Oleh: Reza Arista Saputra NIM. E

PublikA. Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 4 Nomor 2 Edisi Juni 2015 http://jurmafis.untan.ac.id

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN KEUANGAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR PEDESAAN DI DESA SUNGAI PADUAN KECAMATAN TELUK BATANG KABUPATEN KAYONG UTARA Oleh: Reza Arista Saputra NIM. E01109063 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak. 2015. E-mail: [email protected]

ABSTRAK Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab kurang efektifnya implementasi program bantuan keuangan percepatan pembangunan infrastruktur dasar pedesaan di Desa Sungai Paduan Kecamatan Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara. Penelitian ini diangkat dikarenakan masyarakat masih sangat kekurangan infrastruktur sumber air bersih, karena sebagian besar implementasi program infrastruktur dasar pedesaan tersebut berupa kegiatan-kegiatan proyek fisik. Sehingga membuat program belum tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini menggunakan teori George Edward III yang mengatakan dalam proses implementasi kebijakan publik mencakup empat tahapan yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi. Metode pengolahan data dalam penelitian di gunakan adalah deskriptif, yang bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi program infrastruktur dasar pedesaan di Desa Sungai Paduan Kecamatan Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara adalah masyarakat belum mendapatkan informasi program infrastruktur dasar pedesaan dari pihak-pihak pelaksana program ditingkat desa, lemahnya sumberdaya manusia pelaksanan program ditingkat desa yang belum kompeten dibidangnya dikarenakan latar belakang pendidikan sehingga program hanya berjalan apa adanya saja. Disposisi atau sikap pelaksana program di tingkat desa belum memiliki komitmen tinggi dalam melaksanakan program infrastruktur dasar pedesaan, para pelaksana program hanya mencari keuntungan dari kegiatan-kegiatan proyek fisik dan terciptanya struktur birokrasi tradisional di tingkat desa menciptakan ketergantungan aparat birokrasi di tingkat bawah kepada aparat birokrasi ditingkat atas. Untuk itu, rekomendasi yang di berikan antara lain Perlunya peningkatan sosialisasi dan waktu sosialisasi yang panjang dalam penyampaian Informasi program, pendampingan, bimbingan dan pembinaan baik melalui pelatihanpelatihan serta pengawasan dalam implementasi program infrastruktur dasar pedesaan. Kata-kata kunci : Dasar Infrastruktur, Desa, Implementasi Program, dan Kebijakan.

1 REZA ARISTA SAPUTRA, NIM E01109063 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Tanjungpura


ABSTRACT This research is intended to identify and anlalyze the factors that cause the poorness of effective implementation of the financial assistance program accelerated development of basic infrastructure in the Sungai Paduan village, Teluk Batang sub-district, Kayong Utara regency. This research is taken because of the poorness of water resources infrastructure, the most of implementation of rural basic infrastructure in the form of physical project activities. So that make the program has not been targeted according to the needs of society. This research uses the theory of George Edward III who said in public policy implementation the process includes four stages such as : communication, resource, disposition, bureaucratic structure. The method in processing this research use descriptive qualitative research. The results of the research showed that the implementation of rural basic infrastructure in Sungai Paduan village, Teluk Batang Sub-district, Kayong Utara regency is : the public has not been informed of rural basic infrastructure program of the parties implementing programs at the village, the weakness of human resources as implementing programs at the village is not competent in the region because of the educational background, so the program only runs it is just. Disposition or attitudes of the program implementers at the village have not yet commited to implementing the program of rural basic infrastructure, program implementers are just looking for a profit of physical project activities and creates of traditional bureaucratic structures at the village. Because of that creates dependency level bureaucracy under the top level bureaucratic apparatus. Therefore, recommendations given among others : the need for increased socialization and more time for socialization to give information of a program, mentoring, guidance, and fostering better through training and supervision in the implementation of rural basic infrastructure program. Keywords : basic infrastructure, village, implementation of the program and wisdom.



Infrastruktur Dasar Pedesaan pada pasal 1

PENDAHULUAN

Ayat 15, yang berbunyi “Bantuan Keuangan Kabupaten Kayong Utara, merupakan

Percepatan Pembangunan Infradades adalah

salah satu kabupaten yang baru dan sedang

bantuan keuangan yang diberikan oleh

berkembang, Mengingat bahwa kabupaten

Pemerintah

ini terbentuk pada tahun 2007. Terbilang

kepada desa untuk percepatan pembangunan

masih baru dan belum berkembang seperti

infrastruktur

kabupaten-kabupaten lainnya.

melibatkan masyarakat desa setempat secara

Melihat kondisi seperti itu dibentuklah suatu

program

pembangunan

Kabupaten

dasar

Kayong

pedesaan

Utara

yang

langsung sesuai kebutuhan dasar masyarakat

untuk

desa setempat, peraturan Bupati Kayong

masyarakat pedesaan yang ada di seluruh

Utara Nomor 14 Tahun 2012 di buat dan

kecamatan Kabupaten Kayong Utara. Maka

disahkan oleh Bupati pada tanggal 31 Mei

banyak sekali pembangunan-pembangunan

2012.

yang dilakukan pemerintah daerah guna

Tujuan dibentuknya program

mewujudkan daerah yang layak untuk

sesuai dijeaskan didalam Perbup No.14

ditempati dan memberikan kenyamanan bagi

Tahun 2012 Pasal 2 adalah “Tujuan dari

masyarakat, baik pembangunan di sektor

pemberian

ekonomi,

Pembangunan Infrastruktur Dasar Pedesaan

meningkatkan

sosial

budaya

maupun

infrastruktur-infrastruktur

dasar publik.

