NOMOR 22 TAHUN 2005
TENTANG PENGELOLAAN PASAR DALAM KABUPATEN BANYUASIN .
a. bahwa sejalan dengan perkembangan pembangunan di Kabupaten Banyuasin don pertumbuhan jumlah penc;luduk yang semakin bertambah, selain mengakibatkan meningkatnya konsumsi masyarakat terhadap barang dagangan kebutuhan rumah tanggci, juga berpengaruh terhadap· pelaksanaan Pengelolaan Pasar di Wilayah Kabupaten Banyuasin; b. bahwa dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten BanyuQsin Nomor 33 Tahun 2003. tentang Retribusi Pelcyanan Pasar, maka dalam rangka terwujudnya pelaksanaan Pengelolaan Pasar secara lebih" berdaya guna dan berhasil guna serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu untuk mengatur PengelolaanPasardalam Kabupaten Banyuasin; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagcimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Dcerch tentang PengelolaanPasar' Dalom Kabupaten Banyuasin. 1. Undang~undang Nomor 8· Tahun 1981 Hukum Acara Piclana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, TambahanLembaran Negara Nemor 3209); 2. Undang~undangNomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah don Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republil< Indonesia Tahun 1997 Nomer 41, Tambahan Lembaran Negara Nemor 3685) sebagaimanatelah diubah dengan Undang-llndangNom_or34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Repu~lik Indo.neSia Tahun 2000 Nemor 246, TambahanLembaran Negara Nomor 4048); 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Proyinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4181); 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nemer 53, Tambahan Lembaran Negara Nemer 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor . 125, TambahanLembaran Negara Nomor4437); 6. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara PemerintahPu~at don PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nemer 126, TambahanLembaran Negara Nomor 4438); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana . (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, TambahanLembaran Negara Nomor 3258); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nemer 119,TambahanLembaran Negara Nemer 4139~ 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemer 4 Tahun 1997 tentang Penyidik PegawaiNegeri Sipil di LingkunganPemerintah Daerah; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyucisin Nemor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organiso,si Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyuasin(Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasintahun 2003 Nemer 25 Seri D); 11. Peraturan Daerah ..Kabupaten Banyuasin Nomor 33 Tahun 2003 tentang Retribusi PelayananPasar (Lembaran l:>aerahKabupaten BanyuasinTahun 2003 Nomor 52 Seri C).
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUASIN
don BUPATI BANYVASIN MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR DALAM KABUPATEN BANYUASIN BAB 1 KETENTUAN UMIJM
Pasol 1 DalamPeraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Banyuasin; 2. Pemerintah Daerah adalah KepalaDaerah beserta Perangkat Daerah Otonem yang lain sebagai BadanEksekutif Daerah; 3. Bupati adalah Bupati Banyuasin; 4. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Banyuasin;
5. Kepala Unit
Pasar adalah
Kepala Unit
Pasar
dalam Kabupaten
Banyuasin; 6. Pasar adalah tempat yangdiberi batas tertentu dan terdiri atas halaman pelataran, bangunan berbentuk los atau kios dan bentuk lainnya
yang
dikelola
oleh
Pemerintah
Daerah
dan
khususnya
disediakqn untuk pedagang; 7. Tanah pasar i~lah tanah yang diperuntukkan
untuk pasar;
8. Wilayah pasar adalah area tertentu di luar tanah pasar dengan batas-batas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; 9. Tempat berjualan adalah los, pet~k, kios atau di tanah terbuka yang termasuk dalam tanah posar; .
lapangan
I
10. Los adalah ruangan-ruangan terbuka di dalam bangunan posar dengan ukuran tertentu serta dipergunakan untuk .memajangkan dan menjuol barang-barang dagangan; 11. Petak adalah ruangon-ruangan tertutup di dalam bangunan pasar dengan ukuran tertentu serta dipergunakan untuk memajangkan dan menjual barang-barang dagangan ; 12. Kios adalah bangunan pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan longit-Iangit yang dipergunakan untuk usaha ber jualan; 13. Penyewa adalah setiap pedagang/badan hukum yang dengan sah telah memiliki izin dari Bupati untuk menempati los, petak atau kios di pasar; 14. Retribusi pasar adalah pungutan yang dikenakan kepada penyewa tempat ber jualan; 15. Posar pembantu adalah tempat yang dipergunakan untuk menompung sementara pedagang, karena pasar yang ditcmpoti semua sedang dipugar atau karena kebutuhan yang mendesak yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Pengelolaan pasar yang meliputi pendirian, pembinaan. pengendalian dan pengawasan pasar di dalam daerah diatur dan <;liselenggarakan oleh Pemerintah Doerah.
