EVALUASI PELAYANAN BUS RAPID TRANSIT (BRT) DI KOTA SEMARANG
Oleh : Aji Tri Utomo, Aufarul Marom Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269 Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405 Laman : http//www.fisip.undip.ac.id email
[email protected]
ABSTRAK Moda transportasi umum yang ada dan banyak beroperasi di Kota Semarang adalah Angkot Mini Bus yang notabene tidak mampu menampung penumpang dengan jumlah banyak, tetapi jumlahnya yang banyak juga menyebabkan bertambahnya kepadatan lalu lintas di Kota Semarang. Oleh karena itu, sangat diperlukan peningkatan pelayanan pada transportasi umum agar pengguna jasa transportasi umum semakin banyak dan dapat terpuaskan oleh pelayanan yang diberikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian pelayanan Bus Rapid Transit (BRT) di Kota Semarang dengan regulasi yang telah ditetapkan serta untuk mengetahui upaya Pemerintah Kota Semarang dalam meningkatkan pelayanan BRT di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu interview (wawancara), observasi, studi dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Kebijakan Transportasi Bus Rapid Transit (BRT) di Kota Semarang sudah sudah cukup tepat dan efektif. Namun kondisi saat ini masih menunjukkan beberapa kekurangan yang harus segera ditingkatkan, untuk menunjang pencapaian tujuan yang maksimal. Kata Kunci : Evaluasi Pelayanan, Moda Transportasi Umum, Bus Rapid Transit.
PENDAHULUAN
umum yang ada dan banyak beroperasi di
A. Latar Belakang
Kota Semarang adalah Angkot Mini Bus
Kota Semarang adalah salah satu
yang notabene tidak mampu menampung
kota besar yang ada di Indonesia merupakan
penumpang dengan jumlah banyak, tetapi
Ibukota
Kota
jumlahnya yang banyak juga menyebabkan
metropolitan
bertambahnya kepadatan lalu lintas di Kota
Provinsi
Semarang terbesar
Jawa
menjadi kelima
Tengah,
kota
di
Indonesia
sesudah
Semarang.
Oleh
karena
itu,
sangat
Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan.
diperlukan peningkatan pelayanan pada
Sebagai salah satu kota paling berkembang
transportasi umum agar pengguna jasa
di Pulau Jawa, Kota Semarang mempunyai
transportasi umum semakin banyak dan
jumlah penduduk yang hampir mencapai 2
dapat terpuaskan oleh pelayanan yang
juta jiwa dan siang hari bisa mencapai 2,5
diberikan.
juta
Metropolitan
masih memiliki berbagai kekurangan karena
Kedungsapur (Kendal, Demak, Ungaran
dinilai masih belum tepat dan sesuai dengan
Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan
Standar Pelayanan Minimal yang tercantum
Purwodadi Kabupaten Grobogan) dengan
dalam Peraturan Kementrian Perhubungan
penduduk sekitar 6 juta jiwa, merupakan
No. 10 tahun 2012. Salah satu kekurangan
Wilayah
keempat,
yang dapat kita lihat ialah, sistem tiketing
(Jakarta),
yang masih menggunakan sistem manual
jiwa.
setelah
Bahkan,
Area
Metropolis
terpadat
Jabodetabek
Gerbangkertosusila
(Surabaya),
dan
Pada
pengoperasianya,
BRT
belum menggunakan mesin tiket otomatis.
Bandung Raya. Dalam beberapa tahun
Kondisi halte yang kurang baik
terakhir, perkembangan Semarang ditandai
juga menjadi masalah dalam pengoperasian
pula dengan munculnya beberapa gedung
BRT, ditambah lagi banyak halte yang
pencakar langit di beberapa sudut kota.
kosong dan tidak adanya petugas yang
Pesatnya
penduduk
beroperasi akan membuat keamanan dan
membuat lalu lintas di Kota Semarang
kenyamanan pengguna jasa layanan tidak
semakin
terjamin. Selain itu lokasi halte yang
padat,
jumlah hal
ini
disebabkan
infrastruktur kota berupa ruas jalan yang
terkadang
kurang memadai dan tidak seimbang dengan
menimbulkan masalah lain seperti, letak
volume kendaraan yang semakin meningkat
halte di jalan yang kapasitasnya kecil akan
jumlahnya. Selain itu, moda transportasi
tidak
strategis
juga
dapat
semakin membuat kapasitas jalan tersebut
C. Tinjauan Pustaka
berkurang.
