295 PEMILlHAN UMUM 1975 or AUSTRALIA Oleh Harun Al Rasid. " 11. lat call a poor mal1 do ? Vote Labor!"
Poster Pemilu. Pada hari Sabtu tanggal 13 Ocscmber 1975 di Australia telah berlangsung pcmilihan umum untuk memilih 127 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan 64 orang anggota Senat. Unluk pemilihan anggota DPR dipakai sistim distrik scdangkan untuk pemilihan anggota Sen at dipakai sis tim perwakilan be rim bang. Yang bertarung ialah Partai Buruh di satu pil,ak , yang dalam kehidupan politik mendapat julukan sebagai "the socialist tiger". dan di lain pihak ialah koalisi Partai Liberal dan Partai Pctani/peternak (Na tional Country Par~v ) yang berhaluan konservatip. Hasilnya ialah kemenangan mutlak untuk Partai Liberal dan partnemya yang berarti bahwa baik di OPR .maupun di Senat kedua partai tersebut memperoich kursi terbanyak.~ Dengan demikjan maka selama tiga tahun mendatang sudah dapat dipastikan bahwa partai koalisi a!ra!1 rnp.mpf~nz
pemerintahan secara arnan, dengan perkataan lain, lidak usah kuatir akan te~adi pcmilil1an umum sebelum waktunya lantaran timbul konflik an tara DPR dan Sena! yang dapat bcrakibat pembub.ran kedu. badan parlemen.: Kalau mcngcnai pcmilihan umum tersebut yang Icbm menarik bagi para al,li ilmu politik (political scientist) ialal, mengenai h.silnya, rnaka bagi para "hli hukum tatanegaraiconstitutionallawyer)yang lebih menarik ialah mcngenai causa proxima- nya, yaitu soal budget. Sebelum membahas hal ini lebih lanjut, akan saya uraikan dulu sejarah pendal1Uluan dari pernilihan umurn 1975. Perubahan iklirn politik sebenamya dimulai sejak pemilihan urnum 2 Desember 1972 ketika Partai Buruh memperoleh kemenangan setelal, 23 tal1Un lamanya memegang peranan sebagai partai oposisi. Akan tetapi kemenangan itu tidak bersifat rnutlak oleh karena Partai Buruh hanya rnenguasai OPR sedangkan Senat dikuasai oleh Partai Liberal (dan partnernya).3 Namun demikian, rnenurut konvensi ketatanegaraan, yang berhak memerintal, ialal, partai yang mernperoleh mayoritas di OPR. 4 Dengan kernenangannya itu nonnaliter Partai Buruh berhak memegang pernerintahan selarna tiga tahun , yaitu sarnpai 1975. Akan tetapi barn satu setengah tahun Whitlam rncnjadi Perdana Menteri telah terjadijalan buntu yang berakibat pembubaran parlemen pada bulan April 1974 dan pemilihan umum dilangsungkan pada bulan Mei beriktunya. Temyata
hasilnya Partai Buruh menang lagi, walaupun Senat masih tetap dikuasai oleh Partai Liberal.
