- -BMKG PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA BADAN METEOROLOGI,
KLiMATOLOGI,
DAN GEOFISIKA
DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PEMANFAATAN
LAHAN UNTUK LAYANAN INFORMASI CUACA DAN IKLlM DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN Nomor Nomor
: KS.3021 0191 KPUI VI 12015 : 0283 I BID-III BPBD I 2015
Pada hari ini Senin Tanggal 7 (Tujuh) Bulan April tahun 2015 (Dua Ribu Lima Belas) bertempat di Badan Penaggulangan
Beneana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin,
yang bertanda tangan di bawah ini : I.
Drs. R. Mulyono Rahadi Prabowo, M.Se, selaku Kepala Pusat Meteorologi Publik, berkedudukan di Jalan Angkasa I Nomor 2 Kemayoran, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
II.
Sofyan Wahidoen, SH, S. Sos, M.Si, selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan berkedudukan di Jalan Baru, Kelurahan Kayu Ara, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA seeara bersama - sama disebut PARA PIHAK.
PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Lahan Untuk Layanan
Informasi Cuaea dan Iklim di Kabupaten
Sumatera Selatan, dengan ketentuan sebagai berikut :
Musi Banyuasin,
Pasal 1 DASAR HUKUM (1)
Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi,
Klimatologi,
Dan
Geofisika, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 139. (2)
Peraturan
Presiden
Nomor
61
Tahun
2008
tentang
Badan
Meteorologi
Klimatologi dan Geofisika. (3)
Peraturan Kepala Badan Meteorologi, 03 Tahun
2009
Tentang
Klimatologi, dan Geofisika Nomor Kep.
Organisasi
dan Tata
Kerja
Badan
Meteorologi,
Klimatologi, dan Geofisika. (4)
Peraturan
Kepala Badan Meteorologi,
tahun 2014 tentang Organisasi
Klimatologi,
dan Geofisika
Nomor 15
dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi
dan
Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika. (5)
Undang-undang (Lembaga
Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
Penanggulangan
2007
Bencana
Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723). (6)
Peraturan
Pemerintah
Penanggulangan
Nomor
21 Tahun
2008
tentang
Penyelenggaraan
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828). (7)
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 15 Tahun
2012 tentang Pedoman Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan
Bencana
(PUSDALOP-PB). (8)
Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Organisasi
Tata Kerja Badan Penanggulangan
Bencana
Daerah Kabupaten
Musi Banyuasin.
Pasal2 MAKSUD DAN TUJUAN (1)
Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memenuhi kebutuhan data dan informasi iklim di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan;
(2)
Tujuan Perjanjian informasi
Kerja Sama ini adalah untuk penyediaan
iklim secara terencana,
terpadu,
pokok, dan fungsi PARA PIHAK.
1
dan terkoordinasi
dan pelayanan sesuai tugas,
Pasal3 RUANG LlNGKUP Ruang lingkup Perjanjian
Kerja Sama ini adalah pemanfaatan
KEDUA terletak di Kantor Badan Penanggulangan
lahan milik PIHAK
Bencana Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin, Sumatera Selatan, seluas 10m x 10m digunakan untuk menempatkan peralatan berupa 1 (satu) set system Automatic Weather Station (AWS) Mesonet milik PIHAK PERTAMA yang terdiri dari 5 (lima) unit sensor AWS, 1 (satu) unit data logger, 1 (satu) set tiang anemometer,
1 (satu) unit antena
DVB, 1 (satu) unit
communication box, 1 (satu) unit modem dan 1 (satu) unit swtch.
