiapkan instalasi drops pelanggan beserta perangkat keras yang berhubungan. Perusahaan menetapkan jangka waktu periode prematur selama 3 tahun.

2.l. Prematurity Period The prematurity period defined as the period in which the cable television distribution network is partially under construction and partially in service. Prematurity period begins when the first subscriber’s revenue is earned and ends when the construction of the distribution network is completed, including a reasonable time to provide for installation of subscriber drops and related hardware. Management has determined the length of the prematurity period to be 3 years.

2.m. Sewa Klasifikasi sewa didasarkan atas sejauh mana risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset sewaan berada di tangan lessor atau lessee.

2.m. Leases The classification of a lease is determined based on whether the lessor or lessee controls substiantially all the risks and rewards incidental to ownership.

Suatu sewa yang tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Pembayaran sewa dalam sewa operasi diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi dengan dasar garis lurus (straight-line basis) selama masa sewa.

Leases which do not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership are classified as operating leases. Operating lease payments are recognized as an expense on a straight-line basis over the lease term.

2.n. Persediaan Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara harga perolehan atau nilai realisasi bersih (net realizable value). Harga perolehan persediaan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata (average method). Penyisihan persediaan usang dibentuk berdasarkan hasil penelaahan atas kondisi masing-masing persediaan pada akhir periode, sedangkan penyisihan penurunan nilai dibentuk untuk menurunkan nilai tercatat persediaan ke nilai realisasi bersih.

2.n. Inventories Inventories are carried at the lower of cost or net realizable value. Cost is determined by using the average method. Allowance for inventory obsolescence is provided based on the review of the condition of the individual inventory items at the end of the period, while the allowance for decline in value is provided to reduce the carrying values of the inventories to their net realizable values.

2.o. Aset takberwujud Aset takberwujud meliputi biaya izin awal (up-front fee) Layanan Pita Lebar Nirkabel dan perangkat lunak komputer dan diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dan 4 (empat) tahun.

2.o. Intangible Assets Intangible assets represent up-front fee of Wireless Broadband and computer software and are amortized using the straight line method over the estimated useful life of 10 (ten) years and 4 (four) years, respectively.

2.p. Investasi pada Entitas Asosiasi Entitas asosiasi adalah suatu entitas dimana Perusahaan memiliki pengaruh signifikan, tetapi tidak mengendalikan. Entitas asosiasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas.

2.p. Investment in Associate Associates are entities of which the Company has significant influence but not control. Associate entity is accounted for using the equity method.

d1/March 20, 2014

24 252

paraf :





Jika kepemilikan kepentingan pada entitas asosiasi berkurang, namun tetap memiliki pengaruh signifikan, hanya suatu bagian proporsional atas jumlah yang telah diakui sebelumnya pada pendapatan komprehensif lainnya yang direklasifikasi ke laporan laba rugi.

If the ownership interest in an associate is reduced but significant influence is retained, only a proportionate share of the amounts previously recognised in other comprehensive income is reclassified to profit or loss where appropriate.

Bagian Perusahaan atas laba atau rugi entitas asosiasi pasca akuisisi diakui dalam laporan laba rugi dan bagian atas mutasi pendapatan komprehensif lainnya pasca akuisisi diakui di dalam pendapatan komprehensif lainnya dan diikuti dengan penyesuaian pada jumlah tercatat investasi. Dividen yang akan diterima dari entitas asosiasi diakui sebagai pengurang jumlah tercatat investasi. Jika bagian Perusahaan atas kerugian entitas asosiasi sama dengan atau melebihi kepentingannya pada entitas asosiasi, termasuk piutang tanpa agunan, Perusahaan menghentikan pengakuan bagian kerugiannya, kecuali Perusahaan memiliki kewajiban atau melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi.

The Company’s share of post-acquisition profits or losses is recognised in the profit or loss, and its share of post-acquisition movements in other comprehensive income is recognised in other comprehensive income with a corresponding adjustment to the carrying amount of the investment. Dividends receivable from associates are recognised as reduction in the carrying amount of the investment. When the Company’s share of losses in an associate equals or exceeds its interest in the associate, including any other unsecured receivables, the Company does not recognise further losses, unless it has incurred legal or constructive obligations or made payments on behalf of the associate.

Pada setiap tanggal pelaporan, Perusahaan menentukan apakah terdapat bukti objektif bahwa telah terjadi penurunan nilai pada investasi pada entitas asosiasi. Jika demikian, maka Perusahaan menghitung besarnya penurunan nilai sebagai selisih antara jumlah yang terpulihkan dan nilai tercatat atas investasi pada perusahaan asosiasi dan mengakui selisih tersebut pada “bagian keuntungan/(kerugian) bersih entitas asosiasi” di laporan laba rugi. Kerugian yang belum direalisasi juga dieliminasi kecuali transaksi tersebut memberikan bukti penurunan nilai atas aset yang ditransfer. Kebijakan akuntansi entitas asosiasi disesuaikan jika diperlukan untuk memastikan konsistensi dengan kebijakan yang diterapkan oleh Perusahaan.

The Company determines at each reporting date whether there is any objective evidence that the investment in the associate is impaired. If this is the case, the Company calculates the amount of impairment as the difference between the recoverable amount of the associate and its carrying value and recognises the amount in “share of profit/(loss) of an associate” in the profit or loss. Unrealised losses are eliminated unless the transaction provides evidence of an impairment of the asset transferred. Accounting policies of associates have been changed where necessary to ensure consistency with the policies adopted by the Company.

Setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan dan entitas anak melakukan pengujian apakah terdapat bukti obyektif bahwa investasi pada entitas asosiasi mengalami penurunan nilai.

At the end of each reporting period, the Company and its subsidiaries assesses whether there is objective evidence that investment in associate is impaired.

2.q. Pengakuan Pendapatan dan Beban Jasa langganan untuk televisi kabel diakui sebagai pendapatan berdasarkan waktu penayangan untuk paket berlangganan. Jasa langganan yang ditagih atau diterima di muka ditangguhkan (dilaporkan sebagai Pendapatan Jasa Langganan Ditangguhkan) dan diamortisasi sesuai dengan jangka waktu berlangganan. Pemasangan iklan diakui sebagai pendapatan pada saat iklan telah disiarkan. Jasa langganan untuk akses internet kabel kecepatan tinggi, diakui sebagai pendapatan berdasarkan pengaksesan internet. Pendapatan dari akses jaringan korporasi diakui pada saat pemasangan.

2.q. Revenue and Expenses Recognition Subscription fees for cable television programs are recognized as revenue on a time apportionment basis for subscription package. Subscription fees billed or received in advance are deferred (reported as Unearned Subscription Fees) and are amortized based on the respective subscription terms. Insertions fees are recognized as revenues when the advertisement is placed in the channel. Subscriptions fees for high speed cable internet access are recognized as revenue upon rendering of the access to the internet. Revenues from corporate access network are recognized as income at the time the connection take place.

Beban diakui pada saat terjadinya.

Expenses are recognized when they are incurred.

d1/March 20, 2014

25 253

paraf :





2.r. Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Seluruh perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dengan dasar pengenaan pajaknya diakui sebagai pajak tangguhan dengan metode liabilitas (liability). Pajak tangguhan dihitung dengan tarif pajak yang berlaku saat ini.

2.r. Income Tax Benefit (Expense) All temporary differences arising between the tax bases of asset and liabilities and their carrying value are recognized as deferred tax using liability method. Currently enacted tax rates are used to determine deferred income tax.

Saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi diakui sebagai aset pajak tangguhan apabila besar kemungkinan bahwa jumlah laba fiskal dimasa mendatang akan memadai untuk dikompensasi. Penilaian penyisihan dibentuk atas bagian aset pajak tangguhan yang diperkirakan tidak dapat direalisasi di masa yang akan datang. Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

Deferred tax assets relating to the carryforward of unused tax losses are recognized to the extent that it is probable that the future taxable profit will be available against which the unused tax losses can be utilized. A valuation allowance is provided for the portion of deferred tax assets which is not expected to be realized in the future. Amendment to tax obligationsare recorded when an assessment is received or, if appealed against, when the result of the appeal is determined.

Pajak kini dihitung berdasarkan laba kena pajak, yakni laba yang telah disesuaikan dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Current tax is recognized based on taxable income for the year, which is commercial income adjusted in accordance with the current tax regulation.

2.s. Imbalan Kerja Imbalan kerja jangka pendek diakui sebesar jumlah tak terdiskonto ketika pekerja telah memberikan jasanya kepada Perusahaan dalam suatu periode akuntansi.

2.s. Employee Benefits Short-term employee benefits are recognized at undiscounted amount when an employee has rendered service to the Company during an accounting period.

Imbalan pasca kerja diakui sebesar jumlah yang diukur dengan menggunakan dasar diskonto ketika pekerja telah memberikan jasanya kepada perusahaan dalam suatu periode akuntansi. Liabilitas dan beban diukur dengan menggunakan teknik aktuaria yang mencakup pula liabilitas konstruktif yang timbul dari praktik kebiasaan perusahaan. Dalam perhitungan liabilitas, imbalan harus didiskontokan dengan menggunakan metode projected unit credit.

Post-employment benefits are recognized at a discounted amount when an employee has rendered service to the Company during an accounting period. Liabilities and expenses are measured using actuarial techniques which include constructive obligation that arises from the Company’s informal practices. In calculating the liabilities, benefits should be discounted by using projected unit credit method.

Pesangon pemutusan kontrak kerja diakui jika, dan hanya jika, perusahaan berkomitmen untuk: (a) memberhentikan seorang atau sekelompok pekerja sebelum tanggal pensiun normal; atau (b) menyediakan pesangon bagi pekerja yang menerima penawaran mengundurkan diri secara sukarela.

Termination benefits are recognized when, and only when, the Company is demonstrably committed to either: (a) terminate an employee or Company and its subsidiaries of employees before the normal retirement date; or (b) provide termination benefits as a result of an offer made in order to encourage voluntary redundancy.

2.t. Biaya Emisi Saham Biaya emisi saham merupakan biaya yang berkaitan dengan penerbitan saham Perusahaan. Biaya ini mencakup fee dan komisi yang dibayarkan kepada penjamin emisi, lembaga dan profesi penunjang pasar modal, serta biaya pencetakan dokumen pernyataan pendaftaran, biaya pencatatan efek ekuitas di bursa efek, dan biaya promosi. Biaya-biaya yang berkaitan dengan pencatatan saham di bursa efek atas saham yang sudah beredar dan biaya yang berkaitan dengan dividen saham dan pemecahan saham tidak termasuk dalam pos biaya emisi efek ekuitas.

2.t. Stock Issuance Costs Stock issuance costs represent expenses which relate to the issuance of the stock of the Company. These expenses include fee and commission which paid to underwriter, stock exchanges’ supporting institutions and professionals, and registration document printing expenses, listing at stock exchange expense and promotion expenses. Expenses relate to the listing of outstanding stock at stock exchange and expenses relate to stock dividend and stock split does not include in this stock issuance cost.

Efektif tanggal 1 Januari 2000, sesuai dengan Surat Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) No. KEP-06/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000, beban yang terjadi sehubungan dengan penawaran saham Perusahaan kepada masyarakat dibebankan ke “Tambahan Modal Disetor”.

Effective January 1, 2000, in accordance with the decree of the Capital Market Supervisory Agency (BAPEPAM) No. KEP-06/PM/2000 dated March 13, 2000, the expenses incurred with regard to the shares offered by the Company to public will be charged into “Additional Paid In Capital”.

d1/March 20, 2014

26 254

paraf :





2.u. Pelaporan Segmen Operasi Segmen Operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal manajemen yang di-review oleh pengambil keputusan operasional Perusahaan. Perusahaan mengidentifikasi jasa langganan untuk televisi kabel dan internet, dan broadband wireless access sebagai segmen operasi Perusahaan.

2.u. Operating Segments Reporting Operating segments was identified based on internal management reports which was reviewed by decision maker of the Company’s operations. The Company has identified the cable television network and internet service, and broadband wireless access as operating segments of the Company.

2.v. Laba (Rugi) per Saham Laba (rugi) per saham dasar dihitung dengan membagi laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham beredar pada tahun yang bersangkutan.

2.v. Earning (Loss) per Share Earning (loss) per share is computed by dividing income (loss) attributable to equity holders of the parent entity with the weighted average number of shares outstanding during the year.

Dalam menghitung laba per saham dilusian, jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar harus disesuaikan dengan memperhitungkan dampak semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif.

For calculating diluted earning per share, the weighted average number of common shares outstanding should be adjusted by considering the impact of all diluted shares.

2.w. Sumber Estimasi Ketidakpastian dan Pertimbangan Akuntansi Penting Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

2.w.

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada akhir periode pelaporan yang memiliki resiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun/periode berikutnya, diungkapkan dibawah ini. Perusahaan dan entitas anak mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan, mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi diluar kendali Perusahaan dan entitas anak. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year/period are disclosed below. The Company and its subsidiaries based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Company and its subsidiaries. Such changes are reflected in the assumptions as they occur.

Estimasi Umur Manfaat Aset Tetap Perusahaan dan entitas anak melakukan penelahaan berkala atas masa manfaat ekonomis aset tetap berdasarkan faktorfaktor seperti kondisi teknis dan perkembangan teknologi di masa depan. Hasil operasi di masa depan akan dipengaruhi secara material atas perubahan estimasi ini yang diakibatkan oleh perubahan faktor yang telah disebutkan di atas.

Estimated Useful Lives of Fixed Asset The Company and its subsidiaries reviews periodically the estimated useful lives of fixed assets based on factors such as technical specification and future technological developments. Future results of operations could be materially affected by changes in these estimates brought about by changes in the factors mentioned.

d1/March 20, 2014

27 255

Sources of Estimation Uncertainties and Critical Accounting Judgements The preparation of the Company and its subsidiaries consolidated financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the asset and liability affected in future periods.

paraf :





Perusahaan dan entitas anak melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat peralatan berdasarkan faktor-faktor seperti perubahan teknologi dan potensi keuntungan yang diperoleh dari penggunaan peralatan tersebut. Kondisi ini dapat menyebabkan Perusahaan dan entitas anak melakukan penurunan maupun penghapusan aset tetap apabila peralatan tersebut sudah obsolete seiring dengan perkembangan teknologi.

The Company and its subsidiaries reviews periodically the estimated useful lives of renovation of equipment based on factors such as change in technology and potential income that can be generated from the equipment. This condition may cause the Company and its subsidiaries to impair or write-off the fixed assets if the equipment has obsolete with the development of new technology.

Liabilitas Imbalan Kerja Nilai kini liabilitas imbalan kerja tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Perubahan asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat liabilitas imbalan kerja.

Employee Benefit Liabilities The present value of the employee benefit liabilities depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. Any changes in these assumptions will impact the carrying amount of short term employee benefit liabilities.

Perusahaan dan entitas anak menentukan tingkat diskonto yang sesuai pada akhir periode pelaporan, yakni tingkat suku bunga yang harus digunakan untuk menentukan nilai kini arus kas keluar masa depan estimasian yang diharapkan untuk menyelesaikan liabilitas. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Perusahaan dan entitas anak mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang imbalan akan dibayar dan memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu liabilitas yang terkait.

The Company and its subsidiaries determine the appropriate discount rate at the end of each reporting period. This is the interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the obligations. In determining the appropriate discount rate, the Company and its subsidiaries considers the interest rates of government bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid and that have terms to maturity approximating the terms of the related obligation.

Asumsi kunci liabilitas imbalan kerja sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini.

Other key assumptions for employee benefit liabilities are based in part on current market conditions.

Nilai Wajar atas Instrumen Keuangan Bila nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan tidak tersedia di pasar aktif, ditentukan dengan menggunakan berbagai teknik penilaian termasuk penggunaan model matematika. Masukan (input) untuk model ini berasal dari data pasar yang bisa diamati sepanjang data tersebut tersedia. Bila data pasar yang bisa diamati tersebut tidak tersedia, pertimbangan Manajemen diperlukan untuk menentukan nilai wajar. Pertimbangan tersebut mencakup pertimbangan likuiditas tingkat diskonto, tingkat pelunasan dipercepat, dan asumsi tingkat gagal bayar.

Fair Value of Financial Instruments Where the fair values of financial assets and financial liabilities recorded on the financial statement position cannot be derived from active markets, they are determined using a variety of valuation techniques that include the use of mathematical models. The inputs to these models are derived from observable market data where possible, but where observable market data are not available, judgment is required to establish fair values. The judgments include considerations of liquidity discount rates, prepayment rates, and default rate assumptions.

Pajak Penghasilan Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Perusahaan dan entitas anak mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

Income Tax Significant judgement is involved in determining provision for corporate income tax. There are certain transaction and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Company and its subsidiaries recognized liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due.

Aset Pajak Tangguhan Aset pajak tangguhan diakui hanya ketika pajak tangguhan yang timbul dapat dipulihkan, dalam hal ini tergantung pada pembentukan laba kena pajak yang mencukupi di masa depan. Asumsi pembentukan laba kena pajak di masa depan

Deferred Tax Asset Deferred tax asset are recognized only when deferred tax will be recovered, in this case is dependent on generation of sufficient future taxable profits. Assumptions about the generation of future taxable profits depend on management

d1/March 20, 2014

28 256

paraf :





tergantung pada estimasi manajemen untuk arus kas di masa depan. Hal ini tergantung pada estimasi jumlah penambahan subscribers, inovasi teknologi, biaya operasi, belanja modal, deviden dan transaksi manajemen modal lainnya di masa depan.

estimates of future cash flows. These depend on estimates of the number of additional subscribers, technology innovation, operating cost, capital expenditure, dividends, and other capital management transactions.

3. Kas dan Setara Kas

3. Cash and Cash Equivalents 31 Des/ Dec 31 2013 Rp

Kas Bank Pihak berelasi (Catatan 29) Rupiah: PT Bank NationalNobu Tbk Pihak ketiga: Rupiah: PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Sinarmas Tbk PT Bank Internasional Indonesia Tbk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Permata Tbk PT Bank Mayapada Internasional Tbk PT Bank Mega Tbk PT Bank Panin Tbk Citibank N.A Indonesia PT Bank ICBC Indonesia Lain-lain (Masing-masing di bawah Rp 100) Dolar AS: PT Bank CIMB Niaga Tbk Lain-lain (Masing-masing di bawah Rp 100) Jumlah Bank Deposito Berjangka Pihak berelasi (Catatan 29) Rupiah: PT Bank NationalNobu Tbk Pihak ketiga: Rupiah: PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank Mayapada Internasional Tbk PT Bank Sinarmas Tbk PT Bank ICBC Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Mega Tbk Jumlah Deposito Berjangka Jumlah

d1/March 20, 2014

31 Des/ Dec 31 2012 Rp 282

439

164,876

3,429

65,597 16,171 4,866

44,699 12,726 4,719

3,780 1,402 1,188 909 612 328 267 263 156 107 49

1,379 934 972 105 -5,627 17 113 -1,116 --

18,363 112 279,046

979 89 76,904

50,000

70,000

50,000 10,000 3,125 ---113,125 392,453

140,000 25,000 161,667 254,613 120,000 34 771,314 848,657

29 257

Cash on hand Cash in bank Related party (Note 29) Rupiah: PT Bank NationalNobu Tbk Third parties: Rupiah: PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Sinarmas Tbk PT Bank Internasional Indonesia Tbk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Permata Tbk PT Bank Mayapada Internasional Tbk PT Bank Mega Tbk PT Bank Panin Tbk Citibank N.A Indonesia PT Bank ICBC Indonesia Others (Each Below Rp 100) US Dollar: PT Bank CIMB Niaga Tbk Others (Each Below Rp 100) Total Cash in Bank Time Deposits Related party (Note 29) Rupiah: PT Bank NationalNobu Tbk Third parties: Rupiah: PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank Mayapada Internasional Tbk PT Bank Sinarmas Tbk PT Bank ICBC Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Mega Tbk Total Time Deposits Total

paraf :





Deposito berjangka memperoleh bunga dengan tingkat bunga tahunan berkisar antara 4,65% sampai 10,75% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, antara 4,65% sampai 7,75% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.

Time deposits earned interest at annual rates ranging from 4.65% to 10.75% for the year ended December 31, 2013, ranging from 4.65% to 7.75% for the year ended December 31, 2012.

4. Piutang Usaha

4. Trade Receivables 31 Des/ Dec 31 2013 Rp

Pihak berelasi (Catatan 29) Pihak ketiga Penyisihan Piutang Ragu-ragu Neto - Pihak ketiga Neto

31 Des/ Dec 31 2012 Rp

2,074 650,971 (49,885) 601,086 603,160

Rincian piutang usaha berdasarkan satuan mata uang adalah sebagai berikut:

31 Des/ Dec 31 2013 Rp Rupiah Dolar AS Jumlah Penyisihan Piutang Ragu-ragu Neto

647,187 5,858 653,045 (49,885) 603,160

The details of trade receivables based on its currency are as follows:

165,906 5,731 171,637 (64,865) 106,772

Rupiah US Dollars Total Allowance for Doubtful Accounts Net

The aging analysis of trade receivables is as follows:

31 Des/ Dec 31 2013 Rp

d1/March 20, 2014

Related parties (Note 29) Third parties Allowance for Doubtful Accounts Third parties - Net Net

31 Des/ Dec 31 2012 Rp

Analisa umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

Kurang dari 31 hari 31 - 60 hari 61 - 90 hari Di atas 90 hari Jumlah Penyisihan Piutang Ragu-ragu Neto

4,661 166,976 (64,865) 102,111 106,772

31 Des/ Dec 31 2012 Rp

39,162 23,403 515,768 74,712 653,045 (49,885) 603,160

30 258

46,895 18,843 10,365 95,534 171,637 (64,865) 106,772

Less than 31 days 31 - 60 days 61 - 90 days More than 90 days Total Allowance for Doubtful Accounts Net

paraf :





Perubahan penyisihan piutang ragu-ragu adalah sebagai berikut: 31 Des/ Dec 31 2013 Rp Pada awal tahun Penyisihan tahun berjalan Penghapusan Pada akhir tahun

The changes in the allowance for doubtful accounts are as follows: 31 Des/ Dec 31 2012 Rp

64,865 47,386 (62,366) 49,885

26,177 51,912 (13,224) 64,865

At the beginning of year Provision during the year Written-off At end of year

Berdasarkan hasil penelaahan atas kolektabilitas piutang masing-masing pelanggan, manajemen Perusahaan dan entitas anak berpendapat bahwa penyisihan piutang ragu-ragu tersebut cukup memadai untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya piutang usaha.

Based on a review of the collectability of individual receivables, the management of the Company and subsidiaries believe that allowance for doubtful accounts are adequate to cover possible losses on uncollectible accounts.

Piutang usaha tertentu digunakan sebagai jaminan atas fasilitas pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka panjang dan anjak piutang yang diperoleh Perusahaan (Catatan 13, 14 dan 31.d).

Certain trade receivables are used as collateral for short-term and long-term credit facility and factoring obtained by the Company (Notes 13, 14 and 31.d).

5. Aset Keuangan Lancar Lainnya

5. Other Current Financial Assets

Aset keuangan lancar lainnya merupakan akun piutang lainlain kepada pihak ketiga. Pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 nilai piutang lain-lain kepada pihak ketiga adalah Rp27.311 dan Rp1.502.

Other current financial assets consist of other receivables to third parties. As of December 31, 2013 and 2012, other receivables to third parties are amounting Rp27,311 and Rp1,502, respectively.

6. Biaya Dibayar di Muka

6. Prepaid Expenses 31 Des/ Dec 31 2013 Rp

Biaya Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio Biaya Dibayar Dimuka Jangka panjang - Bagian Lancar (Catatan 9) Sewa Lain-lain Jumlah

31 Des/ Dec 31 2012 Rp

105,689

10,569

11,400 10,811 7,652 135,552

11,400 12,279 4,464 38,712

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 237/KEP/M.KOMINFO/ 07/2009 tanggal 27 Juli 2009, Perusahaan telah ditetapkan sebagai salah satu pemenang seleksi untuk memperoleh izin penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet

d1/March 20, 2014

31 259

Radio Frequency Spectrum License Fee Long Term Prepayment Current Portion (Note 9) Rent Others Total

Based on the Decree of the Ministry of Communication and Information of the Republic of Indonesia No. 237/KEP/M.KOMINFO /07/2009 dated July 27, 2009, the Company has been appointed as one of the selection winner to obtain implementation license of Fixed Local Packet-Switched-

paraf :





Switched yang menggunakan Pita Frekuensi Radio 2,3 GHz untuk keperluan layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband) di Zona 1 (wilayah Sumatera Bagian Utara) dan Zona 4 (wilayah Banten, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi). Selanjutnya, Perusahaan telah memperoleh Izin Pita Frekuensi Radio yang berlaku selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 18 Nopember 2009. Biaya Izin Awal (Up-Front Fee) yang dibayar ke Kas Negara dicatat sebagai Aset takberwujud (Catatan 11) dan diamortisasi selama 10 (sepuluh) tahun.

Based Network using 2.3 GHz Radio Frequency Band for Wireless Broadband services in Zone 1 (Northern part of Sumatera area) and Zone 4 (Banten, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang and Bekasi area). Furthermore, the Company has obtained Radio Frequency Band License which valid for 10 (ten) years, starting November 18, 2009. Up-Front Fee paid to the State Treasury was recorded as Intangible Assets (Note 11) and amortized for 10 (ten) years.

Sedangkan biaya tahunan Izin Pita Frekuensi Radio dicatat dalam akun “Biaya Dibayar Dimuka” dan diamortisasi dalam jangka waktu satu tahun terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayarannya (setiap tanggal 18 Nopember).

Meanwhile, Radio Frequency Band License Annual Fee was recorded as “Prepaid Expenses” and amortized within one year period since the payment due date (or every November 18th).

7. Investasi pada Entitas Asosiasi

7. Investment in Associates 31 Des/ Dec 31 2013 Rp

PT Indonesia Media Televisi PT Delta Nusantara Networks PT Bina Mahasiswa Indonesia Jumlah

31 Des/ Dec 31 2012 Rp

11,595 4,613 2,250 18,458

7,611 3,917 1,125 12,653

PT Indonesia Media Televisi PT Delta Nusantara Networks PT Bina Mahasiswa Indonesia Total

Pada bulan Juli 2012, Link Net, entitas anak, telah melakukan penyertaan modal ke PT Indonesia Media Televisi (IMTV). Perusahaan memperoleh 50.000 lembar saham IMTV (20% kepemilikan) sebesar Rp500.

In July 2012, Link Net, a subsidiary, paid-up for the investment in PT Indonesia Media Televisi (IMTV) shares. The Company acquired 50,000 IMTV’s shares (20% ownership interest) for Rp500.

Pada bulan Oktober 2012, Link Net, entitas anak, telah melakukan peningkatan setoran modal dalam IMTV sebesar 300.000 lembar saham atau senilai Rp3.000 sehingga kepemilikan saham Link Net dalam IMTV adalah sebesar 350.000 lembar saham atau senilai Rp3.500.

In October 2012, Link Net, a subsidiary had increased paid in capital in IMTV of 300,000 shares or Rp3,000, which is shares owned by Link Net in IMTV is 350.000 shares or Rp3,500.

