OPTIMALISASI FUNGSI HUMAS PEMERINTAH THE OPTIMIZATION OF GOVERNMENT PUBLIC RELATIONS FUNCTION

Edutech, Tahun 13, Vol.1, No.1, Februari 2014

OPTIMALISASI FUNGSI HUMAS PEMERINTAH THE OPTIMIZATION OF GOVERNMENT PUBLIC RELATIONS FUNCTION Oleh : Anwar Sani Email : [email protected] Universitas Padjadjaran

Abstract, world democratization forces many organizations including the government in this case, of all types in many regions of the world, to consider giving more attention to the government public relations activities. The role will include contributing to good governance and respect for human rights. That would mean public relations in Indonesia, as elsewhere in Asia, will be involved in the development of public diplomacy. Aware of the problems as well as the demands of optimization and revitalization of the role of public relations in the era of reform, democratization and transparency of public information, Indonesian Ministry of Home Affairs issued the Regulation of the Minister of the Home Affairs (Permendagri ) No. 13 of 2011, in which it sets the Implementation Guidelines for PR Tasks in the milieu of Ministry of Home Affairs and Local Government. The regulation represents the desire of the Ministry of Home Affairs to fix the government's role and functions of public relations in its internal milieu. The research question of this study concerns how the understanding of the public relations officer in the Ministry of Home Affairs of the Permendagri 13/2011 and how the implementation of Permendagri 13/2011 by public relations officials of Ministry of Home Affairs. The method used was qualitative method using the theory of social constructs of reality and symbolic interaction. The results showed that public relations officials in the Ministry of Home Affairs understood that the regulation was to improve the professionalism of Public Relations of the Ministry of Internal Affairs and as an effort to encourage the active participation of the public. While the background history of the regulation discovered in the implementation, there were efforts to socialize the regulation; its impacts, constraints and solutions related to its implementation and other four main public relations activities of the Ministry of Home Affairs which include public information services, public affairs, content analysis of media and crisis management. Key words : government public relations, Regulation of the Minister of the Home Affairs 13/2011 Abstrak, demokratisasi dunia memaksa organisasi, termasuk juga pemerintah dalam hal ini, dari semua jenis di banyak wilayah di dunia untuk mempertimbangkan memberikan perhatian lebih pada aktivitas kehumasan pemerintah. Peran yang akan mencakup kontribusi bagi pemerintahan yang baik dan menghormati hak asasi manusia. Itu akan berarti hubungan masyarakat di Indonesia, seperti di tempat lain di Asia, akan terlibat dalam upaya pengembangan diplomasi publik. Sadar akan persoalan sekaligus tuntutan optimalisasi serta revitalisasi peran humas pemerintah di era reformasi, demokratisasi dan transparansi informasi publik, Kementerian Dalam Negeri Indonesia (Kemendagri) mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2011, yang di dalamnya mengatur Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Permendagri 13/2011 merepresentasikan keinginan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membenahi peran serta fungsi Humas pemerintah di lingkungannya. 78 Optimalisasi Fungsi Humas Pemerintah The Optimization Of Government Public Relations Function

Edutech, Tahun 13, Vol.1, No.1, Februari 2014 Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana pemahaman para pejabat kehumasan di lingkungan Kemendagri terhadap Permendagri No.13 Tahun 2011 dan bagaimana implementasi Permendagri No.13 Tahun 2011 oleh pejabat kehumasan Kemendagri. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan teori kostruksi sosial atas realitas dan interaksi simbolik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pejabat humas Kemendagri memahami Permendagri 13/2011 sebagai regulasi yang mendorong Humas Kemendagri untuk meningkatkan profesionalismenya dan merupakan upaya untuk mendorong partisipasi aktif publik. Sementara dalam implementasi Permendagri 13/2011 ditemukan beberapa latar belakang lahirnya Permendagri 13/2011, terdapat upaya sosialisasi Permendagri 13/2011, dampak, kendala serta solusi terkait implementasi Permendagri 13/2011 dan 4 aktivitas kehumasan utama Kemendagri yaitu layanan public information, public affairs, analisis isi media dan manajemen krisis. Kata Kunci : government public relations, humas pemerintahan, indonesia, permendagri 13/2011

pemerintahan

A. PENDAHULUAN Demokratisasi dunia, terutama di paruh

kedua

abad

baik

dan

menghormati hak asasi manusia. Itu

telah

akan berarti hubungan masyarakat di

memaksa organisasi, termasuk juga

Indonesia, seperti di tempat lain di

pemerintah dalam hal ini, dari semua

Asia,

jenis di banyak wilayah di dunia untuk

pengembangan diplomasi publik.

mempertimbangkan

ke-20,

yang

akan

terlibat

dalam

upaya

memberikan

Sadar akan persoalan sekaligus

kepentingan yang lebih besar untuk PR,

tuntutan optimalisasi serta revitalisasi

demikian tulis Sriramesh dan Vercic

peran

(2003 : xxvi). Dalam konteks yang

reformasi,

lebih

transparansi

Indonesia,

Public

Society of Indonesia

Relations

humas

pemerintah demokratisasi informasi

di

era dan

publik,

(PRSI) dalam

Kementerian Dalam Negeri Indonesia

Freitag dan Stokes (2009 : 130)

(Kemendagri) melakukan serangkaian

menegaskan bahwa pasca berakhirnya

kajian. Kajian ini melahirkan suatu

rezim Orde Baru, yang ditandai dengan

kebijakan yang kelak akan menjadi

berakhirnya Presiden Soeharto, PR

dasar hukum bagi pembenahan Humas

pemerintah memainkan peran yang

pemerintahan.

lebih

akan

strategis Humas pemerintah dalam

bagi

jalannya pemerintahan baik di pusat

penting.

mencakup

Peran

yang

kontribusi

Mencermati

peran

79 Optimalisasi Fungsi Humas Pemerintah The Optimization Of Government Public Relations Function


maupun di daerah, penulis tertarik

peran

terhadap keluarnya Peraturan Menteri

Kemendagri sendiri.

Dalam Negeri (Permendagri) Nomor

Humas

Upaya

dalam

lingkungan

transformasi

Humas

13 tahun 2011 (13/2011), yang di

Kemendagri masuk ke dalam koalisi

dalamnya

dominan tidak mudah jika

mengatur

Pelaksanaan Tugas

Pedoman di

dukungan

Kementerian

Dalam

Berkaitan

Pemerintah

Daerah.

