NOMOR : 3
TAHUN : 2001
SERI : D
NOMOR : 2
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ACEH UTARA NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM CUT MEUTIA LHOKSEUMAWE DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II ACEH UTARA Menimbang
: a. Bahwa untuk kelancaran pelaksaan tugas Rumah Sakit Umum Cut Meutia Lhokseumawe secara berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu menyesuaikan/menyempurnakan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Cut Meutia Lhokseumawe Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara dengan berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah ; b. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah ;
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara ; 2. Undang-undang
Nomor
5
Tahun
1974
tentang
Pokok-pokok
Pemerintahan di Daerah ; 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Kesehatan ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II ; 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ; 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
31
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah ; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara Nomor 2 Tahun 1995 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara ; Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ACEH UTARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ACEH UTARA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM CUT MEUTIA LHOKSEUMAWE. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara ; b. Pemerintah
Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II
Aceh Utara ; c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II ; d. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II ; e. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Daerah Tingkat II ; f. Rumah Sakit Umum Cut Meutia adalah Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Daerah Daerah Tingkat II ; g. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Cut Meutia Lhokseumawe ; h. Pelayanan Medis Spesialistik dasar adalah Pelayanan medis spesialistik penyakit dalam, kebidanan dan penyakit kandungan, bedah serta kesehatan anak ;
BAB II NAMA, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 2 (1) Rumah Sakit Umum Lhokseumawe diberi nama dengan Rumah Sakit Umum Cut Meutia Lhokseumawe. (2) Rumah Sakit Umum Cut Meutia Lhokseumawe adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan. (3) Rumah Sakit Umum Cut Meutia dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Direktur yang secara teknis bertanggung jawab kepada Kepala Dinas kesehatan dan taktis operasional kepada Bupati Kepala Daerah.
32
Pasal 3 Rumah Sakit Umum Cut Meutia mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan. Pasal 4 Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 3, Rumah sakit Umum Cut Meutia mempunyai fungsi : a. Menyelenggarakan pelayanan medis ; b. Menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan non medis ; c. Menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan ; d. Menyelenggarakan pelayanan rujukan ; e. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan ; f. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ; g. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan. BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 5 (1) Susunan organisasi Rumah Sakit Umum Cut Meutia Lghokseumawe terdiri atas : a. Direktur ; b. Seksi Keperawatan ; c. Seksi Pelayanan ; d. Sub Bagian Kesekretariatan dan Rekam Medis ; e. Sub Bagian Keuangan dan Program ; f. Instalasi ; g. Komite Medis dan Staf Medis Fungsional. (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Lhokseumawe
sebagaimana
tercantum
dalam
Lampiran
dan
merupakann bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 6 Direktur
mempunyai
tugas
memimpin,
menyusun
kebijaksanaan
pelaksanaan, membina pelaksanaan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas Rumah sakit sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.
33
Bagian Pertama Seksi Keperawatan Pasal 7 Seksi Keperawatan mempunyai tugas meliputi bimbingan pelaksanaan asuhan, pelayanan keperawatan, etika dan mutu keperawatan serta kegiatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan kesehatan. Pasal 8 Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 7, Seksi Keperawatan mempunyai fungsi : a. Melaksanakan bimbingan pelaksanaan asuhan ; b. Melaksanakan Pelayanan Keperawatan ; c. Melaksanakan etika dan mutu Keperawatan ; d. Melaksanakan kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kesehatan. Pasal 9 Seksi Keperawatan terdiri atas : a. Sub Seksi Asuhan dan Pelayanan Keperawatan ; b. Sub Seksi Etika dan Mutu Keperawatan ; c. Sub Seksi Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Kesehatan. Pasal 10 (1) Sub Seksi Asuhan dan Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas mengkoordinasikan semua kebutuhan serta melakukan bimbingan pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan asuhan dan pelayanan keperawatan. (2) Sub
Seksi
Etika
dan
Mutu
Keperawatan
mempunyai
tugas
mengkoordinasikan semua kebutuhan dan melakukan bimbingan pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan tenaga keperawatan. (3) Sub Seksi Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Kesehatan mempunyai tugas mengkoordinasikan semua kebutuhan kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kesehatan serta melakukan bimbingan pelaksanaan, pemantauan, pengawasan dan penilaian pelaksanaan kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kesehatan. Bagian Kedua Seksi Pelayanan Pasal 11 Seksi Pelayanan mempunyai tugas mengkoordinasikan semua kebutuhan pelayanan medis dan penunjang medis, melakukan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas kegiatan pelayanan medis dan penunjang medis, melakukan pengawasan dan pengendalian, penerimaan dan pemulangan pasien.
