A
/L
la/,":
'i:: t-,1
::: 7' ;'j/
,'{'"
8/rr/"r*r, *'#*
rr*.U " *o,fi Qffiia,zu
a{&#nte dfr#-"tu
PERAI-URAN GUBERNUR PROVINSI DAER,AI-I KHUSUS iBUKOTA JAKART'A
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CENGKARENG
DENGAN R,AHMAT TLJHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUI(OTA .JAKARTA.
Menimbang
:
bahwa untuk nrelaksanakan ketentuan Pasal 133 Peraturan Daerah Nornor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Rurnan SaKii i'irnum Daer,rh Cengkareng.
Mengingat
: 1. Llndang-Undang Nomor 8 Kepegawajan sebagaimana Nomor 43 Tahun 1999;
2. LJndang-Llndang 3,
'Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
blah diubah dengan
Undang-Undang
Nonror 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
Undang-Urrdang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4, r.Jnclang-Undang
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
5. Urrdang-Undang Nomor 10 Tahun
200-1 tentang Pembentukan
Feraturan Perurndang-undangan;
(j. Undang-Urrdang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Fengelolaan dan Tanggung Jarwab Pengelolaarr Keuangan Negara;
7.
Undang-Llndang Nomor 29 Tahun 2004 te;rtang Praktik l{edokterqn;
B. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentarrg Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
L
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah l(husus lbukota Jakarta Sebagai lbukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23
l'ahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58'lahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 12, Peraturan Pemerintah Nomor Barang Milik NegaralDaerah; 13.
6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Peraturan Pemerintah Nomor B Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah;
14. Peraturan Pernerintah Nomor 38 l-ahun 2007 tentang Pernbagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 15. Peraturan Pemerintah Nomcr 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Uang Negara/Daerah; 16. Peraturan Pernerintah Nonror
41 T'ahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 'ferhun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Nr.;geri Nomor 59 Tahun 2007; 18.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/M/PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
19.
Peraturan Menteri Dalanr Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layarran Umum Daerah;
2Q.
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 342/Menkes/SKA//2009 tentang Penetapan Kelas Rurnah Sakit Umum Daerah Cengkareng Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta;
21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 22. Peraturan Daerah Perangkat Daerah;
Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi
23. Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2007 tentang Pegawai Non Pegawai rvegeri Sipii Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perarrgkat Daerah yang mene'apkan Pola Pengelolaan Keuangan l]adan Layanan Umum Daerah; 24. Peraturan Gubernun
Nomor 1C6 Tahun 2008 tentang
Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum [taerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta:
25. Keputusan Gubernur Nomor 20BB Tahun 200i tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Cengkarerrg serragai Unit Kerja Dinas
Kesehatan Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta yang
menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Lladan Layanan Umum Daerah secara penuh; MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
:
PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CENGIGRENG. BAB
I
KETEN'|UAN UMUM Pasal
1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan
1. Daerah adalah
:
Provinsi Daerafr l(husus lbukota ,Jal<arta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat
Daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.
Guoerrrr.rr aoslflh Ke;-lala Daerah Provrnsi Daerah Khusus lbukota Jakarta.
4. sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Provinsi traerah Khusus lbukota Jakarta.
5. Asisten Kesejahteraan Masyarakat adalah Asisten
Kesejahteraan
Masyarakat sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota
Jakarta.
6.
Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta.
7. Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng yang selanjutnya
disebut RSUD Cengkareng adalah Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta.
8.
Direktur adalah Direktur RSUD Cengkareng.
9. Komite Rumah Sakit adalah Wadah pengembangan
kompetensi (pengetahuan, keahlian dan integritas) pejabat fungsional RSLfD Cengkareng.
10. Satuan Pengawas lnternal yang selanjutnya disingkat SPI adalah
Unsur pengawasan internal yang bertugas melaksanakan pengawasan internal terhadap pengelolaan dan pemanfaatan
sumber daya (sumber daya manusia, l<euangan, perlengkapan dan metoda) di RSUD Cengkareng.
11. Kelompok staf Medik adalah Kelompok tenaga fungsional medis sesuai bidang keahliannya yang bertugas melakukan kegiatan sesuai Jabatan Fungsional masing-masing, di RSUD Cengkareng berdasarkan peraturan penlrrdang-undangern.
12. Pejabat Fungsionial adalah Pegawai Negeri Sipil/pegawai tetap yang diangkat dalam Jabatan Fungsional tertentu dan bertugas di RSUD Cengkareng. BAB
II
PEMBENTUKAN Pasal 2
Dengan Peraturan Gubernur Cengkareng.
lni
dibentuk kelembagaan
RSUD
Bl\r3 ill KEDUDUKAN, TTJGAS DAN FUNGSI Pasal 3
(1) RStiD cengkareng merupakan unsur pendukung tugas
pemer nt,alr Diaerah dalam pelaksanaan pelayanan ktlsehatan perseorangan.
(2) RSUD Cengkareng dipimpin oleh seorang Direktur
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernui melalui Sekretaris Daerah.
(3) RSUD cengkareng dalam melaksanakan tugas dan d
ikoord inasikan
o
I
fungsinya
eh Asisten Kesejahteraan Masyarakat.
Pasal 4 RSUD cengkareng merupakan Rumah sakit Ketas B Non pendidikan.