Pada bulan November 2012, Link Net, entitas anak, telah melakukan peningkatan setoran modal dalam IMTV sebesar 500.000 lembar saham atau senilai Rp5.000 sehingga kepemilikan saham Link Net dalam IMTV adalah sebesar 850.000 lembar saham atau senilai Rp8.500.

In November 2012, Link Net, a subsidiary, had increased paid in capital in IMTV of 500,000 shares or Rp5,000, which is shares owned by Link Net in IMTV is 850.000 shares or Rp8,500.

Pada bulan Januari 2013, Link Net, entitas anak, telah melakukan penjualan sebagian saham Link Net dalam IMTV sebesar 212.500 lembar saham (5% kepemilikan), sebesar Rp2.125 sehingga kepemilikan saham Link Net dalam IMTV menjadi sebesar 15%.

In January 2013, Link Net, a subsidiary, had sold its partial shares in IMTV of 212,500 shares (5% of ownership interest) for Rp2,125, which is shares owned by Link Net in IMTV to be 15%.

d1/March 20, 2014

32 260

paraf :





Pada bulan Maret 2013, Juli 2013 dan Oktober 2013, Link Net, entitas anak, melakukan penambahan modal ke IMTV masingmasing sebesar Rp6.450, Rp2.175 dan Rp7.500. Transaksi tersebut tidak menyebabkan perubahan persentase kepemilikan dari Perusahaan.

In March 2013, July 2013 and October 2013, Link Net, a subsidiary, made additional paid-up capital in IMTV for Rp6,450, Rp2,175 and Rp7,500 respectively. These transactions did not change the ownership interest of the Company.

Meskipun Link Net, entitas anak, memiliki kurang dari 20% saham IMTV, Perusahaan memiliki pengaruh signifikan dengan menjalankan hak kontraktualnya melalui penunjukkan satu direktur pada dewan direksi dan satu komisaris pada dewan komisaris IMTV.

A lthough Link Net, a susbsidiary, holds less than 20% of the equity shares of IMTV, the Company exercises significant influence by virtue of its contractual right to appoint one director to the board of directors and one commissioner to the board of commissioners of IMTV.

Pada bulan Juni 2012, Perusahaan telah membeli 299 saham yang merupakan 49,83% dari seluruh saham yang dikeluarkan dan disetor dalam PT Delta Nusantara Networks.

In June 2012, the Company had acquired 299 shares, which is equal to 49.83% of issued and paid-up capital in PT Delta Nusantara Networks.

Pada bulan September 2012, PT Graha Investama Andalan Terpadu (dahulu bernama PT First Digital Broadcasting Televisi), Entitas Anak, telah menandatangani Perjanjian Pemindahan Hak Atas Saham untuk pembelian saham sebesar 45% saham dalam PT Bina Mahasiswa Indonesia (dahulu PT Cipta Makmur Sentosa).

In September 2012, PT Graha Investama Andalan Terpadu (Formerly PT First Digital Broadcasting Televisi), a subsidiary had signed the Share Transfer Agreement in regards to the purchase of 45% shares in PT Bina Mahasiswa Indonesia (formerly PT Cipta Makmur Sentosa).

Mutasi investasi pada entitas asosiasi adalah sebagai berikut:

The changes in investments in associate are as follows:

31 Des/ Dec 31 2013 Rp

31 Des/ Dec 31 2012 Rp

12,653 17,798 (2,125) (9,868) 18,458

Pada awal tahun Penambahan Penjualan Investasi Bagian Kerugian Nilai Buku Bersih

Ringkasan informasi keuangan entitas asosiasi adalah sebagai berikut: PT Indonesia Media Televisi 31 Des/ 31 Des/ Dec 31, Dec 31, 2013 2012 Rp Rp Total Aset Total Liabilitas Pendapatan Laba (Rugi) bersih

d1/March 20, 2014

170,798 96,232 -(70,253)

19,534 449 -(3,321)

-13,412 -(759) 12,653

The summary of financial information of the associate is as follows:

PT Delta Nusantara Networks 31 Des/ 31 Des/ Dec 31, Dec 31, 2013 2012 Rp Rp 7,164 6,618 2,368 298

33 261

At beginning of the year Additions Sale of Investment Share of Losses Net Book Value

587 339 762 (49)

PT Bina Mahasiswa Indonesia 31 Des/ 31 Des/ Dec 31, Dec 31, 2013 2012 Rp Rp 7,247 7,374 5,309 (1,951)

3,062 2,864 1,792 (927)

Total Assets Total Liabilities Revenue Net Profit (loss)

paraf :





8. Aset Tetap

8. Fixed Assets Saldo Awal/ Beginning Balance

Biaya Perolehan Pemilikan Langsung Hak Atas Tanah Bangunan Renovasi Head-end Electronic Perabotan Peralatan Kantor Kendaraan Converter Decoder Jaringan Distribusi Peralatan BTS Kabel Modem Set Top Box Sub Jumlah Aset Sewa Pembiayaan Aset Dalam Penyelesaian Total

Akumulasi Penyusutan Pemilikan Langsung Bangunan Renovasi Head-end Electronic Perabotan Peralatan Kantor Kendaraan Converter Decoder Jaringan Distribusi Peralatan BTS Kabel Modem Set Top Box Sub Jumlah Aset Sewa Pembiayaan Jumlah Penyisihan Penurunan Nilai Aset Tetap Peralatan Kantor Peralatan BTS Aset Sewa Pembiayaan Jumlah Nilai Buku

d1/March 20, 2014

3,732 134,369 34,728 258,773 10,703 182,774 2,215 28,874 3,111 1,901,322 142,246 51,688 246,544 3,001,079 153,910 3,154,989 10,646 3,165,635

19,381 24,743 96,505 9,524 111,353 1,124 16,639 2,552 681,288 15,320 24,687 137,283 1,140,399 9,249 1,149,648

8,889 10,882 15,827 35,598 1,980,389

31 Desember 2013/December 31, 2013 Penambahan/ Pengurangan/ Reklasifikasi/ Additions Deductions Reclassification

-4,978 4,900 112,128 871 51,811 1,341 -1,103 665,712 204,905 34,173 137,983 1,219,905 183,465 1,403,370 8,465 1,411,835

8,749 4,450 33,280 504 16,248 570 5,870 242 147,421 23,990 15,117 54,001 310,442 28,242 338,684

--2,004 -165 26,742 ---640 172,905 --202,456 122,238 324,694 208 324,902

-2,178 -83 3,247 ---9 13,495 --19,012 6,967 25,979

4,179 683 -4,862

-----

34 262

Saldo Akhir/ Ending Balance

--(332) 7,328 (96) (7,542) -(5) -5 10,520 --9,878 679 10,557 (10,557) --

(166) 166 2,868 -(2,868) -----------

-----

3,732 139,347 37,292 378,229 11,313 200,301 3,556 28,869 4,214 2,566,399 184,766 85,861 384,527 4,028,406 215,816 4,244,222 8,346 4,252,568

Acquisition Cost Direct Ownership Landrights Building Leasehold Improvement Head-end Electronics Furniture and Fixtures Office Equipment Vehicles Converters Decoders Distribution Network BTS Equipment Cable Modem Set Top Box Sub Total Assets under Finance Lease Construction in Progress Total

27,964 27,181 132,653 9,945 121,486 1,694 22,509 2,794 828,700 25,815 39,804 191,284 1,431,829 30,524 1,462,353

Accumulated Depreciation Direct Ownership Building Leasehold Improvement Head-end Electronics Furniture and Fixtures Office Equipment Vehicles Converters Decoders Distribution Network BTS Equipment Cable Modem Set Top Box Sub Total Assets under Finance Lease Total

13,068 11,565 15,827 40,460 2,749,755

Allowance For Impairment of Fixed Assets Office Equipment BTS Equipment Assets under Finance Lease Total Net Book Value

paraf :





Saldo Awal/ Beginning Balance Rp Biaya Perolehan Pemilikan Langsung Hak Atas Tanah Bangunan Renovasi Head-end Electronic Perabotan Peralatan Kantor Kendaraan Converter Decoder Jaringan Distribusi Peralatan BTS Kabel Modem Set Top Box Sub Jumlah Aset Sewa Pembiayaan Aset Dalam Penyelesaian Total Akumulasi Penyusutan Pemilikan Langsung Bangunan Renovasi Head-end Electronic Perabotan Peralatan Kantor Kendaraan Converter Decoder Jaringan Distribusi Peralatan BTS Kabel Modem Set Top Box Sub Jumlah Aset Sewa Pembiayaan Jumlah Penyisihan Penurunan Nilai Aset Tetap Peralatan Kantor Peralatan BTS Aset Sewa Pembiayaan Jumlah Nilai Buku

3,732 128,920 29,984 147,853 10,168 165,486 1,125 28,737 2,937 1,583,727 92,421 28,552 153,718 2,377,360 7,646 2,385,006 72,333 2,457,339

10,966 21,827 73,637 8,805 86,729 973 11,054 2,453 566,806 6,276 17,855 99,137 906,518 1,274 907,792

----1,549,547

31 Desember 2012/December 31, 2012 Penambahan/ Pengurangan/ Reklasifikasi/ Additions Deductions Reclassification Rp Rp Rp

-5,449 7,941 110,920 911 28,089 1,090 142 174 317,414 142,274 23,136 92,826 730,366 113,260 843,626 3,922 847,548

--5 -10 12,628 -5 -4,601 121,986 --139,235 -139,235 17 139,252

8,415 4,455 22,868 943 24,608 151 5,585 99 114,763 13,371 6,832 38,146 240,236 10,843 251,079

-1,539 -224 2,852 ---299 4,309 --9,223 -9,223

8,889 10,882 15,827 35,598

-----

Saldo Akhir/ Ending Balance Rp

--(3,192) -(366) 1,827 ---4,782 29,537 --32,588 33,004 65,592 (65,592) --

----2,868 ---18 (18) --2,868 (2,868) --

-----

3,732 134,369 34,728 258,773 10,703 182,774 2,215 28,874 3,111 1,901,322 142,246 51,688 246,544 3,001,079 153,910 3,154,989 10,646 3,165,635

Acquisition Cost Direct Ownership Landrights Building Leasehold Improvement Head-end Electronics Furniture and Fixtures Office Equipment Vehicles Converters Decoders Distribution Network BTS Equipment Cable Modem Set Top Box Sub Total Assets under Finance Lease Construction in Progress Total

19,381 24,743 96,505 9,524 111,353 1,124 16,639 2,552 681,288 15,320 24,687 137,283 1,140,399 9,249 1,149,648

Accumulated Depreciation Direct Ownership Building Leasehold Improvement Head-end Electronics Furniture and Fixtures Office Equipment Vehicles Converters Decoders Distribution Network BTS Equipment Cable Modem Set Top Box Sub Total Assets under Finance Lease Total

8,889 10,882 15,827 35,598 1,980,389

Allowance For Impairment of Fixed Assets Office Equipment BTS Equipment Assets under Finance Lease Total Net Book Value

Penyusutan yang dibebankan pada operasi tahun berjalan masing-masing sebesar Rp338.684 dan Rp244.159 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012.

Depreciation expense that was charged to current year operations amounted to Rp338,684 and Rp244,159 for the years ended December 31, 2013 and 2012, respectively.

Head-end electronic, bangunan dan peralatan lain Perusahaan dan Entitas Anak diasuransikan terhadap risiko kerugian dan risiko usaha sejumlah Rp537.325 kepada PT Lippo General Insurance Tbk (pihak berelasi) pada 31 Desember 2013. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko tersebut.

The Company and subsidiaries’ head-end electronics, building and other equipment are covered by insurance against terrorism and sabotage risk amounting to Rp537,325 to PT Lippo General Insurance Tbk (a related party) as of December 31, 2013. Management believes that the foregoing insurance coverage is adequate to cover possible losses from the said risks.

d1/March 20, 2014

35 263

paraf :





Perusahaan dan entitas anak mencatat keuntungan dari hasil penjualan aset tetap sebagai berikut:

2013 Rp Harga Jual Nilai Buku Keuntungan Penjualan Aset Tetap

The Company and subsidiaries recorded gain from the sale of property and equipment, as follows:

2012 Rp

298,972 (298,715) 257

137,915 (130,012) 7,903

Proceeds Net Book Value Gain on Sales of Fixed Assets

Manajemen berkeyakinan tidak ada perbedaan yang signifikan antara nilai wajar dan nilai tercatat dari aset tetap.

Management believes there is no significant difference between the fair value and the carrying value of fixed assets.

Aset tetap tertentu digunakan sebagai jaminan atas fasilitas pinjaman jangka pendek dan pinjaman jangka panjang yang diperoleh Perusahaan (Catatan 13 dan 14).

Certain fixed assets are used as collateral for short-term and long-term credit facility obtained by the Company (Notes 13 and 14).

9. Biaya di Bayar Dimuka Jangka Panjang

9. Long Term Prepayment

Biaya dibayar dimuka jangka panjang merupakan biaya dibayar dimuka atas langganan jasa sistem komunikasi untuk jangka waktu 15 tahun (Catatan 31). 31 Des/ Dec 31 2013 Rp Biaya di Bayar Dimuka Jangka Panjang Biaya di Bayar Dimuka Jangka Panjang Bagian Lancar (Catatan 6) Biaya di Bayar Dimuka Jangka Panjang Setelah Dikurangi Bagian Lancar

Prepaid long-term represents long-term prepayment for a communication system for a period of 15 years (Note 31). 31 Des/ Dec 31 2012 Rp

136,800

148,200

(11,400)

(11,400)

125,400

136,800

10. Uang Muka

10. Advances

31 Des/ Dec 31 2013 Rp Uang Muka: Instalasi dan Konstruksi Elektronik Pembelian Material Lain-lain Jumlah

31 Des/ Dec 31 2012 Rp

33,173 19,623 13,169 35,921 101,886

Uang muka kepada pihak berelasi adalah sebesar Rp8.173 dan Rp8.458 masing-masing pada 31 Desember 2013 dan 2012 (Catatan 29).

d1/March 20, 2014

Long-Term Prepayment Long-Term Prepayment Current Portion (Note 6) Long-Term Prepayment Net Off Current Portion

36 264

26,432 15,123 76,158 14,465 132,178

Advances for: Installation and Construction Equipments Purchase of Materials Others Total

Advances to related parties amounted to Rp8,173 and Rp8,458 as of December 31, 2013 and 2012 (Note 29).

paraf :





11. Aset Takberwujud

11. Intangible Assets

Aset takberwujud terdiri dari Biaya Izin Awal (Up-Front Fee) Layanan Pita Lebar Nirkabel atau Wireless Broadband (Catatan 6) dan perangkat lunak komputer.

12. Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya

12. Other Non-Current Financial Assets

31 Des/ Dec 31 2013 Rp Uang Jaminan Investasi Tersedia untuk Dijual: PT Jakarta Marcapada Media PT Wireless Vision Jumlah

Intangible assets consist of Up-Front Fee of Wireless Broadband (Note 6) and computer software.

31 Des/ Dec 31 2012 Rp

33,420

16,209

5,000 25 38,445

5,000 25 21,234

Refundable Deposit Available for Sale Investment: PT Jakarta Marcapada Media PT Wireless Vision Total

Berdasarkan akta No. 22 tanggal 17 Nopember 2008 oleh Notaris Lindasari Bachroem, SH, notaris di Jakarta, Perusahaan membeli dan menerima penyerahan dari PT Spektrum Duta Corporasi, pihak ketiga, sebanyak 3.334 saham dengan nominal sebesar Rp1 yang merupakan 12,5% dari jumlah saham yang dikeluarkan dalam PT Jakarta Marcapada Media, dengan harga Rp5.000.

Based on notarial deed No. 22 dated November 17, 2008 by Notary Lindasari Bachroem, SH, notary in Jakarta, the Company has purchased and accepted 3,334 shares from PT Spektrum Duta Corporasi, third party, with par value of Rp1 per share which represents 12.5% from total shares of PT Jakarta Marcapada Media with amounting to Rp5,000.

MVC, entitas anak, memiliki sejumlah 25 saham atau kepemilikan 10% saham di PT Wireless Vision.

MVC, a subsidiary, has 25 shares or 10% share ownership in PT Wireless Vision.

13. Pinjaman Jangka Pendek

13. Short-Term Loan 31 Des/ Dec 31 2013 Rp

PT Bank ICBC Indonesia PT Bank Sinarmas Tbk Jumlah

31 Des/ Dec 31 2012 Rp

-12,000 12,000

PT Bank ICBC Indonesia Pada bulan Desember 2011, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman tetap on demand (“PTD-1”) dengan jumlah plafon sebesar Rp80.000. Fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Januari 2012. Pada tanggal 27 Januari 2012, Perusahaan menandatangani Perjanjian Perubahan Kredit atas fasilitas PTD-1 dimana fasilitas berubah dari Rp80.000 menjadi sebesar Rp30.000 dan memperoleh fasilitas pinjaman tetap on demand (PTD-2) sebesar Rp20.000 dengan terms yang sama dengan fasilitas sebelumnya. Pada tanggal 9 Maret 2012, Perusahaan memperoleh tambahan fasilitas pinjaman tetap on

d1/March 20, 2014

37 265

83,821 12,000 95,821

PT Bank ICBC Indonesia PT Bank SinarmasTbk Total

PT Bank ICBC Indonesia In December 2011, the Company obtained PTD-1 facility with total facility amounting to Rp80,000. This facility was due on January 31, 2012. On January 27, 2012, the Company entered into a Credit Agreement Amendment for PTD-1 facility where the facility was changed from Rp80,000 to Rp30,000 and the Company also entered into a fixed on demand facility (PTD-2) agreement amounting to Rp20,000 with the same terms with previous facility. On March 9, 2012, the Company entered into credit agreement for additional fixed on demand (PTD-3) facility amounting to Rp50,000. In October 2012, the Company

paraf :





demand (PTD-3) sebesar Rp50.000. Pada bulan Oktober 2012, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman tetap on demand (PTD-4) dan (PTD-5) dengan jumlah plafon masingmasing Rp11.800 dan Rp26.000. Perusahaan telah melakukan pelunasan atas seluruh fasilitas tersebut diatas.

obtained fixed on demand facility (PTD-4) and (PTD-5) with total facility amounting to Rp11,800 and Rp26,000. The Company has already made settlement to all the faclities above.

Untuk fasilitas pinjaman PT Bank ICBC Indonesia di atas, Perusahaan dikenakan bunga dengan tingkat tahunan berkisar antara 11% sampai 13% pada tahun 2012. Perjanjianperjanjian pinjaman tersebut di atas mensyaratkan, antara lain bahwa Perusahaan juga diwajibkan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang mana semua persyaratan tersebut terpenuhi per 31 Desember 2012. Fasilitas-fasilitas kredit yang diperoleh Perusahaan dijamin antara lain oleh piutang dan aset tetap yang dimiliki oleh Perusahaan (Catatan 4 dan 8).

On those facilities from PT Bank ICBC Indonesia above, the Company bear interest at annual rates ranging from 11% - 13% in 2012. Those credit facilities above require the Company to fulfill some specific requirements which had been fulfilled per 31 December 2012. The credit facilities obtained by the Company are guaranteed with receivables and fixed assets (notes 4 and 8).

PT Bank Sinarmas Tbk Pada bulan Desember 2013, Perusahaan memperoleh perpanjangan pinjaman dari PT Bank Sinarmas Tbk Syariah sebesar Rp12.000. Jangka waktu fasilitas ini adalah 12 bulan dengan nisbah bagi hasil sebesar 10,15% untuk Bank dan 89.85% untuk Perusahaan.

PT Bank Sinarmas Tbk In December 2013, the Company obtained an extension of credit facility from PT Bank Sinarmas Tbk Syariah amounting Rp12,000. Tenor for this facility is 12 months with profit sharing ratio 10.15% for the Bank and 89.85% for the Company.

14. Utang Bank dan Lembaga Keuangan Jangka Panjang

14. Long-Term Borrowing from Bank and Other Financial Institutions

31 Des/ Dec 31 2013 Rp

31 Des/ Dec 31 2012 Rp

PT Bank Permata Tbk Cisco System Capital Asia PTE., LTD. Citibank N.A Indonesia PT Bank ICBC Indonesia PT Bank Sinarmas Tbk Jumlah

167,817 206,208 100,000 65,881 28,799 568,705

-32,211 -155,404 51,742 239,357

PT Bank Permata Tbk Cisco System Capital Asia PTE., LTD. Citibank N.A Indonesia PT Bank ICBC Indonesia PT Bank Sinarmas Tbk Total

Bagian Lancar: PT Bank Permata Tbk Cisco System Capital Asia PTE., LTD. PT Bank ICBC Indonesia PT Bank Sinarmas Tbk Jumlah Bagian Jangka Panjang

133,234 92,879 53,940 25,853 305,906 262,799

-16,105 33,411 22,943 72,459 166,898

Current Portion: PT Bank Permata Tbk Cisco System Capital Asia PTE., LTD. PT Bank ICBC Indonesia PT Bank Sinarmas Tbk Total Non-Current Portion

Cisco System Capital Asia PTE., LTD. Pada bulan Oktober 2011, Link Net, entitas anak, menandatangani perjanjian pinjaman dengan pemasok sebesar USD4,997 dengan Cisco Systems Capital Asia Pte. Ltd. selama 3 tahun. Pembayaran pinjaman dilakukan setiap kuartal dengan jumlah tetap sebesar USD416 untuk pinjaman pokok dan USD35 untuk bunga, dimulai sejak Februari 2012.

d1/March 20, 2014

38 266

Cisco System Capital Asia PTE., LTD. In October 2011, Link Net, a subsidiary, has entered into a vendor loan agreement amounting to USD4,997 with Cisco Systems Capital Asia Pte. Ltd. for 3 years. Repayment of the loan will be made on a quarterly basis with a fixed amount of USD416 for the principal and USD35 for the interest, starting on February 2012.

paraf :





Pada bulan April dan Juli 2013, Link Net, entitas anak, menandatangani perjanjian pinjaman dengan pemasok masing-masing sebesar USD11,663 dan USD3,373 dengan Cisco Systems Capital Asia Pte. Ltd. selama 3 tahun. Pembayaran pinjaman dilakukan setiap kuartal dengan jumlah tetap sebesar USD972 untuk pinjaman pokok dan USD85 untuk bunga yang dimulai sejak Juli 2013 dan USD281 untuk pinjaman pokok dan USD25 untuk bunga yang dimulai sejak Oktober 2013.

In April and July 2013, Link Net, a subsidiary, has entered into a vendor loan agreement amounting to USD11,663 and USD3,373, respectively with Cisco Systems Capital Asia Pte. Ltd. for 3 years. Repayment of the loan will be made on a quarterly basis with a fixed amount of USD972 for the principal and USD85 for the interest starting in July 2013 and USD281 for the principal and USD25 for the interest starting in October 2013.

Pada bulan April 2013, Perusahaan mendapatkan fasilitas term loan dari Cisco Systems Capital Asia Pte. Ltd. sebesar total USD2,000 dengan jangka waktu 3 tahun. Pada bulan Agustus 2013, Perusahaan mendapatkan fasilitas term loan sebesar USD826 dengan jangka waktu 3 tahun.

In April 2013, the Company obtained a loan term facility from Cisco Systems Capital Asia Pte. Ltd amounting to USD2,000 with 3 years period. In August 2013, the Company obtained a loan term facility from Cisco Systems Capital Asia Pte. Ltd amounting USD826 with 3 years period.

Pada bulan Oktober 2013, Perusahaan mendapatkan fasilitas term loan dari Cisco Systems Capital Asia Pte. Ltd. sebesar total USD887 dengan jangka waktu 3 tahun.

In October 2013, the Company obtained term loan facility from Cisco System Capital Asia Pte Ltd. amounting USD887 with 3 year tenor.

Fasilitas-fasilitas dari Cisco Systems Capital Asia Pte. Ltd. tersebut akan digunakan untuk pembelian peralatan elektronik. Tingkat suku bunga tahunan untuk fasilitas tersebut adalah 4,75% - 5%.

The facilities from Cisco Systems Capital Asia Pte. Ltd. were used to purchase electronic equipments. The annual interest rate is 4.75% - 5%.

Pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, fasilitas kredit ini dijamin dengan aset tetap (lihat Catatan 8).

As at 31 December 2013, 2012 and 2011, this loans were secured by property, plant and equipment (refer to Note 8).

PT Bank Sinarmas Tbk Perusahaan memperoleh pinjaman dari PT Bank Sinarmas Tbk sebesar Rp45.000 dengan periode pinjaman selama 3 tahun yang akan jatuh tempo pada bulan Februari 2015.

PT Bank Sinarmas Tbk The Company obtained a credit facility from PT Bank Sinarmas Tbk amounting to Rp45,000 with 3 years period of loan which will due on February 2015.

Pada bulan Desember 2011, Perusahaan melakukan penarikan atas fasilitas pinjaman jangka panjang Rp25.000 dari PT Bank Sinarmas Tbk. Fasilitas ini berjangka waktu selama 3 tahun yang akan jatuh tempo pada Desember 2014.

In December 2011, the Company has withdrawn a long-term facility amounting to Rp25,000 from PT Bank Sinarmas Tbk. This facility period is 3 years which will due on December 2014.

PT Bank ICBC Indonesia Pada bulan Desember 2011, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman tetap installment (PTI-1) dari PT Bank ICBC Indonesia sebesar Rp4.800 untuk jangka waktu selama 3 tahun. Pada tanggal 27 Januari 2012, Perusahaan menandatangani fasilitas pinjaman tetap installment (PTI-2) sebesar Rp32.000 dengan terms yang sama dengan fasilitas sebelumnya. Pada tanggal 13 Maret 2012, Perusahaan memperoleh tambahan fasilitas pinjaman tetap installment (PTI-3) sebesar Rp45.000 dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan. Pada tanggal 16 Mei 2012, Perusahaan memperoleh tambahan fasilitas pinjaman tetap installment (PTI-4) sebesar Rp90.000 dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan. Pada bulan Oktober 2012 Perusahaan memperoleh tambahan fasilitas pinjaman tetap on installment PTI-5 sebesar Rp20.000 dengan jangka waktu 36 bulan. Pada bulan Mei 2013 dan bulan Oktober 2013, Perusahaan melakukan pelunasan atas fasilitas PTI-5 dan PTI-4

PT Bank ICBC Indonesia In December 2011, the Company obtained a fixed installment facility (PTI-1) from PT Bank ICBC Indonesia amounting to Rp4,800 for the period of 3 years. On January 27, 2012, the Company entered a fixed installment facility (PTI-2) amounting to Rp32,000 with the same terms with previous facility. On March 13, 2012, the Company entered into credit agreement for additional fixed installment (PTI-3) facility amounted to Rp45,000 for a period of 36 months. On May 16, 2012, the Company entered into credit agreement for additional fixed installment facility (PTI-4) amounting to Rp90,000 for a period of 36 months. In October 2012, the Company entered into a credit agreement for additional fixed installment facility (PTI-5) amounting Rp20,000 for a period of 36 months. In May 2013 and Oct 2013, the Company has made settlement to PTI-5 and PTI-4 facilities.

d1/March 20, 2014

39 267

paraf :





Untuk fasilitas-fasilitas pinjaman tersebut diatas, Perusahaan dikenakan bunga dengan tingkat tahunan berkisar antara 11% sampai 13% untuk Rupiah dan 5% untuk USD pada tahun 2012 dan 11% sampai 15% untuk Rupiah dan 5% untuk USD pada tahun 2011. Perjanjian-perjanjian pinjaman tersebut di atas mensyaratkan, antara lain bahwa Perusahaan juga diwajibkan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang mana semua persyaratan tersebut telah terpenuhi. Fasilitas-fasilitas kredit yang diperoleh Perusahaan dijamin antara lain oleh piutang, aset tetap yang dimiliki oleh Perusahaan (Catatan 4 dan 8).

