KONVENSI ILO NO. I4+ tentang KONSULTASI TRIPARTIT
UNTUK MENINGKATKAN PELAKSANAAN STANDAR KETENAGAKER]AAN INTERNAS IONAL Oleh: Harry
Suryatna
Dengan adanya struktur
LATAR BELAKANG
tripartit di lLO,
maka pada setiap Konperensl ahirnya perangkat (instrumen)
standar
ketenagakeriaan internasional yang
berupa Konvensi ILO
No. 144 tentang
Umum
organisasai tersebut masing' masing negara
anggota di wakili oleh unsur tripartit negara yang bersangkutan.
Konsultasi Tripartit, tidak bisa terlepas dari
Hal penting yang perlu dicatat dlsini,
Iatar belakang seiarah berdirinya lLO.
adalah adanya suatu kelnginan dan tuiuan adalah
untuk meniamln hak pekerla dan pengusaha
mengupayakan keriasama antara pemerintah,
di dalam memperoleh kesempatan untuk lkut
pengusaha, dan pekeria untuk mewuiudkan
serta berpartisipasl secara aktif
keadilan sosial. Pada Konperensi Perdamaian
bekeriasama dengan pemerlntah
tahun 1919, Komisi
tahap-tahap kegiatan:
Seiak awal, Peran utama
ILO
Perundang-undangan
Perburuhan lnternasional dibentuk dan diberi
tugas untuk menyusun kelembagaan
keriasama
tersebut. Hasilnya adalah ditetapkannya suatu
yang berupa
o o
(yang sekarang dikenal dengan
nama
tnternational Labour Organisation atau ILO)
Xlll
lnternaslonal
Penetapan Agenda KonPerensi; dan Pengawasan Pelaksanaan Standar
organisasi
ketenagakeriaan/ perburuhan internaslonal
dalam BAB
dalam
(Konvensi dan Rekomendasl ILO);
mekanisme
untuk mewadahi
kelembagaan
o Penetapan standar
dl
dan
Kerlasama
trltpartli lebih
dikukuhkan dalam Deklarasl
ILO
taniut pada
Konperensi Perburuhan lnternasional tahun
dl Philadelphla yang menyatakan anhra lain bahwa kerlasama trlparit 1944
Perlaniian Versalles Liga
Bangsa-bangsa.
merupakan
33
:
upaya internasional yang harmonis, terpadu,
yang mewakili pekeria dan pengusaha di
dan berkesinambungan yang memungkinkan
dalam
:
a. menerapkan
-
dengan
status yang "setara", bergabung
dengan
untuk maksud memberikan kekuatan
pemerintah dalam diskusi dan pengambilan
hukum bagi pelaksanaan Konvensi;
keputusan yang bersifat demokratis untuk
dan
wakit-wakil pekeria dan pengasaha
mengga lang "keseiah teraan bersama
perundang-undangan
" b.
merumuskan kebiiakan nasional.
Seiak saat itu, banYak ketentuan' ketentuan Konvensi ILO yang dibuat
Untuk itu, perlu diingat dan diperhatikan
mencantumkan ayat-ayat yang menetapkan
bahwa tercapainya fungsl keriasama trlpartit
bahwa organisasi-organisasl pekeria
yang harmonis dikaitkan dengan
standar
pengusaha harus mau sallng berhubungan dan
ketenagakeriaan lnternaslonal
haruslah
bekeriasama dalam menialankan fungsinya
dldasarkan pada keyaklnan bahwa hal
masing-masing. Beberapa Konvensi tersebut
tersebut
di dukung oleh dialog yang
antara lain menyatakan bahwa
serupa
dl
dan
:
tlngkat nasional.
berslfat
Sesungguhnya
pelakanaan fungsi keriasama tripartit ini
o
hanya terdiri dari suatu kewailban memberikan informasi, bukan untuk
Pelaksanaan Konvbensi hanya boleh
dilakukan setelah terlebih dikonsultasikan dengan
dahulu
melakukan konsultasl.