Kapuspen

ini

dengan

bahwa Menteri Dalam Negeri, Dr.

pertimbangan beberapa diantaranya,

Gamawan Fauzi, mendukung serta

perlu

mendorong revitalisasi dan optimalisasi

Lingkungan Negeri

dan

Permendagri

Kehumasan

lahir

menetapkan

pedoman

dari

tanpa

pimpinan lembaga.

dengan

hal

Kemendagri

menjelaskan

pelaksanaan tugas kehumasan dalam

peran

rangka meningkatkan peranan, tugas,

Kemendagri untuk menjadi bagian dari

dan fungsi dibidang kehumasan dalam

koalisi dominan.

pelaksanaan

urusan

komunikasi

dan

wajib

bidang

informatika

di

Humas

tersebut,

Selain

di

itu

Kemendagri

lingkungan

profesional

juga

Humas

dituntut

untuk

lingkungan Kementerian Dalam Negeri

memiliki kepekaan terhadap perubahan

dan Pemerintah Daerah.

dan perkembangan serta

Humas

Kemendagri

program-program menjadi

melalui

kehumasannya

penting

diantaranya

kemasyarakatan.

dinamika

Kemampuan

membaca tren yang terjadi masyarakat merupakan

prasyarat

dalam

membangun dinamisasi, mendinamisir

menyelaraskan informasi kehumasan

proses

dengan

dan

sinkronisasi

akselerasi

maupun

penyelenggaraan

pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Lahirnya Permendagri No.

mungkin

dinamika perubahan yang terjadi

pada

tatanan

masyarakat secara umum. Upaya

ke diawali

arah

transformasi

13/2011 merupakan landasan hukum

tersebut

dengan

menata

bagi Kemendagri untuk merevitalisasi

manajemen hubungan masyarakat yang profesional. Dalam hal ini Humas



Kemendagri melakukan pembenahan

menjadi pihak yang pertama kali tahu

antara lain memberikan ‘posisi” baru

tentang perkembangan dan kebijakan

bagi

lembaga.

Kapuspen

Kemendagri

merepresentasikan Kemendagri,

fungsi

dalam

yang Humas

organigram

Lahirnya

Permendagri

13/2011

adalah untuk membuat peran pelaku

mereka. Posisi Humas Kemendagri

Humas

dalam hal ini menjadi lebih strategis

Kemendagri lebih baik dan ideal.

dan masuk ke dalam koalisi dominan.

Sehingga jangan sampai peraturan yang

Posisi Kapuspen Kemendagri yang

dibuat

awalnya seolah terisolir dari sumber

perbaikan tidak dijalankan dengan

informasi

(Menteri

optimal.

Dalam Negeri dan jajaran Dirjen

tersebut

Kemendagri) kini semakin strategis.

mengenai pemahaman para pejabat

Sekat informasi yang dulu dirasakan

kehumasan di lingkungan Kementerian

sebagai

Dalam Negeri Republik Indonesia dan

dan

kebijakan

akibat

posisi

Humas

Pemerintah

sebagai

di

lingkungan

pedoman

Berdasarkan penulis

ke

permasalahan

ingin

meneliti

Kemendagri yang tidak strategis dan

implementasi

menjadi

banyak

pemerintah di kementerian tersebut

departemen. Dengan terbukanya akses

setelah dikeluarkannya Permendagri

ke

lembaga,

13/2011. Tujuan penelitian ini untuk

Humas Kemendagri bukan lagi menjadi

mengetahui pemahaman para pejabat

pihak yang paling akhir tahu tentang

kehumasan di lingkungan Kementerian

perkembangan dan kebijakan lembaga.

Dalam

Khas departemen PR yang sudah

terhadap Permendagri No.13 Tahun

mengadopsi manajemen PR koalisi

2011 dan implementasi Permendagri

dominan

No.13

subordinat

episentrum

pada

informasi

adalah

memiliki

tingkat

Negeri

Tahun

fungsi

arah

kehumasan

Republik Indonesia

2011

oleh

pejabat

keterlibatan yang tinggi dan intensif

kehumasan Kementerian Dalam Negeri

dengan

Republik Indonesia.

pusaran

informasi

dan

kebijakan lembaga. Praktisi PR pada konsep koalisi

1. Bahan dan Metode

dominan menjelma



Jenis

penelitian

kualitatif,

Creswell

mendefinisikan

ini

adalah

(1998:

metode

37)

Penelitian ini menggunakan studi kasus (case

study).

Studi

kasus

adalah

kualitatif

penelitian yang dilakukan pada obyek

sebagai: Qualitative research is an

tertentu dalam konteks kehidupan nyata

inquiry process of understanding based

(real

on distinct methodological tradition of

spesifik.

Penelitian

ini

inquiry that explore a social or human

kontak

langsung

dengan

problem. The researcher builds a

penelitian,

complex, holistic picture, analyzes

menyeluruh (holistic). Dalam studi

words,

kasus, peneliti merupakan instrument

report

detailed

views

of

life),

bersifat

temporer

bersifat

dan

melibatkan obyek

detail

dan

informants, and conducts the study in

riset utama.

natural setting.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Realitas bersifat relatif, maksudnya

1. Pemahaman Pejabat Humas

adalah bagaimana sebuah fenomena

Kemendagri

atau peristiwa dinilai secara relevan

Permendagri 13/2011

oleh pelaku sosial itu sendiri. Penulis

a. Permendagri 13/2011 dan

terhadap

sebagai peneliti memberikan penilaian

Fungsi

terhadap

Kemendagri

realitas

dari

pelaksanaan

fungsi dan peran Humas Pemerintah yang

masih

terkendala

peraturan-peraturan

dengan

pemerintah

itu

Humas

Pelaku

kehumasan

Kemendagri

memahami

Permendagri

13/2011

sendiri. Oleh karena itu penulis ingin

sebagai

regulasi

yang

menemukan lebih dalam latar belakang

mendorong pelaku humas

dikeluarkannya Permendagri 13/2011

di lingkungan Kemendagri

dan bagaimana implementasinya oleh

pada khususnya dan humas

pelaku atau pejabat kehumasan di

pemerintah daerah untuk

lingkungan Kementerian Dalam Negeri

menjalan

Republik Indonesia.

kehumasannya secara ideal.

fungsi

Pemahaman ini merupakan 82 Optimalisasi Fungsi Humas Pemerintah The Optimization Of Government Public Relations Function


pemahaman yang sangat

bisa

positif bagi perkembangan

pemerintah. Pertanyaannya

humas pemerintahan secara

kemudian bagaimana cara

umum.

pemerintah

Warna

humas

difasilitasi

oleh

untuk

pemerintahan dewasa ini

menyerap aspirasi publik

memang

dalam era demokratis ini.

lebih

dituntut

mampu

lebih

untuk

berperan

optimal

bagi

lembaganya.Angin

reformasi

yang pada

yang

dalam

era dimulai

aspiratif

menyampaikan publik

orde

Pemerintah

Indonesia

masa

guna

aspirasi

pada

kebijakan.