296
MAJALAH FHUI
Seyogyanya Partai Buruh me me gang pemcrintahan sampai tahun 1977 akan tetapi rupallya Partai Liberal yang merasa kehilangan tahta setelah berkuasa hampir seperempat abad lamanya (1949 - 1972) masih merasa penasaran dan letap berusaha untuk mcmegang pemerintahan kcmbali sebelum masa jnbatan Whitlam berakhir secara normal. Dengan alasan bahwa Partai Buruh tidak becus memerintah, Partai Liberal telah melakukan apa yang dalam teori hukum tatanegara dikenal sebagai gejala penolakan anggaran Ian tarall sebab-sebab diluaroya (verwerping van de begroting om redenen daarbuiten gelegen). Hal ini tetjadi ketika rancangan anggaran (appropriation bill) yang telah disetujui oleh DPR diajukan kepada Senat dalam bulan Oktober 1975. Dengan ditutupnya keran uang (supply) oleh Senat berarti roda pemerintahan akan macet. Kas negara hanya bisa bertahan sampai akhir Nopember dan sesudah itu akan kosong. Seeara konstitusionil seharusnya Whitlam minta berhenti atau mengusulkan kepada Gubernur jendral agar parlemen dibubarkan schingga dapat di tempuh peoyelesaian melalui pemilihan umum. Akao tctapi rupanya Whillam bertekad uotuk memerintah terus tanpa anggaran bahkan ja berusaha untuk memperoleh kredit dari bank (yang kemudian teroyata gagal). Krisis konstitusionil yang ditimbulkan oleh Senat dengan menggunakan hak bUdgetnya itu tampaknya akan berlarut-Iarut oleh karena kedua belah pihak, baik partai pemcrintah maupun partai oposisi, sarna-sarna teguh memegang pendirian masing-masing. Namun permainan ping-pong an tara OPR dan Senat - rancangan anggaran yang diajukan oleh OPR ditolak (dererred) oleh Senat, diajukan lagi, ditolak lagi, diajukan lagi kesudallannya berakhir juga setelah Guberour lendral, Sir John Kerr, turWl tangan. s Dengan tidak diduga-duga Guberour lendral, yang selama ini dianggap sebagai "nliwllg gullting pita", menunjukkan giginya dengan memecat Perdana Menteri Whitlam dan menunjuk pemimpin partai oposisi, Malcolm Fraser, sebagai Perdana Menteri semen tara (caretaker). Kemudian menyusul permainan pat-gulipal. Segera setelah Partai Liberal berkuasa, rancangan anggaran disetujui Qleh Senat schingga keran uang terbuka lagi. Dilain pihak Whitlam, yang sekarang menjadi pemimpin partai oposisi, menggoalkan mosi tidak pereaya di DPR dengan maksud untuk menjatuhkan Fraser. Akan tetapi sebellim Ketua DPR sempat menyerahkan mosi te!Sebut kepada Gubernur lendral, Perdana Menteri Fraser telah Ie bill dlilu menyampaikan permohonan kepada Guberour lendral agar DPR dan Senat dibubarkan sehingga keputusan akhir diserahkan kepada rakyat pemilih (kiezersvolk). Perlu dicatat bahwa tindakan pemeeatan yang mendahului pemilihan umum 1975 itu mellipakan peristiwa polilik yang unik. Untuk pertama kali sejak terbentuknya negara federal pada tan~eal 1 lanuari 1901 seorang Perdana Menteri hasil pemilihan umum dipeeat oieh Guberour lendral sedangkan biasanya beliau hanya bertindak atas nasihat Perdana Menteri., Oleh sebab itu lidaklall heran kalau bekas Perdana Menteri Whitlam memberikan peroyataan bal,wa menurut pendapatnya Gubernur lendral tidak berwenang untuk memecat Perdana Menteri. 6
J
PEMILIHAN UMUM 1975 DI AUSTRALIA
297
