Bagian Kumortala
Digitally signed by Bagian Kumortala Date: 2016.03.18 10:34:24 +0700
PERATURAN BERSAMA MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR DAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA NOMOR NOMOR NOMOR NOMOR NOMOR
011SKBIMEN.PP/X112007 04 TAHUN 2007 821KEP12007 440 TAHUN 2007 H K.1021PERKA.25712007
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI GABUNGAN ANGKA KREDIT AUDITOR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR DAN LEMBAGA SANDI NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR DAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,
Menimbang : a.
bahwa sehubungan dengan jumlah pejabat fungsional Auditor di Iingkungan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, Aisip Nasional Republik Indonesia, Badan Kepagawaian Negara, Badan Pengawas Tenaga Nuklir dan Lembaga Sandi Negara relatif sedikit, make tidak memungkinkan untuk dhbentuk Tim Penilai Angka Kredit Auditor pada lnstansi masingmasing;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Tim Penilai Gabungan Angka Kredit Auditor dengan Peraturan Bersama.
Mengingat : 1.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015); 3. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006; 5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah enam kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005; 6. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya; 7. Peraturan Bersama Kepala BAKN, Sekretaris Jenderal BPK dan Kepala BPKP Nomor : 10 Tahun 1996, Nomor 49ISKIS/1996, dan Nomor KEP-386/K/1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya; 8. Keputusan Kepala BPKP Nomor Kep-817/KIJF/2002 tentang Prosedur Kegiatan Baku Penilaian dan Penetapan Angka Kredit bagi Jabatan Fungsional Auditor dilingkungan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN BERSAMA MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR DAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI GABUNGAN ANGKA KREDIT AUDITOR. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bersama ini, yang dimaksud dengan : 1. Tim Penilai Gabungan Angka Kredit Auditor yang selanjutnya disebut Tim Penilai keanggotaannya terdiri dari Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Auditor di lingkungan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, Arsip Nasional Republik Indonesia, Badan Kepagawaian Negara, Badan Pengawas Tenaga Nuklir dan Lembaga Sandi Negara. 2. Instansi Terkait adalah Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, Arsip Nasional Republik Indonesia, Badan Kepagawaian Negara, Badan Pengawas Tenaga Nuklir dan Lembaga Sandi Negara. 3. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil di iingkungan Instansi Terkait yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan pada Instansi Terkait. 4. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Auditor yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan atau kenaikan pangkat dalam jabatan Auditor. 5. Pejabat Pengusul adalah pejabat yang berwenang mengusulkan penilaian angka kredit Auditor melalui Tim Penilai untuk dilakukan penilaian dan penetapan angka kreditnya. BAB II PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT Pasal 2 (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Auditor adalah Pimpinan Instansi terkait atau pejabat lain yang ditunjuk . (2) Pimpinan Instansi terkait atau pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan Penetapan Angka Kredit setelah mendapat pertimbangan dari Tim Penilai.
BAB III PENANGGUNG JAWAB TIM PENILAI Pasal 3 (1)
Untuk menjamin terseienggaranya penilaian angka kredit Auditor ditunjuk Penanggungjawab Tim Penilai.
(2)
Penanggungjawab Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pimpinan Instansi Terkait yang ditunjuk melalui kesepakatan Instansi Terkait.
(3)
Penunjukkan Penanggungjawab Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bergantian setiap 5 (lima) tahun.
(4)
Penanggungjawab Tim Penilai untuk masa 5 (lima) tahun pertama adalah Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.
(5)
Penanggungjawab Tim Penilai berwenang untuk menetapkan Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai serta memberikan pengarahan secara operasional dalam proses penilaian. BAB IV TIM PEN/LAI Pasal 4
Tim Penilai ditetapkan dengan keputusan Penanggungjawab Tim Penilai berdasarkan usul dari Pimpinan Instansi Terkait. Pasal 5 (1)
Tim Penilai bertugas membantu pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dalam proses penilaian dan penetapan angka kredit bagi Auditor meliputi : a. Penilaian atas Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) para Auditor berdasarkan usulan dari Pejabat Pengusul; b. Penyiapan naskah Penetapan Angka Kredit dengan menggunakan formulir sebagaimana diatur dalam Keputusan Menpan Nomor 19 Tahun 1996; c. Penyampaian naskah Penetapan Angka Kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
(2)
Tim Penilai dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai Keputusan Kepala BPKP Nomor Kep817/KIJF2002, dan berkoordinasi dengan BPKP selaku Instansi pembina Jabatan Fungsional Auditor (JFA). Pasal 6
Tim Penilai melakukan penilaian angka kredit bagi Auditor Ahli Muda, Auditor Ahli Pertama, Auditor Penyelia, Auditor Pelaksana Lanjutan dan Auditor Pelaksana di Iingkungan Instansi Terkait.
BAB V SEKRETARIAT TIM PENILAI Pasal 7 (1) Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan penilaian dibentuk Sekretariat Tim Penilai. (2) Sekretariat Tim Penilai ditetapkan dengan keputusan Penanggungjawab Tim Penilai berdasarkan usul dari Pimpinan Instansi terkait. (3) Sekretariat Tim Penilai bertugas membantu pelayanan administrasi dalam proses penilaian dan penetapan angka kredit bagi Auditor.
BAB VI TATA CARA PENGUSULAN PENILAIAN ANGKA KREDIT Pasal 8 Pejabat Pengusul di Iingkungan Instansi Terkait menyampaikan DUPAK kepada Tim Penilai melalui Sekretariat Tim Penilai untuk diproses penilaian dan penetapan angka kredit. BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 9 Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bersama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing Instansi Terkait.
BAB VIII PENUTUP Pasal 10 Apabila ada perubahan mendasar sehingga ketentuan dalan Peraturan Bersama ini dianggap tidak sesuai lagi, maka Peraturan Bersama ini dapat ditinjau kembali. Pasal 11 Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pads tanggal 13 November 2007
