2.
Ekonomi
a. Industri SeKor Industri merupakan salah satu motor penggerak perekonomian Jawa
Tengah yang memberikan surnbangan cukup dominan dalam menunjang pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Pembangunan industri Jawa
Tengah pada dasarnya tidak terlepas dari pengaruh lingkungan *rategis industri
baik dalam skala nasional, regional maupun internasional. Terkait dengan hal tersebut, pengembangan industri di Jawa Tengah diarahkan untuk mendorong
peningkatan daya saing, struktur industri yang sehat berkela
njutan dan memperkokoh keta hanan ekonom
dan
berkeadilan,
i.
Laju pertumbuhan seKor industri di Jawa Tengah pada lima tahun terakhir menunjukkan angka yang cukup signifikan. Pada tahun 2003 laju pertumbuhan
seKor industri mencapai 5,49o/o dan tahun 2007 sebesar 5,56a/o. Pada tahun
2003, kontribusi sektor industri pengolahan terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga yang berlaku sebesar 32,600/o dan pada tahun 2007 menjadi 32,t4o/o.
Industri di Jawa Tengah pada tahun 2008 menunjukkan perkembangan yang lebih baik dengan meningkatnya jumlah unit usaha dari 644.902 unit usaha pada
tahun 2007 menjadi 645.054 unit usaha. Kenaikan jumlah unit usaha tersebut memberikan peluang lapangan kerja baru yang dapat menyerap tenaga kerja diseKor industri sebanyak 3,33 juta orang pada tahun 2008, meningkat 1,22olo
dari tahun 2007 sebanyak 3,29 juta orang. Nilai produksi dan investasi seKor industri pada tahun 2008 mencapai Rp.22,52 trilyun dan Rp. 14,14 trilyun atau
meningkat
1,1970 untuk nilai produksi dan 0,97o/o untuk nilai investasi
dibandingkan tahun 2007 nilai produksi sebesar Rp.22,25 trilyun dan nilai investasi sebesar Rp. 14,01 trilyun
Beberapa kelompok industri yang merupakan penghela pertumbuhan sektor industri antara lain : mebel, tekstil dan produk tekstil (TPT), kulit dan barang dari
kulit, komponen otomotif, perlogaman, keramik dan makanan/ minuman, pengolahan hasil tembakau. Kelompok industri. dimaksud, penting untuk dikembangkan mengingat industri tersebut mempunyai nilai ekonomi yang tinggi,
mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar, banyak tersebar di
35
wilayah Jawa Tengah, menggunakan teknologi sederhana dan hasil produknya berorientasi eksPor.
Mengacu pada kebuakan industri nasional, pembangunan industri di Jawa Tengah
antara lain ditempuh melalui penanganan panen dan pasca panen; perkuatan klaster industri dengan menggunakan pendekatan "Kompetensi
Inti
Industri
Daerah". Selanjutnya untuk lebih meningkatkan efeKivitas pengembangan industri di tingkat Kabupaten/ Kota digunakan pendekatan "One Wllage One Product (OVOP)'i Melalui pendekatan tersebut diharapkan dapat menggali dan mempromosikan produk inovatif dan kreatif lokal, menggunakan sumber daya
lokal, bersifat unik khas daerah, bernilai tambah tinggi dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan, memiliki brand image dan daya saing tinggi. Jenis Industri
yang menjadi lingkup pengembangan industri di Jawa Tengah berbasis Kompetensi Inti Industri Daerah adalah : Industri Tekstil dan Produk Tekstil (tpT), Industri Mebel, Industri Makanan Ringan, Industri Perlogaman, Industri Kom
ponen Otomotif, Industri Hasil Temba kau (Rokok)'
b. Koperasi
dan UMKM
Perkembangan jumlah koperasi di Jawa Tengah selama 5 (lima) tahun terakhir
meningkat cukup signifikan. Jumlah Koperasi 12.678 unit pada tahun 2003
menjadi 17.090 unit pada tahun 2007 (bertambah 4'4LZ atau
34,80o/o),
sedangkan-jumlah anggota Koperasi dari 4.043.613 orang menjadi 4.387.110 (bertambah 343.497 atau 8,49%). Pada periode yang sama jumlah tenaga kerja Koperasi 29.329 orang meningkat menjad, 47.234 orang (bertambah 11'905 orang atau 40,59o/o), sedangkan jumlah asset/modal dari 4.192 triliyun menjadi 6.106 triliyun atau meningkat sebesar 45.650/o. Volume usaha Koperasi juga meningkat dari Rp. 5,98 Trilyun menjadi Rp.10,75 Trilyun (79'8o/o)' perkembangan Koperasi simpan Pinjam/unit simpan Pinjam Koperasi (KSP/USP
Koperasi) menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan sebagai lembaga keuangan mikro alternatif, sampai dengan tahun 2007 jumlah KSP/USP Koperasi
mencapai 7.405 unit dengan jumlah anggota sebanyak 3.!76.745 orang, menyerap tenaga kefia 34.658 orang sedangkan asset Rp. 3'442 trilyun, tabungan Rp. 2,237 trilyun, pemberian pinjaman kepadd UMKM mencapai
36
Rp. 6,337 trilyun sefta pinjaman
yang diberikan Rp. 2,559 trilyun. Sisa Hasil
Usaha/SHU mencapai Rp. 89,482 milyar, modal sendiri Rp. 1,024 trilyun.
Dalam upaya mengembangkan kualitas SDM dan pengelolaan KSP/USP Koperasi
maka telah dilaksanakan sertifikasi profesi Koperasi Jasa Keuangan terhadap pengelola KSP/USP Koperasi, sertifikasi bagi fasilitator dan pengelola Koperasi Jasa Keuangan bekerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Jasa Keuangan (LSP-KJK).
Keberadaan Koperasi Unit Desa (KUD) sangat strategis dalam menggerakkan roda
ekonomi
di
wilayah perdesaan, KUD mempunyai sarana infrastruKur yang
lengkap mulai dari Rice Mill Unit (RMU), gudang, lantaijemur dan Waserda yang
dapat mencukupi kebutuhan petani. Jumlah KUD di Jawa Tengah tahun 2007 mencapai 590 unit. KUD/Koperasi telah menangani penyaluran pupuk ke PT Pusri
dan pengadaan pangan dengan Dolog Divre Jawa Tengah. Jumlah KUD/Koperasi yang menjadi distributor pupuk sebanyak 23 Unit sesuai dengan slogan Bali Ndeso Mbangun Deso maka KUD/Koperasi dimas mendatang perlu diberi kesempatan yang lebih luas untuk menangani penyaluran pupuk dan pengadaan pangan, karena keberadaanya merupakan wadah para petani dalam memenuhi semua kebutuhan yang diperlukan di bidang pertanian.
Perkembangan usaha Warung Serba Ada (Waserda) dan Sentra Perkulakan Koperasi (Senkuko) maupun Smescomart menunjukkan hasil yang cukup baik.
Waserda Koperasi sampai dengan tahun 2007 sebanyak 1.733 unit dengan omset/hari Rp. 187 Juta, modal sendiri Rp.
2t
Milyar, penyerapan tenaga ke4'a
2.746 orang. Senkuko sebanyak 67 unit dengan omseVhari Rp. 10,8 Juta, modal
sendiri Rp. 8,6 milyar dan penyerapan tenaga kerja sebanyak 5.497 orang. Sedangkan program Smescomar{pasar ritel modern yang dikerjasamakan dengan srr\rasta
sebanyak 3 unit dan yang mandiri 26 unit.
Jumlah UMKM di Jawa Tengah sebanyak 4,1 juta orang/unit usaha miko, kecil dan menengah yang bergerak di seKor pertanian (Sensus Pertanian BPS, 2003),
dan 3,6 juta orang/unit UMKM non pertanian (Sensus Ekonomi BPS 2006) bergerak di bidang industri, perdagangan dan aneka jasa usaha. Jika 1 unit UMKM
menyerap 2 orang tenaga kerja maka tenaga kerja yang terserap
+
7,4 juta
37
tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM memiliki potensi yang besar
dalam penciptaan lapangan kerja, sekaligus menciptakan wira usaha baru. Selanjutnya untuk peningkatan daya saing UMKM telah dilakukan melaui upaya peningkatan produKivitas dan kualitas produk unggulan daerah yang beftumpu pada sumberdaya lokal.
b. Investasi (Penanaman Modal) Selama 5 tahun terakhir (2003
-
2008), perkembangan realisasi investasi di Jawa
Tengah sangat fluKuatif. Pada tahun 2003 sampai dengan 2005 perkembangan realisasi investasi di Jawa Tengah mengalami kenaikan yang signifikan dan telah
melampaui dari target yang telah ditentukan
,
sedangkan pada tahun 2006
sampai 2007 dibanding tahun 2005 mengalami penurunan, tetapi bila dibandingkan dengan target Realisasi Investasi PMA dan PMDN yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanaman Modal Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2005-2009, kumulatif Realisasi Investasi sebesar
Rp.
22.850.322.692.030,- maka pencapaian realisasi investasi selama 2003 -2008 sebesar L62.97o/o. Sampai dengan Desember 2008 realisasi investasi untuk PMA mencapai 34 proyek dengan nilai investasi mencapai U$ 39,223 juta dan Rp. 588,739 Milyar serta investasi PMDN sejumlah 14 proyek dengan nilai investasi sebesar Rp 880,422 Milyar.
Perkembangan renc:rna investasi PMA dan PMDN secara kumulatif tahun 2003 sampai 2008 sebesar Rp 70.114.971.569.250,-. Capaian kinerja Rencana Investasi selama 2003-2008 dibandingkan kebutuhan investasi adalah sebesar 362,7I
o/o.
Sampai dengan bulan Desember 2008 rencana investasi di Jawa Tengah untuk
PMA mencapai 58 proyek dengan nilai investasi sebesar U$ 1,932 Milyar dan PMDN mencapai
t4
proyek dengan nilai proyek mencapai Rp 2,518 Trilyun,
sedangkan brget investasi pada tahun 2008 sebesar Rp 4,016 trilyun.
Pertanian Dalam kurun waKu 20 tahun, Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu penyangga pangan nasional terutama beras. Luas lahan tanaman padi di Jawa Tengah adalah 1.614.095 ha dengan produktivitas 53,38 kVha. Produksi padi Jawa Tengah pada tahun 2007 mencapai 8.616.854 ton Gabah Kering Giling/GKG
(setara dengan 4.5t0.7?5 ton beras). Persentase sumbangan Provinsi Jawa
38
Tengah terhadap produksi beras nasional sebesar 15,07o/o. Sementara produKi jagung dan kedelai pada tahun 2007 masing-masing sebesar 2.233.992 ton dan
l23.2}g ton (kontribsi nasional sebesar 76,8!
o/o
dan 20,79
o/o).
Pada sektor peternakan, Jawa Tengah juga merupakan salah satu penyangga kebutuhan nasional. Produk andalan Jawa Tengah pada seKor peternakan antara
lain daging, telur dan susu. Produksi daging Jawa Tengah pada tahun 2007 sebesar 777.892 ton, terbesar kedua setelah Jawa Timur; sementara konsumsi mencapai 135.013 ton, sehingga surplus 42.879 ton. Sementara itu, produksi
telur 200.754 ton, sedangkan kebutuhan 183.458 ton, sehingga terjadi surplus 17,296 ton. Produksi susu sebesar 70.524 ton, sedangkan kebutuhan 259.534
ton, sehingga terjadi defisit sebesar 189.010 ton. Produksi gula Jawa Tengah pada tahun 2007 sebesar 243.632,99 ton, dengan beroperasionalnya kembali 2 pabrik gula yang ada maka target swasembada gula
regional akan tercapai. Produksi tanaman perkebunan jarak kepyar dan jarak pagar masing-masing sebesar 20,55 ton dan 35,81 ton. Penanaman jarak menunjang konsep Desa Mandiri Energi. Produksi kelapa tahun 2007 yang terbagi
dalam kelapa dalam, kelapa deres, kelapa hibrida, dan kelapa kopyor masingmasing sebesar 178.295,44 ton, 219.669 ,27 ton, 428,58 ton dan 7t7,7O ton. Sementara
itu, produksi tahun 2007 untuk tanaman perkebunan ralqyat kopi
robusta dan kopi arabica sebesar t2.341,74 ton dan 1.319,41 ton.
