TANGGUNG JAWAB PENJAMIN ATAS KREDIT YANG DIBERIKAN TERHADAP WARGA LUAR DESA PAKRAMAN PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA DI DESA PAKRAMAN RENON KECAMATAN DENPASAR SELATAN Oleh : I Made Hengki Permadi Dewa Gde Rudy I Wayan Novy Purwanto Program Kekhususan Hukum Perdata, Universitas Udayana Abstract: The title of this paper is responsibility of guarantor as credit that given for outsider of society village on local credit institusion in Renon’s village, South Denpasar regency. Local credit institusion (later called LPD) in channeling its credit cover one area only which is on society village that LPD was built, But in fact Renon’s village LPD gives credit to people outside of its village but still with the guarantor inside the village. The issue that happened is debtor outside the village is default or can’t repay the debt, so the guarantor responsible for the rest of debtor’s debt. So the purpose of this paper is to know about the responsible of the guarantor and to know the responsible procces of the guarantor at Renon’s village LPD. Research method used is juridical empirical method of research which is discuss abut problems that applied by combined legal materials (which is secondary data) with the primary data. The result of this research obtained by the method empirical juridical is the guarantor or debt insurer takes the responsibility for the credit that given to debtor outside of Renon’s village LPD. The process of accountability is first Renon’s village LPD seize and sell collateral owned by the debtor to the general public, of course with the consent of the debtor, the sale of the collateral used to pay the debtor’s debt, and then the rest of debtor’s debt repaid by guarantor. The results of this result is who will to be a guarantor of the Renon’s village LPD must be will to responsible for the debtor from outside the village were in default. The responsibility process, first Renon’s village LPD impound and sell the debtor’s collateral property, then rest of the debt repaid by guarantor. Keywords: Credit, Responsibility, Guarantor, Debtor. Abstrak: Makalah ini berjudul tanggung jawab penjamin atas kredit yang diberikan kepada warga luar desa pakraman pada Lembaga Perkreditan Desa di Desa Pakraman Renon, Kecamatan Denpasar Selatan. Ruang lingkup penyaluran kredit Lembaga Perkreditan Desa (yang selanjutnya disebut LPD) sebenarnya hanya sebatas pada desa dimana LPD tersebut berdiri, namun pada LPD Renon memberikan kredit kepada warga luar desa pakraman dengan syarat adanya penjamin. Permasalahan yang terjadi yaitu debitur dari luar desa wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya sehingga penjamin yang bertanggungjawab atas sisa utang dari debitur tersebut. Sehingga tujuan dari makalah ini untuk mengetahui
1
bagaimana tanggung jawab penjamin serta untuk mengetahui bagaimana proses pertanggungjawaban penjamin atas kredit yang diberikan terhadap warga luar desa pakraman yang wanprestasi pada LPD Desa Pakraman Renon. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris yaitu artinya pendekatan dengan memadukan bahan-bahan hukum (data sekunder) dengan data primer. Hasil penelitian yang didapat berdasarkan metode penelitian yuridis empiris yaitu penjamin pada LPD Renon bertanggungjawab atas kredit yang diberikan kepada warga luar Desa Pakraman Renon yang wanprestasi. Proses pertanggungjawabannya yaitu terlebih dahulu LPD Renon menyita dan menjual jaminan yang dimiliki debitur kepada masyarakat umum tentunya atas persetujuan debitur, hasil penjualan jaminan tersebut digunakan untuk membayar utang debitur, lalu sisa utang debitur dilunasi oleh penjamin. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa yang bersedia menjadi penjamin pada LPD Renon maka bertanggungjawab atas debitur dari luar desa yang wanprestasi. Pertanggungjawaban penjamin melalui proses yaitu terlebih dahulu LPD Renon menyita dan menjual jaminan milik debitur, lalu penjamin yang membayar sisa utang debitur tersebut hingga lunas. Kata Kunci: Kredit, Tanggung Jawab, Penjamin, Debitur.
I.