Pasal 5
(1) RSUD cengkareng mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan dengan mengutamakan upaya penyembuhan (kuratif), pemulihan (rehabilitatif) yang dilakul
(2)
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), RSUD Cengkareng rnernpunyai fungsi :
a. b.
c. d. e.
f.
g. h.
i. j. k l.
penyusunail, dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA) RSUD Cengkareng; penyelenggaman pelayanan medis; penyelenggaraan pelayanarr penunjang medis; penyelenggaraan pelayanan asuharr keperawatan; penyelenggaraan pelayanan rujul
nn.
fasilitasi penyelenggaraan perrdidikan dan pelatihan tenaga
kesehatan; fasilitasi penelitian dan pengembangan pelayanan kesehatan; o. pelaksanaan kerja sanra dengan pihak ketiga dalam ranEka meningkatkan pelayanan kesehatan perseorangan; p. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan; q" penyusunan dan pelaksanaan standar operasional prosedur pelayanan; penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja RSUD Cengkareng; s. pemberian dukungan teknis kepada masl'arakat dan perangkat daerah; penyelenggaraan sistem informasi manajemen rumah sakit; u. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang RSUD Cengkareng; v. pengelolaan ketatausahaan RSTJD Ce,rgkareng; dan w. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.
n.
r.
t.
BAB IV ORGANI$/TSI tsagian Kesatu
Susunan Organisasi Pasal 6
(1)
Susunan organisasi TRSUD Cengkareng, sebagai berikut:
a. Direktur; b. Wakil Direktur Keuangan dan Umum, terdiri dari 1. Bagian Umum dan Pemasaran; 2. Bagian Sumber Daya Manusia; dan 3. Bagian Keuangan dan Perencanaan.
c.
Wakil Direktur Pelayanan, terdiridari : 1. Bidang Pelayanan Medis; 2. Bidang Pelayanan Penunjang Medis; dan 3. Bidang Pelayanan Keperawatan.
d. e.
Komite Rumah Sakit; Satuan Pengawas lnternal (SPl); dan
f.
Kelompok Staf Medik
:
(2) Bagan susunan organisersi RSUD Cenqkareng
sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini. Elagian l(edua
Direktur Pasal 7 Direktur mempunyai tugas
a.
:
rnemimpin dan mengoordinasil
b.
c. d.
mengoordinasikan pelaksanaan tugas Wakil Direktur, SPI dan Komite Rumah Sakit; melaksanakan kerja sama dan koordinasi d'lngan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (LJKPD) dan/atau instansi pemerintah/swasta dalam rangka peningkatan pelayanan RSUD Cengkareng; dan melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan t'gas dan fungsi RSUD Cengkareng. Bagian Ketiga
Wakil Direktur Keuangan darr Umum Pasal 8
(1) Wakil Direktur Keuangan darr Umum merupakan un$rlr staf
RSUD
Cengkareng dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan, sumber daya manusia dan barangiaset, serta pelaksanaan kegiatan pemasaran, perencanaan, ketrtausahaan dan kerumahtanggaan.
(2) Wakil Direktur Keuangan dan Umum berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
Pasal 9
(1) Wakil Direktur Keuangan dan Umum mempunyai tugas
rnemimpin pengelolaan keuangan, $umber daya manusia dan barang/aset, serta pelaksanaan kegiatan pemasar€,n, perenco[,ddn, ketatausahaan ean kerumahtanggaan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Direktur Keuangan dan LJmum mempunyaifungsi
a. b.
c.
:
penyusunan dan pelaksanaan Rencana '(erja dan Anggaran (RKA) jajaran Wakil Direktur Keuangan dan tJmum; pengoordinasian penyusunan Rencana Kerjir dan Anggaran (RKA) RSUD Cengkareng; penyusunan petunjuk teknis standar operasional prosedur pengelolaan keuangan, sumber daya man;isia dan barang/aset, pelaksanaan kegiatan pemastran, perencanaan, ketatausahaan dan kerumahtanggaan; fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan dan/atau tenaga lain; pelaksarraan monitoring, pengendalian dan evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) RSUD Cengkareng;
serta
d.
e.
f. g. h.
i. j"
k"
pelaksanaan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan bilrang/ aset; pelaksanaan kegiatan kerrumahtanggaan dan ketatausahaan; penyelengEaraan pemasarcn; pengoordinasian penyusunan rencana strategis RSUD Cengkareng; pelaksanaan pengadaan, perawatan, pemeliharaan dan penatausahaan perlengkapan/peralatan/inventaris kantor/alat kesehatan; pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan affira RSUD Cengkareng;
l.
penyusunan laporan keuangan (realisasi anggaran, neraca, arus kas, catatan atas laporan keuangan) RSUD Cengkareng; rn. penyusunan bahan laporan Direktur yang terkait dengan tugas dan fungsiWakil Direktur Keuangan dan Umum; dan n. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi. Pasal 10
(
l)
Bagian Urnum dan Pemasaran ryrerupakan Satuan Kerja Wakil
Direktur Keuangan dan Umum dalam pengelolaan barang/aset serta pelaksanaan kegiatan pema$aran, ketatausahaan dan kerumahtanggaan.
(2) Bagian Umum dan Pemasaran dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Keuangan dan Umum.