On those facilities above, the Company charged by interest at annual rates ranging from 11% - 13% for Rupiah and 5% for USD in 2012 and 11-15% for Rupiah and 5% for USD in 2011. All requirements for those credit facilities above has been fulfilled by the Company. The credit facilities obtained by the Company are guaranteed with receivables and fixed assets (Notes 4 and 8).

Citibank, N.A Indonesia Pada bulan Juni 2013, Link Net, entitas anak, menandatangani perjanjian fasilitas kredit revolving dengan Citibank N.A Indonesia sebesar Rp300.000. Perjanjian tersebut berjangka waktu 3 tahun, yang akan jatuh tempo pada tanggal 4 Juni 2016 dan dikenakan tingkat suku bunga yang berkisar antara JIBOR+3,25% dan JIBOR+3,75% per tahun. Fasilitas kredit ini akan digunakan untuk keperluan belanja modal. Berdasarkan perjanjian ini, Perusahaan diwajibkan untuk tetap menjaga rasio hutang terhadap EBITDA tidak melebihi 2,75 : 1 dan rasio EBITDA terhadap biaya bunga tidak melebihi 3,25 : 1. Pada tanggal 5 Juni 2013, Perusahaan melakukan penarikan sebesar Rp100.000 atas fasilitas tersebut.

Citibank, N.A Indonesia In June 2013, Link Net, a subsidiary, entered into a revolving credit facility agreement with Citibank N.A Indonesia amounting to Rp300,000. This agreement has a term of 3 years, which will expire on 4 June 2016 and bears interest rate ranging at JIBOR+3.25% and JIBOR+3.75% per annum. This facility will be used for capital expenditure. Based on this agreement, the Company shall maintain debt to EBITDA ratio not exceeding 2.75 : 1 and EBITDA to interest expense ratio 3.25 : 1. On 5 June 2013, the Company withdraw Rp100,000 of the facility.

PT Bank Permata Tbk Pada bulan Oktober 2013, Perusahaan mendapatkan fasilitas pinjaman dari PT Bank Permata Tbk sebesar Rp296.050 dan USD500. Fasilitas pinjaman ini merupakan pengalihan sebagian pinjaman dari PT Bank ICBC Indonesia sebesar Rp83.050. Bunga pinjaman sebesar 11% untuk jangka waktu selama 6 – 30 bulan.

PT Bank Permata Tbk In October 2013, the Company obtained a credit facility from PT Bank Permata Tbk amounting Rp296.050 and USD500. Part of this credit facilty is used to take over the existing credit facility from PT Bank ICBC Indonesia amounting Rp83.050. Interest rate for this facility is 11% for 6 – 30 months period.

PT BNP Paribas Indonesia Pada bulan Oktober 2013, Link Net, entitas anak, menandatangani Perjanjian fasilitas kredit dengan PT Bank BNP Paribas Indonesia sebesar Rp300.000. Perjanjian tersebut berjangka waktu 3 tahun, yang akan jatuh tempo pada bulan Oktober 2016 dan dikenakan tingkat suku bunga JIBOR+3,25% per tahun. Fasilitas kredit ini akan digunakan untuk keperluan belanja modal dan pendanaan umum Link Net. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan ini, Link Net, entitas anak, belum menggunakan fasilitas tersebut.

PT BNP Paribas Indonesia In October 2013, Link Net, a subsidiary, entered into a credit facility agreement with PT Bank BNP Paribas Indonesia amounting to Rp300,000. This agreement has a term of 3 years, which will expire in October 2016 and bears interest rate at JIBOR+3.25% per annum. This facility will be used for capital expenditure and general Link Net funding. Until the date of the completion of these financial statements, Link Net, a subsidiary, has not used the facility.

15. Utang Obligasi

15. Bond Payable

Pada 27 Juni 2011, Perusahaan telah menandatangani Secured Bond Agreement dengan Asia Link Dewa Pte Ltd (ALD). Pada tanggal tersebut telah diterbitkan obligasi sebesar Rp722.310 kepada ALD dengan jangka waktu 5 tahun dan tingkat bunga sebesar 1% per tahun. Obligasi ini dijamin dengan saham Link Net, entitas anak. Saldo bunga yang dikapitalisasi pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp7.256 and Rp7.263.

d1/March 20, 2014

40 268

On June 27, 2011, the Company has entered into a Secured Bond Agreement with Asia Link Dewa Pte Ltd (ALD). On the same date, 5-year bond instrument of Rp722,310 had been issued to ALD with an interest rate of 1% per annum. The bond is secured by shares of Link Net, a subsidiary. Capitalized of interest balance on December 31, 2013 and 2012 amounting Rp7,256 and Rp7,263, respectively.

paraf :





16. Utang Usaha

16. Trade Payables

31 Des/ Dec 31 2013 Rp Pihak berelasi (Catatan 29) Pihak ketiga Jumlah

31 Des/ Dec 31 2012 Rp

153,055 229,708 382,763

Rincian utang usaha berdasarkan satuan mata uang adalah sebagai berikut:

105,596 230,932 336,528

The details of trade payables based on currency are as follows:

31 Des/ Dec 31 2013 Rp Rupiah Dolar AS Jumlah

31 Des/ Dec 31 2012 Rp

161,552 221,211 382,763

Analisa umur utang usaha adalah sebagai berikut:

182,642 153,886 336,528

31 Des/ Dec 31 2012 Rp

141,854 17,043 14,036 209,830 382,763

132,413 55,075 16,642 132,398 336,528

17. Perpajakan a.

Rupiah US Dollars Total

The aging analysis of trade payables is as follows:

31 Des/ Dec 31 2013 Rp Kurang dari 31 hari 31 - 60 hari 61 - 90 hari Di atas 90 hari Jumlah

Related parties (Note 29) Third parties Total

Less than 31 days 31 - 60 days 61 - 90 days More than 90 days Total 17. Taxation

Pajak Dibayar di Muka

a.

31 Des/ Dec 31 2013 Rp

Prepaid Tax

31 Des/ Dec 31 2012 Rp

Perusahaan Pajak Pertambahan Nilai Pajak Penghasilan Pasal 23 Tagihan Pajak Penghasilan

14,846 4,010 --

47,165 -13,699

The Company Value Added Taxes Income Tax Article 23 Claim for Tax Refund

Entitas Anak Pajak Penghasilan Pasal 23 Pajak Pertambahan Nilai Jumlah

453 45,796 65,105

-81,807 142,671

Subsidiaries Income Tax Article 23 Value Added Taxes Total

d1/March 20, 2014

41 269

paraf :





b.

Utang Pajak

b.

31 Des/ Dec 31 2013 Rp

Taxes Payable

31 Des/ Dec 31 2012 Rp

Perusahaan Pajak Penghasilan Pasal 26 Pajak Penghasilan Pasal 21 Pajak Penghasilan Pasal 23 Pajak Penghasilan Pasal 4 (2)

463 216 144 33

645 541 26 13

The Company Income Tax Article 26 Income Tax Article 21 Income Tax Article 23 Income Tax Article 4 (2)

Entitas Anak Pajak Penghasilan Pasal 29 Pajak Penghasilan Pasal 25 Pajak Penghasilan Pasal 21 Pajak Penghasilan Pasal 26 Pajak Penghasilan Pasal 23 Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) Pajak Pertambahan Nilai Jumlah

14,387 10,183 5,103 1,504 382 240 1,315 33,970

80,409 4,417 2,610 968 1,602 100 236 91,567

Subsidiaries Income Tax Article 29 Income Tax Article 25 Income Tax Article 21 Income Tax Article 26 Income Tax Article 23 Income Tax Article 4 (2) Value Added Taxes Total

c.

Beban (Penghasilan) Pajak

c.

2013 Rp Beban Pajak Kini Perusahaan Entitas Anak Sub Jumlah Penyesuaian Beban Pajak Periode Sebelumnya Manfaat Pajak Tangguhan Perusahaan Entitas Anak Sub Jumlah Beban Pajak - Neto

2012 Rp

-121,819 121,819

-123,198 123,198

Current Tax Expense The Company Subsidiaries Sub-Total

3,809

--

Tax Expense Adjustment from Last Period

(66,243) (1,601) (67,844)

(106,436) (9,020) (115,456)

Deferred Tax Benefit The Company Subsidiaries Sub-Total

57,784

7,742

Tax Expense - Net

d. Pajak Kini Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum taksiran beban pajak penghasilan, seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi konsolidasi dan taksiran penghasilan kena pajak Perusahaan, untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

d1/March 20, 2014

Tax Expense (Income)

42 270

d. Current Tax A reconciliation between income (loss) before estimated tax expense as shown in the consolidated statements of comprehensive income and estimated taxable income of the Company for the years ended December 31, 2013 and 2012 are as follows:

paraf :





2013 Rp Laba sebelum Pajak Penghasilan sesuai dengan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Laba sebelum Beban Pajak Penghasilan dari Perusahaan Anak yang Dikonsolidasi Rugi Sebelum Beban Pajak Penghasilan Perusahaan Beda Waktu: Imbalan Kerja Penyisihan Penurunan Nilai Aset Tetap Penyisihan Piutang Ragu-ragu - Neto Penyusutan Aset Sewa Pembiayaan Angsuran Utang Sewa Pembiayaan Penyusutan Aset Tetap Alokasi Biaya Perizinan Secara Fiskal Amortisasi Biaya Ditangguhkan Secara Fiskal Laba Penjualan Aset Tetap Beda Tetap: Sewa Beban dan Denda Pajak Jamuan Listrik, Air dan Telepon Penghasilan Bunga yang Telah Dikenakan Pajak Penghasilan Final Lain-lain Rugi Kena Pajak Perusahaan pada Tahun Berjalan

2012 Rp

77,721

18,212

456,717

420,244

(378,996)

(402,032)

2,964 4,862 7,227

2,559 35,598 34,162

18,846 (31,934) 7,957

7,651 (9,159) 5,149

(138)

(4,464)

--

(16,501)

--

(2,569)

184 3,085 46 62

82 788 180 80

(669) (7,754)

(303) (2,916)

(374,258)

(351,695)

Beban pajak penghasilan dan perhitungan taksiran utang pajak penghasilan badan Perusahaan adalah sebagai berikut: 31 Desember/December 31 , 2013 Perusahaan/ Company Beban Pajak Penghasilan Pajak Penghasilan Dibayar Dimuka Pasal 22 Pasal 23 Pasal 25 Jumlah Pajak Penghasilan Dibayar Dimuka Taksiran Utang Pajak Penghasilan Badan (Klaim atas Pengembalian Pajak Penghasilan)

d1/March 20, 2014


Income before Income Tax Expense According to Consolidated Statement of Comprehensive Income Income before Income Tax Expense of Consolidated Subsidiaries Loss before Income Tax Expense Attributable to the Company Timing Differences: Employee Benefits Allowance for Impairment of Fixed Assets Provision for Doubtful Account - Net Depreciation of Assets under Finance Lease Lease Installments Depreciation of Fixed Assets Allocation of Licence Fee for Tax Purpose Amortization of Deferred Expenses for Tax Purpose Gain on Disposal of Property and Equipment Permanent Differences: Rental Tax Expenses and Penalties Entertainment Electricity, Water and Telephone Interest Income Already Subjected to Final Tax Others Tax Loss of the Company in Current Year

The income tax expense and computations of the estimated corporate income tax payable of the Company as follows: 31 Desember/December 31 , 2012 Perusahaan/ Company


--

121,819

--

123,198

-4,010 -4,010

243 453 106,736 107,432

-5,212 -5,212

949 1,536 40,304 42,789

(4,010)

14,387

(5,212)

80,409

43 271

Income Tax Expense Prepayment of Income Tax Article 22 Article 23 Article 25 Total Prepayment of Income Tax Estimated Corporate Income Tax Payable (Claim for Income Tax Refund)

paraf :





Rekonsiliasi antara beban Pajak Penghasilan konsolidasian neto yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku dari laba (rugi) konsolidasian sebelum Pajak Penghasilan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

A Reconciliation between the consolidated income tax expense - net calculated by applying the applicable tax rate to consollidated profit (loss) for the years ended December 31, 2013 and 2012 are as follows:

2013 Rp

2012 Rp

Laba konsolidasian sebelum Pajak Penghasilan

77,721

18,212

Consolidated Income before Income Tax

Beban Pajak Penghasilan dengan Tarif Pajak yang Berlaku Sebesar 25%

(19,430)

(4,553)

Tax Calculated at Applicable Tax Rate of 25%

Penyesuaian Beban Pajak Periode Sebelumnya

(3,809)

--

Tax Expense Adjustment from Last Period Tax Effect for Permanent Difference: Income Subject to Final Income Tax - Net Others - Net

Pengaruh Pajak Atas Beda Tetap: Pendapatan yang telah Dikenakan Pajak Final/Bukan Objek Pajak - Neto Lain-lain - Neto

167 (34,712)

76 (3,265)

Beban Pajak - Neto

(57,784)

(7,742)

e. Aset Pajak Tangguhan – Neto Perhitungan manfaat (beban) pajak tangguhan atas perbedaan temporer untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 dan 2012, dengan menggunakan maksimum tarif pajak 25% adalah sebagai berikut: 2013 Rp Perusahaan Rugi Fiskal Penyusutan Aset Tetap Penyisihan Piutang Ragu-ragu Aset Sewa Pembiayaan Penyisihan Penurunan Nilai Aset Tetap Imbalan Kerja Amortisasi Biaya Ditangguhkan Secara Fiskal Alokasi Biaya Perizinan Secara Fiskal Neto Entitas Anak Manfaat Pajak Tangguhan

d1/March 20, 2014

Tax Expenses - Net

e. Deferred Tax Assets – Net A computation of deferred tax benefit (expense) on temporary differences for the years ended December 31, 2013 and 2012 using the maximum tax rate of 25% is as follows: 2012 Rp

74,386 1,118 (7,912) (3,272) 1,216 741

91,959 645 8,540 (377) 8,900 2,010

--

(4,125)

(34) 66,243 1,601 67,844

(1,116) 106,436 9,020 115,456

44 272

The Company Fiscal loss Depreciation of Fixed Assets Provision for Doubtful Accounts Assets under Finance Lease Allowance for Impairment of Fixed Assets Employee benefits Amortization of Deferred Expenses for Tax Purpose Allocation of Licence Fee for Tax Purpose Net Subsidiaries Deferred Income Tax Benefit

paraf :





Rincian aset pajak tangguhan - neto adalah sebagai berikut:

The details of deferred tax assets - net are as follows:

31 Des/ Dec 31 2013 Rp Perusahaan Aset Pajak Tangguhan Rugi Fiskal Penyusutan Aset Tetap Aset Sewa Pembiayaan Penyisihan Piutang Ragu-ragu Imbalan Kerja Penyisihan Penurunan Nilai Aset Tetap Selisih Nilai Transaksi Pelepasan Aset kepada Entitas Anak

31 Des/ Dec 31 2012 Rp

Alokasi Biaya Perizinan Secara Fiskal Jumlah Penyisihan Aset Pajak Tangguhan yang Tidak Terpulihkan Bersih

(9,143) 190,423

(9,109) 103,440

(25,465) 164,958

-103,440

The Company Deferred Tax Assets Tax Loss Depreciation of Fixed Assets Assets under Finance Lease Provision for Doubtful Accounts Employee benefits Allowance for Impairment of Fixed Assets Difference in Value of Assets Disposal to Subsidiary Allocation of Licence Fee for Tax Purpose Total Allowance for Unrecoverable Deferred Tax Assets Net

Aset Pajak Tangguhan - Neto Perusahaan Entitas Anak Jumlah

164,958 54,916 219,874

103,440 48,590 152,030

Deferred Tax Assets- Net The Company Subsidiaries Total

211,987 1,985 (3,649) 6,363 3,265 10,115

112,135 30 (377) 14,277 7,815 9,169

(30,500)

(30,500)

f. Surat Ketetapan Pajak Pada bulan Maret 2013, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Nihil (“SKPN”) dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (“SKPKB”) untuk tahun pajak 2011 dengan rincian sebagai berikut:

f. Tax Assessments In March 2013, the Company received nil (SKPN) and underpayment (SKPKB) tax assessment letter for fiscal year 2011 the details are as follows:

Nomor Surat Ketetapan Pajak/ Tax Assessment Number

Jenis Pajak/ Tax Type

Masa Pajak/ Tax Period

00011/206/11/054/13

Pajak Penghasilan Badan/ Coorporate Tax

2011

3,809

1,143

SKPKB

00001/201/11/054/13

Pajak Penghasilan Pasal 21/ Income Tax Article 21

2011

204

61

SKPKB

00003/543/11/054/13


2011

NIHIL/ NIL

NIHIL/ NIL

SKPN

00007/203/11/054/13


2011

58

17

SKPKB

00006/240/11/054/13

Pajak Penghasilan Pasal 4 (2)/ Income Tax Article 4 (2)

2011

7

2

SKPKB

00003/504/11/054/13


2011

NIHIL/ NIL

NIHIL/ NIL

SKPN

00015/577/11/054/13

Pajak Pertambahan Nilai/ Value Added Taxes

2011

NIHIL/ NIL

NIHIL/ NIL

SKPN

d1/March 20, 2014

45 273

Jumlah Kurang Bayar dan Disetujui/ Total Underpayment and Approved Pokok/ Denda Administrasi/ Principal Administration Fine

Surat Ketetapan Pajak/ Tax Assessment

paraf :





Nomor Surat Ketetapan Pajak/ Tax Assessment Number

Jenis Pajak/ Tax Type

Masa Pajak/ Tax Period

Jumlah Kurang Bayar dan Disetujui/ Total Underpayment and Approved Pokok/ Denda Administrasi/ Principal Administration Fine

00028/507/11/054/13


2011

NIHIL/ NIL

NIHIL/ NIL

SKPN

00059/207/11/054/13


2011

5

5

SKPKB

00027/507/11/054/13


2011

NIHIL/ NIL

NIHIL/ NIL

SKPN

00026/507/11/054/13


2011

NIHIL/ NIL

NIHIL/ NIL

SKPN

00025/507/11/054/13


2011

NIHIL/ NIL

NIHIL/ NIL

SKPN

00057/207/11/054/13


2011

6

6

SKPKB

00056/207/11/054/13


2011

15

15

SKPKB

00055/207/11/054/13


2011

1

1

SKPKB

00054/207/11/054/13


2011

7

7

SKPKB

00053/207/11/054/13


2011

17

17

SKPKB

00052/207/11/054/13


2011

10

10

SKPKB

00051/207/11/054/13


2011

3

3

SKPKB

18. Utang Sewa Pembiayaan

18. Obligation Under Finance Lease

Perusahaan Sewa Pembiayaan/ Leasing Company PT Asiatic Sejahtera Finance PT Ciptadana Multifinance (pihak berelasi/ related party , Catatan/Note 29) PT Century Tokyo Leasing Indonesia PT Toyota Astra Financial Services Jumlah/Total Bagian yang Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun/ Current Maturity in 1 Year Bagian Jangka Panjang/Long-Term Portion

d1/March 20, 2014

Surat Ketetapan Pajak/ Tax Assessment

Jenis Aset/ Type of Assets Barang Elektronik/Electronics 4G Modem/Broadband Wireless Access Modem Peralatan BTS/BTS Equipments Peralatan Broadcasting/Broadcasting Equipments Peralatan BTS/BTS Equipments Kendaraan/Vehicle

46 274

31 Des/ Dec 31 2013 Rp

31 Des/ Dec 31 2012 Rp

9,723

7,837

151,977 19,231 356 181,287

141,665 -535 150,037

53,389 127,898

36,530 113,507

paraf :





Pembayaran sewa minimum masa datang dalam perjanjian sewa pembiayaan per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut: 31 Des/ Dec 31 2013 Rp Tahun: 2013 2014 2015 2016 Jumlah Dikurangi Bagian Bunga Neto Bagian yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun Bagian Jangka Panjang

The minimum rental payment in leasing agreement as of December 31, 2013 and 2012 are as follows: 31 Des/ Dec 31 2012 Rp

-69,838 88,676 75,915 234,429 53,142 181,287

49,437 59,344 43,497 45,345 197,623 47,586 150,037

Year: 2013 2014 2015 2016 Total Deducted by Interests Net

53,389 127,898

36,530 113,507

Current Maturity In 1 Year Long-Term Portion

19. Beban Akrual

19. Accrued Expenses

31 Des/ Dec 31 2013 Rp Distribusi Program Biaya Hak Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Bunga dan Beban Pendanaan Lainnya Sewa Lain-lain Jumlah

31 Des/ Dec 31 2012 Rp

66,488

31,053

Programming Distribution

14,841 9,910 3,158 39,022 133,419

11,837 8,665 32,406 26,347 110,308

Telecommunication License Fee Interest and Other Financing Charges Rental Others Total

20. Liabilitas Jangka Pendek Lainnya

20. 31 Des/ Dec 31 2013 Rp

Akses Jaringan Korporasi Jasa Langganan untuk Televisi Kabel Pelanggan Rumah Tangga Jumlah

d1/March 20, 2014

Other Short-Term Liabilities

31 Des/ Dec 31 2012 Rp

464,890

935

6,011 470,901

12,028 12,963

47 275

Corporate Access Network Subscription Fees for Cable Television Household Subscribers Total

paraf :





21. Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang

21. Long-Term Employee Benefits Liabilities

Perusahaan dan entitas anak menghitung liabilitas estimasi atas pemberhentian karyawan dan imbalan kerja pada kasus pemecatan karyawan berdasarkan masa tahun kerja karyawan. Liabilitas estimasi dihitung berdasarkan Peraturan Ketenagakerjaan dan PSAK No. 24 (Revisi 2004) mengenai Imbalan Kerja. Pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, Perusahaan dan entitas anak membentuk penyisihan untuk pemutusan kerja dan pembayaran kompensasi masing-masing sebesar Rp63.694 dan Rp43.460, dengan beban imbalan kerja yang diakui untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp20.234 dan Rp14.641 (Catatan 28).

The Company and subsidiaries have determined the estimated liabilities on their employee’s termination, gratuity and compensation benefits in case of employment dismissal based on employees’ number of years of service provided. The estimated liabilities are calculated based on existing manpower regulations and PSAK No. 24 (Revised 2004) regarding “Employee Benefits”. As of December 31, 2013 and 2012, the Company and subsidiaries have provided a provision for severance gratuity and compensation payments amounting to Rp63,694 and Rp43,460, with employee benefits expenses recognized for the years ended December 31, 2013 and 2012 amounting to Rp20,234 and Rp14,641, respectively (Note 28).

Penyisihan tersebut di atas dihitung dengan menggunakan metode Projected Unit Credit berdasarkan perhitungan aktuaria pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 yang dilakukan oleh PT Dayamandiri Dharmakonsilindo, aktuaris independen, dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

The above provision was calculated using Projected Unit Credit method based on the actuarial reports as of December 31, 2013 and 2012, respectively, which are conducted by PT Dayamandiri Dharmakonsilindo, independent actuaries, with the following assumptions as follows:

Usia Pensiun Normal Tingkat Diskonto Tingkat Proyeksi Kenaikan Gaji Tabel Mortalita Tingkat Cacat Tingkat Pengunduran Diri

2013

2012

55 tahun/years 8.9% per tahun/per annum

55 tahun/years 6.8% per tahun/per annum

10% per tahun/per annum TMI III 2011 10% dari tingkat mortalitas/ of mortality rate 5% untuk usia 25 tahun dan menurun dengan garis lurus sebesar 0% pada usia 45 tahun dan seterusnya/ 5% at age 25 and reducing linearly each year up to 0% at age 45 thereafter

9% per tahun/per annum TMI-2 Male 10% dari tingkat mortalitas/ of mortality rate 5% untuk usia 25 tahun dan menurun dengan garis lurus sebesar 0% pada usia 45 tahun dan seterusnya/ 5% at age 25 and reducing linearly each year up to 0% at age 45 thereafter

Normal Pension Age Discount Rate Projection of Salary Increase Rate Table of Mortality Disability Rate Resignation Rate

Perusahaan dan entitas anak mengakui penyisihan bersih untuk pemutusan hubungan kerja, penghargaan masa kerja dan ganti kerugian kepada karyawan berdasarkan Undangundang Tenaga Kerja No. 13/2003 yang diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003. Penyisihan tersebut disajikan sebagai bagian dari beban umum dan administrasi (gaji dan kesejahteraan karyawan) pada laba rugi tahun berjalan.

A reconciliation of charges on liabilities recognized in statement of financial position is as follows: The Company and its subsidiaries recognize net of allowance for termination, gratuity and compensation benefits to employees under Labor Law No. 13/2003 which was enacted on March 25, 2003. The provision has been presented as part of general and administrative expenses (salaries and employee benefits) in the profit and loss for the year.

Rincian beban kesejahteraan karyawan adalah sebagai berikut:

Detail of employee benefit expense are as follows:

31 Des/ Dec 31, 2013 Rp

Beban Jasa Kini Beban Bunga Amortisasi atas Biaya Jasa Lalu yang Belum Diakui dan Kerugian Aktuarial - Neto Jumlah

d1/March 20, 2014

31 Des/ Dec 31, 2012 Rp

14,266 4,407

12,193 3,246

1,561 20,234

(798) 14,641

48 276

Current service Cost Interest Cost Amortization of Past Service Cost - Non Vested and Actuarial Gains/Losses - Net Total

paraf :





Penyesuaian atas perubahan pada liabilitas yang diakui di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

A reconciliation of charges on liabilities recognized in statement of financial position is as follows:

31 Des/ Dec 31, 2013 Rp

31 Des/ Dec 31, 2012 Rp

43,460 20,234 63,694

Saldo Awal Penambahan Jumlah

28,819 14,641 43,460

Berikut adalah jumlah periode tahunan saat ini dan periode empat tahun sebelumnya dari: 2013

2012

Beginning Balance Addition Total

The following is the figure of the current period and previous four year period for: 2011

2010

2009

Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti

67,986

69,862

48,230

28,606

18,809

Present Value of Defined Benefit Obligation

Defisit Program

67,986

69,862

48,230

28,606

18,809

Deficit in Plan

3,751

738

395

(532)

461

Experience Adjustment on Plan Liabilities

Penyesuaian Pengalaman Pada Liabilitas Program

22. Modal Saham

22. Capital Stock

Susunan pemegang saham Perusahaan dan masing-masing kepemilikan saham adalah sebagai berikut:

The composition of the Company’s stockholders and their respective shareholdings are as follows:

31 Des 2013/ Dec 31, 2013 Jumlah Saham/ Persentase Jumlah/ Total Number of Kepemilikan/ Shares Percentage of Ownership % Rp Across Asia Ltd PT Reksa Puspita Karya Masyarakat dengan Kepemilikan di bawah 5% Jumlah

959,976,602 588,167,378

55.10 33.76

479,988 294,084

194,023,927 1,742,167,907

11.14 100.00

97,012 871,084

AcrossAsia Ltd PT Reksa Puspita Karya Public with Ownership below 5% Total

31 Des 2012/ Dec 31, 2012 Jumlah Saham/ Persentase Jumlah/ Total Number of Kepemilikan/ Percentage of Shares Ownership % Rp Across Asia Ltd PT Reksa Puspita Karya Masyarakat dengan Kepemilikan di bawah 5% Jumlah

d1/March 20, 2014

959,976,602 588,167,378

55.11 33.77

479,988 294,084

193,752,998 1,741,896,978

11.12 100.00

96,877 870,949

49 277

AcrossAsia Ltd PT Reksa Puspita Karya Public with Ownership below 5% Total

paraf :





Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013, Waran Seri II yang dilaksanakan menjadi saham sejumlah 270.929 lembar waran.