Bantuan

Keuangan

adalah : a. Meningkatkan

Landasan hukum tentang pelaksanaan

ini

kemampuan

partisipasi masyarakat

dan dalam

pembangunan nasional tercantum dalam

pembangunan mulai dari perencanaan,

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

pengawasan, pelaporan, pengendalian

Tentang

dan pemeliharaannya.

Sistem

Penyelenggaraan

Pelaksanaan

Pembangunan

Berdasarkan

undang-undang

Nasional. tersebut

b. Membangkitkan

dan

kembangkan

swadaya

menumbuhkan masyarakat

Kabupaten Kayong Utara menindaklanjuti

dengan mendayagunakan potensi dan

dengan landasan hukum berupa Peraturan

sumberdaya local yang ada di desa dan.

Bupati Kayong Utara Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan

Percepatan

c. Mempercepat

pemenuhan

dan

pemerataan pembangunan infrasruktur

Pembangunan 3

REZA ARISTA SAPUTRA, NIM E01109063 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Tanjungpura


dasar

pedesaan

sesuai

kebutuhan

g.

Kegiatan

masyarakat.

rehabilitasi

saluran/bendungan

Dari penjelasan Perbup No.14 Tahun

pada

jaringan

irigasi desa/jaringan irigasi tersier

2012 Pasal 2 diatas dapat dipahami bahwa

usaha tani (JITUT) dan

tujuan dari program infrastruktur dasar

h.

Jalan lingkungan

pedesaan adalah penyediaan infrastruktur

i.

Mandi, cuci, kakus, (MCK) dan

mutlak dilakukan agar desa dapat tumbuh

j.

Jenis

dan berkembang dan mampu mewujudkan

infrastruktur

lainnya

yang

menyangkut kebutuhan dasar.

kehidupan masyarakat yang aman, sejahtera

Masyarakat di Desa Sungai Paduan

dan damai. Infrastruktur yang dibangun juga

sangat

dapat menumbuhkan rasa memiliki dan

infrastruktur dasar desa yang masih sangat

tanggung

belum baik .Dari tahun ketahun masyarakat

jawab

masyarakat

dalam

masih

Desa

yang sedang berjalan. Program ini memiliki

mendapatkan air bersih yang layak untuk di

dampak positif untuk pemerataan dan

gunakan. Masyarakat Desa Sungai Paduan

percepatan pembangunan di Kabupaten

hanya

Kayong Utara apabila terlaksana dengan

keperluan sehari hari termasuk mandi dan

baik.

kegiatan lainnya. air sumur yang kuning dan

yang dapat didanai dengan program Bantuan

Paduan

tentang

mengelola dan memelihara sejalan program

Ada pun jenis-jenis infrastruktur dasar

Sungai

mengeluhkan

mengunakan

sangatlah

air

sumur

susah

untuk

lengket tidaklah wajar untuk digunakan masyarakat untuk hidup sehat.

Keuangan Infrastruktur Dasar Pedesaan

Masyarakat hanya berharap ke pada

Sesuai dengan penjelasan Perbup No.14

cuaca, ketika musim hujan masyarakat bisa

Tahun 2012 pasal 12 adalah :

mendapatkan air untuk keperluan sehari-

a.

Jalan Dusun

hari,

b.

Jalan penghubung antar Desa

masarakat sangat kekeringan air, terutama

c.

Jembatan

masyarakat menengah kebawah dan para

d.

Posyandu

petani

e.

Sarana air bersih

tanggungan baru untuk membeli air bersih.

f.

Normalisasi

saluran

air

wilayah

pemukiman

namun

yang

ketika

musim

mendapatkan

kemarau

beban

atau

Air bersih merupakan kebutuhan pokok untuk kehidupan sehari-sehari masarakat, namun masalah air bersih di Desa Sungai 4



Paduan dari tahun ketahun tidak pernah bisa

infrastruktur dasar pedesaan belum atau

terselesikan.

kurang efektif, belum tepat sasaran sesuai

Masyarakat masih banyak belum atau kurang

tau

kelanjutan

dari

program

dengan

kebutuhan

masyarakat

dan

memunuhi tujuan dari program infrastruktur

infrastruktur dasar pedesaan dan apa saja

dasar

kegiatannya, dalam pengajuan bantuan yang

pemenuhan dan pemerataan pembangunan

seharusnya melalui musawarah dusun, tetapi

infrasruktur

masyarakat

kebutuhan masyarakat.

tidak

pernah

diundang,

pedesaan

yaitu

dasar

mempercepat

pedesaan

sesuai

seharusnya warga yang merupakan subyek

Dengan melihat penjelasan di atas,

dan sasaran dari program infrastruktur dasar

proses pelaksanaan kegiatan-kegiatan mulai

pedesaan terlihat minim keterlibatan dan

dari tahapan sosialisasi, perencanaan dan

keikut-sertaan

pengusulan kegiatan, pelaksanaan kegiatan

dalam

proses

kegiatan

tersebut, bahkan masyarakat kurang tau

proyek

informasi tentang kegiatan-kegiatan apa saja

peneliti

yang didanai oleh program infrastruktur

informasi dan mengetahui lebih dalam

dasar pedesaan.

mengenai

Lemahnya

ingin

belum

menggali

program

maksimal

lebih

banyak

infrastruktur

dasar

pedesaan ini dan implementasinya di Desa

tampak dari kemampuan merencanakan

Sungai Paduan. Maka dari itulah, dalam

kegiatan,

dan

penelitian ini peneliti mengambil judul

serta

“Implementasi Program Bantuan Keuangan

kemampuan

kemampuan mengawasi

daya

hasilnya

manusia

Sehingga

sumber

dan

komunikasi

mengorganisasikan kegiatan-kegiatan

pelaksanaan

program.

