TINJAUAN YURIDIS-NORMATIF TERHADAP SENGKETA AKAD MUD}A
SKRIPSI DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM OLEH: AHMAD KHOLIQUL ROHMAN 07350086 PEMBIMBING: 1. SITI DJAZIMAH, S.Ag., M.S.I 2. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.
AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2012
i
ABSTRAK Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 memberikan kewenangan baru pada Pengadilan Agama berkaitan dengan kewenangan penyelesaian sengketa akad mud}a>rabah. Kewenangan itu diatur dalam penjelasan Pasal 49 huruf (i) yang menyebutkan bahwa Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ekonomi syari‟ah. Tahun 2010, PA Bantul telah menangani satu perkara ekonomi syari‟ah no 0463/PDT.G/2011/PA.BTL dalam hal sengketa akad pembiayaan mud}ar> abah. Salah satu alat bukti yang digunakan dalam memutus perkara sengketa akad mud}a>rabah adalah bukti tertulis berupa transaksi dan alat bukti saksi. Aspek penyebab terjadinya sengketa, langkah-langkah hakim dalam penyelesaian sengketa dan aspek keputusan hakim dalam penyelesaian sengketa menjadi pokok permasalahan yang penyusun kaji. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa akad mud}a>rabah dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara yang berkekuatan hukum tetap serta memenuhi rasa keadilan bagi pihak-pihak yang bersengketa. Penelitian ini adalah penelitian lapangan berbasis pada penelitian putusan pengadilan (library research) yang bersifat deskriptif-analitatif. Dengan menggunakan pendekatan normatif-yuridis penyusun mencoba menitikberatkan analisa pada proses penyelesaian sengkata akad mud}a>rabah baik berupa alat bukti tertulis, saksi, sampai pada pertimbangan dan putusan Hakim atas perkara Nomor: 0463/Pdt.G/2011/PA.Btl. Hasil yang diharapkan dalam penelitian ini dapat menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis mengenai fakta-fakta yang berkaitan dengan analisis normatif-yuridis terhadap sengketa akad mud}a>rabah di Pengadilan Agama Bantul (Studi atas Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor : 0463/Pdt.G/2011/PA.Btl). Selanjutnya teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi data primer dan data sekunder, sedangkan data lapangan yang diperoleh melalui wawancara langsung (depht interview) dijadikan sebagai data pendukung. Setelah dilakukan penelitian dan analisis, hasilnya menunjukkan bahwa Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor : 0463/Pdt.G/2011/PA.Btl dapat disimpulkan bahwa: 1) Pengadilan Agama Bantul dalam menangani sengketa akad pembiayaan mud}a>rabah sudah memenuhi ketentuan hukum acara yang berlaku dan telah dilakukan tahapan-tahapan proses persidangan, 2) Hakim Pengadilan Agama Bantul dalam menyelesaikan sengketa akad mud}a>rabah telah cukup tepat dengan dasar hukum pertimbangannya yang mengacu pada Peraturan Perundangan-undangan yang terkait seperti Undang-Undang Pengadilan Agama, KUH Perdata, Yurisprudensi, PBI, Peraturan Mahkamah Agung, dan Hukum Islam yang berhubungan dengan sengketa akad mud}a>rabah akan tetapi catatan dari penyusun hakim dirasa belum memenuhi aspek keadilan karna dalam pertimbangan hukumnya, hakim nampak mengenyampingkan alat alat bukti yang terungkap dipersidangan. Kata Kunci: Sengketa mud}a>rabah, Pengadilan Agama, Putusan Pengadilan Agama Bantul.
ii
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-07/R0
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR Hal : Persetujuan Skripsi Lamp : 7 (Tujuh Lampiran) Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Di Yogyakarta
Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara: Nama : Ahmad Kholiqul Rohman NIM : 07350086 Judul : Tinjauan Yuridis-Normatif terhadap Sengketa Akad Mud}a>rabah di Pengadilan Agama Bantul (Studi atas Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor : 0463/Pdt.G/2011/Pa.Btl) Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari‟ah dan Hukum, Jurusan AlAhwal asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Yogyakarta, 02 Dzulhijah 1433 H 18 Oktober 2012 M Pembimbing I
Siti Djazimah, S.Ag., M.S.I NIP. 19700125 199703 2 001
iii
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-07/R0
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR Hal : Persetujuan Skripsi Lamp : 7 (Tujuh Lampiran)
Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Di Yogyakarta
Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara: Nama : Ahmad Kholiqul Rohman NIM : 07350086 Judul : Tinjauan Yuridis-Normatif terhadap Sengketa Akad Mud}a>rabah di Pengadilan Agama Bantul (Studi atas Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor : 0463/Pdt.G/2011/Pa.Btl) Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari‟ah dan Hukum, Jurusan AlAhwal asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Yogyakarta, 02 Dzulhijah1433 H 18 Oktober 2012M Pembimbing II
Udiyo Basuki, S.H., M.Hum NIP. 19730825 199903 1 004
iv
v
MOTTO ِمٍم ُم ًة ِم ِم ،ا ي ن د ال ُم ُّ َّر َم ْن ْنَم ْن َم َم َم ْن ُم ْن َم اا ِم،ُم ًة ِم ُم ِم ِم ا ْنلقِمي ا ِم ْنَم ْن َم َم ْن َم َم َم ُم ْن ا ْنل ِمد ااا ا ْنل د ِم َم ِم َمِم ي ِم َم ْن َم َم َم َم ْن ُم ْن ْن ْن )ه ة
َم ْن َمَّر َم ااُم َم ْن ُم
َم ْن ِم
(ر اه
“Barangsiapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada
hari kiamat dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya” (HR. Muslim dari Abu Hurairah)
vi
Persembahan Ayahanda Tercinta, Untuk setiap tetes keringat yang tercucur demi kesuksesan semua anakanaknya Ibunda tercinta, Untuk setiap untaian doa, keikhlasan, ketegaran, dan ketabahannya
saudaraku. Kakak tercinta
Serta Segenap Keluarga Besar Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta
vii
KATA PENGANTAR
بسم اهلل الرمحن الرحيم من سيئات
كنعوذ باهلل من شركر أنفسنا ك، كنستغفره،احلمد هلل حنمده كنستعينو
كأشهد أف ال إلو إال اهلل، من يهده اهلل فال مضل لو كمن يضلل فال ىادم لو،أعمالنا اللهم صل كسلم تسليما كبارؾ عػليو، كحده ال شريك لو كأشهد أف حممدا عبده كرسولو أما بعد،كعلى آلو كصحبو أمجعني Segala puji syukur hanya bagi Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Yuridis-Normatif terhadap Sengketa Akad Mud}a>rabah di Pengadilan Agama Bantul (Studi atas Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor : 0463/Pdt.G/2011/Pa.Btl).” Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta para sahabatnya dan para pengikutnya hingga hari akhir, amin. Penyusun sadar bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, dan dalam prosesnya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Dengan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada : 1.
Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy‟ari dan segenap jajarannya.
2.
Noorhaidi, MA.,M.Phil., Ph.D. selaku Dekan dan segenap pimpinan Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih atas segala nasehat, dan bimbingannya.
viii
3.
Siti Djazimah, S.Ag, M.S.I dan Udiyo basuki, S.H., M.Hum. selaku
pembimbing penyusun, yang dengan penuh kesabaran telah memberikan ilmu, saran, kritik, bimbingan serta koreksi pada skripsi penyusun. 4.
Ayahanda Prof. Abdurrahman Nawaji S.Ag dan Ibunda Khoiriyah S.Pd yang selalu mendukung dan memberikan kesempatan dan kepercayaan ananda untuk menimba ilmu dalam dunia akademik demi menggapai citacita dimana beliau dengan penuh kasih sayang selalu berdoa untuk kesuksesan putranya tercinta.
5.
Bapak KH. Kharis Masduki, KH. Mukhtar Ghazali dan KH. Munif Djazuli Ustman (alm) yang telah banyak memberikan ilmunya, mengarahkan dan mendidik penyusun dengan penuh kesabaran dan suri tauladan yang baik.
6.
Terima kasih banyak penyusun haturkan kepada Kakak-ku Ahmad Syafi‟i Rahman M.S.I yang selalu memberikan motivasi bagi penyusun sehingga selesainya skripsi ini
7.
Terima kasih
pula kepada sahabat-sahabat karib ku Haydar, fauzan
khumasi, yang tak bosan memompa semangat ku laila kurnia sari, Azza nur Abida Zahidah Wardatussaffanah putri, choirun nisa‟. Akhirnya semoga Allah SWT memberikan imbalan yang sepantasnya dan meridhai segala amal ibadah. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin. Yogyakarta, 01 Dzulqaidah1433 H 17 September 2012 M Penyusun, Ahmad Kholiqul Rohman NIM. 07350086 ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987. A. Konsonan Tunggal Huruf Arab
Nama
Huruf Latin
Keterangan
ا
Alif
Tidak dilambangkan
Tidak dilambangkan
ب
Ba
B
be
ت
Ta
t
te
ث
s\a
s\
Es (dengan titik di atas)
ج
ji>m
j
je
ح
h}a’>
h{
ha(dengan tutik di bawah)
خ
kha>’
kh
Dan dan ha
د
da>l
d
de
ذ
z\a>l
z\
Zet (dengan titik di atas)
ر
ra>’
r
er
ز
Zai
z
zet
س
Sin
s
Es
ش
Syin
sy
Es dan ye
ص
sa>d
s}
Es ( dengan titik di bawah)
x
ض
da>d
d}
De (dengan titik di bawah)
ط
t}a>’
t}
Te (dengan ttitik di bawah)
ظ
z}a’
z{
Zet (dengan titik di bawah)
ع
‘ain
‘
Koma terbalik dari atas
غ
Gain
g
ge
ؼ
fa>
f
ef
ؽ
qa>f
q
qi
ؾ
ka>f
k
ka
ؿ
la>m
l
‟el
ـ
mi>m
m
‟em
ف
nu>n
n
‟en
ك
wa>wu>
w
w
ق
ha>’
h
ha
ء
Hamzah
’
apostrof
م
ya>
Y
ye
B. Kosonan Rangkap Karena Syahddah Ditulis Rangkap متعددة ّ
Ditulis
Muta‘adiddah
ّعدة
Ditulis
‘iddah
xi
C. Ta’ Marbu>t}ah diakhir kata 1. Bila dimatikan ditulis h. حكمة
Ditulis
h}ikmah
علة
Ditulis
‘illah
(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang suadah terserap dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya) 2. Bila diikuti denagan kata sandang ’al’ seta bacaaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h. كرامة األكلياء
Kara>mah al-auliya>’
Ditulis
3. Bila ta’ marbu>t}ah hidup atau dengan harakat fath}ah, kasrah dan d}ammah ditulis t atau h. زكاة الفطر
Zaka>h al-fit}ri
dituliis
D. Vocal pendek ﹷ
Fath}a>h}
فعل ﹻ
Kasrah
ذكر ﹹ
D}amma>h
يذىب
xii
Ditulis
A
Ditulis
Fa‘ala
Ditulis
I
Ditulis
Z>>u| kira
Ditulis
U
Ditulis
yaz\habu
E. Vocal Panjang Fath}ah + Alif
Ditulis
a>
جاىية
Ditulis
ja>hiliyyah
Fath}ah +ya’mati
Ditulis
Ai
تنسى
Ditulis
tansa>
Kasrah + ya’mati
Ditulis
i>
كرمي
Ditulis
kari>m
D}ammah + wawu mati
Ditulis
u>
فركض
Ditulis
furu>d}
1
Fath}ah + ya’mati
Ditulis
Ai
2
بينكم
Ditulis
Bainakum
3
Fath}ah + wawu mati
Ditulis
Au
4
قوؿ
Ditulis
Qaul
1
2
3
4
F. Vocal Rangkap
G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof أأنتم
Ditulis
A’antum
اعدت
Ditulis
U‘iddat
xiii
لئن شكرمت
Ditulis
La’in syakartum
H. Kata Sandang Alif +Lam 1. Bila diikuti huruf Qomariyyah dituis menggunakan huruf ”l”. القرأف
Ditulis
Al-Qur‘a>n
القياس
Ditulis
Al-Qiya>s
2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan mengunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, denagan mengilangkan huruf l(el)nya. السماء
Ditulis
As-Sama>’
الشمس
Ditulis
Asy-Syams
I. Penyusunan kata-kat dalam rangkaian kalimat Ditulis menurut penyusunannya. ذكل الفركض
ditulis
Z}awi> al-furu>d}
اىل السنة
ditulis
Ahl as-sunnah
xiv
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL.................................................................................... …..i ABSTRAK ........................................................................................................ ii SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI I ............................................................. iii SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI II ........................................................... iv HALAMAN PENGESAHAN .......................................................................... v MOTTO ............................................................................................................ vi PERSEMBAHAN.. ............................................................................................ vii KATA PENGANTAR .......................................................................................viii PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ............................................. x DAFTAR ISI ....................................................................................................... xv BAB I
: PENDAHULUAN ............................................................................ 1 A. Latar Belakang Masalah ............................................................... 1 B. Pokok Masalah ............................................................................. 7 C. Tujuan dan Kegunaan .................................................................. 8 D. Telaah Pustaka ............................................................................. 8 E. Kerangka Teoretik ........................................................................ 11 F. Metode Penelitian ......................................................................... 14 G. Sistematika Pembahasan .............................................................. 16
BAB II
: PEMBIAYAAN MUD}A>RABAH .................................................... 18 A. Tinjauan Tentang Pembiayaan Mud}a>rabah .................................. 18 1. Pengertian Pembiayaan Mud}a>rabah ......................................... 18 2. Landasan Hukum Pembiayaan Mud}a>rabah .............................. 22 B. Praktik Pembiayaan Mud}a>rabah .................................................. 28
xv
1. Syarat Syarat Pembiayaan Mud}a>rabah ..................................... 28 2. Format yang digunakan dalam Pembiayaan ............................. 37 3. Hal-Hal yang Menjadi Penyebab Terjadinya Sengketa Pada Pembiayaan Mud}a>rabah................................................... 39 BAB III : PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAYAAN MUD}A
Acara
Yang
di
Gunakan
dalam
Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari‟ah............ .............. 53 B. Prosedur penerimaan perkara dari para pihak yang bersengketa ......................................................................... 54 C. Langkah-langkah Hakim dalam Penyelesaian Sengketa............. 60 D. Keputusan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa ....................... 76 BAB
IV
:
ANALISIS
SENGKETA
YURIDIS
NORMATIF
PEMBIAYAAN
TERHADAP
MUD}A
DI
PENGADILAN AGAMA BANTUL ............................................ 82 A. Analisis terhadap Penyebab Terjadinya Sengketa ...................... 82 B. Analisis terhadap Langkah-langkah Hakim dalam Penyelesaian Sengketa ................................................................ 87 C. Analisis
terhadap
Keputusan
Hakim
dalam
Penyelesaian Sengketa ................................................................ 94
xvi
BAB V : PENUTUP .......................................................................................... 112 A. Kesimpulan ................................................................................. 112 B. Saran-saran .................................................................................. 112 DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 114 LAMPIRAN-LAMPIRAN Daftar Terjemahan ............................................................................................. I Biografi Ulama/Tokoh ....................................................................................... II Pedoman Wawancara ......................................................................................... III Surat Pernyataan Keaslian Skripsi ..................................................................... IV Surat Bukti Wawancara ........................................................... Tidak ada halaman Surat Izin Penelitian ................................................................ Tidak ada halaman Draf Putusan PA Bantul Nomor: 0463/Pdt.G/2011/pa.Btl....... Tidak ada halaman Curriculum Vittae .................................................................... Tidak ada halaman
xvii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Diskursus ekonomi selalu menarik perhatian oleh berbagai lapisan masyarakat dan individu, mulai lapisan ekonomi atas sampai lapisan ekonomi bawah. Namun sepanjang perjalanannya, dalam tataran praktis ternyata tidak bebas
dari
masalah,
sehingga
berbagai
penelitian
telah
dibuat
untuk
menyelesaikan masalah ekonomi tersebut. Walaupun begitu, usaha untuk mencari penyelesaian yang tepat dan akurat dalam mengatasi masalah ekonomi ini secara umum masih banyak menemui kegagalan bahkan berujung dengan sengketa yang kemudian hal ini meniscayakan adanya jawaban yang tepat atas problem-problem tersebut di antaranya adalah sistem ekonomi secara syari‟ah. Kajian tentang ekonomi secara historis membuktikan adanya kegagalan sistemik dengan konsekuensi yang kadang tidak manusiawi. Dapat diketahui ketika dominasi sistem ekonomi kapitalis yang dinilai Karl Marx berdampak pada kesenjangan sosial bahkan eksploitasi dan penindasan terhadap kaum proletar (buruh) lahirlah sistem ekonomi sosialis sebagai kritik Marx terhadapnya yang ditandai dengan munculnya “Das Kapital” pada tahun 1867.1 Meskipun terjadi
1
Kaum Kapitalis pengagum kebebasan individu yang dilukiskan dalam semboyan “laissez faire” dan paradigm “homo economics,” hakekat manusia menurut mereka seperti mesin yang berfungsi untuk memaksimalkan keuntungan. Sosilalisme lebih menekankan peran besar Negara, semua sarana produksi harus dimiliki bersama anggota masyarakat. Pada akhirnya tujuan sosialisme menurut Karl Max adalah komunisme. Lihat George Soule, Pemikiran Para Pakar Ekonomi Terkemuka, Terjemahan oleh T. Gilarso, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), hlm. 52-54 dan K Bertes, Pengantar Etika Bisnis, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hlm. 111-113.
