Nomer Perkara
* 2
— P H P
— B U P
PROVINSI:
* N U S A
— T E N G
DAERAH PEMILIHAN:
Nom or: 026/PMK-PKD-A/KS&P/XH/2015
Jakarta, 23 Desember 2015 R E G IS T R A S I
K E P A D A YA N G TE R H O R M A T, : K E T U A M AH KAM AH K O N S TITU S I R EPUBLIK IN D O N E S U Hari
JL . M ED AN M ER DEKA B A R A T N OM OR 6
...... /PHP.BUP-XIV/2016 : ^ / U lN
J a m __ : o 9 - o o ^ , ^ \
D i -J A K A R T A Hal : Permohonan Pembaiatan Hasil Pemilihan Bupati/Wakif Bupati Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015. Dengan Hormat, Bersama ini: Adaiah Advokat/Pengacara, Consuitant Law of Business & Attomey at Law pada L A W
O F F IC E ;
4 8 4
L A W
Y E R
“K A S M A M
F * A R T N E R ' S , beralamat karrtor dt Griya 88, Jateo. Tehet timur dalam raya no.26, Tebet Ttmur Jakarta 12820, Tlp.021 -8297970, Fax 02129475206 Hp. 08158744033,, bertindak untuk dan atas nama PemPberi Kuasa baik sendirisendiri maupun secara bersama-sama. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Desember 2015, bertindak untuk dan atas nama: 1. Nama Tempat/TgILahir Kewarganegaraan Pekerjaan Ala mat
2.
Nama Tempat/TgILahir Kewarganegaraan Pekerjaan
: H. ABUBAKAR AHMAD, SH : Dompu, 12 Mei 1944 : Indonesia : Pensiunan Pegawai Negeri Sipit : JL Syech Muhamad No.4 Lingkungan Jado, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat. : KISMAN, SH : Dompu, 06 Juni 1979 : fndonesia : Advokat
p g -i
■
V
Alamat
: Dusun Bara, Desa Bara, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, Provonsi Nusa T e n t a r a Barai.
Keduanya adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu dalam Pemilihan Umum Kepala Oaerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dompu, Nomor Urut 4 (empat) yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD ) Kabupaten Dompu, jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (K P U D ) Kabupaten Dompu, yang menetapkan nomor urut Pasangan calon Kepala Oaerah dan Wakfl Kepala Daerah peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wak3 Bupati Dompu tahun 2015, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam PemiShan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Dompu dengan Nomor Urut 4 (empat), yang selanjutnya disebut-------------------------------------------- P E M O H O N ; M e la w a n KOM ISI PEM ILIHAN U M U M D A ER A H (K P U D ) Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dalam perkara ini selaku-----------------------------------------TE R M O H O N ; Adapun uraian Permohonan Keberatan atas hasil Pemilukada Kabupaten Dompu Tahun 2015 dimaksud adalah sebagai berikut: 1. K E W E N A N G A N M A H K A M A H K O N S TITU S I 1. Bahwa berdasarkan pasat. 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2015 tentang perubahan Atas Undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadiii oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus; 2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil
P&2
Kepala Daerah (Pilkada) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umuro sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan Pasat 1 angka 2 Undangundang No. 22 Tahun 2007 tersebut menetapkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakit Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; 3. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut di atas, Pasal 236 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah
menentukan
bahwa
penanganan
sengketa
hasil
perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi pafing lambat 18 (delapan belas) bulan sejak bertakunya Undang-Undang ini c&tmdangkan. Pada tanggai 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Kettia Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan wewenang mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut; 4. Bahwa selam daripada itu beberapa katr keputusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nom or: 41/PHPU.D.D-VI/200S dan N om or: 57/PHPU.D-W2008,
dapat
cfisimpulkan bahwa
berdasarkan
kontitusi
dan
tmd&ngHJndang nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetepi juga berwenang menilai dan membela keadilan terhadap pelanggaranpelanggaran yang
menyebabkan terjadinya hasil perhitungan suara yang
kemudian dipersengketakan itu; 5. Bahiwa perkara yang diajukan oleh pemohon ini adalah perkara migfigeftat sengketa hasil pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2015 yang pemungutan suaranya dilaksanakan pada tanggai 09 Desember 2015 beserta segala pelanggaran hukum dan asas-asas pemilihan umum yang langsung, bebas, rahasia, jujur, adil dan rahasia yang bersifat
kolaboratif,
sistimatis,
struktural
dan
masif yang
didahului
dan
p g .3
menyertainya yang dilakukan baik secara sendiri-sendir» oleh dan antara TE R M O H O N dengan pasangan calon nomor urut 1 (satu) yang menyebabkan hasil pemilukada yang dipersengketakan itu. Berdasarkan uraian pada angka 1-4 diatas
sengketa
yang
diajukan
PEM O HO N
adalah
merupakan
domain
kewenangan Mahkamah Kontitusi; 2. K E D U D U K A N H UKUM (L E G A L STAN D IN G ) PEM O HO N 2.1.
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan berdasarkan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2015 tentang perubahan Atas Undang-undang noinor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan ketentuan Pasal 3 dan Pasat 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan Pasal. 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor. 1 Tahun 2015 Jo Pasal. 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor. 4 Tahun 2015, disebutkan antara lain : - PEM O H O N adalah Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; - Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Dapat dilakukan Pemilukada Ulang.
2.2.
Bahwa P EM O H O N adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten
Dompu pada tanggai 09 Desember 2015, dengan Nomor Urul 4 (empat) yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Dompu, dengan surat Penetapan Nomor Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015 yang telah ditetapkan oleh Kom isi
Pemffihan
Um um
(K P U )
Kabupaten
Dom pu
dengan
Surst
Keputusan Nom or : 74/Kpts/Kpu-Kab.017.433877/tahun 2015 tanggat 16 desember 2015, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dom pu Tahun 2015, tentang Pasangan Caton Kepafa Daerah dan Wakif Kepala Daerah peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Vide Bukti P-1)\ 2.3. Bahwa peserta Pemilukada Kabupaten Dompu berdasarkan Keputusan Komis» Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Dompu Nomor :04/BA-KPU/l/2011 tentang penetapan nomor urut Pasangan caton Kepaia Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dompu adalah sebagai berikut: (vide Bukti P-2) NOMOR
N AM A P A S A N G A N C A L O N
URUT 1
Drs. H. B A M B A N G M. Y ASIN D A N AR IFUDDIN , S H
2
SYAFRUDIN, S.A.P DAN RAFIUDDIN, SE
3
H. M ULYADIN, SH. M H D A N KU R N IAW AN AHM ADt
4
H. A B U B A K A R AH M A D , S H D A N KISM AN, S H
2.4. Bahwa permohonan PEM OHON adalah mengajukan Permohonan pembatalan terhadap Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dom pu Ta h u n 2015 yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Um um (K P U ) Kabupaten Dom pu dengan Surat Keputusan Nomor : 74/Kpts/Kpu-Kab.017.433877/tahun 2015 tanggai
16
desember
2015,
tentang
Penetapan
Rekapitulasi
Hasil
penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dom pu Tahun 2015, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut diatas,
pg.5
P EM O H O N a quo telah memenuhi syarat kedudukan hukum {legal standing) untuk mengajukan Permohonan a quo; 3. T E N G G A N G W A K TU P E N G A JU A N PERM O H O N AN 3.1. Bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomof 1 tahun 2015 tentang pedoman beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menentukan, “Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling fambat 3x24 sejak TE R M O H O N mengumumkan Penetapan Perolehan Suara hasi Pemilihan 3.2. Bahwa Penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dom pu Tahun 2015 yang telah ditetapkan oleh Kom isi Pemilihan Um um (K P U ) Kabupaten Dom pu dengan Surat Keputusan Nom or : 74/Kpts/Kpu-Kab.017.433877/tahun 2015 tanggai 16 desember 2015, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakif Bupati Dom pu Tahun 2015, dan d l terima oleh Pemohon senin tanggai. 22 Desember 2015. 3.3. Bahwa permohonan pembatalan terhadap Berita Acara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati d» Tingkat Kabupaten / Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Dompu, dan turunanya tersebut oteh P EM O H O N didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggai 24 Desember 2015, sehingga Permohonan PEM O H O N masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud dan ditentukan pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2015 tentang pedoman beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. IV, P O K O K -P O K O K PERM OH ONAN Adapun pokok-pokok Permohonan Pemohon didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:
Bahwa setelah kami evaiuasi kembafi secara cermat tentang proses pelaksanaan pemSihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu, yang telah dilangsungkan pada hari Rabu tanggai 09 Desember 2015, kami selaku pemohon menemukan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Nomor urut 1 (satu) yaitu pasangan Drs. H. BAM BANG 1/3. Y A S IN dan ARIFUDDIN, SH, secara sistematis, terstruktur dan massif, baik pada saat Drs. H. BAMBANG M. YASIN masih duduk sebagai Bupati Dompu maupun setelah berhenti
menjadi
Bupati
Dompu
pada
tanggai
18
Oktober
2015.
