1
INDEPENDENSI DAN TUNTUTAN TRANSFORMASI BANK INDONESIA *) Oleh: DR. Romeo Rissal
Central banks are clearly important economic and political institutions. The adage among international observers is ‘New nations acquire a flag, write a national anthem and constitute a central bank’1
I PENDAHULUAN
K
utipan di atas kelihatannya ingin menyatakan betapa pentingnya sebuah bank sentral bagi suatu negara.. Bayangkan suatu negara tanpa bendera atau suatu republik tanpa lagu kebangsaan. Dan tanpa bank sentral. Rada mustahil untuk terjadi. Barangkali semua orang dari negara manapun senang dengan lagu kebangsaannya, dan bangga dengan benderanya. Tetapi barangkali hanya sebagian saja yang bangga dengan bank sentralnya. Sebagian tidak tahu apa manfaatnya punya bank sentral. Sebagian lagi malah barangkali tidak tahu menahu dengan bank sentralnya..
B
eberapa bangsa yang cukup bangga dengan bank sentralnya antara lain Jerman, Amerika Serikat, Finlandia, Australia, Selandia Baru dan beberapa negara Eropah barat lainya. Dua ciri yang menonjol dari bank sentral di negara-negara tersebut di atas adalah bahwa 1) kadar independensinya cukup tinggi dan 2) dikelola dengan konsep good governance. Bank sentral di negara-negara tersebut diberi kewenangan untuk menentukan sasaran tingkat inflasi dan diberi kesempatan untuk merancang metodologi mencapai sasaran tersebut. Di Finlandia dan Selandia Baru, misalnya, Gebernur bank sentral membuat suatu “kontrak” dengan parlement (DPR) tentang tingkat inflasi yang disepakati untuk dicapai setiap tahunnya.
B
undest bank, yaitu bank sentral Jerman dibanggakan oleh rakyatnya karena misi utamanya adalah mempertahankan nilai mata uangnya. Dalam sejarah bank sentral, Bundest bank dinilai sangat berhasil melaksanakan misinya itu. Dinilai dari pelaksanaan misinya, Bundest bank patut dibanggakan oleh rakyatnya. Bahkan untuk negara-negara Eropah barat, Bundest bank dinilai high performer
D
i bumi Indonesia tercinta ini, apakah orang bangga dengan bank sentralnya ? Ada juga yang bangga dengan bank sentral karena inflasi dan nilai Rupiah terkendali. Tapi ada juga yang bangga bila bisa berhasil menghujatnya. Bangga bila tuduhannya terhadap pejabat bank sentral bisa dikutip oleh salah satu media. Bangga bila fitnah tentang pejabat bank sentral menjadi topik hangat di acara talk show televisi. *) Makalah yang dipresentasikan dalam seminar sehari di Univervesitas Sumatera Utara, Medan tanggal 22 Maret 2000 1
Maxfield, Silvia, Gatekeepers of Growth, the International Political Economy of Central Bank in Developing Countires. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1997, h. 3
2
Tapi tentunya tidak banyak orang yang seperti itu. Namun demikian, tentunya kritik dan sorotan terhadap Bank Indonesia ada juga yang dimaksudkan untuk memberi masukan, membantu membangun B I agar mampu menjadi bank sentral yang mumpuni.
P
ermasalahan yang dibahas dalam makalah ini adalah bagaimana membuat bangsa ini betul-betul bisa bangga dengan bank sentralnya. Bangga bahwa bank sentral telah mencapai sasarannya seperti yang diwajibkan Undang-Undang. Bangga karena bank sentral telah memainkan peran otoritas moneter sesuai aksioma ilmu ekonomi. Bangga karena Bank Indonesia mampu mengendalikan inflasi mengatur bank secara independen. Tidak seperti masa lalu, Bank Indonesia tidak dicampuri lagi baik oleh pemerintah, partai ataupun kelompok-kelompok yang memiliki vested interest. Dengan kata lain, masyarakat akan bangga dengan Bank Indonesia bila nilai uang yang mereka miliki tidak digerogoti oleh inflasi sepanjang tahun karena tingkat inflasi bisa dikendalikan. 2
U
ntuk tujuan inilah UU no 23, tahun 1999 menyatakan bahwa Bank Indonesia harus independen dalam melaksanakan tugasnya sebagai otoritas moneter. Sehubungan dengan itu, pertanyaan yang diajukan dalam makalah ini 1) apa pengerrtian BI tentang independensi 2) bagaimana persepsi BI terhadap tuntutan masyarakat terhadap BI, 3) bagaimana mewujudkan Bank Indonesia yang independen dan mampu menjalankan tugasnya sesuai UU yang berlaku.