kegiatan-kegiatan

Percepatan

Pembangunan

Dasar Pedesaan Di Desa Sungai Paduan

dalam program berjalan apa adanya saja,

Kecamatan

tidak tepat sasaran, tidak memberdayakan

Kayong Utara”.

dan tidak menghasilkan mangfaat yang besar bagi masyarakat. Kurangnya

Infrastruktur

Teluk

Batang

Kabupaten

Melihat adanya permasalahan yang terjadi dan akan diteliti yaitu mengenai

lemahnya

masalah suatu program yang telah berjalan

kurangnya

selama kurang lebih berjalan kurang dari

kemauan para pelaksanan program ditingkat

tiga tahun (2012-2014), akan tetapi program

desa

tersebut belum efektif. Maka berkaitan

sember

daya

membuat

komunikasi, manusia

dan

kegitan-kegiatan

yang

didanai oleh bantuan keuangan program

dengan

hal

tersebut,

penelitian

ini 5



menfokuskan pada Efektifitas Implementasi

Edward

III

dalam

Agustino

Program Bantuan Keuangan Percepatan

(2008:158) ada tiga indiktor yang dapat

Pembangunan Infrastruktur Dasar Pedesaan

digunakan dalam mengukur keberhasilan

Di Desa Sungai Paduan Kecamatan Teluk

variabel komunikasi, yaitu:

Batang Kabupaten Kayong Utara.

1. Transmisi,

Berdasarkan permasalahan yang ada,

yaitu

penyaluran

komunikasi yang baik akan dapat

maka penulis

mengarahkan penelitian ini

menghasilkan suatu implementasi

agar

jelas,

peneliti

membuat

yang baik pula.

sebagai

berikut:

Mengapa

2. Kejelasan, yaitu komunikasi yang di

Implementasi Program Bantuan Keuangan

terima oleh pelaksana kebijakan

Percepatan

harus

lebih

kesimpulan

Pembangunan

Infrastruktur

Dasar Pedesaan Belum atau Kurang Efektif Di Desa Sungai Paduan Kecamatan Teluk

jelas

dan

dan

tidak

membingungkan. 3. Konsistensi, yaitu perintah yang

Batang Kabupaten Kayong Utara.

diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan dan dijalankan. b. Sumber Daya (Resources)

KAJIAN TEORI

Edward

III

dalam

Agustino

(2008:158) mengemukakan bahwa sumber

Implementasi Kebijakan Menurut George Edward III dalam

daya

merupakan

hal

penting

dalam

Winarno, 2002:126), ada empat faktor yang

implementasi kebijakan yang baik. Lebih

mempengaruhi

lanjut

proses

implementasi

Edward

III

menegaskan

bahwa

kebijakan yaitu:

bagaimana

jelas

dan

konsistennya

a. Faktor Komunikasi (Communication)

ketentuan-ketentuan

atau

aturan-aturan

Menurut Edward III dalam Agustino (2006:157-158), salah

satu

mempengaruhi publik,

komunikasi variabel

penting

implementasi

komunikasi

keberhasilan

merupakan

sangat

pencapaian

yang

tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan

kurang

mempunyai

sumber-

kebijakan

sumber daya untuk melakukan pekerjaan

menentukan

secara efektif, maka implementasi kebijakan

tujuan

dari

tersebut tidak akan efektif.

implementasi kebijakan publik. 6 REZA ARISTA SAPUTRA, NIM E01109063 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Tanjungpura


c. Disposisi (Disposition) Menurut

Edward

organisasi mencakup dimensi fragmentasi III

(2005:142)

(fragmentation)

dan

standar

prosedur

mengemukakan bahwa disposisi merupakan

operasi (standar operation prodecure) yang

salah

mempunyai

akan memudahkan dan menyeragamkan

konsekuensi penting bagi implementasi

tindakan dari para pelaksana kebijakan

kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana

dalam melaksanakan apa yang menjadi

mempunyai

bidang tugasnya.

satu

faktor

yang

kecenderungan

atau

sikap

positif terhadap implementasi kebijakan,

Dalam

penelitian

ini

peneliti

maka terdaapt kemungkinan yang besar

menggunakan teory Edward III, dengan

implementasi kebijakan akan terlaksana

argumentasi adalah bahwa penggunaan teori

sesuai dengan keputusan awal.

Edward III dalam penelitian ini tidak

Disposisi

kemauan,

dimaksudkan untuk di uji akan tetapi lebih

keinginan dan kecendrungan para pelaku

sebagai panduan atau pedoman bagi penulis

kebijakan untuk melaksanakan kebijakan

dalam

tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa

penelitian dilapangan.

yang

menjadi

merupakan

tujuan

kebijakan

dapat

Di

rangka

lihat

untuk

dari

melaksanakan

berbagai

diwujudkan. Disposisi yang tinggi menurut

Implementasi

Edward

Matter

dikemukakan oleh Teori Edward III diatas,

pada tingkat keberhasilan

apabila dikaitkan dengan permasalahan

III

berpengaruh

dan

Van

Horn

pelaksanaan kebijakan. d. Struktur

Kebijakan

faktor

yang

telah

penelitian ini dalam program infrastruktur

Birokrasi

(Bureaucratic

Stucture)

dasar pedesaan di Desa Sungai Paduan adalah belum dan kurangnya komunikasi

Menurut Edwards III dalam Winarno

antara pelaksana program ditingkat desa

(2005:150) struktur birokrasi merupakan

dengan

faktor yang fundamental untuk mengkaji

kemampuan sumber daya manusia pelaksana

implementasi kebijakan publik. Struktur

program ditingkat desa serta kurangnya

birokrasi ini mencakup aspek-aspek seperti

disposisi atau kemauan untuk melaksanakan

struktur

program

organisasi

yang

ada

dalam

masyarakat,

Infradades

masih

dengan

lemahnya

sungguh-

organisasi yang bersangkutan, dan hubungan

sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan

organisasi

program belum tercapai dengan efektif.

sebagainya.

dengan Oleh

organisasi karena

itu,

luar dan struktur



KERANGKA PIKIR PENELITIAN Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Percepatan Infrastruktur Dasar Pedesaan (Infradades)

Penelitian ini dikatakan bersifat deskriptif kualitatif karena berusaha dan mencoba memberi tentang

gambaran keadaan

mengeksplor Penelitian 1.