Kembali pada persoalan semula, pertanyaan yang timbul ialah apakah tindakan Senat yang memblokir budget dengan maksud untuk menjatuhkan Pemerintah itu dapat dibenarkan atau tidak? Dan bagaimanakah mengenai jalan keluar yang ditempuh oleh Cubernur Jendral untuk mengatasi krisis konstitusionil yang tetjadi itu? Adalall menarik perhatian bahwa delapan orang gurubesar hukum telah memberikan pernyataan yang pada pokonya meneela sikap Senat yang mau memaksanakan pemilihan umum dengan jalan menolak budget. 7 Memang ada terdapat penafsiran bahwa Senat berwenang untuk menolak supply, jadi berlaku prinsip "equal power" antara DPR dan Senat, namun patut pula diindahkan konvensi yang berlaku dalam praktek ketatanegaraan ballwa selama 75 tahun sejak berdirinya negara federal bel urn pernah Sen at menolak anggaran yang telah disetujui oleh DPR' Lagipula bukankah kekuasaan keuangan (power of the purse) lazimnya berada di tangan DPR sebagai kamar rakyat (vol kskame r) yang seyogianya mempunyai kedudukan yang dominan dalam soal budget?' Pcnyelesaian
melalui pemilihan umum mungkin akan memberikan keuntungan jangka pendek bagi partai oposisi narnun dalam jangka panjang akan merugikan rakyat serta merusak sis tim demdkrasL Mengenai jalan keluar dari krisis konstitusionil yang ditimbulkan oleh Senat itu saya berpendapat bahwa alternatip lain yang dapat ditempuh oleh Cubemur Jendral ialah memberikan kesempatan kepada Pemerintah Whitlam untuk memerintah terus selama tiga tahun penuh, yaitu sampai 1977. Dasar pertimbangannya ialah bahwa baru setahun sebelumnya (1974) telah terjadi pembubaran parlemen dan kehidupan demokrasi di Australia akan tcraneam kalau Senat yang dikuasai oleh partai oposisi senantiasa mengaeung-aeungkan pedang Damacles untuk menjegal Pemerintah. Sebagai perbandingan dapat saya kemukakan krisis konstitusionil yang terjadi di negeri Belanda pada tahun-tahun 1866 - '68.' 0 Tatkala DPR (Tweede Kamer) menolak budget yang diajukan oleh Kabinet Van Zuylen Heemskerk Guga lantaran sebab-sebab diluarnya) maka DPR dibubarkan. Akan tetapi sesudah pemilihan umum ternyata bahwa kamposisi DPR masih tetap seperti sebelum pembubaran. Budget di.ajukan lagi aleh Kabinet dan ditolak lagi oleb DPR. Ketika ada usaha untuk membubarkan DPR sekali lagi, maka berkat cam pur tangan Majelis Tinggi (Eerste Kamer) akhirnya bUkan DPR yang dibubarkan tetapi Kabinet yang mundur. Aturan permainan yang dihasilkan oleh krisis konstitusioniI tersebut ialah kalau terjadi konflik an tara Pemerintah dan DPR, makajika DPR dianggap tidak representatip lagi dapat dilakukan pembubaran parlemen akan tetapi tidak lebih dari satu kali. Jadi, seeara l:o.logis, setelah Partai Buruh ternyata masih memperoleh mayoritas di DPR pada pemilihan umum 1974 yang merupakan akibat dari "double dissolution", seyogianya Pemerintah
WhitJam diberi kesempatan untuk rnemerintah terus sampai masa jabatannya berakhir sceara normal, yaitu sampai 1977. Alhasil,-kesirnpulan yang dapat ditarik dari kebijaksanaan yang diambil
MAJALAH FHUI
298
oleh Gubernur Jendral ialah bahwa dalam kehidupan politik Australia di masa depan hanya akan terdapat pemerintahan yang stabil jika partai pemerintah menguasai baik DPR maupun Sena!. Jika tidak dernikian, maka sudah bisa diramalkan bahwa Senat akan dapat memaksakan suatu "earl}' election" dengan menggunakan hak budgetnya. Dengan perkataan lain, yz;;g lebih berku.sa dian tara kedua badan parlemen ialah Senat yang ya:ig nota bene bukan merupakan kamar rakyat oleh karena jumlah anggotanya tidak berdasarkan jumlah penduduk. DAFTAR
CATATAN:
I. Pembagian kursi hasil pemilihan umum 1975 iaiah sebagai berikut:
DPR Liberal Party National Country Party Australian Labor Party Lain-lain
68 23 36
J
127
J
nl I a h
SENAT 27
8 27 2 64