organisasi-
organisasi yang mewakili pengusaha dan
agar dibentuk lembaga'lembaga guna
Namun demlkian, kewaiiban yang diberikan kepada pemerintah didalam
meniamin terlaksananya konsultasi anata
menyampaikan laporan sesuai Pasal 23
wakil'wakil pekeria dan pengusaha;
Konstitusl
pekeria;
.
r
lLO, mengharuskan, pemerlntah negara anggota ILO untuk menyampalkan
kewaiiban mendirikan suatu badan atau
prosedur keria guna keterlibata
n
salinan laporan pelakanaan kewaliban
memastikan
wakil-wakil pekeria
l9
dan
22 Konstitusl ILO kepada wakll'wakll
pengusaha dan pekeria. Hal
Pengusaha;
o
dan
Pasal
inl menyiratkan
bahwa partisipasi aktlf organlsasl'organlsasl
badan-badan umum pemerintah yang
pekeria dan pengusaha dalam pengawasan
berwenang harus menguPaYakan keriasama antara organisasl-organisasl
pelaksanaan standar perburuhan internasional sangatlah diharapkan.
34
TUIUAN DAN RUANG
LINGKUP
dengan Pasal
l9
Konstitusi Organisasi
KONVENSI ILO NO.I44
Perburuha n lnteransional.
Pada intinya tujuan Konvensi ini adalah untuk
Pasal l9
mengembangkan "konsultasl" yang efektif
mengamanatkan bahwa dalam iangka
antara pemerintah dengan wakil pekeria dan
waktu 12 bulan atau paling lambat
wakil pengusaha.
(delapan belas) bulan terhitung
Konvensi lnl menuntut komltmen pemerintah
diadopslnya suatu standar, maka negara
ILO yang meratifikasl untuk
anggota harus sudah menyampaikan
negara anggota
melaksanakan kewaflban
23 ayal2
ketentuan pasal
Negara-negara Konvensl
Konstitusi
ILO
yang
18
seiak
lnstrumen baru tersebut kepada pihak
melaksanakan
yang benrenang di negara
Konstltusi lLO.
yang sudah meratlfikasl
yang
bersangkutan dan melaporkannya kepada
tLo.
No. 144 berkewailban menlalankan
konsultasi trlpartlt yang efektlf dalam ruang
dan tanggapan penelaahan/pengkailan ulang
lingkup berlkut
Konvensl-konvensl yang belum diratifi kasi
prosedur untuk menlamln
a.
Penyusunan saran
terlaksananya
:
Penyusunan tanggapan
pemerintah
atas
dan Rekomendasl-rekomendasi lLO.
terhadap rancangan bahan yang akan
Penelaahan kemball terhadap konvensi
dldiskusikair sesuai agenda
yang belum dlratlfikaslkan dimaksudkan
sidang
untuk menlnlau kemungkinan dlratifikaslnya konvensi yang
Konferensl Ketenagakerfaan lnternasional (lnternational
Dalam
La
bour Confere nce/lLC).
hal ini
pemerintah diminta
bersangkutan. Demikian
menanggapi pertanyaan (questionnaires)
:
rekomendasl
lLO,
pula
terhadap
penelaahan dilakukan
rancangan
untuk mempertimbangkan tindak laniut
konvensi atau rekomendasi, bahan diskusi
Penyusunan saran dan tanggapan yang
dari rekomendasl tersebut misalnya : apakah rekomendasl tersebut dapat diiadikan referehsi atau sebagian aturannya dapat dlmasukan kedalam
dibuat dalam rangfta
peraturan perundang-undangan
agenda Konferensi misalnya
umum, atau bahan lainnYa Yang
akan
didiskusikan dalam konferensl.
b.
atas
"PenYamPalan
Konvensi dan/atau Rekomendasi baru ILO yang dlsahkan ILC kepada
d.
laporan
asional.
pelakanaan
Konvensl yang diratlfikasl sesuai dengan
pengiuasa
yang betwenangl' (submisslon)
Penyusunan
n
Pasal 22
sesual
Konstltusl
Perburuhan lnternaslonal.
