WALIKOTASURAKARTA PERATURAN WALIKOTA NOMOR: 5 iAHUI'!
~OI:;L
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAANRETRIBUSI PENGUJIAN BERKAL/\ KENDARAANBERMOTOR DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTASURAKARTA, Menimbang
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35 dan PasaI 36 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukurr. Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32
Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); II. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Untlang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nemor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 17. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2005 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2005 Nemer 7); 18. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008 ten tang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 4); 19. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2008 ten tang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 9); 20. Peraturah Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 ten tang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 7); 21. Peraturan Daerah Kota Surakarta 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 14); Memperhatikan
1. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2006 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Lama; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Menteri tentang
3.
Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 1993 ten tang Persyaratan Ambang batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempel, Karoseri, Bak Muatan serta Komponen;
4.
Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 1993 ten tang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
5. Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor SKA.03/0JAOll/GRJD/1999 tentang Pedoman Teknis Buku dan Tanda Uji Berkala serta Tanda Samping; MEMUTUSKAN: PERATURAN WALIKOTA PELAKSANAAN RETRIBUSI KENDARAANBERMOTOR.
Menetapkan
TENTANG PETUNJUK PENGUJIAN BERKALA
BAB I KETENTUANUMUM Pasal 1 Dalam Peraturan 1. 2. 3. 4.
Walikota ini yang dimaksud dengan:
Daerah adalah Kota Surakarta; Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surakarta; Walikota adalah Walikota Surakarta; Dinas adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Surakarta; 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Surakarta; 6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di lingkungan di bidang Pemerintah Daerah yang berwenang mendapat penyelenggaraan perhubungan dan pendelegasian wewenang dari Walikota; 7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat; 8. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan yang ada pad a kendaraan itu dan dipergunakan untuk pengangkutan orang dan/atau barang di jalan; 10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap; Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan; Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan; Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan; Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu; Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan; Surl;l.t Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah; Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang; Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang; Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi danl atau sanksi administrasi berupa bunga danl atau denda; Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai perhimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya; Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor,kereta gandengan,kereta tempelan
22.
23. 24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik jalan; Jumlah berat beban yang diperbolehkan selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimal kendaraan bermotor beserta muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya; Masa uji berkala adalah masa atau waktu yang ditetapkan bahwa kendaraan bermotor wajib uji berkala tersebut telah memenuhi persyaratan teknis laik jalan; Uji .berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor,kereta gandengan, kereta tempelan,kendaraan khusus; Mutasi uji adalah perpindahan lokasi pengujian berkala dari satu wilayah pengujian berkala ke wilayah berkala lainnya sebagai akibat perpindahan domisili pemilik kendaraan bermotor wajib uji; Numpang uji adalah pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor wajib uji yang karena alasan operasional tertentu dan dilakukan oleh pelaksana pengujian berkala kendaraan bermotor wajib uji diluar daerah domisili; Tanda uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala yang berbentuk lempengan plat logam yang berisi data dan legitimasi termasuk masa berlakunya hasil pengujian berkala, dan harus dipasang pad a setiap kendaraan yang telah dinyatakan lulus uji berkala pada tempat yang tersedia untuk itu; Tanda samping adalah tanda yang dipasang dan atau yang tertera pad a bagian kanan dan kiri kendaraan bermotor berisi data teknis kendaraan yang bersangkutan,kelas jalan terendah yang boleh dilalui serta masa berlakunya kendaraan yang bersangkutan; Buku uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berupa buku data dan legitasi masa berlakunya hasil pengujian berkala dan harus selalu disertakan pada kendaraan yang bersangkutan; Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pad a waktu dioperasikan di jalan; Kendaraan khusus adalah setiap kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang barang khusus; Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak banyaknya 8 (delapan) tempat dud uk tidak termasuk tempat dud uk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi; Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi, termasuk juga mobil bus yang dipergunakan untuk angkutan penumpangyang memiliki jarak sumbu lebih atau sama
34. 35.
36. 37. 38. 39. 40.
41.
42. 43.
dengan 3000 milimeter, walalupun jumlah tempat duduknya kurang dari 8 (delapan) tidak termasuk tempat duduk pengemudi; Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor,mobil penumpang, mobil bus; Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor; Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang biasanya untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut pembayaran; Penyelia adalah jenjang tingkatan penguji kendaraan bermotor yang mempunyai wewenang penuh; Uji pertama adalah pelaksanaan pemeriksaan yang pertama kali bagi kendaraan wajib uji yang baru atau kendaraan yang belum pernah diuji sarna sekali; Peralatan uji adalah sarana untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan menguji kendaraan bermotor dengan fasilitas alat uji mekanis maupun sistem komputer; Formulir Laporan Hasil Pemeriksaan Kendaraan, selanjutnya disingkat FLHPK, adalah formulir yang memuat tentang pemeriksaan pengujian berkala kendaraan bermotor; Pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor adalah suatu mekanisme pengendalian emisi gas buang kendaraan bermotor dalam rangka pengendalian penr:emaran udara yang mewajibkan setiap kendaraan bermotor untuk merawat kendaraannya agar selalu memenuhi baku mutu; Emisi adalah gas buang dari sumber kendaraan bermotor sebagai hasil proses pembakaran di ruang mesin; Ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor adalah batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar yang terkandung dalam emisi gas buang kendaraan bermotor sebagai hasil proses pembakaran di ruang mesin; BAB II MAKSUDDANTUJUAN
Pasal2 Maksud dari Pengujian Berkala Kendaraan bermotor adalah: a.
memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor dijalan;
b.
melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor dijalan;
c,
memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.