(3)
Bagian Umum dan Pemasaran mempunyaitugas
:
a.
menyusun dan melaksanakan Rencanir Kerja dan Anggaran (RKA) Bagian Umum dan Pemasaran; b. menyusun bahan petunjuk teknis standar operasional prosedur pelaksanaan barang/aset, serta pelaksanaan kegiatan pemasaran, ketatausahaan dan kerumahtanggaan; c, menghimpun, menganalisis, mengajirkan kebutuhan perlengkapan/peralatan/inverrtaris kantor/alat kesehatan; d. memproses pengadaan, menerima, nrenyimpan dan nrendistribusikan serta mencatat perlengkapan/peralatirn/ i nventaris ka ntorialat kesehatan; e. melaksanakan kegiatan pemeliharaan perawatan perlengka pan/peralatan/inverrtaris kantcrialat kesehatan termasuk bangunan gedung; rnenyampaikan pencatatan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan dan perarvatan perlengkapan/ peralatan/inventaris kantor/alat kesehatan kepada Bagian Keuangan dan Perencanaan untuk dibukukan; g. melaksanakan kegiatan publikasi dan pe,nasaran pelayanan RSUD Cengkareng; h. nrelaksanakan pelayanan data dan informasi rumah sakit (front office); melaksarrakan penjajakan kerja sama pelayanan dengan institusi pengguna jaser pelayanan kesehatan; melaksanakan kegiatan surat menyurat dan kearsipan antara lain penerimaan, pencatatan, pentaklikan, penomoran, stempel, pendistribusian dan pengiriman surat serta penyimpanan, penelusuran dan pemeliharaan arsip; k. melaksanakan kegiatan proses pembangunan bangunan gedung RSUD Cengkareng; mengelola ruang rapaUruang pertemuan dan perpustakaan RSUD Cengkareng; m. melakssnakan keglatan p$mFllharann keberslhan, kelncjahan, keamanan dan ketertiban R,SUD Cengkareng; n" melaksanakan upacara dan pengaturan acara RSUD Cengkareng; o. melaksanakan koordinasi penghapusan barang; p. menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan peraturan RSUD Cengkareng yang terkait dengan tugas Bagian Umum dan Pemasaran:
dan
f.
i. j.
l.
q. menyusun bahan
r. s.
t. u,
pelaksanaan kerja sama dengan pihak lain, berkoordinasi dengarr bagiarr sumber daya manusia; menyusun bahan kebijakan teknis pelayanan RSUD Cengkarengl yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bagian Umum dan Pemasaran: mengembangkan jejaring pelayarran antar Rumah Sakit dan sarana pelayanan kesehatan lainnya; merryiapkan bahan laporan Wakil Direktur Umum dan Keuangan
),ang herl'^ifsp dengan tugas dan fungsi Bagian Umum dan
Pemasaran; dan melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Umum dar Pemasaran.
(4) Untuk melaksanakan tugas seb,agaimana dimaksud pada ayat (3), di trawah Bagian Umum dan Pemasaran dapat dibentui< palung banyak 4 (empat) Satuan Pelaksana.
(5) Satuan Pelaksana sebagaimana dirnaksud pada ayat (4), dipimpin oleh seorang Koordinator Satuan Pelaksana yang berkedudrrlian di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum dan Pemasaran. Pasal
11
(1) Bagian Sumber Daya Manusia merupakan Satuan Kerja V/akil Direktur Keuangan dan Umum dalam pengelolaan sumber daya manusia. (2) Bagian Sumber Daya Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berl<edudukan di bawah dan bertanggung jar,vab kepada Wakil Direktur Keuangan dan Umum. (3) Elagian Sumber Daya Manusia mempunyaitugas
a.
:
menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja darn Anggaran (RKA) Bagian Sumber Daya Manusia;
b. rnenyusun rancangan
pe;raturan pengelolaan sumber daya
manusia;
c. melaksanakan d. e.
f. g. h.
)'
perencanaan kebutuhan penempatan, mutasi, pengembangan, pendidikan dan pelatihan p,egawai; melaksanakan monitoring, pembinaan, pengendalian, pengembangan dan pelaporan kinerja dan disiplin pegawai; melaksanakan pengurusan hak, kesejahteraan, penghargaan, kenaikan pangkat, cuti dan pensiun pegawai; menyiapkan dan memproses administrasi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai dalam dan darijabatan; menghimpun, mengolah, nrenyajikan dan memelihara data, informasi dan dokumen kepegawaian pegawai termasuk Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaarn (DP3) dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pegawa;; melaksanakan konseling pegawai terhadap non Pegawai Negeri Sipil RSUD Cengkareng; memfasilitasi pelaksanaan pendidikan d;rn pelatihan tenaga kesehatarr dan/atau tenaga lainnya di RSUD Cengkareng; memfasilitasi penyelesaian permasalaharr hukum RSUD Cengkareng;
di
k.
menyiapkan bahan laporan wakil Direktur Keuangan dan Umum yang berkaitan dengan tugas dan furngsi Bagian Sumber Daya Manusia: dan
l.
melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Sumber Daya Manusia.
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), di bawah Bagian Sumber Daya Manusia dtrpat dibentuk paling banyak 3 (tiga) Satuan Pelaksana.
(4) Untuk melaksanakan tugas
(5) Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
dipimpin oleh seorang Koordinator Satuan Pelaksana berkedudukarr di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Sumber Daya Manusia. Pasal 12
(1) Bagian Keuangan dan Perencanaan merupakan Satuan Kerja Wakil Direktur Keuangan dan Umurn dalam pe,rgelolaan keuangarr dan pellaksanaan tugas perencanaan.
(2) Bagian Keuangan dan Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggLtng jawab kepada Wakil Direktur Keuangan dan Umum.
(3)
Bagian Keuangan dan Perencanaan mempunyaitugas
a.