1
pertentangan, pada perkembangannya kedua sistem ekonomi ini dipakai di berbagai negara di belahan dunia termasuk negara Islam.2 Namun, kedua sistem tersebut ternyata belum juga menyelesaikan problem ekonomi dalam masyarakat kontemporer yang kian kompleks dikarenakan tetap melahirkan dampak meningkatnya kemiskinan di tengah kemakmuran, kosumerisme, hedonisme, sekularisme yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan bahkan agama.3 Semakin populernya wacana ekonomi syari‟ah seakan menjadi jawaban terhadap segala kekecewaan semua sistem ekonomi di atas. Seperti yang kita ketahui,
sistem
dan
praktik
ekonomi
syari‟ah
mulai
terlihat
marak
perkembangannya di tanah air sejak kurang lebih satu dekade terakhir. Perkembangan ini tidak terlepas dari alasan pokok keberadaan sistem ekonomi syari‟ah, yaitu keinginan dari masyarakat muslim untuk kaffah dalam menjalankan ajaran islam dengan menjalankan seluruh aktivitas dan transaksi ekonominya sesuai dengan ketentuan syari‟ah. Ekonomi syari‟ah yang bertujuan untuk membangun sistem yang berkeadilan dan membawa kemasalahatan bagi seluruh masyarakat juga untuk mewujudkan perekonomian jangka panjang dan memaksimalkan kesejahteraan manusia.4 Di Indonesia kini ekonomi Islam memiliki fungsi sebagai pelengkap atau sebagai kontrol terhadap sistem ekonomi kontemporer karena ekonomi yang
2
Muhammad Syauqi al-Fanjani, Ekonomi Islam Masa Kini, (Bandung: Mizan, 1998),
hlm. 60. 3
Ahmad M. Saefuddin, Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam, Cet., 1, (Jakarta: Rajawali Press, 1997), hlm. 53-54. 4
Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004),
hlm. 1
2
berjalaan saat ini diklaim tidak bisa memunculkan keadilan dan tidak bisa mengentaskan kemiskinan, oleh karena itu sudah selayaknya ekonomi Islam memberikan
perubahan
untuk
umatnya
sebagai
alternatif
atau
solusi
perkembangan ekonomi yang sudah berjalan (kapitalis). Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan dan Fatwa MUI tahun 2003 tentang haramnya bunga bank kini banyak lembaga keuangan memilih untuk menjalankan sistem syari‟ah dalam manajemennya baik dalam pelaksanaan akad maupun dalam penyelesaian perselisihan.5 Pada tahapan selanjutnya, banyak munculnya Lembaga Keuangan Syari‟ah (LKS) di antaranya BMT menjadi potret respon zaman dan berkembangnya sistem ekonomi yang berbasis syari‟ah. Sesuai dengan fokus penelitian ini, maka BMT merupakan pengembangan dari konsep ekonomi Islam tentang bidang keuangan. Istilah BMT sendiri adalah gabungan dari Baitul Māl
(bait al-māl) dan Baitut Tamwi>l (bait at-tamwi>l). Baitul Māl adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat nirlaba. Sumber dananya diperoleh dari zakat, infak dan s}adaqah atau sumber lain yang halal. Sedangkan Baitut Tamwi>l merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun serta menyalurkan dana dan orientasi profit. Penghimpunan dananya diperoleh melalui simpanan dan penyalurannya dilakukan dalam bentuk pembiayaan yang dijalankan berdasarkan prinsip syari‟ah yang kemudian BMT
5
Wiroso, Jual Beli Murabahah, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 1.
3
diharapkan dapat membawa peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat menengah ke bawah.6 Berdasarkan mekanisme teknisnya, BMT dalam melayani ekonomi masyarakat, secara spesifik mempunyai beberapa pembiayaan. Maksud dari pembiayaan adalah kesepakatan transaksi antara nasabah dan LKS/BMT dengan prinsip bagi hasil yang dapat dilakukan dengan empat akad utama, diantaranya adalah al- mud}a>rabah, al-musyarakah, al- muzara’ah dan al-musaqah. Akan tetapi, prinsip yang paling banyak digunakan dalam perbankan syari‟ah yaitu al-
mud}a>rabah dan al-musyarakah. Dalam penelitian ini penyusun memfokuskan kajian pada penggunaan akad mud}a>rabah di mana akad ini adalah suatu akad yang memuat penyerahan modal atau semaknanya dalam jumlah, jenis dan karakter tertentu dari seorang pemilik modal (ṣahib al-mal) kepada pengelola (mud}ar> ib) untuk dipergunakan sebagai sebuah usaha dengan ketentuan jika usaha tersebut mendapatkan hasil maka hasil (laba) dibagi dua berdasarkan kesepakatan sebelumnya, sementara jika usaha tersebut tidak mendatangkan hasil/bangkrut maka kerugian materi sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal dengan syarat dan rukun-rukun tertentu.7 Di antara dasar hukum normatif berkaitan dengan akad mud}a>rabah di atas, aturan yuridis juga menegaskan bahwa pembiayaan mudarabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) 6
Muchdarsyah Sinungun, Menejemen Dana Bank, cet. ke-1, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm.1. 7 Muhammad, Konstruksi mud}ar> abah Dalam Bisnis Syariah, cet. ke-1, (Yogyakarta: PSEI STIS, 2003), hlm. 57.
4
membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha. Selain itu, pembiayaan mud}a>rabah tidak ada jaminan, namun agar mud}a>rib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mud}a>rib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mud}a>rib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad dan dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mud}a>rib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.8 Prinsip ekonomi Islam menekankan kepada kesadaran bahwa kekayaan merupakan amanah dari Allah SWT yang tidak dapat dimiliki sacara mutlak, manusia diberi kebebasan untuk bermuamalah selama tidak melanggar ketentuan syari‟ah karena manusia merupakan khalifah dan pemakmur di muka bumi, penghapus praktik riba dan penolak terhadap praktik monopoli.9 Komitmen untuk memenuhi perjanjian (akad) dalam setiap transaksi merupakan hal yang sangat penting dan diwajibkan. Selain setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan di sisi-Nya, komitmen pada setiap perjanjian merupakan cerminan manusia dalam menjaga keimanan kepada Allah SWT dalam bentuk perilaku. Sebagaimana dalam firman-Nya:
8
Lihat Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional No: 07/ DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan mud}a>rabah (Qiradh). Khoirul Bakdiyah, Penerapan Pembiayaan dengan Akad Mud}arabah dan Musyarakah, (Malang: In-Trans Press, 2000), hlm. 44. 9
5
10
...يأيها الذين ءامنوا أكفوا بالعقود
Menjadi kajian yang menarik, apa yang terjadi di salah satu BMT di Bantul Yogyakarta di mana salah satu nasabahnya mengajukan
gugatan
wanprestasi kepada Pengadilan Agama Bantul terhadap pimpinan BMT tersebut karena dianggap mengingkari kesepakatan/akad mudarabah yang telah disetujui bersama. Selanjutnya, peraturan perundang-undangan memberikan aturan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang, perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari‟ah. Di dalam penjelasannya, ekonomi syari‟ah adalah perbuatan atau usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari‟ah yang salah satunya pembiayaan syari‟ah.11 Kewenangan penyelesaian sengketa Ekonomi Syari‟ah tersebut merupakan kewenangan yang masih baru di lingkungan Pengadilan Agama. Kewenangan yang diberikan sejak 2006 oleh Mahkamah Agung ini contohnya dapat diketahui di beberapa Pengadilan Agama di Indonesia seperti Pengadilan Agama Bukititnggi, Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dan Pengadilan Agama Bantul. Sebagai respon atas kasus ini, penyusun tertarik untuk mencoba melakukan penelitian tentang penyelesaian sengketa antara BMT Syariah dengan
10
Al-Maida>h (5): 120
11
Lihat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
6
nasabahnya yang diajukan ke Pengadilan Agama Bantul dengan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor: 0463/Pdt.G/2011/PA.Btl yang mana dalam kasus tersebut pihak shahibul maal (pemilik dana) merasa dirugikan oleh mud}a>rib ( pengusaha) sehingga shahibul maal mengajukan gugatan kepada mud}a>rib dengan isi gugatan yaitu mud}a>rib melakukan wanprestasi (ingkar janji) maksudnya dalam perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak telah disepakati pembagian hasil yang mana kesesepakatan tersebut dalam perjalanannya tidak dipenuhi oleh mud}a>rib. Selanjutnya bagaimana proses proses penyelesaian sengkata akad mud}a>rabah, baik berupa alat bukti tertulis, saksi, sampai pada pertimbangan hakim dalam memberikan solusi akan dilanjutkan dengan analisis normatif-yuridis penyusun sebagai sikap terhadap realitas ini juga merupakan pokok pembahasan dari keseluruhan penelitian ini.
B. Pokok Masalah Berangkat dari latar belakang masalah di atas, pokok masalah dalam penelitian ini adalah : 1.
Bagaimana pertimbangan hakim dalam proses penyelesaian sengketa akad
Mud}a>rabah
di
Pengadilan
Agama
Bantul
Nomor
:
0463/Pdt.G/2011/PA.Btl? 2.
Bagaimana analisis hukum Islam dan positif (normatif-yuridis) terhadap pertimbangan hakim atas putusan perkara sengketa akad Mud}a>rabah Nomor: 0463/Pdt.G/2011/PA.Btl?