Pasal3 1'ujuan dari Peraturan Walikota ini adalah agar kendaraan bermotor yang akan digunakan di jalan memenu hi persyaratan teknis dan laik jalan, termasuk persyaratan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan yang harus dipenuhi. BAB III WAJIB UJI KENDARAAN BERMOTOR Bagian Kesatu Obyek Pasal4 Obyek wajib uji kendaraan bermotor terdiri atas: a. mobil penumpang umum; b. mobil bus; c. mobil barang; d. kendaraan khusus; e. kereta gandengan; f. kereta tempelan; Pasal 5 Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan yang ada pada kendaraan itu dan biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang atau barang dijalan selain dari pada kendaraan yang berjalan diatas reI. t3agian Kedua Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Pasal6 (1)
Setiap ketldaraan bermotor yang dioperasikan dijalan wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
(2) Setiap kendaraan wajib dilakukan pengujian kendaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (3) Setiap
kendaraan bermotor yang melakukan pengujian kendaraan diluar Daerah wajib mendapat persetujuan dari Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk;
(4) Masa Pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal4 dilakukan setiap 6 (enam) bulan; (5) Dikecualikan dari masa pengujian sebagaimana
dimaksud
pada ayat (4) adalah: a. Kendaraan bermotor wajib uji mengalami kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerusakan dan atau perubahan fisik;
b. mengalami perubahan bentuk sehingga jenis kendaraan mengalami perubahan secara fisik dan atau teknis. BABIV PERSYARATAN DANMEKANISME Bagian Kesatu Persyaratan Pasal 7 Pengujian Persyaratan teknis meliputi: a. susunan; b. perlengkapan; c. ukuran; d. karoseri; e. rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya; f. pemuatan; g. penggunaan; h. penggandengan kendaraan bermotor dan/atau i. penempelan kendaraan bermotor. Pasal 8 Pengujian Persyaratan laikjalan meliputi: a. emisi gas buang; b. kebisingan suara; c. efisiensi sistem rem utama; d. efisiensi sistem rem parkir; e. kincup roda depan; f. suara klakson; g. daya pancar dan arah sinar lampu utama; h. radius putar, I. akurasi alat penunjuk kecepatan; J. kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan k. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan. Pasal9 Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor terdiri dari : a. b. c. d. e.
Uji Berkala untuk pertama kali dan uji berkala berikutnya; persetujuan Izin uji keluar daerah; persetujuan Izin uji dari luar daerah; mutasi masuk; mutasi keluar; f. penggantian Buku uji atau tanda 4ii; g. penggantian masa uji berkala (cat samping/stiker).
Bagian Kedua Mekanisme Pasal 10 (1) Bagan alur pemohon dalam mengajukan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 pad a Lampiran I Peraturan Walikota ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. (2) Bentuk dan isi FLHPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tercantum pada Lampiran II Peraturan Walikota ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
Paragraf 1 Uji Berkala Pertama Kali Pasal 11 Permohonan pengujian berkala kendaraan bermotor untuk pertama kali, pemohon mendaftarkan kendaraannya pada bagian pendaftaran pada seksi uji kendaraan dengan mengisi formulir permohonan pendaftaran yang tersedia dengan melampirkan : a. STNK asH yang masih berlaku; b. Sertifikat registrasi uji tipe kendaraan, Surat keterangan mutu karoseri dan atau surat keterangan perubahan bentuk; c. Surat keterangan ijin trayek/ijin operasi (untuk angkutan penumpang umum); d. Surat tera tangki (untuk mobil barang berbentuk tangki); e. Surat tera argometer (untuk mobil penumpang jenis taxi); f. Membawa kendaraannya ke Unit pengujian. Pasal 12 (1) Setiap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 telah memenuhi persyaratan maka oleh petugas dilakukan : a. b. c. d.
pemeriksaan; menetapkan besarnya retribusi yang harus dibayar; menetapkan waktu pelaksanaan uji;dan selanjutnya menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi berikut FLHPK.