:
menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA) Bagian Keuangan dan Perencanaan; menghirnpun bahan dan penyr"tsunan rencana strategis RSUD Cengkareng; c. menyusun bahan petunjuk teknis standar operasional prosedur pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan perencanaan; d. menghimpun bahan dan n,,enyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) RSUD Cengkareng; e. melaksanakan monitoring, pengendarian dan evaluasi pelaksanaan rencana keria dan anggaran RSUD Cengkareng; f. melaksanakan penatausahaan keuangan R3UD Cengkareng; Sr. menghimpun bahan den menyusun laporan keuangan (realisasi anggaran, neraca, arus kas, catatan atas laporan keuangan) RSUD Cengkareng; h. menghimpun dan menyusun bahan pertanggungj,awaban pengelolaan keuangan ftSUD Cengkareng; i. melakukan analisis dan evalilasi nilai dan manfaat aset RSU[) Cengkareng; j. mencatat, membukukan de,n menyu3un akutansi aset RSUD Cengkareng; k. melaksanakan mobilisasi pr:nerimaan keuangan; l. melaksanakan pengelolaan kas, utang dan piutang RSUD Cengkareng; m. menerima, meneliti dan mentproses pengaiuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membeyar (SPM); n. melaksanakan teknologi informasi keuangan RSUD Cengkareng; o. melaksanakan pembayaran pengeltraran; p. menerima, merreliti/menguji kelengkapan ta gihan belanja;
b.
q.
r.
s.
t. u.
v.
mengoordinasikan penghitungan lrnit cost drrn usulan tarif setiap pelayanan; mengoordinasikan penyusunan formula remunerasi; memberikan bimbingan dan konsultas, teknis penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) keparJa Satuan Kerja RSUD Cengkareng; menghimpun bahan dan menyusun laporan kegiatatr, kinerja dan akuntabilitas RSU D Cengkareng; menyiapkan bahan laporan Wakil Direktur Umum datn Keuangan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bagian Keuangan dan Perencanaan; dan melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Keuangan dan Perencanaan.
(4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), di bawah Bagian Keuangan dan Perencanaan dapat dibentuk paling banyak 4 (empat) Satuan Pelaksana.
(5) Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipimpin oleh seorang Koordinator Satuan Pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepa'ja Kepala Bagian Keuangan dan Perencanaan. Pasal 13
Ketenruurr i€-ur lanjut mengenai pembentukan dan rincian tugas Satuan Pelaksana sebagaimana dinnaksud dalam Pasal 10, l-rasal 11 dan Pasal 12 diatur dengan Peraturan Direktur. Bagian Keempat Wakil Direktur Pelayanan Pasal 14
(1) Wakil Direktur Pelayanan me rupakan unsur lini RSUD Cengkareng dalam pelaksanaan pelayanan med s, penunjang medis dan keperawatan.
(2) Wakil Direktur
Pelayanan berkedudukan di bawah dan be,rtangEung jawab kepada Direktur. Pasral 15
(1) Wakil Direktur
Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan medis, penunjang medis dan keperawatan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimarra dimaksud pada ayat (1), Wakil Direktur Pelayanan n'tempunyaifungsi
:
a. penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan b.
c.
d. e.
(RKA) jajaran Wakil Direktur Pelayanan; pelaksanaan pelayanan medis; pelaksanaan pelayanan penunjarrg medis; pelaksanaan pelayanan asuhan keperawatan; pelaksanaan pelayanan ntjukan dan ambulans;
Anggaran
f.
pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan; g. pelaksanaan urusan rekam medis; h" pelaksanaan pelayanan keg;awatdaruratan; pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja; pelaksanaan kesehatan lingKungan rumah sakit; k. pelaksanaan pelayanan pemulasaraan jene,zah; pelaksanaankeselamataltpasien; m. fasilitasi penelitian dan pengembangan peliryanan kesehatan; n. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan; o. penyusunan dan pelaksanaan standar operasional prosedur pelayanan medis, penunjang medis dan keperawatan; p. penyusunan dan pengendalian kehutuhan perlenEkapan/ peralatan/inventaris pelayanan rnedis, penunjang medis dan ' keperawatan; q. penyusunan bahan laporan Direktur yang terkait dengan tugas dan fungsiWakil Direktur Pe)ayanan; dan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.
i. j.
L
r.
Pasal 16 (1) Bidang Pelayanan Medis merupakan Satuan i(erja Wakil Direktur Pelayanan dalam pelaksanaan pelayanan medis. (2) Bidang Pelayanan Medis dipimpin olelr seora;'rg Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Pelayanan. (3) Bidang Pelayanan Medis mempunyaitugas
a.
:
menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bidang Pelayanan Medis;
b. mengoordinasikan, monitoring, evaluasi, pengawasan
c.
dan pengendalian serta pembinaan pelaksanaan kegiatan pelayanarr medis, pelayanan kegawatdilruratan dan rujukan; menyusun dan menyediakan kebutuhan perlengkapan/peralatan/ nve nta ris pe laya nan med sikegawatd a ru ratan/ruj u kan ; mengembangkan kegiatan pelayanan me,Cis, pelayanan kegawatdaruratan dan rujukan ; menyusun standar pelayanan medis, standar operasional prosedur, monitoring;, evaluasi, pengawasan dan pembinaan kegiatan pelayanan medis, pelayanan kegawatdaruratan dan i
d. e.
i
rujukan; mengoordinasikan penyelengEaraan keselamatan pasien; g. melaksanakan koordinasi pelayanan ambulans; h. f:.s;litrsi l.;giatan penelitian dan pengembangan pelayanan kesehatan; menyusun rencana pengembangan tenaga medis dan mengoordinasikan pelaksanaannya; melaksanakan penyuluhan kesehatan rumah sakit; ). k. rnenyiapkan bahan laporan Wakil Direktur Pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bidang Pelayanan Medis; dan t. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pelayanan lMeois. f.
i.