35
Organisasi
Laporan yang dibuat merupakan organisasi-organisasi perwakilan untuk informasi seiauh mana Konvensi yang membiayai pelatihan-pelatihan tentang
negara
telah diratifikasi dilaksanakan oleh
anggota, sehingga
tLO
apakah konvensi tersebut
pengaruh
prosedur tersebut.
mengetahui
mememberikan
yang signifikan terhadap
peraturan perundang'undangn
KONVENSI ILO NO.l 44
nasional
atau apakah ada kesulitan di
dalam Pengertian
yang terdapat dalam Konvensi
mencakup 3 (tiga) hal penting yaitu
melaksanakannya. e.
BEBERAPA PENGERTIAN DALAM
kembali 1. Konsultasi; Konvensi-konvensi yang 2. Keterwakilan (organisasi
:
Pembahasan rencana penarikan
(denunciation) telah
diratifikasi.
yang paling
mewakili);
3. Hak kebebasan berserikat; Negara anggota, setelah berkonsultasi 4. Pemilihan secara bebas; yang berimbang. dengan wakil organisasi pekeria dan 5. Kompisisi perwakilan pengusaha, harus menetapkan
sifat
dan
bentuk prosedur konsultasi sesuai dengan Konsultasi praktek/tata cara yang berlaku secara
nasional
Pengertian Konsultasi
hendaknya
dan bentuknya diserahkan kepada negara dibedakan dari pengertian "informasi", atau yang bersangkutan. Untuk memperlancar "membuat ketetapan bersama". Pengertian dari prosedur konsultasi tersebut, maka organisasi konsultasi iuga harus di bedakan yang menyiratkan pengusaha dan organisasi pekeria harus pengertian "negosiasi" memlilih wakil-wakilnya secara bebas terwakili secara
dan
inisiatif yang diambil oleh pihak'pihak yang
berbeda atau memmiliki benturan kepentingan, dengan tuiuan mencapai
seimbang. diadakan
Konsultasi harus ditetapkan dan
dalam kurun waktu tertentu, kurangnya sekall dalam satu
mufakat'
sekurang-
KonsulEsi yang dimaksudkan
tahun.
disini
adalah lebih ditekankan untuk membantu pihak berwenang yang kompeten
harus
pemerintah
di dalam mengambil
keputusan
prosedur daripada mencapai kata sepakat. Agar supaya konsultasi konsultasi dan membuat pengaturan' lebih efektif dan bermanfaat' sekedar hanya pengaturan sebagaimana mestinya dengan tersebut hendaknya tidak
memfasilitasi dukungan administratif
36
di dalam
menialankan kewaiiban saia tetapi tetapi iuga
organisasi yang berkepentingan
agar mendapatkan perhatian yang serius dari
menyusun prosedur konsultasi. Tetapi, bila
pemerintah.
hal ini tidak dimungklnkan, maka pada akhirnya pemerintahlah yang harus
Ketenvakilan
mengambil keputusan organisasi-organisasi
Menurut Pasal 3 ayat
I Konstitusi,
mana yang layak ditunjuk sebagai yang paling
wakil-
wakil pengusaha dan pekerja yang
ikut
mewakili, dengan maksud yang baik dan
berpartlsipasi dalam prosedur konsultasi harus
memperhatikan situasi dan kondisi nasional
dengan bebas memilih "organisasi-organisasi
yang ada.
perwakilan" mereka sendiri. Artinya hal ini sesuai dengan Pasal 1, yaitu oleh "organisasi'
Konvensi menetapkan bahwa organisasi-
yang diikut sertakan
organisasl yang paling mewakili pengusaha
organisasi
dan pekeria yang menikmati
organisasi-organisasi pengusaha
kebebasan
yang paling
berserikat".
