Kinerja BKKBD Dalam Penyelenggaraan Program Keluarga Berencana di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Studi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kecamatan Bintauna) Oleh : HARMAN TAMASOLENG BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Penelitian Dalam perkembangan globalisasi kemajuan ditengah-tengah kehidupan suatu negara, sering menghadapi berbagai persoalan baik secara internal maupun eksternal dalam suatu negara. Sehingga dengan berjalan perkembangan yang ada, dibutuhkan suatu pengelolaan sistem pemerintahan yang baik dalam mencapai sasaran dalam menjalankan program dalam mencapai tujuan nasional. Mengatur akan segala keperluan otonomi daerah diatur dalam sebuah kebijakan. Kebijakan sebagai suatu konsep adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pada pengambilan keputusan dan juga kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang baik dari yang membuatnya dan yang mentaatinya. Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan suatu pijakan utama dalam penetapan strategi kebijakan dalam pembangunan daerah. Hakikat makna kesejahteraan adalah menyangkut hajat hidup orang banyak yang meliputi beberapa dimensi. Diantaranya, dibidang sosial, pendidikan, kesehatan, diarahkan kepada peningkatan kualitas kehidupan sosial, peningkatan kualitas pendidikan, kualitas kesehatan masyarakat sehingga dapat meningkatkan angka pertumbuhan penduduk yang berkualitas baik dari aspek lahiriah maupun batiniah (S. Sunarno, 2009:10).
Bolaang Mongondow Utara sebagai daerah otonom tidak terlepas dari masalah sosial yang mempengaruhi peningkatan kesejahteraan masyarakat, diantaranya pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk dikebanyakan negara yang ekonominya tengah berkembang lazimnya adalah akibat tingkat kelahiran yang tinggi dibarengi tingkat kematian yang menurun. Pertumbuhan
1
penduduk memiliki kemampuan untuk memberi pengaruh yang bersifat baik dan buruk. Pemerintah sebagai pemegang tongkat kekuasaan harus menyadari bahwa sesungguhnya kelahiran yang tinggi akan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan dalam suatu negara atau daerah. Hal itulah yang menjadi salah satu dasar pemikiran pemerintah mencanangkan program Keluarga Berencana. Dalam GBHN tahun 1988 bab VI menyatakan bahwa program keluarga berencana diperluas keseluruh wilayah dan masyarakat termasuk daerah-daerah pemukiman baru. Oleh karena itu, untuk melaksanakan dan mensukseskan program tersebut haruslah dilaksanakan dan dilakukan oleh aparatur pemerintah (birokrat) yang mempunyai keahlian dalam bidangnya. Arus otonomi semakin membuka pandangan baru bagi kinerja birokrasi/aparat pemerintah, dalam rangka mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian kesan awal mulai berubah dengan kinerja setelah memahami birokrasi yang dirasakan mempunyai fungsi yang positif. Penilaian kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai misinya (Dwiyanto, 2006:49). Salah satu permasalahan yang menyangkut kinerja aparat pemerintah/birokrat adalah meningkatnya pertumbuhan penduduk khususnya di kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Untuk tahun 2011 pertumbuhan penduduk mencapai 15.644 jiwa, berdasarkan data yang di peroleh dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Hal ini disebabkan oleh tingkat kelahiran kasar yang cukup tinggi dan beberapa indikator lainnya. Padahal di daerah ini sudah dibentuk Badan Kependudukan, Keluarga Berencana Daerah dan Pemberdayaan Perempuan (BKKBD dan PP) berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) nomor 4 tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Perda nomor 5 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bolmut. BKKBD dan PP merupakan lembaga teknis daerah yang Tupoksinya diatur melalui Peraturan Bupati nomor 1 tahun 2011 tentang rincian Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja BKKBD dan PP kabupaten Bolmut. Seharusnya dengan hadirnya lembaga ini akan dapat membantu pemerintah daerah dalam upaya menekan angka pertumbuhan penduduk di daerah tersebut, melalui program kelurga berencana. Melihat angka pertumbuhan penduduk di kabupaten Bolmut untuk tahun 2011 yang mencapai 15.644 jiwa, yang di sebabkan oleh tingkat kelahiran kasar yang cukup tinggi dan beberapa indikator lain, sudah dapat dilihat bahwa kinerja dari BKKBD dan PP di daerah ini belumlah maksimal dalam upaya mensosialisasikan program-progaram kerja yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, dalam upaya menekan angka pertumbuhan
2
penduduk di daerah ini. Oleh karena itulah penulis ingin mendalami penelitian ini dengan judul: “ Kinerja BKKBD dan PP dalam Penyelenggaraan Program Keluarga Berencana di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara”.