(2) Pemohon membayar retribusi pada bendahara Dinas dan diberikan bukti pembayaran.
penerima
(3) Setelah melakukan pembayaran retribusi pemohon menyerahkan kendaraannya beserta FLHPK kepada petugas pengujian ditempat pengujian kendaraan bermotor untuk dilakukan pemeriksaan. (4) Petugas pengujian melaksanakan pemeriksaan dan menerangkan hasH pemeriksaan kendaraan kedalam FLHPK. (5) Laporan hasil pemeriksaan diserahkan oleh penguji ke bagian administrasi pengujian untuk diproses penerbitan dan pengeluaran tanda uji dan buku uji. (6) Kendaraan diserahkan kembali kepada pemohonjpemilik. (7) Bagi kendaraan yang telah dinyatakan lulus uji maka pemohon diminta untuk menyerahkan bukti pembayaran kepada bagian administrasi pengujian guna mendapatkan tanda lulus uji dan dipasang pada plat tanda nomor kendaraan serta buku uji. (8) Untuk kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan dinyatakan tidak lulus uji, penguji wajib memberitahukan secara tertulis tentang bagian bagian kendaraan yang wajib diperbaiki, waktu dan tempat dilakukannya pengujian ulang. (9) Untuk pelaksanaan uji ulang pemilikjpemegang tidak diperlakukan sebagai pemohon baru dan tidak dipungut biaya. (10) Pengujian ulang dilakukan setelah pemilikj pemegang menunjukkan bukti pemberitahuan dari penguji sebelumnya dan apabila ternyata tetap tidak lulus uji, pemilikj pemegang melaksanakan pengujian ulang berikutnya diperlakukan sebagai pemohon baru.
Paragraf2 Uji Berkala Berikutnya Pasal 13 Permohonan pengujian kendaraan bermotor untuk berkala berikutnya pemohon mendaftarkan kendaraannya pacta seksi uji kendaraan dengan mengisi formulir permohonan pendaftaran yang tersedia dan dilarnpiri dengan : a. STNKasH yang masih berlaku; b. buku uji;
c. sertifikat registrasi uji tipe kendaraan, Surat keterangan mutu karoseri dan atau surat keterangan perubahan bentuk; d. surat keterangan ijin trayekjijin operasi (untuk angkutan penumpang umum); e. surat tera tangki (untuk mobil barang berbentuk tangki); f. surat keterangan jati diri dan atau surat kuasa;dan g. membawa kendaraannya ke Unit pengujian. Pasal 14 (1) Setiap permohonan uji berkala berikutnya yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam Pasal 13 keputusan 1m, oleh petugas dilakukan pemeriksaan, menetapkan besarnya retribusi yang harus dibayar, menetapkan waktu pelaksanaan uji, selanjutnya menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi berikut FLHPK; (2) Pemohon membayar retribusi pada bendahara Dinas dan diberikan bukti pembayaran;
penerima
(3) Setelah melakukan pembayaran retribusi pemohon menyerahkan kendaraannya beserta FLHPK kepada petugas pengujian ditempat pengujian kendaraan bermotor untuk dilakukan pemeriksaan; (4) Petugas pengujian melaksanakan pemeriksaan dan menerangkan hasil pemeriksaan kendaraan kedalam FLHPK; (5) Laporan hasil pemeriksaan diserahkan oleh penguji ke bagian administrasi pengujian untuk diproses penerbitan dan pengeluaran tanda uji dan buku uji; (6) Kendaraan diserahkan kembali kepada pemohonjpemilik; (7) Bagi kendaraan yang dinyatakan lulus uji pemohon diminta untuk menyerahkan bukti p'embayaran kepada bagian administrasi pengujian untuk mendapatkan tanda lulus uji dan dipasang pada plat tanda nomor kendaraan serta buku uji; (8) Untuk kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan dinyatakan tidak lulus uji, penguji wajib memberitahukan secara tertulis ten tang bagian bagian kendaraan yang wajib diperbaiki, waktu dan tempat dilakukannya pengujian ulang;
(9) Untuk pelaksanaan uji ulang pemilikjpemegang tidak diperlakukan sebagai pemohon baru dan tidak dipungut biaya; (10) Pengujian
ulang dilakukan setelah pemilikj pemegang menunjukkan bukti pemberitahuan dari penguji sebelumnya dan apabila ternyata tetap tidak lulus uji, pemilikjpemegang melaksanakan pengujian ulang berikutnya diperlakukan sebagai pemohon bam; Paragraf 3 Persetujuan Ijin Numpang Uji Keluar Daerah Pasal 15
Permohonan pengujian kendaraan bermotor untuk persetujuan numpang uji keluar daerah, pemohon mendaftarkan pada seksi uji kendaraan dengan mengisi formulir permohonan pendaftaran yang tersedia dan dilampiri dengan : a. foto copy STNKasli yang masih berlaku; b. foto copy Buku uji; c. Surat keterirngan jati diri dan atau surat kuasa; Pasal 16 (I) Setiap permohonan persetujuan ijin numpang uji keluar daerah yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana terse but dalam Pasal 15, oleh petugas dilakukan pemeriksaan administrasi; (2) Petugas pengujian menyerahkan numpang uji keluar daerah;
surat
persetujuan
IJIn
Pasal 17 Dikecualikan pemberian ijin numpang kendaraan bermotor wajib uji seperti:
UJI
keluar daerah untuk
a. Mobil bus umum; b. Mobil pen urn pang umum; c. Taxi. Pasal 18 Ijin numpang uji keluar daerah berlaku 14 (empat belas) hari setelah tanggal ditetapkan.
