Oleh: Dr. Gun Gun Heryanto, M.Si Dosen Komunikasi Politik UIN Jakarta dan Direktur Ekskeutif The Political Literacy Institute Seminar Bakohumas, Di Hotel Harris, Bandung, 25 November 2014
• Cluster Komunikasi Politik • Relasi Kuasa Kabinet Kerja
Publik (WNI)
Model Komunikasi Politik Pemerintahan: Pemikiran Konseptual
CLUSTER I •Fungsi agenda-setting •Fungsi saluran suara rakyat •Fungsi watchdog/kontrol
Praktek demokrasi deliberatif dan aplikasi model kebijakan deliberatif
Komunikasi Deliberatif
Konflik horizontal atau konflik antara warga dengan korporasi
Komunikasi Media Media Massa & Media Baru
Komunikasi Multikultural atau Komunikasi Antar Budaya
•Apresiasi dan rekognisi budaya lokal CLUSTER III
Komunikasi Negosiasi
Legislatif (DPR & DPD RI)
PEMERINTAH PUSAT
Komunikasi Media & Deliberatif
Power sharing atau aktualisasi kepentingan bersama
Komunikasi Negosiasi PARTAI POLITIK
PUBLIC RELATIONS POLITIK Komunikasi Negosiasi
CLUSTER V
Komunikasi Negosiasi
Legislatif (DPRD) CLUSTER IV
Komunikasi Organisasi Unggul CLUSTER II
PEMERINTAH DAERAH
Otonomi daerah , desentralisasi, dekonsentrasi
HASIL PEMILU LEGISLATIF
KOALISI PASCAPILPRES Arend Lijhart dalam bukunya Patterns of Democracy:
Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries (1999) menyebutkan dalam masyarakat majemuk yang tidak ada partai dominannya, cenderung akan menggunakan demokrasi model konsensus. Koalisi untuk membangun pemerintahan, merupakan bagian dari konsensus tersebut. Menurut Dan Slater dalam tulisannya Indonesia’s Accountability Trap: Party Cartel and Presidential Power after Democratic Transition (2004), menyatakan Indonesia kerap terjebak dalam politik kartel yang melahirkan situasi kolusi demokrasi (collusive democracy).
Koalisi Merah Putih
Jumlah Kursi/ Presentase
Koalisi Indonesia Hebat
Jumlah Kursi/Presentase
Partai Golkar
91 Kursi
PDIP
109 kursi
Partai Gerindra
73 Kurrsi
PKB
47 Kursi
PAN
49 Kursi
Partai Nasdem
35 Kursi
PKS
40 Kursi
Partai Hanura
16 Kursi
*Partai Demokrat
61 Kursi
ppp
39 Kursi
Jumlah
314/56.07 %
Jumlah
246/43.93 %
Relasi Kuasa Antar Aktor DPR (KIH VS KMP)
Kabinet Kerja
Kekuatan Asing
Partai Politik
JOKOWI-JK
Media Massa
Struktur SosialTradisional
PROSES KABINET KERJA Reformation +
-
Intended Consequences
p
T Problem of Efficient, Effectivity And Credibility in Reformation Process + Consolidation
C Control + Ex. Media
Transition
Good Governance Performance - + Resources Allocation +
R
Resources: -human -capital -Information/ MEDIA
TRANSISI KE KONSOLIDASI? Juan Linz dan Alfred Stephen (1996): Transisi dari
satu rezim otoriter ke suatu rezim baru, belum tentu menuju ke suatu pemerintahan demokratis dan masyarakat berkeadaban. Transisi yang tidak sempurna dapat membuahkan pola demokrasi yang rentan (unconsolidated democracy) Larry Diamond (1999): konsolidasi demokrasi itu soal bagaimana kita merawat stabilitas dan persistensi demokrasi. Huntington (1991): Era transisi mestinya berakhir setelah dua kali pemilu berkala yang demokratis
PEMILU DAN PARTISIPASI POLITIK Dalam tulisan R.A Dahl, Dilemas
of Pluralist Democracy: Autonom Vs Control (1982)
menyebutkan bahwa demokrasi melibatkan dua variabel yakni kontestasi dan partisipasi.