Peningkatan produksi komoditas pertanian di Jawa Tengah berdampak pula pada
peningkatan kesejahteraan petani. Hal ini dapat dilihat dari Nilai Tukar Petani (NTP), yang mengalami peningkatan dari 96,19 pada tahun 2006 menjadi 103,12
pada tahun 2007. Pada tahun 2007 nilai Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 82,08 yang berarti naik dari tahun 2005 sebesar 78,60. Skor PPH ideal adalah
100 yang direncanakan akan tercapai pada tahun 2020. Rata-rata tinglGt konsumsi energi Jawa Tengah tahun 2007 adalah sebesar 7.924,94 kkal/kapita/hari, sedangkan rekomendasi Gizi (WNPG)
dari
Widyakarya Nasional Pangan dan
VIII tahun 2004 adalah sebesar 2.000 klcl/kapita/hari yang berarti
masih kurang 76,06 kkal/kapita/hari. Rata-rata tingkat konsumsi protein Jawa
Tengah tahun 2007 adalah sebesar 55,94 gram/kapita/hari, sedangkan rekomendasi
dari Widyakarya
Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) VIII tahun 2004
39
adalah sebesar
52 gram/kapita/hari yang berarti sudah kelebihan
3,94
gram/kapita/hari.
d. Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah memiliki garis pantai sepanjang 828,82 km, terbagi atas
pantai utara 540,27 km dan pantai selatan 288,55 km. Terdapat 33 buah pulaupulau kecil yang tersebar di Laut Jawa sebanyak 32 pulau (Pulau Marongan, Pulau
Gede, Pulau Sualan, Pulau Mandalika, Pulau Panjang dan 27 pulau di gugusan
Kepulauan Karimunjawa) sefta pulau
di Samudera Hindia, yaitu Pulau
Nusakambangan. Kondisi geografis semacam ini menyimpan potensi sumberdaya
kelautan dan perikanan yang sangat besar termasuk perikanan tangkap dan
budidaya, industri pengolahan produk perikanan dan bioteknologi, pariwisata bahari dan pantai, pertambangan dan energi, perhubungan laut, industri kapal, bangunan laut dan pantai, pulau-pulau kecil dan kegiatan pendayagunaan bendabenda berharga di dalam laut(the sunken treasures).
Dengan gambaran tersebut diatas, sumber daya kelautan dan perikanan bidang
Kelautan dan Perkanan di Jawa Tengah memiliki potensi yang sangat besar, sehingga bisa menjadi seKor penghela (prime movel apabila dikelola dengan baik. Dalam perkembangannya dari tahun ke tahun menunjukkan adanya usaha penangkapan ikan yang berlebihan (overfishing) di wilayah pantai utara Jawa Tengah. Sementara itu, wilayah laut di pantai selatan (PANSEL) Jawa Tengah mempunyai potensi sumberdaya perikanan laut yang sangat besar tetapi belum dimanfaatkan secara optimal. Dari kurun waKu tahun 2003 sampai tahun 2007, produksi perikanan tangkap mengalami penurunan dari 250.569,20 ton menjadi 169.690,50 ton. Sementara itu, produksi perikanan budidaya di Jawa Tengah menunjukkan peningkatan. Pada kurun waKu 2003-2007, produksi perikanan budidaya meningkat rata-rata sebesar 6,620/o per tahun, dari 88.749,90 ton menjadi 114.007,80 ton. Ekspor hasil perikanan mengalami peningkatan dari 17.178.728,15 kg pada tahun
2003 menjadi 19.938.399,15 kg pada tahun 2007 dengan rata-rata peftumbuhan sebesar 5,10o/o. Jika dilihat nilainya dalam dolar AS, persentase pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar
LO,73o/o. Pada
tahun 2003 nilai ekspor hasil perilianan
sebesar US $ 56.628.982,56, sedangkan pada tahun 2007 adalah sebesar US $
40
74.643.241,22. Konsurnsi
ikan
masyarakat Jawa Tengah menunjukkan
peningkatan, yaitu dari 10,18 kg/kapita/tahun pada tahun 2003 menjadi 13,32 kg/kapita/tahun pada tahun 2007. Di Jawa Tengah terdapat 77 unrt Tempat Pelelangan ikan (TPI), 2 (dua) buah Pelabuhan Perikanan, yaitu Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan (PPNP)
dan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (PPSC), serta Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP), Rembang,
(2) PPP Bajomulyo
yaitu
:
(1)
9
(sembilan) buah
PPP Tasikagung Kabupaten
Juwana Kabupaten Pati
(3)
PPP Morodemak
Kabupaten Demak, (4) PPP Wonokefto Kabupaten Pekalongan, (5) PPP Tawang Kabupaten Kendal, (6) PPP Klidang Lor Kabupaten Batang, (7) PPP Tegalsari Kota
Tegal, dan (8) PPP Asemdoyong Kabupaten Pemalang dan (9) PPP Karimunjawa Kabupaten Jepara.
Pertambangan Pada bidang pertambangan umum berdasarkan hasil identifikasi telah diketahui 44 jenis bahan galian yang berpotensi di Jawa Tengah, yaitu : 3 (tiga) jenis bahan
galian golongan A (strategis), 9 (sembiian) jenis bahan galian golongan B (vital)
dan 32 jenis bahan galian golongan C. Bahan galian tersebut sangat bervariasi, baik dalam sebaran, kualitas dan kuantitas. Beberapa jenis bahan galian termasuk kedalam mineral logam dan hanya terdapat
di beberapa wilayah, antara
lain
Barit, Emas, Pasir Besi, Pirit, Mangaan, Galena dan Timah Hitam. Di samping itu
terdapat bahan galian yang berpotensi besar dan bahkan menjadi unggulan karena memiliki karafteristik khas, nilai tambah yang tinggi dan permintaan pasar
yang besar, antar lain Feldspar, Phospat, Pasir Kuarsa, Pasir Besi, Batu Gamping, Andesit, Ball Cllay dan Bentonit.
Tahun 2007 telah tercatat 76 surat
Ijin
Penambangan Daerah (sIPD) untuk
bahan galian golongan C yang meliputi Kapur/batu gamping, Marmer, Tanah Urug, Pasir dan Batu, Felspar, Phospat, Pasir Kuarsa, Andesit, Bentonit, Ball Clay dan Trass dengan luas area eksploitasi mencapai sekitar 2.666,20 heftar. Kondisi
tersebut diharapkan dalam
5
tahun mendatang akan meningkat dan dapat
mendorong tumbuhnya industri besar seperti industri semen, sehingga dapat meningkatkan perekonomian Jawa Tengah.
41
Dalam rangka konservasi sumber daya mineral sampai tahun 2007 telah dilakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha peftambangan
di 32
kabupaten/kota serta penataan kawasan pertambangan pada 4 (empat) kawasan,
yaitu: Merapi Serayu
-
-
Merbabu
-
Ungaran, Gunung Muria, Pegunungan Kendeng dan
Pantai Selatan. Di samping itu juga dilakukan pembuatan demplot
reklamasi lahan bekas penambangan di 2 (dua) lokasi, yaitu Kabupaten Boyolali, dan Rembang.
Pada bidang air tanah telah diketahui 31 Cekungan Air Tanah (CAT) yang terdiri
atas 5 (enam) CAT lintas Provinsi, 19 CAT lintas Kabupaten/Kota dan 5 (enam)
CAT dalam Kabupaten/Kota. Sampai tahun 2007 telah dilakukan identifikasi potensi dan konfigurasi aquifer pada
t7
CAT fintas Kabupaten/Kota untuk
mengetahui volume air yang ada pada CAT tersebut. Dalam pemanfaatan air
tanah tercatat sekitar 6.555 Surat
ljin
Penambangan (SIP)/SIPMA dan untuk
menangani daerah rawan kering telah dibangun sumur bor sebanyak 45 lokasi serta survey hidrologi sebanyak 45 lokasi.
Di bidang geologi telah dilakukan upaya mitigasi bencana alam ( tanah longsor,
tektonik, tsunami dan letusan Gunung Merapi) melalui pemetaan wilayah, sosialisasi, bimbingan teknis dan pemasangan alat (patok pemantauan). Sampai
tahun 2007 telah diketahui di Jawa Tengah terdapat 97 lokasi/kecamatan rawan
longsor yang tersebar
di 27
kabupaten/kota dan telah dilakukan sosialisasi
mitigasi bencana pada sekitar 57 lokasi serta bimbingan teknis terhadap aparatur
di 27 kabupaten dan pemasangan patok 32 buah di 8 (delapan) lokasi pada 8 (delapan) kabupaten. Selain itu juga telah dilakukan pemetaan geologi tata lingkungan di 6 (enam) kabupaten/kota.
Perdagangan SeKor perdagangan merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang mempunyai keterkaitan luas dengan seKor-seKor lainnya. Secara makro diharapkan mampu berperan sebagai penggerak utama (prime mover) perekonomian nasional dan
perekonomian daerah, dalam rangka mendorong peningkatan pendapatan masyarakaf mengurangi angka kemiskina n dan pengangguran.
42
Sejalan dengan semakin membaiknya perekonomian nasional, kinerja seftor perdagangan
di Jawa Tengah telah
mampu mendorong perkuatan struKur
ekonomi daerah. Laju pertumbuhan sekor perdagangan pada tahun 2003 sebesar 5,24o/o dan meningkat cukup signifikan pada tahun 2007 yaitu sebesar 6,540/o. Kontribusi
seftor perdagangan terhadap pembentukan Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga yang berlaku pada tahun 2003 sebesar 20,75o/o
dan menjadi
20,30o/o pada tahun 2007. Masih dominannya kontribusi
seftor perdagangan terhadap pembentukan PDRB tersebut pada dasamya tidak terlepas dari semakin membaiknya perkembangan seftor perdagangan di Jawa Tengah dengan segala sumber daya pendukungnya termasuk keterkaitan dengan
seKor-seKor produKi dan jasa. Kegiatan ekspor Jawa Tengah pada lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan
yang cukup signifikan. Pada tahun 2003 nilai ekspor non migas Jawa Tengah sebesar 1.865,60 juta US dolar dan tahun 2007 meningkat menjadi 3'122,50 juta US
dolar. Sementara nilai ekspor non migas pada tahun 2008, periode Januari-
September 2008 telah mencapai sebesar 2.497,26juta US dolar atau mengalami peningkatan 6,80 o/o dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2007 yaitu 2.338,34 juta US dolar.
Komoditi utama ekspor non migas Jawa Tengah sebagian besar merupakan
: Tekstil dan Produk Tekstil cl-PT), mebel, kayu olahan, plastik dan produk plastik, kertas dan produk kertas, produk-produk industri pengolahan sepefti
eleffironika, barang dari kayu, barang pecah belah dan gondorukem. Beberapa negara tujuan utama ekspor Jawa Tengah adalah Amerika Serikat' Jepang, Jerman, Belanda, Perancis, Belgia, Inggris, Australia, Hongkong, Singapura dan Korea Selatan.
Nifai impor non migas Jawa Tengah pada tahun 2003 sebesar 812,37
juta
US
dolar dan tahun 2007 meningkat menjadi 1.504,75 juta US dolar. Sementara' nilai
impor non migas pada periode Januari
-
September 2008 sebesar 1.911,79 juta
atau mengalami peningkatan 65,670/o dibandingkan periode yang sama tahun 2007 yaitu sebesar 1.153,94 juta US dolar. Beberapa jenis produk impor US dofar,
yang dominan antara lain Serat Tekstil, Gandum dan Olahan Gandum, Mesin
43
Industri, Produk industri Kimia, Benang Tenun, Kain Tekstil, Mesin dan Pesawat Mekanik, Barang dan Perlengkapan Listrik, dan Barang- barang EleKronik.
