OMBUDSMAN1 Oleh: Antonius Sujata I. FAKTA-FAKTA SEJARAH •
PERTAMA KALI DIKENAL DI SWEDIA (1809)
•
BERKEMBANG DI NEGARA-NEGARA SKANDINAVIA DAN EROPA LAINNYA SERTA NEGARA-NEGARA COMMONWEALTH
•
TAHUN 1983 TERDAPA 21 OMBUDSAMAN DI LEVEL NASIONAL DAN 6 OMBUDSMAN DAERAH
•
TAHUN 2003 LEMBAGA OMBUDSMAN TELAH BERDIRI PADA LEBIH DARI 130 NEGARA DI DUNIA
•
55 NEGARA DIANTARANYA TELAH DIATUR DALAM KONSTITUSI
•
OMBUDSMAN-OMBUDSMAN BARU BERDIRI MENANDAI PROSES PERTUMBUHAN DEMOKRASI DI NEGARA TERSEBUT.
•
DIKENAL SEBAGAI KEKUASAAN BARU (PENGAWASAN) SELAIN KEKUASAAN LEGISLATIF, EKSEKUTIF DAN YUDIKATIF
•
BERKEMBANG VARIAN OMBUDSMAN, MISALNYA OMBUDSMAN UNTUK SEKTOR PRIVATE
1
Disampaikan dalam Seminar dan Lokakarya tentang Pembentukan Lembaga Ombudsman Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia bekerja sama dengan Partnership for Governance Reform in Indonesia di Yogyakarta, 23 Oktober 2003.
II. KARAKTERISTIK UNIVERSAL •
SEBAGAI
LEMBAGA
PENGAWAS
EKSTERNAL
TERHADAP
PELAYANAN UMUM OLEH PEMERINTAH •
INDEPENDEN
•
REKOMENDASINNYA BERSIFAT NON LEGALLY BINDING
•
RUANG LINGKUPNYA BERADA PADA HUKUM PUBLIK (HUKUM ADMINISTRASI NEGARA)
•
MEMPUNYAI SUBPOENA POWER
•
BERTUGAS MENGELIMINIR TINDAKAN MALADMINISTRASI DAN PRAKTEK KORUPTIF
III. OBUDSMAN DIKENAL DENGAN BERBAGAI NAMA MISALNYA •
Defensor del Pueblo is the title of the ombudsman office in a number of spanish-speaking countries (such as in Spain, Argentina, Peru and Colombia)
•
Parliamentary Commissioner for Administration (Sri Langka, United Kingdom),
•
Mediateur de la Republique (e.g. France, Gabon, Mauritania, Snegal)
•
Public Protector (Sout Africa),
•
Protecteur du Citoyen (Quebec),
•
Volksanwaltschaft (Austria),
•
Public Complaints Commision (Nigeria),
•
Provedor de Justica (Portugal),
•
Difensore Civico (Italy),
•
Investigator-General (Zambia),
•
Citizen’s Aide (Iowa)
•
Wafaqi Mohtasib (Pakistan),
•
Lok Ayukta (India) are the titles of some other ombudsman offices around the word.