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG MASALAH Bali selain memiliki kelurahan dan desa yang bersifat administratif, juga memiliki desa-desa yang mempunyai sifat otonomi asli dengan sebutan Desa Pakraman. Desa Pakraman adalah satu kesatuan hukum masyarakat yang sifatnya sosial kemasyarakatan dan sosial spiritual atau keagamaan.1 Desa Pakraman di Bali juga mempunyai fungsi menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan desanya untuk kesejahteraan masyarakat. Hal ini mengisyaratkan bahwa keadaan desa pakraman milik hak otonomi dalam bidang sosial ekonomi karena dimilikinya kekuasaan untuk mengatur hubungan antara anggota kelompok masyarakat dalam mengelola kekayaan desa pakraman untuk kepentingan warga adat. Kedudukan dan peranan penting tersebut dapat kita lihat dalam Pasal 33 Ayat (1) UndangUndang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan”. Pemerintah Provinsi Bali mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1988 yang pada saat ini menjadi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam mendirikan sebuah lembaga yang berada di provinsi Bali yang dimiliki oleh desa pakraman yang bergerak 1
Soerjono Soekanto, 2005, Hukum Adat Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 91.
2
dalam bidang simpan pinjam yaitu Lembaga Perkreditan Desa (yang selanjutnya disebut dengan LPD). “Kegiatan usaha LPD pada prinsip sifat usahanya dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) yaitu, kegiatan dalam menghimpun dana, kegiatan menggunakan dana dan memberikan jasa berupa menyalurkan kredit untuk membantu perekonomian masyarakat.”2 Dalam penyaluran kredit wilayah cakupan LPD hanya sebatas pada satu wilayah desa pakraman dimana LPD tersebut berdiri. Hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 7 Ayat (1) Huruf b Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2012 tentang LPD yang menyatakan bahwa LPD “dalam menyalurkan kredit hanya kepada krama desa”. Namun pada Prakteknya LPD Desa Pakraman Renon dalam memberikan kredit tidak hanya pada warga desa pakraman setempat namun juga memberikan kredit kepada warga luar desa pakraman setempat.3 Pemberian kredit kepada warga luar desa pakraman hendaknya memenuhi syarat yaitu adanya penjamin yang bertujuan jika debitur dari luar desa pakraman wanprestasi maka penjamin yang bertanggungjawab atas kredit tersebut. Wanpresatasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang.4 1.2. TUJUAN Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab penjamin atas kredit yang diberikan terhadap warga luar desa pakraman serta untuk mengetahui bagaimana proses pertanggungjawaban penjamin atas kredit yang diberikan terhadap warga luar desa pakraman yang wanprestasi pada LPD Desa Pakraman Renon.
2
I Nyoman Nurjaya, 2011, Landasan Teoretik Pengaturan LPD, Cet.I, Udayana University Press,
Bali, h.1. 3
I Komang Nova Rianta, I Gede Eka Pasek Wisanjaya, 2013, “Pemberian Kredit Kepada Warga Luar Desa Pakraman Setempat Oleh Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Pangi Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung”, Kertha Semaya , Vol.01, No.10, Oktober 2013, h.2, ojs.unud.ac.id, URL: http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/6817/5151, Diakses tanggal 23 Desember 2016, Jam 05.16 4 I Nyoman Triambara Saputra, Desak Dewi Kasih, 2015, “Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Debitur Yang Bukan Anggota Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Pakraman Telaga Kecamatan Busungbiu Kabupaten Singaraja”, Kerta Semaya, Vol.03, No.03, Mei 2015, h.3, ojs.unud.ac.id, URL: http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/13152/8834, Diakses tanggal 23 Desember 2016, jam 06.20
3
II.
ISI MAKALAH
2.1. METODE PENELITIAN Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris dalam skripsi ini maksudnya adalah bahwa dalam membahas permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu di LPD Desa Pakraman Renon. 5 Teknik pengumpulan data di lapangan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode wawancara. Dan dari teknik pengumpulan data melalui kepustakaan dipergunakan dengan cara mencatat data-data yang bersumber pada bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku tulisan dari para sarjana. 6 2.2. HASIL DAN PEMBAHASAN 2.2.1. TANGGUNG
JAWAB
PENJAMIN
ATAS
KREDIT
DI
LEMBAGA
PERKREDITAN DESA YANG DIBERIKAN KEPADA WARGA LUAR DESA PAKRAMAN Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak I Wayan Madya, bahwa yang bersedia menjadi penjamin atau penanggung utang (Borgtocht) atas kredit yang diberikan kepada warga luar desa pakraman pada LPD Renon maka bertanggungjawab penuh atas kredit tersebut, maksudnya jika debitur tidak dapat melunasi utangnya maka penjamin mempunyai kewajiban untuk melanjutkan pembayaran utang tersebut hingga lunas, maka penanggungan utang yang dilakukan penjamin hanya sebagai cadangan saja apabila debitur dari luar desa pakraman wanprestasi. Adanya penjamin atas kredit yang diberikan kepada warga luar tersebut bertujuan agar LPD tidak mengalami kerugian apabila debitur wanprestasi serta debitur tidak diketahui keberadaannya sebelum utangnya dilunasi.