2. 3.

Tidak ada komunikasi antara Tim Penyelenggara Kegiatan (TPK) dengan masarakat. Lemahnya sember daya manusia dalam melaksanakan kegiatan Kurangnya kemauan para Tim Penyelenggara Kegiatan (TPK) dalam Mengimplementasikan Program Bantuan Keuangan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar Pedesaan (Infradades)

secermat

yang

diteliti

kecenderungan deskriptif

ini

mungkin dengan perilaku. bertujuan

mengungkapkan dan memecahkan masalah berdasarkan data-data terkumpul dan yang nampak sebagaimana adanya sesuai dengan kondisi saat penelitian ini dilaksanakan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Moleong (2011:6)

metode

penelitian

kualitatif,

penelitian yang untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian

Menurut Edward III, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan: 1. Komunikasi 2. Sumber Daya 3. Disposisi 4. StrukturBirokrasi

misalnya,

prilaku,

persepsi,

motivasi, tindakan dan lain-lain.

HASIL PENELITIAN

Implementasi Program Bantuan Keuangan Percepatan Keuangan Infrastruktur Dasar Pedesaan di Desa Sungai Paduan Kecamatan Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara

A. Komunikasi Faktor komunikasi sangat berpengaruh terhadap penerima kebijakan oleh kelompok sasaran, sehingga kualitas komunikasi akan

Tercapainya target pemerataan dan percepatan pembangunan infrastruktur yang di butuhkan masyarakat Desa Sungai Paduan

mempengauhi dalam mencapai efektivitas implementasi kebijakan publik. Denagan demikian, penyebaran isi kebijakan melalui komunikasi yang baik akan mempengaruhi terhadap implementasi kebijakan.

METODE PENELITIAN

Agar implementasi Peraturan Bupati penulis

Kayong Utara Nomor 14 Tahun 2014

menggunakan jenis penelitian deskriptif.

Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan

Dalam

penelitian

ini



Keuangan

Percepatan

Pembangunan

dasar pedesaan mulai masuk di Desa Sungai

Infrastruktur Dasar Pedesaaan dapat tercapai

Paduan sejak pertengahan tahun 2012.

dengan baik maka implementator harus

Namun pada saat itu menurut Kepala Desa,

memahami apa saja yang harus dilakukan

program infrastruktur dasar pedesaan baru

agar komunikasi dapat terlaksana dengan

sebatas

baik maka menurut Edward III membagi

(sosialisasi),

komunikasi dalam implementasi kebijakan

musawarah

mencakup beberapa aspek-aspek penting

pelaksanaan dan kegiataan-kegiataan dalam

yaitu :

bentuk

a. Tranformasi Informasi (transimisi) Tranformsi Informasi menghendaki agar

informasi

disampaikan kebijakan

tidak

kepada tetapi

juga

kepada

yang

informasi

disampaikan

desa.

dalam

Tahapan-tahapan

proyek-proyek

yang

di

biayai

program infrastruktur dasar pedesaan itu baru dilaksanakan pada akhir tahun 2012.

hanya

pelaksanan

penyampaiaan

Penyampaian Program

informasi

infrastruktur

dilakukan

dengan

mengenai

dasar

pedesaan

mengguNakan

cara

kelompok sasaran dan pihak yang

sosialisasi, sosialisasi dilakukan di desa

terkait.

sungai

b. Kejelasan Informasi (Clarity)

paduan

dengan

mengumpulkan

seluruh perangkat desa dan masyarakat,

Kejelasan informasi menghendaki

sosialisasi dilaksanakan oleh petugas dari

agar informasi yang jelas dan mudah

dinas

dipahami,

Pemerintah Desa, Perempuan Dan Keluarga

selain

itu

untuk

Badan Pemberdayaan Masyarakat,

menghindari kesalahan interprestasi

Berencana

dari pelaksana kebijakan.

Kordinasi

c. Konsistensi Informasi (Consistency)

(BPMPDPKB)

Infrastruktur

sebagai

Pelaksanaan Dasar

Tim

Program

Pedesaan

(TKPP)

Konsistensi Informasi menghendaki

Kabupaten Kayong Utara dan didampingi

agar Informasi yang disampaikan

oleh pihak kecamatan Teluk Batang.

harus

konsisiten

sehingga

menimbulkan pelaksana

kebijakan,

tidak

kebingungan kelompok

sasaran maupun pihak terkait. Berdasarkan keterangan kepala Desa Sungai Paduan, bahwa program infrastruktur

Mengenai mekanisme penyampaian informasi dan

sosialisasi ini, menurut

keterangan informan yang merupakan salah satu Staf Pemberdayaan pada Instansi Badan Pemberdayaan

Masyarakat,

Pemerintah

Desa, Perempuan Dan Keluarga Berencana 9



(BPMPDPKB) Kabupaten Kayong Utara

program atau kegiatan apa pun yang akan

dalam wawancara :

dilaksanakan

kami sudah

melakukan sosialisasi

didesa

kita

pasti

ada

pembritahuan desa melalui RT setempat,

program Infradades ke desa-desa. Kami di

Ketua RT

bantu oleh fasilitator kecamatan dengan

memberi

menyelenggarakan musawarah desa, karena

musawarah

program ini baru, kami berkodinasi dengan

infradades memang tidak ada sama sekali

pihak desa untuk melakukan sosialisasi.

pemberitahuan dari desa atau ketua RT.