Pasal
17
(1) Untuk melaksanakan kegiatan pelayanan medis
Pelayanan Medis dapat dibentuk paling banyak
di bawah Bidang 5 (lima) instalasi
pelayanan medis. (2) Instalasi sebagaimana dimaksud pada avat (1), dipirnpin oleh seorang Kepala Instalasi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanrtn Medis.
Pasal 18
(1) Bidang Pelayanan Penunjang Medis merupakan Satuan Kerja Wakil Direktur Pelayanan dalam pelaksanairn p( lavanan penunjang medis.
(2) Bidang Pelayanan Penunjang Medis dipinrpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Pelayanan.
(3) Bidang Pelayanan Penunjang Medis mempunyaitugas
a.
:
menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bidang Pelayanan F'enunjang Medis;
b. mengoordinasikan, monitoring, evaluasi, pengawasan
dan pengendalian serta pembinaan pelaksanaan kegiatan pelayanan penunjang medis; c. menyusun dan menyediakan perlengkaS,an/peralatan/inventaris pelayanan penunjang medis; d. mengembangkan kegiatan pelayanan penunjang medis; e. menyusun standar pelayanan penunjang medis, standar operasional ptosedur, monitoring, evaluasi, pengawas,ln dan pembinaan kegiatan pelayanan penunjang medis; f. menyelenggarakan urusan reKam medis; EJ. menyelenggarakan pelayanan gizi, laboratorium, kefarmasian, radiodiagnostik, rehabilitasi rnedik den penrulasaraan jenazah serta pelayanan penunjang medis lainnya; h. menyusun rencana pengernbangan tenaga penunjang nredis dan mengoordinasikan pelaksanaannya; i. menyelenggarakan kesehatan dan keselamatan kerja, laundry dan sanitasi lingkungan rumah sakit; j. menyiapkan bahan laporan Wakil Direktur Pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bidang ff,elayanan Penunjang Medis; dan k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pelayanan Penunjang Medis.
Pasal
19
(1) Untuk melaksanakan kegiatan pelayanan penunjang medis di lrawah Bidang Pelayanan Penunjang Medis dapat dibentuk paling banyak 7 (tujuh) instalasi penunjang medis.
(2)
Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Penunjang ttledis.
Kepala Instalasi berkedudukarr
Pasal 20 Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan rincian tugas instalasi sebagainrana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 19 diatur dengan Peraturan Direktur, Pasal 21
(1) Bidang Pelayanan Keperawatan merupakan Satuan Kerja Wakil Direktu r Pelaya nan dalam pelaksana an palayanan keperawata n.
(2) Bidang Pelayanan Keperawatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Pelayanan
(3)
Bidang Pelayanern Keperawatan mempunyaitugas
a. b. c"
d. e.
f. g. h.
:
menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bidang Pelayanan h.eperawatan; mengoordinasikan, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kegiatan pelayanan keperawatan; menyusun dan menyediakan kebutuhan perlengkapan/peralatan/ inventaris keperawatan ; mengembangkan kegiatan pelayanan keperawatan; menyu$un standar pelayanan keperawatan, standar operasional prosedur, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pembinaan kegiatan pelayanan kepererwatan ; menyusun rencana pengembangan tenaga keperawatan dan mengoordinasikan pelaksanaannya; menyiapkan bahan laporan Wakil Dircktur Pelayanan yanE berkaitan dengan tugas dan fr,ngsi Eidang Pelayanan Keperawatan; dan melaporkan dan memperlanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pelayanan Keperawatan.
(4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana
din aksud pada ayat (3), Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan dapat d bantu paling banyak 3 (tiga) Asisten Manajer Keperawatan.
(5) Asisten Manajer Keperawatan sebagaimana Cimaksud pada ayat (4), berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan.
Pasal 22
(1) Untuk melaksanakan kegiatan pelayanan keperawatan di bawah Bidang Pelayanan Keperawatan dibentuk Satuan Pelayanan l(eperawatan sesuai kebutuhan dan jenis keperawatan.
(2)
Satuan Pelayanan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala lSatuan Pelayanan Keperawatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanarr Keperawatern dan dikoordinasikan oleh Asisten Manajer Keperawatan.
(3) Ketentuan lebih lanjut rnengenai pembentukan dan rincian
tugas
$ai::;.. Pt-r-.;*,ran Keperawatan sebagainuna dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan D;rektur.
Bagian Kelima Komite Rumah Sakit Pasal 2l';
(1) Komite Rumah sakit adalah wadah pembinaan
kompetensi (pengetahuan, keahlian dan integritas) pejab,:t Fungsional RSUD Cengkareng.
(2) Komite Rumah sakit dipimpin 1 (satu) orang Ketua yang dipilih
dari
dan oleh Pejabat Fungsional dalam forum rapat, serta dierngkat dan
diberhentikan oleh Direktur.
(3) Forum rapat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memilih 3 (tiga) calon untuk diusulkan kepada Direktur.