membawa

ini

menyerap, mengolah dan

dengan berakhirnya rezim baru

hal

pemerintah harus memiliki medium

demokratisasi berhembus

Artinya

pembuat

untuk

dimana

memenuhi harapan tersebut

pemerintah dituntut untuk

perlu membangun sistem

lebih

komunikasi politik dengan

transparan

dan

mempertinggi partisipasi

tingkat

publik

pembangunan.

dalam Sebagai

masyarakat

melalui

medium-medium fungsi-fungsi

dan

komunikasi

pengejawantahannya

politik yang efektif. Di

aspirasi publik yang di

sinilah

masa

orde

membentur

baru

sering

pemerintah

pada

sekat-

sebagai

peran

humas menyeruak

solusi

untuk

sekat kekuasan, perlahan

pemerintah.

dengan

Public Relations Society of

yang dengan

runtuhnya membatasi

sekat publik

penguasa

(pemerintah), harus lebih

Indonesia (PRSI) dalam Freitag dan Stokes menegaskan :



Pasca berakhirnya rezim Orde Baru, yang ditandai dengan berakhirnya Presiden Soeharto, PR pemerintah memainkan peran yang lebih penting. Peran yang akan mencakup kontribusi bagi pemerintahan yang baik dan menghormati hak asasi manusia. Itu akan berarti hubungan masyarakat di Indonesia, seperti di tempat lain di Asia, akan terlibat dalam upaya pengembangan diplomasi publik. (2009 : 130) Menyangkut

peran

dalam

menimbulkan

semangat untuk

untuk

perubahan

dalam

Permendagri

13/2011

juga

dipahami

pelaku

kehumasan

kemendagri sebagai upaya revitalisasi fungsi Humas Kemendagri. Posisi humas dari dianggap tidak penting

menjadi

dibutuhan

sama

Warna

bahwa

pemerintah

bekerja

reformasi.

bagi

Humas

negara

mencapai kestabilan pasca

tersebut PRSI menekankan praktisi

warga

lembaga

berubah

posisi

yang

mememiliki peran strategis

melakukan

dalam

sebuah

komunikasi politik dalam

Untuk

menjadi

rangka mengatasi isu-isu

fungsi yang strategis dalam

seperti

sebuah

umum,

kesejahteraan perdamaian

stabilitas. melihat

dan

PRSI

juga

tanggung

jawab

lembaga. sebuah

lembaga,

Permendagri

13/2011

merevitalisasi peran pelaku kehumasan

Kemendagri

para praktisi Humas untuk

dengan

membantu

informasi langsung pada

membangun

reputasi Indonesia di mata dunia internasional, peka terhadap

penggunaan

teknologi komunikasi baru

membuka

akses

pimpinan. Terkait akses informasi langsung kehumasan ke

pelaku pimpinan



lembaga

pemerintah,

Crombie

dalam Theaker

menyatakan :

Merujuk

Crobie, Kemendagri

dalam hal ini memerankan fungsi

sebagai

Chief

Information Officer (CIO) dimana memainkan

memiliki

informasi

akses

langsung

ke

Mendagri. Sehingga kalau

...the chief information officer (CIO) must have direct access to the minister, so that his work and that of his subordinates would bring them into direct relationship with all branches of the department at all levels. Most importantly, the CIO should be made aware of developments in the policy of the departmentat the earliest practicable moment and should be consulted at the earliest stage onmatters relating either to the informing of the public or to the response of the public. (2001 : 219)

Kapuspen

harus

agar

efektik peran

kehumasannya, jabatan ini

akses ini sudah dimiliki maka

Kapuspen

dengan

leluasa

koordinasi

dapat menjalin

dan

meminta

informasi ke semua pejabat di

bawah

Kapuspen

Kemendagri. dan

kehumasan

pelaku

Kemendagri

lain memahami kebijakan lembaga

serta

melakukan tentang

bisa

konsultasi masalah

berkaitan

baik

perkembangan

yang dengan

informasi

dan opini publik. Pelaku

kehumasan

Kemendagri

juga

memahami

lahirnya

Permendagri

13/2011

sebagai regulasi yang akan dapat

memperjelas peran

dan fungsi humas bagi para pelaku

kehumasan

daerah.

Tren

di

masuknya

individu-individu

tim

sukses

tim

atau



pemenangan pemilu kepala

memperkuat posisi humas

daerah tertentu ke dalam

pemerintah di daerah.

inner circle kekuasaan turut memberi

andil

kemandulan

fungsi

b. Permendagri 13/2011 dan

atas

Gaya Hubungan Media

dan

Humas Kemendagri

peran humas daerah. Alihalih

menempati

Selain itu Permendagri

posisi

13/2011

juga

sebagai staf atau tenaga

sebagai

regulasi

ahli

mengarahkan para pelaku

kepala

daerah,

dimaknai yang

keberadaan tim sukses ini

kehumasan

malah memainkan peran

untuk

sebagai

personal

menyelaraskan diri dengan

daerah.

tuntutan perubahan jaman.

humas

kepala Menjalankan

aktivitas

Kemendagri

berubah

Warna

dan

demi

karakter

aktivitas kehumasan demi

Kemendagri

kepentingan pembangunan

masa orde baru cenderung

citra daerah,

yang

pada

personal

kepala

kaku dan semi, kalau tidak

bukan

lembaga

mau disebut militeristik,

daerah.

melekat pada lembaga, cara

apalagi Permendagri membatasi

13/2011 peran

tim

dan

teknik

publiknya.

komunikasi Regulasi

ini

sukses dengan memberikan

menghendaki gaya humas

aturan pada kepala daerah

Kemendagri

untuk

koorporatif, informatif dan

peran

mengoptimalkan humas

lembaga.

Sehingga dengan demikian Permendagri

13/2011

secara tak langsung akan

lebih

peka terhadap kebutuhan publik. Gaya Kemendagri

kehumasan yang

lebih

kooperatif mengarah pada 86 Optimalisasi Fungsi Humas Pemerintah The Optimization Of Government Public Relations Function


penjelasan Yeoman

Tench bahwa

lembaga

dan

memudahkan

kerja

sebuah

jurnalisme

wartawan.

dianggap

Wartawan

cenderung

kooperatif adalah tatkala

menyukai lembaga yang

memenuhi aspek dimana

tidak

lembaga memiliki jaringan

Narasumber yang memiliki

untuk

memaksimalkan

kedekatan, informasi yang

terhadap

komprehensif, akurat dan

dukungan

pelit

informasi.

kebijakan lembaga mereka.

mudah

Lembaga yang koorperatif

dihubungi sangat disukai

juga

wartawan.

bergabung

dengan

asosiasi untuk memperkuat

diakses

Pelaku

atau

humas

keberadaan (2006 : 449-

Kemendagri

450).

hubungan media sebagai

Kedekatan dengan

media

Kemendagri

tak

menjadikan

salah satu aktifitas utama kehumasan

mereka.