Dalam nngka meningkatkan perluasan dan peningkatan akses pasar produk ekspor non migas Jawa Tengah, telah dilakukan kegiatan promosi dan pameran
luar negeri yang secara rutin telah dilaksanakan sejak tahun 2005 adalah Pameran Salone Internazionale Del Mobile di Milano ltalia (khusus Produk mebel
dan handycraft), Pada tahun 2007 Juga dilaksanakan pameran Spanyol dan Pameran Produk Indonesia
di
di
Lazaronte
Kopenhagen Denmark. Sedangkan
untuk kegiatan promosi dan pamenn dalam negeri antara lain : IFFINA, Inacraft, ICRA, PRl, Pesta Kesenian Bali (PKB), Trade Fxpo Indonesia (IEI), Soropadan Agro Expo (SAE) dll. Guna mendorong peningkatan kinerja para pelaku ekspor, telah dilakukan seleksi
terhadap eksportir berprestasi untuk mendapatkan penghargaan Primaniyarta. Sejak tahun 2005 sampai dengan 2007 terdapat 12 perusahaan ekspottir yang
telah mendapatkan penghargaan Primaniyafta dari Pemerintah; dengan kategori
:
Eksportir Berkinerja (4 perusahaan), UKM Ekspor (4 perusahaan), Pembangunan Merek Global (4 Perusahaan).
Kegiatan perdagangan dalam negeri Jawa Tengah pada saat ini menunjukkan perkembangan yang relatif membaik dengan ditandai semakin meningkatnya kelancaran distribusi barang dan jasa, tertib niaga, kepastian berusaha dan transparansi pasar. Seiring dengan perkembangan tersebut jumlah kelembagaan usaha, ketersediaan sarana dan segala bentuk dukungan fasilitasi terhadap dunia usaha juga semakin meningkat.
Salah satu upaya pemerintah daerah yang telah ditempuh dalam rangka meningkatkan kegiatan perdagangan dalam negeri Jawa Tengah adalah melalui
perkuatan
dari sisi suplai guna menjamin
ketersediaan kebutuhan pokok
masyarakat dan mendorong peningkatan sisi permintaan; yang salah satunya
melalui pembinaan pasar dan distribusi, fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana pasar, pemberdayaan kelembagaan usaha perdagangan dan pengembangan pasar. Dalam rangka tertib niaga, tertib ukur dan perlindungan
44
konsumen telah ditempuh melalui peningkatan pelayanan publik
di
bidang
kemetrologian serta pengawasan barang yang beredar.
Jumlah sarana pasar di Jawa Tengah sampai dengan tahun 2006 sebanyak 1.714
unit; yang terdiri atas Pasar Induk 26 unit, Pasar Tradisional 1'537 unit, Modern
44 unit dan Pasar
Swalayan 107
unit' Sejalan dengan
Pasar
semakin
berkembangnya usaha ritel/eceran modern dan pembangunan pasar penunjang komoditas serta pasar tradisional percontohan diperkirakan jumlah sarana pasar
di Jawa Tengah pada tahun 2007 mencapai sekitar 1'885 unit' Pada tahun anggaran 2008 telah dibangun Pasar Penunjang Beras dan Sayur-Sayuran; dan Pasar Tradisional yang aman, nyaman dan bersih
di 13 kabupaten/kota di Jawa
Tengah. Lokasi pembangunan Pasar Penunjang Beras terdapat
di
Kabupaten
Pemalang dan Kabupaten Klaten, Pasar Penunjang Sayur-Mayur terdapat di Kabupaten Karanganyar dan lGbupaten Magelang, dan Pasar Tradisional yang Bersih, Aman dan Nyaman berlokasi
di Kota Surakafta,
Kabupaten Jepan,
Kabupaten Sragen, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Wonosobo, dan Kabupaten Rembang. Jumlah unit usaha pedagang formal di Jawa Tengah sampai dengan tahun 2006 sebanyak L46.799 unit usaha; dan pada tahun 2007 diperkirakan jumlahnya telah mencapai sekitar 167.478 unit usaha. Jumlah pedagang skala besar adalah 1.085
unit usaha, pedagang skala menengah 6.589 unit usaha dan pedagang skala kecil 153.804 unit usaha.
Dalam rangka mendukung Jawa Tengah sebagai
slah satu daerah penyangga
pangan nasional dan khususnya peningkatan kesejahteraan para petani, selain membantu dalam hal produksi, juga tidak kalah pentingnya membantu mereka dalam hal memasarkan hasil produksi. Oleh karena itu, telah dihkukan fasilitasi
dalam hal perbaikan jaringan pemasaran produk pertanian yang terintegrasi melalui pengembangan Pasar Lelang Komoditas Agro diJawa Tengah.
Kegiatan Pasar Lelang Komoditas Agro di Jawa Tengah, telah dilakukan sejak tahun 2003 dan sampai dengan Bulan Agustus 2008 telah dilaksanakan sebanyak
28 kali. Pelaksanaan kegiatan Pasar Lelang Komoditas Agro di Jawa Tengah tersebut, telah memberikan andil yang cukup berarti dalam rangka mendukung
45
terciptanya integrasi pasar, transparansi harga dan peningkatan pendapatan
petani produsen. Dalam kurun waKu tiga tahun terakhir nilai transaksi pelaksanaan Pasar Lelang menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. Pada
tahun 2006 nifai transaksi pelakanaan Pasar Lelang sebesar Rp' 742.467,32 milyar dan tahun 2007 mencapai sebesar Rp. 575,51 milyar. Pada tahun 2007,
juga telah dilaksanakan Pasar Lelang Spot sebanyak 3 kali; dengan transaksi secara langsung antara penjual dan pembeli sebesar Rp. 7,36 milyar,-. Sedangkan nilai transaksi pelaksanaan Pasar Lelang tahun 2008 sebesar Rp. 448,21 milyar.
Realisasi nilai transaksi kegiatan Pasar Lelang Komoditas Agro Jawa Tengah pada sebesar Rp. 589,33 milyar atau 76,68 o/o, realisasi nilai transaksi
tahun 2006
tahun 2007 sebesar Rp. 474, 82 milyar,- atau 82,59o dan tahun 2008 realisasi
nilai transaksi sebesar Rp. 358,57 milyar atau 80o/o. Jenis komoditas yang dipasarkan pada pelaksanaan kegiatan Pasar Lelang antara lain meliputi komoditi pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, sayur mayur dan buah-buahan.
Guna mendukung terwujudnya tertib usaha, tertib ukur, perlindungan konsumen
dan kepastian berusaha, secara intensif melakukan peningkatan pelayanan kemetrologian yang berupa pengelolaan standar, tera dan tera ulang, pengawasan Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UFTP), penyuluhan Kemetrologian dan pengawasan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT). Pelayanan kemetrologian pelaksanaan
ini
mencakup
35
Kabupaten/ Kota yang dalam
di tangani oleh 6 Balai Metrologi wilayah : Semarang, Surakarta,
Pati, Magelang, Banyumas dan Tegal. Potensi jumlah pengusaha UTTP di Jawa Tengah tercatat sebanyak 60 unit usaha dan produksi UTTP 3.443.669 buah. lumfah UTTP yang telah ditera dan tera ulang sebanyak2.870.412 buah. Untuk
mendukung optimalisasi pelayanan kemetrologian secara intensif dilakukan upaya-upaya yang mengarah pada peningkatan kemampuan SDM kemetrologian,
peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan pelayanan dan koordinasi dengan pihak-pihak lain terkait yang dapat mendukung peningkatan PAD'
Dalam rangka membantu rendahnya posisi tawar petani saat panen, Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah secara terus menerus mengupayakan langkah-langkah
strategis yang terintegrasi dengan sektor-sektor pendukung terkait lainnya. Langkah-langkah tersebut pada dasarnya diarahkan pada
46
upaya
peningkatan
daya saing produk pertanian melalui peningkatan akses, penetrasi pasar dan pengembangan sistem tunda
jual (Lumbung Desa, Resi Gudang, Pasar Lelang)
untuk mendorong perluasan akses pasar (Pasar Lelang Komoditas Agro, Promosi
dan Pameran, Lembaga Penjpminan dan Penyediaan Dana Bergulir untuk menyerap hasil petani). Disamping itu, untuk mengungkit daya juang IKM/ UKM dalam situasi Krisis Global maka akan ditingkatkan Inovasi Produk IKM/UKM yang
berbasis pedesaan. Untuk
itu terus
diupayakan terselenggaranya pelatihan
inovatif yang berorientasi pasar bagi IKM/UKM sefta memfasilitasi bagi IKM/ UKM
untuk mendapatkan partner di Pasar Lokal, Regional dan Internasional melalui promosi, pameran dan misi dagang.
g.
Pariwisata Wilayah Provinsi Jawa Tengah memiliki sumber daya alam dan budaya yang cukup besar sefta potensi kepariwisataan yang beraneka ragam menjadi salah
satu daerah tujuan wisata nasional maupun internasional. Terdapat berbagai macam obyek dan daya tarik wisata, baik alam, budaya maupun buatan. Obyek
dan daya tarik wisata di seluruh Jawa Tengah yang sudah dikelola dengan baik atau sudah siap menerima kunjungan wisatawan sebanyak 247 buah' Selain itu masih banyak obyek dan daya tarik wisata potensial yang masih alami dan belum dikembangkan/dikelola secara profesional, tersebar di 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
Tersedianya fasilitas penunjang pariwisata yang cukup memadai sepefti
:
akomodasi (hotel), terdapat 93 hotel klasifikasi bintang dengan jumlah kamar 5.160 dan 810 hotel klasifikasi melati (non bintang) dengan jumlah kamar 17.236
serta jumlah pondok wisata/homestay yang tersebar di 35 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah. Dukungan jaringan jalan dan sarana transportasi yang relatif bailq didukung pula oleh 2 Bandara Internasional yaitu Bandara A. Yani Semarang dan Bandara Adi Sumarmo Surakarta,
2
Bandara Perintis yaitu Bandara Tunggul
Wulung Cilacap dan Bandara Dewa Daru Karimunjawa, 2 Pelabuhan Samudera yaitu Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dan Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap, Stasiun dan jaringan rel KA sepanjang jalur pantura dan jalur selatan, dan terminal-terminal bus
di setiap kota akan
memudahkan mobilitas/pergerakan
wisatawan dari dan ke berbagaitujuan wisata diJawa Tengah.
47
Perkembangan pariwisata Jaura Tengah selama tahun 2002
-
2047 cenderung
menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2002 jumlah obyek dan daya tarik wisata yang ada di Jawa Tengah sebanyak 226 obyek dan meningkat pada tahun 2007 menjadi 247 buah. lumlah wisatawan yang mengunjungi obyek dan daya tarik wisata di Jawa Tengah pada tahun 2002 sebanyak 14.744.000 orang, terdiri dari
288.576 orang wisatawan mancanegara (wisman) dan 14.455.424 olang wisatawan nusantara (wisnus), sedangkan pada tahun 2005 terjadi peningkatan sebanyak 15.314.118 orang, terdiri dari 290.2L7 orang wisman dan 15.023.901 orang wisnus, dan pada tahun 2007 jumlah wisatawan menjadi 16.064.510 orang, terdiri dari 302.116 orang wisman dan 15.762.394 orang wisnus.
Adapun jumlah penginap hotel bintang
di
Jawa Tengah pada tahun 2006
sebanyak L.280.42L orang, terdiri dari 69.501 orang wisatawan man€negara (wisman) dan 1.210.920 orang wisatawan nusantara (wisnus) dengan rata-rata
lama menginap 2,20 hari (wisman) dan 1,62 hari (wisnus). Sedangkan pada tahun 2007 meningkat menjadi 1.313.407 orang, terdiri dari 89.059 orang wisatawan mancanegara (wisman) dan 1.224.348 orang wisatawan nusantara (wisnus) dengan rata-rata lama menginap 2,21 hari (wisman) dan 1,78 hari (wisnus).