dan
mewakili. Namun
adalah pekerja
demikian,
Konvensl tidak menghalangl keikusertaan Memorandum Kantor ILO Geneva pada
wakil-wakil organisasi-organisasi lain. Ada
waktu menanggapi pertanyaan pemerintah
baiknya bila mengetahui pandangan organisasi
Swedia tentang penafsiran istilah organisasi
kategori lain misalnya
menyebutkan bahwa organisasi yang paling
petani, atau anggota koperasi. Konvensl iuga
mewakili pengusaha dan pekeria dalam pasal
tidak menolak
I
masyarakat
"tidak berarti hanya organisasi pengusaha dan organisasi pekeria yang Konvensl
terbesar". Apabila dalam suatu
-
pekerja mandiri,
lembaga-lembaga swadaya
untuk lkut dalam proses
konsultasi.
negara
KeikuSertaan organisasl lain sebagaimana
terdapat dua atau lebih organisasi pengusaha
di atas adalah dimaksudkan
dan pekeria yang masing-masing mewakili
tersebut
satu wadah pendapat yang signifikan, maka
memungkinkan dilakukannya
meskipun salah satu darl mereka
melalui badan atau forum yang komposisl
secara
untuk
konsultasi
organisasi lebih besar darl lainnya, mereka
pesertanya tidak harus ketat secara tripartit
semuanya dapat dianggap sebagai organisasi
sehingga istilah
yang paling mewakili"
dalam bagian paragrap "operatif" Konvensl.
"tripartit" tidak
dimunculkan
Namun demikian, perlu ditekankan
bahwa konsultasi dengan pihak lain tersebut
Pemerintah hendaknya berupaya untuk
memperoleh persetuiuan
dari
disini
tidak boleh meniadi konsultasi yang bersifat
seluruh
37
hal
dominan sehingga memperkecil peran utama
dengan catatan bahwa dalam
keterwakilan organisasi yang diakui apalagi
pemerintah terikat untuk mengangkat wakil-
menggantikan perannya.
wakil yang diaiukan tersebut. Prinsip
ini
dan
praktek seperti ini iuga dihargai/diakui.
Hak kebebasan berserikat Klausula pasal
bahwa
I
organisasi-organisasi
yang
paling
mewaklli adalah organisasl yang menikmati
hak
Komposlsl penruakilan yang berimbang
Konvensi menyebutkan
kebebasan berserikat"
hak
Pasal
"
ayat
2
Konvensi menyatakan
bahwa "pengusaha dan pekerfa wajib tenruakili
dalam kompisisi yang berimbang
kebebasan
berserlkat yang dlmalsudkan dlsini adalah
dalam
badan-badan tempat konsultasi berlangsung"
untuk menjamln bahwa konsultasi berlangsung dalam kondisi yang memungklnkan
3
Komposlsl
hendaknya
organisasi-organlsasi
yang berimbang
tldak
ditafsirkan
dislni
sebagal
perwakilan untuk mengemukakan sudut
penentuan lumlah perwakilan secara ketat
pandang masing-masing dengan kebebasan
yang angkanya harus tepat sama. Tetapi yang
kemandirian penuh. Keadaan inl
dimaksud kan dlslnl adalah untuk memastikan
dimungkinkan apabila " prinsip'prlnsi/' yang
bahwa "kepentingan" pengusaha dan pekeria
terkandung dalam Konvensi ILO No. 87 dan
teruakili dengan benar dan secara berimbang
No. 98 di hargai sepenuhnya.
sehingga pandangan/pendapat yang mereka
dan
aiukan mendapatkan porsi yang seimbang. Pemilihan secara bebas
Pasal
3 ayat I
REKOMENDASI ILO NO. I52
Konvensi anatara lain
menyatakan bahwa wakil'wakil pekerja dan pengusaha harus
Rekomendasi
Nomor 152
tentang
Konsultasi Tripartlt Untuk Meningkatkan
"dipilih secara bebas" oleh
lmplementasl Standar
organisasi masing-masing.