7
C. Tujuan dan Kegunaan Berdasarkan pada pokok masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah : 1. Untuk mendeskripsikan bagaimana proses penyelesaian sengketa akad
Mud}a>rabah Nomor : 0463/Pdt.G/2011/PA.Btl di Pengadilan Agama Bantul. 2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim atas putusan perkara sengketa akad Mud}a>rabah Nomor: 0463/Pdt.G/2011/PA.Btl dalam tinjauan hukum Islam dan hukum Positif. Sedangkan kegunaan dari penelitian ini antara lain: 1. Kegunaan teoretis, menambah khasanah keilmuan dalam bidang hukum Islam dengan fokus kajian Muamalah. 2. Kegunaan praktis, memberikan kontribusi kepada masyarakat tentang pentingnya pelaksanaan akad Mud}a>rabah beserta aturan-aturan mendasarnya yang sesuai dengan ketentuan syari‟ah (fikih) sehingga tujuan aplikasi dalam lingkup kecil seperti aplikasinya dalam keluarga ataupun lingkup besar seperti dalam lembaga dapat tercapai.
D. Telaah Pustaka Berdasarkan penelusuran literatur terkait masalah ekonomi Islam di tengah-tengah problematika fikih kontemporer ternyata belum banyak terdapat karya tulis ataupun hasil penelitian yang mengupas masalah sengketa akad
mud}a>rabah di lingkungan Pengadilan Agama. Di antara karya tulis yang dapat
8
dijadikan telaah pustaka yaitu karya Rifyal Ka‟bah dalam salah satu karya tulisnya berjudul ”Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Sebagai Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama” yang membahas tentang perubahan kewenangan Pengadilan Agama di bidang Ekonomi Syariah. Menurutnya, Ekonomi Syariah berdasarkan nilai-nilai Islam secara praktis belum mempunyai Undang-undang materiil tentang Ekonomi Syariah dan selama ini masih mengandalkan hukum perdata dan fatwa Dewan Syariah Nasional, namun beliau tidak menyinggung implementasi penyelesaian sengketanya yang penyusun bahas dalam skripsi ini.12 Karya tulis lain selanjutnya adalah karya Suhartono berjudul “Paradigma Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari‟ah di Indonesia” yang menjelaskan bahwa pilihan penyelesaian sengketa perbankan syari‟ah di Indonesia bisa melalui dua jalur yaitu non litigasi dan litigasi beserta kelebihan dan keunggulan masingmasing dan jalur yang terakhir adalah litigasi atau pengadilan. Namun dalam tulisannya tidak menyinggung peran Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari‟ah dan lebih banyak mengulas tentang non litigasi yang penyusun bahas dalam skripsi ini.13 Bagir Manan (mantan ketua MA RI) dalam tulisannya berjudul “Hasbi Doktor Ilmu Syari‟ah” menyoroti tentang Disertasi Hasbi yang berjudul “Kompetensi Peradilan Agama dalam Perkara Ekonomi Syari‟ah.” Menurutnya persoalan kompetensi muncul karena Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008
12
Rifyal Ka‟bah, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Sebagai Sebuah Kewenangan Baru Pengadilan Agama, Varia Peradilan No 245, Edisi April 2006, hlm. 19. 13
Suhartono, “Paradigma Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia” www.badilag.net. akses 20 April 2012.
9
tentang Perbankan Syari‟ah yang memberi wewenang Badan Peradilan Umum menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari‟ah. Beliau sependapat atas Disertasi Hasbi yang menyatakan bahwa apabila menyelesaikan sengketa berbeda forumnya sedangkan hukum substantif yang akan ditegakkan sama, subjek yang berperkara sama, akan menimbulkan disparitas putusan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, meskipun ada asas persamaan di depan hukum (equality before of law). Dalam bagian akhir tulisannya ia menjelaskan bahwa UndangUndang no 21 Tahun 2008 sebagai Undang-Undang tentang perbankan syari‟ah merupakan lex sepecealis dan Undang-Undang perbankan bukan lex sepecealis derogat lex generalis. Dengan demikian Undang-Undang perbankan syari‟ah tidak bisa mengesampingkan Undang-Undang Pengadilan Agama apalagi memindahkan wewenang Peradilan Agama ke peradilan lain. namun beliau tidak menyinggung implementasi penyelesaian sengketanya yang penyusun bahas dalam skripsi ini. 14 Penelitian Asmi Nur Siwi Kusmiyati yang dimuat dalam Jurnal ekonomi Islam La Riba FIAI UII berjudul “Resiko Akad dalam Pembiayaan Murabahah pada BMT di Yogyakarta (dari Teori ke Terapan)” juga mengupas bagaimana perspektif Syari‟ah terhadap praktik pembiayaan yang di dalamnya juga memuat masalah implementasi akad mud}a>rabah yang terjadi di sebagian pada BMT di Yogyakarta yang dinilai belum memenuhi prinsip-prinsip syari‟ah terkait penentuan akad dan pembelian barang. namun beliau tidak menyinggung implementasi penyelesaian sengketanya dan dalam tulisannya tidak menyinggung 14
Lebih jelas bisa dibaca dalam Komentar Bagir Mana atas Disertasi Hasbi “Kompetensi Peradilan Agama dalam Perkara Ekonomi Syari‟ah.” Varia Peradilan No.291, Edisi Februari 2010, hlm. 5-12
10
peran Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari‟ah dan lebih banyak mengulas tentang non litigasi yang penyusun bahas dalam sekripsi ini. 15
E. Kerangka Teoretik Di dalam ilmu perbankan syari‟ah, prinsip bagi hasil dapat dilakukan dengan empat macam akad utama, di antaranya akad al-Mud}a>rabah, al-
Musyarakah, al-Muzaro’ah dan al-Musaqah. Tetapi Prinsip yang paling populer dalam perbankan syari‟ah adalah al-Mud}a>rabah, dan al-Musyarakah.16 Sesuai dengan fokus penelitian ini, mud}a>rabah adalah suatu usaha kemitraan (patnership) berdasarkan pada prinsip pembagian hasil dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada orang lain untuk melakukan bisnis dan kedua belah pihak membagi keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan isi perjanjian bersama. Pihak pertama, suplier atau pemilik modal, disebut mud}a>rib dan pihak kedua, pemakai atau pengelola atau pengusaha disebut d}orib.17 Dalam penerapannya secara nasional ketentuan mengenai pembiayaan
Mud}a>rabah terkait syarat dan rukun pembiayaan serta hukum pembiayaan diatur dalam Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional No: 07/ DSN-MUI/IV/2000 Tentang
Asmi Nur Siwi Kusmiyati berjudul, “Resiko Akad dalam Pembiayaan Murabahah pada BMT di Yogyakarta (dari Teori ke Terapan)” Vol. I, No. 1, FIAI UII: Jurnal ekonomi Islam La Riba, (2007). 15
16
Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek , (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 90. 17
Fazlur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 4, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Waqaf, 1996), hlm. 380.
11
Pembiayaan Mud}a>rabah dan di dalamnya terdapat beberapa Ketentuan di antaranya pernyataan ijab qobul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad)18 di mana dasar hukum dan keduanya dibahas pada pemaparan data normatif pada Bab II secara lengkap.
Mud}a>rabah adalah sebagai salah satu produk BMT syari‟ah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28 dan 29 Surat keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 mengenai kegiatan usaha Bank Syari‟ah. Sebagai sebuah produk lembaga perbankan syari‟ah, mud}a>rabah ini dibedakan menjadi dua yaitu sebagai produk yang bersifat pengumpulan dana19 dari masyarakat serta sebagai produk pengerahan dana diterapkan secara khusus bagi nasabah yang membutuhkan modal untuk sebuah usaha atau yang bersifat pembiayaan. Selanjutnya suatu transaksi dikatakan sesuai dengan prinsip syari‟ah apabila memenuhi 6 syarat yaitu 1) Transaksi tidak mengandung unsur kezaliman, 2) bukan Riba, 3) tidak membahayakan pihak sendiri atau pihak lain, 4) tidak ada penipuan (gharar), 5) tidak mengandung materi-materi yang diharamkan, 6) tidak mengandung unsur judi (maisir).20 Lebih lanjut lagi adanya dua akad dalam transaksi pembiayaan mud}a>rabah oleh BMT Syariah akan mempunyai konsekuensi terhadap penyelesaian 18
Lihat Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 dan Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mud}aribah (Qirad}). Sumber: http://www.tazkiaonline.com. Akses 30 Mei 2011. 19
Lihat pengertian tersebut dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan adalah sama dengan pengertian yang termuat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari‟ah. 20
Wiroso, Jual Beli Murabahah, (UII Press. Yogyakarta, 2005), hlm. 64
12
sengketanya. Berbeda dengan perjanjian kredit bank konvensional yang hanya menggunakan satu macam akad yaitu akad kredit. Sistem BMT Syariah menggunakan dua jenis akad, yaitu natural certainty contract dan natural uncertainty contract, dan keduanya akan mempunyai cara penyelesaian yang berbeda. Akad-akad yang dibuat dalam transaksi pembiayaan di BMT syari‟ah bentuk formalnya menggunakan Pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal 1338 KUHPerdata, namun isi dan materinya atau substansinya didasarkan atas ketentuan syari‟ah, apabila unsur tersebut dipenuhi maka akad tersebut dikatakan sah, baik dilihat dari hukum positif maupun hukum Islam.21 Dalam mengadili perkara sengketa ekonomi syari‟ah, sumber hukum utamanya adalah perjanjian, sedangkan yang lain adalah pelengkap saja. Oleh karena itu hakim harus menguasai apakah suatu perjanjian itu sudah memenuhi syarat dan rukun sahnya suatu perjanjian22. Apakah suatu akad perjanjian itu telah memenuhi asas persamaan dan kesetaraan, asas kebebasan berkontrak, asas kejujuran dan kebenaran serta asas tertulis. Hakim juga harus meneliti apakah suatu perjanjian itu mengandung unsur yang dilarang oleh syariah Islam seperti Riba atau tidak.23
21
Hartono Mardjono, Petunjuk Praktis Menjalankan Syariat Islam Dalam Bermuamalah yang Sah Menurut Hukum Nasional, (Jakarta, Studia Press, 2000), hlm 77-78 22
Perjanjian di sini adalah perjanjian yang dilegalkan oleh Bank Indonesia yang tercantum dalam Pasal 36, Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor: 7/35/PBI/2005 perubahan atas Nomor : 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, isinya; Bank wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usahanya meliputi: pembiayaan murabahah, salam, istisna, mud}a>rabah, musyarakah, ijarah, ijarah mutahiah bittamlik, dan jasa-jasas perbankan. 23
Abdul Manan, Beberapa Masalah Hukum dalam Praktek Hukum Ekonomi Syariah, Makalah disampaikan pada acara seminar yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Kebijakan Hukum dan ekonomi pada tanggal 16 Pebruari 2008 di Hotel Diamond Surakarta. Hlm. 25.
13
Untuk menjawab dan mengisi ”kekosongan” hukum materil di bidang ekonomi syari‟ah, maka Pengadilan Agama khusunya hakim dalam memutus mengadili dan menyelesaikan sengketa ekonomi syari‟ah, pihak Mahkamah Agung telah berupaya keras dan telah berhasil dengan menerbitkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari‟ah melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari‟ah yang dapat digunakan sebagai pegangan bagi para hakim di pengadilan dalam lingkungan peradilan agama selama belum terbentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku.24
F. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian Jenis Penelitian ini adalah studi Putusan (Library research) dalam hal ini
penelitian
Putusan
Pengadilan
Agama
Bantul
Nomor
:
0463/Pdt.G/2011/PA.Btl, dilengkapi dengan literatur, buku dan data tertulis lainnya sebagai Data primer (sumber data utama) sedangkan data sekunder diperoleh dari pihak-pihak yang menyelesaikan sengketa akad Mud}a>rabah di Pengadilan Agama Bantul dalam hal ini adalah para hakim yang mengadili.
24
Lihat PERMA Nomor 2 tahun 2008 Pasal 1 ayat(1) : Hakim pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syari'ah, mempergunakan sebagai pedoman prinsip syari'ah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah. Ayat (2) : Mempergunakan sebagai pedoman prinsip syari'ah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak mengurangi tanggung jawab hakim untuk menggali dan menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil dan benar.
14
2. Sifat Penelitian Adapun sifat dari penelitian ini adalah deskriptif-analitis,25 antara lain peneliti menjelaskan secara objektif mengungkap dan menyimpulkan masalah, keadaan, peristiwa atau obyek yang diteliti sebagaimana fakta yang ada dan terjadi di Pengadilan Agama bantul 3. Metode Pengumpulan Data Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode dalam pengumpulan data, di antaranya data primer bersumber pada Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor : 0463/Pdt.G/2011/PA.Btl dilengkapi dengan literatur, buku dan data tertulis lainnya yang dianggap mampu mendukung proses penelitian ini.26 Sedangkan data skunder bersumber langsung dari lapangan yang dilakukan dengan wawancara mendalam (in depht interview) dengan pihak yang menyelesaian sengketa akad mud}a>rabah di Pengadilan Agama Bantul dalam hal ini yaitu para hakim. 4. Pendekatan Masalah Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatifyuridis yaitu menjelaskan bagaimana tinjauan dan respon hukum Islam (fikih) dan hukum positif terhadap pertimbangan hakim atas putusan perkara sengketa akad mud}a>rabah Nomor: 0463/Pdt.G/2011/PA.Btl.
25
Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen, Edisi I, (Yogyakarta: BPFE, 2002).hlm. 146 26
Arikunto Suharsimi, Manajemen Penelitian, Cetakan Kedua, (Jakarta: PT Rineka Cipta 1998), hlm. 107.
15
5. Analisis Data Data-data yang berhasil dihimpun dianalisis dengan metode analisa kualitatif dengan kerangka berpikir induktif-deduktif.27 Kerangka berpikir induktif digunakan untuk menjelaskan fakta-fakta ataupun temuan data tentang bagaimana proses penyelesaian sengketa akad mud}a>rabah Nomor: 0463/Pdt.G/2011/PA.Btl di Pengadilan Agama Bantul. Sedangkan kerangka berpikir deduktif digunakan untuk menganalisis pertimbangan hakim atas putusan perkara sengketa akad mud}a>rabah Nomor: 0463/Pdt.G/2011/PA.Btl yang didasarkan pada teori yang telah dirumuskan yaitu menggunakan teoriteori yuridis-normatif yang bersumber dari hukum Islam dan hukum positif.