Paragraf 4 Persetujuan Ijin Numpang Uji Dari Luar Daerah Pasal 19 Permohonan pengujian kendaraan bermotor untuk persetujuan ijin numpang uji dari luar daerah, pemohon mendaftarkan pada seksi uji kendaraan dengan mengisi formulir permohonan pendaftaran yang tersedia dan dilampiri dengan : a. b. c. d. e.
STNKasli yang masih berlaku; Buku uji; Surat keterangan jati diri dan atau surat kuasa; Surat keterangan persetujuan uji dari luar daerah; Membawa kendaraannya ke tempat pengujian. Pasal20
(1)
Setiap permohonan persetujuan IJIO dari luar daerah yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana terse but pada Pasal 19 keputusan ini, oleh petugas dilakukan pemeriksaan, menetapkan besamya retribusi yang harus dibayar, menetapkan waktu pelaksanaan UJI, selanjutnya menyerahkan formulir pendaftaran yang tel~ diisi berikut FLBPK;
(2) Petnohon membayar retribusi pada bendahara Dinas dan diberikan bukti pembayaran;
penerima
(3) Setetah melakukan pembayaran retHbusi pemohon menyenlhkan kehdaraannya beserta FLHPK kepada petugas pengujilhl ditempat pengujian kentiaraart bermotor untuk dilakukan pemeriksaan; (4) Petugas pengujian melaksanakan pemeriksaan dan menerangkan hasil pemeriksaan kendaraan kedaJam FLHPK; (5) Laporan hasil pemeriksaan diserahkan oleh penguji ke bagian administrasi pengujian untuk diproses penerbitan dan pengeluaran tanda uji dan buku uji; (6) Kendaraan diserahkan kembaJi kepada pemohon/pemilik; (7) Bagi kendaraan yang dinyatakan lulus uji pemohon diminta untuk menyerahkan bukti pembayaran kepada bagian administrasi pengujian untuk mendapatkan tanda lulus uji dan dipasang pada plat tanda nomor kendaraan serta buku uji;
(8) Untuk kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan laik wajib jalan dinyatakan tidak lulus uji, penguji bagian memberitahukan secara tertulis tentang bagian kendaraan yang wajib diperbaiki, waktu dan tempat dilakukannya pengujian ulang; (9)
Untuk pe1aksanaan uji ulang pemilikjpemegang tidak diperlakukan sebagai pemohon baru dan tidak dipungut biaya;
(10) Pengujian
ulang dilakukan setelah pemilikj pemegang menunjukkan bukti pemberitahuan dari penguji sebelumnya dan apabila temyata tetap tidak lulus uji, pemilikj pemegang melaksanakan pengujian ulang berikutnya diperlakukan sebagai pemohon baru;
(11) Mengirimkan hasil pemeriksaan
kendaraan Daerah asa! kendaraan yang diuji;
bermotor kepada
Paragraf 5 Mutasi Masuk Pasa! 21 Permohonan pengujian kendaraan bermotor untuk mutasi masuk, pemohon mendaftarkan pada seksi uji kendaraan dengan mengisi formulir permohonan pendaftaran yang tersedia dan dilarnpiri dengan : a. STNKasli yang masih berlaku; b. Surat keterangan mutasi kendaraan,kartu induk pemeriksaan dan Buku uji; c. Surat keterangan jati diri dan atau surat kuasa; d. Surat keterangan pemeriksaan mutu karoseri dan surat keterangan peru bah an bentuk (bagi kendaraan yang mengalami perubahan bentuk danjenis); e. Surat keterangan persetujuan ijin trayekjijin operasi (untuk angkutan penumpang umum); f. Surat tera tangki (untuk mobil barang berbentuk tangki); g. Surat argometer (untuk mobil penumpangjenis taxi); h. Membawa kendaraannya ke tempat pengujian. Pasal 22 (1)
Setiap permohonan mutasi masuk yang te1ah me menu hi persyaratan sebagaimana terse but dalarn Pasal 21 Peraturan Walikota 1m, oleh petugas dilakukan pemeriksaan, menetapkan besamya retribusi yang harus dibayar, menetapkan waktu pelaksanaan uji, selanjutnya menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi berikut FLHPK;
(2) Pemohon membayar retribusi pada bend ahara Dinas dan diberikan bukti pembayaran;
penerima
(3) Setelah melakukan pembayaran retribusi pemohon menyerahkan kendaraannya beserta FLHPK kepada petugas pengujian ditempat pengujian kendaraan bermotor untuk dilakukan pemeriksaan; (4) Petugas pengujian melaksanakan pemeriksaan dan menerangkan hasil pemeriksaan kendaraan kedalam FLHPK; (5) Laporan hasil pemeriksaan diserahkan oleh penguji ke bagian administrasi pengujian untuk diproses penerbitan dan pengeluaran tanda uji dan buku uji; (6) Kendaraan diserahkan kembali kepada pemohonjpemilik; (7) Bagi kendaraan yang dinyatakan lulus uji pemohon diminta untuk menyerahkan bukti pembayaran kepada bagian administrasi pengujian untuk mendapatkan tanda lulus uji dan dipasang pada plat tanda nomor kendaraan serta buku uji; (8) Untuk kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan dinyatakan tidak lulus uji, penguji wajib memberitahukan secara tertulis ten tang bagian bagian kendaraan yang wajib diperbaiki, waktu dan tempat dilakukannya pengujian ulang; (9) Untuk pelaksanaan uji ulang pemilikjpemegang tidak diperlakukan sebagai pemohon baru dan tidak dipungut biaya; (10) Pengujian ulang dilakukan setelah pemilikj pemegang menunjukkan bukti pemberitahuan dari penguji sebelumnya dan apabila temyata tetap tidak lulus uji, pemilikjpemegang melaksanakan pengujian ulang berikutnya diperlakukan sebagai pemohon baru; Paragraf6 Mutasi Keluar Pasal23 Permohonan pengujian kendaraan bermotor untuk mutasi keluar, pemohon mendaftarkan pada seksi uji kendaraan dengan mengisi formulir permohonan pendaftaran yang tersedia dan dilampiri dengan : a. STNKbaru atau surat keterangan fiscal antar daerah; b. Buku uji atau fotocopy buku uji; c. Surat keterangan jati diri dan atau surat kuasa.