II APAKAH ARTI INDEPENDENSI YANG SESUNGGUHNYA ?
P
ertama, sesungguhnya independensi itu, bukanlah tujuan yang hendak dicapai, tetapi “means” atau jalan untuk mencapai tujuan bank sentral. Kalau bisa saya tawarkan suatu analogi sederhana, independensi itu tak ubahnya bagaikan surat nikah dalam suatu perkawinan. Sedangkan tujuan perkawinan itu adalah untuk membangun keluarga sakinah, bukan untuk memperoleh surat nikah. Jadi surat nikah itu amat penting artinya, tapi tidak akan bisa secara otomatis membentuk keluarga sakinah. Banyak upaya yang harus dilakukan untuk mencapai keluarga sakinah tersebut. Begitu juga dengan independensi. Dengan adanya status independen tidak serta merta berarti bahwa bank sentral itu akan mampu mencapai tujuannya. Tidak berarti pula bank sentral itu akan menjadi transaparent dan consistent dengan sendirinya. Good governance perlu komitmen dan keberanian merubah. Mutlak diperlukan suatu strategi dan program yang terencana untuk membangun bank sentral yang diharapkan.
K 2
edua, independensi berarti tanggungjawab yang jelas (clear accountability). Artinya Bank Indonesia sebagai bank sentral diberi
Sayangnya untuk kondisi sekarang, karena warisan masalah masa lalu BI, yaitu BLBI, Bank Bali dll, masyarakat masih belum bisa/mau memilah antara tugas utama BI yang sangat berhasil yaitu mengendalikan inflasi dan nilai tukar di satu pihak dan kasus Bank Bali, BLBI di pihak lain. Sehingga sebelum BLBI selesai, orang mungkin tetap menganggap BI belum berhasil
3
tanggungjawab yang jelas untuk mengendalikan ekonomi moneter negara. Bank Indonesia diberi tanggungjawab untuk menentukan tingkat inflasi dan merumuskan kebijakan untuk mencapai target tersebut (Goal and instrument independent). Di masa lalu tanggungjawab ini tidak jelas berada di mana. Pada zaman Orde Lama, pemerintah meperlakukan Bank Indonesia sebagai kaki tangannya dengan mengeluarkan Keputusan Presiden no 94, tahun 1962 yang memutuskan bahwa Gubernur BI adalah anggota kabinet. 3 Selama Orde Baru, walaupun dengan UU yang berbeda, posisi pemerintah semakin dominan dalam mengatur Bank Indonesia. Dibentuk Dewan Moneter yang dipimpin oleh Menteri Keuangan sedangkan Gubernur BI hanya sebagai anggota..Akibatnya, pemerintah semakin leluasa mengotrol mekanisme ekonomi secara keseluruhan. Kualitas peran Bank Indonesia selama Orde Baru sangat tergantung pada kekuatan dan keberanian Gubernur BI mengimbangi derasnya pengaruh pemerintah terhadap fungsi bank sentral.