Data terse but saya peroleh dari Australian Information Service, Hotel Borobudur, Jakarta. 2. Pembubaran kedua badan parlemen (double dissolution) dilakukan oleh Gubemur lendral atas usul Perdana Menteri. Hal ini dapat terjadi kalau dalam proses legislatip timbul jalan buntu (deadlock) lantaran suatu rancangan undang-undang (bill) yang sudah disetujui oleh DPR ditolak/diblokir oleh Sena!. Dalam sejarah politik Australia, peristiwa pembubaran kedua badan parlemen telah teIjadi empat kali , yaitu pada tahun-tahun 1914,1951,1974 dan 1975. 3. Mayoritas partai oposisi di Sena-! itu merupakan penghalang bagi Pemerintah Whillam dalam melaksanakan rencana pembaharuannya (reformasi). Suatu contoh ialah penolakan Senat terhadap RUU Perusahaan ASllransi Negara (Australian Government Insurance Corporation Bill). 4. L.F. Crisp, Australian National Government, Longman Australia Pty Limited, 1974,pp. 352-3:
"The essential nature of the Commonwealth's working system of executive government comes, then, not from the words of the COllstitution, but rather from a whole set of the cOllstitutiollal conventiolls of rl!'''P o.''!~,:ibi.P. governmpY!t . . ... I;y these cOrlv'!ntiolls fhe Governor-General commissions the leader of the majority party in
PEMILIHAN UMUM 1975 Dl AUSTRALIA '
299
th e House of Represen tatives - or the leader of one of two or more parties which between them command a majon"ty of seats and have undertaken to work togeth er upon an agreed programme - to provide
and lead a Ministry. " 5. Lihat Mingguan Tim e ,24 Nopember 1975: 'The Queen's Man Strikes". 6. Liliat Harian The Sydney Morning· Herald, 12 Nopember 1975, p. 9: "1 am certain the Crown did not have the right to do what the Govemor-General did on this occasion. " 7. The Sydney Morning Herald, II Oktober 1975 , p. 4: "Eight Professors of Law from fvur universities have signed leiters protesting against any action in the Senate to force a Federal election by rejecting the Budget or rejetting supply. " Mereka itu ialah Professor2 Garth Nettheim, Ronald Sackville, Ivan Shearer dan Julius Stone dari University of New South Wales; Professor2 G.Sawer dan L. Zines dari Australian National University, Professor A.C. Sastles dari University or Adelaide dan Professor C. Howard dari University of Melbourne. 8. Liliat Crisp, op.cit., p. 329: "Supply is a vote of both Houses: It must be passed by both, though it can be initiated and varied by the Lower House only. Constitutionally, the Senate could refuse Supply. If it did, the machine of government would come to a stop. Obviously, the Government of the country cannot remain at a standstill for months while the constitutional requirements for a double dissolution are being satisfied. For that very reason the Senate's power to refuse to join in the granting of Supply is its greatest power . .... it is a power which could be used to force concessions from an unwilling Govemment concentrated in the House of Representatives, or perhaps it could be used to force a dissolution of the House of Representatives. But it is a power which has never been exploited by the Senate. " (kursip dari pen.) 9. Surat yang ditandatangani oleh Professor Sawer c.s. mengatakan a.1.: "The unwritten rule in question at present was the cOllvention that the control of the supply of money to the Govemment, which determined the Government's existence, should rest with the Lower House . .. Lillat juga argumentasi Professor Blackshield dalam artikelnya. "A Conventional Crisis", dimuat dalam mingguan mahasiswa Tharunka, Vol. 21 No.28, 29 Ok tober 1975 , p. 17:
300
MAJALAl-! FHUI. "If control of supply musl belollg to a House wilh a direcl popular {ranchise, then it must belong in Australia to the House of Representatives ()11~Y. "
10. Prof. Dr.R.A.V. Baron Van Hacrsolte, Inlei~;;:g !~! het Nf'clprl~UlctSP Staatsrecht, eet. ke-5, 1972, N.Y. Uitg. Mij W.EJ. Tjeenk Willink , Zwolle, p. 208 ds!.-