For the year period ended December 31, 2013, Warrants Serie II exercised to be shares are amounting to 270,929 warrants.

23. Tambahan Modal Disetor - Neto

23. Additional Paid in Capital - Net

31 Des/ Dec 31 2013 Rp Penawaran Umum Terbatas I dalam Rangka Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Agio atas Pelaksanaan Waran Seri II Beban Emisi Saham Jumlah Agio Saham - Neto Reklasifikasi Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali Neto

31 Des/ Dec 31 2012 Rp

6,750

6,750

81 (10,460) (3,629)

-(10,460) (3,710)

(8,591) (12,220)

-(3,710)

24. Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Entitas Anak

Limited Public Offering in connection with Pre-Emptive Rights Issuance I Premium from Exercise of Warrant Series II Stock Issuance Costs Total Share Premium - Net Reclassification of Difference in Value of Restructuring Transactions of Entities under Common Control Net

24. Changes in Equity Transaction of Subsidiaries

Selisih transaksi perubahan ekuitas entitas anak berasal dari perubahan ekuitas Link Net, entitas anak dan FMTV, entitas anak, terkait dengan penerbitan saham baru di Link Net dan FMTV (Catatan 1.c).

Difference in changes in equity transactions of subsidiary resulted from the changes in equity of Link Net, a subsidiary and FMTV, a subsidiary, in regard with the new shares issuance in Link Net and FMTV (Note 1.c).

Pada 27 Juni 2011, Link Net menerbitkan saham baru kepada Asia Link Dewa Pte Ltd sebanyak 1.032.649.384 saham senilai Rp1.627.703. Atas penerbitan saham tersebut, Perusahaan mengalami penurunan kepemilikan saham di Link Net dari 100% menjadi 66,06%. Selisih antara nilai penyertaan Perusahaan di Link Net dengan ekuitas Link Net setelah penerbitan saham baru tersebut adalah sebesar Rp1.028.593.

On June 27, 2011, Link Net issued new shares to Asia Link Dewa Pte Ltd for 1,032,649,384 shares amounting to Rp1,627,703. Due the shares issuance, the Company’s shares ownership in Link Net decline from 100% to 66.06%. The difference between the investment of the Company in Link Net with the equity of Link Net after the issuance of new shares amounted to Rp1,028,593.

Pada tanggal yang sama, FMTV menerbitkan saham baru kepada Asia Link Dewa Pte Ltd sebanyak 2.375 saham dan kepada Asia Link Company Limited sebanyak 125 saham, dengan jumlah nilai sebesar Rp1.000. Atas penerbitan saham tersebut, Perusahaan mengalami penurunan kepemilikan saham di FMTV dari 100% menjadi 80%. Selisih antara nilai penyertaan Perusahaan di FMTV dengan ekuitas FMTV setelah penerbitan saham baru tersebut adalah sebesar Rp235.

On the same date, FMTV issued new shares to Asia Link Dewa Pte Ltd for 2,375 shares and to Asia Link Company Limited for 125 shares, amounting to Rp1,000. Due the shares issuance, the Company’s shares ownership in Link Net declined from 100% to 80%. The difference between the investment of the Company in FMTV with the equity of FMTV after the issuance of new shares amounted to Rp235.

d1/March 20, 2014

50 278

paraf :





25. Pendapatan

25. Revenues 2013 Rp

Jasa Langganan untuk Televisi Kabel Pelanggan Rumah Tangga Pelanggan Komersial dan Lainnya Jasa Langganan untuk Internet Pita Lebar Kecepatan Tinggi Broadband Wireless Access Layanan Komunikasi Data Pemasangan Media Iklan Lain-lain Jumlah

2012 Rp

538,349 14,172

397,652 11,638

760,276 53,423 185,841 94,301 107,740 1,754,102

605,527 11,732 142,428 73,466 79,996 1,322,439

Subscription Fees for Cable Television Household Subscribers Commercial and Other Subscribers Subscription Fees for Fast Speed Broadband Internet Broadband Wireless Access Data Communication Services Media Sales Others Total

Pendapatan layanan komunikasi data sebagian besar berasal dari pemasangan dan penyewaan jaringan dari jaringan distribusi dan penjualan peralatan akses jaringan korporasi.

Data communication services revenues are derived mainly from installation and rental line fees of the distribution network and selling equipment of corporate access network.

Pemasangan media iklan merupakan pendapatan iklan yang berasal dari pelanggan yang menempatkan iklan pada program televisi kabel.

Media sales fee represent advertising revenues generated from customers who place advertisements on cable television programs.

Pendapatan lain-lain terutama terdiri dari penjualan kabel modem, penyewaan converter dan peralatan, biaya keanggotaan, biaya pemasangan dan jasa terkait lainnya.

Other revenues consist mainly of income from the sale of cable modem, converter and equipment rental, joining fee and other related services.

Rincian pendapatan berdasarkan hubungan pelanggan adalah sebagai berikut:

The details of revenue based on relationship of subscribers are as follows:

Pihak Berelasi (Catatan 29) Pihak Ketiga Jumlah

2013 Rp

2012 Rp

9,365 1,744,737 1,754,102

6,313 1,316,126 1,322,439

26. Beban Layanan

26. Cost of Services 2013 Rp

2012 Rp

Televisi Kabel Distribusi Program dan Jasa Teknis Internet Pita Lebar Beban Bandwidth Internet Sewa Menara Beban Akses Internet Lainnya Pemasangan Media Iklan Beban Produksi dan Lainnya Lain-lain (Masing-masing Di bawah Rp 1.000) Jumlah

d1/March 20, 2014

Related Parties (Note 29) Third Parties Total

188,150

136,802

101,427 89,489 14,694

77,499 96,877 8,383

18,696

11,081

Cable Television Programming Distribution and Technical Services Broadband Internet Internet Bandwidth Fees Tower Rental Other Internet Access Media Sales Production Cost and Others

61,658 474,114

54,485 385,127

Others (Each Below Rp 1,000) Total

51 279

paraf :





27. Beban Penjualan

Beban Penjualan

Gaji dan Kesejahteraan Karyawan Promosi Komisi Perjalanan dan Akomodasi Sewa Pos dan Kurir Listrik, Air dan Telepon Lain-lain (Masing-masing Di bawah Rp 1.000) Jumlah

27. Selling Expenses

2013 Rp

76,755 37,155 25,975 6,269 4,864 2,633 2,240

55,018 31,993 27,362 3,722 2,566 1,578 1,497

Salaries and Employee Benefits Promotion Commissions Travelling and Accommodation Rent Postage and Courier Electricity, Water and Telephone

2,177 158,068

1,643 125,379

Others ( Each Below Rp 1,000) Total

28. Beban Umum dan Administrasi

28. General and Administrative Expenses

2013 Rp Gaji dan Kesejahteraan Karyawan Perizinan Beban Penyisihan Piutang Ragu-ragu Honorarium Tenaga Ahli Listrik, Air dan Telepon Amortisasi Aset Takberwujud Sewa Perbaikan dan Pemeliharaan Perjalanan dan Akomodasi Beban Penyisihan Penurunan Nilai Aset Tetap Perlengkapan Kantor Asuransi Lain-lain (Masing-masing Di bawah Rp 1.000) Jumlah

2012 Rp

245,586 127,696 47,386 46,037 28,057 23,308 15,792 13,249 8,664

214,650 133,990 68,637 23,451 23,174 17,968 18,387 4,985 7,188

Salaries and Employee Benefits Permits and Licenses Bad Debt Expenses Professional Fees Electricity, Water and Telephone Amortization of Intangible Assets Rent Repairs and Maintenance Traveling and Accomodation

4,862 4,251 2,330

35,598 3,672 1,677

Impairment of Fixed Aset Expenses Office Supplies Insurance

16,037 583,255

7,084 560,461

Others (Each Below Rp 1,000) Total

29. Transaksi dan Saldo dengan Pihak Berelasi

29. Transactions and Balances with Related Parties

Dalam kegiatan usaha normal, Perusahaan dan entitas anak melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi, yang terutama terdiri dari penjualan atau penyediaan jasa, pembelian peralatan yang dilakukan dengan tetap memperhatikan kebijakan harga yang sama dengan pihak ketiga (arm's length basis), pinjaman dan uang muka antar perusahaan.

d1/March 20, 2014

Selling Expenses

2012 Rp

52 280

The Company and subsidiaries in their normal course of business, have engaged in transactions with related parties which consist mainly of sales or services, and purchase equipment which are made on an arm’s length basis and intercompany loans and advances.

paraf :





Entitas Anak Perincian Entitas Anak Perusahaan diungkapkan dalam Catatan 1.c.

Subsidiaries The details of Subsidiaries have been disclosed in Note 1.c.

Investasi pada Entitas Asosiasi Rincian investasi pada entitas asosiasi diungkapkan dalam Catatan 7.

Investments in Associates The details of investment in associates have been disclosed in Note 7.

Kompensasi Manajemen Kunci Personil manajemen kunci Perusahaan adalah Dewan Komisaris dan Direksi yang dirinci pada Catatan 1.d. Gaji dan imbalan jangka pendek lainnya yang dibayar atau terutang pada manajemen kunci adalah sebagai berikut:

Key Management Compensation Key management personel of the Company are Board of Comissioner and Director specified on note 1.d. Salary and other short-term benefit expense or payable to key management are as follow:

2013 Rp

2012 Rp

Direksi Dewan Komisaris

52,326 22,550

8,963 11,099

Directors Board of Commissioners

Jumlah

74,876

20,062

Total

Transaksi Pihak Berelasi Rincian akun pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Transactions with Related Parties The details of the accounts and transactions with related parties are as follows:

Jumlah/ Total

31 Des/ Dec 31, 2013 Rp

Persentase Terhadap Jumlah Aset/Liabilitas/ Percentage of Total Respective Assets/Liabilities/ 31 Des/ 31 Des/ Dec 31, Dec 31, 2013 2012 % %

31 Des/ Dec 31, 2012 Rp

Bank PT Bank NationalNobu Tbk

164,876

3,429

3.145

0.080

Cash in Bank PT Bank NationalNobu Tbk

Deposito Berjangka PT Bank NationalNobu Tbk

50,000

70,000

0.954

1.625

Time Deposits PT Bank NationalNobu Tbk

Piutang Usaha PT Koran Media Investor Indonesia Lain-lain Jumlah

1,216 858 2,074

1,216 3,445 4,661

0.023 0.016 0.040

0.028 0.080 0.108

Trade Receivables PT Koran Media Investor Indonesia Others Total

Uang Muka PT Multipolar Technology PT Multipolar Tbk Jumlah

8,068 105 8,173

8,330 128 8,458

0.154 0.002 0.156

0.193 0.003 0.196

Advances PT Multipolar Technology PT Multipolar Tbk Total

10.725 0.041 0.001 10.767 (0.006) 10.761

Non-Trade Receivables from Related Parties AcrossAsia Ltd and/or Affiliate PT Asianet Multimedia Others Total Allowance for Doubtful Account Net

Piutang Pihak Berelasi Non-Usaha AcrossAsia Ltd dan/atau Afiliasi PT Asianet Multimedia Lain-lain Jumlah Penyisihan Piutang Ragu-ragu Bersih

d1/March 20, 2014

570,133 1,786 38 571,957 (250) 571,707

461,889 1,786 37 463,712 (250) 463,462

53 281

10.875 0.034 0.001 10.910 (0.005) 10.904

paraf :





Jumlah/ Total

31 Des/ Dec 31, 2013 Rp

Investasi pada Entitas Asosiasi PT Indonesia Media Televisi PT Delta Nusantara Networks PT Bina Mahasiswa Indonesia Jumlah

Persentase Terhadap Jumlah Aset/Liabilitas/ Percentage of Total Respective Assets/Liabilities/ 31 Des/ 31 Des/ Dec 31, Dec 31, 2013 2012 % %

31 Des/ Dec 31, 2012 Rp

11,595 4,613 2,250 18,458

7,611 3,917 1,125 12,653

0.221 0.088 0.043 0.352

0.177 0.091 0.026 0.294

Investment in Associates PT Indonesia Media Televisi PT Delta Nusantara Networks PT Bina Mahasiswa Indonesia Total

Utang Usaha PT Multipolar Technology (qq Cisco Capital) PT Multipolar Tbk Lain-lain Jumlah

145,383 2,590 5,082 153,055

102,484 252 2,860 105,596

5.182 0.092 0.181 5.455

5.423 0.013 0.151 5.587

Trade Payables PT Multipolar Technology (qq Cisco Capital) PT Multipolar Tbk Others Total

Utang Sewa Pembiayaan PT Ciptadana Multifinance

151,977

141,665

5.417

7.794

Obligation Under Finance Lease PT Ciptadana Multifinance

2.366

Other Short-Term Financial Liabilities - Factoring Payable PT Ciptadana Multifinance

0.440

Other Long-Term Financial Liabilities - Factoring Payable PT Ciptadana Multifinance

Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya - Utang Anjak Piutang PT Ciptadana Multifinance Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lainnya - Utang Anjak Piutang PT Ciptadana Multifinance

20,072

8,284

43,000

7,994

Jumlah/ Total

2013 Rp Pendapatan: Jasa Langganan Televisi Kabel Lain - lain Layanan Komunikasi Data PT Visionet International Yayasan Pendidikan Pelita Harapan PT Matahari Putra Prima Tbk Lain-lain Jumlah Beban Umum dan Administrasi Honorarium Tenaga Ahli Lain - lain Biaya Pengelolaan Administrasi Saham Lain - lain Beban Asuransi PT Lippo General Insurance Tbk

0.715

0.295

Persentase Terhadap Jumlah Pendapatan/Beban yang Bersangkutan/ Percentage of Total Respective Revenue/Expenses 2013 2012 % %

2012 Rp

698

753

0.040

0.057

Revenue: Subscription Fees for Cable Television Others

2,435 1,828 666 3,738 8,667

1,953 1,027 806 1,774 5,560

0.139 0.104 0.038 0.213 0.494

0.148 0.078 0.061 0.134 0.421

Data Communication Services PT Visionet International Yayasan Pendidikan Pelita Harapan PT Matahari Putra Prima Tbk Others Total

1,254

506

0.215

0.090

General and Administrative Expenses Professional Fees Others

18

108

0.003

0.019

Shares Administration Fees Others

1,907

1,163

0.327

0.207

Insurance Expenses PT Lippo General Insurance Tbk

26,031

9,755

22.992

13.752

Interest and Other Financing Charges PT Ciptadana Multifinance

Beban Bunga dan Pendanaan Lainnya PT Ciptadana Multifinance

d1/March 20, 2014

54 282

paraf :





Pada tanggal 30 Juni 2011 Perusahaan telah menandatangani Facility Agreement dengan AcrossAsia Limited (AAL), pemegang saham Perusahaan, untuk pemberian fasilitas sebesar maksimum USD44,000 kepada AAL dan/atau afiliasi dengan tingkat bunga sebesar LIBOR +4,75% per tahun.

On June 30, 2011, the Company signed the Facility Agreement with AcrossAsia Limited (AAL), shareholder of the Company, for a maximum of USD44,000 facility to AAL and/or affiliate with LIBOR +4.75% per annum interest rate.

Utang usaha ke PT Multipolar Technology (qq Cisco Capital) terkait dengan pembelian peralatan.

Accounts payable to PT Multipolar Technology (qq Cisco Capital) is related to the purchase of equipments.

Hubungan dan sifat saldo akun/transaksi dengan pihak berelasi sebagai berikut:

The relationship and nature of balances/transactions with related parties are described as follows:

No.

Pihak Berelasi/ Related Parties

Hubungan dengan Perusahaan/Relationship with the Company

Transaksi/Transactions

1

PT Asianet Multimedia

Afiliasi karena di bawah kesamaan Uang muka antar perusahaan/ Intercompany advances pengendalian/ Affiliate, common controlled entity

2

PT Lippo General Insurance Tbk

Afiliasi karena di bawah kesamaan Asuransi/ Insurance pengendalian/ Affiliate, common controlled entity

3

PT Lippo Karawaci Tbk (LK)

Afiliasi karena di bawah kesamaan Jasa langganan televisi kabel dan layanan komunikasi data/ pengendalian/ Affiliate, common Subscription fees for cable television and data controlled entity communication services

4

PT Matahari Putra Prima Tbk

Afiliasi karena di bawah kesamaan Layanan komunikasi data/ Data communication services pengendalian/ Affiliate, common controlled entity

5

PT Multipolar Tbk (MLPL)

Afiliasi karena di bawah kesamaan Pemasangan dan penyewaan jaringan dan akses jaringan pengendalian/ Affiliate, common korporasi, uang muka antar perusahaan dan jasa tenaga controlled entity ahli untuk implementasi sistem keuangan Oracle/ Installation and lease line and corporate network, intercompany advances and professional fees for implementation of Oracle financial system.

6

PT Ciptadana Capital

Afiliasi karena di bawah kesamaan Surat promes atas unjuk/ Bearer notes pengendalian/ Affiliate, common controlled entity

7

PT Ciptadana Securities

Afiliasi karena di bawah kesamaan Surat promes atas unjuk/ Bearer notes pengendalian/ Affiliate, common controlled entity

8

PT Ciptadana Multifinance

Afiliasi karena di bawah kesamaan Anjak piutang dan sewa pembiayaan/ Factoring and leasing pengendalian/ Affiliate, common controlled entity

9

PT Multipolar Technology

Afiliasi karena di bawah kesamaan Pembelian peralatan elektronik/ Electronic equipment pengendalian/ Affiliate, common purchase controlled entity

10

AcrossAsia Ltd

Afiliasi sebagai pemegang saham Pinjaman antar perusahaan/ Intercompany loan dan entitas induk/ Affiliate, shareholder and parent

d1/March 20, 2014

55 283

paraf :





No.

Pihak Berelasi/ Related Parties

Hubungan dengan Perusahaan/Relationship with the Company

Transaksi/Transactions

11

PT Bank National Nobu Tbk

Afiliasi karena di bawah kesamaan Bank dan deposito berjangka/ Cash in bank and time pengendalian/ Affiliate, common deposit controlled entity

12

PT Visionet International

Afiliasi karena di bawah kesamaan jasa tenaga ahli untuk implementasi sistem keuangan pengendalian/ Affiliate, common Oracle / professional fees for implementation of Oracle controlled entity financial system.

13

PT Koran Media Investor Indonesia

Afiliasi karena di bawah kesamaan Piutang Usaha / Trade receivables pengendalian/ Affiliate, common controlled entity

14

PT Indonesia Media Televisi

Afiliasi karena di bawah kesamaan Investasi pada Entitas Asosiasi / Investment in Associates pengendalian/ Affiliate, common controlled entity

15

PT Delta Nusantara Networks

Afiliasi karena di bawah kesamaan Investasi pada Entitas Asosiasi / Investment in Associates pengendalian/ Affiliate, common controlled entity

Saldo akun/transaksi dengan pihak berelasi lainnya (masing-masing di bawah Rp 1.000) terutama terdiri dari piutang usaha - neto, piutang/utang antar perusahaan, utang usaha, beban masih harus dibayar, pendapatan, honorarium tenaga ahli dan beban asuransi.

30. Aset dan Liabilitas Dalam Mata Uang Asing

Account balances and transactions with other related parties (under Rp 1,000 each) is mainly consist of accounts receivables-net, intercompany advances/loan, accounts payables, accrued expenses, revenues, professional fees and insurance expenses.

30. Assets and Liabilities in Foreign Currency

31 Des 2013/ Dec 31, 2013 Mata Uang Asing/ Ekuivalen Rupiah/ Foreign Currency Rupiah Equivalent Aset Kas dan Setara Kas Piutang Usaha Piutang Lain-lain Piutang Pihak Berelasi Uang Muka dan Aset Lain-lain Jumlah Aset Liabilitas Pinjaman Utang Usaha Beban Akrual Jumlah Liabilitas Aset Bersih

d1/March 20, 2014

USD USD USD USD USD

USD USD USD

1,516 481 1,100 46,774 3,612

18,475 5,858 13,403 570,133 44,028 651,897

Assets Cash and Cash Equivalents Accounts Receivable Other Receivables Due from Related Parties Advances and Other Assets Total Assets

16,918 18,148 5,755

206,208 221,211 70,146 497,565 154,332

Liabilities Loan Account Payables Accrued Expenses Total Liabilities Net Assets

56 284

paraf :





31 Des 2012/ Dec 31, 2012 Mata Uang Asing/ Ekuivalen Rupiah/ Foreign Currency Rupiah Equivalent Aset Kas dan Setara Kas Piutang Usaha Piutang Lain-lain Piutang Pihak Berelasi Uang Muka dan Aset Lain-lain

USD USD USD USD USD CNY

110 593 85 47,765 6,565 38,936

1,068 5,731 820 461,889 63,482 59,862

Assets Cash and Cash Equivalents Accounts Receivable Other Receivables Due from Related Parties Advances and Other Assets

592,852

Total Assets

48,315 153,886 32,141

Liabilities Loan Account Payables Accrued Expenses

Jumlah Liabilitas

234,342

Total Liabilities

Aset Bersih

358,510

Net Assets

Jumlah Aset Liabilitas Pinjaman Utang Usaha Beban Akrual

USD USD USD

4,996 15,914 3,324

31. Perjanjian dan Ikatan

31. Agreements and Commitments

a. Pemasok Program Perusahaan mempunyai program distribusi dan perjanjian jasa teknik dengan beberapa pemberi program televisi.

a. Program Suppliers The Company has program distribution and technical service agreements with various TV program providers.

Perjanjian tersebut dapat diperbaharui kembali dan berlaku untuk jangka waktu satu (1) hingga tiga (3) tahun dari tanggal 31 Desember 2013. Beberapa perjanjian juga mengizinkan Perusahaan untuk membagi waktu komersial dan mengharuskan penempatan uang jaminan kepada pemberi program. Selain itu, perjanjian menetapkan, antara lain, biaya yang harus dibayar untuk setiap tipe pelanggan yang dilayani oleh Perusahaan.

The agreements are renewable and valid for certain periods ranging from one (1) to three (3) years from December 31, 2013. Certain agreements also allow the Company to share commercial time and require placement of security deposits with program providers. Furthermore, the agreements stipulate, among others, fees to be paid for each type of subscribers serviced by the Company.

Perjanjian-perjanjian tersebut di atas telah dinovasikan oleh Perusahaan kepada Link Net, entitas anak.

The abovementioned agreements have been novated by the Company to Link Net, a subsidiary.

b.

b. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Distribution for Jakarta Raya, Tangerang, East Java and Bali On July 1, 1999, the Company entered into a cooperation agreement with PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Jakarta Raya and Tangerang Distribution, whereby the latter agreed to lease its poles for twenty (20) years commencing on the date of the agreement On March 19, 2010, the monthly rental fee of pole and duct was amended which was applied since January 1, 2009.

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Distribusi Jakarta Raya, Tangerang, Jawa Timur dan Bali Pada tanggal 1 Juli 1999, Perusahaan menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang, dimana PLN setuju untuk menyewakan tiang tumpuan selama dua puluh (20) tahun mulai dari tanggal perjanjian. Selanjutnya pada tanggal 19 Maret 2010 dilakukan perubahan mengenai besaran biaya sewa tetap bulanan per tiang, yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009.

d1/March 20, 2014

57 285

paraf :





Pada tanggal 14 Mei 2012, Perusahaan telah menandatangani perjanjian pengalihan dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang dan PT Indonesia Comnets Plus sehubungan dengan pengalihan perjanjian kerjasama sebagaimana tersebut di atas dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang kepada PT Indonesia Comnets Plus.

On May 14, 2012, the Company had signed assignment agreement with PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang and PT Indonesia Comnets Plus regarding the assignment of the abovementioned cooperation agreement from PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang to PT Indonesia Comnets Plus.

Pada tanggal 1 Maret 2000, Perusahaan menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Distribusi Bali, dimana PLN setuju untuk menyewakan tiang tumpuan selama dua puluh (20) tahun, dengan biaya sewa tetap bulanan per tiang yang dievaluasi setiap 2 tahun sejak tanggal perjanjian.

On March 1, 2000, the Company entered into a cooperation agreement with PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Bali Distribution, whereby the latter agreed to lease its poles for twenty (20) years (with the rental fee evaluated every 2 years) commencing on the date of the agreement.

Pada tanggal 15 Maret 2000, Perusahaan menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Distribusi Jawa Timur, dimana PLN setuju untuk menyewakan tiang tumpuan selama lima belas (15) tahun dengan biaya sewa tetap bulanan per tiang yang dievaluasi setiap 2 tahun mulai dari tanggal perjanjian. Kemudian pada tanggal 2 Januari 2007, dilakukan perubahan perjanjian kerjasama mengenai besaran biaya sewa tetap bulanan per tiang, yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2011. Selanjutnya, pada tanggal 22 Maret 2010 disepakati perubahan besaran biaya sewa bulanan per tiang.

On March 15, 2000, the Company entered into a cooperation agreement with PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) East Java Distribution, whereby the latter agreed to lease its poles for fifteen (15) years (with the rental fee evaluated every 2 years) commencing on the date of the agreement. Then, on January 2, 2007, the monthly rental fee of pole and duct was amended which applied up to December 31, 2011. Then, on March 22, 2010, the monthly rental fee of pole and duct was amended.

Pada tanggal 3 September 2012, Perusahaan telah menandatangani perjanjian dengan PT Indonesia Comnets Plus sehubungan dengan pemanfaatan tiang tumpu listrik PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur. Perjanjian tersebut berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2013. Perjanjian tersebut ditandatangani sehubungan dengan pemberian wewenang penuh oleh PT PLN (Persero) kepada PT Indonesia Comnets Plus untuk melakukan kontrak atau transaksi atas pemanfaatan aset ketenagalistrikan PLN untuk kepentingan telekomunikasi dan informatika.

