PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN, KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL SERTA PENGARUHNYA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (Studi pada SKPD di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah) THE IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT ACCOUNTING STANDARDS, HUMAN RESOURCE COMPETENCIES AND INTERNAL CONTROL SYSTEM AND ITS EFFECT ON QUALITY OF WORKING UNIT FINANCIAL REPORTS (Study on Working Units in West Kotawaringin, Central Kalimantan) Oleh Irvan Ahsani Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ABSTRACT The research aims so examine the effect of the implementation of government accounting standards, the effect the human resource competencies and internal control system on quality working unit financial report. Data were collected using questionnaire survey. The questionnaires were delivered to 125 employees of local government units (SKPD) Kotawaringin Barat District specifically at financial/accounting department, total of 94 questionnaires were returned and can be processed. This study belongs to questionnaire research. The sample was determined by purposive sampling technique. The data analysis was done by using multiple regressions with the help of SPSS 20 software. The result showed that the implementation of government accounting standards had a positive significant effect on quality of working unit financial report, human resource competencies had a positive significant effect on quality of working unit financial report, and internal control system had a positive significant effect on quality of working unit financial report.
Key Words: The Implementation of Government Accounting Standards, Human Resource Competencies, Internal Control System and Quality Of Working Unit Financial Report.
PENDAHULUAN Organisasi sektor publik di Indonesia dalam praktiknya kini diwarnai dengan munculnya fenomena menguatnya tuntutan akuntabilitas atas organisasi-organisasi publik tersebut, baik di pusat maupun daerah. Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi
organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik yang disebut dengan laporan keuangan (Mardiasmo, 2006). Laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas dalam hal ini pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dijelaskan bahwa laporan keuangan berkualitas itu memenuhi karakteristik ; Relevan, Andal, Dapat dibandingkan, dan Dapat dipahami. Terkhusus untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), laporan keuangan tersebut nantinya harus disampaikan oleh Pemerintah Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Undang-Undang (UU) No 17 tahun 2003 juga mengisyaratkan bahwa laporan pertanggungjawaban pemerintah atau laporan keuangan pemerintah pada gilirannya harus diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelum disampaikan
kepada pihak
legislatif sesuai dengan
kewenangannya. Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dimaksud adalah dalam rangka pemberian pendapat (Opini) sebagaimana yang diamanatkan oleh UndangUndang No 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Namun, masih maraknya fenomena mengenai pelaporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah yang menyajikan data-data yang tidak sesuai dan juga masih banyaknya
penyimpangan-penyimpangan
yang
berhasil
ditemukan
oleh
Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah, akhirnya membuat publik bertanya-tanya tentang kinerja pemerintah yang dalam
praktiknya masih minim dalam hal pertanggungjawaban dan menyebabkan publik kemudian menuntut agar penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance government) untuk segera dilaksanakan dan ditingkatkan. Apalagi melihat data-data hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2014. Di samping itu, permasalahan mengenai laporan keuangan yang masih minim dalam hal pertanggungjawabannya ini juga merupakan masalah klasik yang terus berulang setiap tahunnya. Dimana Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) telah diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2009. Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atau disclaimer atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2004-2008.(IHPS BPK semester I 2015). Maka, permasalahan mengenai kualitas laporan keuangan kini semakin hangat dan menarik untuk dikaji dan ditelusuri lebih dalam, apalagi permasalahan mengenai buruknya kualitas laporan keuangan ini tidak hanya terjadi di lingkup Pemerintah Pusat saja tetapi sudah merambah ke berbagai sektor di Pemerintahan Daerah. Dapat dilihat pada tabel 1 (lampiran), bahwa di dalam 518 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada Pemerintah Daerah terdapat 8.019 temuan, yang artinya dalam setiap temuan itu dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan, yaitu berupa kelemahan Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan/atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan. (IHPS semester 1 Tahun 2015 BPK). Dari berbagai permasalahan kualitas laporan keuangan yang telah dijelaskan diatas, tentu ini merupakan bukti dari kurangnya pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan
(SAP) dan buruknya Sistem Pengendalian Internal (SPI), serta kurangnya kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni, sehingga menyebabkan permasalahan kualitas laporan keuangan yang buruk di berbagai pemerintahan daerah terus terjadi dan berlanjut. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Tabel 2 lampiran) memiliki opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) selama empat tahun berturut-turut yaitu yaitu dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Namun pada tahun 2015 Kabupaten Kotawaringin Barat memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang menandakan bahwa dalam hal ini pemerintah telah lebih baik dari tahun sebelumnya. Berdasarkan pemaparan-pemaparan yang telah dijelaskan diatas, dapat dikatakan bahwa permasalahan mengenai buruknya kualitas laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah disebabkan oleh tiga faktor, antara lain: Kurangnya Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Lemahnya Sistem Pengendalian Internal (SPI), dan Minimnya Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM). Penelitian ini dibuat untuk membuktikan apakah ada andil besar ketiga faktor tersebut terhadap perubahan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) ke opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang didapatkan Pemerintah Daerah Kotawaringin Barat.
KERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS Teori Agensi (Agency Theory) Mardiasmo (2004), menjelaskan bahwa pengertian akuntabilitas publik sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak
untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu: a) pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi (akuntabilitas vertikal), dan b) pertanggungjawaban kepada masyarakat luas (akuntabilitas horisontal). Masalah keagenan muncul ketika eksekutif atau agen cenderung memaksimalkan self interest-nya dan kewenangannya yang dimulai dari proses penganggaran, pembuatan keputusan-keputusan, sampai dengan melaporkan dan menyajikan laporan keuangan yang sewajar-wajarnya untuk memperlihatkan bahwa kinerja mereka selama ini telah baik, selain itu juga untuk mengamankan posisinya di mata legislatif dan rakyat. Teori COSO (Comimittee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) Comimittee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) menerbitkan Internal Control – Integrated Framework tahun 1994 yang mengemukakan bahwa pengendalian intern merupakan pengendalian kegiatan (operasional) perusahaan yang dilakukan pimpinan perusahaan untuk mencapai tujuan secara efisien, yang terdiri dari kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang ditetapkan untuk mencapai tujuan tertentu dari operasi perusahaan. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) mengenalkan bahwa terdapat 5 (lima) komponen kebijakan dan prosedur yang didesain dan diimplementasikan untuk memberikan jaminan bahwa tujuan pengendalian intern dapat dicapai. Kelima komponen pengendalian intern tersebut adalah: lingkungan pengendalian (control environment), penilaian risiko manajemen (management risk assessment), sistem komunikasi dan informasi akuntansi (accounting information and communication system), aktivitas pengendalian (control activities), dan pemantauan (monitoring).
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010, Standar akuntansi pemerintahan diartikan sebagai prinsip-prinsip akuntansi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), serta disusun dengan mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Menurut Nugraheni dan Subaweh (2008), menyatakan bahwa terdapat pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap peningkatan Kualitas Laporan Keuangan, dimana setelah penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional telah memuat seluruh informasi keuangan yang terjadi, dapat memecahkan semua permasalahan pencatatan keuangan, dan ada cara untuk memecahkan permasalahan pencatatan keuangan. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Permana (2011), tentang pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan implikasinya pada akuntabilitas, mendapatkan hasil, yaitu terdapat hubungan antara Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) signifikan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan implikasinya terhadap akuntabilitas. H1: Penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah.
Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No 46A Tahun 2003 didefenisikan sebagai kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya,
sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien. Dengan adanya kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) maka waktu pembuatan laporan keuangan akan dapat dihemat. Hal ini karena Sumber Daya Manusia (SDM) tersebut telah memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai hal-hal yang harus dikerjakan, sehingga laporan keuangan yang disusun dapat diselesaikan dan disajikan tepat pada waktunya. Semakin cepat laporan keuangan disajikan maka akan semakin baik dalam hal pengambilan keputusan (Mardiasmo, 2002: 146). Studi yang dilakukan Roviyantie (2011), tentang pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia (SDM) memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Rahayu,dkk (2014), tentang pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, dan penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Pemerintah Propinsi Riau, menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. H2: Kompetensi sumber daya manusia (SDM) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah.
Sistem Pengendalian Internal (SPI) Pengendalian intern didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia (SDM) dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan tertentu. Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan
(fraud) (arfianti, 2011). Pengendalian internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nurillah dan Muid (2014), tentang pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan. Studi yang dilakukan oleh Sukmaningrum (2012), tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah, juga menyatakan hal yang serupa bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan. H3: Sistem pengendalian internal (SPI) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah.