Pasal 24 (1) Setiap permohonan mutasi keluar yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalarn Pasal 23 Peraturan Walikota IllI, oleh petugas dilakukan pemeriksaan administrasi; (2) Petugas pengujian menyerahkan surat keterangan mutasi uji kendaraan beserta kartu induk pemeriksaan kepada pemohon/ pemilik; Paragraf7 Penggantian Bulru Uji dan atau Tanda uji Pasal 25 Permohonan penggantian buku uji/tanda uji, pemohon mendaftarkan pada seksi uji kendaraan dengan mengisi formulir permohonan pendaftaran yang tersedia dan dilarnpiri dengan : a. STNKasH yang masih berlaku; b. Buku uji atau tanda uji yang rusak; c. Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian RI terhadap buku uji/tanda uji yang hilang. Pasal26 (I)
Setiap permohonan penggantian buku uji/tanda uji yang te1ah memenuhi persyaratan sebagaimana terse but dalam Pasal 25 Peraturan Walikota ini, oleh petugas dilakukan pemeriksaan, menetapkan besarnya retribusi yang harus dibayar;
(2) Pemohon membayar pada bendahara tanda bukti pembayaran;
Dinas dan menenma
(3) Pemohon menyerahkan bukti pembayaran kepada petugas administrasi pengujian yang selanjutnya dibuatkan tanda dan atau buku uji baru yang dimintakan ganti;
BABV KEWENANGANPENANDATANGAN BUKU UJI Pasal27 (1) Penerbitan buku uji, berkala kendaraan bermotor pada halarnan pertama di tanda tangani oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk;
(2) Surat persetujuan numpang uji keluar daerah dan mutasi uji kendaraan bermotor di tanda tangani kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk; (3) Pembuatan dan/atau perubahan tanda samping hanya diberikan oleh tenaga penguji dan/ atau petugas lain dibawah pengawasan tenaga penguji; (4) Penetapan hasil uji dalam buku uji berkala ditanda oleh penguji dengan wewenang penuh penguji kompetensi Penyelia pada halaman masa beriaku.
tangani dengan
BAB VI JANGKA WAKTUPENYELESAIANPELAKSANAAN PENGUJIAN KENDARAANBERMOTOR Pasai28 (1) Uji berkaia untuk pertama kali dan uji berkala yang berikutnya diseiesaikan dalam waktu 1 (satu) hari kerja terhitung sejak surat permohonan diterima setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan tidak ada peralihan karena persyaratan teknis dan laik jaian; (2) Surat persetujuan numpang uji keluar daerah dan surat keterangan mutasi uji kendaraan bermotor diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari kerja terhitung sejak saat permohonan diterima, setelah persyaratan dinyatakan lengkap; (3) Penggantian buku uji berkala atau tanda lulus uji berkala diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari kerja terhitung sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan benar; BAB VII PEMBAYARANDAN PENYETORANRETRIBUSI Pasal29 (I)
Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai/lunas oleh wajib retribusi sebelum kendaraan bermotor melaksanakan pengujian;
(2) Wajib retribusi Dinas;
membayar
kepada
Bendahara
(3) Bendahara Penerima Dinas menyetor ke Kas selambat lambatnya 1 (satu) kali 24 jam menggunakan blangko bukti setor rangkap;
Penerima Daerah dengan
•
(3)
Bendahara Penerima Dinas menyetor ke Kas selambat lambatnya 1 (satu) kali 24 jam menggunakan blangko bukti setor rangkap;
(4) Setiap pembayaran pembayaran
retribusi
diberikan
tanda
Daerah dengan bukti
(5) Setiap pembayaran harus dicatat dalam buku penerimaan. BAB VIIl TATACARAPENGURANGAN.KERlNGANANDANPEMBEBASAN RETRIBUSI Pasa130 (1) Walikota berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan. keringanan dan pembebasan retribusi; (2) Pengurangan. keringanan diberikan apabila;
dan
pembebasan
retribusi
a. Kendaraan yang tidak dioperasikan karena rusak yang dibuktikan dengan surat keterangan bengkel sedangkan surat tanda nomor kenc!araan serta buku uji dititipkan kepada instansi yang mengeluarkan surat surat ter3ebut; b. Terhadap kendaraan bermotor untuk kepentingan sosial;
yang
penggunaannya
c. Permohonan terse but butir b dimajukan setiap masa jatuh tempo pelaksanaan uji. BABIX KETENTUANPENUTUP Pasal31 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pad a tanggal ditetapkan Agar setiap orang mengetahuinya. memerintahkan pengllndangannya peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sllra',arta.