G. Sistematika Pembahasan Pembahasan pertama dalam penelitian ini dimulai dengan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, telaah pustaka, metode penelitian yang digunakan, landasan teori dan sitematika pembahasan. Bagian ini merupakan acuan yang digunakan sebagai kerangka penyusunan sekaligus pertanggungjawaban penelitian ini. Bab kedua menjelaskan sekilas teori tentang tinjauan umum tentang
mud}a>rabah memuat pengertian pembiayaan mud}ar> abah dan landasan hukum pembiayaan mud}a>rabah kemudian praktik pembiayaan mud}a>rabah yang memuat syarat-syarat dalam pembiayaan, format yang digunakan dalam pembiayaan, dan
27
Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, Metodologi Penelitian Bisnis, hlm. 11
16
hal-hal yang menjadi penyebab terjadinya sengketa dalam pembiayaan dengan akad mud}a>rabah. Selanjutnya dalam bab ketiga secara garis besar adalah kompetensi Pengadilan Agama terhadap penyelesaian sengketa akad mud}a>rabah
yang
memuat landasan hukum serta hukum acara yang dipakai dalam proses penyelesaiannya.putusan Pengadilan Agama Bantul yang berupa deskripsi prosedur penerimaan perkara dari para pihak yang bersengketa, dan langkah langkah hakim dalam penyelesaian sengketa akad mud}a>rabah
di Pengadilan
Agama Bantul Nomor : 0463/Pdt.G/2011/PA.Btl. dan juga dilengkapi dengan hasil wawancara penyusun kepada hakim yang menangani kasus tersebut. Bab keempat berisi tentang analisis terhadap data yang didapatkan di lapangan yang dikategorisasikan menjadi dua bagian antara lain 1) bagaimana tinjauan yuridis-normatif terhadap proses penyelesaian sengketa akad mud}a>rabah di Pengadilan Agama Bantul Nomor : 0463/Pdt.G/2011/PA.Btl, 2) Bagaimana relevansi dan kesimpulan para hakim dalam proses penyelesaian sengketa akad
mud}a>rabah
di Pengadilan Agama Bantul Nomor : 0463/Pdt.G/2011/PA.Btl
berdasarkan acuan kerangka teoretik yang telah dirumuskan dengan harapan menghasilkan temuan penelitian yang lebih menarik dan lebih komprehensif Penelitian ini diakhiri dengan Bab kelima yang berisi penutup berikut kesimpulan dan saran atas keseluruhan proses penelitian yang telah terlaksana.
17
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan 1. Hakim Pengadilan Agama Bantul dalam menyelesaikan sengketa akad mud}a>rabah telah cukup komprehensif dalam pemenuhan prosedur beracara di antaranya sudah memenuhi prosedur yang berdasar pada Peraturan Perundangan-undangan yang yang saling terkait, seperti Undang-Undang Pengadilan Agama, KUH Perdata, Yurisprudensi , Peraturan Mahkamah Agung, dan telah memberikan kepastian hukum kepada pihak pihak yang bersengketa, akan tetapi catatan dari penyusun hakim dirasa belum memenuhi aspek keadilan karna dalam pertimbangan hukumnya, hakim nampak mengenyampingkan alat alat bukti yang terungkap dipersidangan. 2. Pengadilan Agama Bantul dalam menangani sengketa akad pembiayaan mud}a>rabah sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, al- Quran, alHadis serta Qowaidul Fiqhiyyah B. Saran-Saran 1. Diharapkan para berbagai pihak seperti pemerintah, stake holders syari‟ah dan akademisi, semua pihak yang terkait langsung ataupun tidak langsung dapat menjaga, memantau serta mengusahakan agar Akad Pembiayaan mud}a>rabah ini dapat terjaga keaslian antara ketentuan nilai-nilai normatif yang sesuai aspek-aspek fikih yang telah ditetapkan dengan tataran prakteknya meskipun ditengah banyaknya kendala dan masalah yang dihadapi.
112
112
2. Rekomendasi kepada Para hakim dan aparat di lingkungan Pengadilan Agama agar meningkatkan komitmen penuh dan usaha yang kuat dalam mengemban amanat
baru menyelesaikan sengketa perbankan dan
ekonomi Islam. Hal tersebut memerlukan perjuangan agar Pengadilan Agama memiliki hukum acara tentang penyelesaian sengketa ekonomi syari‟ah secara merata, juga memperbaiki sumber daya dan sarana yang dibutuhkan. Dengan demikian diharapkan Pengadilan Agama mampu melakukan harmonisasi hukum dan ekonomi Islam guna menegakkan keadilan dan kebenaran dalam bidang ekonomi dan perbankan Islam. 3. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya semoga penelitiain ini tidak dianggap lengkap dan sempurna. Penyusun menyadari bahwa dari penelitian ini tentu masih banyak kekurangannya. Penelitian ini merupakan langkah awal yang diharapkan penelitian selanjutnya lebih konprehensif yang dilakukan peneliti-peneliti lain dalam membuka keterbatasan dari penelitian ini dan tentunya dilandasi sikap keterbukaan bahwa hukum itu berkembang menyesuaikan kebutuhan pada tempat dan waktu dimana hukum itu berada.
113
DAFTAR PUSTAKA 1) Kategori Al Qur’an/Tafsir Al Qur’an/Ulumul Qur’an Departemen Agama RI, Al-Qur’an al-Karim dan Terjemahnya, Semarang: PT. Karya Toha Putra.t.t. 2) Kategori Hadis/Syarah Hadis Al Nawawi, Riyad As-Salihin, Vol.IV, Beirut: Dar al-Fikr,t.t. As-Sa‟di, Abdurrahman, Nasir, Bahjah Qulub al Abror fi Syarhi jawami’ al Akhbar, Cairo: Dar-Nasir, 2008. Salim, Atiyyah Muhammad, Syarah Arbain Hadis an –Nawawiyyah, Kairo: Dar al Haq, 2001. Al-Shan‟any, Subulussalam, Bandung: Maktabah Dahlan.t.t 3) Kategori Fikih/Usul Fikih Anshori, Abdul Ghofur,. Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-Undang No 3 tahun 2006 (Kedudukan, Wewenangn dan Implementasi), Yogyakarta: UII Press, 2007. Antonio, M. Syafi‟i. Bank Syari’ah dari Teori ke Praktek, Jakarta: Gema Insani Tazkia, 2001. Antonio, M. Syafi‟i. Bank Syari’ah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan, Jakarta: Gema Insani Tazkia, 1999. Arto, Mukti, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama. cet. Ke-1 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996. Azizy, A. Qadri, Elektisisme Hukum Nasional; Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum. Yogyakarta: Gema Meida, 2002. Bakdiyah, Khoirul, Penerapan Pembiayaan dengan Akad Mud}arabah dan Musyarakah, Malang: In-Trans Press, 2000. Dasuki, Hasiyah al-Dasuqi ala Syarah al kabir. Juz III. Beirut: Dar al-Fikr, 1989. Depag, Pedoman Beracara pada Peradilan Agama, ttp.,1980/1981 Edy Richard, Aspek Legal Properti, teori, contoh dan Aplikasi, Yogyakarta: Andi Offset, 2010.
114
Al-Fanjani, Syauqi, Muhammad, Ekonomi Islam Masa Kini, Bandung: Mizan, 1998. George, Soule, Pemikiran Para Pakar Ekonomi Terkemuka, Terjemahan oleh T. Gilarso, Yogyakarta: Kanisius, 1994. Harahap, M. Yahya, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama. Jakarta: Pustaka Kartini, 1999. Harahap, Muhammad Yahya...Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata.Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1991. Harun, Badriyah, Tata Cara Menghadapi Gugatan. cet-1. Jakarta: Pustaka Yustisia, 2009. Hasan, M. Ali, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007. Iriyanto, Sulistyowati, Perempuan diantara Berbagai Pilihan Hukum, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008. Ka‟bah, Rifyal , Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Sebagai Sebuah Kewenangan Baru Pengadilan Agama, Varia Peradilan No 245, Edisi April 2006. Karim, Adiwarman A, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Jakarta: Rajawali Press, 2004. Kasani, Bada’i al-Sana’i fi tartib al Shara’i, Juz VI , Beirut: Dar-al-Fikr, 1996. Khalil, Abdel-Fattah A.A., Colin Rickwood, dan Victor Muride, (2000), “Agency Contractual in Profit-Sharing Financing,” Islamic Finance : Challenges and Opportunities in The Twenty-First Century, Conference Papers, Fourth International Conference on Islamic Economic and Banking Loughborough University, UK, August 13-15, 2000. Kitab al-Anwal,dalam M. Syafi‟i Antonio, Bank Syari’ah dari Teori Ke Praktik, Jakarta: Gema Insani, 2005 Lev, Daniel S. Hukum dan Politik di Indonesia: Kesinambungan dan Perubahan, terj. Nirwono dan AE. Priyono, Jakarta: LP3ES, 1990. Madkur, Muhammad Salam, Peradilan dalam Islam, alih bahasa Imron AM, cet ke-4, Jakarta: Bina Ilmu Offset, 1993. Maheka, Arya.. Bagaimana Mengelola Bisnis secara Baik dan Aman, cet-3, Yogyakarta: Kanisius, 2010. 115
Majjah, Ibnu, Sunan Ibnu Majjah, Kitab at Tijarat, hadis no 2280, Beirut: Dar AlFikr, 1061 M,. Manan, Abdul, Beberapa Masalah Hukum dalam Praktek Hukum Ekonomi Syariah, Makalah disampaikan pada acara seminar yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Kebijakan Hukum dan ekonomi pada tanggal 16 Pebruari 2008 di Hotel Diamond Surakarta. Mardjono, Hartono, Petunjuk Praktis Menjalankan Syariat Islam dalam Bermuamalah yang Sah Menurut Hukum Nasional, Jakarta, Studia Press, 2000. Mertokusumo, Sudikno, Hukum: Suatu Pengantar, cet IV, Yogyakarta: Liberty, 1999. Muhammad, Abdul Kadir, Hukum Acara Perdata Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1992. Muhammad, Konstruksi Mudarabah Dalam Bisnis Syariah, Cetakan ke-1, Yogyakarta: PSEI STIS, 2003. Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syari’ah, Yogyakarta: UPP Akademik Manajemen Perusahaan YKPN, 2005. Muhammad, Operasional Bank Syariah, Yogjakarta: UII Press, 2000. Muhammad, Tehnik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syari’ah, Yogyakarta: UII Press, 2001. Muhsin , Abdullah Abdul, Suap dalam Pandangan Islam, Jakarta: Gema Insani Press, 2001. Nasbu, ar-Rayah IV, dalam M. Syafi‟i Antonio, Bank Syari’ah dari Teori Ke Praktik, Jakarta: Gema Insani, 2005 Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, dan Masa Mendatang, Jakarta: Tiara Pustaka, 2010. Perwa, atmaja, Karnean, dkk.. Apa dan Bagaimana Bank Islam, (Yogyakarta: Dana bakti Primayasa, 1992. Pudyatmoko, Y. Sri, Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa di Bidang Pajak, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2005. Raharjo, Satjipto, Sisi sisi Lain dari Hukum di Indonesia,cet 2, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2006.
116
Rahman, Fazlur, Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 4, Yogyakarta: PT.Dana Bhakti Waqaf, 1996. Rasyid, Chatib, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek Pada Peradilan Agama , Yogyakarta: UII Pres, 2009. Rasyid, Roihan, Hukum Acara Pengadilan Agama, cet. Ke -4 Jakarta: PT Raja Wali Grafindo Persada, 2008. Rasyidi, Ahmad Dahlan, Lembaga Mikro dan Mudharabah,Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2004.
Pembiayaan
Saeed, Abdullah, Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer, Judul Asli: Islamic Banking and Interest A Study of The Prohibition of Riba and its Contemporery Interpretation. Penterjemah: Muhammad Ufuqul Mubin,Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004. ------------------------, Islamic Banking and Interest; a Study Of riba and Its Contemporary Interprtation, diterjemahkan oleh Arif Maftuhin, M.Ag. , Jakarta: Paramadina, 1996. Saefuddin, Ahmad M., Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam, Cet., 1, Jakarta: Rajawali Press, 1997. Setiawan, Aneka Masalah Hukum Acara Perdata, cet ke.1, Bandung: Alumni, 1992. Sinungun, Muchdarsyah, Menejemen Dana Bank, cet. ke-1, Jakarta: Bumi Aksara, 1992. So‟an, Sholeh, Moral Penegak Hukum di Indonesia, Bandung: Agung Ilmu, 2004. Soedjipto , Adi Handojo, Menyongsong dan Tunaikan Tugas Negara Sampai Akhir,Jakarta: Granit, 2007. Solahuddin, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, dan Perdata Jakarta: Visi Media, 2008. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, cet-XXII, Jakarta: Intermasa, 2005. --------------, Hukum Pidana, Acara Pidana, dan Perdata (KUHP, KUHAP, dan KUH Perdata) Jakarta: Visimedia, 2008. Sudarsono, Heri, Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
117
Sumiyanto, Ahmad. 2004. Problem dan Solusi Transaksi Mudharabah, Yogyakarta: Magistra Insani Press. ---------------,Kertas kerja Pembaharuan Sistem Pembinaan SDM Hakim, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2003. Sutantio, Retnowulan, dkk, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik, Jakarta: Mandar Maju, 1989. Suwarjono, Maria. S.W., dkk, Mediasi Sengketa Tanah, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2008. Syafi‟i, Rahmad, Fikih Mu’amalah, cet. Ke-2, Bandung: Pustaka Setia, 2004. Suhartono, “Paradigma Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia” www.badilag.net. Ujan, Andre Ata, Filsafat Hukum: Membangun Hukum, Membangun Keadilan, Yogyakarta: Kanisius, 2009. Umar Mansyur Syah, Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama: Menurut Teori dan Praktik, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997. Wicaksono, Frans Satria, Panduan Lengkap Membuat Nota Pembelaan (Pleidoi), Jakarta: Visimedia, 2009. Wiroso, Jual Beli Murabahah, Yogyakarta:UII Press, 2005. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Panduan bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum, cet 2, Jakarta: YLBHI dan PSHK, 2007. 4) Kategori Laporan Penelitian/Jurnal/Seminar Abdullah, Abdul Gani. “Penemuan Hukum (Rechtsvinding) dan Penciptaan Hukum (Rechtsschepping) bagi Para Hakim” dalam Jurnal Ahkam, Volume 8 No. 2, Jakarta, 2006. Kusmiyati, Asmi Nur Siwi, ”Resiko Akad dalam Pembiayaan Murabahah pada BMT di Yogyakarta (dari Teori ke Terapan),” dalam Jurnal Ekonomi Islam La Riba, Volume I No. 1, FIAI UII, 2007. Presley, JR. & Sessions, JG. “Islamic Economic: The Emergence of a New Paradigm,” The Economic Journal, Vol.I, 2000.