Selain

menggunakan

metode

dialog,

yang jalan kerumah-rumah tahu Rt,

Dari diatas

poster

pelaksanaan

baleho

yang

menunjang

kegiatan sosialisasi”

masyarakat

luas

belum

memperoleh

informasi dari pihak-pihak yang terkait, sehingga masyarakat program

komunikasi

dalam

hasil

program

wawancara

mendapatkan penyampaian

dasar yang

dalam program

pedesaan belum

terjadi

baik

antara

masarakat luas. Masyarakat

belum

mendapatkan

pedesaan,

informasi

program

Berdasarkan pernyataan dari wawancara

pedesaan

dari

dengan

program ditingkat desa, hanya sebagian

salah

dasar

melakukan

pelaksana program tingkat desa dengan

belum memahami

infrastruktur

Tapi

penulis

infrastruktur

Namun di dapati dilapangan bahwa

Atau

penjelasan

sosialisasi dilakukan dengan media seperti atau

kami.

seorang

Warga

Masyrakat/Tokoh Pemuda adalah :

infrastruktur

pihak-pihak

dasar

pelaksanan

masyarakat yang diutamakan dan dilibatkan

program Infradades, waktu program

dalam

penyampaian informasi

ini masuk kedesa sungai paduan saya

infrastruktur

sebagai masyarakat desa sungai paduan

kepala Desa dengan keterwakilan aparatur

tidak

desa dan tokoh-tokoh masyarakat sudah

ada

musawarah.

mendapatkan Saya

hanya

undangan melihat

ada

dasar

pedesaan.

program Menurut

cukup untuk mewakili aspirasi masyarakat

beberapa baleho yang dipasang di depan

luas.

kantor desa, di perbatasan desa, dan dijalan

infrastruktur

ada

meningkatkatkan partisipasi masyarakat luas

beberapa

Mungkin

kami

baleho

yang

masarakat

dipasang. sini

sudah

diwakili oleh ketua RT dan kepala dusun.

dan

Padahal

tujuan dasar

menumbuh

dari

pedesaan

kembangkan

program adalah

swadaya

masyarakat.

Biasa nya kalau ada informasi mengenai 10 REZA ARISTA SAPUTRA, NIM E01109063 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Tanjungpura


Dari

penyampaian

informasi

B. Sumber Daya

sosialisasi terjadi komunikasi yang belum

Menurut

Edward

III

membagi

yang

mempengaruhi

baik antara pelaksana program tingkat desa

sumberdaya

dengan masyarakat luas, masyarakat belum

implementasi kebijakan menjadi beberapa

mendapatkan

program

aspek. Aspek-aspek itu lah yang harus

infrastruktur dasar pedesaan dari pihak-

diperhatikan dalam pelaksanaan program

pihak pelaksanan program ditingkat desa,

seperti

hanya

program Infradades di desa Sungai Paduan.

informasi

sebagian

diutamakan

dan

penyampaian infrastruktur

masyarakat

yang

dilibatkan

dalam

informasi dasar

pedesaan.

yang

Adapun

terjadi

pada

aspek-aspek

tersebut

program

sumberdaya

Padahal

(budgetary), fasilitas (facility).

keterwakilan aparatur desa dan tokoh-tokoh

manusia

Pelaksana

pelaksanaan

(staff),

program

ialah

anggaran

Infradades

masyarakat tidak serta merta merupakan

ditingkat desa adalah aparat desa dan TPK

representasi kalangan warga masyarakat

yang

luas, terutama dalam tujuan memberdayakan

musawarah desa. pada kenyataanya di Desa

masyarakat.

Sungai Paduan masih banyak pelaksana

Kurang

oleh

masyarakat

melalui

komunikasi

program Infradades yang kurang memahami

dalam pelaksanaan program infrastruktur

peran mereka dalam pelaksanaan program

dasar pedesaan di Desa Sungai Paduan,

Infradades,

mengakibatkan

kebingungan yang mengakibatkan belum

program

intensifnya

dipilih

proses

tersebut

pembangunan

implementasi

terutama

infrastruktur

desa

sehingga

menimbulkan

dalam

efektifnya

belum

Infradades yang sudah terealisasi.

kegiatan-kegiatan

program

sepenuhnya sejalan dengan tujuan dari

Diakui oleh bapak Kepala Desa dalam

program infrastruktur dasar pedesaan. Ada

wawancara, Sumber daya manusia yang ada

banyak hal yang masih banyak belum

masih dirasakan sangat

dimengerti oleh pelaksana program maupun

menunjang tugas pokok fungsi pelaksana

petugas TPK selaku tim pelaksana kegiatan

kebijakan. Selain itu sumber daya manusia

yang ada di setiap dusun.