1.2.Rumusan Masalah Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: 1. Bagaimana kinerja BKKBD dan PP dalam penyelenggaraan Program Keluarga Berencana di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara? 2. Faktor apa saja yang menghambat/mempengaruhi kinerja BKKBD dan PP dalam penyelenggaraan program Keluarga Berencana di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara?
1.3.Tujuan Penelitian Berdasarkan pada Latar Belakang dan Perumusan Masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan Penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui bagaimana kinerja BKKBD dan PP dalam penyelenggaraan program Keluarga Berencana di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. 2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat/mempengaruhi kinerja BKKBD dan PP dalam penyelenggaraan program Keluarga Berencana di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
1.4. Manfaat Penelitian Terkait dengan tujuan Penelitian di atas, maka adapun yang menjadi Manfaat Penelitian yang akan dilaksanakan ini adalah :
3
1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan studi perbandingan bagi penelitian selanjutnya dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada perkembangan ilmu Pengetahuan, khususnya yang membahas topik yang sama. 2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada umumnya, dan terlebih khusus kepada Badan Kependudukan, Keluarga Berencana Daerah dan Pemberdayaan Perempuan (BKKBD dan PP), Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dalam melaksanakan dan mensukseskan program Keluarga Berencana dan menekan angka pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
4
2.1.Konsep Kinerja Konsep kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja pegawai (perindividu) dan kinerja organisasi. Kinerja pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam suatu organisasi. Sedangkan kinerja organisasi totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi. Kinerja pegawai dan kinerja organisasi memiliki keterikatan yang sangat erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak bisa dilepaskan dari sumberdaya yang dimiliki oleh organisasi yang digerakan atau dijalankan pegawai yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut (Pasolong, 2012:175). Kinerja merupakan suatu kemampuan atau kemahiran seseorang atau sekelompok orang dalam mewujudkan sasaran ataupun tujuan dari suatu kelompok atau organisasi. 2.2.Dimensi Indikator Kinerja Berdasarkan pendapat Simamora (Mangkunegara, 2009:14) yang mengatakan bahwa kinerja (performance) dipengaruhi oleh tiga faktor, faktor/dimensi individual (atribut individual) yang memiliki indikator-indikator yaitu kemampuan, keahlian dan latar belakang; faktor/dimensi psikologis (upaya kerja) yang memiliki indikator-indikator yaitu persepsi, attitude, personality, pembelajaran dan motivasi; dan faktor/dimensi organisasi (dukungan organisasi) yang memiliki indikator-indikator yaitu sumber daya, kepemimpinan, penghargaan dan struktur organisasi. 2.3.Konsep Keluarga Berencana Kelurga berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga, untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera (Pasal 1 ayat 12 UU nomor 10 tahun 1992).