K
etiga, independensi berarti suatu kesempatan yang sangat baik untuk membangun bank sentral yang mampu menjadi motor ekonomi dan sejajar dengan bank sentral negara lain. Dalam suatu workshop yang diselenggarakan IMF di Bangkok pada awal tahun 1997 tentang bank sentral di Asia dan Pasifik, issue ini sebetulnya sudah menjadi perhatian khusus IMF. 4 Pada waktu itu, Bank Indonesia berada pada ranking bawah dalam daftar bank sentral yang independen di Asia dan Pasifik.Hampir sama sengan China. Kebutuhan untuk independen itu dibahas, dan digagas untuk Asia dan Pasifik, namun harus diakui tidak banyak mendapat tanggapan serius dari bank sentral di Asia dan Pasifik. Namun untuk kondisi sekarang dan tuntutan lingkungan yang akan datang tidak ada lagi alasan bagi bank sentral untuk tidak melakukan perubahan yang struktural.
K
empat, independensi berarti keharusan untuk perubahan strategis (strategic change) di Bank Indonesia. Selama tiga puluh dua tahun Bank Indonesia di”manage” sebagai salah satu alat atau perpanjangan tangan pemerintah. Pemerintah berkuasa penuh terhadap Bank Indonesia. Presiden menunjuk, mengangkat dan memberhentikan dan bahkan dalam beberapa kasus memecat anggota Direksi Bank Indonesia yang dinilai tidak sejalan dengan pemerintah. “Dengan kekuasaan penuh ini, negara bisa dengan leluasa mengarahklan bank sentral melaksanakan tugas-tugas yang secara retorik disebut mensukseskan “program-program pembangungan” (Fachry Ali) 5 .
P
erlu diakui bahwa dalam banyak hal, Bank Indonesia telah melaksanakan tugas sesuai perannya. Misalnya, pelaksanaan sistem pembayaraan yang lancar, walaupun pada masa krisis 1997/98, pengendalian moneter yang telah menunjukan bukti nyata dimana kita bisa keluar dari krisis. Penanganan kredit mikro , yaitu kredit yang diberikan kepada rakyat kecil, dengan return hampir 100 %.(bukti rakyat kecil yang jauh lebih jujur daripada para konglomerat) 3
Nasution, Anwar, Financial Institutions and Policies in Indonesia. Singapore: ISEA, 1983, h. 61 Workshop on Central Bank in Asia and Pacific dimana saya mewakili Bank Indonesia sebagai pembicara untuk menjelaskan posisi Bank Indonesia dalam tatanan ekonomi Indonesia dan program perubahan yang direncanakan. 5 Ali, Fachry, Wacana Publik dan Posisi Politik Bank Indonesia, makalah dipresentasikan dalam seminar di Hiton, 2 Maret 2000, h.10 4
4
III TUNTUTAN MASYARAKAT TERHADAP BI
M
engkaji tuntutan masyarakat “TERSANJUNG 4 DAN INVISIBLE HAND” terhadap Bank Indonesia, kita perlu mulai dari tuntutan masyarakat dan likaKadangkala saya berpikir seandaianya liku jabatan Gubernur BI dari awal pengawasan bank sudah berada di luar BI dari pertama pribumi Indonesia menjadi dulu, episode BI dengan Dewan Gubernur yang sekarang harusnya menjadi “Tersanjung Gubernur tahun 1953. Pekerjaan ini tidak 4”. Karena bidang moneter yang menjadi ubahnya bagaikan melakukan pekerjaan tangungjawab utama BI dinilai sangat berhasil arkeolog. Apalagi kalau kita ingin oleh berbagai pihak. Kondisi moneter yang memahami mengapa jabatan Gubernur pada akhir tahun 1997 sampai pertengahan selalu diburu dan pemburunya beragam tahun 1998 begitu parah, sudah mulai membaik kembali. Teori para pengamat di pula. Potongan-potongan ceritanya harus tahun 1998 yang menyatakan ekonomi dikumpulkan dan dianalisis. Kadangkala Indonesia akan semakin ambruk, ternyata sepotong relik bisa bercerita banyak. hanya halusinasi belaka. Kita ingat bak Sebuah artifac mengandung nilai sejarah peramal musiman, para pengamat penting. Ketika seseorang ngotot menuntut memprediksi bawa ekonomi Indonesia akan lebih parah lagi. Ada yang menulis “ A Gubernur BI harus mundur tanpa Voyage to the Bottom of the Sea”, yang mengemukakan alasannya dan lainnya berteori “The Worst is yet to Come”, mengenyampingkan supremasi hukum dan dan berbagai tema pesimistik selama yang ia agungkan sendiri, kita harus kurun waktu 1998. Tapi toh ekonomi mencermatinya sebagai suatu artifac. Indonesia mulai bangkit. Tidak jadi tenggelam sampai ke dasar lautan, seperti diperkitrakan. Selalu ada ceritanya dibalik artifac itu. Kita Apakah ini yang dinamakan “invisible hand”? harus bertanya mengapa. Tapi tentunya kita tidak perlu melakukan “excavation” persis seperti lazimnya seorang arkeolog menemukan suatu misteri sejarah.