Hal

bisa dilepaskan dari upaya

tersebut dapat dimaklumi,

pelaku

mengingat

kehumasan

Kemendagri hubungan

menjalin baik

media

mempunyai

kemampuan

dengan

menyebarluaskan informasi

media. Selain itu, Mendagri

secara serentak ke pelosok

Gamawan

negeri.

Fawzi

juga

Selain

dikenal sebagai satu dari

kecenderungan

sedikit pejabat kenegaraan

kehumasan

yang

mempunyai

menganggap

kemampuan

pendekatan

adalah

dengan

para

Kedekatan

wartawan. narasumber

itu pelaku

pemerintah humas

media

itu

relations,

aktivitas kehumasan tertua bagi

pelaku

humas

dengan wartawan memang 87 Optimalisasi Fungsi Humas Pemerintah The Optimization Of Government Public Relations Function


pemerintah, tulis Tench dan

pelaku

Yeomans (2006 : 589)

percaya diri menjadi wajah

Hubungan dengan media

lembaga.

yang

baik

akan

meningkatkan Kemendagri Dalam

dapat

kehumasan

untuk

Artinya,

pelaku

kehumasan dengan kegiatan-

citra

‘merek’

dimata

publik.

merepresentasikan Kemendagri.

hubungan

Hal ini bukanlah hal yang

konteks

kegiatannya

harus

mampu

masyarakat modern memang

sederhana.

Kepercayaan

cenderung tidak ada dikotomi

pelaku

humas

untuk

bahwa

mengemban

tugas

mewakili

merek

perusahaan Merek

adalah

swasta

juga

milik semata.

membutuhkan

pada

dukungan regulasi yang kuat.

sebuah lembaga pemerintahan.

Peran humas sebagai wajah

Keuntungan

lembaga,

menuntut

humas

untuk

Kemendagri

melekat

lembaga

diri

kedua akan

adalah mendapat

pelaku mampu

‘bonus’ berupa tingginya angka

menciptakan

peliputan dan perhatian media.

yang positif terhadap lembaga.

Bukan

persepsi

publik

cuma

tingginya

Selain

itu,

peran

dan

kuantitas

merepresentasikan

lembaga

frekuensi pemeberitaan,

namun

secara

juga

dibutuhkan

untuk

kualitatif juga memberikan nada

membangun interaksi lembaga

positif

dengan pihak-pihak yang terkait

bagi

setiap

pemberitaannya.

dengan

c. Permendagri 13/2011 dan

Kemendagri.

Peran

sebagai wajah lembaga juga

Humas Kemendagri : Koalisi

menjadikan pelaku kehumasan

Dominan

sebagai

Permendagri

13/2011

unit

yang berperan

menyebarluaskan

dimaknai sebagai regulasi yang

lembaga.

mendorong

kemampuan merepresentasikan

dan

mendukung

Terakhir,

informasi dengan



lembaga,

pelaku

Kemendagri

kehumasan

juga

mampu

membangun citra lembaga. Syarat pertama agar pelaku

strategisnya,

dan

memungkinkan

untuk

menetapkan pelaku kehumasan yang baru untuk melanjutkan

humas dapat efektif dan optimal

program-program

dalam menjalankan fungsinya

menjalan

adalah

baru yang strategis.

bagian

ini

harus

sehingga

dimasukkan ke dalam struktur

lama

serta

program-program

Posisi Kapuspen sebagai

organisasi utama dalam sebuah

ujung

lembaga. Sehingga bagian ini

kehumasan

mendapatkan akses informasi

merupakan

dan koordinasi langsung ke

dominan

pemimpin lembaga. Kemudian

Kapuspen dan beberapa Kepala

Grunig mempopulerkan hal ini

Bidang

sebagai koalisi dominan. Syarat

merupakan

kedua, semua program-program

menjalankan fungsi kehumasan

komunikasi

Kemendagri.

terintegrasi oleh

lembaga dan

bagian

harus

dikoordinasi

humas

sebuah

tombak

dan

Sejen

menurut Grunig, syarat yang

di

koalisi

Kemendagri.

dibawahnya

bagian

yang

Dalam

koordinasi

kehumasan

masih

anggota

bagan

tersebut mendapat akses suplai

langsung

tersebut.Selanjutnya,

Kemendagri

(Kabid)

lembaga, melalui kepala bagian lembaga

fungsi

informasi

dengan

dan

para

Mendagri, Dirjen

di

lingkungan Kemendagri. d. Permendagri

13/2011

ketiga adalah bagian humas

Profesionalime

tidak boleh berada di bawah

Humas Kemendagri

bagian lain. Syarat terakhir

Kepercayaan

dan

Pejabat

kepada

bagian humas harus terstruktur

pelaku kehumasan Kemendagri

secara

untuk

untuk masuk ke dalam area

posisi

koalisi dominan Kemendagri

horizontal

mencerminkan



menuntut

pelaku

kehumasan

bidang

kehumasan.

Kedua

Kemendagri untuk memenuhi

semacam pengakuan terhadap

standar

eksistensinya

profesionalisme

kehumasan.

Terkait

maupun

dari

dari

lembaga

publik

yang

profesionalisme dalam Humas,

merasakan prestasi kerjanya.

Global

Ketiga

obyektivitas

terakhir,

memiliki

Alliance

Relations

of

Public

Associations

pada

tahun 2000 mendeklarasikan beberapa prinsip dasar tentang profesionalime dalam humas.

dan standar

dalam kerja dan performanya. e. Permendagri 13/2011 dan Partisipasi Aktif Publik

Berikut tulis Theaker mengutip

Persoalan

mendorong

deklarasi tersebut :

partisipasi publik bukanlah hal

1.

yang

2.

3. 4.

mastery of a particular intellectual skill through education and training acceptance of duties to a broader society than merely one’s clients or employers objectivity high standards of conduct and performance (2001 : 68) Asosiasi PR yang

menjadi mitra Public Relations Society of Indonesia (PRSI) itu menegaskan

bahwa

untuk

menjadi pelaku humas yang profesional

harus

memiliki

beberapa

kriteria.

Pertama

menguasai

beberapa

standar

kemampuan intelektual melalui pendidikan atau pelatihan di

sederhana.

Euforia

demokratisasi yang terjadi di Indonesia pasca 1998 membuat partisipasi publik murni kerap kali

terkontaminasi

dengan

dengan

kepentingan-

kepentingan pihak tertentu yang mengatasnamakan kepentingan publik.