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 3.1. Jenis Penelitian 5
Dalam penelitian ini, berangkat dari rumusan masalah dan disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai, maka jenis penelitian ini menggunakan jenis atau metode penelitian kualitatif. Model penelitian kualitatif ini biasanya digunakan dalam pengamatan dan penelitian sosial. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2000) metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa informasi tertulis dan lisan dari seseorang dan perilaku yang di amati. 3.2. Fokus Penelitian Fokus penelitian ini adalah tentang kinerja dari BKKBD dan PP dalam menyelenggarakan Program Keluarga Berencana yang dilakukan oleh aparatur pemerintah pada kantor Badan Kependudukan, Keluarga Berencana Daerah dan Pemberdayaan Perempuan (BKKBD dan PP). Untuk menjawab pertanyaan penelitian, maka penelitian ini dibatasi pada penelitian mengenai , Kualitas layanan, Responsivitas, dan Akuntabilitas, serta faktor yang menghambat atau mempengaruhi kinerja BKKBD dan PP dalam penyelenggaraan program Keluarga Berencana di kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. 3.3. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data Untuk kegiatan penelitian orang juga menggunakan istilah instrumen, tetapi arti instrumen adalah alat ukur. Yaitu dengan instrumen penelitian ini dapat dikumpulkan data sebagai alat untuk menyatakan besaran atau prsestasi serta lebih kurangnya dalam bentuk kuantitatif maupun kualitatif. Adapun yang menjadi instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti. Peneliti kualitatif sebagai human instrumen, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah : Observasi Interview atau wawancara Pengumpulan data melalui dokumen
3.4. Situasi Sosial dan Informan Yang menjadi situasi sosial dalam penelitian ini adalah lingkup Badan Kependudukan, Keluarga Berencana Daerah dan Pemberdayaan Perempuan kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
6
Informan dalam penelitian ini adalah pimpinan BKKBD dan PP kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dan masyarakat (akseptor) khususnya yang ada di kecamatan Bintauna. 3.5. Teknik Analisa Data Setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah menganalisa data yang meliputi: a. Editing b. Coding (pemberian kode pada data) c. Reduksi data d. Tabulasi
BAB IV PEMBAHASAN 7
A. Kinerja BKKBD dalam Penyelenggaraan Program KB di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kecamatan Bintauna 1. Kualitas Layanan Adalah merupakan suatu kewajiban bagi Instansi pemerintahan, dalam pemberian pelayanan pada dasarnya harus tercermin pada kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah mulai dari waktu pelayanan, biaya pelayanan dan prosedur pelayanan. Oleh karena itu, dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat faktor sarana prasarana, kealitas sumber daya manusia dan akuntabilitas aparat setempat merupakan hal penting untuk diperhatikan sebagai instrumen dalam pemberian pelayanan yang memuaskan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan yang dinilai memiliki pengetahuan lebih mengenai Program Keluarga Berencana yang ada di kabupaten Bolaang Mongondow Utara terlebih khusus yang ada di kecamatan Bintauna, yaitu ibu JR mengatakan bahwa : “ untuk kualitas layanan sudah baik. Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah karena terlalu banyaknya akseptor/pengguna KB, sehingga dalam pelayanan terkesan buru-buru, khususnya dalam pemasangan alat kontrasepsi kepada akseptor. Karena terburu-buru dalam pemasangan tersebut akhirnya berdampak pada hasil akhir yaitu banyak akseptor/pengguna KB yang mengeluh karena terasa nyeri dan kram pada tangan”. Dengan adanya keluhan dari akseptor ini sudah dapat dilihat bahwa kinerja dari BKKBD seharusnya lebih dimantapkan lagi, khususnya dalam hal pemasangan alat-alat kontrasepsi kepada akseptor/pengguna KB. Agar supaya tidak ada lagi kesan terburu-buru yang nantinya akan dikeluhkan oleh masyarakat dalam hal ini akseptor/pengguna KB. Hal yang sama juga dikatakan oleh ibu RT salah satu akseptor/pengguna KB yang ada di kecamatan Bintauna yang didatangi oleh peneliti untuk diwawancarai tentang kualitas layanan yang diberikan oleh BKKBD dalam penyelenggaraan program KB di kecamatan Bintauna kabupaten Bolaang Mongondow Utara, ibu RT mengatakan bahwa : “ kualitas layanan sudah baik. Tetapi ada sedikit kendala yang saya temui ketika melakukan pemasangan alat kontrasepsi yang diberikan oleh BKKBD, kendalanya yaitu karena saya tidak memiliki kenalan/kerabat yang ada di instansi tersebut sehingga yang seharusnya saya dilayani lebih awal karena sayalah yang lebih awal hadir, menjadi terakhir dilayani”. Menyikapi keluhan yang disampaikan oleh akseptor/pengguna KB diatas, seharusnya dalam hal pemberian layanan kepada seluruh akseptor/pengguna KB yang diberikan oleh istansi pengelolah program KB dimaksud, sebaiknya dilakukan dengan tidak tebang pilih atau pilih kasih maupun membeda-bedakan 8
antara akseptor/pengguna KB yang memiliki famili ataupun kenalan dengan akseptor/pengguna KB yang tidak memiliki kenalan/famili di instansi tersebut. Sebaiknya semuanya diperlakukan sama agar tidak ada lagi kesan tebang pilih atau pilih kasih sebagaimana dikeluhkan oleh akseptor/pengguna KB diatas. Sedangkan berdasarkan wawancara peneliti dengan Kepala Badan yaitu Drs.Abdul Karim Lalisu, berkaitan dengan kualitas layanan yang diberikan oleh BKKBD dalam penyelenggaraan program KB, mengatakan bahwa: “untuk pelayanan yang kami berikan kepada masyarakat secara umum dan khususnya akseptor/pengguna KB sudah sesuai dengan standar operasional yang ada di instansi ini, kami rasa pelayanan yang kami berikan sudah maksimal”. Selain itu akseptor/pengguna KB lainnya yang peneliti wawancarai berkaitan dengan kualitas layanan, yaitu ibu EK juga mengatakan bahwa: “menurut saya untuk kualitas layanan cukuplah, namun alangkah baiknya jika dalam pelaksanaan pelayanan KB itu dilaksanakan di desa-desa supaya lebih terjangkau oleh masyarakat. Sebab ada yang ingin menggunakan KB namun karena terkendala oleh jauhnya jarak maka belum bisa untuk menggunakan KB”. Hal senada juga di katakan oleh akseptor/pengguna KB yang peneliti wawancarai berkaitan dengan kualitas layanan yang diberikan oleh BKKBD, yaitu ibu ET, mengatakan bahwa: “ untuk pelayanan yang diberikan sudah baik, namun alangkah baiknya pelayanan terus ditingkatkan kedepannya agar supaya masyarakat akan semakin banyak yang menggunakan KB”. Hal ini tentunya selain menjadi keluhan dari masyarakat, juga menjadi bahan masukan kepada pemerintah setempat terlebih kepada instansi pengelolah program KB di daerah ini. Supaya masyarakat yang tadinya menginginkan menggunakan program ini namun karena terkendala oleh adanya jarak yang jauh, kedepannya dengan adanya program dari BKKBD untuk turun ke setiap desa maka akseptor/pengguna KB di daerah ini semakin bertambah. a. Sarana dan prasarana Inventaris sarana dan prasarana yang ada dikantor BKKBD diperoleh dari pembelian yang dibebankan pada APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
Keadaan sarana prasarana yang ada di kantor ini sampai pada saat pelaksanaan penelitian ini ada yang masih dalam keadaan baik, tetapi ada juga sudah berada dalam keadaan yang kurang baik.