Pasal 24
(1)
Komite Rumah Sakit mempunyai tugas
:
a" mengusulkan standar kompetensi (pengetahuan, keahlian
b.
integritas) Pejabat Fungsional; melaksanakan audit medik;
c. menyusun dan
dan
di
melaksanakan kegiatan ilmiah RSUD Cengkareng; cl. menyusun kode etik pelayanan Fejabat F:trngsional; e. melaksanakan forum/kegiatan diskusi pengembangan keprofesian; melaksanakan furrgsi konrite rumah sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan; sJ. mengusulkan standar/prosedur pelayanan pejabat Fungsional; dan h. melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Direktur.
f.
(2) untuk mendukung pelaksanaan tugas Komite Rumah sakit
dapat
dibentuk Subkomite yang dipimpin oleh seorang Ketua Subkoniite yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur atas usul Ketua Komite Rumah Sakit.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penrbentukan, susunan organisasi, tata kerja dan rincian tugas l(omite Rumah tjakit dan subkomite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) clan avat (2) diatur dengan Peraturan Direktur. Efagian Keenam
Satuan Pengawasan Internal Pasal 25
(1)
SPI mempunyai tugas
:
a.
menyusun petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengawasan
internal: menyusun jadwal pelaksanaan pengawasan internal; c, melaksanakan kegiatan pengawasan internal; d. mengolah dan melaporkan hasil pengawasan internal; e. merel
(2) SPI dipimpin oleh seorang Kepala SPI yang diangkat darr diberhentikan oleh Direktur dari Pegawai Negeri Sipil RSUD cengkarer rg yang men',enuhi persyaratan.
(3)
pltl
dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada
Direktur.
(4) qPl d4gm rnelaksanakan tugasnya tidak dapat dipengaruhi oleh Wakil Direktur, Kgtqa Komite Rumah Sakit, Kepala Bidang, Kepala Bagian dan/atau Kelompok Staf Medik RSUD Cengkareng. Pasal 26
(1)
Susunan SPl, terdiri dari
:
1 (satu) orang Kepala merangkap anggota; 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; c. paling banyak 3 (tiga) orang anggoia; dan d. Sekretariat paling banyak 3 (tiga)orang. a. b.
(2)
l.Jntuk dapat diangkat sebagai Kepala, Sekretaris dan Anggota Spl, sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. pegawai negeri sipil; b. berprofesi sebagai tenaga kesehatan atau pegawai
non kesehatan; c. memiliki dedikasi yang tinggi dalarn menjalankan tugas; d. memiliki nilai keteladanan dan dihormati oleh p-egawai rumah sakit; e. tidak pernah melanggar etika profesi atau peraturan kepegawaiarr; f. tidal< pernan rnelakukan perbuatan tercela; g. memiliki pendidikan minimal strata satu (S1); darr h. memilikiintegritas.
(3) Kepala, Sekretaris dan Anggota SPI diangkat oleh Direktur untuk mgsa tugas 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) masa tugas berikutnya.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan rincian tugas sekretaris dan_anggota $Pl sebagaimana dimaksud pada ayat (3), c!iatur dengan Peraturan Direktur.
Bagian Ketujuh Kelompol< Staf tvledik
Pasal 27
(1)
RSUD Cengkareng mempunyai Kelompok Staf l4edik.
(2) Kelompok Staf Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas pelayanan medis sesuai dengan keahliah rnasing-masing.
(3) Kelompok staf Medik dipimpin oleh seorang Kepala yang dan diberhentikan oleh Direktur.
diangkat
(4) Kelompok staf Medik sekurang-kurangnya tercliri dari 2 (dua) Staf Medik.
B,AR
orang
V
SIATUS, JABAI-AN Pasal 28
(1) lqbalan Direlctur, wakit Direktr-rr, {"p"]-q Bagian dan Kepala t3idang cengkareng adarah Jabatan struktirar yang rr'inva-cripai ApyD. dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil.
(2) Direktur adalah Jabatan Eselon llb, wakil Direktur adalah Jabatan Eselon llla dan Kepara Bagiarr/Kepala Bidang adarah JabatanEs;6lib. Pasal 29
(1) l9l-gjiuan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian FS
Direktur
Uq Cengkareng diusulkan olelr. Asisten Keiejahteraan rvrasyaraiai
kepada Gubemur melalui Sekretaris Daerah.
(2)
Dalam rangka pengembangan karier pegawai pada lingkup kesehrtan pembahasan peniindahan' dan -peinoerrrentiin .pengangkatan, Jabatan struktural seb-agaimana dirnaksud pada ayat 1t), nsisien Kesejahteraan Masyarakat dapat meminta pertimuanban'oari rcepalJ
Dinas Kesehatan
Pasal 30
(1) lgngpjual, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian wakil D.irektur, t<."p"!u Bidang dan Kepala Llagian' RSUD cenqrarenq diusulkan oleh Direktur keprada Gubernur me-lalui sekretaris
(2)
D;;;;h.''
Dala.rn.rangka pengembangan karier pegawai pada
lingkup kesehatan pembahasan peniindahan' dan -pemoernentiJn .pengangkatan, Jabatan struktural sebagaim,:ni dimaksud pada ayat (1), dapat
dilakukan_ pembahasan daram fc rum koordinasi Direktur dengan Kepala Dinas Kesehatan.
F,asal
nsu'om5ko
31
(1) Jabatan Kepala spl bukan .fabatan struktural yang hanya clapat dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil.
(2) Jabatan Ketua Komite Rumah sakit, Ket.ia subkomite,, Kepala lnstalasi, Kepala Keronrpok staf lvledik, Koordinator saiuan Pelaksana, Asisten Manaier Keperara,atan, sekretaris dan anggot, pereryanan Keperawatan bukan rn"rrfJrun Jabatan Struktural.
sPl serta Kepala.satuan
(3) Kepala lnstalasi, Kepala Kelompok Staf Medik, Koordinator
Satuan Pelaksana, Asisten Manajer Keperawaten, Sekretaris dan Anggota SPI serta Kepala $atuan Pelayanan Keperawatan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur dari pegavvai RSUD Cengkareng.