34
Pasal 12 Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 11, seksi pelayanan memupunyai fungsi : a. Mengkoordinasikan semua kebutuhan pelayanan medis dan penunjang medis. b. Melakukan pemantauan pengawasan penggunaan fasilitas kegiatan pelayanan medis dan penunjang medis. c. Melakukan pengawasan, pengendalian, penerimaan serta pemulangan pasien. Pasal 13 Seksi Pelayanan terdiri atas : a. Sub Seksi Pelayanan Medis ; b. Sub Seksi Penunjang Medis ; c. Sub Seksi Penerimaan dan Pemulangan Pasien. Pasal 14 (1) Sub Seksi Pelayanan Medis mempunyai tugas mengkoordinasikan semua kebutuhan pelayanan medis, melaksanakan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas dan kegiatan pelayanan medis serta pengawasan dan pengendalian pasien. (2) Sub Seksi Penunjang Medis mempunyai tugas mengkoordinasikan semua kebutuhan penunjang medis, melaksanakan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas dan kegiatan penunjang medis serta pengawasan dan pengendalian pasien. (3) Sub Seksi Penerimaan dan Pemulangan Pasien mempunyai tugas mengkoordinasikan semua kebutuhan dalam pelaksanaan penerimaan dan pemulangan pasien, melaksanakan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas serta kegiatan penerimaan dan pemulangan pasien. Bagian ketiga Sub Bagian kesekretariatan dan Rekan Medis Pasal 15 Sub Bagian Kesekretariatan dan Rekam Medis mempunyai tugas meliputi Ketatausahaan, Kepegawaian, Kerumahtanggaan, Perlengkapan, Rekam Medis, Pelaporan, Hukum, Perpustakaan, Pemasaran Sosial dan Informasi. Pasal 16 Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 15, Sub Bagian Kesekretariatan dan Rekam Medis mempunyai fungsi : a. Melakukan urusan ketatausahaan dan kepegawaian ; b. Melakukan urusan kerumahtanggaan ; c. Melakukan urusan perlengkapan ;
35
d. Melakukan urusan rekam medis, pelaporan, hukum, perpustakaan, pemasaran sosial dan informasi. Pasal 17 Sub Bagian Kesekretariatan dan Rekam Medis terdiri atas : a. Urusan Ketatausahaan dan Kepegawaian ; b. Urusan Kerumahtanggaan ; c. Urusan Perlengkapan ; d. Urusan Rekam Medis dan Pelaporan. Pasal 18 (1) Urusan Ketatausahaan dan Kepegawaian mempunyai tugas mengatur tempat pendidikan dan latihan, peralatan dan kelengkapan kepegawaian meliputi hukum, perpustakaan, pemasaran sosial dan informasi. (2) Urusan Kerumahtanggaan mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga yang meliputi pelayanan angkutan dab perawatan kendaraan dinas, akomodasi dan ruangan rumah jabatan serta memelihara kebersihan dan ruangan. (3) Urusan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program kebutuhan perbekalan dan pengelolaan perlengkapan serta membina administrasi perlengkapan dan material. (4) Urusan Rekam Medis dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan dan mengatur kegiatan rekam medis serta melakukan pelaporan. Bagian Keempat Sub Bagian Keuangan dan Program Pasal 19 Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas meliputi penyusunan anggaran, kegiatan perbendaharaan, verifikasi, akutansi, mobilisasi dana dan penyusunan program. Pasal 20 Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 19, Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi : a. Melakukan urusan penyusunan anggaran ; b. Melakukan urusan perbendaharaan, Verifikasi dan akutansi ; c. Melakukan urusan mobilisasi dana ; d. Melakukan urusan penyusunan program.
