MEMORANDUM
KESEPAKATAN
ANTARA PERPUST AKAAN
NASIONAL
REPUBLIK
INDONESIA
DENGAN SINEMA TEK INDONESIA Nomor: 58 TAHUN 1999 Nomor: SI/KS.O2/097/1999 DALAM BIDANG PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN KARY A REKAM AUDIO VISUAL SEBAGAI W ARISAN BUDAY A BANGSA
DANPENDAYAGUNAANNYA Padahari ini, Selasatanggal enam bulan Juli tabun seribu sembiIan ratus sembilan puluh sembilan, bertempat di Jakarta, antara pihakpihak : I.
PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA yang didirikan berdasarkan Keputusan PresideD Nomor 50 Tabun 1997berkedudukan di Jalan Salemba Raya 28 A Jakarta Pusat, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh HERNANDONO, MLS, MA. Jabatan Kepaia Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, yang selanjutnya dalam Memorandum Kesepakatan ini disebut PIHAK PERTAMA
73
2.
SINEMA TEK INDONESIA, yang didirikan dengan Surat Keputusan Yayasan PusatPerfilrnan H. Osmar Ismail Nomor 04NPPHUI/ DPIXII997 berkedudukan di PusatPerfiIman H. UsmarIsmail,JalanH.R. RasunaSaid Kav. C. 22 Jakartadalam perbuatan hukum ini di wakili secara sah oleh H. MISBACH YUSA BIRAN, Jabatan Kepala Sinematek Indonesia yang selanjutnya dalam Memorandum Kesepakatan ini disebut PIHAK KEDUA~
Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: I.
bahwa warisan budaya dalam bentuk rekaman audio visual perlu dilestarikan, sebagaimanajuga direkomendasikan oleh sidang umum UNESCO di Beograd tahun 1980, serra telah terbukti manfaatnya bagi berbagai disiplin ilmu :
2.
bahwa jenis perangkat keras audio-visual semakin lama semakin beraneka ragam jenis serta ancaman kerusakannya, hingga pemanfaatan clan pengelolaan serta pelestariannya semakin suIit, maka diperlukan kerja sarna antara unit-unit pengelola warisan budaya bangsa tersebut, baik pemerintah maupun swasta;
3.
bahwa dalam rangka keterbukaan informasi serta semakin banyaknya pihak yang memerlukan informasi, diperlukan kelja sarna dalam pengelolaan clan pendayagunaan warisan budaya bangsa hingga dapat menjangkau khalayak yang lebih luas, lebih efektif clan lebih efisien~
4.
bahwa tugas PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan UU Nomor 4 Tahun 1990 khususnya Peraturan Pemenrintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Scrah Simpan 74
"
i I
daD Pengelolaan karya Rekam Film Cerita atau Film Dokumenter perlu dibantu oleh PIHAK KEDUA karena kedekatanya dengan "dunia film" serra luasnya hubungan dengan pengelolaan audio-visual berupa karya rekam film cerita atau film dokumenter. r 5. bahwa tugas PlHAK KEDUA dalam mengarsipkan audiovisual jenis karya kreatif daD mendayagunakannya, perlu dibantu oleh PlHAK PERTAMA melalui kemampuan yang ada padanya dalam rangka melestarikan warisan budaya bangsadaD dalam rangka tugas mencerdaskanbangsa. Sehubungandengan hat tersebut pada butir 1,2,3,4, daD 5, kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan Memorandum Kesepakatandengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagi berikut: Pasall Memorandum Kesepakatan ini bertujuan untuk lebih mengefektifkan upaya kedua belah pihak dalam menghimpun koleksi audiovisual serra pendayagunaannya.
Pasal 2 Ruanglingkup Memorandum Kesepakatanilli adalah meliputi kerja sarnameningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam bidang pemanfaatan daD pengelolaan audio-visual, alih media, daD pendayagunaannya.
75
-
Pasal 3
r
I
(1) PlHAK PERTAMA memberikan bantuan kepada PIHAK KEDUA dalam bentuk : a. memperkaya koleksi rekaman audio-visual, khususnya karya kreatif berupa karya rekam film cerita atau film b.
c.
d.
e.
dokumenter, pembinaan kemarnpuan sumber daya manusia di bidang pengelolaan perpustakaan buku, karya rekam film cerita atau film dokumenter daD perawatankarya cetak; penggarapan alih media untuk lebih mengefektifkan pendayagunaankoleksi audio-visual berupa karya rekam filmcerita atau film dokumenter, memberikan dukungan daDbantuan untuk mengembangkan kemarnpuan dalam pemanfaatan dan pengelolaan karya rekam film cerita atau film dokumenter; kelja sarna dalarn bentuk lain yang dianggap relevan oleh
r !
kedua belah pihak. (2) PlHAK KEDUA memberikan bantuan kepada PlHAK PERTMA dalam bentuk: a. membantu memperlancar penghimpunan koleksi audiovisual dari pihak swastaperfilman; b. kelja sarna dalarn membina kemarnpuan sumber daya manusia dalam bidang pemanfaatandan pengelolaan karya rekarn audio-visual; c. membantu pengadaan data daD informasi mengenai film
cerita., 76
--
L
d. membatu pemanfaatan clan pengelolaan koleksi audiovisual PIHAK PERTAMA; Pasal 4 PIHAK PERTAMA clan PIHAK KEDUA akan berkoordinasi dalarnmerumuskan clanmenjabarkan semua langkah kerja sarnaini yang hams dilaksanakan oleh kedua belah pihak;
~
Pasal 5
l
PIHAK PERTAMA clan PIHAK KEDUA hams berupaya agar sarnaini mencapai hasil yang optimal, terutarna demi kepentingan bangsaclan negara. Pasal 6 Teks asli Memorandum Kesepakatan bersarna ini dibuat dalarn rangkap dua yang sarna betul bunyinya, ditandatangani bersarna oleh PIHAK PERTAMA clan PIHAK KEDUA clan oleh para saksi, dengan masing-masing diberi materai secukupnya; kedua teks ini memiliki kekuatan hukum yang sarnaclan masing-masing dipegang oleh PIHAK PERTAMA clan PIHAK KEDUA;
PasaI 7 (I) Hal-hal yang belum diatur dalarn Memorandum Kesepakatan ini akan diatur kemudian. (2) Memorandum Kesepakatan ini berlaku sejak tanggal ditandatangani.
,
77
I (3) Memorandum kesepakatan ini akan dievaluasi dan ditinjau kembali oleh kedua belah pihak secara berkesinambungan, minimal setiap duatahun sekali.
1'IIlAK
KEDUA
PIlIAK
KUALA
PEltTMIA
KUALA
,
.NASIONAI..
RI
J' ,. ,
II
MlSDACIIYUSA
~
DIRAN
ANOONO
SAKSI-SAKSI
lItEK11JR:.NDERAL RADIO TELEV
Dl{S.A.
MLS, MA
'5
DlREKruRJEND E
DANflJ.M
KE~
~.
SIIU:EIN
'AA
AI..
I
PROF.DILIZ'l
I"
,
,
78
!,
"