9
Hal ini berdasarkan data yang peneliti peroleh dari buku inventaris BKKBD. Oleh karena itu, perlu ada perbaikan ataupun mengganti dengan yang lebih pantas lagi digunakan untuk setiap barang yang sudah tidah layak lagi digunakan, supaya dalam pemberian layanan kepada masyarakat nantinya tidak akan menemui kendala yang diakibatkan oleh adanya sarana prasarana yang sudah tidak layak digunakan. b. Sumber Daya Manusia/Aparatur Ada dua jalan yang dapat ditempuh untuk meningkatkan SDM aparatur yaitu dengan jalan pendidikan formal dan non formal. Untuk pendidikan formal ini, nampaknya masih cukup sulit diterapkan karena keterbatasan dana dan kesempatan yang ada. Yang paling memungkinkan adalah pendidikan non formal yaitu melalui diklat-diklat baik diklat struktural maupun diklat teknis. Di satu sisi peningkatan disiplin aparatur juga diperlukan, dimana hal ini bukan lagi menjadi rahasia umum kalau disiplin dikalangan aparatur sangat rendah. Hal ini seakan sudah membudaya dan kita dapat dengan mudah menemukan oknum-oknum yang tidak disiplin tersebut. Ketika peneliti mendatangi kantor BKKBD sekira pukul 09.00 WITA para pegawai yang ada di kantor ini belumlah sepenuhnya berada dikantor tersebut. Padahal jam kantor dimulai paling lambat pukul 08.00 WITA. Hal ini tentunya berpengaruh pada aktivitas pelayanan. Jika hal tersebut terus dibiarkan dan terus berkelanjutan, maka sampai kapanpun pelayanan akan terhambat dan masyarakatpun akan merasa kurang bahkan tidak puas dengan pelayanan yang nantinya diberikan oleh BKKBD. Tentunya jika kurangnya disiplin waktu dari aparatur maka akan muncul penilaian yang negatif dari masyarakat nantinya terhadap instansi ini. Oleh karena itu harus ada pembinaan yang terus menerus dilakukan oleh pimpinan instansi ini, juga adanya pengawasan serta sikap keteladanan dari atasan secara berjenjang, sehingga akan didapat hasil yang maksimal dalam menciptakan sumber daya manusia yang baik yang mampu menciptakan pelayanan umum yang lebih maksimal bahkan optimal lagi kedepannya. 2. Responsivitas Responsivitas merupakan kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan aspirasi masyarakat.
Secara singkat responsifitas disini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
10
Seperti halnya yang dikatakan oleh ibu JR tentang responsivitas dari BKKBD dalam menanggapi keluhan dari para akseptor/pengguna KB, ibu JR mengatakan bahwa : “ ketika ada keluhan dari para akseptor tentang pelayanan yang diberikan oleh BKKBD dalam pelayanan program KB, BKKBD kurang tanggap atau merespon dengan baik keluhan tersebut, sehingga berdampak pada pelayanan yang selanjutnya”. Namun, ketika diwawancarai berkaitan dengan responsivitas dari BKKBD terhadap berbagai keluhan yang datang dari masyarakat dalam hal ini akseptor/pengguna KB, Kepala Badan yaitu Drs.Abdul Karim Lalisu mengatakan bahwa: “ kami sebagai pelaksana program ini (KB) selalu merespon dengan baik ketika ada keluhan yang muncul dari masyarakat dalam hal ini akseptor/pengguna KB berkaitan dengan pelayanan yang kami berikan kepada mereka” Mendengar apa yang dikatakan oleh akseptor/pengguna KB tersebut, sebaiknya BKKBD harus tanggap dalam menanggapi setiap keluhan yang muncul dan segera dicarikan solusi yang tepat agar keluhan yang ada tidak lagi terjadi. Kalau setiap keluhan yang muncul hanya ditampung terus menerus tanpa ada solusi yang jelas, maka akan sulit bagi instansi ini untuk terlepas dari berbagai persoalan yang ada. Agar supaya kesalahan yang sama tidak terulang kembali dalam pemberian pelayanan di kemudian hari. 3. Akuntabilitas Suatu kegiatan birokrasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berkembang dalam masyarakat. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab/menerangkan tindakan seseorang atau badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berwenang untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban. Dalam hal akuntabilitas dari instansi pengelola program KB di kabupaten Bolaang Mongondow Utara khususnya yang ada di kecamatan Bintauna , ditemukan ada sedikit permasalahan.