On September 3, 2012, the Company entered into a cooperation agreement with PT Indonesia Comnets Plus for utilization of poles of PT PLN (Persero) East Java Distribution. This agreement valid for 2 (two) years starting from January 1, 2012 until December 31, 2013. The agreement was signed pursuant to the provision of full authority from PT PLN (Persero) to PT Indonesia Comnets Plus to manage PLN’s asset for telecommunication and information purpose.

c. Penyelenggara Jasa Internet Perusahaan memiliki perjanjian-perjanjian Operasi Internet Kabel terpisah dan Pelayanan Teknis (Perjanjian) secara terpisah berikut ini:

c. Internet Service Providers The Company has separate Cable Internet Operations and Technical Services Agreements (the Agreements) with the following providers:

Penyelenggara Jasa Internet 1. 2. 3. 4. 5.

PT Indosat Mega Media PT Cyberindo Aditama PT MWEB Indonesia PT Centrin Online Tbk PT Uninet Media Sakti

d1/March 20, 2014

Tanggal Perjanjian/ Date of Agreement 1 January 2003/January 1, 2003 20 Desember 2000/December 20, 2000 9 Januari 2001/January 9, 2001 11 Januari 2001/January 11, 2001 15 Januari 2001/January 15, 2011

58 286

Internet Service Provider 1. PT Indosat Mega Media 2. PT Cyberindo Aditama 3. PT MWEB Indonesia 4. PT Centrin Online Tbk 5. PT Uninet Media Sakti

paraf :





Berdasarkan perjanjian, Perusahaan menyetujui untuk memberikan layanan internet kepada pelanggannya melalui sistem jaringan distribusi. Sebagai imbalannya, Perusahaan akan menerima imbalan tertentu atas penggunaan sistem jaringan distribusi atau akan mendapat pembagian pendapatan yang dihasilkan berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam perjanjian. Perjanjian akan diperpanjang secara otomatis pada tanggal kadaluarsa. Sampai dengan tanggal laporan laporan keuangan ini, perjanjian di atas masih berlaku.

Based on the agreements, the Company agreed to provide the internet service providers’ services to its customers through the use of its distribution network system. In return, the Company will either receive certain fees on the usage of its distribution network system or share the revenue generated based on the rates provided in the agreements. The agreements will be rolled over automatically at the expiration date. Up to the date of these financial statements, the above agreements are still valid.

Perjanjian-perjanjian tersebut di atas telah dinovasikan oleh Perusahaan kepada Link Net, entitas anak.

The abovementioned agreements have been novated by the Company to Link Net, a subsidiary.

d. PT Ciptadana Multifinance Hingga bulan Desember 2013, Perusahaan memiliki fasilitas sewa pembiayaan pada PT Ciptadana Multifinance sebesar Rp161,088. Hingga Desember 2013, Perusahaan juga menjaminkan piutang usaha sejumlah 48.076 kepada PT Ciptadana Multifinance untuk fasilitas anjak piutang sebesar Rp43.000. Jenis fasilitas anjak piutang ini adalah with recourse. Periode fasilitas anjak piutang ini adalah 12 (dua belas) bulan.

d. PT Ciptadana Multifinance Until December 2013, the Company has finance lease facilties from PT Ciptadana Multifinance amounting to Rp161,088. The company also factor its receivables amounting to Rp 48,076 to PT Ciptadana Multifinance for factoring facilities amounting Rp43,000. The types of the factoring facilities are with recourse. The period of the facilities are 12 (twelve) months.

Pada bulan Juni 2013, Perusahaan melunasi sebagian fasilitas anjak piutang sebesar Rp22.926

In June 2013, the Company has made partial settlement for its factoring amounting Rp22,926

Pada tahun 2012 FMN, entitas anak, mendapatkan fasilitas sewa pembiayaan dari PT Ciptadana Multifinance sebesar Rp23.121. Periode sewa guna usaha ini adalah 4 tahun.

In year, 2012, FMN, a subsidiary, obtained finance lease facilities from PT Ciptadana Multifinance amounted to Rp23,121. The period of the facilities are 4 years.

Pada tahun 2012, FMN, entitas anak, menjaminkan piutang usaha sejumlah Rp8.938 kepada PT Ciptadana Multifinance untuk fasilitas anjak piutang sebesar Rp7.994. Jenis fasilitas anjak piutang ini adalah with recourse. Periode fasilitas anjak piutang ini adalah 12 (dua belas) bulan.

In year 2012, FMN, a subsidiary, factor receivables amounting to Rp8,938 to PT Ciptadana Multifinance for factoring facilities amounting to Rp7,994. The types of the factoring facilities are with recourse. The period of the facilities are 12 (twelve) months.

Untuk fasilitas diatas, Perusahaan dan FMN, entitas anak, dikenakan bunga dengan tingkat tahunan sebesar 14,5% 15,5%. Jenis barang modal untuk fasilitas sewa pembiayaan diatas adalah aset tetap (Catatan 8).

On the facilities above, the Company and FMN, a subsidiary, bear interest at annual rate of 14.5% - 15.5%. Types of assets for the finance lease facilities are fixed assets (Note 8).

e. PT Asiatic Sejahtera Finance Dari tahun 2011 sampai dengan 2013, Perusahaan memperoleh fasilitas sewa pembiayaan dari PT Asiatic Sejahtera Finance sebesar Rp10.309.

e. PT Asiatic Sejahtera Finance From year 2011 until 2013, the Company obtained finance lease facilities from PT Asiatic Sejahtera Finance amounting total Rp10,309.

Dari tahun 2012 sampai dengan 2013, FMN, entitas anak, memperoleh fasilitas sewa pembiayaan dari PT Asiatic Sejahtera Finance sebesar Rp4.846.

From year 2012 until 2013, FMN, a subsidiary, obtained finance lease facilities from PT Asiatic Sejahtera Finance amounting total Rp4,846.

Untuk fasilitas sewa pembiayaan di atas, Perusahaan dan FMN, entitas anak, dikenakan bunga dengan tingkat tahunan sebesar 15%. Periode sewa pembiayaan ini adalah 3 tahun. Jenis barang modal untuk fasilitas-fasilitas sewa pembiayaan diatas adalah aset tetap (Catatan 8).

On those finance lease facilities above, the Company and FMN, a subsidiary, bear interest at annual rate of 15%. The period of the facility is 3 years. Types of assets for those finance lease facilities are fixed assets (Note 8).

d1/March 20, 2014

59 287

paraf :





f. PT Century Tokyo Leasing Indonesia Pada bulan Agustus 2013, Perusahaan memperoleh fasilitas sewa pembiayaan dari PT Century Tokyo Leasing Indonesia sebesar Rp22.000 dengan jumlah cicilan perbulan sebesar Rp719 selama 36 bulan.

f. PT Century Tokyo Leasing Indonesia In August 2013, the Company obtained finance lease faclity from PT Century Tokyo Leasing Indonesia amounting Rp22,000 with monthly instalment of Rp719 for 36 months period.

g. PT Nap Info Lintas Nusa Perusahaan memiliki perjanjian senilai USD20,000 dengan PT Nap Info Lintas Nusa untuk langganan jasa sistem komunikasi untuk jangka waktu 15 tahun dengan hak untuk memperpanjang selama 5 tahun.

g. PT Nap Info Lintas Nusa The Company has an agreement worth USD20,000 with PT Nap Info Lintas Nusa for a communication system service for a period of 15 years with an extension right for another 5 years.

Perjanjian ini telah dinovasikan oleh Perusahaan kepada Link Net, entitas anak.

This agreement has been novated by the Company to Link Net, a subsidiary.

h. Menara Telekomunikasi Perusahaan memiliki perjanjian sewa dengan berbagai penyedia menara telekomunikasi antara lain: PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo), PT Indosat Tbk, PT Inti Bangun Sejahtera Tbk, PT XL Axiata Tbk, PT Solusi Tunas Pratama Tbk, PT Solu Sindo Kreasi Pratama, PT Bali Telekom, PT Tower Bersama, PT Telenet Internusa, PT Batavia Towerindo, PT United Towerindo, PT Mitrayasa Sarana Informasi, PT Towerindo Konvergensi, PT Solusi Menara Indonesia, dan PT Dayamitra Telekomunikasi.

h. Telecommunication Tower The Company have lease agreements with various telecommunication tower providers, such as: PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo), PT Indosat Tbk, PT Inti Bangun Sejahtera Tbk, PT XL Axiata Tbk, PT Solusi Tunas Pratama Tbk, PT Solu Sindo Kreasi Pratama, PT Bali Telekom, PT Tower Bersama, PT Telenet Internusa, PT Batavia Towerindo, PT United Towerindo, PT Mitrayasa Sarana Informasi, PT Towerindo Konvergensi, PT Solusi Menara Indonesia, and PT Dayamitra Telekomunikasi.

Per tanggal 31 Agustus 2013, perjanjian sewa dengan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo), PT Indosat Tbk, PT Inti Bangun Sejahtera Tbk, PT XL Axiata Tbk, PT Solu Sindo Kreasi Pratama, PT Bali Telekom, PT Tower Bersama, PT Telenet Internusa, PT Batavia Towerindo, PT United Towerindo, PT Mitrayasa Sarana Informasi, PT Towerindo Konvergensi dan PT Solusi Menara Indonesia telah dinovasikan oleh Perusahaan kepada PT Internux.

As per Agustus 31, 2013, lease agreement with PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo), PT Indosat Tbk, PT Inti Bangun Sejahtera Tbk, PT XL Axiata Tbk, PT Solu Sindo Kreasi Pratama, PT Bali Telekom, PT Tower Bersama, PT Telenet Internusa, PT Batavia Towerindo, PT United Towerindo, PT Mitrayasa Sarana Informasi, PT Towerindo Konvergensi dan PT Solusi Menara Indonesia has been novated by the Company to PT Internux.

Per tanggal 31 Agustus 2013, Perusahaan telah mengakhiri perjanjian sewa dengan PT Dayamitra Telekomunikasi.

As per August 31, 2013, the Company has terminate lease agreement with PT Dayamitra Telekomunikasi.

Per tanggal 1 Oktober 2013, Perusahaan telah menovasi perjanjian sewa dengan PT Solusi Tunas Pratama Tbk ke PT Internux.

On October 1, 2013, the Company has novated the lease agreement with PT Solusi Tunas Pratama Tbk to PT Internux.

i. PT Internux Pada tanggal 23 Oktober 2013, Perusahaan telah menandatangani Strategic Alliance Agreement, Network Support Agreement, dan Asset Lease Agreement dengan PT Internux mengenai kolaborasi/aliansi para pihak dalam rangka penyediaan Broadband Wireless Access (BWA) kepada masyarakat.

i. PT Internux On October 23, 2013, the Company has signed Strategic Alliance Agreement, Network Support Agreement, and Asset Lease Agreement with PT Internux for the collaboration/alliance between both parties to provide Broadband Wireless Access (BWA) to the public.

Pada bulan Oktober 2013, Perusahaan menyewakan sebagian aset yang dimiliki berupa peralatan BTS kepada PT Internux dengan biaya sewa sebesar Rp400.000 selama jangka waktu 4 tahun.

In October 2013, the Company partially leases its asset of BTS equipment to PT Internux amounting Rp400,000 for 4 years period.

d1/March 20, 2014

60 288

paraf :





j. PT Indosat Tbk Pada bulan Januari 2013, Link Net, entitas anak. menandatangani perjanjian dengan PT Indosat Tbk untuk membeli 1 pair kabel optik bawah laut seharga USD22,400 yang diselesaikan dalam beberapa tahap pembayaran dari bulan April - Oktober 2013.

j. PT Indosat Tbk In January 2013, Link Net, a subsidiary, entered into an agreement with PT Indosat Tbk to purchase 1 pair submarine fiber optic amounting to USD22,400, which will be settled through several installment payments during April – October 2013.

32. Gugatan Hukum 1)

32.

Arbitrase

1)

Litigation

Arbitration

Pada tanggal 3 September 2008, PT Ayunda Prima Mitra (APM) (dahulu merupakan entitas anak), telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Astro All Asia Networks PLC (Tergugat I), Measat Broadcast Network System SDN BHD (Tergugat II), All Asia Multimedia Networks FZ-LLC (Tergugat III), Measat Satellite Systems SDN BHD (Tergugat IV), Ralph Marshall (Tergugat V), Sean Dent (Tergugat VI), Nelia Concap Cion Molato (Tergugat VII), Liza Tjondro (Tergugat VIII), PT Adi Karya Visi (Tergugat IX), Tara Agus Sosrowardoyo (Tergugat X), PT Karyamegah Adijaya (Tergugat XI), PT Abadi Berkah (Tergugat XII) dan PT Direct Vision (Turut Tergugat) dengan Nomor Pendaftaran No: 1100/Pdt.G/2008/PN.JKT-SEL tertanggal 3 September 2008. Perusahaan bukan merupakan pihak dalam gugatan ini. APM mengajukan gugatan tersebut dengan tuntutan ganti rugi total sebesar USD1,500,000 (“Gugatan Perdata Indonesia”).

On September 3, 2008, PT Ayunda Prima Mitra (APM) (formerly was a subsidiary of the Company), had filed a lawsuit to the District Court of South Jakarta against Astro All Asia Networks PLC (Defendant I), Measat Broadcast Network System SDN BHD (Defendant II), All Asia Multimedia Networks FZ-LLC (Defendant III), Measat Satellite Systems SDN BHD (Defendant IV), Ralph Marshall (Defendant V), Sean Dent (Defendant VI), Nelia Concap Cion Molato (Defendant VII), Liza Tjondro (Defendant VIII), PT Adi Karya Visi (Defendant IX), Tara Agus Sosrowardoyo (Defendant X), PT Karyamegah Adijaya (Defendant XI), PT Abadi Berkah (Defendant XII) and PT Direct Vision (Co-Defendant) with Register Number, No:1100/Pdt.G/2008/PN.JKT-SEL dated September 3, 2008. The Company is not a party in this lawsuit. APM filed the said lawsuit to claim for a total amount of USD1,500,000 (“Indonesian Proceedings”).

Atas Gugatan Perdata Indonesia tersebut pada tanggal 13 Mei 2009 telah keluar putusan sela yang menyatakan menolak eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat I, II, III dan V serta menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara (“Putusan Sela”). Atas Putusan Sela tersebut telah diajukan pernyataan banding pada tanggal 22 Mei 2009 oleh Tergugat I, II, III dan V.

An interim decision was ordered on May 13, 2009, with respect to the Indonesian Proceedings which rejected the challenges submitted by the Defendants I, II, III and V and held that the said court is competent and has the jurisdictional powers to hear the matter (“Interim Decision”). Over such Interim Decision, the relevant defendant has made an appeal to Jakarta District Court on May 22, 2009, Defendant I, II, III and V.

Selanjutnya, pada tanggal 17 September 2009, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan Putusan atas pokok perkara Gugatan Perdata Indonesia. Atas Putusan pada Pokok Perkara Gugatan Perdata Indonesia tersebut telah diajukan penyataan banding oleh APM pada Pengadilan Tinggi Jakarta pada tanggal 28 September 2009. Terhadap kedua permohonan banding tersebut, Pengadilan Tinggi Jakarta telah mengeluarkan Putusan Nomor: 587/PDT/2010/PT.DKI pada tanggal 8 September 2011.

Further on September 17, 2009, the District Court of South Jakarta has issued the decision with respect to the Indonesian Proceedings in the principle case. APM made an appeal against the said principle case decision at the Jakarta High Court on September 28, 2009. Against for both Petition for Appeal, the High Court of Jakarta has issued a Decision No : 587/PDT/2010/PT.DKI dated September 8, 2011.

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut, Tergugat I, II, III dan V telah menyatakan kasasi atas Putusan banding terhadap Putusan Sela tersebut kepada Mahkamah Agung pada tanggal 11 Juni 2012 dan APM menyatakan kasasi atas putusan banding terhadap Putusan Pokok Perkara Gugatan Perdata Indonesia tersebut kepada Mahkamah Agung pada tanggal 25 Oktober 2013.

Whereas towards Jakarta High Court Decision, the Defendant I, II, III and V has made petition for cassation on the appeal decision on the Interim Injunction to Supreme Court on June 11, 2012 and APM has made petition for cassation on the appeal decision on the principal of the case to Supreme Court on October 25, 2013.

d1/March 20, 2014

61 289

paraf :





Pada tanggal 6 Oktober 2008, (i) Astro Nusantara International B.V., (ii) Astro Nusantara Holdings B.V., (iii) Astro Multimedia Corporation N.V., (iv) Astro Multimedia N.V., (v) Astro Overseas Limited (sebelumnya bernama AAAN (Bermuda) Limited), (vi) Astro All Asia Networks PLC, (vii) Measat Broadcast Network Systems SDN BHD and (viii) All Asia Multimedia Networks FZ-LLC (“Astro Group”) mengajukan Permohonan Arbitrase terhadap APM, Perusahaan dan PT Direct Vision (“DV”) untuk proses arbitrase di Singapore International Arbitration Centre (SIAC), Singapura. Permohonan arbitrase sesuai Notice of Arbitration tertanggal 6 Oktober 2008 yang diajukan Astro Group adalah menuntut pembayaran restitusi dan/atau kuantum merit (quantum merit) sebesar lebih USD245,000 kepada APM, Perusahaan dan DV berdasarkan pelaksanaan Subscription and Shareholder Agreement (“SSA”) tertanggal 11 Maret 2005 berikut ganti rugi atas pelanggaran pasal 17.6 dari SSA yang timbul karena adanya Gugatan Perdata di Indonesia.

On October 6, 2008, (i) Astro Nusantara International B.V., (ii) Astro Nusantara Holdings B.V., (iii) Astro Multimedia Corporation N.V., (iv) Astro Multimedia N.V., (v) Astro Overseas Limited (formerly known as AAAN (Bermuda) Limited), (vi) Astro All Asia Networks PLC, (vii) Measat Broadcast Network Systems SDN BHD and (viii) All Asia Multimedia Networks FZ-LLC (“Astro Group”) filed a Notice of Arbitration against APM, the Company and PT Direct Vision (“DV") under the rules of Singapore International Arbitration Centre (“SIAC”) in Singapore. The Notice of Arbitration, dated October 6, 2008 filed by Astro Group claimed payment of the sum of approximately USD245,000 by way of restitution and/or quantum merit by APM, the Company and DV pursuant to the Subscription and Shareholders Agreement dated March 11, 2005 (“SSA”), as well as damages for breach of Clause 17.6 of the SSA arising out of the Indonesian Proceedings.

Pada tanggal 7 Mei 2009, Tribunal SIAC telah menerbitkan Award on Preliminary Issues of Jurisdiction, Interim Anti-Suit Injunction and Joinder ARB No. 062 of 2008 (“Keputusan Arbitrase Interim”). Atas Keputusan Arbitrase Interim tersebut, Astro Group telah mengajukan Permohonan Pelaksanaan Putusan Arbitrase kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Atas Permohonan Pelaksanaan Putusan Arbitrase tersebut, APM dan DV telah mengajukan Permohonan Pembatalan kepada ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menolak pelaksanaan keputusan SIAC tersebut. Di dalam permohon tersebut, APM dan DV antara lain menyatakan: (i) bahwa sengketa dalam perkara Arbitrase tersebut di atas oleh Para Pemohon/Penggugat baru didaftarkan pada SIAC tanggal 6 Oktober 2008, sedangkan sebelumnya Termohon I/APM, sudah terlebih dahulu mendaftarkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Pemohon di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 3 September 2008; (ii) bahwa sengketa dalam Putusan Arbitrase bukanlah sengketa di bidang perdagangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 66 huruf b UU No. 30 Tahun 1999; (iii) bahwa Keputusan Arbitrase Interim telah mengintervensi hukum acara perdata di Indonesia dan oleh karenanya Keputusan Arbitrase Interim tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

On May 7, 2009, SIAC issued an Award on Preliminary Issues of Jurisdiction, Interim Anti-Suit Injunction and Joinder ARB No. 062 of 2008 (“Interim Arbitration Award”). Astro Group has applied for the enforcement of the Interim Arbitration Award to the Chairperson of the District Court of Central Jakarta. On the said application, APM and DV submitted cancellation request to the District Court of Central Jakarta to decline the enforcement of Interim Arbitration Award. In the request, APM and DV stated: (i) that the disputes under the arbitration proceeding were only commenced at the SIAC by Astro Group on the October 6, 2008, which is after APM has filed the Indonesian Proceedings againts the Defendant at District Court of South Jakarta on September 3, 2008; (ii) that the disputes in the arbitration proceeding are not commercial disputes as stipulated in paragraph b of Article 66 the Arbitration Law No. 30 year 1999; (iii) that the Interim Arbitration Award intervenes the rules of the Civil Procedure Regulation in Indonesia, and such Interim Arbitral Award cannot be enforced by the District Court of Central Jakarta.

Pada tanggal 28 Oktober 2009, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan pertimbangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa subtansi Keputusan Abitrase Interim adalah melebihi kewenangan yang sudah ditetapkan dan telah mengintervensi pelaksanaan proses peradilan di Indonesia, serta mengeluarkan Penetapan bahwa Keputusan Arbitrase Interim dimaksud tidak dapat dilaksanakan (Non Eksekutorial). Lebih lanjut, Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 01 K/Pdt.Sus/2010 tertanggal 24 Februari 2010 dan salinan Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diterima oleh APM pada bulan Oktober 2010.

On October 28, 2009, the Chairperson of the District Court of Central Jakarta held that the Interim Arbitration Award is beyond the authority and has intervened the Indonesian Proceedings, and ordered that the Interim Arbitration Award is non executable (Non Executorial), i.e. cannot be executed in Indonesia. The Non Executorial stipulation was later affirmed by the Supreme Court on February 24, 2010 with registration No.01 K/Pdt.Sus/2010 and APM has received a copy of the certified decision of the Supreme Court in October 2010.

d1/March 20, 2014

62 290

paraf :





Pada tanggal 16 Pebruari 2010, Tribunal SIAC telah menerbitkan Interim Final Award ARB No. 062 of 2008 (didaftarkan dalam SIAC Registry of Award sebagai Award No. 7 of 2010 tertanggal 18 Pebruari 2010) (“Keputusan Arbitrase Final”). Dalam Keputusan Arbitrase Final tersebut, Tribunal SIAC memerintahkan kepada APM, Perusahaan dan DV secara tanggung renteng untuk melakukan: a) pembayaran restitusi kepada Astro All Asia Network PLC sebesar RM103,334; b) pembayaran restitusi kepada Measat Broadcast Network Systems SDN BHD sebesar USD5,773; dan c) pembayaran restitusi kepada All Asia Multimedia Networks FZ-LLC sebesar USD59,327.

On February 16, 2010, SIAC issued the Interim Final Award ARB No. 062 of 2008 (registered at SIAC Registry of Award as Award No. 7 of 2010 on February 18, 2010) (“Interim Final Award”) and ordered that APM, the Company and DV are jointly and severally liable in restitution, for the following amounts:

Sedangkan untuk biaya yang timbul atas adanya Gugatan Perdata di Indonesia, Tribunal SIAC memerintahkan APM dan Perusahaan untuk membayar ganti kerugian kepada Astro Nusantara International BV dan Astro Nusantara Holdings BV sebesar USD608, GBP23 dan SGD65.

Further, in relation to the claims arising out of the Indonesian Proceedings, the Tribunal ordered that APM and the Company shall pay damages to Astro Nusantara International BV and Astro Nusantara Holdings BV in the amounts of USD608, GBP23 and SGD65.

Keputusan Arbitrase Final tersebut telah diperbaiki sebagaimana dengan Memorandum of Correction Pursuant to Rule 28.1 of The SIAC Rules 2007 tertanggal 23 Maret 2010 (terdaftar dalam SIAC Registry of Award sebagai Award No. 14 tahun 2010 tertanggal 12 April 2010), yang perubahannya antara lain adalah perubahan nilai pembayaran restitusi kepada All Asia Multimedia Networks FZ-LLC semula sebesar USD59,327 menjadi sebesar USD59,459 (“Perbaikan Keputusan Arbitrase Final”).

The Interim Final Award has been amended as stipulated in the Memorandum of Correction Pursuant to Rule 28.1 of The SIAC Rules 2007 dated March 23, 2010 (registered at SIAC Registry of Award as Award No. 14 of 2010 on April 12, 2010) in which, inter alia, the amount of restitution awarded to All Asia Multimedia Networks FZ-LLC has been amended from USD59,327 to USD59,459 (“Amendment of Interim Final Award”).

Pada tanggal 5 Februari 2010 SIAC menerbitkan Putusan SIAC on Cost for the Preliminary Hearing From 20 to 24 April 2009 (terdaftar dalam SIAC Registry of Award sebagai Award No.06 tahun 2010 tertanggal 10 Februari 2010), yang antara lain APM, Perusahaan dan DV diperintahkan untuk membayar biaya Preliminary Hearing tertanggal 20 sampai dengan 24 April 2009 sebesar (apabila dikonversi ke dalam USD) kurang lebih USD600 (“Partial Costs Award”).

On February 5, 2010, SIAC issued a Further Partial Award and SIAC Award on Cost for the Preliminary Hearing from April 20 to 24, 2009 (registered at SIAC Registry Award as Award No.06 of 2010 dated February 10, 2010) in which APM, the Company and DV were ordered to pay the Cost for the Preliminary Hearing from April 20 to 24, 2009 in the amount of (if converted to the USD) approximately USD600 (“Partial Costs Award”).

Pada tanggal 3 Agustus 2010, SIAC telah menerbitkan Final Award – Interest and Costs (terdaftar dalam SIAC Registry of Award sebagai Award No. 41 tahun 2010 tertanggal 5 Agustus 2010) (“Final Cost Award”). Dalam Putusan tersebut, SIAC memerintahkan kepada APM, Perusahaan dan DV untuk secara tanggung renteng melakukan: a) pembayaran interest kepada Astro All Asia Network PLC sebesar RM35,947; b) pembayaran interest kepada Measat Broadcast Network Systems SDN BHD sebesar USD1,397; c) pembayaran interest kepada All Asia Multimedia Networks FZ-LLC sebesar USD14,532.

On August 3, 2010, the arbitral tribunal of SIAC further issued a Final Award on Interests and Costs (registered at SIAC Registry Award as Award No. 41 of 2010 dated August 5,2010) (“Final Costs Award”) whereby APM, the Company and DV were held jointly and severally to:

Final Cost Award tersebut sekaligus membebankan seluruh biaya arbitrase kepada APM, Perusahaan dan DV secara tanggung renteng dan melakukan pembayaran SIAC deposit sebesar SGD617 dan sebesar SGD151 terkait persidangan di

The Final Cost Award apportioned the costs of arbitration and held APM, the Company and DV jointly and severally liable and paid to the SIAC the deposit in the amount of SGD617 and the amount of SGD151 in regard with the hearing in London in

d1/March 20, 2014

63 291

a) b) c)

a) b) c)

to Astro All Asia Network PLC, the sum of RM103,334; to Measat Broadcast Network Systems SDN BHD, the sum of USD5,773; and to All Asia Multimedia Networks FZ-LLC, the sum of USD59,327.

pay interest to Astro All Asia Network PLC in the amount of RM35,947; pay interest to Measat Broadcast Network Systems SDN BHD in the amount of USD1,397; and pay interest to All Asia Multimedia Networks FZ-LLC in the amount of USD14,532.

paraf :





London bulan September 2009. Pembayaran legal cost dan disbursement yang harus ditanggung APM, Perusahaan dan DV secara tanggung renteng sebesar GBP730, SGD2,881, RM63 dan USD36.