Dan
untuk
mempermudah pemahaman atas uraian kecurangan tersebut, berikut 'mi pemohon akan membagi bentuk kecurangan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu tahun 2015, sebagai berikut:
A. KECUR AN GAN SEBELU M HARI PENCOBLOSAN ; A.1. Bahwa sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Dompu, bahwa pemilihan Bupati dan wakil Bupati Dompu dilaksanakan secara serentak pada Hari Rabu, tanggai 09 Desember 2015; A.2. Bahwa sesuai dengan penetapan KPU Kabupaten Dompu, jumlab pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Dompu sebanyak 4 (empat) pasangan calon yaitu
NOMOR NAMA PASANGAN CALO N URUT 1
Drs. H. BAMBANG M. YASIN DAN ARIFUDDIN, SH
2
SYAFRUDIN, S.A.P DAN RAFlUDDtN, S E
3
H. MULYADtN, SH. MH DAN KURNfAW AN AHMADf
4
H. ABUBAKAR AHMAD, SH DAN KISMAN, SH
A.3. Bahwa berdasarkan berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015, tanggai 16 Desember 2015 masing-masing pasangan calon memperoleh suara sebagai berikut:
Pg-7
Momor
Nama Pasangan Calon
Urut
Bup/Wabup
1
Drs.H.Bambang M. Yasin
Perolehan Suara
Ket
49.910 suara
dengan Arifuddin, SH 2
Syafrudin.SAP dengan
19.231 suara
Rafiuddin, S E 3
H. Mulyadin, SH MH dengan
29.592 suara
Kumiawan Ahmadi 4
H.Abubakar Ahmad.SH
36.699 suara
dengan Kisman, SH Jumfah suara sah seluruh pasangan
135.432 suara
A.4. bahwa berdasarkan keputusan tersebut diatas, KPU kabupaten Dompu pada tanggai 21 Desember 2015 telah menetapkan calon terpilih melalui Rapat Pleno terbuka dan ditetapkan bahwa pasangan Drs. H. BAM BANG M. YASIM deogan ARIFUDDIN, S H sebagai pasangan terpilih sebagai bupati dan wakil bupati dompu periode 2016-2021 ; A. 5. Bahwa pasangan calon Bupati Nomor urut 1 (Drs. H. Bambang M. Yasin), sebelum kembafi mencalonkan diri sebagai calon Bupati Dompu periode 20152021 adalah merupakan Bupati Dompu hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2010 untuk periode kepemimpinan 2010-2015 ; A. 6. Bahwa selama tahun 2015 dalam kapasitasnya sebagai Bupati Dompu sdr. H Bambang M. Yasin telah banyak mengambil kebijakan yang menguntungkan dirtnya sendtri dalam usaha menguatkan dukungan poHtik untuk menghadapi pencalonan kembai dirinya sebagai calon Bupati Dompu pada pem$ban Bupati dan Wakil Bupati Dompu tahun 2015 ; A.7. Bahwa salah satu kebijakan yang diambil adalah pada sekitar bulan Juni Tahun 2015 melakukan mutasi (terakhir sesuai dengan amanat U U Aparatur Sipif Negara) atau reposisi jabatan setingkat eselon III dan H dilingkup Pemerintah
P&8
Kabupaten Dompu. Dimana pada mutasi terakhir tersebut sdr. H. Bambar>g M Yasirt tetah memutasi para pejabat sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan politiknya,
tanpa
memperhatikan
dan
mempertimbangkan
Daftar
Urut
Kepangkatan (DUK) dan aspek raisonable dan kebutuhan daerah; A. 8. Bahwa selain dari kebijakan mutasi, sdr. H. Bambang M. Yasin daiam kapasitasnya sebagai Bupati Dompu pada sekitar bulan Oktober menjelang berakhirnya masa jabatannya sebagai Bupati Dompu periode pertama, telah pula menerbitkan dan atau mengeluarkan 3.000 (tiga ribu) Surat Keputusan (S K ) tenaga kontrak daerah, hal ini sesuai dengan pengakuan sdr. H. Bambang M. Yasin selaku Bupati Dompu pada setiap kegiatan pemerintah dan atau kegiatan sossal kemasyarakatan iainnya. Dan hal ini diperkuat oleh press releas dari sdr. H. Bambang M. Yasin sendtri yang juga diperkuat iagi oleh pernyataanpernyataan dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Dompu sdr. Drs. H. Haris H.M. Nor, M.A. P. A. 8. Bahwa pada sekitar bulan September - November 2015 keadaan guru seKabupaten
Dompu
berada
pernyataan-pernyataan
dalam
secara
keadaan
terbuka
tertekan
pada
setiap
karena
munculnya
kegiatan
social
kemasyarakatan dari sdr. H. IHTIAR, SH, selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Oiah Raga Kabupaten Dompu yang berbunyi “H. Bambang selaku Bupati boleh tumpul pulpenya untuk melakukan mutasi, tetapi IH TIA R tetap tajam pulpennya untuk melakukan mutasi”. Dan pernyataan ini bukan hanya ancaman tanpa bukti dan kenyataan, karena pada sekitar bulan November banyak guru-guru yang dinilai tidak mendukung H. Bambang M. Yasin sebagai Calon Bupati Dompu dimutasi dan atau dipindah tugaskan ke sekofah-sekofah terpencil. Hal ini selain melanggar ketentuan U U Aparatur Siptf Negara, tentu memberi efek yang besar terhadap kalangan guru-guru, sehingga secara terang-terangan banyak sekali guru-guru dan kepala-kepala sekolah menyatakan dukungannya secara terbuka sebagai bentuk ketakutan mereka tertiadap ancaman dari Kepala Dinas Pendidikan Dan CMah Raga Kabupaten Dompu tersebut.
pg.9
A. 9. Bahwa selain mengintimidasi dengan mengeluarkan ancaman sebagaimana diatas, sdr. H. SHTIAR selaku Kepala Dinas DIKPORA Kabupaten Dompu, pada sekitar tanggai 17 Oktober 2015 (sehari sebelum berakhir masa jabatan bupati H. BAMBANG M. YASIN), sdr. H.IHTIAR.SH, selaku Kepala Dikpora Kabupaten Dompu mengundang secara resmt seluruh guru dan Kepala Sekofah seKabupaten Dompu, dengan mengeluarkan undangan resmi perihal acara perpisahan dengan Bupati Dompu
Drs.
H.
BAMBANG
M. YASIN, yang
bertempat dihalaman SM A Negeri 2 Dompu. Dan daiam pelaksanaannya kegiatan tersebut ditunjuk masing-masing perwakilan Kepala sekoteh pada masing-masing jenjang pendidikan didaulat memberikan pidato perpisahan, yaitu Perwakilan Kepala SMA diwakili oleh sdr. BAMBANG H AR YAN TO , S.Pd, M.Pd. (Kepsek SM A negeri 2 Dompu), Perwakilan Kepala SM K diwakili de h sdr- Ir. ADAM (Kep SMK 1 Manggelewa), perwakilan Kepala SMP diwakili oleh sdr. H. SYAMSUDIN, S.Pd (Kepsek SMP Negeri 3 Dompu) dan perwakilan Kepala SD diwakili oleh sdr. JAHARUDIN, S.Pd. (Kep S D No.1 Dompu). Dan ternyata pidato perpisahan yang disampaikan oleh perwakilan kepala sekota tersebut berubah menjadi ajang pidato politik dengan secara terang-terangan mereka menyatakan mendukung sdr. Drs. H. BAMBANG M. YASIN menjadi bupati doftipu untuk periode 2016-2021, dengan diselingi oleh teriakan Rata-lcata LANJUTKAN,,,!!! sebagai jargon politik atau branding politic dari sdr. Drs. H. BAMBANG M. YASIN. Dan atas fakta ini kami telah melaporkan kepada pihak PANW AS KA B U P A TEN DOMPU, tetapi sampai saat ini belum ada penyelesaian yang konkrit dan serius dari pihak PANW AS; A. 10. Bahwa khusus sdr. H. HARIS H. M. NOR, M.AP dan H. IHT1AR, SH, selain memanfaatkan kapasitas sebagai pejabat eselon U, mereka pada setiap momen atau kegiatan social kemasyarakatan selalu memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan sambutan keluarga dan selalu menyelipkan kalimat-kaiimat kampanye yang mengarahkan dukungannya pada pasangan Nomor urut 1 pasangan Drs. H. BAM BANG M. YASIN dan ARIFUDDIN, SH, dan hal ini sudah sering
disampaikan
laporan/pengaduan
kepada
PANITIA
PENGAW AS
pg.10
P EM IU H A N UMUM K A B U P A TEN DOMPU, akan tetapi atas laporan tersebut sefafu tkJak diirsdahkan dan diabaikan dengan alasan tidak memenuhi syaraf dan lain-lain alasan yang sengaja diambil dengan pertimbangan yang sumir dari Panwas itu sendiri; A. 11. Bahwa sekitar bulan November sampai awal-awal Desember 2015, Kepala Dinas Pertanian dengan seluruh jajarannya terutama para pimpinan/Kepala Unit Pelayanan Terpadu Daerah (U P TD ) setingkat eselon III di seluruh Kecamatan yang ada se-Kabupaten Dompu, telah memanfaatkan secara poStis keberadaan bantuan Bibit jagung dan pupuk dari Pemerintah Pusat untuk mempengaruhi dan menekan para kelompok-kelompok tani sasaran bantuan dengan daiii bahwa bantuan tersebut adalah bantuan dari H. Bambang M. Yasin, maka ditetapkan persyaratan secara diam-diam wajib mendukung pasangan nomor uort 1 pasangan
Drs.