Jumlah penginap hotel melati
di
Jawa Tengah pada tahun 2006 sebanyak
2.590.307 orang, terdiri dari 7.815 orang wisatawan man@negara (wisman) dan 2.583.292 orang wisatawan nusantara (wisnus) dengan rata-rata lama menginap
2,19 hari (wisman) dan !,62 hari (wisnus). sedangkan pada tahun 2007 meningkat menjadi 2.619.304 orang, terdiri dari 7.369 orang wisatawan mancanegara (wisman)
dan
2.611.935 orang wisatawan nusantara (wisnus)
dengan rata-rata lama menginap 2,2O hari (wisman) dan L,73 hari (wisnus).
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ilmu pengetahuan yang bersifat loat geniudindigenius knowledge dikembangkan untuk menjadi penyangga utama kebijakan tata kehidupan bermasyarakat di Jawa guna Tengah. Sementara itu, penerapan teknologi sederhana yang bersifat tepat telah diberikan fasilitasi, stimulasi dan motivasi melalui jaringan penelitian dan pengembangan daerah dan Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Tengah'
48
Struftur penerapan dan pengembangan teknologi dilakukan bekerjasama dengan perguruan tinggi, pemerintah kabupaten/kota, lembaga penelitian pusat yang ada di Jawa Tengah dan mendorong masyarakat melakukan penetitian dan pengembangan berbasis sumberdaya lokal dan kultur budaya yang ada.
Prasarana dan Sarana Wilayah Jawa Tengah pada satu sisi mempunyai keunggulan komparatif yang tinggi karena
berada di tengah-tengah jalur distribusi Sumatera-Jawa-Bali, tetapi pada sisi lain memiliki beban yang cukup berat karena harus mampu menjaga dan meningkatkan
peran dan fungsinya sebagai penopang jalur distribusi perekonomian nasional, kondisi sarana dan prasarana wilayah (infrastruftur) merupakan komponen utama
yang perlu untuk mendapatkan perhatian supaya dapat selalu berfungsi dengan optimal.
Secara umum kondisi sarana dan prasarana wilayah di Provinsi Jawa Tengah masih
belum optimal dibanding dengan beban dan peran yang ditetapkan, antara lain sarana-prasarana perhubungan darat khususnya prasarana jalan dengan kondisi yang belum sepenuhnya baik; Jalur jalan Pantura masih belum seluruhnya menjadi empat
lajur, Jalur jalan pantai selatan dan jalur penghubunhg Pantura-pansela yang belum sepenuhnya terbangun sehingga belum dapat berfungsi sebagai prime mover peftumbuhan wilayah Pansel, serta kereta api dengan kondisi jalur relnya masih memerlukan peningkatan kualitas prasarana dan peningkatan keselamatan lalu lintasnya.
a.
Prasarana Jalan Panjang jalan
di
wilayah Provinsi Jawa Tengah
di Tahun 2007 sepanjang
26.296,28 Km, terdiri dari jalan nasional sepanjang 1.297,63, jalan provinsi sepanjang 2.539,70 km (termasuk sebagian ruas di jalur lintas pantai selatan) dan
jalan kabupaten
/
sepanjang L6.7LZ
kota sepanjang 22.458,95 Km. Panjang jembatan nasional
m dan
jembatan provinsi sepanjang 25'335
m.
Kondisi
prasarana jalan provinsi pada tahun 2007 dengan kondisi prasarana jalan baik
sebesar 82,50o/o, kondisi sedang sebesar !6,910/o, dan kondisi rusak sebesar 0,59%. Kondisi jembatan provinsi di Tahun 2007 yang kondisinya baik mencapai 69,05Vo, kondisi sedang 29,76 olo dan kondisi rusak 1,19o/o. Ruas jalbn Provinsi
dengan kepadatan tinggi secara umum berada pada ruas jalan yang
49
menghubungkan kota-kota disepanjang pantai utara dengan wilayah tengah dan
pantai selatan. Beberapa ruas sudah mencapai kejenuhan, perbandingan antara
volume dan kapasitas jalan
(vlc) >0,75. Tingkat kecepatan waktu tempuh
kendiraan rata-rata masih berkisar 30-35 km/jam'
b. Perhubungan Pembangunan perhubungan darat selama
5
tahun terakhir menunjukkan
kecenderungan menurun kecuali jumlah terminal angkutan darat dan trayek Antar
Kota Antar Provinsi (AKAP). Kinerja pelayanan transportasi jalan dilihat dari jaringan pelayanan angkutan penumpang umum tahun 2006 dan 2007 cenderung
tetap, karena telah diterapkan kebijakan pembatasan ijin trayek guna menjaga keseimbangan dengan kebutuhan masyarakat. Jumlah trayek Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) sebanyak 840 trayek dan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) 367 trayek.
jalur rel kereta api (KA) yang ada di jalur utara, selatan dan tengah (Semarang-Solo) dilayani oleh jalur tunggal dan digunakan dua arah lintasan untuk angkutan penumpang dan barang. Frekuensi perjalanan KA di jalur utara Kondisi
dan selatan sudah cukup padat sedangkan pada jalur tengah frekuensi lintasan belum padat.
Pintu gerbang Jawa Tengah
di
bagian utara adalah Pelabuhan Tanjung Mas.
ini merupakan pelabuhan utama sekunder yang mampu disandari kapal kontainer, namun pada saat ini kapasitas dermaga sudah cukup padat. Pelabuhan antarpulau di pantai utara meliputi pelabuhan Brebes, Tegal, Pelabuhan
Pekalongan, Batang, Jepara, Juwana, Karimunjawa, dan Rembang. Pelabuhan ini melayani kapal niaga dan kapal nelayan. Sebagai pintu gerbang Jawa Tengah di
bagian selatan adalah Pelabuhan Tanjung Intan yang merupakan pelabuhan utama tersier yang mampu didarati oleh kapal kontainer dan sebagai alternatif
keluar masuknya barang melalui laut selatan yang perkembangannya masih belum seperti Pelabuhan Tanjung Emas.
Perhubungan udara saat
ini
dilayani oleh empat bandara komersial, yaitu
Adisumarmo-surakarta, Ahmad YanFSemarang, Tunggul Wulung-CilacaP, dan Dewadaru-Karimunjawa. Bandara
50
Adi Sumarmo-Surakarta saat ini
berfungsi
sebagai bandara internasional dan pusat pelayanan haji untuk wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya, sedangkan bandara Ahmad Yani-semarang melayani penerbangan domestik dan internasional. Bandara Tunggul Wulung-Cilacap dan Dewadaru-Karimunjawa lebih diarahkan sebagai pemandu lalu lintas udara dan pelayanan pendukung Pariwisata'
Perumahan dan Permukiman Jumlah rumah pada tahun 2006 sebesar 1,1 juta unit, sementara kemampuan membangun setiap tahun sebanyak 8500 unit rumah. Disisi lain, kebutuhan rumah per tahun sebanyak 81.290 unit rumah. Hal ini menunjukkan bahwa saat
ini di Jawa Tengah masih banyak sekali keluarga yang belum memiliki rumah sendiri.
tipe rumah, sampai dengan tahun 2005 terdapat 7,22 jrtf3 unrt' rumah, terdiri atas tipe A sebanyak 2.131.049 unit, tipe B sebanyak2.857.692 unit, dan tipe c sebanyak 2.232.471 unit. Masih banyak terdapat kawasan
Berdasarkan
permukiman kumuh terutama di perkotaan, desa nelayan dan desa terisolir yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah. Pembangunan Rumah Susun
sederhana sewa maupun Milik (Rusunawa/mi) belum berjalan sepefti yang diharapkan, sehingga belum dapat mengatasi kebutuhan perumahan bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) pada kawasan kumuh perkotaan. Kawasan permukiman perlu dukungan pelayanan air bersih dan sanitasi. Pada tahun 2007 cakupan o/o dan perdesaan 9,0 o/o. pefayanan air bersih perkotaan lebih kurang 33,2 Cakupan sanitasi/limbah lebih kurang 51% dan persampahan lebih kurang 650lo sampah terangkut.
d.
Sumber DaYa Air Jawa Tengah tahun 2007 memiliki 128 buah sungai induk dengan panjang 4.075
km, 40 buah waduk, dan t72 buah embung atau waduk lapangan, 602 mata air dan 648 sumur dalam'
per tahun, yang Kapasitas ketersediaan air permukaan sebesar 56,4 milyar m3 per berasal dari mata air 653 juta m3 per tahun, sungai utama 55,13 milyar m3 tahun, waduk, danau dan embung 2,4 milyar m'peitahun. Potensitersebut baru
o/o dan yang belum dimanfaatkan sebesar 12,8 milyar m3 per tahun atau 20
51
dimanfaatkan serta terbuang ke laut sebesar 52,3 milyar m3 atau 80 %. Faftor kecukupan pemberian air irigasi yang ada pada Masa Tanam Masa Tanam
II
adalah
k = 0,81 dan
Masa Tanam
III
I
adalah k
adalah k
=
= 0,48.
0,86,
Sawah
yang dilayani jaringan irigasi seluas 992.455 ha atau sebanyak 9.115 Daerah Irigasi (DI), terdiri atas 39 DI dengan luas 346.998 ha menjadi kewenangan pusat, 106 DI dengan luas 86.252 ha menjadi kewenangan provinsi, dan 8.982 DI
dengan luas 559.205 ha adalah kewenangan kabupaten/kota. lumlah DAS kritis
ditinjau dari perbandingan debit maksimum terhadap debit minimum adalah sejumlah 35 DAS dari 128 DAS. Sungai yang mengalami pendangkalan 35 sungai,
tanggul kritis 20 km. Kebutuhan air baku untuk rumah tangga, kota dan industi se Jawa Tengah sebesar 2.049.878.299 m3 per tahun atau baru terpenuhi t9,76
o/o.
Panjang pantai se Jawa Tengah 79L,76 km, rusak 157 km dan yang sudah
teftangani secara struftur memalui Program Pengamanan Pantai sepanjang 40 km atau sekitar 22 o/o. Dari jumlah 608 mata air, baru 30 mata air yang mendapat
ijin. Daerah rawan banjir pada tahun 2007 adalah 199-427 ha. Ketersediaan dan kualitas air di Jawa Tengah cenderung tidak menentu, hal ini dipengaruhi oleh perubahan iklim global maupun musim kemarau dan terjadinya degradasi Daerah Tangkapan Air (DTA) serta adanya perubahan tata guna lahan,
yang memengaruhi ketersediaan air baku dalam menunjang aftivitas sosial maupun ekonomi. Adapun mutu kualitas air sangat dipengaruhi oleh berbagai limbah rumah tangga, baik berasal dari limbah permukiman maupun industri yang berpotensi sebagai pencemar kualitas air. Kondisi sungai secara fisik cenderung menurun dan belum seluruhnya dapat menampung debit air pada waftu-waftu
tertentu. Hal ini disebabkan oleh adanya penurunan kapasitas/debit sungai sehingga menimbulkan potensi daerah-daerah rawan banjir.
Pos dan Telekomunikasi
Perkembangan bidang pos dan telekomunikasi saat ini sudah cukup pesat, utamanya jasa pos pengiriman paket, surat, dan barang cetakan. Pada tahun 2007 jumlah kiriman surat dalam negeri sebanyak 33,65 juta surat dan yang diterima sebanyak 36,30 juta buah, sedangkan keluar negeri mencapai 3,06 juta
surat terkirim dan diterima sebanyak 2,08 juta, belum termasuk yang diseleng garakan Pos swasta.
52
Bidang telekomunikasi tingkat pelayanannya per 100 penduduk mencapai 1,81 dengan kapasitas terpasang mencapai 822.739 pada tahun 2007. Animo
kebutuhan masyarakat dan dunia usaha akan sambungan telepon terus meningkat, sedangkan jumlah ssT (satuan sambungan Telepon) terpasang masih
jauh dari kebutuhan. Namun, maka dengan perkembangan teknologi di bidang telomunikasi sebagian dapat dipenuhi oleh sambungan telepon seluler baik GSM
maupun CDMA terutama
di
daerah perkotaan. Untuk daerah pedesaan dan
pelosok telah dilakukan pembangunan telepon ttSO (Llniveml Seruice Obligation) atas prakarsa pemerintah pusat yang dibangun di tingkat kecamatan dan daerah terpencil yang tidak bisa dijangkau oleh telepon seluler dan telepon tetap.
f.