,--Jk!~~UHARTO ~.•.. ~E!tj~~i1(ERAH
KOTASURAKARTA TAHUN ~Ol~
NOMOR ~
•
•
l-6.MPIRAN 1
MEKANISME
PENGUJIAN
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR 5 iA\1UN .:lO\&TANGGAL: 9:1. N\al"e1 .Il.O\P-
BERKALA KENDARAAN
BERMOTOR
LOKETI (PenglmbUln
rormullr)
PEMOHON UJI
LOKETII Pend.naran
Ujl
+
+
UJIO"kalo Perl. rna K.lI
Ujl Berkal.
I
Bcrikulnya
Muel.1 ujl NUlIlpIIg
I
Vji I
LOKETIII Pembay.,ln Retrlbusl Ujl
I
~
~
Pemerlkslln Teknls
Admln!stra!!
PKO
.-
I Mekanlk
Non Meklnlk
COIllCT •• "r Smoke Tester
Pcmcriksun
-
Pcngislan Kartu Induk )'cmcrlksRlUln Pengislan Sura' Tanda Vji Kendar •• " Pendatlln Laporan·laporan
AWII
Hud Light Tester
Jembattn Vji
Sid. Slid T •• "r
UJIJol ••
Axle Load Tester
Pengumpulan Berka.
Speedometer Telfer
.
Bnkc Testtr
I
•
Kcputaun ptngcslhtn
Hasll PemerikJ •• n
I
GAGAL
LULUS
I
I
~ LOKET IV Peng.mblll"
Hull VJI
( Buku Vjl, Tanda Vji dan Tanda Samping)
11)1VlanK
Ptrbalkan
-I
+
t Ptmillk Kend.
I
~(ti~" ... , -'
~
, ",' t.i
t
. ~
i¥s~ ~I
'\~&~;,;;. ~V\ ~ODO ~J(AR'\I'-
I
,/
t~
LAMPlRAN II: PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR : '3 l' A\"WN ~O\~ TANGGAL :.9~ ""Gll"Itl: ~I,;l. FORMULIR LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KENDARAAN
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNlKASI DAN INFORMATlKA KOTA SURAKARTA FORMULIR PENDAFTARAN UJI KENDARAAN BERMOTOR (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI UJI KENDARAAN) RINCIAN KETETAPAN WAJIB RETRIBUSI
RETRIBUSI UJI
NILAI KETETAPAN
GANTI BUKU UJI
NOMOR KENDARAAN
CATSAMPING
TONASE
NUMPANG / MUTASI
KENDARAAN
(JBB)
UJI
KODE PEMBAYARAN
TANDA UJI
NOMOR UJI BESARNYA KETETAPAN RETRIBUSI
SURAKARTA, WAJIB RETRIBUSI
. PETUGAS PENETAPAN RETRIBUSI
•
(
)
(
)
PEMERINTAH
KOT A SURAKART A
DINAS PERHUBUNGAN KOMUNlKASI DAN INFORMATlKA JL. MENTERI SUPENO NO.7 TELP.(0271) 717470 Email:
[email protected] Website: www.dishub-surakarta.co-cc SURAKARTA 57139
PERSETUJUAN
NUMPANG UJl KENDARAAN NOMOR: 551.2/ .
BERMOTOR
Berdasarkan permohonan pemilik kendaraan bermotor dibawah ini : Nama Pemilik Alamat Pemilik Jenis Kendaraan Merek dan Tipe KBM Tahun Pembuatan Nomor Uji Nomor Kendaraan : Nomor Mesin Nomor Rangka Tgl tdk berlaku lagi tanda uji :
,
'
. . . . . . . . . "
Dan berdasarkan catatan yang ada pemilik kendaraan terse but telah membayar : Retribusi Uji Retribusi Numpang uji Sanksi Administrasi SETUJU / TIDAK KEBERA TAN UNTUK DIUJI PADA
Setelah diuji, hasil ujinya/pemeriksaan segera dikirim kepada kami secepatnya. Persetujuan numpang uji ini diberikan untuk I (satu) kali uji dan masa berlakunya (empat belas) hari kalender sejak ditetapkan. Surakarta,
.