(4) Dalam mengajukan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat (2) dan ayat (3), harus memperhatikan
dan
mempertimbangkan kesesuaian jabatan dengan pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan keclinasan, pengalaman dan kompetensi pejabaVcalon pejabat.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan
pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Ketua Komite Rumah Sakit, Ketua
Subkomite, Kepala Instalasi, l(epala Kelompok
Staf
Medik,
Koordinator Satuan Pelaksana, Asisten Manajer Keperawatan dan Kepala Satuan Pelayanan Keperawatan diatur dengan Peraturan Direktur.
BAB VI
TATA KERJA Pasal 32
(1) Dalam melaksanaKan tugas dan fungsinva RSUD Cengkareng wajib taat dan berpedoman pada ketentuan p.eraturan perundangundangan.
(2)
Direktur mengembangkan koordinasi dan kefla sanra dengan Sattian
Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Llnit Kerla Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau instansi pemerintah/swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD Cengkareng. Pasal 33
Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Ketua Komite Rumah Sakit, Kepala SPl, Kepala Instalasi, Kepala Kelompok Staf Medik, Ketua Subkomite, Sekretaris SPl, Koordinator Satuan Pelaksana, Asisten Manajer Keperawatan, Kepala Satuan Pelayanan Keperawatan dan Anggota SPI seda Pegawai RSUD Cengkareng dalam melaksanakan tugasnya wajib mematuhi ketentuan peratJran perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sirnplifikasi, akuntabi itas, transparansi, efektivitas dan efisiensi. I
Pasal
(1)
34
Direktur, Wakll Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Ketua Komite Rumah Sakit, Kepala SPl, Kepala Instalasi, Kepala Kelompok Staf Medik, Ketua Subkomite, Sekretaris SPl, Koordinator Satuan Pelaksana, Asisten Manajer Keperawatan dan Kepala Satuan P'rl?'1,e'tan K^perawatan RSUD Cenglkareng wajib memimpin, mengclordinasikan, mengarahkan, memberikan bimbin3an, rnemberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kirrerja bawahan masing-masing.
(2)
Direktttr, Wakil Direktur, Kepalar Bagian, Kepala Bidang, Ketua Komite Rumah Salqit, Kepala $Pl, Kepala lnstalasi, Kepala K:lompok $taf lt4edik, Ketua Subkomite, $ekretaris SPl, Koordlnator Satuarr Pelaksana, A.sisten Manajer Keperawatan, K,-.pala Satuan Pelayanan Keperawatan dan Anggota SPI serta Pegawai RSUD Cengkareng wajib mengihuti dan mernatuhi perintah kedinasan atasan masingmasing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang,.undangan. Pasal 35
Direktur, Wakil Direktur, Kepala Elagian Kepala Bidang, Ketua Kornite Rumah Salcit, Kepala SPl, Kepala lnstalasi, Kepala Kelompok Staf Medik, Ketua subkomite, sekretaris sPl, Koordinator satuan pelaksana, Asisten Manajer Keperawatan dan Kepala Satuan Pelay,sp'ls11 Keperawatan RSUD cengl<areng wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-rnasing serta mengambil langkah-langkah \/ang diperlukan apabila menemukan adariya penyimpangan dan/atau indikasi penyirnpangan.
Pasal 36
(1)
Direktur, wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Ketua Komite Rumah sakit, Kepala sPl, Kep,ala Instalasi, Kepala Kerornpok stal' Medik, Ketua subkomite, sekretaris spl, Koorcrinator satuan Pelaksana, Asisten Manajer Keperawatan, Kepala satuan perayanan Keperawatan dan Anggota SPI serta Pegawai RSUD Cengkareng wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas (termasuk kendala yang dihadapi dalarn pelaksanaan tugas) kepada atasan masingmasing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana
climaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Pasal 37
(1) sekretariat Daerah melalui Biro organisasi dan
Tataraksana
melaksanakan pembinaarr kelembaEaan, ketatalaksanaan dan
pelaporan terhadap RSUD Cengkareng. (3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai tr,embinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Guberrrur. BqB VII KEPEGAWAI,\N Pasal 38
(1) Pegawai Negeri sipil pada RSUD cengkareng merupakan pegawai Negeri Sipil Daerah. (2) Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang kepegawaian.
(3) Dalam rangka pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil pada lingkup kesehatan dapat dilaksanakan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dari darr dalam jabatan non struktural (pemindahan pegawai negeri sipil) antar RSUD/RSKD atau antara RSUD/RSKD dengan Unit Kerja Dinas Kesehatan. (4) Pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan non struktural (pemindahan Pegawai Negeri Sipil) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan melalui pembahasan dalam forum koordinasi Direktur RSUD/RSKD dan/atau forum koordinasi Direktur RSUD/RSKD dengan Kepala Dinas Kesehatan. (5) Hasii pembahasan dalam forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diajukan bersama para Dircktur RSUD/RSKD dengan Kepala Dinas Kesehatan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 39
(1)
RSr,rD Cennt,i,'*ng sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
yang menerapkan Fola Pengelolaan Keuangan Bad.lrr Lay;nan Urnum Daerah (PPK-BLUD) dapat memlrunyai pegawai non Pegawai Negeri Sipil.