METODE PENELITIAN Populasi dari penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Kotawaringin Barat. Sampel yang akan diteliti adalah sebagian SKPD yang berada di Kabupaten Kotawaringin Barat, dimana nantinya setiap SKPD diwakilkan oleh beberapa responden. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil pengisian
kuesioner
oleh
responden,
yaitu
kepala
dan
staf
sub
bagian
akuntansi/penatausahaan keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Dimana peneliti awalnya mengambil sampel sebanyak 125 orang untuk diteliti dalam memberikan pendapatnya. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode purposive
sampling. Kuesioner terdiri dari 66 poin pernyataan, sedangkan skala yang digunakan untuk mengukur jawaban dari pernyataan tentang variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, dan kualitas laporan keuangan dalam penelitian ini adalah skala likert lima tingkat. Dari pengembalian kuesioner oleh responden, hanya sebanyak 94 kuesioner yang dapat diolah. Variabel Penelitian Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Variabel kualitas laporan keuangan diukur dengan 4 indikator yaitu: relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah SAP) Variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan diukur dengan 3 indikator yaitu: Penerapan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas, Penerapan basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta penyajian secara wajar. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Variabel kompetensi sumber daya manusia diukur dengan 3 indikator yaitu: pengetahuan, keahlian, dan perilaku. Sistem Pengendalian Internal (SPI) Variabel sistem pengendalian internal diukur dengan 4 indikator yaitu : Lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan.
UJI KUALITAS INSTRUMEN Uji Kualitas Data a. Uji Validitas Uji validitas dilakukan untuk mengukur sah atau valid tidaknya butir-butir pernyataan dalam kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Cara mengukur valid tidaknya adalah dengan menghitung korelasi antara skor masing-masnig pernyataan dengan total skor (Ghozali, 2005:39). b. Uji Reliabilitas Uji Reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban responden terhadap pernyataan kuesioner konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2005:41). Uji Hipotesis Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda yang digunakan untuk mengetahui keakuratan hubungan antara kualitas laporan keuangan satuan kerja perangkat
daerah
(variabel
dependen)
dengan
penerapan
standar
akuntansi
pemerintahan, kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal sebagai variabel yang mempengaruhi (variabel independen) dengan persamaan: Y = β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + e Keterangan: Y = Kualitas Laporan Keuangan β1,5 = Koefisien regresi X1 = Standar Akuntansi Pemerintahan X2 = Kompetesi Sumber Daya Manusia X3 = Sistem Pengendalian Internal e = error terms
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN Hasil pengujian validitas, diketahui bahwa pengujian terhadap variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan, kompetensi sumber daya manusia, dan sistem pengendalian internal manusia terhadap kualitas laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah menunjukkan seluruh data yang diperoleh valid karena menunjukkan hasil r-hitung > t-tabel (0,2028). Dengan demikian semua butir pertanyaan dalam kuesioner tersebut dapat digunakan dan dapat dipercaya untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai Cronbach’s Alpha variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, dan kualitas laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah diatas 0,70. Dengan demikian disimpulkan bahwa pertanyaan dalam kuesioner ini reliable karena nilai cronbach’s alpha >0,70. Berdasarkan hasil pengujian hipoesis yang dilakukan terlihat bahwa angka probabilitas pada variabel penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan telah diterapkan dengan baik di satuan kerja perangkat daerah kabupaten kotawaringin barat, sehingga kualitas laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah daerah semakin baik pula. Penelitian yang dilakukan oleh Permana (2011), Kusumah (2012), Juwita (2013), dan Rahayu,dkk (2014) juga memperoleh hasil bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil regresi berganda menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan satuan kerja perangkat
daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kompetensi sumber daya manusia, maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Roviyantie (2012) mengemukakan bahwa dengan adanya kompetensi sumber daya manusia maka tugas yang dibebankan kepada sumber daya manusia tersebut akan dilaksanakan dan diselesaikan secara professional, efektif, dan efisien. Maka dapat dikatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia dalam hal ini mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Windiastuti (2013), Sukmaningrum (2012), Nurillah dan Muid (2014), Putri,dkk (2015), dan Arfianti (2011) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Hal ini berarti, tingkat penerapan sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah tinggi, sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah.
KESIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, dan sistem pengendalian internal terbukti berpengaruh signifikan secara bersama-sama (simultan) terhadap kualitas laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah. Penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah, kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kualitas laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah, dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, diantaranya adalah ruang lingkup hanya dilakukan di Kotawaringin Barat, penelitian ini menggunakan metode survei kuesioner dengan tidak memberi pendampingan selama pengisian dan tidak dilengkapi dengan metode observasi dan wawancara, sehingga jawaban yang diberikan belum tentu menggambarkan keadaan yang sebenarnya, penelitian ini sebagian besar masih mengadopsi kuesioner yang dipakai peneliti sebelumnya, sehingga kemungkinan terjadi kekeliuran dalam pengukurannya karena belum tentu menggambarkan keadaan yang sama pada objek yang diteliti peneliti sebelumnya. Dengan adanya keterbatasan diatas, maka disarankan penelitian selanjutnya perlu mengembangkan faktor-faktor lain yang menjelaskan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, melengkapi metode survei dengan wawancara untuk meningkatkan sikap kepedulian dan keseriusan responden dalam menjawab beberapa pernyataan atau pertanyaan yang diajukan sehingga dapat mengurangi subjektivitas dari responden yang dapat mengakibatkan hasil penelitian ini rentan terhadap biasnya jawaban responden, membuat kuesioner yang baru dan disesuaikan dengan kondisi daerah yang akan diteliti sehingga dapat menggambarkan permasalahan yang sebenarnya, dan diharapkan lebih memperhatikan operasionalisasi variabel dalam kuesioner.
DAFTAR PUSTAKA Amran. 2009. Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Kantor Departemen Sosial Kabupaten Gorontalo. Jurnal Ichsan Gorontalo. 4 (2): h: 2397-2413.
Arfianti, Dita. 2011. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Batang). Skripsi. Universitas Diponogoro, Semarang. Barney, J. B. 1991. Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of Management. Vol. 17, pp.99-120. Ghozali, Imam. 2005. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Edisi 3. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. . 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19. Edisi Kelima. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Hutapea, Parulian dan Nurianna Thoha. 2008. Kompetensi Plus. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Ikatan Akuntan Indonesia. 2011. Standar Proprofesional Akuntan Publik. Jakarta: Salemba Empat Juwita, Rukmi. 2013. Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Trikonomika. Vol 12. No. 2 Khasanah, Uswatun. 2015. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan Penerapan Sistem Informasi Manajemen (SIMDA) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten Brebes). Skripsi. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Bantul. Kusumah, Ardi dan Arif. 2012. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei pada SKPD/OPD Pemerintahan Kota Tasikmalaya). Skripsi. Universitas Siliwangi, Tasikmalaya. Lillrank, Paul. 2003. “The quality of information”, International Journal of Quality &Reliability Management Vol. 20 No. 6 pp. 691-703. Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi . 2004. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi . 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. Jurnal Akuntansi Nugraheni dan Subaweh. 2008. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Jurnal Ekonomi Bisnis. Vol 13. No. 1
Nurhayati, Riani. 2013. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Survei pada Dinas dan Kecamatan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya). Skripsi. Universitas Siliwangi, Tasikmalaya. Nurillah dan Muid. 2014. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Diponogoro Journal of Accounting. Vol 3. No. 2 Nurlaila. 2014. Pengaruh Efektifitas Penerapan Standar Akuntansi Penerapan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, (Studi pada Pemerintah Kabupaten Enrekang). Skripsi. Universitas Hasanuddin, Makassar. Permana, Irvan. 2011. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Implikasinya pada Akuntabilitas Survei pada Dinas Kota Bandung. Skripsi. Universitas Komputer Indonesia, Bandung. Putri, Rusmiadi, dkk. 2015. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Koperasi Simpan Pinjam di Kecamatan Buleleng). E-Journal Universitas Pendidikan Ganesha. Vol 3. No. 1 Q.S Al-Hujuraat ayat 6 Q.S Al-Israa ayat 35 Rahayu, Liza, dkk. 2014. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Propinsi Riau (Studi Empiris pada SKPD Propinsi Riau). JOM FEKON. Vol 1. No. 2 Republik Indonesia. 2003. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No 46A. Jakarta: Sekretariat Negara. . 2003. Undang-Undang Nomor 17 tentang Keuangan Negara. Jakarta: Sekretariat Negara. . 2004. Undang-Undang No 15 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Jakarta: Sekretariat Negara. . 2004. Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara. . 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Jakarta: Sekretariat Negara.
. 2008. Peraturan Pemerintah No 60 tentang Sistem Pengendalian Internal. Jakarta: Sekretariat Negara. . 2010. Peraturan Pemerintah Pemerintahan. Jakarta: Sekretariat Negara.