Ketenagakeriaan
lnternasional dan Kegiatan Tingkat Nasional pada
Berkaitan Dengan Ke-glatan-Keglatan ILO
prakteknya barulah diakui iika organisasi'
merupakan petuniuk teknis pelaksanaan suatu
Prinsip pemilihan secara bebas
organisasi
itu sendiri
konvensi, dalam hal inl adalah Konvensi ILO
mengangkat wakil-wakil
Nomor 144.
mereka secara langsung. Namun demikian, dalam hal wakil-wakil tersebut di angkat oleh pemerintah
berdasarkan
Oleh karena
rekomendasi 'tidak mengikat" maka tidak perlu diratlfikasi.
setelah
didominaslkan oleh organisasl masing-masing,
38
o
Rekomendasi isinya antara lain memberikan
petuniuk bahwa konsultasi tripartit dapat
o
masing'masing untuk
akibat
Langkah-langkah sehubungan dengan
Konvensi yang belum diratifikasi dan
menangani masalah-masalah tertentu atau
dapat dilakukan melalui
sebagai
pelaksanaan Konvensi;
dilakukan melalui berbagai komite khusus
yang dibentuk
Maslah-masalah
Rekomendasi ILO;
o
sebuah
badan/lembaga yang mempunyai kewenangan
Penarikan kembali
(denunciation)
Konvensi yang sudah diratifikasi.
untuk membahas bidang ekonoml, sosial atau ketenagakeriaan.
KERIASAMA TRIPART|T Dr |NDONESIA
PERAN ORGANISASI PENGUSAHA DAN
Lembaga keriasama Tripartit mengenai
PEKER]A
masalah ketenagakerlaan
di
lndonesia dlatur
berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Keria Pada dasarnya, pasal
23
Konstitusi ILO
Nomor: KEP. 258/MEN/1983
tentang
dan Konvensi ILO No. 144 telah meniamin
Lembaga
peran aktif organisasi pengusaha dan pekeria
Menteri Tenaga Keria Nomor
di
98/MEN/1999 tentang Keriasama Tripartit
dalam turut memberikan
pandangan'
pandangan dan menerima informasi'informasi
Tripartit lndonesia, sefta Keputusan
:
KEP.
Sektoral.
tentang laporan-laporan pemerintah kepada
tLo.
Lembaga Kerjasama Trlpartit Naslonal lndonesla Disamping
itu, organisasi pengusaha
dan
pekeria baik menerima atau tidak menerima
lni berfungsi sebagai forum
Lembaga
dan
informasi laporan dari pemerintah dapat
konsultasi
sewaktu-waktu memberikan komentar atas
memberikan pertimbangan,
hal-hal yang berkaitan dengan materi berikut:
pendapat kepada Menteri dalam penyusunan
o
Laporan-laporan pemerintah mengenai
kebiiakan
submission, konvensi yang telah dan
ketenagakeriaan.
belum belum diratifikasi bahan
dan
, saran dan
pemecahan
masalah
Dalam menialankan fungsi
tersebut
serta
rekomendasi;
. Materi kuesioner
permusyawaratan untuk
maka Lembaga Keriasama Tripartit lndonesia
Konferensi
bertugas untuk
Ketenagakeriaan lnternasional;
39
:
a.
Menggalang komunlkasl dan keriasama
timbal balik
b.
Mekanlsme Trlpartit
Disamplng Trlpartit dalam bentuk
sebalk-balknya dengan
dl
lndonesla, prlnsip Tripartit
segenap unsur anggotanya.
kelembagaan,
Menampung dan memecahkan masalah
diterapkan pula dalam "bentuk,, mekanlsme.
ketenagakerjaan, balk yang merupakan
masalah nasional, regional
Mekanlsme Trlpartit yang diterapkan
maupun
sudah berlangsung lama yaitu melalui Undang-undang Nomor 22 Tahun 1gS7
sektoral.