Maka

peran

humas

pemerintah dalam hal ini adalah menjalankan pelayan

peran

sebagai

informasi

publik

sekaligus sebagai mitra publik untuk cerdas serta sehat dalam memanfaatkan informasi. Peran ini tidak mudah, karena warna politik sebelum



era

reformasi

yang

cukup

tertutup terhadap hak informasi publik,

membuat

karakter

banyak badan publik, termasuk juga

Kemendagri

terjebak

dalam warna yang tidak terlalu ramah dengan akses informasi publik. Singkat kata, alih-alih menciptakan informasi

keterbukaan publik,

pemerintahan

sebuah

otoriter

malah

menawarkan komunikasi politik dengan nada propaganda yang berpihak

pada

status

Kecenderungan

quo.

tersebut

tercermin pada sebuah riset yang dilakukan The

Phillis

Report di Inggris seperti yang dipaparkan dalam Tench dan Yeoman (2006 : 91). Maka dalam riset tersebut muncul beberapa rekomendasi tentang

pelaksanaan

komunikasi pemerintah pada publiknya. Pertama, pemerintah harus melakukan redefinisi tentang peran dan cakupan komunikator pemerintah dengan mengembangkan gaya komunikasi dialogis dan

dilakukan oleh pelaku-pelaku komunikasi yang profesional. Selanjutnya membangun struktur pusat komunikasi publik yang kuat, serta merekrut dan melatih tenaga profesional untuk menjadi komunikator pemerintah guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik. (Tench dan Yeoman, 2006 : 91) Sikap

Kemendagri

meluncurkan 13/2011

Permendagri senada

dengan

rekomendasi The Phillis Report dalam

rekomendasi

penelitiannya. Seperti di bahas pada

bagian

sebelumnya,

Permendagri 13/2011 merubah warna

komunikasi

Kemendagri publiknya.

politik terhadap

Pelaku

humas

Kemendagri menjalan fungsi komunikator

politik

Kemendagri

dengan

membangun program-program kehumasan mampu sekat publik

yang

diharapkan

meruntuhkan informasi

sekat-

komunikasi

Kemendagri.

Maka

pelaku kehumasan Kemendagri menciptakan gaya komunikasi



dua

arah

menangkap sekaligus f.

dalam

rangka

fungsi

aspirasi

publik

informasi publik dengan baik.

tetap

sebagai

pelayan

menjalankan

Model Pemahaman Pejabat Humas Kemendagri terhadap Permendagri 13/2011

Model 2.1 Model Pemahaman Pejabat Humas Kemendagri Terhadap Permendagri 13/2011 (Sumber : Hansi Penelitian) g. Latar Belakang Lahirnya pada peran, fungsi Permendagri 13/2011 Perubahan pemerintahan

gaya yang

humas modern

menyangkut persoalan budaya. Maka pada dasarnya melalui Permendagri diharapkan

No.

13/2011

kultur

Humas

Kemendagri

mengalami

transformasi budaya. Berubah dari pola dan kultur birokratif menjadi

kultur

korporatif.

Kultur birokratif yang melekat

hingga

kualitas

SDM

humas

pemerintah

yang

cenderung

kaku, tidak berani, tidak kreatif serta

tidak

peka

terhadap

perubahan dan tuntutan jaman, harus berubah menjadi Humas yang berkultur korporatif yang lebih mengedepankan semangat serta

mentalitas

Perubahan

kompetitif.

tersebut

menurut

Kapuspen,

berdasarkan

profesionalisme,

kompetensi

dan diferensiasi struktur.



Robert

Leach

membuat

komunikasi persuasif tersebut

antara

salah satunya melekat pada

keterkaitan

perkembangan demokrasi dan

peran

tuntutan

Kemendagri.

peran

Humas

pelaku

kehumasan Leach

pemerintah yang ideal.

menegaskan

Democracy is now taken for granted over much of the modern world, although for nearly all states it is relatively recent, fragile and imperfect. The growth of public relations has been linked to the growth of democracy, as the need arose to communicate persuasively. (Tench dan Yeomans, 2006 :79) Indonesia dalam konteks

(pemerintah) yang menjalankan

tersebut merupakan negara yang mengklaim

sebagai

demokratis,

negara sehingga

keterbukaan

informasi

dan

komunikasi antara pemerintah dan

warga

negara

menjadi

sebuah ikon demokrasi yang tidak

bisa

dilepaskan.

Kemendagri sebagai bagian dari bangsa

Indonesia

bahkan

menjadi

ujung

tombak

pemerintah untuk membangun komunikasi persuasif dengan

politik antara publik.

yang

pemerintah

bahwa

Humas

fungsi dan peranannya secara ideal

akan

memberikan

kontribusi positif dalam proses dinamika demokrasi. h. Sosialisasi

Permendagri

13/2011 Kemendagri

telah

menginformasikan

dan

mensosialisasikan Permendagri 13/2011 tersebut di lingkungan internal

Kemendagri.

Upaya

dilakukan

secara

sosialisasi

intensif, salah satunya adalah melalui

Forum

Koordinasi

Kehumasan Pusat dan Daerah. Tidak hanya persoalan teknik regulasinya, sosialisasi dalam forum menyangkut

tersebut nilai-nilai

juga yang

terkandung dalam Permendagri 13/2011, semangat perubahan

Fungsi



dan penguatan peran dan fungsi

diberikan pada pejabat eselon 2,

Humas di daerah.

3 dan 4. Sementara, tingkat 3

Sosialisasi

Permendagri

kurikulum berisikan Orientasi

13/2011 juga dilakukan pada

Kehumasan

momen-momen

pada level pengambil kebijakan

formal

pertemuan

non

formal.

Baik

dan 1.

daerah di pusat maupun di

i. Dampak

Sebagai

masing-masing. salah

satu

upaya

diberikan

dan keputusan untuk eselon 2

pertemuan dengan para kepala

daerahnya

yang

Lahirnya

Kemendagri 13/2011 Setelah

diterbitkan,

sosialisasi Permendagri 13/2011

diberlakukan

maka

dengan

sosialisasikannya Permendagri

Badan Diklat Kemendagri, telah

13/2011, fungsi kehumasan di

disusun kurikulum pendidikan

lingkungan Kemendagri diakui

kehumasan

sudah sangat berjalan dengan

bekerjasama

di

Kemendagri

lingkungan

dan

Daerah.

ini

akan

Kurikulum disampaikan

dalam

pendidikan

dan

bentuk

Hal

ini

terlihat

komponen-komponen hendak

melakukan

pelatihan

sudah

mau

Adapun

dengan

kehumasan. kurikulumnya

baik.

dan

sendiri

dibagi

dari yang

tugasnya

berkonsultasi

dengan

pelaku

kehumasan Kemendagri. Fungsi

menjadi 3 tingkatan. Tingkat

komunikasi

satu

Dasar-dasar

komponen ini, khususnya yang

Manajemen diberikan kepada

ditujukan ke publik eksternal

pejabat eselon 3 dan 4. Tingkat

seperti media dan masyarakat,

dua nuansanya sudah semakin

dijalankan

mengarah

Penerangan Kemendagri.

bernuansa

kehumasan,

pada yaitu

kurikulum Dasar

Manajemen Kehumasan yang

Koordinasi

komponen-

oleh

Pusat

pelaku

kehumasan Kemendagri dengan



komponen-komponen dalam

lain

Kemendagri

dalam

dengan

dengan

13/2011, antara lain peraturan

mengumpulkan, mengelola dan

Kemkominfo

menyebarluaskan

Kemenpan

informasi

Permendagri

dan

peraturan

tentang

kepada publik adalah bentuk

yang

integrated

dengan Permendagri 13/2011.