Energi Kondisi kelistrikan Jawa Tengah pada tahun 2007 dengan kapasitas pembangkitan MW (termasuk 2 x 660 MW dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
3.689
Tanjung Jati B dan 2 x 330 MW dari PLTU Cilacap) dan akan bertambah dengan dibangunnya PLTU Rembang yang direncanakan selesai pada akhir tahun 2009'
Kondisi tersebut dapat memenuhi kebutuhan seluruh pelanggan dengan o/o) KK dan beban puncak mayoritas rumah tangga sebanyak 5.326.4LL (96,37
mencapai 2.722 MW. Rasio desa berlistrik 99,94 o/o yang berarti 8.555 desa dari jumlah seluruhnya g.560 desa telah berlistrik. Sementara itu, rasio elektrifikasi baru mencapai 67'L9 o/o
dari jumlah penduduk Jawa Tengah'
Untuk memenuhi pasokan energi listrik pada 8.555 desa telah terpasang transmisi tegangan ekstra tinggi (500 kv) sepanjang 1.220 kms dan Jaringan Tegangan (JTR) Menengah (JTM) sepanjang 39.055 kms serta Jaringan Tegangan Rendah sepanjang 45.553 kms. sistem kelistrikan Jawa Tengah termasuk dalam
interkoneksi Jawa-Bali. Oleh karena
itu telah dikembangkan
pembangunan
pembangkit dengan memanfaatkan potensi sumber energi listrik setempat (atternatif) terutama untuk daerah terpencil, antara lain Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTt"lH) sebanyak 13 unit, Pembangkit Listrik Tenaga surya (PLTS) Solar Home System (SHS) sebanyak 789 unit dan PLTS terpusat (komunal) sebanyak
3 unit
Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) sebanyak
1 unit'
Di
samping itu juga dikembangkan potensi energi alternatif panas bumi. Pada tahun
53
2007telah teridentifikasi potensi di 5 (lima) lokasi, yaitu Ungaran, Dieng, Slamet, Telomoyo dan Lawu. Dua lokasi telah ditetapkan sebagaiWKP, yaitu Ungaran dan Dieng.
Pada bidang migas, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri di Jawa
Tengah telah didukung infrastruKur penunjang dalam distribusi, antara lain 3
(tiga) Kilang, 7 (tujuh) Depo milik Peftamina, 2 (dua) Depo milik swasta, 483 SPBU,
7
SPBE
dan 1 (satu) Filling Plant, 71 Agen
LPG dan
242 Agen Minyak
Tanah. Di samping itu dalam rangka investasi bidang migas Provinsi Jawa Tengah melalui BUMD (PT. SPHC) telah ambil bagian sebesar 1,1 o/o dalam Participating Interes (PI) 10 o/ofane ditawarkan oleh Pemerintah untuk pengelolaan Blok Cepu, sehingga diharapkan dapat meningkatkan PAD Jawa Tengah.
5.
Politik dan Tata Pemerintahan Jumlah partai politik di Jawa Tengah pada tahun 2004 sebanyak 24 partai politik. Dari
jumlah tersebut terdapat tujuh partai politik yang memiliki wakil di DPRD Provinsi Jawa Tengah,
yaitu
PDIP (31 orang), Partai Golkar (17 orang), PKB (15 orang), PPP
(10 orang), Paftai Demokrat (10 orang), PAN (10 orang) dan Partai PKS sebanyak 7 orang.
Dari pelaKanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden tahun 2004 dan Pemilihan
Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten/Kota yang telah dilaksanakan
di
Jawa Tengah
pada tahun 2007 sebanyak empat kabupaten, yaitu Kabupaten Jepara, Cilacap, Kudus
dan Brebes, dengan rata-rata penggunaan hak pilih sebesar
61,620/o dari jumlah
pemilih. Pada tahun 2008 telah dilaksanakan Pilkada di Kabupaten Banyumas dan Temanggung. Pemilihan Gubernur secara langsung pertama kali di Jawa Tengah pada tahun 2008, yang telah terlaksana dengan baik, dengan jumlah penduduk yang
memifiki hak pilih sebanyak 25.855.542 orang, dan jumlah yang menggunakan hak pilih sebanyak 15.116.390 orang (58,46%).
Partisipasi dan kesadaran politik masyarakat masih perlu mendapatkan perhatian terutama menyangkut hak dan kewajiban warga negara serta institusionalisasi partai
politik dalam kegiatan politik. Peningkatan hak dan kewajiban warga dilaksanakan antara
lain melalui orientasi .kesadaran bela negard bagi tokoh
masyarakat, pemuda dan Pramuka dan organisasi massa.
54
negara
Dalam upaya peningkatan tertib peraturan perundangan pemerintahan sesuai dengan
kebijakan otonomi daerah, tahun 2006 telah disyahkan sebanyak 10 buah Perda Provinsi. Pada tahun 2007 telah ditetapkan sebanyak 9 buah Perda dan tahun 2008 disahkan sebanyak 14 Perda Provinsi, antara lain Perda tentang keuangan daerah,
pajakdanretribu$daerahsertastruKurorganisasidanTataKerja(soTK) Keamanan dan Ketertiban Situasi keamanan dan ketertiban dalam masyarakat orkup kondusif. Di beberapa
daerah masih terdapat gangguan keamanan dan ketertiban
di
beberapa daerah
menunjukkan penurunan. Pada tahun 2005 jumlah tindak pidana (crime total) yang dilaporkan di Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah, Kepolisian Wilayah (Polwil) dan Kepolisian Kota Besar (Poltabes) sebanyak 14.568 kasus, pada tahun 2006 sebanyak
13.128 kasus. Tahun 2007 sebanyak 14.483 kasus, sedangkan pada tahun 2008 15.524 kasus. Sedangkan jumlah tindak pidana menonjol (crime index) tahun 2007 di Jawa Tengah sebanyak 5.541 kasus dan pada tahun 2008 sebanyak 5.987 kasus.
7.
Pengembangan Kelembagaan dan Peraturan Daerah
a.
PengembanganKelembagaan' Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah didukung sebanyak 18.200 PNS (ORober, 2008) dengan
kualifikasi menurut pendidikan yang ditamatkan befturut-turut adalah
:
SD
sebanyak t.246 orang (6,850/o), SMP 1.358 orang (7,48olo), SMA 6.638 orang (36,470/o), Diploma/Sarjana Muda 2.776 orang (L5,25o/o),
51 4.798
orang
52 3 orang (0,02o/o). Berdasarkan golongan kepangkatan terbanyak golongan III sebesar 11.100 orang (60,990lo), Golongan II sebanyak 5.259 orang (28,90o/o), Golongan IV sebanyak 1.228 (26,360/o),
52 1.381 orang
(7,59o/o) dan
orang (6,750/o) dan lainnya Golongan
untuk meningkatkan kemampuan
I sebanyak 613 orang (3,37o/o). Upaya dan profesionalisme aparatur telah
diselenggarakan pendidikan dan pelatihan, baik teknis maupun fungsional dan
bimbingan teknis (bintek), maupun pendidikan formal melalui program tugas
belajar maupun
ijin
belajar. Upaya peningkatan tersebut secara nyab
diwujudkan dengan penyediaan anggaran peningkatan SDM aparatur di Badan
Diklat dan BKD. Demikian pula dalam upaya peningkatan pelayanan publik semakin ditingkatkan melalui pelaya'nan terpadu, one stop seruices (OSS) dan
55
dan latihan yang telah Bulan September 2008 sebagai berikut : Diklat
penyederhanaan pelayanan. Jenis pendidikan dilaksanakan sampai dengan Kepemimpinan sebanyak
2.626 orang, Diklat Teknis 560 orang,
Diklat
Fungsional 325 orang.
Dalam upaya meningkatkan kinefia aparatur dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dilakukan peningkatan prasarana dan sarana kerja yang memadai serta pengembangan teknologi informasi.
b.
Peraturan Daerah. Dalam era otonomi daerah, Pemerintah Provinsi mempunyai kewenangan untuk
melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) serta
melakukan pengawasan represif terhadap Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati/Walikota. Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan evaluasi dan klarifikasi terhadap produk-produk
hukum di kabupaten/kota berupa 276 Raperda dan 185 Perda. Perda-perda tersebut dievaluasi dan diklarifikasi agar tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan pengembangan
investasi
di
daerah. Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan pengawasan
preventif maupun represif tersebut, produk-produk hukum dari kabupaten/kota
harus sesuai dengan catatan-catatan hasil evaluasi dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi. Pada tahun 2005 telah dievaluasi 311 Perda Kabupaten/Kota dan 5 Peraturan/Keputusan Bupati/Walikota, tahun 2006 telah
dievaluasi 386 Raperda Kabupaten/Kota dan telah diklarifikasi 171 Perda Kabupaten/Kota. Sedang pada tahun 2007 telah dilakukan evaluasi sebanyak
282 Raperda Kabupaten/Kota dan diklarifikasi 111 Perda Kabupaten/Kota. Selanjutnya pada tahun 2008 telah dievaluasi sebanyak 222 Raperda Kabupaten/Kota dan diklarifikasi 109 Perda Kabupaten/Kota. Dan sesuai dengan
ketentuan, kewenangan Pemerintah Provinsi hanya sebatas mengevaluasi dan mengklarifikasi dan tidak ada pembatalan.
8. Witayah, Tata Ruang dan Pertanahan Meningkatnya dinamika dan aktivitas penduduk sejalan dengan semakin mantapnya pelaksanaan otonomi daerah, pengaruh arus perdagangan bebas, dan penurunan
kualitas sumber daya alam, maka fungsi ruang dan lahan menjadi sangat penting.
56
Pelaksanaan penataan ruang yang aman, nyaman, produKif, dan berkelanjutan harus
diimbangi dengan konsistensi dan komitmen dalam pengendalian serta penegakan hukum. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan ruang, maka kebutuhan akan lahan
juga meningkat pula, sehingga tantangan yang dihadapi pada bidang pertanahan adalah peningkatan pelayanan adminisffasi pertanahan yang berpihak
pada
kepentinga n masya ra kat.
a.
Wilayah Provinsi Jawa Tengah terbagi dalam 29 kabupaten dan 6 kota. Wilayah tersebut
terdiri dari 568 kecamatan dan 8.573 desa/kelurahan. Jawa Tengah juga memiliki 3 kota Pusat Kegiatan Nasional (PKN), 17 kota Pusat Kegiatan Wilayah
(Pl(W), dan 57 kota Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang belum dapat optimal berperan seperti fungsi yang telah ditetapkan. Pertumbuhannya relatif lambat
dibanding dengan kecepatan perkembangan dinamika kebutuhan pelayanan
kepada masyarakat terutama permasalahan infrastruKur dan penyediaan lapangan pekerjaan.
Wilayah perdesaan sementara
ini
masih lebih berperan sebagai daerah
penyangga (hinterland) perkotaan, dengan kondisi sosial ekonomi yang jauh
lebih rendah dari perkotaan terutama pada wilayah perbatasan baik antar kabupaten atau kota maupun antar provinsi dan berpotensi sebagai kantung-
kantung kemiskinan. Upaya pembangunan perdesaan mendasarkan kewenangan provinsi yang ada banyak dilakukan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam segala bidang terutama infrastruKur dan pendekatan pembangunan kawasan agropolitan yang telah mulai berjalan di lebih dari enam kawasan sebagai salah satu upaya untuk mengurangi urbanisasi
dan peningkatan sinergitas pembangunan desa-kota untuk
meningkatkan
kesejahteraan masyarakat perdesaan. Upaya peningkatan daya jual, daya saing, dan daya dukung potensi wilayah Provinsi Jawa Tengah dalam konteks wilayah dilakukan dengan pendekatan
pembangunan kawasan strategis dengan operasionalnya melalui kerja sama
dan antar
provinsi
ying telah ditetapkan RTRW
Provinsi
pembangunan wilayah/kawasan antar kabupaten/kota mendasarkan pada kerjasama kawasan
Jawa Tengah Perda 21 Tahun 2003. Beberapa kawasan kerja sama strategis
57
telah mulai terbentuk dan operasional antara lain Barlingmascakeb, Kedungsapur, Sapta Mitra Pantura, dan Subosukowonosraten, Kawasan perbatasan Provinsi (antara lain Ratubangnegoro, Pancimas, Cibening), dan Kawasan Konservasi (Kawasan Dieng dan Segara Anakan).