Pasal 21 Sub Bagian Keuangan dan Program terdiri atas : a. Urusan Penyusunan Anggaran ; b. Urusan Perbendaharaan ; c. Urusan Mobilisasi dana ;
36
d. Urusan Penyusunan Program. Pasal 22 (1) Urusan Penyusunan Anggaran mempunyai tugas menyusun anggaran kegiatan semua unsur di lingkungan Rumah Sakit Umum Cut Meutia. (2) Urusan
Perbendaharaan
mempunyai
tugas
meliputi
kegiatan
perbendaharaan dan verifikasi. (3) Urusan Mobilisasi dana mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pembukuan, penyetoran dana ke Kas Daerah dan pertanggung jawaban keuangan yang diperoleh dari pelayanan Rumah Sakit Umum Cut Meutia. (4) Urusan Penyusunan Program mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan menyusun program kegiatan dari semua unsur di lingkungan Rumah Sakit Umum Cut Meutia. Bagian Kelima Instalasi Pasal 23 (1) Instalasi merupakan fasilitas penyelenggaraan Pelayanan Medis dan keperawatan,
pelayanan
penunjang
medis,
kegiatan
penelitian,
pengembangan, pendidikan pelatihan dan pemeliharaan sarana Rumah Sakit. (2) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan Non Struktural. (3) Perubahan jumlah dan jenis Instansi ditetapkan oleh Direktorat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pasal 24 Instalasi terdiri atas : a. Instalasi Rawat Jalan ; b. Instalasi Rawat Inap ; c. Instalasi Rawat Darurat ; d. Instalasi Bedah Sentral ; e. Instalasi Perawatan Insentif ; f. Instalasi Radiologi ; g. Instalasi Farmasi ; h. Instalasi Gizi ; i. Instalasi Patologi ; j. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit. Pasal 25 (1) Instalasi Rawat Jalan mempunyai tugas melaksanakan diagnosa pengobatan, perawatan, pencegahan dan peningkatan pemeliharaan kesehatan serta penelitian untuk penderita rawat jalan.
37
(2) Instalasi Rawat Inap mempunyai tugas melaksanakan diagnosa pengobatan, perawatan, pencegahan dan peningkatan pemeliharaan kesehatan serta penelitian untuk penderita rawat inap. (3) Instalasi Rawat Darurat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan darurat medis termasuk diagnosa, pengobatan perawatan, pencegahan akibat penyakit dan peningkatan pemeliharaan kesehatana rehabilitasi. (4) Instalasi Bedah Sentral mempunyai tugas melaksanakan diagnosa pengobatan, perawatan, rehabilitasi, penyuluhan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan pemulihan kesehatan di bidang bedah. (5) Instalasi Perawatan Insentif mempunyai tugas melaksanakan diagnosa pengobatan, perawatan, pencegahan dan peningkatan pemeliharaan kesehatan serta penelitian untuk penderita rawat insentif. (6) Instalasi Radiologi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan radiologi termasuk diagnosa, pengobatan, perawatan, pencegahan akibat penyakit dan peningkatan pemeliharaan kesehatan. (7) Instalasi Farmasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan peracikan, menyimpan, penyaluran obat-obatan, gas medis, bahan kimia dan alat kedokteran, alat perawatan dan alat kesehatan yang dilakukan oleh tenaga/pegawai dalam jabatan fungsional. (8) Instalasi Gizi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengolahan penyediaan dan penyaluran makanan serta penyuluhan gizi yang dilakukan oleh tenaga/pegawai dalam jabatan fungsional. (9) Instalasi Patologi mempunyai tugas
melaksanakan pengobatan,
rehabilitasi, penyuluhan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan pemulihan kesehatan dibidang patologi. (10) Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit mempunyai tugas : a. melaksanakan pemeliharaan bangunan, instalasi air minum, air panas, listrik, gas teknis dan pembuangan sampah ; b. pemeliharaan peralatan listrik dan elektro medis ; c. penyediaan air minum, air panas, gas teknis dan listrik ; d. pencuci
hamaan
alat
kedokteran dan
alat
kesehatan
yang
dilaksanakan oleh tenaga/pegawai dalam jabatan fungsional ; e. merencanakan dekorasi taman/pekarangan Rumah Sakit Umum Cut Meutia yang memenuhi persyaratan lingkungan hidup. BAB IV KOMITE MEDIS DAN STAF MEDIS FUNGSIONAL Bagian Pertama Komite Medis Pasal 26 (1) Komite medis adalah kelompok tenaga medis yang keanggotaannya dipilih dari anggota staf medis fungsional.