Bentuk

communication. ini

menjada

penting

untuk

konsistensi

dan

masih

kehumas

belum

Merujuk

pada

ditetapkannya,

sinkron

tanggal

Permendagri

keakuaran informasi sebelum

13/2011 lahir paling terakhir

dan setelah disampaikan kepada

jika dibandingkan dengan 2

publik.

kementerian

“Integrated

communications

lain.

is

Permendagri 13/2011 pun lahir

consistent

jauh hari setelah batas akhir

messages being communicated

yang ditetapkan dalam SKB 3

to diverse audiences”, demikian

Menteri, yaitu 30 Agustus 2007.

tulis Tench dan Yeoman (2006 :

Sementara

444).

10/2010

essential,

strategy

yang

with

j. Kendala dalam Implementasi

dihadapi

pertama

yang

Kemendagri

dalam

penerapan 13/2011

antara

masalah beberapa

kurang

daerah.

dilahirkan 8 bulan lebih cepat

dalam

konteks

momentum

adopsi regulasi, di pemerintah daerah

lain

adalah

Permenkominfo 10/2010 lebih

sinerginya

dahulu dari pada Permendagri

regulasi

yang

khususnya Adanya

PPID

Permendagri

mengatur aktifitas kehumasan pemerintah

tentang

dari Permendagri 13/2011. Jadi,

Permendagri 13/2011 Kendala

Permenkominfo

di

beberapa

pada

khususnya,

13/2011. k. Solusi dalam

Terhadap

Kendala

Implementasi

Permendagri 13/2011

peraturan yang tidak sinkron 95 Optimalisasi Fungsi Humas Pemerintah The Optimization Of Government Public Relations Function


Guna menyikapi masalah

menjadi

pelaku

kehumasan

peningkatan pemahaman dan

yang kurang memadai. Banyak

kemampuan

aktivitas

pelaku kehumasan pemerintah

kehumasan

misalnya,

yang tidak tidak memiliki latar

Kemendagri

secara

rutin

belakang

pendidikan

menggelar seminar dan diskusi

kehumasan.

kehumasan. Selain mengikuti

belakangan ditemukan sebuah

seminar dan diskusi, pelaku

kecenderungan

humas pemerintah daerah juga

seringnya

bisa mengagendakan workshop

penerimaan

atau bimbingan teknis dengan

yang

mengundang pelaku kehumasan

kehumasan dan mencantumkan

Kemendagri. Kemendagri terus

pendidikan

berupaya

komunikasi sebagai salah satu

melakukan

Memang

semakin lowongan

pegawai

negeri

membutuhkan

pelaku

kehumasan

atau

penambahan tenaga fungsional

syaratnya

di

yang

Namun jumlahnya rekrutmen

biasa disebut sebagai Pranata


Humas.

dengan

bidang kehumasan

Peningkatan dan

pemahaman

kemampuan

pelaku

kualifikasinya.

latar

belakang

pendidikan

humas

komunikasi,

masih

belum

kehumasan pemerintah secara

sebanding

umum

menjadi


kendala yang cukup pelik dalam

yang tidak berlatar belakang

upaya

fungsi-

pendidikan

peran

humas

komunikasi.

Pada

banyak

1) Aktifitas

fungsi

memang

merevitalisasi dan

pemerintah.

kesempatan, penulis menyoroti

Utama

masalah

Layanan

penempatan

rekrutmen

dan

pegawai

untuk

dengan

dan

jumlah

humas

atau

Kehumasan Kemendagri

:

Informasi

Publik



Sebagai

sebuah

diatur dalam bab tersendiri.

regulasi yang lahir dalam

Hal ini wajar mengingat

sebuah

Kemendagri adalah salah

era

informasi

keterbukaan publik

demokratisasi

dan

satu

kementerian

utama

yang

yang

potensi

sumber

menginginkan peningkatan

informasinya sangat besar

kualitas keterlibatan publik

dan berkongruensi dengan

dalam

banyak

pengambilan

keputusan dan kebijakan pemerintah, 13/2011

Permendagri sarat

pedoman mengarahkan kehumasan

tema

kebutuhan

informasi publik. Fungsi

informasi

dengan

publik memang menjadi

yang

karakter dari pelaku humas

pelaku

pemerintah. Harrison dalam

Kemendagri

Tench

dan

Yeoman,

untuk menjalankan fungsi

berpendapat

bahwa,

sebagai public information

“government

traditionally

officer.

operated at the ‘public

Peran

mulai

pengumpulan secara dan

dari

information . . . end of

informasi

public relations”. (2006 :

sistimatis, akuntabel;

pelayanan

akurat

590).

hingga

Theaker menambahkan :

dan

penyebarluasan

informasi

dokumentasi sangat kental dalam

regulasi

tersebut.

soal

teknis

Bahkan mekanisme

penyebaran

informasi baik ke dalam maupun ke luar lembaga

Terkait Harrison,

Local and central government continue to practise public information communication. Press releases giving details of committee decisions, budget allocation, or movement of personnel are typical public information activities. In recent years, the



shift from public to private sector utilities has placed a similar emphasis on the need to explain pricing policies to customers. Many large organisations have improved their ‘transparency’ – the availability of information to the public. Much of this has been improved – or driven – by improved technology via the internet. (2001 : 13) Harrison beranggapan bahwa

fungsi

information

public

adalah

ciri

daerah

harus

terus

meningkatkan

kualitas

layanan

informasi

publiknya. Informasi yang disampaikan pada publik harus memberikan rincian informasi secara sistimatis, akurat

dan

akuntabel.

Menurut Theaker, dalam beberapa

tahun terakhir,

terjadi

pergeseran

publik

dan

banyak

lembaga

dari

berakibat

meningkatkan

telah tingkat

transparansi

mereka.

khas humas pemerintahan

Transparansi

di manapun. Keberadaan

ditandai

pemerintah

sebagai

kemudahan

publik

ketersediaan

posisi

kepada

publik.

pemerintah sebagai pelayan

dalam

era

kebutuhan publik. Dalam

informasi

ranah kebutuhan informasi

dengan ledakan teknologi

publik

informasi yang membuat

pengelola

urusan

berimplikasi

lah

pelaku

pada

area

peran

kehumasan

dilakukan. Theaker Harrison. pemerintah

kualitas

itu

sendiri dengan dan informasi Apalagi

keterbukaan

juga

dan

diwarnai

kuantitas

informasi publik semakin memperjelas

kuat dan terbuka.