Pasal 3 (1) Pihak swasta
dilarang
mengelola pasar di dalam daerah
kecuali
bangunan-bangunan dalam kawasan pusat-pusat perbelanjoan toko-toko serbaada/swalayandengan seizin Bupati;
dan
(2) Toko-toko serba ada/swalayan dan bangunan-bangunan yang digunakan untuk niaga lainnya sebagaimana dimaksud pada oyot (i)
pasal ini, dikenakan retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.
Areal yang akan diadakan pasar, ditetapkan penentuan batas-batasnya dan dibuatkan sertifikat.
Pasar dapat berupa : a. Areal terbuka; b. Los·los, petak-petak, c. Pasar pembantu.
oleh
Bupotj
dengan
kios-kios;
BAB III KLASIFIKASI PASAR Pasol6 a. Menurut tipe : 1. Pasar Khusus (dagangan sejenis); 2. Pasqr Induk; 3. Pasar Swalayan; 4. Pasar Serba Ada; 5. Pasar Pembantu. b. Menurut Konstruksinya : 1. Permanen; 2. Semi Permanen; 3. Darurat. c. Menurut Kelas : 1. . Kelas A; 2. Kelas B; 3. Kelas C; 4. Kelas D. 5. Kelas Khusus (Pasar Inpres) d. Menurut Pelayanan : 1. Pasar Kabupaten; 2. Pasar Kecamatan; 3. Pasar Lingkungan.
Posol7 Peruntukan pasor untuk jenis-jenis barang yang dijual dalamsuatu posar sebagaimana diatur dalam pasal 6 (huruf a sampai dengand) untuk jenis daging babi dan sejenisnya diatur oleh Kepala Kantor Pengelolaan Posar Kabupaten Banyuasin secara khusus dengan memperhatikan kepentingan segala pihak.
Kegiatan Bupati
pasar mulai dibuka sampai dengan ditutup
ditetapkan
oleh
BAB IV PENYEWAAN TEMPAT BERJUALAN Pasol9 (1) Semua pedagang Warga Negara Indonesia golongan ekonomi lemah yang berdomisili dalam daerah, dapat menyewa don menempati tempat ber jualan baik secara tetap (Iangganon) moupun menyewa secara harian; (2) Penyewa tempat berjualan harus memiliki izin tertulis dari Bupoti dan menempatkan Surat Izin Asli tersebut dalom bingkai berkaca yang ditempatkan pada tempat yang mudah tulihat oleh umum,
,
Posol 10
Untuk mendaRatkan Surat ayat (2) Peraturan
Izin
sebagaimana dimaksud dalam pasoI 9
Daerah ini, pemohon harus mengisi formulir
yang
telah disediakan oleh Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Banyuasin.
Penyewa tempat harus menempati sendiri tempat tersebut don tidak dibenarkan menyewakan atau menyerahkan dibawah tangan kepada pihak ketiga.
Posol 12 Apabila penyewa tetap tempat berjualaningin
melepaskan/memindahkan
hak sewanya kepada pihak ketiga, harus dengan izin tertulis dari Bupati melalui Kepala Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten BanyuClsin.
Pasol 13 (1) Kepada penyewa yang telah ditunjuk dan ditetapkan mendapat tempat berjualan secara tetap, diberikan Surat Perjanjian Sewa Menyewa (SPSM); (2) Surat Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Banyuasin serta ditentukanjangka waktunya.
Posol 14 (1) Kepada penyewa sebagaimana dimaksud pada posed 13 ayat (1) Peraturan Daerah ini, yang telah mendapatkan tempat berjualan, dikenakan pembayaran retribusi pembangunan/pemugaran posar; (2) Pelunasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dicantumkan dalam Surat Perjanjian Sewa Menyewa; (3) Besarnya retribusi pembangunan/pemugaran posar untuk tiep-tiap posar ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan berlaku setelah mendapat pengesahan dari Bupati.
Pedagang yang ingin menawarkan barang dagangannya di pasar berhasrat untuk menyewa tempat di tanah pasar dengan secara tidak tetap, termasuk pedagangkeliling, pedagang kedl yang tidak tetap dapat mempergunakantempat yang telah disediakan untuk itu.