Berdasarkan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dari BKKBD tahun 2011 termuat program kerja dari BKKBD salah satunya adalah terciptanya SDM (Sumber Daya Manusia) yang handal dan berkualitas, dengan indikator sasaran yaitu sosialisasi tentang program KB bagi Tokoh
11
Agama dan Tokoh masyarakat, dengan target 6 kecamatan termasuk kecamatan Bintauna. Jika hal ini benar-benar sudah dilakukan dan dianggap berhasil maka seluruh masyarakat telah mengetahui dengan benar dan jelas seperti apa program KB tersebut, sehingga tidak akan ada lagi keraguan ataupun ketidak mauan dari masyarakat untuk menolak program KB dimaksud. Seperti yang di kemukakan oleh akseptor/ pengguna KB yang ada di kecamatan Bintauna yaitu ibu NA, yang mengatakan bahwa : “KB suntik kualitas layanan baik, tetapi kendalanya adalah ada akseptor/pengguna KB yang takut di suntik. Sehingga dalam memberikan pelayanan KB suntik memerlukan waktu yang cukup lama karena perlu meyakinkan dengan baik dan benar kepada akseptor/pengguna KB bahwa KB suntik tidak perlu ditakuti”. Mendengar apa yang dikatakan oleh akseptor/pengguna KB tersebut, tentunya rasa takut yang dikeluhkan oleh para akseptor/pengguna KB lainnya itu bermula dari kurangnya pengetahuan tentang program KB. Jika masyarakat sudah mengetahui dengan baik dan benar tentang program KB itu seperti apa, maka tentunya rasa takut yang dikeluhkan oleh masyarakat terlebih para akseptor/pengguna KB ini minimal berkurang dan diusahakan tidak ada lagi. Hal ini tentunya menjadi tanggung jawab dari instansi pengelola program KB ini untuk terus-menerus atau intens mensosialisasikan kepada masyarakat dengan baik dan benar bahkan sejelas mungkin tentang program KB dimaksud, supaya masyarakat dapat memahami dangan baik dan benar tujuan dari program ini. Agar tidak ada lagi keluhan seperti halnya rasa takut yang dialami oleh para akseptor/pengguna KB nantinya. B. Faktor-faktor yang menghambat/mempengaruhi kinerja BKKBD dan PP dalam penyelenggaraan program keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, khususnya di kecamatan Bintauna Ketika peneliti melakukan wawancara dengan kepala BKKBD, Drs. Abdul Karim Lalisu berkaitan dengan faktor penghambat kinerja, beliau mengatakan bahwa ada beberapa faktor penghambat, yaitu: 1. Faktor Agama 2. Faktor Pendidikan 3. Faktor Kesehatan 4. Faktor Pendidikan BAB V PENUTUP
12
A. Kesimpulan Merupakan kewajiban bagi instansi pemerintahan, dalam pemberian pelayanan pada dasarnya harus tercermin pada kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah mulai dari waktu pelayanan, biaya pelayanan, dan prosedur pelayanan. Oleh karena itu dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat faktor sarana prasarana dan kualitas sumber daya manusia, akuntabilitas, serta responsivitas dari aparat setempat merupakan hal yang terpenting dan harus diperhatikan oleh instansi pemerintahan dalam hal ini Badan Kependudukan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD) kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk di jadikan instrument dalam pemberian pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat. 1. Kinerja BKKBD dalam penyelenggaraan program KB di kabupaten Bolaang Mongondow Utara, kecamatan Bintauna. Secara khusus dilihat dari beberapa hal yang diyakini mampu menjelaskan dan menggambarkan seperti apa kinerja BKKBD dalam pelayanannya. Hal dimaksud yaitu: a. Kualitas Layanan, yang terdiri dari : Sarana dan prasarana Sumber daya manusia b. Responsivitas c. Akuntabilitas 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja BKKBD dalam penyelenggaraan program KB di kabupaten Bolaang Mongondow Utara, kecamatan Bintauna. Seperti yang telah diuraiakan sebelumnya, faktor yang mempengaruhi ataupun mengahambat kinerja dari BKKBD adalah adanya faktor agama, pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Keempat faktor inilah yang sangat mempengaruhi kinerja dari BKKBD dalam penyelenggaraan program KB. Sehingga pelayanan terhadap masyarakat sedikit terhambat. Padahal masyarakat sangat menginginkan kualitas pelayanan yang memuaskan. Jika diuraikan secara terperinci, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut adalah sebagai berikut. 1. Faktor agama, sampai saat ini konteks agama dan kependudukan masih terus dalam pembahasan, dan masih terbatas, tetapi merupakan permasalahan penting dan fundamental, terutama hubungannya dalam mengatasi ledakan penduduk serta akibat sosial keagamaannya. Program KB hanya akan berhasil apabilah diselaraskan dengan latar belakang sosial, ekonomi, kebudayaan, dan agama sehingga tidak dianggap dan dirasakan menabrak nilai-nilai dan norma-norma yang dianut dan dihayati oleh masyarakat. 2. Faktor pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan dari para akseptor/pengguna KB menjadi kendala bagi BKKBD dalam menyeleggarakan program KB di daerah ini. Tingkat pemahaman akseptor yang rendah tentang prgogram KB ini seperti apa, sangatlah