Baginya pusat

dan



2) Aktifitas Utama


:

Public Affair Sekilas aktivitas public affair, adalah spesialisasi kehumasan dalam wilayah praktik kehumasan swasta. Namun

ternyata

badan

publik,

tidak, seperti

lembaga pemerintah pun juga

penting

melakukan

untuk

spesialisasi

kehumasan ini. UU mendefinisikan

pendapatan dan belanja negara dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat , dan/ atau luar negeri. (UU 14/2008, Pasal 1, poin 3) Kemendagri dengan fungsi eksekutif, menurut

UU

adalah salah satu contoh Badan

Publik

Badan

Publik sebagai : Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran

wajib

menyediakan, memberikan dan/

atau

Informasi 14/2008

tersebut

menerbitkan Publik

berada

yang

dibawah

kewenangannya

kepada

Pemohon Informasi Publik, selain

informasi

yang

dikecualikan sesuai dengan ketentuan. barang

Maka

sudah

tentu

warna

pelayanan publik menjadi karakter

yang

menonjol

pada aktivitas kehumasan para pelaku humasnya. Tench

dan

Yeoman

memberi penjelasan bahwa, “Public affairs (PA) is a crucial

and

specialism

demanding inside

the



broader field of public

dan

relations. Public affairs is

publik guna membangun

not confined to commercial

pemahaman

organisations;

terhadap

public

harmonis

kepada

publik kebijakan,

sector bodies and charities

regulasi hingga program-

need

program kementerian.

public

affairs

as

well.” (2006 : 448). Istilah

3) Aktifitas

Kehumasan

Tench dan Yeoman “public

Utama

sector

bodies”

Analisis Isi Media

merefleksikan

kepada

sebuah

lembaga

disebut

sebagai

yang Badan

Publik oleh UU 14/2008. Tench sendiri public

dan

Kemendagri

Pelaku

:

kehumasan

Kemendagri

dalam

kesehariannya

melakukan

tugas analisis berita dan

Yeoman

media. Tujuan dari analisa

mendefinisikan

media adalah menangkap

affairs

sendiri

bagaimana

tone

sebagai “a public relations

pemberitaan

specialism that seeks to

Kemendagri. Kegiatan ini

influence

dilakukan

public

policy

tentang

setiap

hari

making via lobbying and/or

dengan melakukan analisa

through the media.” (2006

isi berita.

:449)

Terkait

dengan

Agar hasil analisa itu

definisi tersebut aktifitas

obyektif,

public

Kemendagri

affair

yang

maka

humas

melibatkan

dilakukan oleh para pelaku

tenaga

kehumasan

independen dan kompeten.

antara melakukan

Kemendagri lain

adalah pendekatan-

pendekatan yang intensif

profesional

Obyektifitas

yang

dalam

menganalisa berita sangat penting

bagi

pelaku



kehumasan agar

Kemendagri,

masukan

yang

informasi

ditangkap

oleh

monitoring,

guna

memantau

bagaimana

perkembangan

dan

lembaga bisa bersifat netral

dinamika aspirasi publik.

dan secara obyektif pula

Selain itu media monitoring

bisa disikapi oleh pembuat

juga

kebijakan.

rangka menatap bagaimana

Pelaku

kehumasan

Kemendagri

dilakukan

sikap

dalam

publik

terhadap

melakukan pemetaan dan

kebijakan

identifikasi media. Hal ini

yang

penting untuk mengetahui

Kemendagri. Lebih jauh

ke

lagi

mana

atau

program dilakukan

arah

afiliasi

media

dan

monitoring,

pelaku

bagaimana dinamika berita

kehumasan

Kemendagri

tersebut. Dengan demikian

bisa menangkap bagaimana

pelaku

citra

sebuah

kehumasan

Kemendagri

mampu

dengan

dan

Kemendagri

mengenali karakter media

publik.

dan karakter pemberitaan

4) Aktifitas

media

yang

meliput

aktifitas Kementerian. Sebagai lembaga

sebuah pemerintah

Utama

media

reputasi di

mata


:

Manajemen Krisis Sebagai

sebuah

lembaga pemerintah yang

dengan output kebijakan

besar

yang ramah dan memenuhi

dengan banyak komponen

kebutuhan dan kepentingan

di Indonesia, Kemendagri

publik,

sering

maka

kehumasan perlu

pelaku

Kemendagri

melakukan

media

dan

berhubungan

mendapatkan

masalah dalam hubungan nya dengan publik yang



begitu

luas.

Krisis

krisis dengan baik, dengan

semacam ini bila tidak

tujuan

ditangani

secara

berbalik menjadi isu yang

dan

berbobot. Bahkan bisa saja,

proporsional akan sangat

krisis bisa berbalik lebih

merugikan bagi lembaga.

menguntungkan

profesional

Saat menghadapi krisis

agar

krisis

itu

bagai

lembaga.

Pelaku

dengan publik, para pelaku

kehumasan

kehumasan

Kemendagri

memandang krisis adalah

melakukan

komunikasi

hal

intensif

dengan

pihak

yang

antara

menjadi

publiknya.

Selanjutnya

krisis.

berkonsultasi

wajar

terjadi

dalam dinamika hubungan

terkait dengan isu yang tema

Kemendagri

lembaga

dan Kunci

menghadapi krisis adalah

atau melibatkan unit lain

dengan

untuk

meningkatkan

komunikasi antara semua

pelaku

unit yang terkait dengan

pemahaman kehumasan tersebut.

terhadap

Termasuk

isu

tema

juga

perlu

membangun

krisis.

Selanjutnya

dikembangkan

melibatkan Biro Hukum

pemikiran yang positif dan

Kemendagri

untuk

niat baik dalam diri pelaku

mendapatkan advokasi atau

humas Kemendagri untuk

nasehat

menyelesaikan

hukum

untuk

krisis

memahami telaah dari sisi

tersebut. Suka atau tidak

peraturan

suka,

tentang

krisis

tersebut. Pelaku

tatkala

seseornag

memilih profesi menjadi kehumasan

seorang pelaku kehumasan,

selalu

ibarat seorang pelaut, dia

mencoba untuk mengelola

pantang untuk pulang ke

Kemendagri



rumahnya

hanya

karena

profesi, tanpanya pekerjaan

badai. Krisis dalam dunia

akan hambar.

kehumasan adalah bumbu

m. Model Implementasi Permendagri 13/2011 oleh Pejabat Humas Kemendagri

Model 2.2 Model Implementasi Permendagri 13/2011 13/2011, terdapat upaya sosialisasi

C. SIMPULAN Hasil

penelitian

menunjukkan

Permendagri 13/2011, dampak, kendala

bahwa pejabat humas Kemendagri

serta

memahami

13/2011

Permendagri 13/2011 dan 4 aktivitas

mendorong

kehumasan utama Kemendagri yaitu

untuk

layanan public information, public

sebagai Humas

Permendagri

regulasi

yang

Kemendagri

solusi

terkait

meningkatkan profesionalismenya dan

affairs,

analisis

merupakan upaya untuk mendorong

manajemen krisis.

isi

implementasi

media

dan

partisipasi aktif publik. Sementara dalam 13/2011 belakang

implementasi ditemukan lahirnya

Permendagri beberapa

latar

Permendagri

Ucapan Terima Kasih Penulis kasih

menyampaikan

kepada

:

terima

Prof.Dr.Hj.Mien



Hidayat,Dra.,M.S. komisi

sebagai

pembimbing

dan

ketua Dr.