Untuk memakai/menempati tempat berjualan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Peraturan Daerah ini, pedagang yClngpertama datang mempunyai hak memilih untuk menempati tanah tersebut dan apabila ter jadi perselisihan diputuskan oleh KepalaUnit Pasar. Pasal 17 Penyewatempat berjualan diwajibkan menyediakanalat-alat kebersihan serta menjaga keapikan tempat yang dipakai. '
Pasol 18 (1) Penyewatetap petak, kios, los yan9 telah menempati tempat-tempat berjualannya sekurang-kurangnya untuk satu tahun karena sebab mendesak harus pergi keluar daerah tetapi menginginkan kembali tempat yang lama, dapat tetap memal
(3) Denganizin KepalaUnit Pasar, penyewaboleh menunjuk seorang yang berhak menempatitempat berjualan selama kepergian penyewanya; (4) Kepada pengganti sebagaimana dimaksud peda ayat (3) pasal ini, dikenakan kewajiban-kewajiban bagi penyewa danselanjutnya memenuhiketentuan dalam Peraturan Daerah ini ; (5) Jika penyewa melewati jangka waktu yang telah disetujui tidak menempati kembali tempat berjualannya, maka penggantinya wajib mengosongkan tempat berjualannya tersebut don menyerahkan kembali tempat tersebut kepada KepalaUnit Pasot'.
Pasal 19 Untuk tempat berdagang peda pasar yang baru selesai dipugar, prioritas pertama untuk menempati tempat berdagang, akan diberikan kepada pedagang yang telah mendapatkan izin Bupati melalui Kepala Kantor PengelolaanPasar Kabupaten Banyuasin.
(1) Penyewa tetap (langganan) diwajibkan menempati sendiri tempat berjualannya dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 18 Peraturan Daerah ini; (2}Jika penyewa sebagaimana dimaksud padaayat (1) pasal ini, berkehendak untuk tidak mempergunakanlagi tempat bel"jualannya, maka diwajibkan melaporkan hal tersebut kepada Kepala Unit Pasar selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender dan jika ia lalai maka dianggap membayar sewa untuk bulan berikutnya serta sewa yang masih terhitung; . (3) Jika penyewa meninggal dunia, maka hak atos sewa tempat tersebut dapat dilanjutkan oleh para ahli warisnya dengan mendapat izin tertulis terlebih dahulu dar; Bupati melalui Kepala Kantor PengelolaanPasar Kabupaten Banyuasin.
Dengantidak mengurangiketentuan dalam pasal18 Peraturan Daerah ini; penyewa los, petak, kios yang tidak memberitahukan kepada Kepala Unit Pasar, telah meninggalkan tempat berjualannya untuk waktu 1 (satu) bulan, maka hilanglah hak atas tempat berjualan tersebut. Pasal 22
Pada hari-hari dimana tempat bel"jualan tetap ditanah pasar terbuka tidak terpakai selama 3 (tiga) hari berturut-turut kepala unit pasar berhak memberikannya kepada orang 'lain dengan membayar retribusi harian yang berlaku pada pasar tersebut.
Tugas dan wewenang Kepala Unit Pasar akan diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati.
Pasol 24 Petugas-petug~ Kantor Pengelolaan Pasar dilarang menagih atau menerima pemberian dari pedagangberupa uangatau barong-barang di lupr ketentuan yang berlaku.
Kepala Unit Pasar berhak: a. Memberikan peri ntah , pengumuman dqn petvnjuk-petunjuk diperlukan di pasar untuk memelihara ketertiban umum/lalu
yang Jintas,
kebersihan dan kesehatan umum; b. Memberikan peringatan supaya tempat berjualan dikosongkan oleh pemakai tempat yang tidak berhak atosnya, opcibila perlu dengan persetujuan Kepala Kantor Pengelolaan Posar dapat dikosongkan dengan cara paksa sesuoi dengan pasol 21 Peraturan Daerah ini.