P
erburuan jabatan Gubernur BI tidak selalu dilakukan secara terbuka dan vulgar. Tetapi dari fakta sejarah, bila dicermati, berbagai upaya perburuan akan selalu bisa terbaca. Di zaman adat-istiadat masih relatif kuat, unggah-ungguh masih merupakan bagian kuat dari budaya, rasa penting untuk menghargai orang lain masih ada dalam nurani banyak orang, si pemburu bergaya “silent player”. Mereka tidak ingin orang lain tahu bahwa mereka ingin menguasai jabatan Gubernur. “Tidak jarang mereka menyelusupkan orang tertentu untuk masuk ke Bank Indonesia” jelas Durmawel Achmad, mantan anggota direksi BI di tahun 1970an dalam suatu kesempatan bincangbincang tentang masa lalu BI.
S
ejarah membuktikan, perburuan jabatan Gubernur BI sering terjadi. Bahwa adanya pemanfaatan Gubernur BI untuk kepentingan tertentu juga banyak diungkap media massa Perburuan bisa dipahami bila kita mempelajari konteks dan proses pergantian Gubernur itu sendiri. Kita harus menganalisis mengapa ada kelompok yang ngotot agar Gubernur harus diganti. Bersikukuh agar Gubernur BI harus mundur.
5
S
sebelum Orde Baru, perburuan Gubernur BI berkaitan dengan kepentingan partai. Selama Orde Baru pemburunya adalah pemerintah sendiri. Karena pemerintah identik dengan partai, tidak tertutup kemungkinan juga kepentingan partai ada di sana. Belakangan ditenggarai bahkan malah ada kepentingan Presiden itu sendiri. Di era milinium (Reformasi) ini kelihatannya tradisi perburuan jabatan Gubernur BI masih jalan. UU yang telah mengatur keberadaan BI pun seolah tak perlu diindahkan. Dan kelihatannya bukanlah keinginan mayoritas masyarakat.
P
ertanyaan selanjutnya adalah apakah keinginan memburu jabatan Gubernur BI ini adalah tuntutan masyarakat atau hanya segelintir orang saja. Dengan menganalisis lika-liku tuntutan untuk mengganti Gubernur BI dari awal yaitu menjelang akhir tahun sampai sekarang, saya berkeyakinan bahwa tuntutan itu hanya kemauan segelintir orang. Masyarakt pada umumnya mempunyai tutntuan lain. Lalu bila tuntutan mundur terhadap Gubernur BI bukanlah merupakan keinginan masyarakat pada umumnya, apa tuntutan masyarakat yang sebenarnya?