Tinjauan pustaka dalam penelitian
Armada
yang
tersedia
juga
ini adalah administrasi public, kebijakan
memiliki kondisi yang kurang baik, hal ini
publik,
dapat terlihat dari asap buangan dari armada
publik.
evaluasi
kebijakan,
pelayanan
BRT yang banyak mengeluarkan asap hitam
Menurut John M. Pfeiffer dan Robert
sehingga membuat kenyamanan masyarakat
V. Presthus (Syafiie, 2006: 23) Administrasi
terganggu. Selain itu tidak tersedianya
Publik adalah (1) Administrasi Publik
fasilitas bagi penyandang cacat dalam
meliputi
armada
pemerintah yang telah ditetapkan oleh
layanan
juga
membuat
yang
pengguna
berkebutuhan
jasa
khusus
badan-badan
perwakilan
kebijaksanaan politik.
(2)
Administrasi Publik dapat didefinisikan
mengalami kesulitan. Rute
implementasi
BRT juga
masih
belum
koordinasi usaha-usaha perorangan dan
mencakup Kota Semarang dan daerah di
kelompok
sekitarnya secara keseluruhan, sehingga
kebijaksanaan pemerintah. Hal ini terutama
masih banyak pengguna jasa layanan yang
meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah.
kesulitan untuk sampai ke tempat yang
(3) Secara global, administrasi adalah suatu
dituju.
proses
B. Tujuan Penelitian
pelaksanaan
Tujuan dari penelitian ini adalah
untuk
yang
melaksanakan
bersangkutan
kebijaksanaan
dengan
pemerintah,
pengarahan kecakapan, dan teknik-teknik
untuk mengetahui kesesuaian pelayanan Bus
yang
tidak
terhingga
jumlahnya,
Rapid Transit (BRT) di Kota Semarang
memberikan arah dan maksud terhadap
dengan regulasi yang telah ditetapkan serta
usaha sejumlah orang.
untuk mengetahui upaya Pemerintah Kota
Marshall E. Dimock, Gladys O.
Semarang dalam meningkatkan pelayanan
Dimock dan Louis W. Koening (Purwanto,
BRT di Kota Semarang. Penelitian ini
2012:58), mengatakan bahwa administrasi
menggunakan
publik adalah kegiatan pemerintah di dalam
tipe
deskriptif
dengan
pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan
melaksanakan kekuasaan politiknya.
interview
Berdasarkan berbagai definisi para
(wawancara), observasi, studi dokumentasi
ahli kebijakan publik, kebijakan publik
dan studi pustaka.
adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh
data
yang
digunakan
yaitu
pemerintah
sebagai
kebijakan
peraturan perundang-undangan bagi setiap
untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di
warga negara dan penduduk atas barang,
masyarakat di mana dalam penyusunannya
jasa, dan/atau pelayanan administratif yang
melalui
disediakan oleh penyelenggara pelayanan
berbagai
pembuat
tahapan.
Tahap-tahap
kebijakan publik menurut William Dunn
publik.
(1990) adalah (1) Penyusunan agenda, (2)
D. Fenomena Penelitian
Formulasi kebijakan, (3) Adopsi/legitimasi kebijakan, (4) Penilaian/evaluasi kebijakan.