•
DLL
IV. OMBUDSMAN DI INDONESIA A. LANDASAN YURIDIS •
PASAL 2 TAP MPR NO : VIII/MPR/2001 TENTANG REKOMENDASI ARAH KEBIJAKAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME
•
UU NO. 25 TAHUN 2000 TENTANG PROPENAS (DITETAPKANNYA OMBUDSMAN
NASIONAL
MERUPAKAN
INDIKATOR
KERJA
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN HUKUM TAHUN 1999-2004) •
KEPPRES NO. 44 TAHUN 2000 TENTANG KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL
B. URGENSI LEMBAGA OMBUDSMAN DI INDONESIA •
ADANYA PRAKTEK KKN YANG MERAJALELA DI BERBAGAI SEKTOR
•
SELAMAINI BELUM ADA LEMBAGA NEGARA DI INDONESIA YANG KHUSUS PENGAWASAN TERHADAP PELAYANAN UMUM DI INDOENSIA
•
PENGAWASAN PELAYANAN UMUM MERUPAKAN ENTRY POINT TERHADAP UPAYA PEMBERANTASAN PRAKTEK KORUPTIF
•
TELAH LEBIH DARI 130 NEGARA MENGGUNAKAN INSTITUSI PENGAWASAN DIANTARANNYA
MELALUI
LEMBAGA
OMBUDSMAN
TELAH
DIMASUKKAN
50
PENGATURANNYA
DALAM KONSTITUSI •
ADANNYA
POLITICAL
WILL
DARI
LEGISLATIF MAUPUN YUDIKATIF •
ADANNYA DUKUNGAN DARI MASYARAKAT
UNSUR
EKSEKUTIF,
V. OMBUDSMAN DAERAH •
DAPAT DIBENTUK DI WILAYAH PROPINSI, KOTA ATAU KABUPATEN
•
YURISDIKSINYA MELIPUTI BADAN ATAU INSTITUSI ATAU DAERAH
•
DIBENTUK BERDASARKAN PERDA
•
MEMPERHATIKAN ASAS UNIVERSAL OMBUDSMAN
•
TATAKERJA
MUTANTIS
MUTANDIS
DENGAN
OMBUDSMAN
NASIONAL •
KETUA DAN WAKIL KETUA OMBUDSMAN DAERAH DIPILIH OLEH DPR DAERAH SETELAH
•
DISELEKSI TERDIRI
MELALUI DARI
SEBUAH
PEMDA,
PANITIA
DPRD,
INDEPENDEN
AKADEMISI
DAN
YANG UNSUR
MASYARAKAT •
SEBAIKNYA TIDAK BERBENTUK KOMISI JADI YANG DIPILIH ADALAH KETUA DAN WAKIL KETUA SAJA
•
AKTIVITAS
SEHARI-HARI
OMBUDSMAN
YANG
AKAN
DIREKRUT
DIBANTU
OLEH
SECARA
INDEPENDEN OLEH KETUA OMBUDSMAN DAERAH
ASISTEN
PROFESIONAL
VI. HUBUNGAN DENGAN OMBUDSMAN NASIONAL •
KOORDINATIF BUKAN HIRARKHIS
•
PENANGANAN LAPORAN BERSAMA BILA MELIBATKAN INSTANSI PUSAT DAN DAERAH
•
OMBUDSMAN
DAERAH
OMBUDSMAN
NASIONAL
DAPAT UNTUK
MENERIMA
MANDAT
MELAKUKAN
DARI
INVESTIGASI
LAPORAN BILA LAPORAN TERSEBUT MENYANGKUT WILAYAH OMBUDSMAN DAERAH •
KERJASAMA DALAM PENYUSUNAN STANDAR KERJA, STRUKTUR ORGANISASI, DAN KERJASAMA YANG LAINNYA
•
MERUMUSKAN ISU-ISU STRATEGIS BERSAMA DALAM UPAYA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE
VII. MUTAN PERDA OMBUDSMAN DAERAH Perda tentang Ombudsman Daerah Setidak-tidaknya harus meliputi: a. Tujuan dasar dan urgensi didirikannya Ombudsman b. Azas dan nilai-nilai yang menjadi dasar keberadaan Ombudsman c. Kewenangan dan yurisdiksi d. Organisasi Ombudsman e. Cara pemilihan syarat-syarat untuk menjadi Ombudsman f. Periodisasi kerja Ombudsman g. Pemberhentian sebagai Ombudsman h. Prevelegi/hak-hak sebagai Ombudsman i. Kewenangan dan yurisdiksi Ombudsman j. Daluwarsa laporan k. Tata cara pemeriksaan laporan l. Hubungan Ombudsman dengan pelapor dan terlapor m. Sekretariat n. Sumber keuangan o. Laporan tahunan p. Hubungan dengan parlemen