Pasal4 HAK DAN KEWAJIBAN (1) PIHAK KESATU mempunyai hak dan kewajiban: a. Memanfaatkan di
Kantor
lahan milik PIHAK KEDUA seluas 10m x 10m yang terletak
Badan
Penanggulangan
Bencana
Daerah
Banyuasin, Sumatera Selatan untuk menempatkan
Kabupaten
Musi
peralatan berupa 1 (satu)
set system AWS Mesonet; b. Mendapatkan
ruangan
untuk
menempatkan
komputer,
modem,
peralatan
sarana komunikasi, dan UPS; c. Menggunakan listrik untuk mengoperasikan ayat (1) butir a tanpa dipungut biaya;
peralatan sebagaimana dimaksud
d. Mendapatkan akses untuk melakukan pemeliharaan peralatan sebagaimana
dan perbaikan terhadap
dimaksud pada huruf a, secara berkala dan apabila
terjadi kerusakan; e. Menyediakan peralatan berupa 1 (satu) set system AWS Mesonet; f. Menyediakan
komputer untuk mengakses
data hasil pengamatan
peralatan
AWS Mesonet sebagaimana dimaksud pada huruf a, bagi PIHAK KEDUA. (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban: a. Menyediakan
lahan seluas
Penanggulangan Banyuasin,
Bencana
Sumatera
10m
x 10m
Daerah,
Selatan
untuk
yang terletak di Kantor Badan
Kecamatan
Sekayu,
penempatan
Kabupaten
Musi
peralatan
milik PIHAK
Mesonet
sebagaimana
KESATU berupa 1 (satu) set system AWS Mesonet; b. Dapat
mengakses
data
hasil
pengamatan 2
AWS
dimaksud
pada ayat (1) huruf a, melalui komputer
yang disediakan
oleh
PIHAK KESATU; c. Menyediakan
ruangan
untuk
menempatkan
komputer,
modem,
peralatan
sarana komunikasi, UPS, dan tidak bisa di pidah-pindahkan. d. Menyediakan
aliran listrik untuk mengoperasikan
peralatan
AWS Mesonet
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tanpa dipungut biaya; e. Menjaga
kebersihan
dan
keamanan
lingkungan
tempat
peralatan
AWS
Mesonet; f.
Memberikan akses kepada PIHAK KESATU untuk melakukan pemeliharaan dan perbaikan
terhadap
peralatan
AWS Mesonet
sebagaimana
dimaksud
pad a ayat (1) huruf a.
Pasal5 PELAKSANAAN (1)
PARA PIHAK secara bersama-sama
berkewajiban
menjaga kesinambungan
operasional peralatan system AWS Mesonet. (2)
PIHAK KEDUA dilarang
memberikan dan memanfaatkan
data dan informasi
yang diperoleh kepada PIHAK KETIGA tanpa persetujuan PIHAK KESATU.
Pasal6 PEMBIAYAAN (1)
PIHAK KESATU
menanggung
biaya yang menjadi
beban/tanggung
jawab
beban/tanggung
jawab
PIHAK KESATU; (2)
PIHAK
KEDUA
menanggung
biaya
yang
menjadi
PIHAK KEDUA;
Pasal7 JANGKA WAKTU Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal
ditandatangani
dan dapat
PARA PIHAK.
3
diperpanjang
berdasarkan
persetujuan
Pasal8 PENYELESAIAN (1)
Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan atau
penafsiran
menyelesaikan memperhatikan (2)
PERSELISIHAN
perjanjian melalui
sejauh
musyawarah
mungkin untuk
PARA
sebagaimana
maka
PARA
PIHAK
mufakat
ketentuan peraturan perundang-undangan
Apabila musyawarah kesepahaman,
ini,
dengan
dan akan tetap
yang berlaku;
dimaksud dalam ayat (1) tidak mencapai
PIHAK
sepakat
untuk
menyerahkan
kepada
mediator yang disepakati.
Pasal9 PENGAKHIRAN (1)
Apabila dalam hal Pemerintah
KERJA SAMA
Pusat menetapkan
perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan
kebijakan
yang berakibat
oleh PARA PIHAK, maka Perjanjian ini
dinyatakan berakhir terhitung sejak kebijakan Pemerintah Pusat itu ditetapkan tanpa adanya tuntutan dari masing-masing (2)
Apabila
pada
saat
perjanjian
PIHAK;
ini berakhir
atau
diputuskan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan oleh PARA PIHAK, maka ketentuan-ketentuan sampai diselesaikannya (3)
dalam perjanjian
ini tetap berlaku
hak dan kewajiban PARA PIHAK;
PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan 1266 dan 1267 KUH-Perdata
terhadap
Perjanjian
berlakunya
ketentuan
ini, sehingga
Pasal
pengakhiran
perjanjian ini dapat dilakukan tanpa keputusan dari Hakim.
Pasal 10 ADDENDUM/AMANDEMEN (1)
Hal-hal yang belum diatur dan/atau
belum tercakup
dalam Perjanjian
Kerja
Sama ini, akan ditetapkan atas dasar persetujuan PARA PIHAK dalam bentuk Addendum/Amandemen. (2)
Addendum/Amandemen
sebagaimana
tersebut
pada
ayat
bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
4
(1) merupakan
Pasal11 PENUTUP Perjanjjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dengan materai cukup dan
masing
-
masing
mempunyai
kekuatan
ditandatangani oleh PARA PIHAK.
5
hukum
yang
sama
setelah