H.
BAMBANG
M.
YASIN
dan
ARIFUDDIN,
SH
baru
mendapatkan bantuan bibit jagung dan pupuk gratis. Terhadap fakta ini kami sudah pernah menyampaikan laporan/pengaduan resmi kepada PANITIA P EN G A W A S
K EC AM ATAN
PEKAT
dan
K EC A M A TA N
M A N G G ELEW A
Kabupaten Dompu, namun lagi-lagi laporan/pengaduan tersebut tidak diproses secara serius; A. 12. Bahwa sebagi banteng terakhir kekuatan sdr. Drs. H. BAM BANG M. YASIN diinternal birokrasi adalah keterlibatan sdr. H. SAIFUL HS, selaku Kepala inspektorat Kabupaten Dompu,
dimana
peran
Dinas
Inspektorat dalam
mensukseskan H. BAM BANG M. YA S IN adalah dengan memanfetkan dan menyalahgunakan segala kewenangan yang dimilikinya sebagai lembaga pengontrol, pengawas dan yang memproses setiap PNS yang dinilai terlibat <&SBifi aktifitas poStik dan melakukan pelanggaran hukum lainnya, c&mana penan sdr. H. SYAIFUL H S adalah memanggil, memberi teguran dan memproses
setiap PNS-PNS yang dinilai terlibat memberikan dukungan politik selain kepada sdr. H BAMBANG M. YASIN, hal ini tentu memberi efek yang besar kepada para P N S lainnya karena khawatir dengan sikap dinas inspektorat yang bermain
p g .ll
potittk tidak netrat, maka sudah barang tentu para P N S tidak dapat fagi menggunakan hak poRtiknya secara tebas dan jugur karena kuatnya intervensi dan
¡ntimidasi
dari
para
pimpinan-pimpinan
SKPD
yang
ada
difingkup
Pemerintah Kabupaten D om pu; A. 13. Bahwa selain keterlibatan para pejabat structural yang memimpin S K P D -S K P D pada Pemerintah Kabupaten Dompu, juga dalam menyukseskan kepentingan politiknya, sdr. Drs. H. BAM BANG M. YASIN juga mengkoordinir para Kepala Desa-Kepata Desa tertentu untuk mendukung, berjuang dan mer^adi tiro-Sim sukses pada Desa masing-masing, dimana modus yang dimainkan oleh Kepala Desa adalah melakukan ¡ntimidasi terhadap Kepala-Kepala Dusun pada Desa masing-masing untuk memberikan dukungan polrtik kepada sdr. Drs. H. BA M BAN G M. YASIN, dengan suatu ancaman apabfla tidak mendukung maka akan diganti posisinya sebagai Kepala Dusun dengan orang lain yang siap mendukung sdr. Drs. H. Bambang M. Yasin sebagi Bupati Dompu untuk periode 2016-2021 ; dan terhadap masyarakat pada umumnya Kepafa Desa selalu memanfaatkan program-program bantuan sebagai afat untuk menekan atau mempengaruhi masyarakat pemilih untuk memberi dukungan kepada pasangan caton Bupati/waki! Bupati nomor urut 1 ; A. 14. Bahwa untuk memperkuat arus dukungan dari kalangan PNS lebih-lebih dalam hal ini dukungan dari kalangan guru, maka organisasi guru dalam hal ini P G R I {Persatuan Guru Republik Indonesia) secara bersama-sama dengan seluruh Kepala Cabang Dinas Dikpora (K C D ) cfiseturuh Kecamatan yang ada seKabupaten Dompu, secara terbuka memberikan dukungan politik kepada sdr. Drs. H BAM BAN G M. YASIN selaku caton Bupati Dompu, dengan modus Ketua Vmton P G R I Kabupaten Dompu sdr. IRHAM, S.Pd. mengkonsoSdas? seluruh ketua P G R I Kecamatan se-Kabupaten Dompu untuk mendatangi masing-masing sekolah yang ada pada wilayah kecamatan masing-masing dengan tujuan mengumpulkan seluruh guru-guru pada sekolah masing-masing dan saat ftu pula para ketua PGRI didampingi oleh para Kepala Cabang Dinas (K C D
re -12
Dikpora) mengarahkan dan mengintimidasi para guru-guru PNS, lebiMefcfh guru-guru non P N S yaitu guru kontrak daerah, guru tidak tetap (G T T ), guru terpencil, guru sukarela dijanjikan akan diterbitkan SK pegawai kontrak daerah yang ditanda tangani langsung oleh Bupati apabila menang menjadi bupati clkimpu. Dan atas fakta ini pemah di SM A Negeri 3 Woja, Ketua PGRI Kecamatan Woja dan Kepala KCD dikpora Kecamatan Woja, diprotes secara langsung dan diusir dari sekolah oleh salah satu guru pengajar di SMAN 3 Woja tersebut, karena dinilai perbuatan mereka telah mengintimidasi para guru dan secara terbuka melakukan pelanggaran hukum ; A. 15. Bahwa sekitar tanggai 6-8 Desember 2015, pasangan Nomor urut 1 terbukti melakukan mobiHsasi pemilih dari kalangan mahasiswa yang berasal dari kabupaten dompu yang kufiah di Kota mataram untuk putang grafc (tidak membayar ongkos bus) menggunakan Bus jurusan Mataram-Dompu bernama “SfNAR R EJEK l”, yang kebetulan bus tersebut adalah milik dari cafon wakil bupati dari pasangan nomor urut 1 (sdr ARIFUDDIN, S H ) ; A.16. Bahwa sekitar tanggai 8 Desember 2015, sdr. H. A G U S BUHARI, SH selaku Sekretaris
Daerah
(SEK D A)
Kabupaten
Dompu,
mengumpulkan
dan
mengkoordkw beberapa Kepala Bagian Setda Dompu untuk mengufnpuScan dengan sisten jatah, dimana uang tersebut rencananya untuk dibagi-bagi kepada masyarakat agar mau mendukung dan mencoblos pasangan Nomor Urut 1 ; A. 17. Bahwa sekitar tanggai 5 s/d 8 Desember 2015, Kepala Dinas P U Kabupaten dompu dengan didampingi oleh Kasubag Keuangan Dinas PU Kabupaten Dompu bertanggung jawab sepenuhnya untuk memenangkan pasangan Nomor urut 1 khusus pada wifayah Desa Manggena’e, Desa Katua, Desa O ’o, Desa Karamabura, Desa Manggeasi kecamatan Dompu dan Kelurahan Ssmpasai Kecamatan Woja, dan sekitar tanggai 5 s/d 8 desember tersebut kedua oknum pejabat tersebut secara terang-terangan mengumpulkan orang, mengarahkan serta meminta dukungan masyarakat untuk memenangkan pasangan Nomor
unit 1, dan bahkan kedua oknum tersebut telah berani pula mendanai bsaya untuk dibagi-bagi kepada masyarakat pemilih; A.18.Bahwa demikian pula sdr. H. HARIS M .NOR Selaku Kepala BKD Kabupaten Dompu dengan Ketua Partai Perindo cabang Dompu mendapat tanggung jswafo untuk memenangkan pasangan nomor Urut 1 pada wfeyah Kelurahan Kari|awa dan Kelurahan Bali satu, Kecamatan dompu serta wilayah Desa Serakapi dan Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu ; dan adapun cara atau modus mereka sama dengan cara/modus dan Kepala Dinas P U Kabupaten Dompu pada poin diatas; A. 19. Bahwa pada sekitar tanggai 5 s/d 8 Desember 2015, praktek money politic yang diakukan oleh tim sukses di Desa/Kelurahan masing-masing maepiin cfelakifkan oleh oknum-oknum pejabat dan PNS pendukung pasangan nomor urut 1 dilakukan secara terang-terangan dan terbuka, dan puncak dari praktek money poMic tersebut ada yang dilaporkan secara resmi kepada pihak PANW AS kabupaten Dompu dengan register Laporan Nomor : 07/LP/Pilbup/XH/2015 tanggai 12 Desember 2015 dengan pelapor An. Farid, alamat Desa Jala Kecamatan Hu’u Kabupaten Dompu dan 08/Lp/Panwas Dpu/XH/2015 tanggai 12 Desember 2015 dengan pelapor An. S A H B U D IN , alamat Desa Jala Kecamaisn Hu’u kabupaten Dompu, akan tetapi oleh pihak panwas kabupaten dompu tidak diproses secara serius dan professional, sehingga perkara dimaksud tidak jelas penyelesaiannya; A. 20. Bahwa sesuai dengan jargon kampanye selama waktu kampanye pasangan nomor 1 (satu), selalu menyampaikan orasi-orasi politiknya yang tidak berisi visi dan rmsi tetap berisi Money Politic, ctengan jelas dan terang bahwa mereka Pasangan Nomor Urut 1 tidak periu cape-cape kampanye menghabiskan anggaran seperti pasangan calon nomor urut 4, pokoknya nanti pas hari terkahir i serangan fajar nanti kita tembak aja dengan uang yang besar, persoalan OvlwCW.