Terdapat tiga hal pokok yang menjadi kendala dalam pembangunan kawasan
strategis. Peftama, pembangunan kawasan strategis belum berjalan secara optimal. Kedua, kerjasama antar daerah masih dalam tahap awal. Ketiga, dukungan dari sistem sarana dan prasarana wilayah juga belum makimal, antara fain jalan tol Semarang-Surakarta dan Trang'awa; peningkatan kualitas
ruas jalan Cepu-Blora-Punrvodadi-Semarang; peningkatan ruas jalan lintas tengah Pantura-Pansel; pembukaan kembali jalur kereta api komuter
dan
pariwisata; pengembangan prasarana pelabuhan penyeberangan lintas provinsi
di Cilacap dan Kendal;
pengembangan Pelabuhan Tanjungmas, Batang, dan
Rembang; pengembangan Bandara Ahmad Yani Semarang dan Bandara Adi Sumarmo Surakarta; peningkatan sarana dan prasarana penunjang eksploitasi,
dan pengolahan minyak dan gas bumi di Kabupaten Blora juga belum berjalan. Hal tersebut mengakibatkan pembangunan antar daerah masih belum berjalan sesuai dengan yang direncanakan.
b.
Tata Ruang
Tata Ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah sebagai bagian dari tata ruang wibyah nasional merupakan satu kesatuan ruang wilayah NKRI, meliputi ruang
darat laut, dan udara, termasuk di dalam bumi maupun sebagai sumber
daya
yang harus dikelola secara bijaksana, berdaya guna dan berhasil guna secara berkelanjutan demi terwujudnya kesejahteraan dan keadilan sosial sesuai UUD?S. Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 21
Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Jawa Tengah dengan rentang waKu rencana selama 15 tahun dimulai dari tahun 2003 sampai dengan 2018. Demikian pula 35 kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah telah mempunyai dan menetapkan rencana tata ruang
wilayah kabupaten/kota (RTRWK) dengan rentang waKu rencana 10 tahun serta rencana tata ruang penjabarannya, meskipun disadari bersama bahwa pengelolaan penataan ruang belum dapat berjalan secara optimal. Kondisi tersebut terjadi terutama karena rencana tata ruang yang merupakan matra ruang dari pembangunan daerah belum optimal dapat saling bersinergi dengan
58
rencana pembangunan lainnya, daya dukung/daya tampung lingkungan terutama dalam keterkaitan dengan kerentanan terhadap bencana belum mendapat perhatian yang cukup, aspek keberlanjutan sumber daya alam dan
lingkungan masih belum diutamakan dibandingkan dengan kepentingan ekonomi jangka pendek dan kepentingan seKoral, Hal tersebut ditambah dengan masih rendahnya peran serta dan pemahaman pelaku pembangunan
dalam penataan ruang, perkembangan peraturan terkait serta tingginya dinamika perubahan pemanfaatan ruang yang berakibat pada atih fungsi lahan.
Perubahan penggunaan tanah dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2007 terjadi cukup dinamis terutama pada penggunaan tanah untuk permukiman naik 50,6350/o, penggunaan tanah sawah turun 8,997o/o dan penggunaan lahan perkebunan terjadi ahli fungsi ke penggunaan lain sebesar 39,0640/o. Melihat
perkembangan tersebut perlu menjadi perhatian kedepan terutama dengan berkurangnya tanah sawah yang kedepan berpotensi akan semakin meningkat
sejalan dengan peftumbuhan penduduk, pembangunan infrastruKur
dan
degradasi lingkungan. Dengan berlakunya UU No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka pada tahun 2008 dilaksanakan evaluasi dan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi, dengan rentang waKu 20 tahun ke depan.
Mendasarkan pada kondisi diatas sebagai titik tolak dasar kesinambungannya
dan konsistensi terhadap pemanfaatan ruang kedepan, maka beberapa aspek penataan keruangan yang perlu mendapatkan perhatian untuk lima tahun yang
akan datang antara lain peningkatan dan pengembangan fungsi kawasan tindung, kawasan rawan bencana alam, kawasan budi daya, kawasan prioritas
konselvasi, kawasan pariwisata Solo-Selo-Borobudur
dan
Kepulauan
Karimunjawa, kawasan keda sama antardaerah dan perbatasan antar provinsi, kawasan selatan-selatan dan pengembangan infrastruKur.
Pertanahan Dalam bidang pertanahan yang merupakan salah satu sumber daya alam yang
harus dijaga dan ditata karena mempunyai nilai strategis dalam tatanan kehidupan manusia bersosial dan bernegara, terutama dalam kaitannya dengan fungsi pemanfaatannya, baik fungsi lindung maupun budi daya sesuai RTRW. Di Provinsi Jawa Tengah yang terbagi dalam 20.486.566 bidang tanah dan baru
59
7.932,763 bidang tanah atau 37,640/o yang telah bersertifikat sampai dengan
tahun 2007, sehingga konflik pemanfaatan antara lain pemanfaatan fungsi lindung dengan fungsi budidaya (industri, perumahan, infrastruktur) sawah menjadi non sawah dan lain sebagainya, dan sengketa tanah baik antar masyarakat maupun antar daerah masih cukup banyak terjadi terutama pada daerah perkotaan dan perbatasan. Upaya land reform pada masyarakat rumah tangga miskin secara bertahap terus dilakukan. Di samping itu, upaya untuk pengaturan kepemilikan tanah baik Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Pengelolaan (HP) maupun tanah terlantar dan tanah timbul
terus diselesaikan
inventarisasinya secara beftahap sejalan dengan
penertibannya demikian juga dengan batas daerah, baik antar kabupaten atau kota maupun antarprovinsi.
9.
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Pemanfaatan sumber daya alam
dan lingkungan hidup untuk
kesejahteraan
masyarakat saat ini masih merupakan andalan dalam proses pembangunan, namun pemanfaatannya telah rnelampaui kemampuan daya dukung kelestarian lingkungan. Kondisi tersebut dapat dilihat dengan timbulnya beberapa bencana lokal berupa
tanah longsor, penggundulan hutan, meningkatnya lahan kritis, banjir, kekeringan, dan pencemaran lingkungan. Disamping itu, dampak yang telah dirasakan berupa krisis pangan, energi serta gangguan keseimbangan siklus air. Sehubungan dengan
hal tersebut komitmen pembangunan berkelanjutan dan kelestarian lingkungan yang merupakan salah satu tujuan Millenium Development Goals (MDGs) seKor kehutanan telah mengambil peran yang sangat penting dalam upaya pemulihan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
Guna menjaga kualitas lingkungan suatu wilayah, salah satu langkah yang perlu
dilakukan adalah pembangunan kawasan hutan dan pengembangan kawasan konservasi sepefti Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan kawasan lindung lainnya. Sampai dengan tahun 2006, luas kawasan hutan seluas 757.250 ha yang
terdiri atas kawasan hutan daratan seluas 647.133 ha dan kawasan hutan konservasi perairan seluas 110.117 ha, sedangkan kawasan lindung diluar kawasan hutan yang mempunyai fisiografi seperti hutan lindung seluas222.759 ha dan hutan mangrove seluas 1.950 ha.
60
Sumber daya hutan di Jawa Tengah, terdiri dari hutan negara mencapai 19,88
o/o
dari luas wilayah ( SK Menhut No. 359/Menhut-Il/200a) dan hutan rakyat mencapai 10,63 o/o dari luas wilayah Jawa Tengah. Adapun luas kawasan hutan negara di Jawa Tengah seluas 638.660,71 ha. tersebut seluas 647.133 ha, terdiri dari kawasan
Hutan Produksi 546.290 ha yang terbagi kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 362.360 ha, kawasan Huian Produksi Terbatas (HPT) seluas 183.930 ha, dan Hutan Lindung 84.430 ha. Luas hutan rakyat bersifat dinamis dan pada tahun 2006 seluas 345.822 ha. Luas kawasan yang berfungsi hutan telah melebihi 30 o/o, hal ini sesuai dengan amanat UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehubnan, namun demikian kualitas belum optimal, sebarannya belum proporsional sehingga fungsi hutan sebagai fungsi lingkungan, sosial dan ekonomi belum optimal. Disamping haltersebut, permohonan
untuk penggunaan kawasan hutan
di luar seKor
kehutanan (alih fungsi lahan)
semakin tinggi.
kitis diluar kawasan hutan kawasan hutan. Pada tahun 2005 luas lahan kitis (kritis
Penurunan kualitas lingkungan ditandai adanya lahan dan tanah kosong di dalam
dan sangat kritis) di luar kawasan hutan seluas 654.896,77 ha dan tanah kosong didalam kawasan hutan negara seluas 81.767,8 ha dan kawasan konservasi alam
seluas 3.073,90
ha. Mulai tahun 2003 sampai tahun 2007 telah dilakukan kitis seluas 239.073,5 ha, sehingga pada tahun 2007
penanaman kembali lahan
diperkirakan masih terdapat lahan kritis seluas 415.823,27 ha.
Kerusakan wilayah pesisir dan laut yang terjadi hampir di seluruh wilayah pantai
kabupaten/kota di lawa Tengah. Keberadaan terumbu karang dan padang lamun juga sudah mulai terancam akibat peningkatan aktivitas budidaya yang tidak ramah
lingkungan. Kerusakan hutan mangrove pada tahun 2007
di wilayah
pesisir
mencapai 3.813,47 ha, kerusakan akibat abrasi seluas 4.114,78 ha, dan kerusakan pada terumbu karang mencapai 361,80 ha (Bappedal Prov Jateng, 2007).
Disisi lain, terdapat 2.411 usaha yang diperkirakan menghasilkan limbah cair rata-
rata sebesar
5
m3/hari atau mencapai 1.159.592.400 m3 per tahun yang
mengakibatkan pencemaran lingkungan. Volume timbunan sampah tahun 2007 yang dihasilkan masyarakat Provinsi Jawa Tengah diperkirakan mencapai 48.570,18
m3/hr, pada tahun 2008 meincapai 48.874,81 m3/hr dan diperkirakan meningkat
menjadi 49.082,82 m3lhr pada tahun 2009 dengan asumsi setiap penduduk
61
mengeluarkan sampah
*
1,5 ltr/hr; semuanya mempunyai andil
terhadap
pencemaran udara, tanah/perairan, menurunnya estetika lingkungan, serta menjadi
habitat perkembangan vektor penyakit. Kegiatan industri disamping menghasilkan limbah cair dan padat juga menghasilkan emisi gas ke udara pencemar CO, CO2,
S02, NO2, debu dan paftikel. Beban pencemaran udara berasal dari sumber bergerak pada tahun 2005 (berasal dari kendaraan dengan plat nomor Jawa Tengah sebanyak 5.055.528 buah dan kendaraan luar daerah yang melintasi wilayah Jawa Tangah) kurang lebih mencapai 340.230 ton/tahun partikel debu, SO2
mencapai 374.493 ton/tahun, NO2 mencapai 340.230 ton/tahun, HC mencapai 2.395.670 ton /tahun, dan CO mencapai 103.546.075 ton/tahun. Selama tahun 2006 sld 2007, beban pencemaran udara dari parameter debu, S02, N02, HC dan
CO mengalami peningkatan sebesar
1
o/o
dari sumber tidak bergerak, sedang
pencemaran dari sumber bergerak mencapai 3
o/o.