Sumbatan Menuju Konsolidasi Gejala groupthink dan feodalisasi politik Pemerintahan terbelah (devided government)
Belum optimalnya implementasi sistem presidensial Belum optimalnya konsep perwakilan di DPR Distorsi politik di media massa
Kartelisasi politik dan praktik demokrasi kolusif Perang Asimetris (asymetric warfare) Disonansi kognitif di masyarakat
EKSISTENSI JOKOWI-JK
KONSENSUS:
Jokowi akan membutuhkan dukungan kekuatan nyata untuk menjaga keseimbangan pemerintahannya
LEGITIMASI: Secara fungsional Jokowi masih terbuka untuk melakukan akomodasi ide, gagasan, policy, dan politik representasi untuk menjaga legitimasi kekuasaannya
Pola Interaksi Melengkapi (complementary) A
PEMERINTAHAN JOKOWI/JK
Menyaingi dan Menggantikan (Competing & substitutive)
B
C
Mengakomodasi (accomodating)
POTENSI PERSOALAN KOMPOL Communication Gap Information Roles Equevocal Communication Symbol Pleonasm Media Exposure Agress ion
LANGKAH JOKOWI-JK Performa komunikatif Kabinet Kerja Konsistensi menjaga reputasi Jokowi-JK
Penguatan sistem birokrasi Pengelolaan opini publik Mengelola konvergensi simbolik (Cragan, 1998)
dengan masyarakat Meminimalisir disonansi kognitif di masyarakat
AGENDA KABINET KERJA KEKUATAN REAL POLITIK
SIRKULASI ELITE
KOORDINASI
GOOD WIILL & POLITICAL WILL
KABINET KERJA
PRODUKTIVITAS KINERJA
EVALUASI
REFLEKSIVITAS BIROKRASI PERFORMA
STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK Citra dan Reputasi
Information Roles
8 Pendekatan PR Politik
Kinerja Kabinet
D
C
B
A
PERAN: 8 PENDEKATAN PR POLITIK (Heryanto, 2012) 1. Relasi Politik Dengan Publik
6. Manajemen Reputasi Politik
1. Relasi Politik dengan publik Fokus pendekatan ini pada: proses
identifikasi, pencarian dan pengaturan hubungan dengan orang-orang kunci (key Persons). Misalnya : membuat jejaring dengan tokoh-tokoh di masyarakat, akademisi kampus, aktivis di level nasional maupun daerah, dll. Jejaring untuk turut menyukseskan penyelenggaraan Pemilu
2. Paradigma Politik Grunigian Paradigma politik Grunigian (The Grunigian polical
paradigm). Bagaimana menciptakan pemahaman bersama (mutual understanding) antara individu dan organisasi dengan publiknya. Menurut Grunig dan Hunt (1984) Tindakan pokoknya adalah pada bagaimana mengembangkan mutual benefit (keuntungan bersama). Prasyarat utamanya harus ada two-way symetrical communication . Pemerintah harus membiasakan penggunaan model komunikasi politik resiprokal bukan linear terutama dengan masyarakat.
3. Pendekatan Hype Politic Ini merupakan kerja PR Politik
yang mengambil pendekatan publisitas. Rumusannya “to make a noise” untuk menggapai perhatian khalayak. Dengan demikian, persuasi banyak dilakukan melalui media relations. Penggunaan press release dan building personal relationship dengan wartawan menjadi kerja yang menonjol dalam pendekatan pemerintah.
POLITICS IN THE AGE OF MEDIATION Parties Public organisations Pressure group Terrorist organisations Governments
Political organisations
Reportage Editorials Commentary Analysis
Appeals Programmes Advertising Public relations
MEDIA
Opinion polls Letters
Reportage Editorials Commentary Analysis
CITIZENS
Brian McNair, 2011: 6
4. Pendekatan Persuasi
Persuasi politik (political persuation). Langkah persuasi merupakan upaya memperkaya informasi dan mengubah perilaku serta sikap dari khalayak-khalayak kunci. Moloney (2006) Contohnya: khalayak-khalayak kunci adalah sekelompok warga masyarakat yang berpotensi secara kolektif membuat gerakan/manuver dan memungkinkan menjadi role model bagi kelompok lain.
5. Manejemen Hub Politik
Manajemen hubungan politik (political relationship management). Tujuan pendekatan ini adalah memberi tekanan dan loby dalam mempengaruhi kebijakan. Pendekatan ini memaksimalkan ide, kontak dimana individu-individu aktivis organisasi menjadi bagian dari kebijkakan komunitasnya. Pendekatan ini sebaiknya dihindari oleh pemerintah! Karena bisa mengundang persepsi negatif dari masyarakat
6.Manajemen Reputasi Politik Pendekatan ini menekankan pada manajemen
lintas hubungan. Fokus dalam identifikasi, pengaturan, dan perubahan pada reputasi organisasi (birokrasi). Pendekatan ini menggunakan tindakan persuasif untuk menajamkan opini baik untuk audiens kunci maupun publik opini secara luas, sehingga bisa mengarahkan opini publik sesuai dengan harapan dari institusi.
7 Hubungan publik politik Yang menjadi fokus adalah “working in public”
dengan cara memberi perhatian lebih pada penanganan isu-isu yang ada dan berkembang di masyarakat Misalnya soal HAM (Hak Asasi Manusia), Kebebasan Pers, kebebasan berbicara (Freedom of Speech), gerakan kaum perempuan, perlindungan kaum buruh, migran care dll.
8. Pembangunan Komunitas Politik
Pembangunan komunitas politik (political community building). Fokusnya pada upaya menciptakan dan mengatur rasa memiliki komunitas (sense of community). Pendekatan komunitas ini dianggap cocok terutama untuk mengurangi konflik horisontal antar masyarakat dan meningkatkan partisipasi pemilih di Pemilu 2014
DAFTAR RUJUKAN Cragan, John F. 1998. Understanding Communication Theory: the
Communicative Forces for Human Actions. Needhasign Qualitative and Quantitative Approach. Thousand Oaks: SAGE Publicationsm Heights: a Viacom Company Dahl, Robert A, 1982. Dilemas of Pluralist Democracy: Autonom Vs Control. Yale University Press. Diamond, Larry. 1999. Developing Democracy : Toward Consolidation, Johns Hopkins University Press. Heryanto, Gun Gun. 2012. Public Relations Politik. Jakarta. Ghalia Indonesia. Linz, Juan J. and Alfred Stepan. 1996. Problems of Democratic Transition and Consolidation. Baltimore: Johns Hopkins University Press Lizphart, A. 1999. Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries. New Have, CT: Yale University Press McNair, Brian. 2011. An Introduction to Political Communication. New York: Routledge