{2) Pegawai non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pegawai non Pegawai Negeri Sipil RSUD Cengkareng.
(3) Pengelolaan kepegawaian sebagairnana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan peruindangurrdangan pegawai non Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) yang menerapkan Pola PenEelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
(4) Dalam rangka pengembangan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan pegawai non Pegawai Negeri Sipil dapat dilaksanakan pemindahan pegawai non Pegawai Negeri Sipil antar RSUD/RSKD dan/atau dengarr Unit Ke'ja Dinas Keselratan yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
(5) Pelaksanaan pemindahan pegawai non Pegau,ai Negeri
Sipil sr:bagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan melalui pembahasan dalam forum kcordinasi para Direktur RSUD/RSKD dan/atau dengan Kepala Dinas Kesehatan.
(6) Hasil pembahasan
dalam fonrm koordinasi sebagaimana dinraksud pada ayat (5), ditetapkan oleh masing-masing Direl
Pasal 40
Dalarn pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, RSUD Cengkareng mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui Badan Kepegrawaian Daerah dan Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah.
BAB VIII KEUANGAN Pasal 41
(1) Belanja pelaksanaan tugas
darr fungsi RSUD Cengkareng sebagai Satuan Kerja Perangkat Deerah (SKPD) yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badatt Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dibebankan pada :
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (.APBD); b. Pendapatan operasional RSUD Cengkareng, dan
c. (2)
Hibah atau bantuan dari pihak ketiga yang salr dan tidak mengikat.
Perrgelolaan anggaran sebargaimana dimaksufl pada ayat (1) huruf a dilal<sanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang' undangan di bitjang keuangan negaraidaerah.
(3)
Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengelolaan badan layanan umum/daerah.
(4)
Pengelolaan anggaran sebagainrana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan sesuai dengan l<etentuan/amanat pemberi bantuan atau hibah. BAI3 IX
ASET Pasal 42
(1) Aset yang dipergunakan oleh RSUD Cengkareng sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
(2) Pe;r;elcial:" *.;et atalr prasarana dan sarana llerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengarr keterutuan peraturan perundang-undangan di bidarrg keuangan negara/daerah dan ketentuan perundang-undairgofl di bida,rg pengelolaan b,arang milik negara/daerah.
Pasal 43
(1) Prasarana dan sarana kerju yang diterima oleh RSUD Cengkareng dalam rangka pelaksanakan tugr.rs dan fungsi dalam bentuk pemberian hibah atau bantuan barang dari pihak ketiga merupakan ponerimaan barang daerah.
(2) Penerinnaan prasarana dan sarana kerja sebagairnana dir,raksud
pada ayat (1), segera dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengulola Keuangan Daerah sekaligus Bendahara Umum Daerah untuk dicatat
dan dibukukan sebagai aset daerah.
BAB X PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS
Pasal 44
(1) RSUD Cengkareng menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bu lanan danr'atau sewaktu'waktu kepada Gubernur melalui Sekretarls Daerah.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain laporan
a. b.
c.
d. e.
meliputi
:
kebutuhan, kekurangan dan kelebihan pegawai; keuangan dan kinerja; kebutuhan, kekurangan dan kelebihan barang atau prasarana dan sarana kerja; akuntabilitas; dan pelaksanaan kegiatan.
Pasal 45 Dalam rangka akuntabilitas RSUD Cengkareng mengembangkan sistem pengendalian internril.
BAB XI PENGAWASAN
Pasal 46 Pengawasan terhadap RSUD Cengkareng dilaksanr,kan oleh
a. b.
c.
:
Lembaga negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; Aparat pemeriksa internal pemerintah; dan Inspektorat.
BAE XII KEI-EN-TUAN LAIN.LAIN
Pasal 47 RSUD Cengkareng wajib mengembangkan pelayanan unggulan.
Pasat 48 RSUD Cengkareng sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)yang menerapkan Pola Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Ltaerah (PPK-BLUD) mempunyai Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan pefatUr'irrr puii Ui ,..,"rr rg-llflddn3an.
BAB XIII KE:TENTUI\N PENUi'UF)
Pasal 49 Pader saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusatr Gubcrnur Nomor 76 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Keria Rumah Sakit Urnum Daerah Cengkareng Dinas Kesehatan Provinsi lJaerah Khusus lbukota Jakarta clicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 50 Perattrran Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang rnengetahuinya, mernerintahkan
pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penenrpatannya dalam Berita Lraerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta.
Ditetapran di Jakarta pada tanggal 24 Juli 2009 GUBERNUR IBU
INSI DAERAH KHUSUS .A JAKAFTTA,
Diundangkan di Jakarta
padatanggal 5 Agustus 2009 SEKRETAR]S DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
UI.IAYAT NIP 050012302
BERITA DAEMFI PROVINSI DAEMH KHUSUS IIJUKOTA JAKARTA
TAHUN
2OO9
NOMOR
116
Lampiran : Peraturan Gubemur Provinsi
Daerah Khusus
lbukota Jakarta Nomor Tanggal
117 TAHUN
24
Juli
2OO9
2009
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI IiUMAH SAKIT UMI,JM DAERAF{ CENGKARENG
BIDANG PELAYANAN PEINUNJANG MEDIS
I
L-
i perexsexe srruer.r i I-: i: i i iiti -1--------------' !i -l----_---------'!
-1_---_-i_-_-_-_-_-_-;:::_'
[$UHFIENUR FHf}VI H&I HAH[qAF{ K}-IUHIJ$