Selama tahun 2007, Provinsi Jawa Tengah dilanda berbagai macam bencana alam
baik banjir, bnah longsor, angin puting beliung dan gelombang pasang air laut. Berdasarfon data terakhir, tercatat korban meninggal dunia sebanyak 147 orang,
luka berat 189 orang, dan luka ringan 85 orang: Upaya untuk mencegah dan menanggulangi bencana alam yang
telah dilakukan, antara lain
dengan
meningkatkan prasarana dan sarana penanggulangan bencana alam. Sampai dengan pertengahan tahun 2008, prasarana dan sarana penanggulangan bencana
di Provinsi Jawa Tengah terdapat 65 jenis, diantaranya perahu karet 127 unit, pelampung 380 unit, felt bed 829 unit, tenda peleton 367 unit, mobil pemadam
unit dumptruck 35 unit, whell loader 9 unit, recue 4 unit, mobil tangki air 59 unit, dozer 5 unit,
kebakaran 63 unit, excavator 26 ambulance 150 unit, mobil
gergaji mesin 65 unit, perahu fiber 20 unit, alat selam 14 unit, mesin tempel 52
unit, life jacket 300 unit tenda terpal plastik 2.097 unit, matras 3.024 unit mobil dapur umum
7 unit,
perahu dolphin
3
beronjong 2.950 buah, trud crane 9 unit.
62
un'rt, dayung aluminium 18 unit, kawat
Analisis Lingkungan Strategis
1.
Kondisi Lingkunganlnternasional Dalam era globalisasi seperti sekarang ini, pelaksanaan pembangunan daerah sejak dari perumusan kebijakan hingga implementasinya dapat terpengaruh oleh isu-isu atau permasalahan penting yang berkembang di dunia internasional. Isu-isu
internasional yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap pembangunan Propinsi Jawa Tengah 2008-2013 adalah sebagai berikut:
a.
Globalisasi Perdagangan Dan Jasa Globalisasi yang sedang
kita hadapi mengakibatkan persaingan dagang
maupun jasa semakin ketat. Bagi Jawa Tengah hal ini berarti tantangan berat
terhadap seKor usaha (baik barang maupun jasa) untuk dapat memproduksi barang dan jasa yang berkualitas dan efisien, sehingga kompetitif menghadapi
persaingan global tersebut. Disisi
lain perlu
upaya-upaya akselerasi
peningkatan kualibs SDM (tenaga kerja) agar mampu bersaing di pasar kerja internasional.
Terkait dengan isu perdagangan bebas, saat ini Indonesia
tidak lali
menjadi
tujuan utama para investor untuk menanamkan modalnya dibanding
negara
Asia lainya seperti China, Vietnam, Korea dan Taiwan. Sementara Indonesia
sangat membutuhkan kehadiran investor untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga ke[a. Bagi Propinsi Jawa Tengah kondisi semacrm ini dapat berakibat berkurangnya nilai realisasi investasi yang akan
berpengaruh terhadap penyercpan tenaga
kerja atau
pengurangan
pengangguran.
Fluktuasi harga minyak mentah di pasar dunia Negara Indonesia meskipun merupakan negan produsen minyak, namun
besarnya produksi tidak sebanding dengan tirgginya konsumsi sehingga Indonesia merupakan negara "net importir" minyak, dimana volume ekspor lebih kecil dibandingkan volume impor. Sementara itu sebagian besar minyak
63
yang dikonsumsi masyarakat merupakan minyak dengan harga subsidi, sehingga pada saat harga minyak dunia melambung
tinggi,
APBN terganggu
karena asumsi-asumsi pendapatan maupun pengeluaran didasarkan pada standar harga minyak dunia tersebut. Dampak dari instabilitas APBN ini adalah
berkurangnya dana perimbangan dari pemerintah kepada daerah, baik dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun dana bantuan lainnya.
Perubahan lklim, Pemanasan Global dan Degradasi Lingkungan Pemanasan global menyebabkan peningkatan muka air laut, sehingga wilayah-
wilayah teftentu dilanda banjir akibat pasang naik (rob). Akibat lainnya adalah
terjadinya anomali musim, terjadinya banjir dan kekeringan
sehingga
mengakibatkan penurunan produlGivitas pertanian, dan terjadinya bencana alam. Ancaman terjadinya kerusakan lingkungan akibat pemanasan global ini menuntut adanya komitmen masyarakat dunia atas penyelamatan bumi (sare the planeQ.
d. Krisis Pangan Dunia
Isu penting lainnya adalah naiknya harga bahan pangan dunia (terutama beras) hal ini disebabkan oleh tidak seimbangnya volume produksi dengan kebutuhan atau konsumsi. Kondisi ini secara nasional menyebabkan berkuranganya peluang impor sehingga ketersediaan pangan nasional terganggu. Bagi Propinsi Jawa Tengah kondisi semacam sangat berpengaruh karena Jawa Tengah disamping harus memenuhi kebutuhan pangan penduduk sendiri (swasembada) juga harus memberikan kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan pangan nasional.
e. Komitmen Pemerintah Indonesia pada Berbagai
Permasalahan
Internasional Pemerintah Indonesia telah
ikut
menandatangani berbagai komitmen
internasional dan telah meratifikasi komintmen
tersebut dalam
Undang-
Undang. Untuk mewujudkan komitmen tersebut perlu didukung oleh seluruh pemerintahan daerah. Salah satu komitmen penting yang telah disepakati adalah Millenium Development Goals (MDG?). MDG's merupakan paradigma pembangunan global yang disepakati oleh 189 Negara anggota PBB (termasuk
64
Indonesia) dalam KTT Milenium september 2000. secara singkat arah pembangunan yang disepakati secara global dan diharapkan dapat dicapai di
tahun 2015 adalah : (1) menghapuskan kemiskinan dan kelaparan berat; (2) mewujudkan pendidikan dasar untuk semua orang;
(3) mempromosikan
kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; (4) menurunkan kematian
anak; (5) meningkatkan kesehatan matemal; (6) melawan penyebaran HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya (malaria dan tuberkutosa);
(7)
menjamin keberlangsungan lingkungan;
dan (g)
mengembangkan
kemitraan global untuk pembangunan.
Komitrnen lain yang telah disepakati diantaranya adalah protokol Kyoto, Convention on the Elimination of All Form
of
Discrimination Against Women
(CEDAW), Hyogo Framework, Ecolabelling dan sebagainya.
2.
Kondisi Lingkungan Nasional
a. Tingginya Angka Kemiskinan dan Angka pengangguran Tingginya angka kemiskinan dan angka pengangguran merupakan permasalahan serius yang dihadapi oleh pemerintah baik pemerintah pusat
maupun pemerintah kabupaten/kota dan daerah provinsi, termasuk pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Jumlah penduduk miskin
di
Indonesia
dengan kriteria MDG's yaitu mereka yang berpenghasilan kurang dari 1 g US, pada tahun 2007 sebanyak lebih kurang 16,5 juta jiwa atau lebih kurang 7,5olo.
b. Terjadinya Krisis Energi Nasional Adanya perubahan harga minyak (energi fossil)
di pasar dunig mulai
akhir
tahun 2007 sampai dengan akhir tahun 2008 yang cenderung fluKuatif dan semakin terbatasnya energy fosil tersebut, memicu terjadinya krisis energy
yang memerlukan perhatian serius seluruh pihak. Krisis energy di Indonesia ternyata tidak hanya terjadi pada energy primer saja namun juga terjadi pada energy sekunder dalam hal ini listrik. Tidak terjaminya kontinuitas pasok batu bara pada pembangkit-pembangkit PLTU milik PT PLN (Persero) menyebabkan
berkurangnya pasokan listrik pada sistem interkoneksi Jawa -Bali, sehingga pemadaman bergilir tak bisa dihindari. Ketidakhandalan penyediaan tenaga
listrik ini 6erpengaruh terhadap produktivitas masyarakat dan produkivitas daerah serta menyebabkan rendahnya daya tarik daerah bagi investor.
65
Tuntutan Perwujudan Good And Clean Govemance yang Semakin Kuat, Meskipun telah ada upaya yang cukup dari pemerintah untuk mewujudkan
good and clean governance, namun tuntutan untuk
terwujudanya
pemerintahan yang akuntabel masih menjadi isu nasional yang mengemuka. Banyaknya kasus-kasus korupsi yang justru melibatkan aparat penegak hukum,
dan wakil rakyat yang duduk
di
DPR/DPRD membuat tuntutan perwujudan
good govemance semakin kuat.
d. Penurunan Kualitas Lingkungan
dan Peningkatan Frekuensi setta
Intensitas Bencana Alam. Penurunan kualitas lingkungan akibat pengrusakan hutan dan pencemaran lingkungan akibat usaha dan/atau kegiatan, merupakan isu penting yang harus
disikapi dengan program-program pembangunan yang berkesinambungan. Meningkatnya frekuensi kejadian berbagai jenis bencana alam dengan skala
dan intensitasnya mengharuskan pemerintah/pemerintah daerah menyusun rencrna aksi yang sistematis dan konkrit mulai dari pra bencana, pada saat tanggap darurat dan pada pasca terjadinya bencana (rehabilitasi-rekonstruksi).
Penurunan Kemampuan Pembiayaan Pembangunan oleh Pemerintah. Tidak dapat dipungkiri bahwa tidak hanya pemerintah namun dialami pula oleh
hampir semua Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, menghadapi permasalahan terbatasnya sumberdana pembangunan dibandingkan dengan
kebutuhan yang demikian besar untuk memecahkan permasalahan yang dirasakan oleh daerah-daerah yang memiliki pendapatan asli daerah (PAD) relatif kecil, sehingga proporsi belanja daerah didominasi oleh pengeluaran untuk belanja pegawai dan belanja tidak langsung. Dengan demikian alokasi belanja langsung sangat kecil. Untuk itu partisipasi stakeholder /warga negara sangat dibutuhkan.
Ancaman Stabilitas Keamanan Dan Ketentraman Masyarakat. Periode RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2008-2013 ini berada pada satu masa dimana terjadi suksesi kepemimpinan nasional, yaitu diselenggarakan Pemilu Legislatif (Pilleg) dan Pemilu Presiden-Wakil Presiden (Pilpres). Peristiwa ini berpotensi menimbulkan gejolak (kerawanan) di masyaraka! oleh karena itu
66
perlu upaya-upaya untuk mengurangi resiko terjadinya ancaman stabilitas dan ketenteraman masyarakat.
s. Penanggulangan Bahaya Narkoba Narkoba menjadi isu nasional yang memperoleh perhatian yang serius dari pemerintah pusat. Peredaran narkoba telah menembus antar wilayah di Indonesia. Penanggulangan bahaya narkoba sudah dilakukan dengan gencar. Daerah bahkan telah membentuk Badan Narkotika Daerah. Namun bahaya narkoba tetap saja mengancam karena pelaku peredaran Narkoba di berbagai
tempat semakin profesional. Oleh karena itu penanggulangan bahaya narkoba baik sebelum maupun sesudah mengkonsumsi narkoba harus di galakkan.
h. Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Korupsi, Kolusi dan Nepoteisme (KKN) telah merebak dan menjadi isu Nasional. KKN
ternyata tidak hanya terjadi di pemerintahan pusat saja namun sampai ke
pemerintah kabupaten/kota. KKN benar-benar menjadi perhatian yang serius.
Walupun pemerintah telah memiliki institusi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun KKN terus merajalela. Upaya melaksanakan yang bersih
dan
bebas KKN dilakukan melalui penegakkan hukum, peningkatan
pengawasan dan pelayanan terpadu dalam pelayanan publik.
Penurunan Hambatan Perdagangan Antar Daerah Hambatan perdagangan antar daerah biasanya berkaitan dengan perijinan, transpoftasi, komunikasi dan sarana serta prasarana pendukung. Hambatan ini dirasakan tidak hanya pada perdagangan antar daerah namun termasuk antar wilayah dan antar negara. Menjembatani persoalan tersebut pemerintah pusat
menfasilitasi berdirinya berbagai organisasi perdagangan
yang
akan
menjembatani agar hambatan perdagangan antar daerah dapat dikurangi. Misalnya Indonesia Malaysia Thailand Growth Tiangle (IMfGD adalah sebuah
organisasi yang didirikan untuk mengatasi hambatan perdagangan melalui kesepakatan bersama. Penentuan label halal dan keamanan produk adalah
salah satu isu yang dibawa untuk diperjuangkan oleh IMTGT. Selain itu berbagai hambatan administratif mulai ditata sehingga upaya fasilitasi untuk membuka ruang perdagangan yang makin terbuka dapat terwujud.