BAS VI
KETENTUAN LARANGAN
Penyewa atau Pedagang dilarang: a. Memakai, mendiami atau menduduki suatu tempat untuk berjualan di pasar bagi yang tidak membayar retribusi; b. Memajangkan untuk dijual atau telah memajangkan barang-barang atau menjalankan perusahaan· disuatu tempat di atas tanah pasar . yang tidak ditunjuk.untuk
itu:
c. Menjual belikan daging babi dan sejenisnya secara berkeliling cara apapun dalam wilayah posar; .
dengan
d. Mengadakan penutupan atap-atap bangunan tambahan dan lain-lain bangunan di atas tanah pasar atau di dalam los-Ios ataupun bangunan pasar dengan tidak seizin Kepala Unit Posar; e. Menduduki
tempat
yang lebih luos dari pada yang telah
diizinkan
kepada pemakai dalam los, petak, kios, bangunan-bangunan atau tanah pasar terbuka lai nnya;
f. Berdagang bagi pedagang yang tidak memiliki tanda pembayaran retribusi, retribusi;
karena dianggap sebagai pedagang yang belum membayar
g. Menggunakan peralatan/perabotan
yang berbahaya
sehingga dapat
menimbulkan bahaya kebakaran atau gangguan keamanan lainnya tanpa seizin atau petunjuk dori Kepala Unit Posar; h. Meletakkan barang-barang dagangandan benda-benda lainnya di luar petak, los, kios; sesudah posar selesai tanpa seizin Kepala Unit Pasar; i.
Menyerahkan pada atau menerima dari orang lain tanpa ado bayaran retribusi atau Surat Perjanjian Sewa Menyewa supaya dapot mempergunakan berjualan;
j.
sebagoi tanda mempunyai hak menduduki
Bagi penyewa petak, los, kios, metnrnJam uang dari dengan mempertanggungJawabkan/tnenjaminkan ber jualannya;
tempat
pihak ketiga tempat
k. Menginjak-nginjak meja tempot berjualan mempergunakansedemikian rupa sehinggakotar;
dalam
105,
otau
I. Mempergunakan petak, los,kios dan tempat terbuka -di dalam pasar sebagai tempat tinggal atou tempat bermqlam; m. Membawa atau menyimpan sepeda don kendaraan lainnya serta gerobak-gerobak di dalam pasar; n. Berada di dalam pasar sewaktu pasar ditutup kecuali kalau Kepala Unit Pasar mengizinkan untuk menjaga barong-borang daganganyang disimpan di dalam pasar; o. Melakukan perbuatan asusila, segala bentuk perjudian, semua perbuatan berbentuk apapun yang bersifat melanggar hukum di dalam pasar; p. MeJetakkan/memajangkan barang-barang dagangan di atas jalan umum don kaki lima don di tempat lain yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undanganyang berlaku.
BAB VII PENYIDIKAN PasoI 27 Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindok pidana, penyidikan atau pelanggaran tindak pidano, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini juga dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Doeroh yong pengongkatonnya sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku. BAB VIII
KETENTUAN PIDANA
Pelanggaran-pelang9aranatou tidak melaksanakan kewajiban terhadap ketentuan pasal 3, pasal9 ayat (2), pasal l1,pasal 12, pasal!7 don pasoI 24 Peraturon Daerah ini, dapat dihukum dengan hukuman kurungan paling lama :3 (tiga) bulan atau denda paling banyok Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) don dicabut haknya sebagai penyewa.
Posal 29 Dengon tidak mengurangi hukuman yang ditentukan dalam pasoI 28 Peraturan Daerah ini, orang-orang yang melanggar diwajibkan dalam tempo yang ditetapkan oleh Bupati mengangkat, menyuruh angkat, menyuruh memperbaiki, menyelenggarakan atau menyuruh diselenggarakan segala hat yang telah dilakukannya yang bertentangan atou dengan mengabaikanketentuan-ketentuan dalam Peraturon Daerah ini.
BAB IX KETENTVAN PERALIHAN PQSol30 (1) Terhadap pasar-pasar yang sudah lama ado,. pedagang dalam kenyataannya telah berdagangdi tempat berjualan sebagai penyewa, diakui sebagai penyewatetap; (2) Penyewa tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, sepanjang tempat berjualan yang 'bersangkutan semula terdaftar atas nama orang lain, dikenakan retribusi pembangunan/pemugaran pasar menurut ketentuan Peraturan Daerah ini; BAS X
KETENTVAN
PENVTVP
PQSol31 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannyaakandiatur don ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku padotanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannyadolam l-embaran Daerah Kabupaten Banyuasin.
Diundangkan di Pangkalan Balai Padatanggal 7 Maret 2005
SEKRETARIS DAERAH 9 '1/~TEN BANYUASIN, .. "~1-\
\ j.
~\