Berdasarkan dengan kerangka pemikiran teoritis
yang
telah
disampaikan
oleh
2008:227)
Anderson (Winarno, 2008:227), ada 3 (tiga)
membagi evaluasi kebijakan ke dalam tiga
tipe dalam evaluasi yang masing-masing
tipe. Masing-masing tipe evaluasi yang
tipe didasarkan pada pemahaman evaluator
diperkenalkan
pada
terhadap evaluasi. Dalam penelitian kali ini,
terhadap
meneliti fenomena yang ditemukan dalam
evaluasi. Tipe pertama, evaluasi kebijakan
pelaksanaan pelayanan BRT antara lain (1)
dipahami sebagai kegiatan fungsional. Tipe
Ketepatan jadwal armada, (2) Ketersediaan
kedua, merupakan
yang
fasilitas pendukung di dalam Halte/shelter,
bekerjanya
(3) Ketersediaan fasilitas pendukung untuk
Anderson
pemahaman
(Winarno,
ini para
memfokuskan
didasarkan evaluator
tipe
diri
evaluasi pada
kebijakan atau program tertentu.
Tipe
pengguna jasa layanan berkebutuhan khusus di dalam armada, (4) Ketersediaan jumlah
ketiga adalah tipe evaluasi sistematis. Menurut Litjan Poltak Sinambela,
armada, (5) Kesesuaian pelayanan terhadap
dkk (2011: 5) pelayanan publik diartikan
regulasi yang telah ditetapkan.
sebagai
E. Metode Penelitan
pemberian
layanan
(melayani)
keperluan orang atau masyarakat yang
Penelitian
ini
menggunakan
desain
mempunyai kepentingan pada organisasi
penelitian deskriptif dengan pendekatan
tertentu sesuai dengan aturan pokok dan tata
kualitatif.
Penggunaan desain penelitian
cara yang telah ditetepkan. Berdasarkan
deskriptif
ini
Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang
menjelaskan
Pelayanan Publik menyebutkan pelayanan
secara lebih mendalam.
publik
ialah
kegiatan kebutuhan
kegiatan
dalam
atau
rangka
pelayanan
rangkaian pemenuhan
sesuai
dengan
bertujuan
penelitian
untuk
yang
dapat
dilakukan
Subyek penelitian dalam penelitian ini ialah
Kepala
BLU
UPTD
Terminal
Mangkang, Kepala Divisi Operasional Trans
Semarang,
dan
Masyarakat
sebagai
pengguna jasa layanan. Pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi
yang
dan
murah.
dikarenakan
armada
menggunakan
Air
Hal
ini
BRT
yang
Conditioner
(AC),
peneliti,
memiliki petugas yang beroperasi di dalam
wawancara, studi dokumentasi dan studi
armada maupun di dalam shelter, dan tarif
pustaka.
jasa layanan yang murah.
Analisis
data
dilakukan
kenyamanan,
dalam
penelitian
ini
mengikuti konsep yang diberikan Sugiyono (2009:
247-253),
penyajian
yaitu:
data
reduksi
dan
3. BRT Tidak Mementingkan Keuntungan Pelaksanaan
BRT
mengutamakan
data,
pemberian pelayanan transportasi terhadap
conclusion
warga Kota Semarang untuk mendukung
drawing/verification.
aktifitas
sehari-harinya
sebagai
bentuk
perhatian atas pembayaran pajak yang PEMBAHASAN
dilakukan oleh warga Kota Semarang.
A. Kesesuaian Pelayanan BRT di Kota
B. Upaya Pemerintah Kota Semarang Untuk
Semarang Dengan Regulasi Yang Telah
Meningkatkan Pelayanan Bus Rapid Transit
Ditetapkan
(BRT) di Kota Semarang
1. Kesesuaian Pelayanan BRT Dengan
1. Peningkatan Pelayanan Administrasi
Regulasi Yang Telah Ditetapkan Untuk Menarik Minat Masyarakat yang
telah
Kota
Semarang
telah
berusaha melakukan peningkatan pelayanan
Pelaksanaan BRT telah sesuai dengan regulasi
Pemerintah
ditetapkan
yang diberikan terhadap pengguna jasa
yakni
layanan agar selalu sesuai dengan standar
Peraturan Kementrian Perhubungan No.10
pelayanan minimal yang ada. Terutama
tahun 2012 tentang Standar Pelayanan
dalam rangka memenuhi tujuan utama dari
Minimal Angkutan Massal, namun kondisi
berdirinya BRT ini, khususnya memberikan
saat ini masih menunjukan diperlukannya
pelayanan administrasi yang maksmimal.
peningkatan agar kedepannya BRT semakin
2. Peningkatan Jumlah Armada
berkembang dan lebih baik lagi. 2.