September 2009. The legal costs and disbursements in which APM, the Company and DV were jointly and severally liable are in the amount of GBP730, SGD2,881, RM63 and USD36.

Penasehat hukum Perusahaan, MR & Partners Law Firm, berpendapat bahwa kewajiban untuk membayar sebagaimana diperintahkan dalam Keputusan Arbitrase Final, Partial Costs Award, and Final Cost Award harus tunduk pada jurisdiksi hukum di Indonesia, sesuai dengan Pasal V Konvensi New York dan Pasal 66 huruf c, Pasal 70 dan alinea 18 Penjelasan Umum Undang-Undang Arbitrase No. 30 Tahun 1999, mengingat obyek dari SSA yaitu para pihak, aset dan pelaksanaannya berada dalam ruang lingkup hukum Indonesia maka pelaksanaan Keputusan Arbitrase Final, Partial Costs Award, and Final Cost Award tidak dapat bertentangan dengan hukum dan ketentuan perundangan yang berlaku di Indonesia.

The Company’s legal advisor, MR & Partners Law Firm, stated that the Company’s obligation to pay under the Interim Final Award, the Partial Costs Award and the Final Costs Award are subject to enforcement in accordance with the relevant applicable laws and regulations in Indonesia within the jurisdiction of the Indonesian courts, as stipulated under the Article V of the New York Convention and paragraph c of Article 66, Article 70 and paragraph 18 General Explanation of Arbitration Law No. 30 year 1999. Since the object of the SSA, all the Company’s assets and the execution are governed by the laws of Indonesia, the enforcement of the Interim Final Award, the Partial Costs Award and the Final Costs Award shall comply with the laws and regulations of Indonesia.

Sesuai dengan UU Arbitrase disebutkan bahwa Putusan Arbitrase Internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah Republik Indonesia, apabila telah memenuhi syaratsyarat yang ditentukan dalam UU Arbitrase; dan disamping itu terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur tertentu, sebagaimana masing-masing tercakup dalam ketentuan pasal-pasal dan penjelasan UU Arbitrase tersebut.

The Arbitration Law stipulates that for the recognition and enforcement of an International Arbitral Award in Indonesia, it shall fulfill the provisions of the Arbitration Law, and the parties can request to have an arbitral award annulled upon the existence of certain conditions as set out in the Articles and Explanation of the Arbitration Law.

Pada tanggal 23 Juni 2010, APM dan DV telah mengajukan gugatan pembatalan atas Keputusan Arbitrase Final, Partial Costs Award dan Perbaikan Keputusan Arbitrase Final di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara No.: 300/PDT.G/2010/PN.Jkt.Pst (“Perkara No.300”), dengan dasar bahwa putusan-putusan SIAC tersebut bertentangan dengan ketertiban umum, sehingga keputusan-keputusan Arbitrase tersebut tidak dapat dilaksanakan di Indonesia.

On June 23, 2010, APM and DV had filed the annulment claim toward the Arbitration Final Award, Partial Costs Award and The Correction of The Interim Final Award to the District Court of Central Jakarta with Case Register Number: 300/PDT.G/2010/PN.Jkt.Pst (“Case No.300”), provided that such Arbitration Awards have contravened with public policy, therefore those such Arbitration Awards shall not be enforced in Indonesia.

Pihak yang digugat dalam Perkara No. 300 adalah Astro Group.

The Defendant party in the Case No. 300 is Astro Group.

Terhadap Perkara No. 300, Majelis Hakim telah mengeluarkan putusan sela, yang pada pokoknya memutuskan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa gugatan pembatalan yang diajukan atas Keputusan Arbitrase Final, Partial Costs Award dan Perbaikan Keputusan Arbitrase Final, dimana terhadap putusan-putusan sela tersebut, saat ini telah dilakukan upaya hukum banding ke Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 19 Mei 2011, sebagaimana tertuang di dalam Risalah Permohonan Banding Nomor 113/SRT.PDT.BDG/2011/PN.JKT.PST Jo Nomor 300/PDT.G/2010/PN.JKT.PST. Sampai saat ini Mahkamah Agung belum mengeluarkan keputusan resmi terhadap upaya banding tersebut.

Toward the Case No. 300, the Council of Judges has issued a court injunction, which mainly rules that the District Court of Central Jakarta is not authorized to examine the claim toward the Arbitration Final Award, Partial Costs Award and The Correction of The Interim Final Award, where it had been appealed to the Supreme Court of Republic of Indonesia on May 19, 2011, as stated under the Minute of Appeal Application Number 113/SRT.PDT.BDG/2011/ PN.JKT.PST in conjunction with Number 300/PDT.G/2010/ PN.JKT.PST. Up until this moment, the Supreme Court has not issued any official decision regarding to such appeal.

d1/March 20, 2014

64 292

paraf :





Selain Perkara No. 300, DV juga telah mengajukan gugatan terhadap Astro Group tentang untuk “Tidak Dikeluarkannya Eksekuatur atas Putusan Arbitrase Final” di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara.: 301/PDT.G/2010/PN.Jkt.Pst (“Perkara No.301”), pada tanggal 23 Juni 2010.

Other than the Case No. 300, DV has also filed a claim toward Astro Group regarding “The Refusal to Issue The Executorial Toward The Final Arbitration Award” in Central Jakarta District Court with Case Register Number: 301/PDT.G/2010/PN.Jkt.Pst (“Case No. 301”), on 23 June 2010.

Pada tanggal 25 Agustus 2011, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengeluarkan Putusan atas Perkara No.301, yang pada pokoknya memutus Gugatan DV tidak dapat diterima.

On August 25, 2011, the Central Jakarta District Court has issued the Decision on Case No. 301, which mainly ruled that the DV Claim could not be accepted.

Dalam salah satu pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis hakim dalam putusannya disebutkan bahwa putusan gugatan DV tidak dapat diterima oleh karena dinilai premature (belum saatnya diajukan) dengan telah dicabutnya Surat Penetapan Eksekuatur Putusan Arbitrase Internasional Terkait dengan Perkara SIAC Arbitration No. 062/08 tertanggal 9 Juni 2010 oleh Astro Group (Putusan Further Partial Award tertanggal 3 Oktober 2009, Partial Costs Award, Keputusan Arbitrase Final dan Perbaikan Keputusan Arbitrase Final) melalui surat pencabutan tertanggal 26 Agustus 2010.

In one of the legal considerations given by the panel of judges in its decision has stated that the DV claim could not be accepted because it was considered premature (imperfect time of submission) by the revocation of Letter of Application for Executorial Injunction of Final Arbitration Award Related to the SIAC Arbitration Case No. 062/08 dated June 9, 2010 by Astro Group (Further Partial Award dated October 3, 2009, Partial Costs Award, Interim Final Award, Amendment of Interim Final Award) through their revocation letter dated August 26, 2010.

Pada tanggal 9 September 2011, melalui surat Nomor Ref.: 1000/SWH-0907/L/IX/PMH-AMP-LS, DV telah mengajukan memori banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 26 Agustus 2011, sebagaimana tertuang di dalam Surat Permohonan Banding Nomor: 67/Srt.Pdt.Kas/2011/PN.JKT.PST.Jo Nomor: 301/PDT.G/2010/PN.JKT.PST.

On September 9, 2011, through the letter No. Ref.: 1000/SWH0907/L/IX/PMH-AMP-LS, DV has submitted the memory of appeal toward Central Jakarta District Court Decision dated August 26, 2011, as stated in the Letter of Appeal Application No.67/Srt.Pdt.Kas/2011/PN.JKT.PST. in conjunction with Number: 301/PDT.G/2010/PN.JKT.PST.

Saat ini, belum ada keputusan tertulis yang resmi dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dan diberitahukan secara resmi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada DV (maupun pada penasehat hukumnya), yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung telah menolak upaya banding DV terhadap Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas kasus Nomor: 301/PDT.G/2010/PN.JKT.PST.

Currently, there is no formal written decision issued by the Supreme Court and already formally notified by Central Jakarta District Court to DV (and/or its lawyer), which stated that the Supreme Court has already rejected DV’s appeal against Central Jakarta District Court Decision on case No. 301/PDT.G/2010/PN.JKT.PST

Perlu kiranya diketahui juga bahwa sampai dengan saat ini sama sekali tidak pernah ada penetapan eksekuatur (penetapan untuk dapat dilaksanakannya) atas Further Partial Award tertanggal 3 Oktober 2009, Partial Costs Award, Keputusan Arbitrase Final, dan Perbaikan Keputusan Arbitrase Final di Indonesia, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana syarat eksekuatur tersebut diatur di dalam ketentuan Pasal 66 (d) UU Arbitrase.

It is necessary to be noted that up until today, there are no order for the executorial (order to enforce an award) toward Further Partial Award dated October 3, 2009, Partial Costs Award, Interim Final Award, Amendment of Interim Final Award, that has been issued by the Head of District Court of Central Jakarta in Indonesia, as such order for executorial requirements is stipulated by Article 66 (d) of Arbitration Law.

Bahwa pada tanggal 11 September 2012, Pengadian Negeri Jakarta Pusat telah mengeluarkan Penetapan Putusan Arbitrase International berdasarkan Nomor: 32 tahun 2009 jo Nomor : 16 Tahun 2010 jo Nomor 07 tahun 2010 jo Nomor 14 tahun 2010 jo Nomor 41 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa Putusan SIAC tanggal 3 Oktober 2009 (Further Partial Award), Partial Costs Award, Keputusan Arbitrase Final, Perbaikan Keputusan Arbitrase Final dan Final Cost Award (seluruhnya disebut Putusan SIAC) dinyatakan tidak dapat dilaksanakan (non eksekuatur) di Indonesia.

Whereas on September 11, 2012, the Central Jakarta District Court has rendered an Order on International Arbitration Award based on No. 32 year 2009 jo No. 16 year 2010 jo No. 07 year 2010 jo No. 14 year 2010 jo No. 41 year 2010 states that SIAC Award dated October 3, 2009 (Further Partial Award), Partial Cost Award, Interim Final Award, Amendment of Interim Final Award,and Final Cost Award (all referred to as SIAC Awards) cannot be executed (Non Exequator) in Indonesia.

d1/March 20, 2014

65 293

paraf :





Menurut pertimbangan hukum yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan SIAC tersebut tidak dapat dilaksanakan atau di eksekusi karena Putusan SIAC tersebut merupakan bentuk campur tangan pihak luar (badan arbitrase asing) dalam urusan peradilan di Indonesia yang nyata-nyata dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (vide Pasal 3 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), pelanggaran terhadap asas hukum acara yang berlaku di Indonesia (asas Poin’t de Interest Poin’t de action), serta pelanggaran terhadap asas Audi Et Alteram Partem, sehingga dapat dikualifikasikan bertentangan dengan ketertiban umum.

Based on legal consideration given by the Central Jakarta District Court, the said SIAC Awards cannot be enforced or executed because such SIAC Awards were in the form of intervention by the foreign jurisdiction (international arbitration) to the judicial jurisdiction in Indonesia, which obviously forbid by pervailing laws and regulations in Indonesia (vide Article 3 paragraph (2) Law No. 48 of 2009 concerning on Judicial Power violating the procedural law priciples in Indonesia (principle of “Poin’t de Interest Poin’t de action”), and violatiing the principle of “Audi et Alteram Partem”, therefore the said SIAC Awards can be considered against the public order.

Terhadap Penetapan non Eksekutorial tanggal 11 September 2012, Astro Group telah mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal 25 September 2012. Atas permohonan tersebut, pada tanggal 26 Maret 2013 Mahkamah Agung telah mengeluarkan Putusan Nomor: 877 K/Pdt.Sus/2012 yang menolak permohonan kasasi Astro Group.

Against the Order of Non Executorial dated September 11, 2012, Astro Group has submitted a petition for Cassation to the Supreme Court on 25 September 2012. Toward the petition, on 26 March 2013 the Supreme Court has rendered a Decision No : 877 K/Pdt.Sus/2012 that refused the petition for Cassation of Astro Group.

Manajemen berdasarkan anjuran dari penasehat hukum menganggap bahwa Keputusan Arbitrase Final, Partial Costs Award, dan Final Cost Award merupakan kelanjutan atas Keputusan Arbitrase Interim. Penasehat hukum Perusahaan MR & Partners telah menyimpulkan bahwa Keputusan Arbitrase Final, Partial Costs Award, dan Final Cost Award tidak dapat dilaksanakan atau dieksekusi di Indonesia dan lebih lanjut Perusahaan tidak memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan Keputusan Arbitrase Final, Partial Costs Award, dan Final Cost Award berdasarkan ketentuan perundangundangan yang berlaku di Indonesia.

The management is of the opinion that based on the Company’s legal advisor’s advice, the Interim Final Award, the Partial Costs Award and the Final Costs Award are a continuance of the Interim Arbitral Award. The Company’s legal advisor, MR & Partners Law Firm has concluded that the Interim Final Award, the Partial Costs Award and the Final Costs Award could not be enforced in Indonesia, and moreover, the Company is not legally liable for the execution of the Interim Final Award, the Partial Costs Award and the Final Costs Award under the applicable laws of Indonesia.

Pada tanggal 5 Agustus 2010 dan 3 September 2010 atas Permohonan dari ex-parte-Astro Group sebelumnya tersebut, High Court of Singapore telah menerbitkan putusan-putusan eksekuatur atas kelima SIAC Awards yang terdiri dari: Preliminary Award tertanggal 7 Mei 2009, Further Partial Award tertanggal 3 Oktober 2009, Partial Cost Award dated 5 Februari 2010, Keputusan Arbitrase Final tertanggal 16 Februari 2010 , dan Final Cost Award di Singapura tertanggal 3 Agustus 2010. Pada tanggal 24 Maret 2011 Astro Group meminta pelaksanaan Putusan SIAC di Singapura.

On 5 August 2010 and 3 September 2010 the High Court of Singapore had upon the Astro Group’s ex-parte application previously issued enforcement orders for the execution of five SIAC Awards which consist of the Preliminary Award dated 7 May 2009, Further Partial Award dated 3 October 2009, Partial Cost Award dated 5 February 2010, Interim Final Award dated 16 February 2010, and Final Cost Award dated 3 August 2010. On March 24,2011, the Astro Group entered the SIAC Awards in Singapore.

Pada tanggal 3 Mei 2011, kuasa hukum Perusahaan di Singapura telah mengajukan permohonan upaya perlawanan terhadap Putusan yang telah diperoleh oleh Astro Group. Permohonan Perusahaan tersebut diterima oleh Singapore High Court; Singapore High Court mengesampingkan Putusan dan pada saat yang sama, memperkenankan Perusahaan untuk mengajukan permohonan keberatan atas pelaksanaan SIAC Awards di Singapura. Perusahaan mengajukan permohonan lebih lanjut pada 12 September 2011. Astro Group juga mengajukan banding atas pengesampingan Putusan. Kedua upaya banding Astro Group maupun permohonan keberatan Perusahaan atas pelaksanaan eksekusi dari SIAC Awards telah disidangkan di Singapore High Court pada tanggal 23, 24 dan 25 Juli 2012.

On May 3, 2011, the Company’s lawyers in Singapore applied to set aside the Judgments obtained by the Astro Group. The Company’s applications were successful; the Singapore High Court set aside the Judgments and at the same time, allowed the Company to file its applications to challenge the enforcement of the SIAC Awards in Singapore. The Company filed the further applications on 12 September 2011. The Astro Group has also appealed against the setting aside of the Judgments. Both the Astro Group’s appeals and the Company’s applications to challenge enforcement of the SIAC Awards were heard in the Singapore High Court on July, 23, 24 & 25, 2012.

d1/March 20, 2014

66 294

paraf :





Pada tanggal 23 Oktober 2012, Singapore High Court memberikan putusan sebagai berikut : (i) menolak Permohonan Banding dari Astro Group dan (ii) menolak Permohonan atas Keberatan atas pelaksanaan putusan SIAC dari Perusahaan. Perusahaan kemudian mengajukan permohonan kasasi kepada Singapore Court of Appeal. Sidang permohonan banding tersebut dilaksanakan pada tanggal 10 - 12 April 2013. Perusahaan dan Astro Group diwakili oleh masing-masing Queen’s Counsel dan para pengacara di Singapura.

On October 23, 2012, the Singapore High Court released its decision (i) dismissing the Astro Group’s Appeals and (ii) dismissing the Company’s Singapore Applications. The Company then filed an appeal to the Singapore Court of Appeal. That appeal was heard from April 10 – 12, 2013. The Company and the Astro Group was represented by their respective Queen’s Counsel and Singapore lawyer .

Selanjutnya, pada tanggal 31 Oktober 2013, Singapore Court of Appeal telah memutuskan bahwa kelima SIAC Awards yang dikenakan kepada PT Ayunda Prima Mitra, Perusahaan dan PT Direct Vision (bersama-sama disebut “Termohon”) di Singapore International Arbitration Centre untuk perkara Arbitration No. 62 of 2008, tidak dapat dilaksanakan di Singapura oleh pihak ke-enam sampai dengan ke-delapan dari Pihak Astro diatas yaitu Astro All Asia Networks PLC. Measat Broadcast Networks Systems Sdn Bhd dan All Multimedia Networks FZ-LLC (“Pihak Astro Yang Ditambahkan”). Pihak Astro Yang Ditambahkan tersebut bukan merupakan pihak dalam perjanjian arbitrase dengan Termohon (termasuk dengan Perseroan) akan tetapi dimasukkan untuk ikut serta ke dalam proses arbitrase oleh Arbitral Tribunal berdasarkan Rule 24(b) of the 2007 SIAC Rules, dengan mengesampingkan keberatan yang diajukan berulang kali oleh Perusahaan atas penambahan pihak tersebut.

In a judgment released in the evening of 31 October 2013, the Singapore Court of Appeal held that the five SIAC Awards previously made against PT Ayunda Prima Mitra, the Company and PT Direct Vision, respectively (“Respondent Parties”) in Singapore International Arbitration Centre (“SIAC”) Arbitration No. 62 of 2008 were not enforceable in Singapore by the 6th to 8th of the Astro Parties above i.e. Astro All Asia Networks PLC, Measat Broadcast Network Systems Sdn Bhd and All Asia Multimedia Networks FZ-LLC (the “Added Astro Companies”). The Added Astro Companies had not been party to the arbitration agreement with the Respondent Parties (including the Company) but were nonetheless joined to the arbitration by the Arbitral Tribunal purporting to invoke its powers under Rule 24(b) of the 2007 SIAC Rules, against the repeated protests of the Company.

Akibat dari Putusan yang dikeluarkan oleh Singapore Court of Appeal tersebut maka dari total denda sebesar USD250 juta (dalam jumlah penuh) yang sebelumnya diperintahkan untuk dibayar oleh Termohon berdasarkan SIAC Awards, yang jumlahnya hanya terdiri dari USD608, GBP23 dan SGD65 (“Jumlah Putusan”) saja yang dimintakan pelaksanaan pembayarannya di Singapura oleh Perusahaan. Perusahaan telah membayar jumlah Putusan kepada pihak pertama sampai pihak kelima dari Pihak-Pihak Astro. Perusahaan menyikapi posisi Final Cost Award (yang berhubungan dengan hal-hal yang melibatkan Pihak Astro yang ditambahkan) tidak dapat dijalankan dan tidak dapat diberlakukan di Singapura. Oleh karena itu Sisa dari total denda (sekitar 99%) yang sebelumnya diperintahkan untuk dibayar oleh Termohon kepada Pihak Astro, dinyatakan tidak dapat dilaksanakan dan tidak perlu dibayar oleh Perusahaan dan/atau oleh masingmasing Termohon.

The practical effect of the Singapore Court of Appeal’s judgment is that out of the collective sum of over USD250 million (in full amount) previously ordered to be paid by the Respondent Parties under the SIAC Awards, only the sums of USD608, GBP23 and SGD65 (the “Enforcement Sums”) enforceable against the Company, in Singapore. The Company has paid the Enforceable Sums to the 1st to 5th of the Astro Parties. The Company takes the position that the Final Cost Award (which relate to matters involving the Added Astro Companies) cannot be served and cannot be enforced in Singapore. Therefore, The remainder (over 99%) of the sum that the Respondent Parties had previously been ordered to pay to the Astro Parties is not enforceable, and need not be paid by the Company, or either of the other Respondent Parties.

Pada tanggal 8 Juli 2011, High Court of Singapore telah menerbitkan putusan Injunction Prohibiting Disposal of Assets Worldwide (“Injunction”) membatasi transaksi atas aset Perusahaan sampai dengan jumlah yang dinyatakan dalam Injuction. Salah satu pengecualian penting dalam Injuction bahwa Perusahaan tidak dilarang untuk melakukan transaksi atau melepaskan aset-asetnya sehubungan dengan kegiatan bisnis yang wajar dan normal. Pada tanggal 20 Januari 2014, High Court menyatakan bahwa Injunction tersebut tidak

On July 8, 2011, the High Court of Singapore issued an Injunction Prohibiting Disposal of Assets Worldwide Order (“Injunction”), limiting the Company’s dealings with assets up to the amount stated in the Injunction. One important exception to the Injunction is that the Company is not prohibited from dealing with or disposing of any of its assets in its ordinary and proper course of business. On 20 January 2014, the High Court declared that the injunction ceased to be operative with effect from the date of the Judgment dated 31 October 2013.

d1/March 20, 2014

67 295

paraf :





berlaku sejak tanggal Putusan tertanggal 31 Oktober 2013 Dengan demikian, Perusahaan bebas untuk berurusan dengan asetnya.

As such, the Company is free to deal with its assets.

Pada bulan Juli 2012, Astro Group memohon untuk mengubah Injunction, sehubungan adanya Perjanjian Option antara Perusahaan dengan Asia Link Dewa Ltd (“Option”). Pada tanggal 1 Agustus 2012, High Court of Singapore memutuskan memberikan putusan sela, tanpa mengurangi hak dari Perusahaan untuk melakukan perlawanan atas putusan tersebut, untuk pembayaran berupa uang yang didapat dari penjualan Option tersebut harus diletakkan pada bank account Perusahaan yang ada di Singapura, jika Option tersebut dilaksanakan. Sidang pokok perkara atas permohonan Astro Group untuk mengubah Injunction ini ditunda. Pihak Astro telah mengajukan applikasi untuk menarik permohonannya atas putusan sela tersebut. Saat ini Persidangan dijadwalkan untuk diadakan pada tanggal 14 April 2014.

In July 2012, the Astro Group applied to vary the Injunction, in relation to an Option between the Company and Asia Link Dewa Ltd (the “Option”). On August 1, 2012, the High Court of Singapore made an interim order, without prejudice to the Company’s rights to contest the application, for the payment of any monies from the exercise of the Option into the Company’s bank account in Singapore, if the Option is indeed exercised. The substantive hearing of the Astro Group’s application to vary the Injunction was adjourned. The Astro Companies have since applied to withdraw their applications. The hearing is currently scheduled for 14 April 2014.

Pada tanggal 3 Agustus 2010, 9 September 2010 dan 9 Desember 2010, atas Permohonan dari Astro Group untuk eksekutorial SIAC Awards di Hongkong, High Court of Hong Kong telah menerbitkan putusan eksekuatur atas SIAC Awards yang terdiri dari Keputusan Arbitrase Final, Further Partial Award tertanggal 3 Oktober 2009, Perbaikan Keputusan Arbitrase Final, dan Final Cost Award di Hong Kong (“HK Orders”). Putusan yang berkaitan dengan HK Order telah berlaku pada tanggal 9 Desember 2010 (“HK Judgement”). Perusahaan telah menunjuk kuasa hukum di Hong Kong untuk mengajukan upaya perlawanan terhadap putusan eksekuatur tersebut.

On August 3, 2010, September 9, 2010 and December 9, 2010, upon the Astro group’s applications for the executorial of SIAC Awards in Hong Kong, the High Court of Hong Kong has issued orders for the execution of SIAC Awards which consist of Interim Final Award, SIAC Award on Further Partial Award dated October 3, 2009, Amendment of Interim Final Award, and Final Cost Award (the “HK Orders”). Judgment was subsequently entered in terms of the HK Orders on December 9, 2010 (“HK Judgment”). The Company has appointed Solicitor in Hong Kong in order to file an application to set aside the said order.

Pada tanggal 25 Juli 2011, Pemegang Saham Perusahaan, yaitu Accross Asia Limited (AAL), pemegang 55,11% saham dalam Perusahaan, yang berkedudukan di Hongkong, telah menerima Putusan Garnishee Order To Show Cause dari High Court of Hong Kong. Sebagaimana dinyatakan dalam Keterbukaan Informasi tertanggal 26 Juli 2011 di Bursa Efek Hong Kong, Putusan Garnishee Order To Show Cause berisi perintah untuk tidak dibayarkannya utang-utang AAL yang telah timbul atau jatuh tempo kepada Perusahaan (”Utang”). Selanjutnya disebutkan pula, bahwa dalam Garnishee Order To Show Cause tersebut AAL dijadwalkan untuk menghadiri sidang permohonan dari Astro Group pada tanggal 17 Agustus 2011. Di dalam sidang tersebut, Astro Group mengajukan agar AAL membayarkan utang, atau sebagian dari utang kepada Astro Group senilai dengan jumlah utang Perusahaan kepada Astro Group beserta biaya-biaya yang dikeluarkan untuk Garnishee Order To Show Cause tersebut.

On July 25, 2011, the Company’s Shareholders, i.e. Across Asia Limited (AAL), holder of 55.11% of shares in the Company, domiciled at Hong Kong, has received the Garnishee Order To Show Cause from the High Court of Hong Kong. As stated in the AAL’s Information Disclosure dated July 26, 2011 in Hong Kong Stock Exchange, the Garnishee Order To Show Cause ordered that all AAL’s existing debts or in due date shall not be paid to the Company (”Debts”). Furthermore, based on the Garnishee Order To Show Cause, on August 17, 2011, AAL was scheduled to attend before the court in the application hearing by Astro Group. In the said hearing, Astro Group requested that AAL shall pay the Debts, or part of the Debts to Astro Group up to the amount of the Company’s Debts to Astro Group, including all cost related with the Garnishee Order To Show Cause.

Berdasarkan Putusan Hong Kong Court yang diputuskan oleh Deputy High Court Judge Lok tertanggal 21 Maret 2012, dinyatakan bahwa AAL harus membayar utang kepada Pengadilan selama proses kasus Garnishee masih berlangsung (“Perintah Pembayaran kepada Pengadilan Hong Kong”).

Based on Hong Kong Court Decision made by Deputy High Court Judge Lok dated March 21, 2012, it orders that AAL needs to pay the Loan into the Court pending the resolution of the Hong Kong proceedings (“Payment Into Court Order”).

d1/March 20, 2014

68 296

paraf :





AAL telah mengajukan pernyataan banding atas Putusan Perintah Pembayaran kepada Court of Appeal dan sidang dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 2012. Permintaan Banding AAL ditolak oleh Court of Appeal Hong Kong dan oleh karenanya pada tanggal 7 September 2012, AAL mengajukan permohonan ijin untuk kasasi pada Pengadilan Mahkamah Agung Hong Kong. Permohonan ijin untuk kasasi disidangkan pada tanggal 31 Oktober 2012.

