KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL DAN
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
Nomor : Nomor :
01941/KS 00 01/ll/2013 KS.3011007lKBtttt2013
TENTANG
PEMANTAUAN DAN PENGAMATAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh satu bulan Februari tahun dua ribu tiga belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
l. Prof. Dr. DJAROT SULISTIO WISNUBROTO,
Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Tenaga Nuklir Nasional, berkedudukan di Jl. Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan,
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
ll. Dr. lr. SRI WORO B. HARIJONO, M.Sc, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, berkedudukan
di Jl. Angkasa I No. 02
Kemayoran,
Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK dengan ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:
a. bahwa PIHAK KESATU merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden untuk melaksanakan tugas pemerintahan dibidang penelitian, pengembangan dan pemanfaatan tenaga nuklir
di
lndonesia, dan memiliki fasilitas pemantauan
4 tu_
meteorologi dan gempa bumi
di Semenanjung Muria untuk menunjang
kegiatan
penelitian aspek kebumian; b.
bahwa PTHAK KEDUA memiliki kewenangan dan kemampuan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dibidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika dan berfungsi memberikan informasi di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika; bahwa Kesepakatan Bersama antara Badan Tenaga Nuklir Nasional dengan Badan
Meteorologi
dan Geofisika nomor: 04666/KS 00 01lllll2007 dan nomor:
HK.303/4.19/KB/BMG-07 tentang Meteorologi dan Geofisika, telah berakhir tahun 2012.
Berdasarkan hal-hal tersebut
di atas, PARA PIHAK sepakat untuk
Kesepakatan Bersama tentang Pemantauan
dan
mengadakan
Pengamatan Meteorologi,
Klimatologi, dan Geofisika, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
Pasal
1
DASAR HUKUM
(1) Undang-Undang Republik lndonesia Nomor
10 Tahun 1997 tentang
Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1997 No. 23, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia No. 3676);
(2) Undang-Undang Republik lndonesia No. 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 No. 139, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia No. 5058);
(3) Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen;
(4) Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
,G,
?b-
Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN
(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk digunakan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Kesepakatan Bersama.
(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk melakukan pengamatan, dan penelitian meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika menggunakan
aplikasi teknik nuklir untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
Pasal 3 RUANG LINGKUP Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
a. b.
pengamatan meteorologi dan geofisika; penelitian meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika;
c. penyediaan d. e.
tenaga ahli dan peralatan;
pelatihan; hal-hal lain yang dianggap penting dan terkait dengan tujuan kerja sama ini.
Pasal 4 PELAKSANAAN
(1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan
Perjanjian
Kerja Sama tersendiri yang mengatur rinci pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dipandang perlu;
(2)
Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya;
(3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat
selambat-
lambatnya 6 (enam) bulan setelah ditandatangani Kesepakatan Bersama ini;
M
fu.
(4) Setiap Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;
(5) PARA PIHAK akan melakukan evaluasi secara berkala atas
pelaksanaan
Kesepakatan Bersama.
Pasal 5 JANGKA WAKTU (1) Kesepakatan Bersama
ini
berlaku untuk jangka waktu
sejak tanggal ditandatangani Kesepakatan Bersama
5
ini
(lima) tahun terhitung
dan dapat diperpanjang
sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK; (2) PARA PIHAK melakukan konsultansi atas rancangan perpanjangan Kesepakatan
Bersama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini; (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama
sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak terebut
wajib memberitahukan maksud tersebut,'
hal Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang lagi, karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud ayat (2) ataupun karena alasan lain,
(4) Dalam
pengakhiran Kesepakatan Bersama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
Pasal 6 PEMBIAYAAN
(1) Segala pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran belanja masing-masing pihak serta sumbersumber lain yang sah dan tidak mengikat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(2) Rencana biaya serta program pelaksanaan kegiatan kerja sama akan dituangkan dalam perjanjian pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat(1).
4
tv
k-
Pasal 7 PUBLIKASI
Segala bentuk publikasi ilmiah terkait dengan hasil kegiatan dari Kesepakatan Bersama ini dilakukan atas persetujuan dari PARA plHAK.
Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh pARA plHAK. Pasal 9 PERUBAHAN
Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini diatur dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama.
Pasal 10 PENUTUP
(1)
Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dengan meterai
cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK;
(2)
Kesepakatan Bersama
ini berlaku sejak
tanggal ditandatangani
oleh PARA
PIHAK untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
PlttAK KESATU,
STIO WISNUBROTO
b 7tc-