67
Keadilan dan Kesetaraan Gender Pencapaian keadilan dan kesetaraan gender bukan hal yang mudah. Cukup
banyak kasus yang menjadi bukti bahwa dampak pembangunan telah mengakibatkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender. Dua indikator yaitu angka Indeks Pembangunan Manusia (Human Development IndexfiDI) yang
merupakan indeks komposit
dari komponen pendidikan,
kesehatan dan
ekonomi; dan Gender-related Development Index (GDI). Menurut HDR 2005, Indonesia berada pada peringkat HDI ke-110 dari 170 negara di dunia, dengan indeks sebesar 0,697; sedangkan untuk GDI menduduki peringkat ke-87 dari 140 negara di dunia, dengan indeks sebesar 0,691, Perbedaan angka HDI dan
GDi merupakan indikasi adanya kesenjangan gender.
Ukuran lain yang dapat menunjukkan tingkat keberhasilan pembangunan pemberdayaan perempuan adalah Gender Em powerment Measuremenf (GEM). Angka indeks ini dihitung dari partisipasi perempuan di bidang ekonomi, politik
dan pengambilan keputusan, sehingga berguna untuk mengukur ketimpangan gender di 3 (tiga) hal tersebut. Angka GEM Indonesia pada tahun 2005 kurang lebih 0,458; yang berarti peran perempuan dalam bidang ekonomi, politik dan
pengambilan keputusan kunng dari separuh dari peran lakFlaki. Di bidang
politik, meskipun Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu mengamanatkan keterwakilan 30 persen perempuan dalam pencalonan anggota legislatif, namun hasil Pemilu 2004 masih menunjukkan rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Menurut Komisi Pemilihan Umum
(2005) keterwakilan perempuan di DPR adalah 11,6 persen dan di DPD sebesar 19,8 persen. Sementara itu, rendahnya keterlibatan perempuan dalam jabatan
publik juga dapat dilihat dari persentase perempuan PNS yang menjabat sebagai Eselon
I, II, dan III, yaitu masing-masing 9,5 persen; 6,7 persen;
dan
13,5 persen.
k. Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Kesejahteraan dan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin
dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang,
dan berpaftisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan maftabat kemanusiaan, sefta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (UU No. 23 tahun 2002). Dalam pengertian ini tersirat bahwa anak terlindungi
68
dari segala bentuklkdkerasan,,perlakuan salah, penelantaran, dan eksploitasi.
l[{amun, :fdkta rntanurtUl€n anak rnenghad4pi berbagai permasalahan. Nterijngkatnlppmrttase anak deqan'giai'hur',ulk dari 8,3:FrserN menjadi
peen abl ffiti {Stub di tllhutt 2004 rrenjadi
ffiisi@i
ffinrti (@tt!)
#ldEtr &n
mthatraa
'{
S
2,3 Juta di tahun 2006. Angka
96 persen dar,r APltl 67 perserl atau 2S persen .putus
ardkffionsia
wda
10,1
'berseksldh 6,7 bhun. fidkb ilaifL kasus-
anak rnreningkat, seperti
23 anak diperkosa
oleh
ayahnya; kazus anak diperdagangkan meningkat; pekerja anak masih tinggi; anak jalanan sulit dikendalikan; anak dengan narkoba meningkat tajam; dan masalah-masalah perlindungan khusus lainnya. Sementara
itu,
Departemen
Kesehatan mencatat 154 bayi terinfeksi HIV/AIDS dan ratusan anak remaja
terinfeksi HiViAiDS.
Konvensi Hak Anak (KHA) merupakan instrumen internasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak
Anak pada tahun 1990. Konsekuensinya, sejak itu Indonesia tunduk pada ketentuan internasional. KHA merinci kewajiban Negara untuk memenuhi 31 hak anak. Ketiga puluh satu hak anak ini dikelompokkan ke dalam 5 kelompok, yaitu: pertama, hak dan kebebasan sipil; kedua, lingkungan keluarga dan pemeliharaan anak; ketiga, kesehatan dasar dan kesejahteraan;
keempat, pendidikan, kegiatan liburan dan budaya; dan kelima, perlindungan khusus. Untuk mempercepat terimplementasinya KHA
di tingkat kota
pada
masing-masing negara, pihak UNICEF memperkenalkan Child Friendly Oty pada Konferensi Kota Istambul, 1996. Inti dari inisiatif ini adalah mengarahkan
pada transformasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-
hak Anak dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan seperti kebijakan, institusi, dan program.
3.
Isu Strategis Dalam Pembangunan di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan uraian gambaran umum sepefti telah dirumuskan diatas dapat dirumuskan isu strategis dalam pembangunan yang harus menjadi pusat perhatian dalam lima tahun mendatang, antara lain sebagai berikut
a. Tingginya
Jumlah Penduduk Miskin
:
.
Persoalan mendesak yang dihadapi oleh Provinsi Jawa Tengah adalah tingginya jumlah penduduk miskin, yaitu sebesar 6.667.200 orang (20,49o/o)
69
pada tahun 2007. Pada tahun 2003 jumlah penduduk miskin, yaitu 6.980.000
orang (21,78%). Dengan demikian, selama lima tahun jumlah penduduk miskin hanya berkurang 112.800 orang atau hanya berkurang 1,29olo.
b. Tingginya Jumlah Penganggur. Jumlah penganggur di Jawa Tengah relatif tinggi, yaitu sebesar 1.360.219 'i"''
orang pada tahun 2007; jumlah ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan tahun
tf;'2003
sebesar 912.513 orang. Jumlah penganggur ini cenderung bertambah
sejalan dengan meningkatnya jumlah angkatan kerja yang mencari pekerjaan dan terjadinya PHK akibat ancaman terjadinya krisis keuangan global.
c.
Tingginya Alih FungsiLahan Pertanian ke Non Pertanian. Permasalahan yang masih terjadi di Jawa Tengah adalah tingginya angka alih
fungsi lahan pertanian ke pertanian lebih kurang sebesar 2olo per tahun.
Akibat adanya alih fungsi lahan ini adalah berkurangnya total produki pertanian yang berakibat lanjutan pada berkurangnya ketersediaan pangan.
d. Belum
Meratanya Pelayanan Kesehatan Dasar.
Jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat yang diprogramkan oleh pemerintah (pusat) belum menjangkau seluruh keluarga miskin yang ada di Jawa Tengah. Sementara ada keterbatasan kemampuan anggaran daerah
untuk dapat memenuhi seluruh kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat miskin.
e.
Masih Rendahnya Realisasi Penanaman Modal. Penanaman modal merupakan salah satu solusi bagi terjadinya pertumbuhan
ekonomi dan penyerapan tenaga kerja untuk mengurangi tingginya anglc pengangguran. Perkembangan realisasi investasi untuk PMDN turun dari tahun 2006 sebesar 5,070,31 trilyun menjadi 348,93 Milyar rupiah tahun 2007 untuk PMDN, dan untuk PMA turun realisasi investasi dari 385,79 Milyar rupiah
menjadi 106,63 Milyar rupiah tahun 2007. Sementara itu dari persetujuan hingga ke realisasi investasi tahun 2006 menunjukkan peningkatan, yaitu dari
persetujuan sebesar 3,82 trilyun rupiah menjadi 5,079.31 trilyun rupiah. Namun tahun 2007 mengalami penurunan, yaitd dari persetujuan 1,19 trilyun
rupiah yang terealisasi hanya 348,93 milyar rupiah untuk PMDN, dan untuk
70
PMA pada tahun 2006 terjadi penurunan persetujuan investasi dari 385,79 milyar rupiah menjadi 142,39 milyar rupiah, dan tahun 2007 turun dari 317,17 milyar rupiah menjadi 106,63 milyar rupiah.
Masih Rendahnya Akses Usaha Kecit dan Mikro terhadap Permodalan Usaha dan Pasar Ekspor.
di Jawa Tengah. Kontribusi UMKM bagi penyerapan tenaga kerja selama 5 tahun terakhir
UMKM adalah basis perekonomian yang cukup tangguh
menunjukkan peningkatan yang cukup tajam, hampir mencapai 40,59
o/o.
Sementara itu, jumlah aset UMKM sebesar 4.192 trilyun rupiah pada tahun
2003 menjadi 6.106 trilyun rupiah pada tahun 2007 atau meningkat sampai
45,65 o/o. Sayangnya prestasi
ini tidak
diimbangi dengan pelayanan
permodalan yang diberikan oleh pemerintah. Beberapa UMKM khususnya yang
ditangani perempuan pengusaha bahkan sulit memperoleh akses permodalan' Selain itu pasar ekspor juga sulit untuk ditembus karena selain kualitas produk
yang kalah bersaing, juga akses menuju tempat tujuan ekspor belum sepenuhnya mudah terjangkau.
Belum Optimalnya Penyelenggaraan Tata Kepemerintahan Yang Amanah (Good Governance) Tuntutan untuk mewujudkan good governan@ sudah menjadi salah satu isu penting d Indonesia sejak beberapa tahun lalu, didahului oleh krisis finansial yang terjadi pada tahun 1997-1998 yang meluas menjadi krisis mutidimensi. Krisis tersebut telah mendorong arus balik yang menuntut perbaikan atau
reformasi dalam penyelenggaraan negara termasuk
birokasi
pemerintahannya. Salah satu penyebab terjadinya krisis multidimensi yang
dialami tersebut adalah karena buruknya atau salah kelola dalam penyefengaraan tata kepemerintah an (poor governance), diindikasikan oleh beberapa hal, antara lain: (1) dominasi kekuasaan oleh satu pihak terhadap
pihak-pihak lainnya, sehingga pengawasan menjadi sulit dilakukan; (2) terjadinya tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN); dan (3) rendahnya kinerja aparatur termasuk dalam pelayanan kepada publik atau masyarakat di berbagai bidang. Pihak-pihak yang dituntut untuk melakukan reformasi tidak
hanya negara saja (legislatif, yudikatif, dan eksekutifl tetapi juga dunia usaha/swasta (corpontes) dan masyarakat luas (civil society). Secara umum,
71
tuntutan reformasi berupa penciptaan good coryorate governance di sektor
dunia usaha atau swasta, penciptaan good public governance dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, dan pembentukan good civil society
atau masyarakat luas yang mampu mendukung terwujudnya
good
.9Overnance.
h. Bencana Alam Berbagai macam bencana alam terjadi setiap tahun di lawa Tengah, baik
banjir, kekeringan, tanah longsor, bencana gunung berapi, kebakaran hutan terjadi di Jawa Tengah. Telah disusun Rencana Aksi Daerah Pengurangan Resiko Bencana maka diharapkan pengurangan reskiko bencana dapat diantisipasi sebelumnya (mitigasi) bencana.
Masalah Penegakkan Hukum Kesadaran hukum masyarakat masih rendah, demikian halnya penegakan hukum belum sebagaimana yang diharapkan. Beberapa kasus korupsi banyak
yang belum ditindaklanjuti, bahkan kasus yang telah lama hingga tahun 2008 belum memperoleh penanganan yang serius. Jawa Tengah adalah barometer
dalam hal ketenteraman dan keamanan yang kondusif, namun dalam hal penegakan hukum masih perlu ditingkatkan.
Belum Terwujudnya Kesetaran dan Keadilan Gender Dua indikator perwujudan keadilan dan kesetaraan gender adalah Indeks Pembagunan Gender (IPG) dan Indek Pemberdayaan Gender (IDG). IPG Jawa Tengah sejak tahun 2003 hingga tahun 2007 meningkat sebesar 5 poin, yaitu
dari 58,9 menjadi 63,9; sedangkan IDG tahun 2003 sebesar 56,2 meningkat menjadi 59,9 pada tahun 2007, atau naik sebesar 3,7. Meskipun demikian, peningkatan ini lebih rendah dibandingkan provinsi lain. Saat ini IDG Jawa Tengah menduduki ranking 11 dari 33 provinsi di Indonesia. Ketidakadilan dan kesetaraan juga dapat dilihat dari tingginya angka tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
72