pg.14
A. 21. Bahwa hal tersebut terbukti dalam setiap kampanye kecamatan yang dilakukan oleh Pasangan Nomor urut 1 (satu) hampir tidak pernah ada asa yang hadff, kecuali masa-masa dari PNS yang secara terang-teranagan memberikan dukungan Politik seperti Pemohon uraikan di atas, dan hai tersebut terbukti merata dfsekfruh Kecamatan dan Desa Pasangan Nomor unit 1 (satu) membagibagikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap orang agar pada hari pencoblosan rabu tanggai. 9 desember 2015 mencoblos pasangan nomor Urut 1 (satu), hal tersebut mempengaruhi besamya hastf suara yang dkiapatkan oleh Pasangan nomor urut 1 saat ini. A ,22. Bahwa permainan Money Politic yang dilakukan oleh pasangan nomor urut 1 satu untuk mendapatkan dukungan untuk mencoblos mereka, bukan lagi bermain dalam tataran sembunyi-sembunyi tetapi terang-terangan di setiap Desa yang ada, demikian pula yang terjadi di Desa Bara kecamatan woja juga terjadi penyerahan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh tim Sufcses pasangan norm»' urut 1 kepada salah satu perrelib dan akan dtbukfikao nanti dalam persidangan yang mulya ini, dan haf ini oleh KPPS dan Panwas sebagai garda utama yang memiliki tugas dan kewenangan untuk mencegar dan atau memproses hanya BISA DIAM DAN T U T U P M A TA MEMBIARKAN K E JA H A TA N
T E R S E B U T TE R JA D I
B E G ITU
SAJA, guna memenangkan
pasangan nomor urut 1 dalam Pilkada ini, 8 . K E C U R A N G A N PADA HARI P E N C O B L O S A N ; B.1. Bahwa pada saat hari pencoblosan Rabu tanggai 09 Desember 2015 sekitar pukul 07.00 wita seluruh saksi-saksi dari pemohon menyampaikan laporan kepada pasangan ealon secara langsung via hand phone bahwa mereka dipersuKt oleh pihak KPPS untuk diijinkan masuk sebagai saksi pasangan nomor urut 4 dengan alasan yang tidak jelas dan ini merupakan indikasi kuat bahwa KPPS adaiah tidak bersih dari unsure kepentingan politik pasangan caton bupatf/wakil bupati, padahal semestinya KP PS sebagai pihak penyelenggara
pg.15
pesta demokrasi wajib netral dan tidak memihak kepada safah satu pasangan caton bupati/wakif bupati; B.2. Bahwa berdasarkan temuan dan laporan dari tim sukses pemohon, bahwa pada hari pencoblosan banyak terjadi kecurangan yang tersebar di beberapa kecamatan dan desa, dimana kecurangan tersebut dtfakukan dafam bentuk sebagai berikut: bahwa ada ditemukan pemilih yang melakukan pencoblosan dua ka£, dimana pencoblosan pertama difakukan dengan menggunakan kartu panggilan sesuai nama dalam daftar pemilih tetap ( D P T ); bahwa pencoblosan kedua menggunakan K TP dan kartu keluarga, hal ini btsa dibuktikan dengan jumlah daftar pemilih tambahan febih besar dari cadangan surat suara ; dan pencoblosan kedua seperti ini sangat mudah terjadi karena sesuai ketentuan yang ada, bahwa pemilih tambahan yang menggunakan
Rtentas
latn
(tanpa
surat
panggilan)
bani
dipikan
melakukan pencoblosan pada pukul 12.00 wita. Sehingga dengan rentang waktu yang panjang seperti ini memberi keleluasaan bagi pemilih untuk melakukan pencoblosan
kedua di T P S
tempat mereka berdomisS?
sementara (desa tempat mereka bercocok tanam/berfadang) sete&h mereka mencoblos di T P S tempat mereka bertempat tinggal tetap dipagi harinya; bahwa terbukti peemilih yang banyak menggunakan »dentitas Sain berupa K TP dan kartu keluarga adalah terjadi di lima (5) wilayah kecamatan tertentu
seperti
kecamatan
hu’u,
Kecamatan
Kilo,
Kecamatan
Manggelewa, Kecamatan Kempo dan Kecamatan Pekat, hat tnt btsa teffadi karena pada 5 (lima) wilayah kecamatan tersebut merupakan basis dan pusat
perladangan
Har
yang
telah
diberi
kebebasan
oleh
sdr.
Drs. H. BAM BANG M. YASIN selaku bupati dompu peroide 2010-2015. Dan di lima (5) wilayah tersebut masyarakat peladang bukan hanya berasai dari
pg. 16
kecamatan tersebut, tetapi banyak juga berasal dari masyarakat peladang yang datang dari daerah kabupaten B im a; B.3. Bahwa sesuai dengan regulasi yang ada salah satu kewajiban KPPS adaiah menyerahkan form C-1 kepada masing-masing saksi pasaogsn calon daun selanjutnya saksi menyerahkan kepada pasangan calon masingmasing. Akan tetapi kenyataan yang terjadi adalah KPPS dibeberapa Desa/kefurahan tidak menyerahkan langsung form C-1 kepada saksi pasangan calon nomor urut 4 dengan berbagai macarrt alasan form C-1 harus disimpan dalam kotak suara dulu setelah dibutuhkan baru bisa mengambilnya; 8.4. bahwa untuk kepentingan melakukan penghitungan suara pemohon selalu memberi pehntah kepada seluruh saksi dan atau tim pemenangan pasangan nomor 4 (empat) yang belum memegang form C-1 wajib untuk meminta secara langsung kepada KPPS, akan tetapi pihak KPPS selalu menjawab bahwa form C-1 sudah disimpan dalam kotak suara- Dan bahkan dibeberapa tempat setelah berkaft-kafi dan dengan cara memaksa KPPS oleh tim pemenangan pasangan nomor 4 (empat) baru KPPS menyerahkan secara baik-baik dan kenyataannya form C-1 tersebut bukan disimpan dalam kotak suara tetapi disimpan dirumah ketua K P P S ; B. 5 Bahwa Penetapan Rekapitulasi hasil Pemungutan Suara pasangan Calon dan Penetapan Pasangan calon terpilih yang dilakukan d e h Termohon dihasilkan dari suatu
proses
Pemttukada yang
caeat ht&unt dan
bertentangan dengan asas Pemilihan Umum yang Langsung.umum, Bebas, Rahasia,(Luber) Jujur dan Adil (JurdH). Oleh karena itu, suara yang didapatkan oleh Pasangan Calon Nomor utrut 1 yang ditetapkan oleh Termohon sebagai PEM EN AN G bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang genuine tetapi karena Pemtlukada yang dipenuhs begitu banyak
pelanggaran dan tindak kecurangan yang
dtkua&fikast sebagai pelanggaran masstf, sistematis, dan terstruktur, m
i?