5
H. Zainuddin Ali, 2014, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, h.43. Komang Gede Indra Parisuda, Ngakan Ketut Dunia, 2013, “Pelaksanaan Pemberian Kredit Kepada Anggota Masyarakat Pada Lembaga Perkreditan Desa Di Kota Denpasar”, Kertha Semaya, Vol.01, No.04, Mei 2013, h.2, ojs.unud.ac.id, URL: http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/5256/4014, Diakses tanggal 23 Desember 2016, jam 05.42 6
4
(Wawancara bersama Bapak I Wayan Madya selaku Ketua LPD pada hari Kamis, tanggal 30 juni 2016) 2.2.2. MEKANISME
ATAU
TATA
CARA
PERTANGGUNGJAWABAN
PENJAMIN ATAS KREDIT YANG DIBERIKAN TERHADAP WARGA LUAR DESA PAKRAMAN Proses pertanggungjawaban penjamin atau penanggung utang tidak terlepas dari Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan: “Penanggung tidak wajib membayar kepada kreditur kecuali debitur lalai membayar utangnya, dalam hal itu pun barang kepunyaan debitur harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya.” Pada prakteknya berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Made Mantara menuturkan mekanisme pertanggungjawaban penjamin di LPD Renon yaitu pertama-tama pihak LPD melakukan pendekatan secara kekeluargaan kepada penjamin dengan memberitahukan bahwa debitur yang dijaminkannya mengalami kredit macet atau wanprestasi, selanjutnya penjamin bertanggungjawab atas utang debitur tersebut tetapi terlebih dahulu pihak LPD menyita benda jaminan milik debitur, setelah disita lalu pihak LPD menjual jaminan tersebut kepada masyarakat, hasil penjualan jaminan tersebut digunakan untuk membayar utang debitur, karena hasil penjualan jaminan tidak menutupi utang debitur maka selanjutnya penjamin yang membayar sisa utang tersebut hingga lunas. (Wawancara bersama Bapak Made Mantara selaku penjamin pada hari Kamis, tanggal 30 juni 2016)
III.
KESIMPULAN 1. Bagi warga Desa Pakraman Renon yang bersedia menjadi penjamin atas debitur dari luar desa pakraman pada LPD Renon maka wajib pula bertanggungjawab penuh atas utang debitur dari luar desa yang wanprestasi. 2. Pertanggungjawaban penjamin yaitu melalui mekanisme sebagai berikut: Pertamatama pihak LPD Desa Pakraman Renon memberitahukan kepada penjamin bahwa debitur dari luar desa pakraman wanprestasi selanjutnya LPD menyita dan menjual
5
benda jaminan milik debitur, karena hasil penjualan tidak menutupi utang debitur maka selanjutnya penjamin yang bertanggungjawab untuk melunasi utang debitur.
DAFTAR PUSTAKA
BUKU Ali, H. Zainuddin, 2014, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta. Nurjaya, I Nyoman, 2011, Landasan Teoretik Pengaturan LPD, Cet.I, Udayana University Press, Bali. Soekanto, Soerjono, 2005, Hukum Adat Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Kitab Undang-undang Hukum Perdata terjemahan R. Subekti, 2004 Penerbit PT. Pradnya Paramita, Jakarta. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perda Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002.
INTERNET Parisuda, Komang Gede Indra, Ngakan Ketut Dunia, 2013, “Pelaksanaan Pemberian Kredit Kepada Anggota Masyarakat Pada Lembaga Perkreditan Desa Di Kota Denpasar”, Kertha Semaya, Vol.01, No.04, Mei 2013, h.2, ojs.unud.ac.id, URL: http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/5256/4014, Diakses tanggal 23 Desember 2016, jam 05.42 Rianta, I Komang Nova, 2013, “Pemberian Kredit Kepada Warga Luar Desa Pakraman Setempat Oleh Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Pangi Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung”, Kertha Semaya , Vol.01, No.10, Oktober 2013, h.2, ojs.unud.ac.id, URL: http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/6817/5151, Diakses tanggal 23 Desember 2016, Jam 05.16
6
Saputra, I Nyoman Triambara, 2015, “Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Debitur Yang Bukan Anggota Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Pakraman Telaga Kecamatan Busungbiu Kabupaten Singaraja”, Kerta Semaya, Vol.03, No.03, Mei 2015, h.3, ojs.unud.ac.id, URL: http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/13152/8834, Diakses tanggal 23 Desember 2016, jam 06.20
7