118
Samsul Hadi, Abu Asma‟ Kholid, “Hakekat Mudharabah”, Majalah As-Sunnah , Edisi 03/X/1427H/2006. 5) Kategori Metode Penelitian/Pedoman Penulisan Indriantoro, Nur, dkk., Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen, Edisi I, Yogyakarta: BPFE, 2002. Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, Cetakan Kedua, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998. 6) Kategori Jurnal/Peraturan/Perundang-Undangan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 07/DSNMUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh). Jurnal Varia Peradilan No.291, Edisi Februari 2010. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, cet-3 Yogyakarta:Penerbit Pustaka Yustisia, 2007. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/35/PBI/2005 perubahan atas Nomor : 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. 7) Kategori Kamus Muhdor, Ahmad Zuhdi, Kamus Krapyak: Al-Asyri’, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1996. 8) Kategori Lain-lain http://advosolo. wordpress.com /2010/05/26/ kompetensi- relatif-peradilan-agama/ diunduh.html http://elfatsani.blogspot.com/2009/04/alat-bukti-saksi.html http://sharianomics. wordpress. com/2010/ 11/21/ penerapan-Mudhârabah-dalamperbankan.html http://www.badilag.net/data/FATWA MUI pembiayaan mudharabah.htm. http://www.hukumnews.com http://www.pta-yogyakarta.go.id
119
Lampiran I DAFTAR TERJEMAHAN No
Hlm.
Fn.
Terjemahan BAB I Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu BAB II Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka dia memberi keringanan kepadamu, Karena itu Bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung Dari Sholih bin Shohib dari ayahnya, nabi SAW bersabda ; tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditangguhkan, melakukan Qiradh (memberi modal kepada orang lain), dan mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjual belikan. BAB IV Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau dia Telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil
1
6
10
1
22
17
2
23
18
3
23
19
1
87
6
2
87
7
abdullah menceritakan kepada kita, ayahku menceritakan kepadaku (abdullah), aswad bin amir menceritakan kepada kami dari samak dari hans dari ali karomallahu wajhah bahwasanya rosulullah berkata: wahai Ali, apabila ada dua orang sedang bermusuhan datang kepadamu, janganlah kamu menghukumi antara keduanya hingga kamu mendengar dari pihak lain, sebagaimana kamu mendengar dari pihak pertama. jika kamu melakukan itu maka kamu sudah melakukan penghukuman.
3
90
13
Maka kami ampuni baginya kesalahannya itu. dan Sesungguhnya dia mempunyai kedudukan dekat pada sisi
120
kami dan tempat kembali yang baik. 4
92
29
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar
5
93
24
Apabila pokok gugur , gugur pula cabangnya
6
96
34
kita menghukumi yang tampak dan allah yang berhak akan rahasianya
7
97
35
Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'd dari Salih dari Ibnu Syihab mengatakan, Urwah bin Zubair mengabarkan kepadaku, bahwasanya Zainab binti Abu Salamah mengabarkan kepadanya, bahwa Ummu Salamah isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengabarinya dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam; Beliau mendengar pertengkaran di pintu kamarnya, spontan beliau keluar menemui mereka dan mengatakan; "Saya hanyalah manusia biasa seperti kalian, dan aku mendapatkan pengaduan, siapa tahu diantara kalian lebih pandai bersilat lidah daripada yang lain, sehingga aku menyangka dirinya benar (padahal tidak), lalu aku putuskan untuknya, maka barangsiapa kuputuskan menang dengan melanggar hak saudaranya semuslim, sama artinya aku mengambilkan suluh api baginya, maka silahkan ia ambil atau ia tinggalkan"
7
97
37
Kalaulah manusia diberi kebebasan untuk melakukan pengakuannya, maka dipastikan orang-orang akan mengakui harta dan darah suatu kaum, akan tetapi (diwajibkan menghadirkan) bukti bagi yang mengakui dan sumpah bagi yang mengingkari
8
98
39
Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu)
9
103
44
Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya”,
10
103
45
Diterima dari Amru bin Auf Al-Qur'an-Muzny ra., bahwa 121
Rasulullah SAW pernah bersabda: ” perdamaian dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian dengan mengharamkan yang telah dihalalkan yang diharamkan Allah. SAW. Orang-orang Islam terikat dengan segala perjanjian yang telah mereka buat kecuali perjanjian apa saja dengan mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (H.R. Al-Turmudzi);
122
Lampiran II BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH Imam Bukhari Nama lengkapnya adalah abu Abdillah Muhammad Ismail ibn Ibrahim ibnMughirah al-Bukhari. Lahir pada tahun 194 H/ 1910 M. Beliau mempelajari hadis ke Khurasan, Irak, Mesir, dan Syam. Wafat pada tahun 256 H / 870 M di Samarkhan. Karyanya adalah Shahih Bukhari dan hadisnya dipandang shahih. Imam Muslim Nama lengkapnya abu Abdillah Muslim Ibn Hajjat ibn Muslim al-Quraisy an-Naisabury. Lahir tahun 206 H dan wafat pada tahun 261 H di Naesaburi.Kitabnya yang terkenal adalah Shahih Muslim , kitab sahih setelah kitab Shahih Bukhari. Ibnu Majah Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid alQazwaniy Ibnu Majah, lahir pada tahun 207 H dan wafat pada hari selasa, delapan hari sebelum hari raya Idul Fitri tahun 275 H, beliau mengumpulkan 4000 hadis yang terkumpul dalam kitab “Sunan Ibn Majah” dan kitab ini termasuk dalam kitab tujuh. Prof. DR. Wah}bah aZ-Zuh}aili> Beliau adalah ulama‟ sekaligus pakar dalam bidang fikih, us}u>l fikih dan tafsir. Lahir pada tahun 1932 di Daer Athiyyah, sebuah kota kecil yang berjarak sekitar 60 km sebelah utara Damaskus ibukota Syiria. Pendidikan dasar dan menengah beliau selesaikan di Syida, sementara pendidikan tinggi di Kairo. Terakhir tercatat sebagai alumnus Fakultas Syari‟ah Universitas al-Ahzar tahun 1963 dengan gelar Doktor. Saat ini beliau aktif di berbagai kegiatan civitas akademika di dalam maupun di luar Syiria. Sampai tahun 1993 karya beliau yang telah terpublikasi sebanyak 34 buku dengan topik seputar fikih, us}u>l fikih dan tafsir. Di antaranya yang paling monumental adalah: al-Fiqh al-Isla>mi> wa Adilla>tuhu (8 jilid), Us}ul> Fiqh al-Isla>m (2 Jilid), al-Zara’i fi al-Siyasah al-Syar’iyyah wa al-Fiqh al-Isla>mi>, Dirasah Mudarana li bi al-Qawanin al-Wadiyyah, Nizam al-Isla>m, al-Tafsi>r al-Munir (16 Jilid) dan beberapa karya lainnya.
123
As-Sayyid Sabiq Beliau salah seorang ulama besar pada universitas al-Azhar Cairo. Beliau adalah teman sejawat dengan ustad Hasan al-Bannan, seorang mursid al-„Am dari partai Ikhwanul Muslimin di Mesir. Beliau seorang ulama yang mengajarkan ijtihad dan menganjurkan kembali kepada al-Qur‟an dan al-Hadis, selain itu beliau juga seorang ahli hukum yang menghasilkan banyakkarya, diantaranya yang terkenal “Fiqh as-Sunnah” dan “al-Aqidh al-Islamiyah”. Prof. TM. Hasbi Ash-Shiddieqy Beliau dilahirkan di lokseumawe (Aceh Utara) dengan nama lengkapnya Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy pada tanggal 10 maret 1904 M. Belaiu pernah mendalami ilmu agama di pondok pesantren di daerah Sumatera kemudian melanjutkan studinya ke Jawa Timur (PT. Al-Irsyad Suarabaya) sejak itu beliau mulai terjun dalam dunia ilmiah, Beliau pernah menjabat dosen dan dekan pada fakultas Syari‟ah UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta. Adapun karyanya yang terkenal “ Falsafah hukum Islam”, pengantar “Fiqh Muamalah” dan masih banyak lagi. Beliau wafat pada tahun1975 di Jakarta. Kamal Muchtar Pernah menjadi Dosen di Fakultas Syari‟ah IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga dengan mengampu mata kuliah hukum Islam. Diantara karya beliau yaitu: Asas-asas Hukum Perkawinan (1993), Ushul Fiqh: Bersama Tim: Jilid II (1995). Beliau juga aktif menulis di Jurnal Ilmiah seperti Jurnal Al-Jami’ah. Ahmad Azhar Basyir Beliau lahir pada 21 November 1982. Seorang alumnus dari PT IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Pernah mendalami bahasa Arab di Universitas Bagdad tahun 1957 sampai 1958. Memperoleh gelar Magister of Art pada Universitas Kairo dalam Dirasah Islam tahun 1965. Pernah mengikuti pendidikan Purna Sarjana di UGM tahun 1971-1972. pernah juga menjadi Lektor di UGM, Dosen luar biasa di UII, UMY dan IAIN Sunan Kalijaga. Pernah menjadi Ketua PP Muhammadiyah periode 1990-1995. Hasil karyanya antar lain Hukum Perdata Islam, Garis Besar system Ekonomi Islam, Hukum Adat Bagi Umat Islam dan Asas-asas Hukum Muamalat.
124
Lampiran III PEDOMAN WAWANCARA 1. Bagaimana proses hukum acara di PA terhadap kasus ekonomi syari‟ah? Apakah sama seperti proses atas kasus lain? 2. Bagaimna Kompetensi pengadilan agama terhadap kasus ekonomi syari‟ah? 3. Apakah hakim memperhatikan aspek formil dan materilnya? 4. Apa sumber istimbat hukum yang digunakan hakim? 5. Apa yang sebenarnya terjadi dalam kasus tersebut? 6.
Dalam kasus tersebut bagaimna hasil akhir putusan hakim dan apa alasannya?
7.
Apakah dalam memutuskan perkara tersebut terdapat perbedaan pendapat antara hakim ketua dan hakim anggota?
Waktu Wawancara : Jam : 14.30 WIB Hari : Senin Tempat : Pengadilan Agama Bantul
125
126
Lampiran V CURRICULUM VITAE Nama TTL NIM Jurusan
Alamat Alamat di Yogyakarta Email No Hp
: Ahmad Kholiqul Rohman : Kambara, 19-11-1988 : 07350086 : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. : Mekar Jaya, Tiworo Tengah, Muna, SULTRA : JL.Glagah Sari Yogyakarta :
[email protected] : 085643334462
Riwayat Pendidikan formal : 1. 2. 3. 4.
SD Negeri Mekar Jaya Sultra lulus tahun 2001 MTs Gunung Kidul lulus tahun 2004 MAN 2 Kediri lulus tahun 2007 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sampai sekarang
Riwayat Pendidikan Non-Formal : 1. PPAI As-Syafi‟iah Sultra, tahun 1999 2. PPAI Darunnajah, Karang Ploso Malang tahun 2002-2003 3. PP Darul Qur‟an wal Irsyad, Gunungkidul Yogyakarta tahun 2003-2004 4. PP Queen Al-Falah, Ploso Kediri, tahun 2005-2007 5. PP Al-Lukmaniah, Glagahsari Umbulharjo Yogyakarta 2008-2010
127
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
SALINAN
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
P U T U S A N
ng
NOMOR : 0463/Pdt.G/2011/PA.Btl BISMILLAHIRROHMANIRROHIM
gu
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
perkara
perdata
ah
persidangan
tertentu
Majelis
pada
Hakim,
tingkat
telah
pertama
menjatuhkan
dalam
putusan
ub lik
A
Pengadilan Agama Bantul telah memeriksa dan mengadili
-
PENGGUGAT, umur 38 tahun, pekerjaan : PNS, agama Islam,
R
tempat
yang
di
berdasar
2011
telah
Nama
menguasakan
:
2.Agus
Suprianto, SH, MSI dan 3.Rusman SH,
pekerjaan
ub
“Bambang
Hukum
&
D.I.Yogyakarta
R
6901435,
Mangirlor, Bantul 0274
081578179343, disebut
–
yang sebagai
“PENGGUGAT”
In d
ng gu A
selanjutnya
Partners”,
Pajangan, Telp
pada
on
ep
ka
Sendangsari,
:
es
Aji,
yang berkantor di
ah
kepada
1.Bambang
Supriyanta, SH
kantor
M
surat
kuasa khusus tertanggal 18 Mei
Advokat/Penasehat
m
KABUPATEN
lik
ah
A gu ng
BANTUL,
tinggal
In do ne si
ep
ah k
am
terhadap perkara gugatan wanprestasi yang diajukan oleh :
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 1
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2
R
Melawan
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
ng
1. TERGUGAT I, selaku Direktur KSU Syari’ah Baitul Maal wa Tamwil
gu
(BMT) XXX yang beralamat kantor di BANTUL dan sekarang berada
A
di
LP
Pajangan, surat
kuasa
ub lik
ah
berdasar
Bantul.