«
cHmana berdasarkan uraian fakta-fakta hukum sebagaimana Pemohon kemukakan cfiatas terdapat cukup bukti dan petunjuk bahwa pelanggaran* pelanggaran tersebut bukan merupakan pelanggaran yang berdiri sendiri tetapi memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya; Bahwa oteb karena itu, kami memohon kepada MAHKAMAH K O N S TITU S I R E P U B tIK INDONESIA untuk menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Dompu Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dom pu Ta h u n 2015 yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan U m um (K P U )
Kabupaten
Dom pu
Kab.017.433877/tahun
dengan Surat Keputusan
Nom or
: 74/Kpts/Kpu-
2015 tanggai 16 desember 2015, tentang
Penetapan
Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dom pu Tahun 2015, serta memerintahkan kepada Termohon untuk menerbitkan surat keputusan yang menetapkan Pasangan Caion Nomor Urut 4 (4) yaitu H .A B U B A K A R A H M AD .SH D AN KISM AN.SH sebagai BUPATI dan W AKIL BU P ATI T e f p ^ i dalam pemilihan Umum Kepafa Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Dompu tahun 2015 Atau apabila Majelis Hakim berpendapat fain setidak-tidaknya memerintahkan pemungutan suara ulang di seluruh Kecamatan di Kabupaten Dompu. V ».
P E TITU M
Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas maka telah terjadi kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan/atau Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dan juga dilakukan secara sengaja, masif, terencana, (fon terstruktur dalam penyelenggaraan PemHukada Kabupaten Dompu Tahun 2015. Seluruh tindakan kesalahan, pelanggaran dan/atau kecurangan tersebut sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka sudilah kiranya bilamana Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keadilan bagt Pemohon; Berdasarkan haf-hal sebagaimana tersebut dt atas maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:
pg.18
PRIPSAIR 1
Menerima dan mengabuikan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2.
Membatalkan Keputusan Komis» Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Dompu Hasii Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompti Tahutn 2015 yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (K P U ) Kabupaten Dom pu dengan Surat Keputusan Nom or : 74/Kpts/Kpu-Kab.017.433877Atahun 20t5 tanggai 1$ desember 2015, tentang Penetapan RekapHuiasI Hasii penghitungan Perolehan Suara dan Hasif Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dom pu Tahun 2015,
3.
I4enyatakan tidak sah dan tidak mengikat Keputusan Komisi Pemifehan Umum Daerah Kabupaten Dompu Hasii Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dom pu Tahun 2015 yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Um um (K P U ) Kabupaten
Dompu
dengan
Surat
Keputusan
Nom or
:
74/Kpts/Kpu-
Kab.017.433877/tahun 2015 tanggat 16 desember 2015, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasii penghitungan Perolehan Suara dan Hasii Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015. 4.
Mendfskualrftkasi pasangan caion Nomor Urut 1 (satu) atas nama Drs. H. BAM BANG
M YA S IN
D A N AR IFUDIN .SH sebagai pemenang pem lhan umum
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dompu, 5.
Memerintahkan TE R M O H O N Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu untuk menerbitkan surat keputusan yang menetapkan pasangan catan nomor unit 4 (empat) yaitu H. A B U B A K A R AH M AD . S H D A N KISMAN. S H sebagai BU P ATI dan Wakil BUPATI Terpilih dalam pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Dompu
tahun
2015,
dan
setidak-tidaknya
memerintahkan
pemungutan suara ulang di seluruh Kecamatan dan Desa di Kabupaten Dompu
ATA U
SOBSIDAtR 1.
Menerima dan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2.
Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten I5ompu HasH Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dom pu Ta h u n 2015 yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Um um (K P U ) Kabupaten Dom pu dengan Surat Keputusan Nomor : 74/Kpts/Kpu-Kab.017.433877/tahun 2015 tanggai 16 desember 2015, tentang Penetapan Refeapitiitasi Ba$tl penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakif Bupati Dompu Tahun 2015,
3.
Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Keputusan Komisi Pern^han Umum Daerah Kabupaten Dompu Hasil Pemilihan Bupati dan Wakrl Bupati Dom pu Tahun 2015 yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Um um (K P U ) Kabupaten Dom pu dengan Surat Keputusan N o m o r: 74/Kpts/KpuKab.017.433877/tahun
2015
tanggai
16
desember
2015,
tentang
Penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dom pu Tahun 2015, 4.
Memerintahkan TERM OHON/ Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Dompu untuk menerbitkan surat keputusan yang menetapkan pasangan calon nomor urut 4 (empat) yaitu H. A B U B A K A R AHM AD. SH D A N KISM AN. SH sebagai BUP ATI dan Wakrl BUPATI Terpilih dalam pemilihan Umum Bupati dan
Wakii
Kabupaten
Dompu
tahun
2015,
dan
setidak-tidaknya
memerintahkan pemungutan suara ulang di seluruh Kecamatan dan Desa di Kabupaten Dompu.
pg. 20
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip ex aequo et bono. Hormat Kami,
R O N Y YOSHUA NAPITUPULU, SH.,
OKI DWI KURNIYANTO, SH.,MH
P* 21
O f f ic e : 4 8 4 L a w
y e r ’s
K A S M A N S A N G A J1 & P A R T N E R ’S A dvocate, C onsultant Law of Business & A ttorney at Law
Nomor : 026/PMK-PKD-A/KS&P/XII/2015
Jakarta, 23 Desember 2015
K E P A D A Y A N G TE R H O R M A T,
ï!
K E T U A M AH K A M AH K O N S TITU S I R E P U B LIK IN D O N ESIA
'■ Tanggai : 2 b 96^6**b y P 7-0 \'y
J L . M ED AN M E R D E K A B A R A T N O M O R 6
Ja m
:
\J.i0v/v;|ft
DI - J A K A R T A Ha! :
# Permohonan Pembatalan Hasil Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015.
Dengan Hormat, Bersama ini, Adalah Advokat/Pengacara, Consuitant Law of Business & Attorney at Law pada T^AH ST
O F F I C E ;
4 8 4 &
U L W Y J B R
“K A S M A M T
P A R T I T B R ’ B , beralamat kantor di Griya 88,
Jalan. Tebet timur dalam raya no.26, Tebet Timur Jakarta 12820, Tlp.021 -8297970, Fax.02129475206 Hp. 08158744033,, bertindak untuk dan atas nama PemPberi Kuasa baik sendirisendiri maupun secara bersama-sama. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Desember 2015, bertindak untuk dan atas nama: 1. Nama Tempat/TglLahir Kewarganegaraan Pekerjaan Alamat
Nama Tempa t/Tgl Lahir Kewarganegaraan Pekerjaan Alamat
H, AB UBAK AR AHM AD, SH Dompu, 12 Mei 1944 Indonesia Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Jl. Syech Muhamad No.4 Lingkungan Jado, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat. KISMAN, SH Dompu, 06 Juni 1979 Indonesia Advokat Dusun Bara, Desa Bara, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, Provonsi Nusa Tenggara Barat.
