OLEH: MAHYUDIN YUSDAR
INFORMASI PRIVAT
INFORMASI PUBLIK UU KIP: Informasi Publik adalah
Apa bedanya? INFORMASI PRIVAT
Tertutup
Diizinkan Terbuka
INFORMASI PUBLIK
Terbuka
Dikecualikan
informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelengga-raan badan publik lainnya yang sesuai dengan UndangUndang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
ALUR LAYANAN INFORMASI PUBLIK UU Kearsipan
• Pengumpulan • Pendokumentasian • Penyimpanan • Masa retensi
UU Keterbukaan Informasi Publik
Content
Process
• Cakupan • Kedalaman informasi
• Pengambilan Keputusan • Tata cara penyampaian
Infrastructure • Format • Media
Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik
Pasal 20: Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
PERKI No. 1/2010 PERMENDAGRI NO 3/2017 PENGGANTI PERMENDAGRI NO. 35/2010
Tap MPR VIII/2001
PP No. 61/2010
Tap MPR XVII/1998
Pasal 21: Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
UU KIP
UUD 1945 (amandemen IITahun 2000) Pasal 28 F Setiap orang berhak atas berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan KKN: Memandatkan untuk membentuk UU beserta peraturan pelaksananya yang meliputi: 1) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 2) Perlindungan Saksi dan Korban; 3) Kejahatan Terorganisasi; 4) Kebebasan Mendapatkan Informasi; 5) Etika Pemerintahan; 6) Kejahatan Pencucian Uang; 7) Ombudsman.
TRANSPARANSI (open government)
GOOD GOVERNANCE CLEAN GOVERMENT
PUBLIC TRUST PRO PRO AKTIF AKTIF ©MY
Undang-Undang KIP
Badan Publik adalah: • • • •
eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau • organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
©MY
BADAN PUBLIK Kewajiban Badan Publik: a. Menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik. b. Menetapkan standar prosedur operasional. c. Menunjuk dan mengangkat PPID. d. Menyediakan sarana dan prasarana. e. Menetapkan standar biaya. f. Menyediakan anggaran. g. Menanggapi keberatan. h. Membuat dan mengumumkan laporan pelayanan informasi.
PPID PPID Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. dalam melaksanakan tugasnya PPID dibantu pejabat fungsional di badan publik bersangkutan. ©MY
Tanggung Jawab PPID: a.
penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
b.
pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
c.
pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
d.
penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
e.
pengujian konsekwensi
f.
pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya;
g.
penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis masa jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses; dan
h.
penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik;
i.
tugas dan tanggug jawab lain sesuai peraturan perundang-undangan
PLID PEMKAB
Tugas: a. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi; b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
melekat pada pejabat struktural (eselon III) yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi dan dokumentasi dan/atau kehumasan
c. mengordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
bertanggung jawab kepada bupati melalui Sekda menolak memberikan informasi dan dokumentasi sesuai peraturan perundang-undangan); meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu; mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID Pembantu; menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses publik; dan menugaskan PPID Pembantu dan/atau PF untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara ©MY informasi dan dokumentasi;
d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
PPID UTAMA
e. memverifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik; f. melakukan uji konsekwensi; g. pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
W E W E N A N G
h. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses publik; i. membina, mengawasi, mengevaluasi, dan memonitoring pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi pada PPID Pembantu;
j. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan; k. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak dipublikasikan;
l. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan m. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi.
PLID PEMKAB
TUGAS: a.
Dijabat oleh pejabat pada lingkungan perangkat Daerah yang mengelola informasi dan dokumentasi:
Sekretariat daerah
b.
Sekretariat DPRD Inspektorat Dinas
c.
Badan Pejabat fungsional
PPID UTAMA
d.
PPID PEMBANTU e.
TUGAS KHUSUS TAMBAHAN PPID PEMBANTU DI SEKRETARIAT DPRD a.
b.
©MY
menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi dan dokumentasi kepada DPRD sesuai peraturan perundang-undangan; mengoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada DPRD untuk menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik.
f.
membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangan; menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan; melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; menjamin ketersediaan dan akselarasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas, dengan mengedepankan prinsipprinsip pelayanan prima; mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan pemerintah kabupaten menjadi informasi publik; menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.
PLID PEMKAB SEKRETARIAT PLID memberikan dukungan administratif dan teknis operasional serta sarana dan prasarana mendukung tersedianya layanan informasi dan dokumentasi.
DIDP mengolah data yang akan disajikan sebagai informasi publik, melakukan klasifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan informasi yang dikuasai.
PPID UTAMA PPID PEMBANTU
BIDANG PENDUKUNG SEKRETARIAT PLID
arsiparis ©MY
pustakawan
BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI
RPID/ DLIP
Melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi publik
memberikan pelayanan informasi publik dan mengelola informasi sesuai dengan mekanisme internal PPID
BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEJABAT FUNGSIONAL
KI, PTUN/PN, MA
BIDANG FASILITASI SENGKETA INFORMASI
pranata humas
pranata komputer
PLID PEMKAB a. membahas usulan-usulan informasi yang dikecualikan; b. memberikan pertimbanganpertimbangan atas klasifikasi informasi, termasuk informasi yang dikecualikan; dan c. memberikan pertimbanganpertimbangan lainnya.
TUGAS UTAMA
Para Pejabat Eselon II.b (di lingkungan Setda) Seluruh Pimpinan Perangkat Daerah Pejabat yang Menangani Bidang Hukum
PPID UTAMA ©MY
TIM PERTIMBANGAN
PLID PEMKAB
TUGAS:
FUNGSI: a.
b. c. d. e.
a.
Mengarahkan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi serta menjamin ketersediaan informasi secara terintegrasi dan terkoordinasi; Menerima keberatan atas penolakan dari pemohon informasi publik; Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan pemohon informasi publik; Perwakilan Pemda dalam sengketa informasi publik; dan Memberikan persetujuan atau penolakan atas surat penetapan DIP dan surat penetapan klasifikasi dari PPID Utama.
Dijabat SEKDA
b.
c.
d.
memberikan arahan kepada PPID terkait pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi; Memberikan persetujuan kepada PPID atas informasi dan dokumentasi yang dapat diakses/diberikan kepada pemohon informasi; Memberikan rekomendasi kepada PPID atas hasil uji konsekwensi informasi yang dikecualikan; dan Memberikan persetujuan atas pertimbangan PPID terkait dengan setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi.
Berkoordinasi dan dapat meminta masukan dari Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.
PENGARAH/ ATASAN PPID
TIM PERTIMBANGAN PPID UTAMA
©MY
PLID PEMKAB pembinaan terhadap pengelola layanan informasi dan dokumentasi dan seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan TUGAS informasi dan dokumentasi sesuai dengan mekanisme yang ditentukan.
1. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemda; 2. mengesahkan dan menetapkan jenis-jenis informasi.
FUNGSI
wajib disediakan dan diumumkan: berkala serta merta tersedia setiap saat informasi yang dikecualikan.
Bupati dan Wakil Bupati PEMBINA PENGARAH/ ATASAN PPID
TIM PERTIMBANGAN PPID UTAMA
©MY
STRUKTUR PLID PEMKAB PEMBINA PENGARAH/ ATASAN PPID
TIM PERTIMBANGAN
PPID UTAMA PPID PEMBANTU BIDANG PENDUKUNG SEKRETARIAT PLID
©MY
BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI
BIDANG PELAYANAN INFORRMASI DAN DOKUMENTASI
PEJABAT FUNGSIONAL
BIDANG FASILITASI SENGKETA INFORMASI
16
TERIMA KASIH