yang

ada

masih

kurang dalam

kurang

terampil

dibidangnya hal ini dikarenakan Sumber daya manusia yang ada sekarang rata-rata hanya lulusan SD, SLTP dan SLTA. Sebagai 11 REZA ARISTA SAPUTRA, NIM E01109063 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Tanjungpura


berikut hasil wawancara dengan Kepala

rendah

Desa :

pelatihan-pelatihan

Kami akui sember daya manusia dalam struktur desa masih sangat kurang, karena orang – orang yang ada di struktur desa hanya tamatan sekolah SD, SLTP, SLTA. Itu salah satu kelemahan kami di dalam struktur desa untuk mengelola dan mengembangkan

lebih

baik

Program-

Program yang ada. Menurut informasi yang diperoleh dari ketua TPK, diperoleh keterangan bahwa ada kecendrungan

pandangan

yang

sama

sebagaimana yang diungkapkan Kepala Desa,

yaitu

memperhatikan

kondisi

sumberdaya manusia sebagai pelaksana program Infradades selama ini, dimana kegiatan program belum terlaksana dengan baik, hal ini disebabkan belum memadainya kemampuan

manusianya

yang

tidak

memadai dan tidak kompeten dibidangnya, disebabkan kerena latar belakang pendidikan yang relatif rendah. Ditambah lagi selama ini belum pernah ada pelatihan-pelatihan berkait pelaksanaan program Infradades kepada aparatur desa dan TPK sehingga program

Infradades

belum

terlaksana

dengan efektif. Kualitas sumber daya manusia yang belum maksimal dan tidak kompeten, dikarenakan latar belakang pendidikan yang

dan

ditambah

lagi

mengenai

tidak

ada

program

kepada sumberdaya manusia. Sifat para sumber daya manusia pelaksana program Infrdades ditingkat desa cendrung terlihat belum bersungguh-sunguh melaksanakan program Infradades, yaitu kurang nya dedikasi para sumber daya manusia sebagai pelaksana ditingkat desa, hal ini terlihat dari tahapan penyampaian informasi program Infradades kepada masyarakat, masyarakat luas belum memperoleh informasi profram Infradades dari pihak-pihak yang terkait, ini membuat

masyarakat

tidak

tahu

dan

cendrung tidak peduli dengan program Infradades. Selanjutnya sifat para sumber daya manusia

sebagai

pelaksana

program

ditingkat desa terlihat dari data realisasi kegiatan program Infradades selama dua tahun. Kegiatan program Infradades yang sudah terealisasikan hanya berjalan apa adanya saja, tidak ada kegiatan yang bervariasi dan kegiatan hampir sama dari tahu pertama dan tahun kedua. Dari data tersebut dapat dilihat sifat sumber daya manusia sebagi pelaksana program ditingkat desa belum inovatif, tidak ada kratifitas untuk mencari hal-hal yang baru. Fasilitas infrastruktur desa yang cukup baik

namun

tidak

didukung

oleh 12



sumberdaya

manusia

yang

kompeten

dibidangnya merupakan kelemahan dalam

misalnya komitmen dan kejujuran yang tinggi.

pelaksanan program Infradades di Desa Sungai

Paduan.

Anggaran

dana

yang

Komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu

dicairkan tidak sesuai dengan proposal

antusias

pengajuan kegiatan yang sudah direcanakan

wewenag dan fungsi, tanggung jawab sesuai

oleh pihak desa, ini membuat program

dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Infradades hanya berjalan apa adanya saja.

Sedangkan

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa

implementator untuk tetap berada dalam asa

faktor sumberdaya yang terdapat di Desa

program yang telah digariskan.

Sungai Paduan masih kurang baik dalam Implementasi Program Infradades.

dalam

melaksanakan

kejujuran

Berdasarkan

tugas,

mengarahkan

observasi

penulis

dilapangan, ada beberapa kegiatan program Infradades yang sudah terealisasikan fiktif, salah satunya kegiatan pembelian tanah

C. Disposisi Aspek disposisi atau sikap pelaksana sangat

mempengaruhi

implementasi kecendrungan

keberhasilan

kebijakan sikap

public

pelaksanan

akan

nampak pada seberapa jauh para pelaksana kegiatan

menerima

sepenuh

memahami hati

dengan dalam

mengimplementasikannya. Demikian

juga

sebaliknya

sikap

pelaksana program akan menolak untuk melaksanankannya jawab.

secara

Kecendrungan

bertanggung

perilaku

atau

karakteristik dari pelaksanaan kebijakan berperan

penting

untuk

mewujudkan

implementasi kebijakan yang sasuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan

sekolah Rt.14 Dusun Sinar Timur, penulis tidak menumukan lokasi tanah sekolahan yang berada di Rt. 14 Dusun Sinar Timur. Ditambah lagi ketika penulis meminta laporan pertanggung jawaban kegiatan yang sudah terealisasikan kepada aparatur desa, penulis tidak menemukan laporan program dari semua yang sudah terealisasikan, ada pun laporan pertanggung jawaban kegiatan yang

penulis

temukan

sangat

membingungkan antara laporan pencairan tahap satu dengan tahap dua sangat berbeda. Menurut analisis penulis sehubungan dengan implementasi program infrastruktur dasar pedesaan di Desa Sungai Paduan tidak terlepas dari adanya sikap (kecendrungan) pelaksanaan program yang belum memiliki 13



komitmen yang tinggi dalam melaksanakan

faktor yang fundamental untuk mengkaji

Program Infradades. Hal tersebut antara lain

implementasi kebijakan publik. Struktur

disebabkan oleh lemahnya kesadaran dan

birokrasi ini mencakup aspek-aspek seperti

kemampuan dalam memahami teknis-teknis

struktur

dalam

organisasi yang bersangkutan, dan hubungan

menganalisis

mekanisme

dan

organisasi

prosedur pelaksanaan program seperti yang

organisasi

tertuang

sebagainya.

dalam

petunjuk

pelaksanaan

oprasional progam Infradades.