Yang
khusus
tertanggal 20 Juni 2011 telah
am
memberikan
kuasa
kepada
1.
Thalis Noor Cahyadi, SHI, MA, Bambang
ah k
ep
2.
Kingkin,
Nugroho,SH
SH,
dan
R
Jiwa
H
3.
Hadi
sebagai
advokat,
low
Jl.
Pamularsih
Patangpuluhan,
di
No.9
Wirobrajan,
Yogyakarta. Selanjutnya disebut “TERGUGAT” ; --------
lik
ah
beralamat
AFTA & BROTHERS, the house of
sebagai. 2. TERGUGAT
II,
Tempat,
tanggal
ub
m
In do ne si
A gu ng
Purnomo, SH, pekerjaan semuanya
ka
lahir : Klaten, 21 Juni 1980,
ep
Agama Islam, Pekerjaan Swasta,
ah
Alamat
:
KABUPATEN
KLATEN
;
es
disebut
sebagai
“TURUT TERGUGAT” ; ------------
on
Selanjutnya
In d
A
gu
ng
M
R
----------------------
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 2
Agama
tersebut--------------------------------
Telah
mempelajari
ng
R
Pengadilan
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
berkas
perkara
bersangkutan;-------mendengarkan
gu
Telah
memeriksa
keterangan
alat-alat
Penggugat, bukti
di
A
dan
muka
ub lik
ah
TENTANG DUDUK PERKARANYA
Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 24 Mei 2011 yang telah terdaftar di Pengadilan
dalil-dalil
A gu ng
mengemukakan
Bantul
tanggal
R
0463/Pdt.G/2011/PA.Btl
Agama
24
dengan Mei
Nomor
2011
sebagai
dengan
berikut
----------------
:
In do ne si
Kepaniteraan
ep
am
ah k
yang
Tergugat
persidangan;-------------
:
1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2010, PENGGUGAT melakukan penyimpanan
uang
dengan
jenis
Simpanan
Penjamin
Kebutuhan Keluarga (Si Penjaga) kepada TERGUGAT , hal
10
Mei
---------------nilai
simpanan
berjangka
dari
TERGUGAT
PENGGUGAT
tersebut
;
adalah
ep
2. Bahwa
2010
simpanan
lik
tertanggal
sertifikat
ub
sebagaimana
sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta
rupiah) dengan jangka waktu 6 bulan dan jatuh tempo 10
November
2010
;
es
R
ka
m
ah
ini
A
tersebut,
TERGUGAT
selaku
on
simpanan
In d
dari
gu
3. Bahwa
ng
------------------------------------------------
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 3
Halaman 3
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 4
R
mudharib / pengelola dana akan memberikan nisbah bagi
dana
ng
hasil kepada PENGGUGAT selaku shahibul maal / pemilik sebesar
Rp
6.375.000,-
puluh
gu
tujuh
lima
(enam
rupiah)
juta tiga ratus per
-----------------------TERGUGAT
ah
termasuk
PENGGUGAT
mengelola/memiliki
dana
adalah
shahibul
dari
maal
dipergunakan
usaha-usaha
seperti
jasa
;
untuk
gadai,
ditergen, minimarket, penjualan pulsa, warung makan,
am
kedai
kopi
dan
lain
----------------------
sebagainya
;
ep
ah k
mengelola
bulan
ub lik
A
4. Bahwa
R
5. Bahwa PENGGUGAT selama 4 bulan pertama yaitu Juni s.d
In do ne si
September 2010 selalu mendapatkan nisbah bagi hasil
A gu ng
dari TERGUGAT sebesar Rp 6.375.000,- (enam juta tiga
ratus tujuh puluh lima rupiah) per bulan, sehingga total
nisbah
bagi
hasil
yang
telah
diperoleh
PENGGUGAT dari TERGUGAT yaitu sebesar Rp 25.500.000,-
puluh
lima
juta
lima
ratus
ribu
-------------------
rupiah)
;
lik
ah
(dua
saat
akan
mengambil
ub
pada
nisbah
bagi
hasil
dari
TERGUGAT, TERGUGAT tidak bisa memberikan nisbah bagi
ep
ka
m
6. Bahwa PENGGUGAT sejak tanggal 10 Oktober 2010 atau
hasil tersebut hingga sekarang dengan alasan kondisi
R
keuangan
TERGUGAT
;
es
ng
--------------------------------------------
on In d
A
gu
7. Bahwa TERGUGAT pada saat jatuh tempo 6 bulannya yaitu
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 4
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 5
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
tanggal 10 November 2010, juga tidak bisa memberikan dan
nisbah
bagi
ng
simpanan dengan
alasan
hasil
kepada
kondisi
PENGGUGAT
keuangan
gu
-----------------------------
;
8. Bahwa hingga saat ini, simpanan dan nisbah bagi hasil
ah
PENGGUGAT. TERGUGAT
sedang
PENGGUGAT
mengetahui
tersangkut
masalah
hukum
bahwa
menjalani
proses persidangan Pidana di Pengadilan Negeri Bantul
am
dan
berada
di
LP
------------------------
Pajangan
Bantul
;
ep
ah k
Kemudian
ub lik
A
per 10 Oktober 2010 TERGUGAT belum memberikan kepada
dan
TERGUGAT
A gu ng
tanggungan
nisbah
demikian
telah
bagi
kepada
nyata
hasil
yang
PENGGUGAT,
TERGUGAT
menjadi
In do ne si
Penjaga)
R
9. Bahwa atas Simpanan Penjamin Kebutuhan Keluarga (Si
maka
telah
dengan
melakukan
Wanprestasi Simpanan Penjamin Kebutuhan Keluarga (Si Penjaga)
kepada
PENGGUGAT
-------------------------------------------
;
lik
ub
tersebut, mengakibatkan PENGGUGAT mengalami kerugian yaitu
:
ep
----------------------------------------------a. Materiil : ----------------------------------------
Simpanan
Penjamin
R
ah
ka
m
ah
10.Bahwa akibat wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT
Kebutuhan
Keluarga
(Si
puluh
juta
rupiah);
In d
gu
------------------------------------------
A
es
lima
on
ng
M
Penjaga) sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 5
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Nisbah bagi hasil selama 8 bulan (10 Oktober
R
-
2010 s.d 10 Mei 2011) yaitu Rp 6.375.000,- x
ng
Rp 51.000.000,- (lima puluh satu
8 bulan =
gu
juta rupiah) ; ---
Jumlah materiil sebesar Rp 301.000.000,- ( tiga
A
ratus satu juta rupiah) ; -------------------------
b. Immateriil sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta
ub lik
Total materiil dan immateriil sebanyak Rp 401.000.000,(empat ratus satu juta rupiah) ; ----------------------
(Conservatoir
agar
Beslaag)
sebidang
atas
tanah
A gu ng
berupa
mohon
dilakukan barang
beserta
Sita
Jaminan
tidak
bangunan
bergerak
In do ne si
PENGGUGAT
R
maka
ep
11.Bahwa guna menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia,
ah k
am
ah
rupiah).
di
atasnya
sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No.
-atas nama TURUT TERGUGAT seluas 83 m2 yang terletak di
BANTUL,
dengan
batas-batas
menyusul
-----------------
bangunan
TERGUGAT
dan
bergerak
dalam
dijadikan
berupa
posita
sebidang
lik
beserta
tidak
11
sebagai
kantor
;
tanah
adalah
ub
barang
milik tetapi
diatasnamakan TURUT TERGUGAT sewaktu TURUT TERGUGAT pengurus
dan
bekerja
ep
menjadi
di
TERGUGAT
;
--------------------------------untuk
memaksa
TERGUGAT
melaksanakan
putusan
es
13.Bahwa
R
ka
m
ah
12.Bahwa
In d
A
gu
uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 100.000,- (seratus
on
ng
ini, maka kami mohon hukuman agar TERGUGAT membayar
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 6
Halaman 6
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 7
R
ribu rupiah) per hari atas keterlambatan pembayaran ;
ng
------
14.Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada buktiyang
gu
bukti
putusan
kuat,
gugatan
maka ini
sangat
dapat
beralasan
apabila
dilaksanakan
terlebih
A
dahulu secara serta merta (Uitvooerbaar Bij Vooraad),
lain
ub lik
hukum
dari
pihak
TERGUGAT
;
--------------------------------------
Berdasarkan
hal-hal
dan
pertimbangan
di
atas,
maka
PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul Cq.
ep
ah k
am
ah
meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi atau upaya
sebagai
berikut
:
In do ne si
R
Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa sekaligus memutus
A gu ng
-----------------------------------------
PRIMAIR :
1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ; -------
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir atas
barang
tidak
bergerak
berupa
lik
ah
Beslaag)
sebidang
Sertifikat
Hak
Milik
ub
dalam
No.
-
atas
nama
TURUT
ep
TERGUGAT seluas 83 m2 yang terletak di BANTUL, dengan batas-batas menyusul ; --------------------------------hukumnya
TERGUGAT
telah
melakukan
es
3. Menyatakan
R
ka
m
tanah beserta bangunan di atasnya sebagaimana tercatat
A
Perbuatan
Wanprestasi
on
akibat
In d
hukumnya
gu
4. Menyatakan
ng
WANPRESTASI;--------------------------------------------
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 7
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 8
R
TERGUGAT, PENGGUGAT mengalami kerugian-kerugian yaitu :
ng
a. Materiil :
Simpanan Penjamin Kebutuhan Keluarga (Si Penjaga)
-
gu
sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta
-
Nisbah bagi hasil selama 8 bulan (10 Oktober 2010
A
rupiah) ; -----------------------------------------
s.d 10 Mei 2011) yaitu Rp Rp 6.375.000,- x 8 bulan
ub lik
ah
Jumlah materiil sebesar Rp 301.000.000,- (tiga ratus
am
satu
juta
rupiah)
;
---------------------------------besar
(seratus
100.000.000,-
juta ;
R
rupiah)
Rp
In do ne si
b. Immateriil
ep
ah k
Rp 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) ;
=
A gu ng
-------------------------------------------Total Rp
materiil
401.000.000,-
dan
immateriil
5. Menghukum
TERGUGAT
sebanyak
(empat
ratus satu juta rupiah) ;
untuk
membayar
----
secara
tunai
dan
lik
ah
seketika atas kerugian PENGGUGAT yaitu : --------------a. Materiil :
ub
Simpanan Penjamin Kebutuhan Keluarga (Si Penjaga) sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta
rupiah) ; -----------------------------------------
ep
ka
m
-
ah
Nisbah bagi hasil selama 8 bulan (10 Oktober 2010
es
In d
A
gu
Jumlah materiil sebesar Rp 301.000.000,- (tiga ratus
on
Rp 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) ;
ng
=
R
s.d 10 Mei 2011) yaitu Rp Rp 6.375.000,- x 8 bulan
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
M
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 8
juta
rupiah)
R
satu
ng
b. Immateriil
sebesar
Rp
;
(seratus
100.000.000,-
rupiah)
gu
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
----------------------------------
juta
;
--------------------------------------------
A
Total Rp
materiil
dan (empat
401.000.000,-
sebanyak
ratus satu juta rupiah) ;
ub lik
ah
----
immateriil
PENGGUGAT sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per
terlebih
putusan
dahulu
gugatan
secara
serta
ini
dapat
dilaksanakan
(Uitvooerbaar
merta
Bij
In do ne si
7. Menyatakan
ep
hari atas keterlambatan pembayaran ; -------------------
R
ah k
am
6. Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (dwangsom) kepada
A gu ng
Vooraad), meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi atau upaya hukum lain dari pihak TERGUGAT ; -----------------
8. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum ; -----------
SUBSIDAIR :
lain, mohon putusan yang
lik
ah
Apabila Pengadilan berpendapat
berdasarkan
Ketuhanan
---------------
bahwa
Yang
atas
gugatan
Maha
Penggugat
Esa
;
tersebut
R
Menimbang,
ub
Bono)
ep
ka
m
seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (Ex Aequo Et
es
diatas, Penggugat, Tergugat dan turut Tergugat telah hadir
A
Moh
Asnawi)
terlebih
dahulu
telah
on
(Drs.