BRT
Mengutamakan
Pemerintah Keamanan,
Kenyamanan, dan Murah Pelaksanaan mengutamakan
Semarang
tengah
berupaya untuk menambah jumlah armada guna memenuhi kebutuhan pengguna jasa
pelayanan aspek
Kota
BRT
keamanan,
layanan yang semakin meningkat setiap tahunnya.
3. Membangun Lajur Khusus Pemerintah
Kota
namun masih ada beberapa pelayanan yang
Semarang
tengah
belum memenuhi standar. Pemerintah Kota
berusaha untuk membangun lajur khusus,
Semarang
agar konsep utama dari Bus Rapid Transit
meningkatkan pelayanan yang diberikan
terpenuhi yang salah satunya ialah memiliki
terhadap
lajur khusus yang memiliki fungsi untuk
kedepanya
meningkatkan ketepatan jadwal armada dan
menjadi lebih baik dan maksimal.
terhindar dari padatnya lalu lintas.
B. Saran
4.
Peningkatan
Shelter
Yang
Aman,
Nyaman, dan Fleksibel Pemerintah
Kota
pun
selalu
pengguna
jasa
pelayanan
berupaya layanan, yang
untuk agar
diberikan
1. Selalu mengevaluasi kinerja pelayanan terhadap penyelenggaraan BRT, untuk
Semarang
tengah
meningkatkan pelayanan yang diberikan
berupaya mendirikan halter yang dapat
kepada
menjamin keamanan, kenyamanan pengguna
prosentase yang awalnya cukup puas
jasa layanan dengan cara menambahkan
menjadi sangat puas.
warga
Kota
Semarang
dari
fasilitas pendukung yang ada di shelter
2. Melakukan perbandingan terhadap kota-
seperti ruang bagi pengguna jasa layanan
kota lain di Indonesia dan luar Indonesia,
yang memiliki kebutuhan khusus.
hal ini akan menjadi masukan yang baik dalam
mengembangkan
pelayanan
PENUTUP
angkutan umum dalam usaha melayani
A. Kesimpulan
masyarakat
Pelayanan Bus Rapid Transit di Kota
transportasi yang murah, aman dan
Semarang, pelaksanaanya sudah cukup tepat
efisien.
dan
menciptakan
sistem
dan efektif. Namun, masih terdapat beberapa
3. Meningkatkan koordinasi kelembagaan,
permasalahan yang menghambat pelayanan
hal ini dikarenakan komitmen pusat ke
tersebut sehingga belum terlaksana dengan
daerah masih lemah. Sehingga beban
maksimal. Masalah yang masih terlihat ialah
terbesar justru ada di Pemerintah Kota
pelayanan yang masih harus ditingkatkan,
Semarang,
serta pembangunan sarana dan prasarana
operasional BRT yang menjadi beban
pendukung yang harus segera dilaksanakan.
tetap tiap tahun.
Pelayanan yang diberikan juga telah sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan,
yang
menyelengarakan
DAFTAR PUSTAKA Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan
Publik,
Yogyakarta:
Gadjah Mada University Press
Syafiie,
Inu
Kencana.
(2006).
Ilmu
Administrasi Publik.Jakarta : Rineka Cipta
Purwanto, Agus. Sulistyastuti, Dyah Ratih.
Republik
Indonesia.
2012.
Peraturan
2012 Implemntasi Kebijakan Publik
Menteri Perhubungan Nomor 10
Konsep
tentang
dan
Aplikasinya
di
Indonesia. Yogyakarta: Gava Media. Sugiyono.2009.
Metode
Penelitian
Administrasi. Bandung : Alfabeta.
Pelayanan
Minimal
Angkutan Massal Berbasis Jalan. Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang No. 25 tentang Pelayanan Publik