dengan Oleh

yang

ada

organisasi karena

dalam

luar dan

itu,

struktur

organisasi mencakup dimensi fragmentasi

Lebih lanjutnya, penulis melihat tidak

(fragmentation)

dan

standar

prosedur

ada kemauan yang kuat dan antusias untuk

operasi (standar operation prodecure) yang

mengelola

dasar

akan memudahkan dan menyeragamkan

pedesaan. Yang ada hanyalah kepentingan-

tindakan dari para pelaksana kebijakan

kepentingan Aparatur Desa antara lain

dalam melaksanakan apa yang menjadi

mengamankan agar prioritas kegiatan sesuai

bidang tugasnya. Jika tidak ada kejelasan

dengan keinginan mereka seperti kegiatan-

dan hubungan terhadap suatu standar dan

kegiatan fisik yang nanti prokyeknya jatuh

tujuan

ketangan mereka, kemudian agar yang dapat

standar dan tujuan sulit bisa dicapai. Dengan

mengerjakan

yang

demikian para pelaksana kebijakan dapat

mereka tunjuk, kepentingan agar mereka

mengetahui apa yang diharapkan darinya

mendapatkan jumlah keuntungan dari tiap

dan tahu apa yang harus dilakukan.

proyek

program

adalah

kegiatan

Sederhanya

adalah

infrastruktur

orang-orang

yang agar

kebijakan,

maka

yang

menjadi

dijalankan.

Secara umum penjelasan yang penulis

proyek-proyek

dapatkan dari TPK bahwa pelaksanaan

kegiatan mereka yang dapat dan kelola,

program

sehingga mereka yang mendapat keuntungan

memang tidak sesuai prosedur – prosedur

finansial

dan

dari

yang ada, sering terjadi pemangkasaan pada

kegiatan

program

dasar

prosedur mekanisme yang dilakukan oleh

keuntungan

lainya

infrastruktur

pedesaan.

dasar

pedesaan

Aparatur Desa, perencanaan dan tahapantahapan

D. Struktur Birokrasi

infrastruktur

program

infrastruktur

dasar

pedesaan yang seharus nya di lakukan oleh

Menurut Edwards III dalam Winarno

TPK melalui musawarah dusun namun

(2005:150) struktur birokrasi merupakan

lansung di ambil alih oleh Aparatur Desa. 14



Aparatur desa yang menentukan kegiatan-

kepada pelaksana program ditingkat desa,

kegiatan apa saja yang menjadi program

serta masyarakat luas belum mendapatkan

infrastruktur dasar pedesaan, pihak TPK

informasi

program

hanya menanda tangani proposal pengajuan

pedesaan

dari

kegiatan yang sudah dibuat oleh pihak

program ditingkat desa. hal ini membuat

Aparatur Desa.

masyarakat

infrastruktur

pihak-pihak

belum

dasar

pelaksana

memahami

program

Dari penjelasan pihak TPK diatas

infrastruktur dasar pedesaan serta enggan

dapat dipahami yang terjadi adalah model

untuk terlibat dalam pelaksanaan kegiatan

birokrasi Tradisional, dalam Implementasi

program Infrdadades.

program infrastruktur dasar pedesaan di

b. Sumber Daya

Desa

Sungai

Panduan

menciptakan

pada

akhirnya

ketergantungan

aparat

Implementasi program infrastruktur dasar

pedesaan

dalam

pembangunan

birokrasi di tingkat bawah kepada aparat

infrasstruktur pedesaan belum didukung

birokrasi ditingkat atas. Dimana apabila

oleh sumber daya manusia yang kompeten

ditemui

dibidangnya,

Pihak

kondisi lapangan di tingkat desa TPK

untuk

mengambil

sebuah

belakang

ini

disebkan

pendidikan

para

oleh

latar

pelaksana

kebijakan atau tindakan tidak serta merta

program ditingkat desa sangat rendah, Serta

dapat mereka lakukan, harus terlebih dahulu

dukungan

meminta keterangan atau arahan dari kepala

sehingga membuat program infrastruktur

Desa.

dasar pedesaan hanya berjalan dengan apa

KESIMPULAN

adanya saja.

Belum

efektifnya

implementasi

program infrastruktur dasar pedesaan dalam rangka meningkatkan Infrastruktur desa diDesa Sungai Paduan Kecamatan Teluk Batang

Kabupaten

Kayong

Utara

dipengaruhi oleh beberapa aspek yaitu : a. Komunikasi Penyampain infrastruktur

dasar

Informasi pedesaan

Program belum

disosialisasikan dengan jelas dan intensif

dana

yang

tidak

memadai

c. Disposisi (Sikap Pelaksana) Implementasi program infrastruktur dasar pedesaan di Desa Sungai Paduan tidak terlepas dari adanya sikap (kecendrungan) pelaksanaan program yang belum memiliki komitmen yang tinggi dalam melaksanakan program infrastruktur dasar pedesaan. tidak ada kemauan yang kuat dan antusias untuk mengelola

program

infrastruktur

dasar

pedesaan. Yang ada hanyalah kepentingan15



kepentingan aparatur desa seperti kegiatan-

benar memahami dan mengerti program

kegiatan

sehingga

infrastruktur dasar pedesaan sesuai

mendapatkan keuntungan dari pelaksanaan

dengan petunjuk pelaksana dan sejalan

program Infradades.

dengan

d. Struktur Birokrasi

infrastruktur dasar pedesaan. Salah

pembangunan

Dalam

fisik,

Implementasi

tahapan-tahapan

program

program

satunya tahapan penyampaian Informasi

infrastruktur dasar pedesaan di Desa Sungai

program infrastruktur dasar pedesaan

Paduan terjadi model birokrasi Tradisional,

kepada

menciptakan

ditingkatkan

ketergantungan

aparat

masyarakat

luas

dengan

harus

mengunakan

birokrasi di tingkat bawah kepada aparat

berbagai media-media yang ada di Desa

birokrasi

Sungai Paduan. Sehingga terbuka ruang

terjadi

ditingkat

atas.

pemangkasaan

Menyebabkan pada

prosedur

publik lebih untuk memberi kesempatan

mekanisme yang dilakukan oleh aparatur

dan

desa dalam setiap tahapan-tahapan program

masyarakat luas terutama dari kalangan

Infradades.

menyebabkan

masyarakat yang menjadi sasaran untuk

dominan nya peran kepala desa dalam

terlibat dalam tahapan-tahapan kegiatan

implementasi program infrastruktur dasar

Program infrastruktur dasar pedesaan.