B
ila semua pendapat, kritikan, sorotan, dan hujatan terhadap BI serta tuntutan agar Gubernur BI mundur dicermati dengan hati yang lapang, nurani yang bersih dan didasari oleh jiwa reformasi, serta dengan mencermati pendapat-pendapat para wakil rakyat di DPR, hemat saya yang dituntut oleh masyarakat minimum dua hal penting sbb. Pertama, yang diinginkan adalah agar uang rakyat khususnya BLBI dipertanggung-jawabkan. Untuk ini tentunya proses hukum akan memilah pertanggungjawaban tersebut baik dari segi periode kepemimpinan, maupun dari segi penaggungjawab yaitu, antara 1) pemerintah, 2) Bank Indonesia dan 3) bank-bank penerima BLBI. Uang BLBI yang jumlahnya begitu besar, perlu pemilahan mana yang harus dipertanggung-jawabkan oleh pemerintah, Direksi BI periode Dr.Adrianus Mooy, periode Dr. Sudrajad Djiwandono dan Dewan Gubernur pimpinan Dr. Syahril Sabirin. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah tuntutan terhadap para pemilik dan pimpinan bank penerima BLBI untuk mempertanggungjawabkan BLBI yang mereka terima. Apakah mereka salurkan sesuai tujuannya atau untuk kepentingan diri sendiri. Proses hukum akan membuktikan. Kedua, secara keseluruhan dan sementara menunggu pembuktian melalui proses hukum terhadap warisan permasalahan yang dihadapi BI saat ini , masyarakat kelihatannya menuntut bahwa harus ada perubahan di Bank Indonesia. Masyarakat tidak mau menerima bila Bank Indonesia di “manage” seperti masa lalu. Masyarakat menuntut agar Bank Indonesia lebih transparan. Dan berbagai tuntutan masyarakat agar Bank Indonesia dikelola secara lebih profesional sesuai dengan UU no 23, 1999. Sehubungan dengan itu, berikut saya ingin menjelaskan secara ringkas program perubahan yang sedang dilakukan BI di bawah Dewan Gubernur duet pimpinan Dr.Syahril Sabirin. Dan Prof. Dr. Anwar Nasution.
6
IV PROGRAM TRANSFORMASI BANK INDONESIA
S
ejak awal masa baktinya sejak 1998, Dewan Gubernur yang sekarang sangat serius untuk melakukan perubahan. Perubahan yang terencana dan terprogram. Pada awalnya, perubahan yang dilakukan adalah untuk mengantisipasi implikasi dari UU no 23, 17 Mei 1999 dimana BI dinyatakan independen. BI perlu melakukan “refocus” terhadap sasaran dan fungsi-fungsi tertentu, meningkatkan efisiensi dan meningkatkan kualitas SDM. Kemudian dengan adanya Letter of Intent dengan IMF, upaya penyempurnaan BI secara internal semakin menjadi forkus perhatian Dewan Gubernur.
P
enyempurnaan pokok yang dilakukan sejak awal kepemimpinan Dewan Gubernur yang sekarang mencakup empat besaran yaitu 1) Penyempurnaan organisasi dan sistem 2) Penyempurnaan kebijakan dan ketentuan 3) Pembenahan SDM dan 4) peningkatan upaya komunikasi eksternal.