In d
mediator
gu
Hakim
ng
menghadap dalam persidangan, selanjutnya Majlis Hakim dan
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 9
Halaman 9
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 10 mendamaikan dapat
belah
pihak
menyelesaikan
ng
mereka
kedua
R
berusaha
kekeluargaan/damai,
namun
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
berperkara
masalahnya tidak
gu
bahwa
selanjutnya
dibacakan
A
Menimbang,
secara
berhasil
----------------
agar
;
gugatan
ah
Penggugat
ub lik
Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh
;
Menimbang, telah
yang
memberikan
gugatan
jawaban
Penggugat.
secara
tertulis
8 Agustus 2011 yang diserahkan dipersidangan
pada
pokoknya
sebagai
berikut
A gu ng
----------------------
1. Bahwa
Tergugat
Penggugat
menolak
dalam
:
In do ne si
tertanggal
menanggapi
ep
Tergugat
bahwa
R
ah k
am
-----------------------------------------------
dalil-dalil
gugatan
untuk
seluruhnya. Kecuali yang telah diakui
ah
oleh
Tergugat
;
lik
--------------------------------------
ka
2. Bahwa
ub
m
------Tergugat yang
ep
Penggugat
mengakui
posita
menyatakan
bahwa
ah
Penggugat memiliki simpanan Kebutuhan
A
gu
puluh
250.000.000,-
(dua
juta
sebagaimana
rupiah)
es
lima
Rp
ratus
on
ng
M
sebesar
In d
R
keluarga (Si Penjaga) kepada Tergugat
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 10
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 11 simpanan
berjangka
R
sertifikat
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
ng
tertanggal 10 Mei 2010 ; ------------
3. Bahwa
perlu
gu
Tergugat dana
diketahui
sebagai telah
Penggugat,
mudhorib/pengelola
mempergunakan
dana
maal
untuk
ah
seperti
usaha-usaha
dalam
posita
yang
riil
Penggugat,
ub lik
A
Penggugat sebagai salah satu shohibul
akan
2010
usaha-usaha
ah k
ep
Tergugat
yang
kemunduran/kerugian,
R
tidak
bisa
A gu ng
termasuk
Tergugat
nisbah
simpanan
simpanan
mengalami
maka
memberikan
mengembalikan
dikelola
dan
In do ne si
am
tetapi dikarenakan pada bulan Oktober
Penggugat,
penyimpan
lainnya
yang
;
------------------------------kerugian
materiil
ka
m
atas
ratus
lima
simpanan
puluh
juta
Penjamin
ub
(dua
Rp 250.000.000,-
Keluarga
(Si
dikurangi
atau
ep
ah
sebesar
Penggugat
lik
4. Bahwa
Kebutuhan
Penjaga) tidak
rupiah)
haruslah seluruhnya,
A
gu
2010
Berjangka
kepada
usaha
Sertifikat
tertanggal Tergugat
10 di
es
ng
M
Simpanan
menggadaikan
Mei Jasa
on
telah
R
2011
In d
ah
karena Penggugat pada bulan September
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 11
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 12 sebesar
R
Gadai
ng
50.000.000,-
Rp
(lima
puluh
rupiah) ; -------------
gu
5. Bahwa
Tergugat
diajukan
A
tanah
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
mengakui
Penggugat beserta
juta
obyek
yaitu
yang
sebidang
bangunan
diatasnya
sebagaimana sertifikat Hak Milik No -
am
yang
ub lik
ah
atas nama TURUT TERGUGAT seluas 83 m2 terletak
Bantul
adalah
Panggungharjo
milik
namakan
Sewon
Tergugat
Turut
yang
Tergugat
;
ep
diatas
ah k
di
R
-
In do ne si
--------------------------------------
A gu ng
6. Bahwa gugatan Penggugat yang mengalami kerugian
immateriil
100.000.000,-
(seratus
dan
uang
meminta
sebesar
juta
paksa
Rp
rupiah)
(dwangsom)
Rp 100.000,- (seratus
ribu
rupiah)
per
hari
atas
lik
ah
sebesar
keterlambatan pembayaran
adalah suatu
ka
saja,
ub
m
tidak berdasar dan hanya meng ada-ada sehingga Hakim
untuk
ep
Majelis
kami
mohon
kepada
mengabaikannya
;
A
gu
Tergugat
diatas,
mohon
maka
kepada
dan
dengan
Majelis
es
ng
M
pertimbangan
jawaban
ini
Hakim
on
berdasarkan
R
7. Bahwa
In d
ah
-------------------
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 12
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 13 No.
ng
0463/Pdt.G/2011/PA.Btl pada Pengadilan Agama Bantul. Untuk memberikan putusan
gu
yang
dan
yang
Tergugat
terbaik
;
--------------------------bahwa
tidak
atas
memberikan
pula Tergugat tidak
jawaban
Tergugat
tersebut,
ub lik
A ah
tanggapan
(replik)
demikian
memberikan tanggapan (duplik) walau
kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk
ep
itu ;
Menimbang, tidak
turut
Tergugat
pernah
hadir
dalam
A gu ng
lanjutan
bahwa
tidak
dapat
didengar
dalam
persidangan
In do ne si
R
ah k
am
Penggugat
seadil-adilnya
bagi
Menimbang,
persidangan
sehingga
keterangannya
----------------------
;
Menimbang, bahwa Majlis telah melakukan pemeriksaan
dan
telah
pokoknya
tertanggal
12
mengabulkan
putusan
sela
September
permohonan
ep
Penggugat
No.
0463/Pdt.
2011
sita
yang
jaminan
pada dari
Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, dipersidangan
ng
yaitu :
mengajukan
alat-alat
bukti
NIK : -
In d
gu
1. Foto copy KTP atas nama PENGGUGAT dengan
A
tertulis
es
telah
on
Penggugat
R
ka
m
G/2011/PA.Btl
menjatuhkan
lik
2011
ub
ah
setempat pada obyek sita jaminan pada tanggal 26 Agustus
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
perkara
R
pemeriksa
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 13
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 14
R
tanggal 29 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kabupaten Bantul,
ng
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, (P.1)
;
gu
------------------------------------------------
2. Foto Copy Formulir permohonan calon Anggota atas nama
copy
Sertifikat
simpanan
PENGGUGAT
berjangka
atas
nama
(P.3)
;
--------------------------------------
4. Foto copy tanda terima Sertifikat simpanan berjangka
I
tertanggal
tertanggal
15
10
Mei
Oktober
---------
2010
2011;
oleh
(P.4)
;
In do ne si
TERGUGAT
PENGGUGAT
ep
nama
R
atas
ah k
am
ah
3. Foto
ub lik
A
PENGGUGAT tertanggal 10 Mei 2010, (P.2) ; ---------
A gu ng
5. Foto copy surat pernyataan TERGUGAT I ( Dirktur KSU Syari’ah
Baitul
tertanggal
Maal
15
wa
Ramwil
Oktober
(
BMT
2010;
ISRA
(P.5)
-------------------------------
)
;
lik
ah
6. Foto copy ISTA card atas nama PENGGUGAT, (P.6) ; -
Maal
wa
Tamwil
ub
PENGGUGAT yang berstempel dari KSU Syari’ah Baitul (BMT
(P.7)
;
ep
---------------------------
ISRA)
8. Foto copy Polis Tafakul Kecelakaan diri dari Asuransi
R
ka
m
7. Foto copy Kartu Peserta Asuransi Takaful atas nama
es
TAFAKUL atas nama PENGGUGAT; Yang dileuarkan oleh PT.
In d
A
gu
9. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. - atas nama TURUT
on
ng
Asuransi Tafakul Umum tertanggal 20 Juni 2006, (P.8)
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 14
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 15
R
TERGUGAT seluas 83 m3 yang terletak di Panggungharjo
yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor
ng
Sewon, Bantul
Agraria Kabupaten Bantul tertanggal 6 September 2011;
;
gu
(P.9)
------------------------------------------------
aslinya
dinassegelen dan
serta
ternyata
sesuai
tersebut,
bahwa
kesemua
telah
diperlihatkan
dengan
bukti
kepada
dengan
aslinya
;
Penggugat
Tergugat
R
kuasanya
dicocokkan
alat
ep
ah k
am
-------------Menimbang,
telah
atau
In do ne si
telah
ah
dan
ub lik
A
Surat-surat bukti tersebut telah dimateraikan secara cukup
A gu ng
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat telah
mengajukan
saksi-saksi
sumpah
pada
dibawah
yang
yang
pokoknya
telah
SAKSI I
menerangkan
sebagai
---------------
berikut
:
Nama : SAKSI 1, umur 54 tahun, agama Islam,
lik
ah
pekerjaan Pamong, tempat kediaman di KABUPATEN BANTUL ;
saksi
sebagai
ub
- Bahwa
teman
kerja
sekantor
dengan
Penggugat, tahu Penggugat telah menabung diperusahaan dimana
Tergugat
ep
ka
m
---
sebagai
pimpinannya
uang
sebesar
pelaksanaan
menabung
diperusahaan
es
mengenai
ng
- Bahwa
R
Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
In d
A
gu
pelaksanaan akad antara Penggugat dan Tergugat ; ----
on
tersebut saksi tidak melihat langsung perjanjian atau
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 15
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 16
nasabahnya
ng
kepada
R
- Bahwa sepengetahuan saksi, perusahaan itu memberikan laba
terbebas
dari
riba
karena
keuntungannya naik turun tergantung pasar dan yang Penggugat
gu
dialami namun
setelah
selama
itu
4
macet,
bulan bahkan
berjalan
lancar,
perusahaan
sudah
A
ditutup dan Tergugat berada dipenjara ; -------------
- Bahwa benar Penggugat telah menarik uangnya sebesar
keperusahaan
Sertifikat gadai
yang
Simpanan
serumpun
dengan
berjangka perusahaan
Tergugat ; ------------------------------------------
ep
ah k
am
menggadaikan
ub lik
ah
Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara
- Bahwa sepengetahuan saksi, BMT yang dipimpin Tergugat gadai
diselatan
UIN,
namun
saksi
In do ne si
kantor
R
memiliki
A gu ng
belum melihat sendiri, juga memiliki usaha detergen,
namun hanya sebatas melihat kegiatannya, namun tidak tahu pengelolaannya ; -------------------------------
SAKSI II Nama : SAKSI 2, umur 37 tahun, agama : Islam, :
Pamong
Desa,
tempat
tinggal
di
KABUPATEN
lik
ah
pekerjaan
dengan
Penggugat
maupun
Tergugat
sebagai
ep
kenal
ub
- Bahwa saksi sebagai teman kerja Penggugat tahu dan
Pimpinan/Direktur KSU Syari’ah Isro’ dimana Penggugat telah menyimpan uang sebesar Rp 250.000.000,- (dua
R
ka
m
BANTUL; --------------------------------------------------
es
ratus lima puluh juta rupiah) dengan akad mudhorobah
In d
A
gu
akad antara Penggugat dan Tergugat, hanya mendengar
on
ng
selama 6 bulan, namun saksi tidak melihat pelaksanaan
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 16
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 17
kegiatan
ekonomi
tersebut,
ng
dalam
R
Penggugat mulai menabung Mei 2010 ; ----------------- Bahwa
Penggugat
dapat menerima hasilnya secara lancar selama 4 bulan
gu
dimana Penggugat menerima nisbah sepengetahuan saksi
sebesar Rp 6.327.000,- selanjutnya pada tahun 2011
A
ini sudah macet, bahkan Tergugat masuk penjara gara-
saksi,
BMT
itu
punya
beberapa
usaha seperti mini market, detergent dan cabangnya banyak, bahkan saksi pernah melihat produk detergent milik Tergugat ; ------------------------------------ Bahwa
saksi
ep
ah k
sepengetahuan
ub lik
- Bahwa
am
ah
gara usaha ini ; ------------------------------------
termasuk
korban
dari
perusahaan
yang
pernah
saksi
Tergugat
alami
hanya
melihat
brosur
ini
namun
pada
satu
macam
dan
In do ne si
saksi
A gu ng
- Bahwa
R
dipimpin Tergugat tersebut ; ------------------------
perusahaan
penawaran
dari
saat
yang
itu
perusahaan
ini
ditutup mulai Nopember 2010 ; -----------------------
tersebut,
bahwa
Penggugat
atas
maupun
keterangan Tergugat
tidak
ub
menyatakan
ep
Menimbang, bahwa Tergugat tidak akan mengajukan alatalat bukti untuk menguatkan sanggahannya, walau Tergugat telah
diberi
kesempatan
untuk
itu
;
R
ka
m
keberatan ; ----
saksi-saksi
lik
ah
Menimbang,
A
Penggugat
telah
menyampaikan
es
bahwa
on
gu
Menimbang,
In d
ng
-----------------------
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 17
secara tertulis
tertanggal 26 September 2011
R
kesimpulan
pokoknya
tetap
pada
pendirian
ng
pada
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
yang
semula
dan
Tergugat telah membuat kesimpulan tertulis tertanggal 26
gu
September 2011, sebagaimana tersebut
dalam berita acara
persidangan, yang untuk singkatnya dianggap telah termuat putusan
ini
;
A
dalam
ditunjuk
hal
bahwa ihwal
untuk
yang
ub lik
Menimbang,
menyingkat
terdapat
putusan
dalam
berita
termuat
dan
termasuk
bagian
dari
R
putusan
A gu ng
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang,
Penggugat
adalah
bahwa
maksud
sebagaimana
dan
tujuan
tersebut
di
Menimbang,
bahwa
Majelis
Hakim
dan
ini
;
gugatan
atas
lik
ah
-----------
hakim
;
mediator
pihak
berperkara
namun
------------------Menimbang,
bahwa
ub
(Drs. Moh Asnawi) telah berusaha mendamaikan kedua belah tidak
ep
m
acara
In do ne si
telah
--------------------
ka
ini
persidangan perkara ini, yang untuk seperlunya dianggap
ep
ah k
am
ah
-----------------------------------------------------
Penggugat
dalam
berhasil
gugatannya
;
telah
melakukan
penyimpanan
uang
dengan