Sehingga

pedesaan di Desa Sungai Paduan.

b. Dapat

membuka

peluang

diketahui

bahwa

kepada

pelaksana

program infrastruktur dasar pedesaan ditingkat desa memiliki latar belakang pendidikan yang rendah, maka dari itu

SARAN Berdasarkan

kesimpulan

hasil

pelaksana program infrastruktur dasar

penelitian, dapat dikemukakan saran-saran

pedesaan

sebaai berikut :

pelaksana program infrastruktur dasar

a. Perlunya peningkatan sosialisasi dan

pedesaan ditingkat Kecamatan perlu

waktu sosialisasi yang panjang dalam

berupaya memberikan pendampingan,

penyampaian

program

bimbingan dan pembinaan baik melalui

infrastruktur dasar pedesaan kepada

pelatihan-pelatihan dan sebagainya, hal

seluruh

ini perlu dilakukan untuk meningkatkan

pihak

Informasi

pelaksana

program

ditingkat

daya

Kabupaten

manusia

dan

ditingkat desa. Hal ini bertujuan agar

sumber

pelaksana

pelaksana program ditingkat desa benar-

program infrastruktur dasar pedesaan 16



ditingkat

desa.

agar

sumber

daya

manusia Pelaksana Program ditingkat

aparat birokrasi ditingkat bawah kepada aparat birokrasi ditingkat atas.

desa memiliki kapasitas yang memadai dan kompeten dalam tahapan-tahapan Program infrastruktur dasar pedesaan. c. Perlunya pengawasan

pendampingan

dan

secara

oleh

lansung

pelaksana program tingkat kecamatan agar pelaksana program ditingkat desa memiliki sikap komitmen yang tinggi serta dapat memahami tahapan-tahapan dalam

menganalisis

mekanisme

prosedur

pelaksanaan

dan

program

seperti yang tertuang dalam petunjuk pelaksanaan

oprasional

program

infrastruktur dasar pedesaan. d. Implementasi

program

infrastruktur

dasar pedesaan guna pemberdayaan masyarakat,

dibutuhkan

proses

pembinaan yang intensif, terutama oleh tenaga fasilitator tingkat Kabupaten yang

memiliki

kualifikasi

dan

kompetensi dibidang pengorganisasian masarakat

dan

pemberdayaan

masarakat. Hal ini bertujuan agar para pelaksanan program ditingkat desa aktif dan

mengerti

tugasnya

dibidang

masing-masing. serta mengurangi dan menghilangkan pemangkasan prosedur agar tidak menciptakan ketergantungan

DAFTAR PUSTAKA

Dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV. Alfabeta Badjuri, Abdulkahar., Teguh Yuwono. 2003. Kebijakan Publik : Konsep dan Strategi. Semarang : Universitas Diponegoro Humaidi, S.U., 1993. Mengenal Ilmu Kebijakan Publik. Pasuruan: Garoeda Buana Indah. Islamy, Irfan. 1992. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara. Moenir, H. A. S. 2006. Manajenen Pelayanan Umum Di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara Moleong, Lexy, 2011. Metodologi penelitian kualitatif. Bandung : Remaja posda karya Mustopadidjaja. A. R., 1992. Studi Kebijaksanaan, Perkembangan dan Penerapannya dalam Rangka Administrasi dan Manajemen Pembangunan. Jakarta: LP FEUI. Nawawi, Ismail. 2009. Public Policy: Analisis, Strategi Advokasi teory dan praktik/ Surabaya: CV. Putra Media Nusantara Subarsono, AG. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitati, dan R&D. Bandung: Alfabeta.



Tachjan, H. 2006. Implenemtasi Kebijakan Publik. Cetakan I. Bandung: Pusli KP2W Unpad Wahab, Solichin Abdul. 2001. Pengantar Kebijakan Negara, Jakart: Rhimena Cipta Widodo, Joko. 2007. Analisis Kebijakan Publik konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Banyu Publishing. Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Jakarta: Media Pressindo Hidayat. 1986. Teori Efektifitas Dalam Kinerja Karyawan. Gajah Mada University Press. Yogyakarta Prasetyo Budi Saksono, 1984.. Dalam Menuju SDM Berdaya.Bumi Aksara. Jakarta Anwar. 2005. Dalam Hubungan Dengan Konsep Pembangunan Daerah. PT. Media Tama. Jakarta. Ginting. S.P, 1998. Sistim Pemerintahan Desa. Gadjah Mada University Press. PT. Permata Artistika Kreasi. Depok. Emitai Etzioni 1994.Analisis Kebijakan. (Artikel) . Visimedia. Jakarta. Martoyo 1998 Sistim Pemerintahan Desa. (Artikel). Press. Yogyakarta Wresniwiro, 2007. Membangun Republik Desa. Visimedia. Jakarta. Komaruddin. 1994. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Rineka Cipta. Jakarta Peraturan Pemerintah Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 14 Tahun 2012. Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuanagan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar Pedesaan.


Oleh: Reza Arista Saputra NIM. E

Recommend Documents