Hj.

of Reality. Middlesex : Penguin Books

Nuryah Asri Sjafirah, M.Si. sebagai

Bertens, K. 1999. Sejarah Filsafat

anggota

Yunani,Yogyakarta: Kanisius.

komisi

pembimbing.

Drs.

Reydonnyzar Moenek, M.Devt. M,

Black, Sam dan Sharpe. L Melvin.

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri.

1988.

Seluruh jajaran Humas Kemendagri,

Masyarakat Praktis. Jakarta :

diantaranya

PT Intermasa.

Andi

Kriarmoni, S.E.,

S.IP., M.M.; Simon Saimima, S.TP.,

Ilmu

Hubungan

Bungin Burhan, 2003. Analisis Data

M.Si.; Andri Indrawan, S.Sos., M.Si.;

Penelitian

Drs. Indra Simaremare, M.Si. dan

Pemahaman

Yanuar Andriayana Putra, S.T..

Metodologis

D. DAFTAR PUSTAKA

Penguasaan Model Aplikasi.

Alwasilah, Chaedar A. 2002. Pokoknya

Jakarta

Kualitatif, Jakarta : PT Pustaka Jaya.

Persada.

Ardianto, Elvinaro dan Bambang QAnees. 2007. Filsafat Ilmu Komunikasi. Bandung: Simbiosa Rekatama Media. Basrowi, Sukidin. 2002. Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro, Surabaya : Insan Cendekian Berger, Peter L dan Thomas Luckman. 1990. Tafsir Sosial atas Kenyataan, Jakarta : LP3S Berger, Peter L dan Thomas Luckman. 1991. The Social Construction

:

Kualitatif Filosofis

dan

Kearah

Raja

Grafindo

BP2Ki. 2009. Menyoroti Komunikasi Politik Parpol. Bandung : Simbiosis Rekatama Media. Creswell, John. 1994. Research Design Qualitative And Quantitative Approaches. London : Sage Publications. Cutlip, Scoot M., Allen H. Center, and Glen M. Broom. 2000. Effective Public Relations, New Jersey : Eight Editions, Prentice Hall Inc. Freitag, Alan R. dan Ashli Quesinberry Stokes. Global Public Relations



: Spanning Borders,Spanning

Masalah,

Cultures.

Remaja Rosdakarya.

New

York

:

Routledge

Bandung :

PT

Moleong, Lexy J.2002. Metodologi

Hidayat, Deddy Nur. 1999. Paradigma

Penelitian Kualitatif, Jakarta :

dan Perkembangan Penelitian

PT Remaja Rosdakarya.

Komunikasi dalam Jurnal Ikatan

Mulyana, Deddy. 2006. Metodologi

Sarjana

Komunikasi

Indonesia,VolIII. Jakarta: IKSI dan ROSDA

Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. _______, Deddy dan Solatun. 2007.

Jefkins, Frank. 1992. Public Relations.

Metode Penelitian Komunikasi.

Jakarta : Arlangga.

Bandung

Kasali, Rhenald. 2005. Manajemen

Rosdakarya.

Public Relations. Jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti. Kuswarno,

Engkus.

Fenomenologi.

Bandung

Widya

Padjadjaran.

of Human Communication. 5th Edition, Wadsworth, Belmont California.

2008.

Ilmu

Bandung:

PT.

Remaja

Rosdakarya.

Kemajemukan dan Demokrasi, UNISIA, No.40/XXII Nyak Baik, Ridwan dan T Sati. 2004. Koalisi Dominan Refleksi kritis

Thomas

J.

Deconstructing

Moore,

Remaja

Nugroho, Heru. 1999. Konstruksi Sara,

Littlejohn, Stephen W., 1996. Theories

Mickey,

Deddy.

PT

Komunikasi: Suatu Pengantar. 2008.

:

_______,

:

Relations:

Public

Criticism.

New

2003.

Atas Peran Dan Fungsi Public

Public

Relations Dalam Manajemen.

Relations Jersey

:

Jakarta : BPP Perhumas. Ritzer, George. 2004. Sociological

Lawrence Erlbaum Associates,

Theory.

Inc., Publishers

McGraw-Hill Companies, Inc.

Frazier.

2004.

New

York

:

The

Hubungan

Masyarakat, Prisip, Kasus dan 105 Optimalisasi Fungsi Humas Pemerintah The Optimization Of Government Public Relations Function


_____, George, 2004. Teori Sosiologi. Cetakan

Kelima.

Kreasi

Wacana Offset, Bantul.

Theaker, Alison. 2001.The public relations handbook, 2nd edition. 2 Park Square, Milton Park,

Rumanti, A. Maria. 2002. Dasar-Dasar Public Relations Teori dan Praktek. Jakarta : PT Gramedia Widiasarana.

Abingdon, Oxfordshire : Routledge West, Richard dan Lynn H. Turner. 2008.

Ruslan, Rosady. 2003. Manajemen

Pengantar

Komunikasi:

Teori

Analisis

dan

Public Relations Dan Media

Aplikasi. Buku 1 edisi ke-3.

Komunikasi. Jakarta : PT Raja

Terjemahan.

Grafindo Persada.

Damayanti

Salim,

Agus.2001.

Teori

dan

Paradigma Penelitian Sosial. Yogyakarta : Tiara Wacana. Suparno.

1997.

Filsafat

Konstruktivisme

dalam

Maria Natalia Maer.

Jakarta:

Salemba Humanika. Yin, Robert K. 2003. Case Study Research Design and Method. California : Sage Publication Inc.

Pendidikan, Yogyakarta:Kanisius, Sutopo. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta : Sebelas Maret University Press. Sukidin,

Basrowi.

2002.

Metode

Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro.Surabaya

:

Insan

Cendekia. Tench, Ralph dan Liz Yeomans. 2006. Exploring Essex

:

Public

Relations.

Pearson

Education

Limited. 106 Optimalisasi Fungsi Humas Pemerintah The Optimization Of Government Public Relations Function

OPTIMALISASI FUNGSI HUMAS PEMERINTAH THE OPTIMIZATION OF GOVERNMENT PUBLIC RELATIONS FUNCTION

Recommend Documents