(1) Penyempurnaan Organisasi
M
enjelang akhir 1998, Dewan Gubernur mempersiapkan Tim Reorganisasi Bank Indonesia. Tugas khususnya adalah mengkaji, merancang dan melaksanakan program penyempurnaan organisasi, sistem dan SDM guna mengantisipasi diberlakukannya UU 23 pada tahun 1999. Hasil kerja Tim tersebut selama tahun 1999 adalah: Meningkatkan efisiensi (stream-lining) fungsi manajemen intern, melalui perubahan yang struktural. Pengga-bungan urusan (Direktorat) yang dinilai harus lebih efisien. Misalnya 2 urusan yang cukup besar yaitu Urusan Logistik dan Urusan Komunikasi dan Pengamanan digabung menjadi satu urusan yaitu Urusan Logistik dan Pengamanan .Disamping itu dilakukan juga penggabungan dan streamlining 2 urusan yang cukup besar yaitu Urusan Perencanaan Organisasi dengan Urusan Sumber Daya Manusia. Me”revitalize” beberapa fungsi manajemen intern yang sebelumnya hanya merupakan subfungsi yaitu 1) teknologi informasi, 2) perencanaan, pengelolaan serta kontrol keuangan, 3) perencanaan (corporate planning) dan kehumasan.. Mengefisienkan proses kerja di bidang manajemen intern, khusunya bidang-bidang pelayanan Melakukan kajian keberadaan Kantor BI (KBI)di daerah. Dengan mengantisipasi UU no 23 dimana tugas pokok BI lebih fokus pada penanganan inflasi, keberadaan KBI telah dikaji ulang. Kajian Tim Reorganisasi merekomendasikan untuk menutup beberapa KBI yang dinilai (1) sangat kecil kontribusi inflasinya secara nasional, yaitu dengan indeks dibawah 2 %, (2) tugas perbankan-nya akan lefih efisien bila diambil alih oleh KBI terdekat dan (3) tugas sistem pembayaran di wi-layah kerja KBI dimaksud dapat di koordinasikian oleh KBI terdekat. Untuk tahap pertama telah diputuskan untuk menutup
7
5 KBI yaitu Dili, Sampit, Tegal, Padang Sidempuan dan Pematang Siantar. Tahap kedua sedang dalam pengkajian di lapangan. Mengatur kembali bidang perbankan. Bidang perbankan, sebagaimana diketahui, sangat banyak mendapat sorotan dari masyarakat. Bidang ini direog secara total pada tahun 1999.
M
enjelang akhir tahun 1999, Tim Reorganisasi melakukan evaluasi hasil yang telah dicapai selama tahun 1999 serta menkaji peru-bahan strategis yang harus dilakukan untuk 5 tahun yang akan datang. Dalam Rapat Dewan Gubernur tanggal 38 dan 31 Desember 1999, diputuskan bahwa Tim Reorganisasi dipimpin lang-sung oleh Gubernur (Dr. Syahril Syabirin) dan Deputi Gubernur Senior (Prof. Dr. Anwar Nasution). Maka lahirlah Program Transformasi Bank Indonesia yang merupakan program perubahan struktural (structural change program) yang akan dilaksanakan selama 3 s.d. 4 tahun. Program ini mencakup: (1) Memantapkan visi Bank Indonesia sesuai UU No 23 1999 (2) Mekaji kembali strategi organisasi untuk mengimpli-mentasi UU no 23 1999 yang mencakup: (3) Manajemen moneter dalam rangka “inflation targeting” (4) Pengawasan bank untuk tahun 2001 dan seterusnya (5) Sistem pembayaran dan peng-gunaan sistem dan teknologi modern (6) Internal management system (7) Merancang struktur organisasi yang menunjang strategi (8) Menyempurnakan pola penanganan Sumber Daya Manusia (SDM)
D
isamping itu Tim juga bertugas untuk menyelesaikan warisan permasalahan masa lalu seperti BLBI, butir-butir Letter of Intent dan temuan-temuan BPK.
(2) Penyempurnaan kebija-kan dan Ketentuan
S
ejak diundangkannya UU No 23 tanggal 17 Mei 1999, Dewan Gubernur telah membentuk Komite Implementasi UU. Komite ini telah bekerja secara maraton dengan bekerjasama dengan semua unit kerja terkait dalam menyempurnakan ketentuan baik untuk keperluan internal maupun ekstenal.
(3) Pembenahan SDM
D
ewan Gubernur mempunyai program dan komit dengan pembenahan SDM Bank Indonesia. Sasarannya adalah membangun SDM yang profesional sehingga BI memiliki kredibilitas di mata para stakeholders. Dalam retorika keseharian kita, banyak versi tentang pengertian profesionalisme. Namun di BI, seseorang dikatakan profesional bila ia memiliki minimum dua persyaratan yaitu ia memiliki 1) kemampuan (competency) dalam bidang profesinya dan 2) memiliki integritas, yang tumbuh dan diamalkan dalam menjalankan tugasnya.
D
Sehubungan dengan itu, Dewan Gubernur Bank Indonesia juga meningkatkan profesionalisme SDM (Kompetensi dan integritas) melalui dua upaya sbb:.