Dalam melaksanakan tugasnya
tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.
maka
lembaga ini dibantu oleh Sekretarlat Lembaga
Dalam Undang-Undang tersebut secara ielas
Kerlasama Trlpartlt.
dlcantumkan bahwa panltla yang mempunyai
kewenangan "memutuskan" perselislhan
Dalam keputusan Menteri tersebut ditetapkan juga bahwa keputusan dalam
ketenagakerlaan,
sidang Lembaga Keriasama Tripartit dlambll
Pengusaha.
terdlrl darl
wakil
pemerlntah, wakll dari pekeria dan wakil dari
berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
MASALAH YANG DIHADAPI
Namun dalam hal musyawarah tidak dapat
mencapal
suatu
keputusan,
maka
Dengan dlratlfikaslnya Konvensl ILO
"Keputusan" diserahkan kepada Ketua atau
Nomor 87 tentang Freedom of Associatlon,
Ketua Pengganti.
maka pendekatan monollthlc berubah Lembaga Keriasama Trlpartit Sektoral
menfadl pendekatan pluralistic. Ratifikasl lni
Lembaga Kerlasama Trlpartit Sektoral lnl
ditindak lanlutl dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2O0O
identik dengan Lembaga Keriasama Tripartit
tentang Serlkat Pekerfa/Serlkat. Buruh dan
lndonesla, namun dlkhususkan untuk sector
Keputusan Menterl Tenaga Kerla
usaha tertentu.
Transmlgrasl
Sampai saat
dan
Nomor K.FP.l6IMEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat
ini
tercatat
Pekeria/Serikat Buruh. Saat
beberapa
Tripartit Sektoral antara lain
lni
lndonesia
mempunyai lebih darl 6O serikat pekerja.
Sektor
Perhubungan, Sektor Keuangan, Sektor
Untuk menetapkan wakil
Konstruksi, Sektor Energi dan Sumber Daya
buruh yang duduk
Mineral dan Sub Sektor Perkebunan.
Tripartit, telah dicoba dengan 40
serikaVserikat
di dalam
kelembagaan
membuat
pedoman yaitu yang diatur dalam Keputusan S (mb(qNO
Menteri Tenaga Keria dan
Nomor
:
144 tentang Konsultasi Tripartit,
Transmigrasi
mengharuskan pemerintah untuk menjalankan
KEP. 201/MEN/2001 tentang
prosedur agar terlaksana konsultasi yang
Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan
efektif antar unsur tripartit
lndustrial. Namun sampai saat ini Lembaga
memperhatikan:
dengan
Keriasama Tripartit (terutama yang berada di
tingkat Nasional
)
ma_sih
dalam
Bahwa ruang lingkup Konvensi terbatas hanya
tahap
pada materi-materi yang berkaitan dengan
penyesuaian.
persiapan bahan menghadiri sidang umum
Sedangkan khusus untuk mengelola
Konferensi Ketenagakeriaan lnternasional dan
masalah ketenagakeriaan yang berkaitan
Laporan Tahunan pemerintah kepada ILO
dengan kegiaun
ILO dalam rangka
memenuhi kewaiiban Konvensl ILO
sesual pasal
l9
dan
22 Konstitusi lLO.
No.l44,
pada saat ini sedang diproses suatu komlte
Forum, Komlte, atau Lembaga
yang anggotanya terdiri dari
yang terbentuk bukan untuk mengambil,
wakil-wakil
membuat, atau menyepakati
pemerintah, pengusaha dan pekerla.
konsultasl
keputusan
melainkan lebih ditekankan untuk membantu
dl dalam mengambll
PENUTUP
pemerlntah
Kewaiiban yang diamanatkan oleh Konvensi
daripada mencapai kata sepakat.***
keputusan
KEPUSTAICAAN
l.
Konsultasi Tripartit, Sta n da r perburuha n In ternaslona L Laporan lll (18), KonferensiPerburuhan lnternasional, Sidang ke'88,Tahun 2000
2. Konsultasi Tripaftit, Myra Ma rla Hanartani. 3. Handbook of Procedures relating to lnternational Labour Conventions and Recommendations. lnternational Labour Office, Geneva, Ref.2/1 998'
41
*