13
mempengaruhi kinerja dari instansi penyelenggara program ini. Oleh karenanya dibutuhkan kerja keras dari instansi pemerintah untuk terus menerus mensosialisasikan program ini kepada masyarakat, agar masyarakat dapat memahami dengan baik dan benar tentang program ini. 3. Faktor kesehatan, seringkali diketemukan akseptor yang mengalami penurunan kondisi kesehatan saat pelayanan program KB. Oleh karena itu instansi ini harus ekstra hati-hati dalam memeriksa dan memberikan pelayanan kepada akseptor. Walaupun faktor ini diakibatkan oleh akseptor yang kurang peduli dengan kesehatannya. 4. Faktor ekonomi, rendahnya tingkat perekonomian dari akseptor membuat sedikit kendala dari BKKBD dalam pelayanan program KB ini. Karena ada alat kontrasepsi yang nantinya akan digunakan itu memerlukan biaya. Nah biaya inilah yang seringkali tidak dapat dijangkau oleh akseptor/pengguna KB. B. Saran Melalui penulisan ini, penulis akan mengemukakan saran yang berkaitan dengan karya ini yang dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bahkan penyempurnaan di masa mendatang dalam usaha pemerintah kabupaten Bolaang Mongondow Utara secara khusus BKKBD guna meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berkaitan dengan program kerja yang ada. Saran yang perlu penulisan sampaikan adalah bahwa pemerintah dalam hal ini BKKBD harus terus proaktif mensosialisasikan program KB ini kepada masyarakat agar masyarakat memahami dengan baik dan benar program ini seperti apa. Supaya masyarakat akan memberi diri untuk terlibat langsung dalam mensukseskan program ini. Juga penulis menyarankan agar lembaga penyelenggara program KB ini harus respon dengan setiap keluhan yang dikeluhkan oleh masyarakat dalam hal ini akseptor/pengguna KB. Selain itu, penulis juga menyarankan kepada pimpinan instansi ini agar supaya memantau dengan baik dan benar kinerja dari aparatnya, secara khusus dalam hal disiplin waktu berkantor. Jika masih ada aparat yang berkantor terlambat dari waktu yang ditetapkan, supaya diberikan sanksi sesuai dengan peraturan internal instansi tersebut, tanpa melupakan memberikan penghargaan kepada pegawai yang memiliki prestasi.
DAFTAR PUSTAKA Dwiyanto, Agus dkk. 2006. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia.
14
Jogjakarta : Pusat studi dan kebijakan UGM. Kaloh,Johanis.2006.Mencari Bentuk Ototnomi Daerah.Jakarta:Rineka Cipta. Moleong, Lexy J. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya. Nawawi,Ismail.2009. Public Policy.Surabaya:PMN. Pasolong, Harbani. 2010. Kepemimpinan Birokrasi. Bandung : Alfabeta. -----------,-----------. 2011. Teori Administrasi Publik. Bandung : Alvabeta. Sinambela, P Lijan, dkk. 2008. Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta : PT Bumi Aksara. Soelaeman,Munandar.2009.Ilmu Sosial Dasar.Bandung:Refika Aditama. Sugiyono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif (cetakan ke-7). Bandung : Alvabeta. ------------. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (cetakan ke-16). Bandung : Alva Beta. Sunarno,Siswanto.2009. Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia:Jakarta: Sinar Grafika. Widjaja, HAW. 2002. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Sumber lain : Undang-Undang Nomor. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. UU No. 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bolmut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bolmut Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Badan Kependudukan, Keluarga Berencana Daerah dan Pemberdayaan Perempuan. LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) BKKBD dan PP kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2011. SKRIPSI “Kinerja Camat dalam Mewujudkan Good Governance”. Oleh : Sharon Monintja. 2011. www. Google.com (Dimensi Kinerja)
15