Pg- 1
'k' ^
‘A
'
J
O f f i c e : 4 8 4 L a w y e r ’s
«ia f i V■)« KAS MAN SANGAJI & FARTNER’S Advocate, Consultant Law of Business & Attorney at Law ■
'o
#
Keduanya adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dompu, Nomor Urut 4 (empat) yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPÜD ) Kabupaten Dompu, jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD ) Kabupaten Dompu, yang menetapkan nomor urut Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dompu tahun 2015, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Dompu dengan Nomor Urut 4 (empat), yang selanjutnya disebut -------------------------------------------- P EM O H O N ; Melawan KOMISI PEM ILIHAN UMUM D A ER A H (K P U D ) Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dalam perkara ini selaku-----------------------------------------TE R M O H O N ; Adapun uraian Permohonan Keberatan atas hasil Pemilukada Kabupaten Dompu Tahun 2015 dimaksud adalah sebagai berikut :
1. K EW EN AN G AN MAHKAMAH K ON STITUSI 1. Bahwa berdasarkan pasal. 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2015 tentang perubahan Atas Undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus; 2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-
P g -2
¿awigSÆ SKyyy-‘W-VnfrhflKiii
^
I
V ’f g f 5*? Jm
r
O f f i c e : 4 8 4 U a w y e r 's
i *'I ■ ! « KASMAN SANGAJi & PARTNER’S Advocate, Consultant Law of Business & Attorney at Law
undang No. 22 Tahun 2007 tersebut menetapkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; 3. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut di atas, Pasal 236 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah
menentukan
bahwa
penanganan
sengketa
hasil
perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 (delapan belas) bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini diundangkan. Pada tanggai 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan wewenang mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut; 4. Bahwa selain daripada itu beberapa kali keputusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor : 41/PHPU.D.D-VI/2008 dan Nomor : 57/PHPU.D-VI/2008,
dapat
disimpulkan
bahwa
berdasarkan
kontitusi
dan
undang-undang nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan membela keadilan terhadap pelanggaranpelanggaran yang
menyebabkan
terjadinya
hasil perhitungan suara yang
kemudian dipersengketakan itu; 5. Bahwa perkara yang diajukan oleh pemohon ini adalah perkara mengenai sengketa hasil pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2015 yang pemungutan suaranya dilaksanakan pada tanggai 09 Desember 2015 beserta segala pelanggaran hukum dan asas-asas pemilihan umum yang langsung, bebas, rahasia, jujur, adi! dan rahasia yang bersifat
kolaboratif,
sistimatis,
struktural
dan
masif yang
didahului
dan
menyertainya yang dilakukan baik secara sendiri-sendiri oleh dan antara TE R M O H O N dengan pasangan calon nomor urut 1 (satu) yang menyebabkan
Pg- 3
- f. r
X
> O f f i c e : 4 8 4 L a w y e r ’s
Jm f â ï ■!« KASMAN SANGAJI & PARTNER’S Advocate, Consultant Law of Business & Attorney at Law '^ i A W V ^ hasil pemilukada yang dipersengketakan itu. Berdasarkan uraian pada angka 1-4 diatas
sengketa
yang
diajukan
PEM O HON
adalah
merupakan
domain
kewenangan Mahkamah Kontitusi; 2. K E D U D U K A N HUKUM (L E G A L S TA N D IN G ) PEM O HO N 2.1.
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tâftün 2004 Tèntâng Pêmërintâh Dâërâh sêbâgâirnànà fêlàft diübâh ÿâng kèduà kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan berdasarkan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2015 tentang perubahan Atas Undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2ÔÔ8 tentang pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan Pasal. 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor. 1 Tahun 2015 Jo Pasal. 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor. 4 Tahun 2015, disebutkan antara lain : - PEM O H O N adalah Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; - Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Dapat dilakukan Pemilukada Ulang.
2.2.
Bahwa PEM OHON adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dompu pada tanggai 09 Desember 2015, dengan Nomor Urut 4 (empat) yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah
pg.4
O f f i c e : 4 8 4 La w y e r ’s U
W
“ L ,
KASIMIAM SA K 'G IA J! Bt P A R T N !E K VS Advocate, Consultant Law of Business & Attorney at Law
(KPUD ) Kabupaten Dompu, dengan surat Penetapan Nomor Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015 yang telah ditetapkan oleh Komisi
Pemilihan
Umum
(K P U )
Kabupaten
Dompu
dengan
Surat
Keputusan Nom or : 74/Kpts/Kpu-Kab.017.433877/tahun 2015 tanggai 16 desember 2015, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dom pu Tahun 2015, tentang Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakii Kepala Daerah peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Vide Bukti P-1)\ 2.3. Bahwa peserta Pemilukada Kabupaten Dompu berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Dompu Nomor :04/BA-KPU/l/2011 tentang penetapan nomor urut Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dompu adalah sebagai berikut: (vide Bukti P-2) NOMOR N AM A P A S A N G A N C A LO N URUT 1
Drs. H. B A M B A N G M. YASIN DAN ARIFUDDIN, SH
2
S YA FR U D IN , S.A.P DAN RAFIUDDIN, SE
3
H. M ULYADIN , SH. MH DAN KUR N IAW AN AHM ADI
4
H. A B U B A K A R AH M AD , SH DAN KISM AN, SH
2.4. Bahwa permohonan PEM O H O N adalah mengajukan Permohonan pembatalan terhadap Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015 yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Um um (K P U ) Kabupaten Dompu dengan Surat Keputusan Nom or : 74/Kpts/Kpu-Kab.017.433877/tahun 2015 tanggai
16
desember
2015,
tentang
Penetapan
Rekapitulasi
Hasil
penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PEM O H O N a quo telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan a quo;
10r I •jjf ‘
O f f i c e : 4 8 4 l a w y e r ’8
I* W J L
KASIM1AN SANKSAJI & PARTNER’® Advocate, Consultant Law of Business & Attorney at Law
s C À m ^
3. TEN G G A N G W A K TU P EN G A JU AN PERMOHONAN 3.1. Bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2015 tentang pedoman beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menentukan, “Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 sejak TER M O H O N mengumumkan Penetapan Perolehan Suara hasil Pemilihan 3.2. 3ahwa Penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara dan
Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015 yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dompu dengan Surat Keputusan Nomor : 74/Kpts/Kpu-Kab.017.433877/tahun 2015 tanggai 16 desember 2015, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015, dan di terima oleh Pemohon senin tanggai. 22 Desember 2015. 3.3. Bahwa permohonan pembatalan terhadap Berita Acara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten / Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Dompu, dan turunanya tersebut oleh PEM O HO N didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggai 24 Desember 2015, sehingga Permohonan PEM O HON masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud dan ditentukan pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2015 tentang pedoman beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
IV. PO K O K-PO K O K PERMOHONAN Adapun pokok-pokok Permohonan Pemohon didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut: Bahwa setelah kami evaluasi kembali secara cermat tentang proses pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu, yang telah dilangsungkan pada hari Rabu tanggai 09 Desember 2015, kami selaku pemohon menemukan kecurangan-kecurangan
Pg-6
V f & jV
O f f h c e : 4841 1La w t e r vs
f j w j l , KASMAN SAJNKSAJI 8k P’AJRTNIERrS Advocate, Consultant Law of Business & Attorney at Law
yang dilakukan oleh Pasangan Nomor urut 1 (satu) yaitu pasangan Drs. H. BAM BANG M. YASIN dan ARIFUDDIN, SH, secara sistematis, terstruktur dan massif, baik pada saat Drs. H. BAM BANG M. YASIN masih duduk sebagai Bupati Dompu maupun setelah berhenti
menjadi
Bupati
Dompu
pada
tanggai
18
Oktober
2015.