No
71
tentang
Standar
Akuntansi
. 2013. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonseia Nomor 2. Jakarta: Sekretariat Negara. Rosalin dan Kawedar. 2011. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keandalan dan Timeliness Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum”. Studi Pada BLU di Kota Semarang. Semarang. Roviyantie, Devi. 2011. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Tasikmalaya). Skripsi. Universitas Siliwangi, Tasikmalaya. Safitri, Amalia. 2009. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah. Skripsi. Universitas Diponogoro, Semarang. Saleba, Nurjannah, Siti. 2014. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Skripsi. Universitas Hasanuddin, Makassar. Sari, Maeka, dkk. 2014. Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Dinas-Dinas di Pemerintah Kabupaten Jembrana). E-Journal Universitas Pendidikan Ganesha. Vol 2. No. 1 Singgih Santoso. 2004. SPSS (Statistical Product and service Solutions). Jakarta: PT Elex Media Komputindo Suhairi, Ahmad. 2011. Analisis Sistem Pengendalian Intern terhadap Sistem Pelayanan Nasabah Melalui Media ATM pada PT Bank Mandiri (PERSERO) Tbk. Cabang Medan Balai Kota. Medan: USU Repository. Sukmaningrum, Tantriani. 2012. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang). Skripsi. Universitas Diponegoro, Semarang. Tunggal, Amin Widjaja. 1995. Struktur Pengendalian Intern. Jakarta: PT. Rineka Cipta Warisno. 2008. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Tesis. Sekolah Pascasarjana USU, Medan.
Wati, Desiana, Kadek, dkk. 2014. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. E-Journal Universitas Pendidikan Ganesha, Vol 2. No. 1 Wilson, James D and John B. Campbell. 1986. Controllership: Tugas Akuntan Manajemen. Edisi 3, Jakarta: Erlangga Windiastuti, Ruri. 2013. Pengaruh Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung). Skripsi. Universitas Widyatama, Bandung. www.bpk.go.id. IHPS Semester 1 Tahun 2015 Yudianta dan Erawati. 2011. “Pengaruh Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan”. Makalah Universitas Udayana, Bali.
LAMPIRAN Tabel 1 Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Dan Temuan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester I Tahun 2015 Pemerintah/Jenis Pemeriksaan Jumlah LHP Jumlah Temuan Pemerintah Pusat
117
1.637
Pemeriksaan Keuangan
97
1.519
PDTT
20
118
Pemerintah Daerah
518
8.019
Pemeriksaan Keuangan
504
7.888
3
17
11
114
Pemeriksaan Kinerja PDTT (Sumber :www.bpk.go.id. IHPS Semester I Tahun 2015)
Tabel 2 Daftar Opini LKPD Propinsi Kalimantan Tengah Semester I Tahun 2015 Tabel 3
Tabel 3 Daftar Pengiriman dan Pengembalian Kuesioner Keterangan Jumlah Prosentase Kuesioner yang disebar 125 100 Kuesioner yang kembali
94
75,2
Kuesioner yang tidak kembali
31
24,8
Kuesioner yang tidak dapat dianalisis
0
0
Kuesioner yang dapat dianalisis
94
100
Tabel 4 Hasil Uji Statistik Deskriptif Descriptive Statistics N
Minimum
Maximum
Mean
Std. Deviation
Total X1
94
27
45
38,59
3,922
Total X2
94
56
95
76,49
9,643
Total X3
94
66
110
91,11
9,889
Total Y
94
48
80
67,84
7,246
Valid N
94
(listwise)
Tabel 5 Hasil Uji Validitas Item Pertanyaan
R-Hitung
R-Tabel
Keterangan
P1
0,744
0,2028
Valid
P2
0,836
0,2028
Valid
P3
0,875
0,2028
Valid
P4
0,867
0,2028
Valid
P5
0,630
0,2028
Valid
P6
0,710
0,2028
Valid
P7
0,686
0,2028
Valid
P8
0,648
0,2028
Valid