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SURAKARTA
(
NIP
)
.
14
· PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SURAKARTA BUKTI TRANSAKSI PEMBAY ARAN UJI KENDARAAN (KWITANSI) WAJIB
NO.TRANS
RETRIBUSI
TGL.TRANSAKSI
(JBB)
KODE
TERLAMBAT
NOMORUJI
RETRIBUSI
NO. KENO TONASE
KENO
RINCIAN RETRIBUSI TARIF UJI
JUMLAH RETRIBUSI
TANDA UJI
SANKSIDENDA
CAT TANDA SAMPING
KETETAPAN
GANTI BUKU UJI
D1BAYAR
NUMPANG/MUTASI
RETRIBUSI
WAJIB
UJI
BENDAHARA
(
LEMBAR PUTIH LEMBAR MERAH LEMBAR KUNING
: UNTUK PEMILIK : UNTUK ARSIP PENGUJIAN : UNTUKBKP
I
PEMERINT AH KOT A SURAKART A
DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATlKA JL. MENTERI SUPENO NO.7 TELP.(0271) 717470 Email:
[email protected] Website: www.dishub-surakarta.co-cc SUR A K ART A 57139
SURAT KETERANGAN
MUTASI UJI KENDARAAN
NOM OR : 551.2 /
.
Bahwa berdasarkan STNK/Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah yang dikeluarkan oleh Kepala Cabang Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah Kota Surakarta tanggal ............. Nomor Dan permintaan pemilik kendaraan bermotor dibawah ini dimutasikan/dipindahkan ke . Sedangkan data kendarlian sebagai berikut : • Nama Pemilik Lama .........................................................................
Alamat Pemilik Lama Nama Pemilik Barn Alamat Pemilik Barn Jenis Kendaraan Merek dan Tipe KBM Tahoo Pembuatan NomorUji Nomor Kendaraan Nomor Mesin Nomor Rangka
Dan berdasarkan catatan yang ada pemilik kendaraan tersebut telah membayar : Retribusi Uji Retribusi Mutasi uji Sanksi Administrasi Bukti pembayaran nomor
tanggal
.
Surakarta, . KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SURAKARTA
( NIP
) .
PEMERINT AH KOTA SURAKART A
DINAS PERHUBUNGAN KOMUNlKASI DAN INFORMATlKA JL. MENTER! SUPENO NO.7 TELP.(0271) 717470 Email:
[email protected] Website: www.dishub-surakarta.co-cc
SUR A K ART A 57139
Surakarta Nomor : 551.2/ . Sifat . Hal : Surat Pemberitahuan Pengujian dan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD)
.
Kepada: Yth
.
Di SURAKARTA Berdasarkan catatan pada Kartu Induk Pemeriksaan yang ada pada kantor kami .Kendaraan yang saudara miliki tersebut dibawah ini : Nomor Kendaraan . Jenis Kendaraan . Tahun Pembuatan . Nomor uji/Pemeriksaan . Nomor Mesin . Nomor Rangka . Masa berlakunya tanda uji telah berakhir pada , sehingga berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor ten tang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, K:mdaraan terse but tidak diujikan selama Bulan Retribusi Uji Kendaraan bermotor belum terbayarkan sebesar : Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor : Rp. .. Jumlah Retribusi yang harus dibayarkan : Rp. .
. .
Sehubungan dengan hal tersebut maka selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pengeluaran surat ini supaya segera menyelesaikannya di Kantor Dinas Perhubungan Bidang Teknik dan Prasarana pada waktu sebagai berikut : Hari Senin sid Kamis : Jam 08.30 - 14.30 WIB Hari Jum'at : Jam 08.30 - 11.00 WIB Demikian atas perhatiannya,
disampaikan
terimakasih.
KEPALAPERHUBUNGAN KOMUNIKASIDAN lNFORMATIKAKOTA SURAKARTA (
NIP Tembusan disampaikan kepada Yth: 1. Inspektur Kota Surakarta; 1. Kepala DPPKA Kota Surakarta; 2. pertinggal
)
.
BLANGKO PERNYATAAN PEMILIK KENDARAAN Setelah kami mendapatkan surat dari Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika tentang Surat Pemberitahuan Pengujian dan Surat Tagihan Retribusi Daerah. Maka saya menyata.kan bahwa kendaraan yang saya miliki dengan : Nl!ffia Pemilik Alamat Nomor Kendaraan Jenis Kend Tahun Pembuatan Nomor Uji/Pemeriksaan: Nomor Mesin Nomor Rangka Saat ini kendaraan
tersebut dalam keadaaan :
1. Ganti Pemilik/Telah Dijual 2. Rusak Berat 3. Sedang Dalam Perbaikan 4. Posisi Diluar Kota Selanjutnya saya, Bersedia / Tidak Bersedia Untuk mengujikan kendaraan tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengeluaran Surat Teguran ini. Demikian pemyataan
ini saya buat untuk dipergunakan
seperlunya.