8
1) Melakukan kegiatan “fit and proper” secara internal di Bank Indonesia Sebetulnya, sejak tahun 1975 seleksi calon pegawai BI (termasuk pengawas bank) telah dilakukan secara terprogram dengan proses dan kompetisinya sangat ketat. Yaitu melalui Pendidikan Calon Pegawai Muda (PCPM). Proses seleksi dimulai dengan psikotes, tes pengetahun umum, dan tes bidang keilmuan. Kemudian diikuti dengan wawancara, tes kesehatan dan screening. Calon pegawai muda (staf) dididik selama satu tahun yaitu pendidikan klasikal dan job training. Lalu ditempatkan sesuai bidangnya. Pola ini kemudian banyak diikuti oleh bank-bank komersil. Proses yang mirip juga dilakukan setiap seorang pegawai akan naik golongan jabatan. Misalnya dari Pengawas Bank Yunior ke Pengawas Bank, ke Pengawas Bank Senior, ke Pengawas Bank Eksekutif dan seterusnya. Jadi dengan demikian, sebelum mengadakan Fit and Proper Test terhadap pemilik dan pengurus bank, BI sudah meningkatkan sistem dan proses pemilihan pejabat bukan hanya lebih ketat, tetapi lebih kompetitif dan lebih demokratis. Prosesnya 6 adalah sbb.: Pertama, Direktorat SDM mengumumkan lowongan jabatan untuk 6 bulan yang akan datang. Diumumkan melalui homepage Direktorat SDM lengkap dengan Uraian dan Persyaratan Jabatan. Semua pegawai yang memenuhi syarat boleh melamar sesuai dengan minatnya. Kedua, semua pelamar akan mengikuti ujian tertulis yang dilaksanakan oleh pihak III. Ketiga, bagi peserta yang lulus, akan diikutkan wawancara. Tim pewawancara terdiri dari 3 orang yaitu 2 orang pewawancara yang disertifikasi oleh pihak III dan satu orang pimpinan unit dimana jabatan yang dilamar calon berada. Keempat, bagi yang lulus wawancara akan dikutkan pendidikan karir. Kelima, peserta yang lulus pendidikan karir akan ditempatkan pada jabatan sesuai minatnya. Kelima langkah seleksi calon pejabat Bank Indonesia di atas, walaupun tidak dinamakan Fit and Proper Test, sebetulnya tidak kalah selektifnya dibanding Fit and Proper Test untuk pengurus dan pemilik bank.
6
Seperti tertuang dalam Peraturan Dewan Gubernur no1/5/PDG/1999
9
(4) Peningkatan upaya komunikasi eksternal. Kita menyadari bahwa sejalan dengan spirit alam reformasi, transparansi menjadi salah satu aspek penting khususnya bagi lembaga-lembaga kepemerintahan. Dalam rangka inilah sejak dua tahun lalu BI telah mempersiapkan satu unit yaitu Biro Gubernur dengan tugas khusus untuk 1)perencanaan (corporate planning) dan 2) kehumasan. Tim dari Biro Gubernur selalu ikut dalam Rapat Dewan Gubernur dan dengan demikian mereka mengetahui dan memahami semua kebijakan yang dibuat oleh Dwewan Gubernur. Sejak adanya unit ini, hubungan dengan wartawan, pihak ketiga yang membutuhkan informasi telah telaksana secara lebih baik. Homepage Bank Indonesia yang dikelola oleh Biro Gubernur telah banyak dijadikan sumber informasi baik pihak-pihak yang memerlukan di dalam negeri maupun pihak asing. Demikian analisis saya tentang permasalahan independensi Bank Indonesia, serta sekelumit cerita tentang program perubahan Bank Indonesia. Harapan saya adalah agar program perubahan ini bisa berjalan secara lebih baik, hendaknya masyarakat jangan berhenti memberikan masukan, kritikan dan saran untuk Bank Indonesia.
Jakarta, 20 Maret 2000