ban
untuk
mempermudah pemahaman atas uraian kecurangan tersebut, berikut ini pemohon akan membagi bentuk kecurangan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu tahun 2015, sebagai berikut :
A KECUR AN GAN SEBELUM HARI PENCOBLOSAN ; A.1. Bahwa sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Dompu, bahwa pemilihan Bupati dan wakil Bupati Dompu dilaksanakan secara serentak pada Hari Rabu, tanggai 09 Desember 2015 ; A.2. Bahwa sesuai dengan penetapan KPU Kabupaten Dompu, jumiah pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Dompu sebanyak 4 (empat) pasangan calon yaitu
NOMOR URUT
NAMA PASANGAN CALON
1
Drs. H. BAM BANG M. YASIN DAN ARIFUDDIN, SH
2
SYAFRUDIN, S.A.P DAN RAFIUDDIN, SE
3
H. MULYADIN, SH. MH DAN KURNIAWAN AHMADI
4
H. A B U B A K A R AHMAD, SH DAN KISMAN, SH
A.3. Bahwa berdasarkan berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015, tanggai 16 Desember 2015 masing-masing pasangan calon memperoleh suara sebagai berikut: Nomor
Nama Pasangan Calon
Urut
Bup/Wabup
1
Drs.H.Bambang M. Yasin
Perolehan Suara
49.910 suara
Ket
O FFICE! 4 8 4 LAW YER’S
KASMAiN SANOAJil & PA RTN ER’S Advocate, Consultant Law of Business & Attorney at Law
dengan Arifuddin, SH 2
Syafrudin.S.AP dengan
19.231 suara
Rafiuddin, SE 3
H.Mulyadin,SH.MH dengan
29.592 suara
Kurniawan Ahmadi 4
H.Abubakar Ahmad.SH
36.699 suara
dengan Kisman, SH Jumlah suara sah seluruh pasangan
135.432 suara
A.4. bahwa berdasarkan keputusan tersebut diatas, KPU kabupaten Dompu pada tanggai 21 Desember 2015 telah menetapkan calon terpilih melalui Rapat Pleno terbuka dan ditetapkan bahwa pasangan Drs.H.BAM BANG M. YASIN dengan ARIFUDDIN, SH sebagai pasangan terpilih sebagai bupati dan wakil bupati dompu periode 2016-2021 ; A.5. Bahwa pasangan calon Bupati Nomor urut 1 (Drs. H. Bambang M. Yasin), sebelum kembali mencalonkan diri sebagai calon Bupati Dompu periode 20152021 adalah merupakan Bupati Dompu hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2010 untuk periode kepemimpinan 2010-2015 ; A.6. Bahwa selama tahun 2015 dalam kapasitasnya sebagai Bupati Dompu sdr. H. Bambang M. Yasih telah banyak mengambil kebijakan yang rhengurtttihgkan dirinya sendiri dalam usaha menguatkan dukungan politik untuk menghadapi pencalonan kembali dirinya sebagai calon Bupati Dompu pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu tahun 2015 ; A.7. Bahwa salah satu kebijakan yang diambil adalah pada sekitar bulan Juni Tahun 2015 melakukan mutasi (terakhir sesuai dengan amanat UU Aparatur Sipil Negara) atau reposisi jabatan setingkat eselon III dan II dilingkup Pemerintah Kabupaten Dompu. Dimana pada mutasi terakhir tersebut sdr. H. Bambang M Yasin telah memutasi para pejabat sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan
P g -8
-.».•'V-IMIWBagaE
O f f i c e : 4 8 4 L a w y e r ’s
KASMAiN SANGAJU & PAmiNSK’S Advocate, Consultant Law of Business & Attorney at Law
politiknya,
tanpa
memperhatikan
dan
mempertimbangkan
Daftar
Urut
Kepangkatan (DUK) dan aspek raisonable dan kebutuhan daerah; A.8. Bahwa selain dari kebijakan mutasi, sdr. H. Bambang M. Yasin dalam kapasitasnya sebagai Bupati Dompu pada sekitar bulan Oktober menjelang berakhirnya masa jabatannya sebagai Bupati Dompu periode pertama, telah pula menerbitkan dan atau mengeluarkan 3.000 (tiga ribu) Surat Keputusan (SK) tenaga kontrak daerah, hal ini sesuai dengan pengakuan sdr. H. Bambang M. Yasin selaku Bupati Dompu pada setiap kegiatan pemerintah dan atau kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya. Dan hal ini diperkuat oleh press releas dari sdr. H. Bambang M. Yasin sendiri yang juga diperkuat lagi oleh pernyataanpernyataan dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Dompu sdr. Drs. H. Haris H.M. Nor, M.A.P. Â.Ô. Bahwa pada sekitar bulan September - November 2015 keadaan guru seKabupaten
Dompu
berada
pernyataan-pernyataan
dalam
secara
keadaan
terbuka
tertekan
pada
setiap
karena
munculnya
kegiatan
social
kemasyarakatan dari sdr. H. IHTIAR, SH, selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kabupaten Dompu yang berbunyi “H. Bambang selaku Bupati boleh tumpul pulpenya untuk melakukan mutasi, tetapi IH TIA R tetap tajam pulpennya untuk melakukan mutasi”. Dan pernyataan ini bukan hanya ancaman tanpa bukti dan kenyataan, karena pada sekitar bulan November banyak guru-guru yang dinilai tidak mendukung H. Bambang M. Yasin sebagai Calon Bupati Dompu dimutasi dan atau dipindah tugaskan ke sekolah-sekolah terpencil. Hal ini selain melanggar ketentuan UU Aparatur Sipil Negara, tentu memberi efek yang besar terhadap kalangan guru-guru, sehingga secara terang-terangan banyak sekali guru-guru dan kepala-kepala sekolah menyatakan dukungannya secara terbuka sebagai bentuk ketakutan mereka terhadap ancaman dari Kepala Dinas Pendidikan Dan Olah Raga Kabupaten Dompu tersebut. A.9. Bahwa selain mengintimidasi dengan mengeluarkan ancaman sebagaimana diatas, sdr. H. IHTIAR selaku Kepala Dinas DIKPORA Kabupaten Dompu, pada
Pg- 9
O f f i c e ; 4 8 4 L a w y e r ’s
KASMAIM SANGAJU & PARTNKR'S Advocate, Consultant Law of Business & Attorney at Law
sekitar tanggai 17 Oktober 2015 (sehari sebelum berakhir masa jabatan bupati H. BAM BANG M. YASIN), sdr. H.IHTIAR.SH, selaku Kepala Dikpora Kabupaten Dompu mengundang secara resmi seluruh guru dan Kepala Sekolah seKabupaten Dompu, dengan mengeluarkan undangan resmi perihai acara perpisahan dengan Bupati Dompu Drs.
H.
BAM BANG M. YASIN, yang
bertempat dihalaman SMA Negeri 2 Dompu. Dan dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut ditunjuk masing-masing perwakilan Kepala sekolah pada masing-masing jenjang pendidikan didaulat memberikan pidato perpisahan, yaitu Perwakilan Kepala SMA diwakili oleh sdr. BAM BANG H AR YAN TO , S.Pd, M.Pd. (Kepsek SMA negeri 2 Dompu), Perwakilan Kepala SMK diwakili oleh sdr. Ir. ADAM (Kep SMK 1 Manggelewa), perwakilan Kepala SMP diwakili oleh sdr. H. SYAM SUDIN, S.Pd (Kepsek SMP Negeri 3 Dompu) dan perwakilan Kepala SD diwakili oleh sdr. JAHARUDIN, S.Pd. (Kep SD No.1 Dompu). Dan ternyata pidato perpisahan yang disampaikan oleh perwakilan kepala sekola tersebut berubah menjadi ajang pidato politik dengan secara terang-terangan mereka menyatakan mendukung sdr. Drs. H. BAM BANG M. YASIN menjadi bupati dompu untuk periode 2016-2021, dengan diselingi oleh teriakan kata-kata LANJUTKAN,,,!!! sebagai jargon politik atau branding politic dari sdr. Drs. H. BAM BANG M. YASIN. Dan atas fakta ini kami telah melaporkan kepada pihak PANW AS KABUPATEN DOMPU, tetapi sampai saat ini belum ada penyelesaian yang konkrit dan serius dari pihak PANW AS; A. 10. Bahwa khusus sdr. H. HARIS H. M. NOR, M AP dan H. IHTIAR, SH, selain memanfaatkan kapasitas sebagai pejabat eselon II, mereka pada setiap momen atau kegiatan social kemasyarakatan selalu memanfaatkah kesempatan untuk menyampaikan sambutan keluarga dan selalu menyelipkan kalimat-kalimat kampanye yang mengarahkan dukungannya pada pasangan Nomor urut 1 pasangan Drs. H. BAMBANG M. YASIN dan ARIFUDDIN, SH, dan hal ini sudah sering
disampaikan
laporan/pengaduan
kepada
PANITIA
PENGAW AS
PEMILIHAN UMUM K A BUPA TEN DOMPU, akan tetapi atas laporan tersebut selalu tidak diindahkan dan diabaikan dengan alasan tidak memenuhi syarat dan
pg. 10
O f f i c e : 4 8 4 La w
y e r 's
K A S M AN S A N G A JJ & PA RTIN EiR’S Advocate, Consultant Law of Business & Attorney at Law
S tÀ W < ^ lain-lain alasan yang sengaja diambil dengan pertimbangan yang sumir dari Panwas itu sendiri ; A. 11. Bahwa sekitar bulan November «ampai awal-awal Desember 2015, KepaJa Dinas Pertanian dengan seluruh jajarannya terutama para pimpinan/Kepala Unit Pelayanan Terpadu Daerah (U P TD ) setingkat eselon III di seluruh Kecamatan yang ada se-Kabupaten Dompu, telah memanfaatkan secara politis keberadaan bantuan Bibit jagung dan pupuk dari Pemerintah Pusat untuk mempengaruhi dan menekan para kelompok-kelompok tani sasaran bantuan dengan dalil bahwa bantuan tersebut adalah bantuan dari H. Bambang M. Yasin, maka ditetapkan persyaratan secara diam-diam wajib mendukung pasangan nomor urut 1 pasangan
Drs.
H.
BAM BANG
M.