AAL has lodged an appeal to the Court of Appeal against the Payment Into Court Order and the appeal hearing took place on August 3, 2012. Such appeal was unsuccessful, and therefore on September 7, 2012, AAL took out a further application for leave to appeal to the Court of Final Appeal. The leave application was heard on October 31, 2012.

Dengan adanya Putusan BANI (sebagaimana disebut dibawah ini pada paragrap 2 (c) dibawah ini), pada tanggal 24 September 2012, AAL mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk membatalkan Putusan Perintah Pembayaran kepada Pengadilan Hong Kong dan juga mengajukan permohonan untuk melepaskan penundaan persidangan atas Garnishee Proceeding (dipercepat sidangnya) dan juga membatalkan Putusan Garnishee to Show Cause. Permohonan-permohonan tersebut disidangkan pada tanggal 27 September 2012, pada saat sidang Deputy High Court Judge Lok memerintahkan penundaan atas proses Garnishee Proceedings dilepaskan (dipercepat sidangnya). Pada saat sidang, Astro Group meminta kepada Pengadilan untuk menentukan tanggal pembayaran sehingga AAL dapat memenuhi ketentuan Perintah Pembayaran kepada Pengadilan (Hong Kong), namun Pengadilan tidak memberikan ketentuan tanggal pembayaran dikarenakannya adanya perkembangan baru dari kasus tersebut. Sedangkan atas permohonan yang lain diatas telah disidangkan pada tanggal 9 – 13 September 2013.

Due to the BANI Award (as mentioned in paragraph (2)(c) below), on September 24, 2012, AAL made an application to the Court for an order to discharge the Payment Into Court Order and also another application for an order to lift the stay of the Garnishee Proceedings and to discharge the Garnishee Order To Show Cause. The said applications were heard on September 27, 2012, during which Deputy High Court Judge Lok ordered that the stay in respect of the Garnishee Proceedings be lifted (to expedite the hearing). At this hearing, the Astro Group requested the Court to fix a timetable for AAL to comply with the Payment into Court Order, but the Court did not impose a timetable in light of the then recent developments. As to the other applications made by AAL, the hearing was fixed for September 9 to 13, 2013.

Dengan adanya Putusan BANI tersebut, permohonan AAL atas Putusan Perintah Pembayaran kepada Pengadilan Hong Kong ditunda sampai dengan waktu yang tidak ditentukan.

Due to the BANI Award, AAL’s application for leave to the Court of Final Appeal in relation to the Payment Into Court Order has also been adjourned sine die with liberty to restore.

Pada tanggal 24 Januari 2013, Astro Group telah memohon dan mendapatkan anti-suit injuction terhadap AAL dan Perusahaan untuk menghentikan AAL dan Perusahaan untuk melanjutkan atau mengambil tindakan lebih lanjut sehubungan dengan PKPU proses tanpa persetujuan dari Pengadilan.

On January 24, 2013, the Astro Group applied and obtained an anti-suit injunction against AAL and the Company to restrain them from taking further steps in the PKPU proceedings without the Court’s permission.

Pada tanggal 4 Februari 2013, Pengadilan menentukan tanggal kepada AAL untuk melakukan memenuhi Perintah Pembayaran kepada Pengadilan Hong Kong dalam waktu 14 hari (paling terlambat 18 Februari 2013), selanjutnya jangka waktu pembayaran diperpanjang menjadi tanggal 7 Maret 2013.

On February 4, 2013, the Court laid down a timetable for AAL to comply with the Payment into Court Order, and ordered AAL to make the payment within 14 days (i.e. by February 18, 2013). Subsequently, this deadline was extended to March 7, 2013.

Pada tanggal 18 Januari 2012, Perusahaan mengajukan permohonan, antara lain, untuk mengesampingkan HK Orders dan HK Judgment (“Permohonan Pengesampingan di HK”).

On January 18, 2012, the Company made applications seeking, inter alia, to set aside the HK Orders and the HK Judgment (the “HK Setting Aside Application”).

Sementara itu, Astro Group telah mengajukan permohonan lebih lanjut agar putusan sidang Permohonan Pengesampingan di HK ditunda sampai dengan putusan di Singapura dikeluarkan. Permohonan tersebut dikabulkan pada tanggal 15 Maret 2012.

In the meantime, however, the Astro Group has made a further application seeking to stay the hearing of the HK Setting Aside Application pending resolution of the matter in Singapore. Such application was granted on March 15, 2012.

d1/March 20, 2014

69 297

paraf :





Pada saat sidang tanggal 27 September 2012, Pihak Astro Group mengajukan permohonan agar sidang atas Permohonan Pengesampingan di HK dan permohonan atas Garnishee Proceeding disidangkan pada waktu yang bersamaan. Deputy High Court Judge Lok tidak berkenan untuk melaksanakan sidang permohonan tersebut sebelum ada Putusan Final dari Pengadilan Singapura, dan memilih untuk mendengarkan Garnishee Proceeding terlebih dahulu. Pengadilan Hong Kong mengusulkan untuk memeriksa kembali masalah ini pada sidang arahan yang diadakan pada tanggal 11 Maret 2013 dengan maksud untuk memutuskan apakah Permohonan Pengesampingan di HK harus didengar pada saat pemeriksaan substantif dari garnishee proceeding. Pada sidang tanggal 11 Maret 2012, Pengadilan Hong Kong membahas sidang dari garnishee proceeding dan tidak membahas usulan waktu untuk sidang Permohonan Pengesampingan di HK. Demikian juga, pada sidang arahan tanggal 13 Juni 2013, Pengadilan Hong Kong memperpanjang waktu untuk sidang garnishee proceeding dari 5 hari menjadi 8 hari (yakni sejak tanggal 9 hingga 18 September 2013) serta membuat consequential orders terhadap garnishee order tetapi tidak terkait dengan sidang atas Permohonan Pengesampingan di HK. Garnishee Proceedings disidangkan sejak tanggal 9 hingga 19 September 2013.

At the hearing on September 27, 2012, the Astro Group proposed that the HK Setting Aside Application be dealt with and heard together with the Garnishee Proceedings. Deputy High Court Judge Lok was reluctant to direct a composite hearing before receiving a final judgment from the Singapore Courts, preferring that the garnishee proceedings be heard first. The Hong Kong Court proposed to re-visit this issue at the direction hearing held on 11 March 2013 with a view to deciding whether the HK Setting Aside Application should also be heard at the substantive hearing of the garnishee proceedings. At the hearing on 11 March 2012, the Hong Kong Court dealt with the hearing of the garnishee proceedings and did not deal with the proposed timing for hearing of the HK Setting Aside Application. Similarly, at the directions hearing on 13 June 2013, the Hong Kong Court extended the time for the hearing of the garnishee proceedings from 5 to 8 days (that is from 9 to 18 September 2013) as well as making consequential orders for the garnishee proceedings but did not deal with the hearing of the HK Setting Aside Application. The garnishee proceedings were heard from 9 to 19 September and closing submissions were heard on 19 October 2013.

Pada tanggal 31 Oktober 2013, High Court of Hong Kong mengeluarkan putusan sehubungan dengan garnishee proceedings (“Garnishee Judgment”). Dalam Garnishee Judgment, High Court Hong Kong memutuskan bahwa garnishee order nisi dijadikan absolut. Pada tanggal 28 November 2013, Perusahaan memberikan Pemberitahuan Banding Garnishee Judgment kepada pihak lain dan mendaftarkan Pernyataan Banding di High Court of Hong Kong. Pada saat ini belum ada tanggal yang telah ditetapkan untuk sidang banding atas Garnishee Judgement.

On 31 October 2013, the High Court of Hong Kong delivered its decision in respect of the garnishee proceedings (“Garnishee Judgment”). In the Garnishee Judgment, the High Court of Hong Kong ordered that the garnishee order nisi be made absolute. On 28 November 2013, The Company served a Notice of Appeal against the Garnishee Judgment on the other parties and filed the Notice of Appeal in the High Court of Hong Kong. No date has yet been set for the hearing of the appeal.

Pada tanggal 29 November 2013, sebagai hasil dari Putusan dari Singapore Court of Appeal tersebut diatas, Perusahaan mendaftarkan permohonan di High Court of Hong Kong meminta putusan yang menunggu penetapan atas HK Judgement, mohon untuk penundaan eksekusi atas Garnishee Order Absolute. Atas permohonan tersebut telah ditetapkan untuk sidang yaitu tanggal 23 Januari 2014. Persidangan berlangsung dihadapan Hakim Mimmie Chan pada tanggal 23 dan 24 Januari 2014 dan pada kesimpulan persidangan, Hakim Chan mengabulkan permohonan Perusahaan dan memerintahkan penundaan esekusi atas Garnishee Order penetapan atas HK Judgement, tidak ada kondisi yang dikenakan pada penundaan esekusi dan Hakim Chan menyatakan bahwa berdasarkan permasalahan yang diangkat dalam persidangan dihadapannya (mengenai Permohonan Penyampingan dI HK) , dia percaya bahwa Perusahaan memiliki harapan yang bagus didalam persidangan tersebut.

On 29 November 2013, as a result of the Singapore Court of Appeal Judgment referred to above, The Company filed an application in the High Court of Hong Kong seeking an order that pending determination of the HK Setting Aside Application, there be a stay of execution of the garnishee order absolute. The application was set down for hearing on 23 January 2014. The hearing took place before the Honourable Mimmie Chan on 23 and 24 January 2014, and at the conclusion of the hearing, Chan acceded to the Company’s application and ordered that there be a stay of execution of the garnishee order absolute pending determination of the HK Setting Aside Application. No conditions were imposed on the stay of execution and Chan stated that on the basis of the matters raised in the hearing before her, she believed that the Company had good prospects of success in the HK Setting Aside Application.

d1/March 20, 2014

70 298

paraf :





Pada tanggal 7 Februari 2014, Astro mengirimkan surat panggilan untuk mengajukan permohonan banding atas putusan dari Hakim Chan. Sidang aplikasi pengajuan Banding telah ditentukan pada tanggal 21 Maret 2014 dan akan disidangkan oleh Hakim Chan. Sementara itu Perusahaan tetap memproses Permohonan Pengesamping di HK dan akan segera memasukan serta mengirimkan seluruh dokumen terkait kepada pihak yang bersangkutan

On 7 February 2014, Astro issued a summons applying for leave to appeal the order of Chan. The leave to appeal application is set down to be heard by Chan on 21 March 2014. In the meantime, the Company is progressing with the HK Setting Aside Application and expects to file and serve relevant documents shortly.

Penasehat hukum Perusahaan, MR & Partners Law Firm, berpendapat: a) bahwa penyampaian seluruh dokumen dari High Court of Hong Kong maupun High Court of Singapura kepada Perusahaan adalah tidak sah karena tidak disampaikan melalui juru sita dari Pengadilan Negeri sesuai domisili Perusahaan (vide Pasal 388 ayat (2) dan Pasal 290 Herzeine Indonesisch Reglement/HIR). Pendapat tersebut sebagaimana dikuatkan oleh Penjelasan Umum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 26 September 2011; b) bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 436 ayat (1) Reglemen op de Rechtsvordering (Rv), Putusan High Court of Hong Kong maupun High Court of Singapore tidak dapat dieksekusi di Indonesia; c) bahwa putusan Garnishee Order To Show Cause High Court of Hongkong tidak mempengaruhi kewajiban AAL untuk membayar seluruh utangnya kepada Perusahaan.

The Company’s legal advisor, MR & Partners Law Firm, stated, as follows : a) the service of all documents from the High Court of Hong Kong and Singapore are not valid since not served by the Bailiff in the domicile of the Company (vide Article 388 par. (2) and Article 290 of Herzeine Indonesisch Reglement/HIR). The said opinion has been affirmed by the General Explanation issued by the Supreme Court of the Republic of Indonesia dated September 26, 2011;

2)

Lainnya

(a) Pada tanggal 22 Desember 2011, PT Mustika Memadata telah mendaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No. Perkara: 684/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel (Gugatan No. 684) terhadap PT Direct Vision sebagai Tergugat I, yang melibatkan Perusahaan sebagai Tergugat III. Gugatan yang diajukan adalah Gugatan Wanprestasi, dimana Tergugat I belum membayar kewajibannya kepada Penggugat sebesar USD90. Pada tanggal 15 Januari 2013, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan putusan No. 684/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel yang pada intinya menyatakan bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat II, III, IV, V, VI, dan VII tidak dapat diterima, Tergugat I melakukan wanprestasi serta menghukum Tergugat I untuk membayar seluruh kewajibannya sebesar USD90 kepada Penggugat. Atas Putusan tersebut, Penggugat mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 28 Januari 2013, sementara Tergugat I mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 16 Januari 2013. Selanjutnya, pada tanggal 25 September 2013 Perusahaan telah mendaftarkan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat.

d1/March 20, 2014

71 299

b)

Based on Article 436 par. 1 of Reglemen op de Rechtsvordering (Rv), the High Court of Singapore and Hong Kong Orders could not be enforced in Indonesia;

c)

The Garnishee Order To Show Cause as issued by the High Court of Hong Kong had not influenced to the AAL’s obligation to pay all Debts to the Company.

2)

Others

(a) On December 22, 2011, PT Mustika Memadata has registered a lawsuit in District Court of South Jakarta with registration No. 684/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel (Case No. 684) against PT Direct Vision as the First Defendant, which involved the Company as the Third Defendant. The civil lawsuit is regarding breach of contract, whereas the First Defendant has not paid its obligations to the Plaintiff for a total amount of the claim is USD90. On January 15, 2013, the District Court of South Jakarta has rendered a Decision No. 684/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel which in essense stating that the lawsuit of the Plaintiff against the Defendant II, III, IV, V, VI, and VII could not be accepted, the Defendant I is in default, and punishing the Defendant I to pay all the obligations to the Plaintiff for a total amount is USD90 to the Plaintiff. Toward the Decision No. 684/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel, the Plaintiff has filled an appeal on January 28, 2013, while the First Defendant has filled an appeal on January 16, 2013. Furthermore, on 25 September 2013 the Company has registered a Cassation Counter Brief against the Cassation Brief filled by the Plaintiff .

paraf :





(b) Pada tanggal 24 Mei 2012, PT Innova Sejahtera telah mendaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No. Perkara: 308/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel (Gugatan No.308) terhadap PT Direct Vision sebagai Tergugat I, yang melibatkan Perusahaan sebagai Tergugat II. Gugatan yang diajukan adalah Gugatan Wanprestasi, dimana Tergugat I belum membayar kewajibannya kepada Penggugat sebesar IDR428. Pada tanggal 30 Oktober 2012, Majelis Hakim telah mengeluarkan putusan No. 308/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel yang pada intinya menyatakan bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat II, III, IV, V, dan VI, tidak dapat diterima, Tergugat I melakukan wanprestasi serta menghukum Tergugat I untuk membayar seluruh kewajibannya kepada Pengugat sebesar IDR428. Terhadap Putusan No. 308/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tersebut, Para Pihak tidak mengajukan upaya hukum banding dalam waktu yang ditentukan.

(b) On May 24, 2012, PT Innova Sejahtera has registered a lawsuit in District Court of South Jakarta with registration No. 308/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel (Case No. 308) against PT Direct Vision as the First Defendant, which involved the Company as the Second Defendant. The civil lawsuit is regarding breach of contract, whereas the First Defendant has not paid its obligations to the Plaintiff for in total amount of is IDR428. On October 30, 2012, the District Court of South Jakarta has rendered a Decision Number 308/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel which in essense stating that the lawsuit of the Plaintiff against the Defendant II, III, IV, V, and VI could not be accepted, the Defendant I is in default, and punishing the Defendant I to pay all the obligations to the Plaintiff for a total amount is IDR428. Toward the Decision No. 308/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel, the Party did not file an appeal within the alloted time.

(c) Pada tanggal 30 Agustus 2012, Perusahaan telah mengajukan permohonan arbitrase terhadap tindakan wanprestasi AcrossAsia Limited (AAL) sehubungan dengan pelaksanaan Facility Agreement tertanggal 30 Juni 2011 melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan Perkara Nomor : 474/VIII/ARB-BANI/2012 (“Perkara BANI”)

(c) On August 30, 2012, the Company has submitted petition of arbitration against AcrossAsia Limited (AAL) in respect of the execution of the Facility Agreement dated 30 June 2011 through Indonesian National Board of Arbitration (BANI) with Case Number : 474/VIII/ARB-BANI/2012 (“BANI Case”).

Sehubungan dengan Perkara BANI tersebut, pada tanggal 12 September 2012, Majelis Arbitrase BANI telah memberikan Putusan akhir (“Putusan BANI”) yang amarnya antara lain menyatakan “Menghukum AAL untuk membayar hanya kepada FM utang pokok berikut bunga sebesar USD46,774 dan melaksanakan pembayaran tersebut di Republik Indonesia hanya kepada FM selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari sejak putusan diucapkan”.

With regard to BANI Case, on September 12, 2012, the Arbitral Tribunal has issued a final Award (“BANI Award”) states the following “Punishing AAL to pay only to FM the principal amount of USD46,774 and make such payment in the Republic of Indonesia only to FM at the latest 45 (forty five) days after the award is pronounced”.

Putusan BANI tersebut telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana Akta Pendaftaran Nomor : 26/WASIT/2012/PN.JKT.PST tanggal 13 September 2012.

The BANI Award has been registered at the Registry Office of Central Jakarta District Court as per Deed of Registration Number: 26/WASIT/2012/PN.JKT.PST dated September 13, 2012.

Pada tanggal 24 September 2012, Perusahaan telah mendaftarkan Permohonan Teguran (Aanmaning) atas Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perkara Nomor : 474/VIII/ARB-BANI/2012 tanggal 12 September 2012 untuk melakukan eksekusi Putusan BANI tersebut, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Perusahaan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar melakukan teguran (aanmaning) atas pelaksanaan Putusan BANI dengan memerintahkan AAL melaksanakan Putusan BANI dengan melakukan pembayaran utang pokok berikut bunga sebesar USD46,774 hanya kepada Perusahaan (PT First Media Tbk) selambat-lambatnya pada tanggal 25 Oktober 2012 dan pembayaran tersebut dilaksanakan di Republik Indonesia.

On September 24, 2012, the Company has filled an Application for an official warning (Aanmaning)to execute the Award of Indonesian National Board of Arbitration (BANI) Case Number : 474/VIII/ARB-BANI/2012 dated September 12, 2012, at the Central Jakarta District Court. The Company kindly request the Chief Judge of Central Jakarta District Court to issue an official warning (aanmaning) on the enforcement of the BANI Award by oredering AAL to make payment of the principal amount of indebtedness with the interest in the amount of USD46,774 only to the Company (PT First Media Tbk) at the latest on October 25, 2012 and the payment shall be made in the Republic of Indonesia.

d1/March 20, 2014

72 300

paraf :





Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengeluarkan Penetapan Nomor : 089/2012/Eks tertanggal 26 September 2012 yang menyatakan bahwa Putusan BANI dapat dilaksanakan serta Penetapan Nomor : 089/2012.Eks tertanggal 27 September 2012 yang memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memanggil secara resmi AAL supaya datang menghadap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Oktober 2012.

Whereas the Central Jakarta District Court has rendered a Court Order Number : 089/2012/Eks dated September 26, 2012 stating that the BANI Award may be enforced and a Court Order Number : 089/2012/Eks dated September 27, 2012 ordering the Registrar of the Central Jakarta District Court to officially summon AAL to come to appear the Chief Judge of Central Jakarta District Court on October 16, 2012.

Pada tanggal 16 Oktober 2012, Pengadilan Jakarta Pusat memberikan teguran kedua secara lisan untuk datang menghadap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Oktober 2012.

On October 16, 2012, the Central Jakarta District Court during the hearing issued second warning to appear before the Chief of Judge of Central Jakarta District Court on October 30, 2012.

Pada tanggal 30 Oktober 2012, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan teguran (aanmaning) ketiga kepada AAL. Terhadap panggilan menghadap tersebut, AAL menyampaikan bahwa AAL masih ada niat untuk membayar (kepada FM), dan bahwa AAL telah mengajukan surat tanggal 16 Oktober 2012 perihal keberatan atas pelaksanaan eksekusi ini sehubungan dengan adanya gugatan AAL pada pengadilan Tinggi Hong Kong atas adanya Putusan Garnishee Order to Show Cause. AAL juga meminta penangguhan pelaksanaan eksekusi atas Putusan BANI karena dapat menyebabkan dualisme hukum.

On October 30, 2012, the Central Jakarta District Court issued the third warning to AAL. AAL responded to such warning was; that AAL would like to pay (to FM) and AAL has submitted a letter to court October 16, 2012 regarding the objection to execute the decision due to Garnishee Order to Show Cause. AAL also requested to postpone the enforcement of the execution of BANI Award due to double jeopardy.

Pada tanggal 27 Nopember 2012, Perusahaan dan AAL datang menghadap di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pihak AAL pada intinya menyampaikan hal yang sama sebagaimana pada sidang tanggal 30 Oktober 2012, dimana AAL memiliki niat untuk membayar utangnya kepada FM dan meminta penangguhan pelaksanaan Putusan BANI. Sedangkan Perusahaan menyampaikan kepada Pengadilan agar Putusan BANI tetap dilaksanakan karena apa yang terjadi di Hong Kong tidak ada kaitannya dengan perkara BANI di Indonesia.

On November 27, 2012, the Company and AAL appeared before the Central Jakarta District Court.AAL repeated its request as previously state during hearing dated October 30, 2012, which AAL would like to pay to FM and requested to postpone the enforcement of the execution of BANI Award. However, the Company informed the court that the Company was insisted to enforce the BANI Award; since what happen in Hong Kong was not related to BANI case in Indonesia.

Selanjutnya, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa acara teguran atau aanmaning dalam perkara ini telah selesai dan menyampaikan agar AAL dalam waktu 8 hari setelah aanmaning dapat melakukan kewajibannya dengan sukarela.

Further the head of the Central Jakarta District Court declared that the warning (aanmaning process) has been completed and instructed AAL voluntarily to comply with its obligation within 8 days after this aanmaning.

(d). Pada tanggal 26 Desember 2012, Perusahaan mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) terhadap AcrossAsia Limited (AAL) melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Permohonan PKPU tersebut diajukan sehubungan dengan utang AAL yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih berdasarkan Facility Agreement tertanggal 30 Juni 2011 yang diperkuat dengan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) No 474/VII/ARB-BANI/2012 tertanggal 12 September 2012, Penetapan Pengadilan Negeri

(d). On December 26, 2012, the Company filed a Petition for Suspension of Obligation for Payment of Debts (PKPU) against AcrossAsia Limited (AAL) through the Commercial Court at the Central Jakarta District Court. The PKPU Petition was filed in connection with AAL’s indebtedness that has been due and payable based on Facility Agreement dated June 30, 2011 which was supported by the Award of Indonesian National Board of Arbitration (BANI) Case Number : 474/VIII/ARBBANI/2012 dated September 12, 2012, Order of Central Jakarta District Court Case No. 089/2012.EKS Jo.

d1/March 20, 2014

73 301

paraf :





Jakarta Pusat No. 089/2012.EKS Jo. No. 474/VIII/ARBBANI/2012 tertanggal 24 September 2012, serta Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 089/2012.EKS Jo. No. 474/VIII/ARB-BANI/2012 tertanggal 27 September 2012.

No. 474/VIII/ARB-BANI/2012 dated September 24, 2012, and Order of Central Jakarta District Court Case No. 089/2012.EKS Jo. No. 474/VIII/ARB-BANI/2012 dated September 27, 2012.

Bahwa pada 15 Januari 2013, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan No. 64/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST yang amar putusannya pada intinya menyatakan mengabulkan permohonan PKPU yang diajukan oleh Perusahaan serta menetapkan PKPU Sementara untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan a quo diucapkan.

Whereas on January 15, 2013, the Panel of Judges has rendered a Decision No. 64/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST stating that the Panel of Judges granting the PKPU Petition as filed by the Company and stipulating the Temporary PKPU shall be at the most 45 (forty five) days as of the a quo Decision was pronounced.

Selanjutnya berdasarkan Penetapan No. 64/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 21 Januari 2013, Hakim Pengawas telah menetapkan rapat kreditur pertama, batas akhir pengajuan tagihan bagi para kreditur AAL (dalam PKPU), Rapat Verifikasi/Rapat Pencocokan utang terhadap para kreditur AAL (dalam PKPU), serta sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Furthermore, pursuant to the Order No. 64/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST dated January 21, 2013, the Supervisory Judge has determined the First Meeting of the Creditors, the deadline for filling any claims for the Creditors of AAL (in PKPU), the Debt Verification / Adjustment Meeting against the Creditors of AAL (in PKPU), and the Judge Deliberation Hearing.

Pada tanggal 15 Februari 2013, Hakim Pengawas telah mengeluarkan Penetapan No. 64/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST yang pada intinya memerintahkan semua pihak yang terkait dengan proses PKPU AAL untuk tunduk pada proses PKPU AAL yang sedang berlangsung di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, melarang Debitur /AAL (dalam PKPU) untuk melakukan pembayaran kepada pihak manapun, Kreditur dan/atau pihak ketiga melalui High Court of Hong Kong dan/atau PengadilanPengadilan lainnya serta melarang Debitur/AAL (dalam PKPU) untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan pengurusan aset,kepemilikan /pengalihan aset, transaksi perbankan/keuangan, pembayaran-pembayaran, peminjaman-peminjaman, penjaminan saham-saham milik AAL dan transaksi lainnya tanpa surat persetujuan dari Tim Pengurus.

On Februari 15, 2013, the Supervisory Judge has rendered an Order No. 64/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST which in essense order all parties related to AAL’s PKPU process to comply with the ongoing AAL’s PKPU process in the Commercial Court at the Central Jakarta District Court, prohibit the Debtor/ AAL (in PKPU) to make a payment to any parties, the Creditor and/or third parties through the High Court of Hong Kong and/or another courts,and prohibit the Debtor/ AAL (in PKPU) to perform acts related to management of assets, ownership/transfer of assets, banking transactions/finance, payments, loans, guaranteeing the shares owned by AAL and other transactions without an approval letter from the Administrator Team.

Bahwa AAL kemudian mengajukan permohonan perpanjangan waktu penundaaan kewajiban pembayaran utang pada tanggal 26 Februari 2013.

Whereas AAL then submitted a petition for PKPU extension time on February 26, 2013.

Pada tanggal 5 Maret 2013, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengeluarkan putusan Nomor: 64/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST, yang amarnya pada intinya menyatakan Termohon PKPU AAL berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya.

On March 5, 2013, the Panel of Judges of the Commercial Court of Central Jakarta District Court has rendered a Decision No. 64/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST which in essense declaring that the PKPU Petitionee AAL is bankrupt with all its legal consequences.

d1/March 20, 2014

74 302

paraf :





Selanjutnya berdasarkan Penetapan Nomor: 64/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 7 Maret 2013, Hakim Pengawas telah menetapkan rapat kreditur pertama, batas akhir pengajuan tagihan pajak dan tagihan para Kreditur, serta rapat verifikasi tagihan pajak dan tagihan para kreditur.