38
(2) Komite medis berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. (3) Komite medis mempunyai tugas membantu Direktur menyusun standar pelayanan dan memantau pelaksanaan serta melaksanakan pembinanan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota staf medis fungsional serta mengembangkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan. (4) Dalam melaksanakan tugas, komite medis dapoat dibantu oleh panitia yang anggotanya terdiri atas staf medis fungsional dan tenaga profesi lainnya secara exofficio. (5) Panitia adalah kelompok kerja khusus di dalam komite medis yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus. (6) Pembentukan panitia ditetapkan oleh Direktur. (7) Pembantu komite medis ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah atas usul Direktur untuk masa kerja 3 (tiga) tahun. Bagian Kedua Staf Medis Fungsional Pasal 27 (1) Staf medis fungsional adalah kelompok Dokter dan Dokter gigi yang bekerja di Instansi dalam jabatan fungsional. (2) Staf medis fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan dan kepelatihan serta penelitian dan pengembangan. (3) Dalam melaksanakan tugas, staf medis fungsional dikelompokkan sesuai dengan keahliannya. (4) Kelompok dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggota kelompoknya untuk masa bakti 1 (satu) tahun. (5) Ketua kelompok diangkat oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Direktur.
BAB V PARA MEDIS FUNGSIONAL DAN TENAGA NON MEDIS Pasal 28 (1) Para medis fungsional adalah para medis perawatan dan non perawatan yang bertugas pada Instansi dalam Jabatan Fungsional. (2) Dalam melaksanakan tugasnya para medis fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Instansi. (3) Penempatan tenaga medis perawatan dilaksanakan oleh Kepala Seksi Keperawatan atas usul Kepala Seksi terkait. (4) Penempatan para medis non keperawatan dilaksanakan oleh Direktur atas usul Kepala Seksi terkait.
39
Pasal 29 (1) Tenaga non medis adalah tenaga yang bertugas dibidang pelayan khusus dan tidak berkaitan langsung dengan pelayanan terhadap pasien. (2) Dalam melaksanakan tugasnya tenaga non medis yang bekerja di Instansi bertanggung jawab kepada Kepala Instansi dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian terkait. (3) Penempatan tenaga non medis dilaksanakan oleh Direktur atas usul Kepala Seksi terkait. BAB VI TATA KERJA Pasal 30 Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan Rumah Sakit Umum Cut Meutia wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masingmasing maupun dengan cara yang sebaik-baiknya. Pasal 31 Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Rumah sakit Umum Cut Meutia wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pasal 32 Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan Rumah Sakit Umum Cut Meutia bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberi petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Pasal 33 Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Pasal 34 Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberi petunjuk-prtunjuk kepada bawahan. Pasal 35 Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
40
Pasal 36 Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan dan pembinaan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
Pasal 37 Rumah Sakit Umum Cut Meutia secara fungsional dibina oleh Dinas Kesehatan dan pembinaan teknis oleh Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. BAB VII KEPEGAWAIAN Pasal 38 (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas Kesehatan. (2) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Instansi, Kepala Sub Seksi dan Kepala Urusan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Direktur menurut saluran hirarkhi. Pasal 39 Apabila Direktur berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Direktur dapat menunjuk salah seorang Sub Bagian atau Kepala Seksi yang senior dalam pangkat untuk melaksanakan tugas Direktur. BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 40 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya. BAB IX PENUTUP Pasal 41 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara Nomor 10 Tahun 1988 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Cut Meutia Lhokseumawe dan semua ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Dearah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
41
Pasal 42 Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.
Disahkan di Lhokseumawe Pada tanggal 1 April 1997 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II A. UTARA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II ACEH UTARA
Cap / Dto
Cap / Dto
IDRUS
KARIMUDDIN HASYBULLAH
42
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ACEH UTARA NOMOR : 3 TAHUN 1997 TENTANG SUSUNAN ORAGNISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM CUT MEUTIA LHOKSEUMAWE
I.
PENJELASAN UMUM : 1. Bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara Nomor 10 Tahun 1988 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Cut Meutia Lhokseumawe, perlu dicabut dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Cut Meutia tersebut perlu dilakukan penyesuaian dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1994 tersebut di atas. 2. Bahwa dengan berlakunya Peraturabn Dearah ini, maka Rumah sakit Umum Lhokseumawe telah diberi nama dengan “Rumah Sakit Umum Cut Meutia Lhokseumawe” dan susunan organisasinya terdiri atas 2 (dua) Seksi, masing-masing membawahi 3 (tiga) Sub Seksi, 2 (dua) Sub Bagian, masing-masing membawahi 4 (empat) Urusan, 10 (sepuluh) Instalasi dan Komite Medis serta Staf Medis Fungsional.
II.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL : Pasal 1 sampai dengan Pasal 42
: Cukup jelas.