P9
0,754
0,2028
Valid
Kompetensi Sumber Daya Manusia
P10
0,650
0,2028
Valid
P11
0,713
0,2028
Valid
(X2)
P12
0,744
0,2028
Valid
Variabel
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X1)
Variabel
Sistem Pengendalian Internal (X3)
Item Pertanyaan
R-Hitung
R-Tabel
Keterangan
P13
0,767
0,2028
Valid
P14
0,665
0,2028
Valid
P15
0,787
0,2028
Valid
P16
0,832
0,2028
Valid
P17
0,848
0,2028
Valid
P18
0,864
0,2028
Valid
P19
0,849
0,2028
Valid
P20
0,846
0,2028
Valid
P21
0,842
0,2028
Valid
P22
0,631
0,2028
Valid
P23
0,736
0,2028
Valid
P24
0,626
0,2028
Valid
P25
0,612
0,2028
Valid
P26
0,636
0,2028
Valid
P27
0,519
0,2028
Valid
P28
0,731
0,2028
Valid
P29
0,773
0,2028
Valid
P30
0,621
0,2028
Valid
P31
0,776
0,2028
Valid
P32
0,816
0,2028
Valid
P33
0,773
0,2028
Valid
P34
0,804
0,2028
Valid
P35
0,842
0,2028
Valid
P36
0,695
0,2028
Valid
P37
0,735
0,2028
Valid
P38
0,808
0,2028
Valid
P39
0,847
0,2028
Valid
P40
0,812
0,2028
Valid
Item Pertanyaan
R-Hitung
R-Tabel
Keterangan
P41
0,838
0,2028
Valid
P42
0,829
0,2028
Valid
P43
0,804
0,2028
Valid
P44
0,823
0,2028
Valid
P45
0,729
0,2028
Valid
P46
0,730
0,2028
Valid
P47
0,680
0,2028
Valid
P48
0,741
0,2028
Valid
P49
0,686
0,2028
Valid
P50
0,745
0,2028
Valid
P51
0,834
0,2028
Valid
P52
0,770
0,2028
Valid
P53
0,844
0,2028
Valid
P54
0,876
0,2028
Valid
P55
0,852
0,2028
Valid
P56
0,853
0,2028
Valid
Kualitas Laporan Keuangan SKPD
P57
0,744
0,2028
Valid
P58
0,865
0,2028
Valid
P59
0,830
0,2028
Valid
(Y)
P60
0,730
0,2028
Valid
P61
0,763
0,2028
Valid
P62
0,787
0,2028
Valid
P63
0,645
0,2028
Valid
P64
0,795
0,2028
Valid
P65
0,758
0,2028
Valid
P66
0,741
0,2028
Valid
Variabel
Tabel 6 Hasil Uji Reliabilitas Cronbach’s Alpha
Variabel
Standar Reliabel
Keterangan
Penerapan SAP
0,895
0,70
Reliabel
Kompetensi SDM
0,966
0,70
Reliabel
Sistem Pengendalian Internal
0,951
0,70
Reliabel
Kualitas Laporan.Keuangan SKPD
0,960
0,70
Reliabel
Tabel 7 Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N
94
Normal Parameters
a
Mean
,0000000
Std. Deviation Most Extreme Differences
5,00429727
Absolute
,088
Positive
,083
Negative
-,088
Kolmogorov-Smirnov Z
,856
Asymp. Sig. (2-tailed)
,456
a. Test distribution is Normal.
Sumber: Olah data SPSS 20 (2016) Lampiran
Tabel 8 Hasil Uji Multikolinearitas Coefficients
a
Collinearity Statistics Model 1
Tolerance
VIF
Total X1
,579
1,728
Total X2
,558
1,794
Total X3
,470
2,126
a. Dependent Variable: Total Y
Tabel 9 Hasil Uji Heteroskedastisitas Coefficients
a
T
Sig.
Model 1
(Constant)
,178
,859
X1
,177
,860
X2
-,724
,471
X3
1,048
,297
a. Dependent Variable: ABS_RES
Tabel 10 Hasil Uji Hipotesis Coefficients
Model
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
B
1
(Constant)
a
Std. Error
Beta
12,780
5,665
Total X1
,482
,177
Total X2
,167
Total X3
,260
t
Sig.
2,256
,026
,261
2,728
,008
,073
,222
2,273
,025
,078
,355
3,346
,001
a. Dependent Variable: Total Y
Tabel 11 Hasil Uji F (ANOVA) b
ANOVA Sum of Model 1
Squares
Df
Mean Square
F
Regression
2553,608
3
851,203
Residual
2328,998
90
25,878
Total
4882,606
93
32,893
Sig. ,000
a
a. Predictors: (Constant), Total X3, Total X1, Total X2 b. Dependent Variable: Total Y
Tabel 12 Hasil Uji Koefisien Determinasi b
Model Summary
Model 1
R ,723
R Square a
,523
Adjusted R
Std. Error of the
Square
Estimate ,507
a. Predictors: (Constant), Total X3, Total X1, Total X2 b. Dependent Variable: Total Y
5,087
Durbin-Watson 2,391