jenis
In d
gu
Penjamin Kebutuhan Keluarga (Si Penjaga) kepada Tergugat
A
es
telah
on
2010
ng
Mei
R
mendalilkan yang pada pokoknya Penggugat pada tanggal 10
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 18
Halaman 18
250.000.000,-
rupiah)
dengan
tanggal
(dua
jangka
waktu
10
6
ratus
lima
bulan
yang
Nopember
gu
Bahwa
dari
simpanan
tersebut
In do ne si a
Rp
R
sebesar
ng
putusan.mahkamahagung.go.id
puluh
juta
jatuh
tempo
2010
;
Tergugat
selaku
-------------------------------------------
Shohibul
tiga
ratus
ah
selaku
Maal
sebesar
tujuh
Rp
puluh
lima
ribu
(enam
juta
rupiah)
;
Bahwa Tergugat sebagai pengelola dana memiliki usaha-usaha
pulsa,
jasa
gadai,
warung
kedai
4
Juni
bulan
A gu ng
selama
Penggugat
telah
minimarket,
makan,
--------------------Bahwa
ditergent,
yaitu
mendapat
nisbah
penjualan
kopi
s/d
dari
dll
;
In do ne si
:
ep
seperti
R
am
---------------------
ah k
6.375.000,-
ub lik
A
Mudhorib/pengelola akan memberikan nisbah kepada Penggugat
September Tergugat
2010
sebesar
Rp 6.375.000,- (enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu
rupiah) atau semua berjumlah Rp 25.500.000,- (dua puluh lima juta, lima ratus ribu rupiah) dan mulai Oktober 2010
simpanan
Tergugat
dan
tidak
pernah
nisbah
lagi
kepada
Tergugat
diketahui
memberikan
Penggugat
ub
Bahwa
tersangkut
masalah
;
hukum
menjalani proses persidangan pidana di Pengadilan Negeri dan
berada
Lembaga
Pemasyarakatan
Pajangan
R
Bantul ; --------
di
es
Bantul
ep
ka
m
--------------------
bisa
lik
kini
ah
hingga
A
melakukan
wanprestasi
dan
on
dinyatakan
In d
Tergugat
gu
agar
ng
Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 19
Halaman 19
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 20
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
menghukum Tergugat atas kerugian-kerugian yang Penggugat yaitu
:
ng
alami
---------------------------------------------
gu
a. Materiil : - Simpanan
Penjamin
Kebutuhan
Keluarga
(Si
Penjaga)
A
sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta
ub lik
- Nisbah bagi hasil selama 8 bulan ( 10 Oktober s/d 10 Mei 2011) yaitu Rp 6.375.000,- X 8 =Rp 51.000.000,(lima puluh satu juta rupiah) ; --------------------materiil
sebesar
Rp
250.000.000,-
+
ep
- Jumlah
ah k
am
ah
rupiah) ; -------------------------------------------
Rp 51.000.000,- = Rp 301.000.000,- (tiga ratus satu
Rp
juta
In do ne si
sebesar
A gu ng
b. Immateriil
R
juta rupiah) ; -------------------------------------100.000.000,-
rupiah)
(saratus
;
----------------------------------------------
Total Materiil dan immateriil Rp 401.000.000,- (empat ratus satu juta rupiah) ; ------------------------------
Rp
perhari
paksa
(dwangsom)kepada
100.000,-
atas
Penggugat
lik
sebesar
uang
(seratus
ribu
keterlambatan
rupiah)
membayar
ub
m
ah
c. Membayar
;
d. Menyatakan
putusan
gugatan
ep
ka
-------------------------------
ini
dapat
Vooraad)
Kasasi
atau
meskipun
upaya
hukum
ada
on
;
In d
gu
----------------------------------------
A
usaha
lainnya
ng
M
Banding,
Bij
es
(Uitvooer
R
ah
dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 20
Tergugat
yang
pada
telah
pokoknya
ng
Penggugat
bahwa
R
Menimbang,
untuk
seluruhnya
menanggapi
menolak
kecuali
gu
Tergugat
mengakui
yang
Penggugat
gugatan
dalil
–dalil
telah
Tergugat ; ----Bahwa
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Penggugat
mempunyai
diakui
simpanan
ah
sebesar
Rp
250.000.000,-
(dua
ratus
lima
puluh
ub lik
A
Penjamin Kebutuhan Keluarga (Si Penjaga) kepada Tergugat juta
2010,
tapi
harus
juta
rupiah)
dikurangi
karena
Rp
50.000.000,-
Sertifikat
(lima
Simpanan
puluh
Berjangka
tertanggal 10 Mei 2010 milik Penggugat telah digadaikan
ep
ah k
am
rupiah) sebagaimana sertifikat berjangka tertanggal 10 Mei
A gu ng
gadai ; -----Tergugat
mempergunakan
sebagai
dana
milik
In do ne si
R
pada bulan September 2010 kepada usaha Tergugat di Jasa
Bahwa
mudhorib/pengelola Penggugat
dan
telah
lainnya
untuk
usaha-usaha yang telah diutarakan Penggugat, namun pada bulan
Oktober
2010
usaha-usaha
kemunduran/kerugian
yang
dikelola
sehingga
Tergugat
Tergugat
lik
ah
mengalami
tidak
dapat memberikan nisbah dan mengembalikan simpanan kepada
ub
;
Bahwa
ep
----------------------------------------------kerugian
immateriil
sebesar
Rp
100.000.000,-
(seratus juta rfupiah) dan uang paksa (dwangsom) sebesar
R
ka
m
Penggugat
A
tidak
berdasar
agar
dan
mengada-ada
diabaikan
;
on
mohon
gu
sehingga
adalah
In d
membayar
ng
batan
es
Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari atas keterlam
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 21
Halaman 21
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 22
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Tergugat
mengakui
ng
Bahwa
R
---------------------------
yaitu
sebidang
tanah
sertifikat
gu
sebagaimana
obyek
yang
diajukan
beserta
Hak
milik
Penggugat
bangunan No
-
diatasnya
atas
nama
TURUT
TERGUGAT seluas 83 m2 yang terletak di BANTUL adalah milik yang
A
Tergugat
diatas
namakan
turut
Tergugat
kesimpulan,
bahwa
sampai
Penggugat
ub lik
Menimbang,
tahap
tidak
pembuktian
dapat
bahkan
mengajukan
akad
(perjanjian) mudharabah tertulis yang dipergunakan sebagai gugatan
wanprestasi
A gu ng Menimbang,
syari’ah
a
didalilkan
R
--------------
yang
bahwa
quo
konsep
gugatan
perkara
dasar
operasional
wanprestasi
ini
tidak
didasarkan
lik
ah
transaksi
dalam
:
---------------------------------------------1. Semua
ekonomi
Mudharabah
adalah
;
In do ne si
alasan
ep
kepada praktik riba ; -
ka
kepada
transaksi
usaha
ub
m
2. Prinsip
kemitraan
ep
sharing)
(Profit
didasarkan and
loss ;
ah
---------------------------usaha
R
3. Prinsip
dan
perdagangan
yang
es
ah k
am
ah
--------------------------
;
A
kesesuaian
kehendak
timbal
on
gu
4. Prinsip
In d
ng
M
halal dan thoyib ; --
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 22
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 23
R
balik ; -------------
ng
5. Prinsip
yang
mewajibkan
------------------------
bahwa
gu
Menimbang,
dalil-dalil
Penggugat
zakat
yang
;
telah
dikuatkan dengan alat bukti P.2, P.3, P.4, P.6. dan P.7, akibat oleh
suatu
nyata
terjadi sengketa Mudlarabah,
antara
hal-hal
Penggugat
tersebut
dan
maka
Majlis
yang
harus
dibuat
Tergugat
meneliti
oleh
;
dimuka
ekonomi syari’ah yang berkenaan
A gu ng
(transaksi)
berdasar
yang
Tergugat
ub lik
telah
(perjanjian)
dan
ep
maka
bahwa
R
ah k
am
------------------Menimbang,
akad
Penggugat
ah
dilakukan
dari
bila dengan
akta
para
akad
In do ne si
A
merupakan
pihak
----------------------------------
;
Menimbang, bahwa akad (perjanjian) adalah perjanjian
tertulis
(pasal
1.
ayat
5
UU
No
19
tahun
2008)
dan
merupakan kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua
melakukan
atau
tidak
melakukan
perbuatan
hukum ;
ub
tertentu
ep
-----------------------------------------------Menimbang, bahwa Mudlarabah a quo dalam perkara ini
Keputusan
22
Menteri
Kompilasi Koperasi
Hukum dan
Ekonomi UKM
No
In d
gu
91/Kep/M.KUKM/IX/2004 BAB III Standar Operasional Prosedur
A
es
jo
pasal
ng
Syari’ah
ketentuan
on
sebagaimana
R
ka
m
untuk
lik
ah
pihak atau lebih ini akan dijadikan tolok ukur para pihak
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 23
Pengelolaan
Usaha
KJKS
(Koperasi
Jasa
R
(SOP)
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Keuangan
Koperasi)
ng
Syariah) dan UJKS Koperasi (Unit Jasa Keuangan Syari’ah akad
merupakan
rukun
dan
syarat
gu
Mudharabah,
dalam
Menimbang bahwa keberadaan akad (perjanjian) ini merupakan
dan
revisi
2009
ah
Administrasi
Teknis
Peradilan
Agama
hal
:
(buku
II
edisi
202)
;
ub lik
A
keharusan (imperatif) sebagaimana ketentuan Pedoman Teknis
Menimbang, bahwa perlu diperhatikan firman Alloh yang
:
Hai
orang
yang
hutang
A gu ng
transaksi
beriman,
jika
piutang
kamu
melakukan
In do ne si
Artinya
ep
tersebut dalam surat Al Baqoroh ayat 282 yang berbunyi :
R
ah k
am
----------------------------------
untuk
jangka
waktu
yang ditentukan, tulislah………… dst nya ; -------
Menimbang,
bahwa
karena
Penggugat
tidak
dapat
memenuhi dengan menunjukkan syarat sebagaimana ketentuan
yang telah berlaku sebagaimana tersebut dimuka, sehingga
didalilkannya
sebagai
tidak
berakibat
gugatan
Penggugat
; ----------------------------------
karena dapat
cabangnya
maka
dapat
pokok
diterima
walau
telah
masalah maka
yang
hal-hal
terbukti
didalilkan yang
menjadi
lain gugur
In d
gu
sebagaimana qo’idah fiqhiyah yang berbunyi : -------------
A
es
Penggugat
yang
syarat
on
harus tidak diterima
Menimbang,
(perjanjian)
memenuhi
lik
yang
dapat
ub
sebagaimana
akad
tidak
ep
suatu
ng
ka
m
keabsahan
Penggugat
R
menilai
ah
Majlis
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 24
Halaman 24
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 25
pokok
perkara
telah
In do ne si a
“Apabila
gugur,
maka
gu
cabangnyapun menjadi gugur” ; --------------
Menimbang, bahwa karena gugatan ini tidak diterima,
A
maka sita jaminan yang telah diletakkan pada obyek sita
ub lik
Menimbang, bahwa biaya dibebankan kepada Penggugat
selaku pihak yang kalah dalam perkara ini ; -------------Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku
ep
ah k
am
ah
jaminan (Conservatoir beslag) harus diangkat ; -----------
serta ketentuan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara
1. Gugatan
tidak
dapat
diterima ; ------------2. Memerintahkan
kepada
Agama
Bantul
Pengadilan
lik
Panitera/Jurusita untuk
mengangkat
ub
penyitaan terhadap : ---
Sebidang tanah beserta bangunan diatasnya sebagaimana
ep
m
Penggugat
In do ne si
MENGADILI
ah
A gu ng
R
ini ; ----------------------------------------------------
tercatat dalam sertifikat Hak Milik No. - atas nama TURUT TERGUGAT seluas 83 m2 yang terletak di BANTUL
R
ka
es
: Tanah pekarangan milik xxxx
In d
A
gu
A. Sebelah Utara
on
ng
dengan batas-batas sebagai berikut : -----------------
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
:
ng
Artinya
R
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 25
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 26 : Tanah pekarangan milik xxxx
R
B. Sebelah timur
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
ng
C. Sebelah Selatan : Tanah pekarangan milik xxxx : Jalan Bantul 3. Menghukum
gu
D. Sebelah barat
membayar
A
yang
seluruh
hingga
untuk
biaya kini
sebesar
perkara
dihitung Rp.
ub lik
ah
2.231.000,- (Dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;
am
--------------------------------------
ep
ah k
Penggugat
In do ne si
R
Demikianlah atas musyawarah Majlis Hakim, dijatuhkan putusan ini pada hari Senin tanggal 17 bulan Oktober tahun M,
bertepatan
dengan
A gu ng
2011
tahun
1432
H,
oleh
kami
tanggal Drs.
HM.
19
bulan
Dzulqo’dah
Jalaluddin,
SH,
MSI
sebagai Ketua Majlis dengan Dra. Rosmaliah, SH, MSI dan Dra.
Marfu’ah
masing-masing
sebagai
Hakim
Anggota,
dan putusan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua dalam
sidang
terbuka
untuk
yang
ub
diikuti
Muhammad Nasir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa
Penggugat,
dan
ep
oleh
----------------
kuasa
Tergugat
;
es
R
ah
ka
m
oleh
umum,
lik
ah
Majlis
on
ttd
In d
A
gu
ng
M
Ketua Majlis
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 26
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 27
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
ttd
Hakim Anggota :
ng
Hakim Anggota :
R
Drs. HM. Jalaluddin, SH, MSI
ttd
gu
Dra. Rosmaliah, SH, MSI
Dra. Marfu’ah
A
Panitera Pengganti
ub lik
Muhammad Nasir
Perincian Biaya :
Rp. 30.000,Rp. 50.000,Rp. 390.000,Rp.1.000.000,Rp. 750.000,Rp. 5.000,Rp. 6.000,Rp.2.231.000,-
Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya Oleh
es on In d
A
gu
ng
M
R
ah
ep
ka
ub
m
H. SARWAN, SHI
lik
ah
Panitera Pengadilan Agama Bantul
In do ne si
Pendaftaran APP Panggilan Sita PS Redaksi Materai l a h
ep
Biaya Biaya Biaya Biaya Biaya Biaya Biaya J u m
R
-
A gu ng
ah k
am
ah
ttd
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 27