Surakarta,
.
Pemilik Kendaraan
(
NB: Mohon Dikirim ke Kantor Dinas Perhubungan Kota Surakarta JI Menteri Supeno No. 7 Manahan Solo
)
Komunikasi dan Informatika
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
KENDARAAN BERMOTOR
No. KF.NOARAAN
TA~GGAL PEMERIKSAA" SIFAT PELAKSANAAN un PERTAMA I BERIKUTNYA POSISI SPEDOOMETER
NAMA PEMIUK ALAMAT JENIS KENDARAAN MEREK DAN TIPE TAIlU . PEMBUATAN No MF.SIN No. RANGKA
,
I
• :10.0 ••••. _
I'llUlUTlUoI
"'TIM
•
",lfUO!
·0,0 •.••0'e/O ••_ ••_~_ '030,,_~ '040,_ D·f\'j 0 ·"",0"1__
mO ••••••••• ____ mOa-. ••.•. _ )001 0 "-'M Gor_ 0)0\0 ••..•.•.•..•••• __ a ¥II 0 "'--"'t __ ~
D·n/Ollt •.•••••
0101
10.......-11_0..-
·1"'0 ••-.....11
__
..MliltuIi •••••••
..
l
U~U"
0 QoIIOAL
•••fftI,.~
O)fl,DI __ Ow 01_1_ •..•. DJOJOI_.o.. 01040'''•.l_ DJO'oO~"" OMlDl_"D~IOI_""'" OJlllO,_IC_ JOt0,_ •.•.• _ D,·1I0l_ ••.••••••
o
O,"Ol_~""'"
0',,0,_,.,.. ..••.••.•. 0,·10_
D/·.DI_1_~ 0".0 o .IflUS I0
•••••••
•••• ,
tllID&.oo~IllI
••••••
o
LUlU' I
,,..011_, •.•...
O~\JI.V.,OGA()oOr,l.
• ••••/111'""""'••••11
0 a-I3AL
to. Do ••••••••••..•••••.•
III.,.MIIIIIIl
o~"-'
'en 0
0104
wD~Io4tI_
1030 I••••• "".' _O'otl_O ••II_
~"1lllIII
1'll)0_
CleO •••••••• 040010--. •••••.•..-.. 04010 •••••,
••••.• _
CI ~"
••
f
0,010 •••••••.•
_01""",,,,,,,,
~
-0 I"" •• co
07'lllO _____
'"0
070'O-.-C_ •.•. 0_0.- ••.••..•••• OMlO •.•.•••••• _ •.0.,,0 rJ
WDO--...I •. tOSO__ ~ '11 0 uw., __
u,o
__
••••••••
1:',D~
• • • 1.01 0 u....•.••. _ ••. 1110 __
•
" I_*,-"
,·.0 ••..••. "7D~ ••
OI'III1I'O~
.110"
0AG0f04
1Cl701_~1
701
D
".0
o
,.
• ---O-'Oll:f••••••••.,....~
"JD".,.. ••••.•
,,,,0 •.
•• Oll..••••• "_~
D~uuIlIOGoloQAl.
,.,Oar--
_0.-
'10·0111_0-.
'!I)O""_' __
WO--....OlI.
••0
""O .•.••• '.........-'l'O~_••••••••
t_.-.....
•••• "-
._--
1,__ 01,0
,,.O"-OlIt~ n.01..-- ••••
0".0 "-'-
0 ••• 1_11_1_
10'
o •••••
It_
--
•• -,
1lI_""""
,•.•~
"••
n
~ ~ ~
•• •
....-......
f_
o lUlUlI 0 GAa.o.,
OLUlu'jD~
-
QAGAl.
l!"-IlI_
mO _____.••,.........._ ~CJ.".....,
••• / •••••.
0 Q4OIol.
U.II.U"
UJIII· LAIN
•• ,0
•.
n 8.'.,', nID1•••T~
",-
o
~D.otI_~ ••••.
r:20 ••.•••. .......,... ••.
1110 ,,__
I
" 11_"_
••• 0_
_0 •.••••••
I
'_""""'.0..--" ",.,0,••••.
04N-eJOl
10·0--.. •• --. tlQO,-..,,_r __ .0-0-.-._ ••••.
0,.,.... •.•.•
,InOc •..•••_____
U.1fQ1U
I
~ ~ ~ ~ ,,-&,.
--
CATATAN : .......................•.............................................................................................................................
.
..................................................................... HASH PENOlJJIAN
c=J
c.=J
. TANGGAI.
PEMERIKSAAN
BF.RIKlITNVA
1.IIl.US
GAGAl.
rFRc:rnlJtJAN
(JARI
.
-
,
NtJMPANG
UNnJK
IJIPERaAI~1
SAMI'AII>F.NGAN
TANGOAL
UJI TANOA TANGAN
PENGlJJl
"';fIMIIM
IAI'\(;(,,\1.
~'wAtt~~le. SURAKARTA,
mODO
r~
••••••••