Furthermore, pursuant to Order No. 64/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST dated March 7, 2013, the Supervisory Judge has determined the first Creditors meeting, the deadline for submission for the claims of tax and Creditors, and the Verification Meeting of Creditors of AAL.

Pada tanggal 13 Maret 2013, AAL mengajukan Permohonan dan Memori Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 64/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 5 Maret 2013. AAL memohon agar Majelis Hakim tingkat Kasasi membatalkan Putusan Nomor: 64/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST dan menyatakan kepailitan AAL dicabut / diangkat. Terhadap permohonan dan Memori kasasi tersebut, Perusahaan kemudian mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 22 Maret 2013.

On March 13, 2013, AAL submitted a Petition for Cassation and a Cassation Brief againts the Decision No. 64/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST dated March 5, 2013. AAL requested the Honorable Panel of Justices at the Cassation Level to cancel the Decision No. 64/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST and declare the bankruptcy of AAL to be revoked / annulled. Further, on March 22, 2013 the Company then filed a Cassation Counter Brief against the Petition for Cassation and a Cassation Brief.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung dengan No. Register 214 K/Pdt.Sus-PKPU/2013 tertanggal 31 July 2013; Mahkamah Agung memutuskan untuk menolak permohonan kasasi dari AAL. Berdasarkan pengumuman yang dibuat oleh AAL pada tanggal 8 Agustus 2013, AAL akan mengajukan upaya hukum peninjauan kembali.

Based on Supreme Court Decision No. 214 K/Pdt.SusPKPU/2013 dated 31 July 2013; the Supreme Court refused AAL’s cassation petition. Based on AAL’s announcement dated 8th August 2013, AAL will file for judicial review against such decision.

33. Informasi Segmen Operasi

33. Information of Operating Segments

Dalam mengidentifikasi segmen operasi, manajemen melihat dari jenis usaha yang mewakili kegiatan utama usaha Perusahaan yaitu jasa langganan untuk televisi kabel dan internet, dan broadband wireless access.

In identifying the operating segments, the management see the business types that represent the main activities of the Company’s business is a subscrption service for ccable television and internet, and broadband wireless access.

Informasi konsolidasi berdasarkan segmen operasi adalah sebagai berikut:

Consolidated information based on operating segments are as follows:

31 Desember 2013/December 31 , 2013 Jaringan Televisi Kabel dan Internet/ Cable Television Network and Internet Hasil Operasi Pendapatan Beban Bunga dan Pendanaan Lainnya - Neto Keuntungan (Kerugian) Selisih Kurs - Neto Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Laba (Rugi) Periode Berjalan Informasi Segmen Pengeluaran Modal Aset Segmen Dilaporkan Liabilitas Segmen Dilaporkan

d1/March 20, 2014

Broadband Wireless Access/ Broadband Wireless Access

Tidak Teralokasi dan Lainnya/ Unallocated and Others

Jumlah/ Total

1,642,050

54,224

57,828

1,754,102

(47,271) 57,102 (62,674) 281,041

(46,794) (43,733) -(234,139)

(5,673) (538) 4,890 (26,965)

(99,738) 12,832 (57,784) 19,937

Operating Results Revenues Interest and Other Financing Charges - Net Gain (Loss) on Foreign Exchange-Net Income Tax Benefits (Expenses) Income (Loss) during Current Period

917,153 4,228,989 1,142,152

416,031 916,235 1,506,288

-97,242 157,271

1,333,184 5,242,465 2,805,711

Segment Information Capital Expenditures Segment Assets Segment Liabilities

75 303

paraf :





31 Desember 2012/December 31, 2012 Jaringan Televisi Kabel dan Internet/ Cable Television Network and Internet Hasil Operasi Pendapatan Beban Bunga dan Pendanaan Lainnya - Bersih Keuntungan (Kerugian) Selisih Kurs -Bersih Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Laba (Rugi) Periode Berjalan Informasi Segmen Pengeluaran Modal Aset Segmen Dilaporkan Liabilitas Segmen Dilaporkan

Broadband Wireless Access/ Broadband Wireless Access

Tidak Teralokasi dan Lainnya/ Unallocated and Others

Jumlah/ Total

1,287,870

13,745

20,824

1,322,439

27,900 24,133 (14,219) 245,922

(31,985) (2,189) -(204,895)

(2,504) (366) 6,477 (30,557)

(6,589) 21,578 (7,742) 10,470

Operating Results Revenues Interest and Other Financing Charges - Net Gain (Loss) on Foreign Exchange-Net Income Tax Benefits (Expenses) Income (Loss) during Current Period

495,404 3,823,520 1,017,941

238,884 380,214 736,127

-102,842 135,907

734,288 4,306,576 1,889,975

Segment Information Capital Expenditures Segment Assets Segment Liabilities

34. Manajemen Risiko Keuangan dan Nilai Wajar Instrumen Keuangan

34. Financial Risks Management and Fair Value of Financial Instrument

Risiko keuangan utama yang dihadapi Perusahaan adalah risiko kredit, risiko mata uang, risiko suku bunga, risiko likuiditas. Melalui pendekatan manajemen risiko, Perusahaan mencoba untuk meminimalkan potensi dampak negatif dari risiko-risiko di atas.

The main financial risks facing the Company are credit risk, currency risk, interest rate risk and liquidity risk. Through a risk management approach, the Company has been trying to minimize the potential negative impact of the above risks.

(i) Risiko Kredit Risiko kredit adalah risiko dimana salah satu pihak atas instrumen keuangan akan gagal memenuhi liabilitasnya dan menyebabkan pihak lain mengalami kerugian keuangan.

(i) Credit Risk Credit risk is the risk that one party of a financial instrument will fail to meet its obligations and cause the other party suffered financial losses.

Instrumen keuangan Perusahaan yang mempunyai potensi atas risiko kredit terdiri dari kas dan setara kas di bank, piutang usaha dan piutang lain. Jumlah eksposur risiko kredit maksimum sama dengan nilai tercatat atas akun-akun tersebut.

Company's financial instruments that have the potential for credit risk consist of cash and cash equivalents at the bank, trade receivables and other receivables. Total maximum credit risk exposure is equal to the carrying value of these accounts.

31 Des/ Dec 31, 2013 Kas dan Setara Kas Piutang Jumlah

31 Des/ Dec 31, 2012

392,453 1,202,178 1,594,631

Untuk risiko kredit yang berhubungan dengan bank, hanya bank-bank dengan predikat baik yang dipilih. Selain itu, kebijakan Perusahaan adalah untuk tidak membatasi eksposur hanya kepada satu institusi tertentu, sehingga Perusahaan memiliki kas dan setara kas dan piutang di berbagai institusi keuangan.

d1/March 20, 2014

76 304

848,657 571,736 1,420,393

Cash and Cash Equivalents Receivables Total

For credit risk associated with banks, only banks with a good predicate are chosen. In addition, Company policy is to not limit the exposure only to one particular institution, so that the Company had cash and cash equivalents and receivables from various financial institutions.

paraf :





(ii) Risiko Mata Uang Risiko mata uang adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan nilai tukar mata uang asing.

(ii) Currency Risk Currency risk is the risk of fluctuations in the value of financial instruments due to changes in foreign currency exchange rates.

Perusahaan melakukan transaksi-transaksi dengan menggunakan mata uang asing, diantaranya adalah belanja modal dan transaksi pinjaman Perusahaan. Sehingga, Perusahaan harus mengkonversikan Rupiah ke mata uang asing, seperti Dolar Amerika, untuk memenuhi kebutuhan liabilitas dalam mata uang asing pada saat jatuh tempo. Fluktuasi nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang Dollar Amerika dapat memberikan dampak pada kondisi keuangan Perusahaan.

The Company conducte transactions using foreign currencies, including the financing of working capital and Company’s loan. Thus, the Company shall convert the amount into foreign currency, such as U.S. dollars, to meet obligations denominated in foreign currencies at maturity. Fluctuations in currency exchange rate of Rupiah against the U.S. Dollar may impact the Company's financial condition.

Pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, jika terjadi penguatan nilai tukar mata uang dolar Amerika Serikat dan terhadap mata uang rupiah sebesar 5% pada tanggal pelaporan, dan semua variable lainnya dianggap konstan, maka tidak terdapat perubahan terhadap komponen ekuitas lainnya sedangkan perubahan terhadap jumlah laba rugi konsolidasi Perusahaan masing-masing adalah sebesar Rp9.023 dan Rp10.024.

As of December 31, 2013 and 2012, if the US Dollars had been strenghtened by 5% against Rupiah with all other variables held constant, then there is no changes toward others equity component while the change on the consolidated statements of income of the Company are increase amounting Rp9,023 and Rp10,024, respectively.

Peningkatan laba bersih akibat penguatan 5% mata uang dolar Amerika Serikat terhadap rupiah terutama disebabkan oleh piutang pihak berelasi dalam dolar Amerika Serikat yang dikompensasikan oleh liabilitas berupa pinjaman dan utang usaha dalam dolar Amerika Serikat.

Increase in net income of 5% due to the strengthening of U.S. dollar against rupiah is mainly due to receivables to related parties in the translation of U.S. dollar translation gains offset by loan and trade payables in United States dollars.

Perusahaan mengelola risiko mata uang dengan melakukan pengawasan terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang secara terus menerus sehingga dapat melakukan tindakan yang tepat apabila diperlukan untuk mengurangi risiko mata uang asing.

The Company manages currency risk by conducting surveillance of fluctuations in currency rates continuously so that it can perform the appropriate action as needed to reduce foreign currency risk.

(iii) Risiko Suku Bunga Risiko suku bunga adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan suku bunga pasar.

(iii) Interest Rate Risk Interest rate risk is the risk of fluctuations in the value of financial instruments due to the changes in market interest rate.

Perusahaan memiliki risiko suku bunga terutama karena melakukan pinjaman menggunakan suku bunga mengambang. Perusahaan melakukan pengawasan terhadap dampak pergerakan suku bunga untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap Perusahaan.

The Company exposures to interest rate risk mainly due to the loans using floating interest rate. The Company monitor the impact of interest rate movement to minimize negative impact on the Company.

Pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 jika suku bunga pasar naik/turun sebesar 50 basis poin dan suku bunga dalam dolar Amerika Serikat naik/turun sebesar 10 basis poin dan semua variable lainnya dianggap konstan, maka laba bersih tahun berjalan akan lebih rendah/tinggi masing-masing sebesar Rp1.098 dan Rp1.879 yang terjadi sebagai akibat naik/turunnya pendapatan bunga atas kas dan setara kas dan piutang pihak berelasi non-usaha dengan suku bunga mengambang.

For the year ended December 31, 2013 and 2012 if the interest rates had been 50 basis points higher/lower and for United States Dollar had been 10 basis points higher/lower and all variables held constant, profit for the year would have been Rp1,098 and Rp1,879 higher/lower, respectively, mainly as a result of higher/lower interest rate for cash and cash equivalent and non-trade receivables from related parties with floating rate.

d1/March 20, 2014

77 305

paraf :





Informasi mengenai suku bunga pinjaman yang dikenakan kepada Perusahaan dijelaskan pada Catatan 13 dan 14.

Information regarding the interest rate of loans bored by the Company was described in Note 13 and 14.

(iv) Risiko Likuiditas Risiko Likuiditas adalah risiko dimana suatu entitas menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban terkait dengan liabilitas keuangannya yang diselesaikan dengan penyerahan kas atau aset keuangan lainnya.

(iv) Liquidity Risk Liquidity risk is the risk where an entity faces difficulty in meeting obligations associated with financial liabilities which is settled by delivery of cash or other financial assets.

Dibawah ini ringkasan profil jatuh tempo liabilitas keuangan Perusahaan:

Below is the summary of the Company liabilities which will due:

31 Desember 2013 Utang Beban Akrual Utang Pajak Pinjaman Utang Obligasi Utang Sewa Pembiayaan Liabilitas Keuangan Lain

Nilai Tercatat/ Carrying Amount Rp

31 Desember 2012 Utang Beban Akrual Utang Pajak Pinjaman Utang Obligasi Utang Sewa Pembiayaan Liabilitas Keuangan Lainnya

Arus Kas Aktual/ Actual Cash Flow Rp

< = 1 Tahun/ < = 1 Year Rp

> = 1 Tahun/ > = 1 Year Rp

382,763 133,419 33,970 580,705 736,829 181,287 206,295

382,763 133,419 33,970 580,705 736,829 181,287 206,295

382,763 133,419 33,970 305,906 -53,389 198,011

---262,799 736,829 127,898 8,284

December 31, 2013 Payables Accued Expenses Tax Payables Loans Bond Payables Lease Payables Other Financial Liabilities

344,376 110,308 91,567 335,178 729,573 150,037 63,390

344,376 110,308 91,567 335,178 729,573 150,037 63,390

344,376 110,308 91,567 168,280 -36,530 55,396

---166,898 729,573 113,507 7,994

December 31, 2012 Payables Accrued Expenses Tax Payables Loans Bond Payables Lease Payables Other Financial Liabilities

Perusahaan mengelola risiko likuiditas dengan mempertahankan kas dan surat berharga yang mencukupi untuk memungkinkan Perusahaan dalam memenuhi komitmen Perusahaan untuk operasi normal Perusahaan. Selain itu Perusahaan juga melakukan pengawasan proyeksi dan arus kas aktual secara terus menerus serta pengawasan tanggal jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

The Company manage their liquidity risk by maintaining sufficient cash and cash equivalent so the Company are able to meet their commitment for the Company normal operation. Other than that, the Company are also continuously keep watch the projection and actual cash flow and the due date of financial assets and liabilities.

Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Fair Value of Financial Instruments

Perusahaan menggunakan hierarki berikut dalam mencatat nilai wajar instrumen keuangan Perusahaan. Tingkat 1: harga kuotasian dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik; Tingkat 2: input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung; dan Tingkat 3: input untuk aset atau liabilitas yang tidak dapat diobservasi.

The Company uses following hierarchy to record fair value measuremen of financial instruments: Level 1: quoted prices in active markets for identical assets or liabilities; Level 2: inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly or indirectly; and Level 3: inputs for the asset or liability that are not based on observable market data

Seluruh nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan yang ada di Perusahaan mendekati nilai wajarnya karena bersifat jangka pendek atau dengan tingkat suku bunga mengambang, kecuali untuk utang obligasi yang mempunyai nilai wajar masing masing sebesar Rp618.879 dan Rp570.317 pada tanggal 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012.

All carrying value of the financial assets and liabilities are close to the fair value because of the short-term nature or with the floating interest rate, except for the obligation which have a fair value amounted to Rp618,879 and Rp570,317 as of December 31, 2013 and Desember 31, 2012, respectively.

d1/March 20, 2014

78 306

paraf :





Nilai wajar dari pinjaman jangka panjang dinilai menggunakan discounted cash flow berdasarkan tingkat suku efektif terakhir yang berlaku untuk masing-masing pinjaman yang diutilisasi.

Fair value of long-term loans are estimated using discounted cash flow based on effective interest rate charged by the lenders for the last utilization.

35. Pengelolaan Permodalan

35. Capital Management

Tujuan utama Perusahaan dalam hal pengelolaan modal adalah mengoptimalisasi saldo utang dan ekuitas Perusahaan dalam rangka mempertahankan perkembangan bisnis di masa depan dan memaksimalkan nilai pemegang saham. Perusahaan mengelola struktur modal dan membuat penyesuaian yang diperlukan dengan memperhatikan perubahan kondisi ekonomi dan tujuan strategis Perusahaan.

Company's main objectives in managing capital is to optimize the balance of debt and equity in order to maintain the Company's future business growth and maximize shareholder value. The Company manages its capital structure and makes adjustments necessary by considering the changes in economic conditions and the Company's strategic objectives.

Untuk menjaga dan menyesuaikan struktur modal, Perusahaan mungkin menerbitkan saham baru, memperoleh pinjaman baru atau melakukan pelunasan pinjaman.

To maintain and adjust the capital structure, the Company may issue new shares, obtaining new loans or repay loans.

36. Laba (Rugi) Per Saham

36. Earning (Loss) Per Shares

Laba per saham dihitung dengan membagi laba (rugi) yang diatribusikan kepada pemilik entias induk dengan jumlah ratarata tertimbang saham yang beredar pada periode bersangkutan: Dec-13 Laba (Rugi) Per Saham Laba (Rugi) yang Distribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk (Jutaan Rupiah) Jumlah Rata-rata Tertimbang Saham Beredar (Lembar) Laba (Rugi) Per Saham Dasar (dalam Rupiah Penuh)

Dec-12

(103,375) 1,742,167,907 (59)

Harga pelaksanaan waran pada 31 Desember 2013 dan 2012 lebih besar dari harga pasar saham rata-rata selama tahun tersebut di bursa efek, sehingga laba bersih per saham dilusian per 31 Desember 2013 dan 2012 tidak dihitung. 37. Informasi Tambahan untuk Arus Kas

Pembelian Aset Tetap dan P3eralatan untuk Instalasi Melalui Utang

d1/March 20, 2014

Earnings (Loss) Per Share Income (Loss) Attributable to the Equity (105,162) Holders of the Parent Entiity (in Million Rupiah) Weighted Average: 1,741,896,978 Outstanding Shares (share) Basic Earning (Loss) Per Share (60) (in Full Rupiah)

The exercise price of warrants as of December 31, 2013 and 2012 were higher than average market price of share during the year in stock exchange, therefore the diluted earnings per share was not computed as of December 31, 2013 and 2012. 37. Additional Information for Cash Flows

Aktivitas signifikan yang tidak mempengaruhi arus kas:

Penambahan Aset Sewa Pembiayaan Melalui Utang Sewa Pembiayaan Penambahan Utang Bank Jangka Panjang yang Berasal dari Pinjaman Jangka Pendek

Earnings per share is calculated by dividing income (loss) attributable to the owners of the parent by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the period:

Significant activities not affecting cash flows:

Dec-13

Dec-12

Rp

Rp

183,465

146,264

--

45,000

118,646

54,497

79 307

Additional of Asssets Under Capital Lease Through Lease Payables Additional of Long Term Bank Loan From Short Term Bank Loan Purchases of property, plant and Equipment and Equipment for Installation Through Payables

paraf :





38. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

38. Events After the Reporting Period

a) Pada Bulan Januari 2014, Perusahaan memperpanjang fasilitas anjak piutang pada PT Ciptadana Multifinance sebesar Rp17.071 dengan menjaminkan piutang usaha sejumlah Rp22.962. Jenis fasilitas anjak piutang ini adalah with recourse. Periode fasilitas anjak piutang ini adalah 12 (dua belas) bulan dengan tingkat suku bunga 15,5%.

a) In January 2014, The company extends its factoring facilty to PT Ciptadana Multifinance amounting to Rp17,071. The company factors its receivable for the amount of Rp22,962. The types of the factoring facilities are with recourse. The period of the facilities are 12 (twelve) months with interest rate 15.5%.

b) Pada bulan Januari 2014, Link Net, entitas anak, melakukan penambahan modal ke IMTV sebesar Rp15.000, Transaksi tersebut tidak menyebabkan perubahan persentase kepemilikan dari Link Net, entitas anak.

b) In January 2014, Link Net, a subsidiary, made additional paid-up capital in IMTV for Rp15,000. This transaction did not change the ownership interest of Link Net, a subsidiary.

c) Pada bulan Maret 2014, Link Net, entitas anak, melunasi pinjaman dari Citibank N.A sebesar Rp100.000 dan kembali melakukan penarikan pinjaman sebesar Rp100.000 pada bulan Maret 2014.

c) In March 2014, Link Net, a subsidiary, repaid loan to Citibank N.A. amounting to Rp100,000 and subsequently drawn down another Rp100,000 on March 2014.

d) Berdasarkan Akta No. 49 tanggal 19 Februari 2014 yang dibuat dihadapan Charles Hermawan, SH, Notaris di kota Tangerang, pemegang saham FMN, entitas anak, setuju untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor FMN, entitas anak, sebesar Rp50.890, melalui konversi sebagian hutang FMN, entitas anak, kepada Perusahaan menjadi saham. Terkait dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut, pemegang saham FMN, entitas anak, juga menyetujui untuk meningkatkan modal dasar FMN, entitas anak, dari sebesar Rp10.000 menjadi Rp200.000.

d)

Based on Deed No. 49 dated February 19, 2014 of Charles Hermawan, SH, notary in Tangerang, shareholders of FMN, a subsidiary, agreed to increase the paid-up capital of FMN, a subsidiary, amounting to Rp50,890, through the conversion some of its liabilities to the Company to become shares. Pursuant to the conversion, the shareholders of FMN, a subsidiary, also agreed to increase the authorized capital of FMN, a subsidiary, from Rp10,000 to Rp200,000.

39. Reklasifikasi Akun

39. Accounts Reclassification

Akun - akun tertentu pada laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 telah direklasifikasi untuk menyesuaikan dengan penyajian laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2013 yang telah sesuai dengan peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) No. VIII.G.7, yang terlampir dalam surat keputusan No. KEP-347/BL/2012. Rincian akun - akun signifikan yang direklasifikasi adalah sebagai berikut: Sebelum Reklasifikasi/ Before Reclassification Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian 31 December 2012 Biaya Dibayar di Muka Biaya Dibayar di Muka Jangka Panjang

d1/March 20, 2014

Certain accounts in the consolidated financial statements for the year ended December 31, 2012 and 2011 have been reclassified to conform with the presentation of the consolidated financial statements for the year ended August 31, 2013 which are in accordance with the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (BAPEPAM-LK)’s Regulation No. VIII.G.7, enclosed in the decision letter No. KEP-347/BL/2012. The details of the significant accounts being reclassified are as follows:

Reklasifikasi/ Reclassification

Setelah Reklasifikasi/ After Reclassification

27,312

11,400

38,712

Consolidated Statement of Financial Position December 31, 2012 Prepaid Expenses

148,200

(11,400)

136,800

Long-Term Prepayment

80 308

paraf :





Sebelum Reklasifikasi/ Before Reclassification Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian 31 December 2011 Biaya Dibayar di Muka Biaya Dibayar di Muka Jangka Panjang

Reklasifikasi/ Reclassification

Setelah Reklasifikasi/ After Reclassification

130,996

11,400

142,396

Consolidated Statement of Financial Position December 31, 2011 Prepaid Expenses

159,600

(11,400)

148,200

Long-Term Prepayment

40. Standar Akuntansi Baru yang Belum Berlaku pada Tahun 2013

40. New Accounting Standards not Yet Effective for 2013

Beberapa intepretasi baru standar baru berikut ini berlaku sejak 1 Januari 2014 terhadap laporan keuangan Perusahaan: - ISAK No. 27 : Pengalihan Aset dari Pelanggan - ISAK No. 28 : Pengakhiran Liabilitas Keuangan dengan Instrumen Ekuitas

The following new Interpretations are effective on 1 January 2014 to the Company's financial statements: ISAK No. 27 : Transfer of Assets from Customers ISAK No. 28 : Extingushing Financial Liabilities with Equity Instruments

Disamping itu, pada bulan Desember 2013, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan beberapa standar akuntansi baru dan revisian yang akan berlaku efektif pada tahun buku yang dimulai 1 Januari 2015. Penerapan dini atas standar-standar tersebut tidak di perkenankan.

In addition, in December 2013, the Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants issued a number of new and revised accounting standards that will become effective for the annual period beginning of January 2015. Early adoption of these standards is not permitted.

Standar-standar tersebut adalah sebagai berikut: PSAK 65 “Laporan keuangan konsolidasian” PSAK 66 “Pengaturan bersama” PSAK 67 “Pengungkapan kepentingan dalam entitas lain” PSAK 68 “Pengukuran nilai wajar” PSAK 1 (revisi 2013) “Penyajian laporan keuangan” PSAK 4 (revisi 2013) “Laporan keuangan tersendiri” PSAK 15 (revisi 2013) “Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama” PSAK 24 (revisi 2013) “Imbalan kerja”

The new standards are: PSAK 65 “Consolidated financial statements” PSAK 66 “Joint arrangements” PSAK 67 “Disclosure of interests in other entities” PSAK 68 “Fair value measurement” PSAK 1 (revised 2013) “Presentation of financial statements” PSAK 4 (revised 2013) “Separate financial statements” PSAK 15 (revised 2013) “Investment in associates and joint ventures” PSAK 24 (revised 2013) “Employee benefits”

Hingga tanggal pengesahan laporan keuangan ini, Perusahaan masih melakukan evaluasi atas dampak potensial dari intepretasi standar serta PSAK baru dan revisian tersebut.

As at the authorisation date of this of financial statements, the Company is still evaluating the potential impact of these interpretations and new and revised PSAK.

41. Tanggung Jawab Manajemen dan Penerbitan Laporan Keuangan Konsolidasian

41. Management Responsibility and Issuance of the Consolidated Financial Stataments

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasian PT First Media Tbk dan entitas anak diotorisasi untuk terbit oleh Direksi pada tanggal 10 Maret 2014.

d1/March 20, 2014

81 309

The Company's management is responsible for the preparation and presentation of consolidated financial statements. The consolidated financial statements of PT First Media Tbk and subsidiaries authorized to publish by the Directors on March 10, 2014.

paraf :


310

DATA PERSEROAN Kantor Pusat/Head Office BeritaSatu Plaza 4th Floor, Suite 401 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.35-36, Jakarta 12950, Indonesia Phone (6221) 527 8811, Facsimile (6221) 527 8833 Akuntan Publik/Public Accountant Aryanto Amir Jusuf Mawar & Saptoto – Plaza ABDA, Floor 10 & 11 Jl. Jend. Sudirman Kav.59, Jakarta 12190, Indonesia Phone (6221) 5140 1340, Facsimile (6221) 5140 1350 Biro Administrasi Saham/Share Administration Buerau PT Sharestar Indonesia – Gedung Citra Graha Lt.7 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.35-36, Jakarta 12950, Indonesia Phone (6221) 527 7966, Facsimile (6221) 527 7967

311

www.firstmedia.com

PT FIRST MEDIA Tbk BeritaSatu Plaza 4th Floor, Suite 401 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 Jakarta 12950, Indonesia Telp (62-21) 527 8811 Fax (62-21) 527 8833"

312

This announcement, for which the Directors of AcrossAsia (namely, executive Director: Mr. Vicente Binalhay ANG; and independent non-executive Directors: Mr. Albert Saychuan CHEOK, Dr. Boh Soon LIM and Mr. Thomas Yee Man LAW) collectively and individually accept full responsibility, includes particulars given in compliance with the Rules Governing the Listing of Securities on the Growth Enterprise Market (the “GEM”) of the Stock Exchange for the purpose of giving information with regard to AcrossAsia. The Directors, having made all reasonable enquiries, confirm that to the best of their knowledge and belief the information contained in this announcement is accurate and complete in all material respects and not misleading or deceptive, and there are no other matters the omission of which would make any statement herein or this announcement misleading. This announcement will remain on the “Latest Company Announcements” page of the GEM website at www.hkgem.com for at least seven days from its date of publication and on AcrossAsia’s website at www.across-asia.com.

313

OVERSEAS REGULATORY ANNOUNCEMENT

Recommend Documents