YASIN
dan
ARIFUDDIN,
SH
baru
mendapatkan bantuan bibit jagung dan pupuk gratis. Terhadap fakta ini kami sudah
pernah
P EN G A W A S
menyampaikan KECAM ATAN
laporan/pengaduan
PEKAT
dan
resmi
kepada
K EC AM ATAN
PANITIA
M A N G G ELEW A
Kabupaten Dompu, namun lagi-lagi laporan/pengaduan tersebut tidak diproses secara serius ; A.12.Bahwa sebagi banteng terakhir kekuatan sdr. Drs. H. BAM BANG M. YASIN diinternal birokrasi adalah keterlibatan sdr. H. SAIFUL HS, selaku Kepala Inspektorat
Kabupaten
Dompu,
dimana
peran
Dinas
Inspektorat
dalam
mensukseskan H. BAMBANG M. YASIN adalah dengan memanfatkan dan menyalahgunakan segala kewenangan yang dimilikinya sebagai
lembaga
pengontrol, pengawas dan yang memproses setiap PNS yang dinilai terlibat dalam aktifitas politik dan melakukan pelanggaran hukum lainnya, dimana peran sdr. H. SYAIFUL HS adalah memanggil, memberi teguran dan memproses setiap PN S-PN S yang dinilai terlibat memberikan dukungan politik selain kepada sdr. H. BAMBANG M. YASIN, hal ini tentu memberi efek yang besar kepada para PNS lainnya karena khawatir dengan sikap dinas inspektorat yang bermain politik tidak netral, maka sudah barang tentu para PNS tidak dapat lagi menggunakan hak politiknya secara bebas dan jujur karena kuatnya intervensi
Pg-H
O f f i c e : 4 8 4 L a w y e r ’s
KASMAN SANGAJi & PAiRTNEiR'S Advocate, Consultant Law of Business & Attorney at Law
dan
intimidasi
dari
para
pimpinan-pimpinan
SKPD
yang
ada
dilingkup
Pemerintah Kabupaten Dompu ; A. 13. Bahwa selain keterlibatan para pejabat structural yang memimpin SKPD-SKPQ pada Pemerintah Kabupaten Dompu, juga dalam menyukseskan kepentingan politiknya, sdr. Drs. H. BAM BANG M. YASIN juga mengkoordinir para Kepala Desa-Kepala Desa tertentu untuk mendukung, berjuang dan menjadi tim-tim sukses pada Desa masing-masing, dimana modus yang dimainkan oleh Kepala Desa adalah melakukan intimidasi terhadap Kepala-Kepala Dusun pada Desa masing-masing untuk memberikan dukungan politik kepada sdr.
Drs.
H.
BAM BANG M. YASIN, dengan suatu ancaman apabila tidak mendukung maka akan diganti posisinya sebagai Kepala Dusun dengan orang lain yang siap mendukung sdr. Drs. H. Bambang M. Yasin sebagi Bupati Dompu untuk periode 2016-2021 ; dan terhadap masyarakat pada umumnya Kepala Desa selalu memanfaatkan program-program bantuan sebagai alat untuk menekan atau mempengaruhi masyarakat pemilih untuk memberi dukungan kepada pasangan calon Bupati/wakil Bupati nomor urut 1 ; A. 14. Bahwa untuk memperkuat arus dukungan dari kalangan PNS lebih-lebih dalam hal ini dukungan dari kalangan guru, maka organisasi guru dalam hal ini PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) secara bersama-sama dengan seluruh Kepala Cabang Dinas Dikpora (KCD ) diseluruh Kecamatan yang ada seKabupaten Dompu, secara terbuka memberikan dukungan politik kepada sdr. Drs. H. BAMBANG M. YASIN selaku calon Bupati Dompu, dengan modus Ketua Umum PGRI Kabupaten Dompu sdr. IRHAM, S.Pd. mengkonsolidasi seluruh ketua PGRI Kecamatan se-Kabupaten Dompu untuk mendatangi masing-masing sekolah yang ada pada wilayah kecamatan masing-masing dengan tujuan mengumpulkan seluruh guru-guru pada sekolah masing-masing dan saat itu pula para ketua PGRI didampingi oleh para Kepala Cabang Dinas (KCD Dikpora) mengarahkan dan mengintimidasi para guru-guru PNS, lebih-lebih guru-guru non PNS yaitu guru kontrak daerah, guru tidak tetap (G T T ), guru
P g - 12
O f f l C E 4 ® 4 LAWYER^S
J s f â W 1* KAiBMAN SANSiAJI & PAmmW Mi& Advocate, Consultant Law of Business & Attorney at Law
terpencil, guru sukarela dijanjikan akan diterbitkan SK pegawai kontrak daerah yang ditanda tangani langsung oleh Bupati apabila menang menjadi bupati dompu. Dan atas fakta ini pernah di SM A Negeri 3 Woja, Ketua PGRI Kecamatan Woja dan Kepala KCD dikpora Kecamatan Woja, diprotes secara langsung dan diusir dari sekolah oleh salah satu guru pengajar di SMAN 3 Woja tersebut, karena dinilai perbuatan mereka telah mengintimidasi para guru dan secara terbuka melakukan pelanggaran hukum ; A. 15. Bahwa sekitar tanggai 6-8 Desember 2015, pasangan Nomor urut 1 terbukti melakukan mobilisasi pemilih dari kalangan mahasiswa yang berasal dari kabupaten dompu yang kuliah di Kota mataram untuk pulang gratis (tidak membayar ongkos bus) menggunakan Bus jurusan Mataram-Dompu bernama “SINAR R EJEKI”, yang kebetulan bus tersebut adalah milik dari calon wakil bupati dari pasangan nomor urut 1 (sdr. ARIFUDDIN, SH) ; A. 16. Bahwa sekitar tanggai 8 Desember 2015, sdr. H. A G U S BUHARI, SH selaku Sekretaris
Daerah
(SEK D A)
Kabupaten
Dompu,
mengumpulkan
dan
mengkoordinir beberapa Kepala Bagian Setda Dompu untuk mengumpulkan dengan sisten jatah, dimana uang tersebut rencananya untuk dibagi-bagi kepada masyarakat agar mau mendukung dan mencoblos pasangan Nomor Urut 1 ; A. 17. Bahwa sekitar tanggai 5 s/d 8 Desember 2015, Kepala Dinas PU Kabupaten dompu dengan didampingi oleh Kasubag Keuangan Dinas PU Kabupaten Dompu bertanggung jawab sepenuhnya untuk memenangkan pasangan Nomor urut 1 khusus pada wilayah Desa Manggena’e, Desa Katua, Desa O ’o, Desa Karamabura, Desa Manggeasi kecamatan Dompu dan Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja, dan sekitar tanggai 5 s/d 8 desember tersebut kedua oknum pejabat tersebut secara terang-terangan mengumpulkan orang, mengarahkan serta meminta dukungan masyarakat untuk memenangkan pasangan Nomor urut 1, dan bahkan kedua oknum tersebut telah berani pula mendanai biaya untuk dibagi-bagi kepada masyarakat pemilih ;
pg. 13
*' *
★
.*
•
W JL
Of f i c e : 4 8 4
l a w t e r ’s
KASMAN SANGAJJ & FARTNER’S Advocate, Consultant Law of Business & Attorney at Law
A. 18.Bahwa demikian pula sdr. H. HARIS M .NOR Selaku Kepala BKD Kabupaten Dompu dengan Ketua Partai Perindo cabang Dompu mendapat tanggung jawab untuk memenangkan pasangan nomor Urut 1 pada wilayah Kelurahan Karijawa dan Kelurahan Bali satu, Kecamatan dompu serta wilayah Desa Serakapi dan Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu ; dan adapun cara atau modus mereka sama dengan cara/modus dari Kepala Dinas PU Kabupaten Dompu pada poin diatas; A.19. Bahwa pada sekitar tanggai 5 s/d 8 Desember 2015, praktek money politic yang dilakukan oleh tim sukses di Desa/Kelurahan masing-masing maupun dilakukan oleh oknum-oknum pejabat dan PNS pendukung pasangan nomor urut 1 dilakukan secara terang-terangan dan terbuka, dan puncak dari praktek money politic tersebut ada yang dilaporkan secara resmi kepada pihak PANW AS kabupaten Dompu dengan register Laporan Nomor : 07/LP/Pilbup/XII/2015 tanggai 12 Desember 2015 dengan pelapor An. Farid, alamat Desa Jala Kecamatan Hu’u Kabupaten Dompu dan 08/Lp/Panwas Dpu/XII/2015 tanggai 12 Desember 2015 dengan pelapor An. SAHBUDIN , alamat Desa Jala Kecamatan Hu’u kabupaten Dompu, akan tetapi oleh pihak panwas kabupaten dompu tidak diproses secara serius dan professional, sehingga perkara dimaksud tidak jelas penyelesaiannya; A.20.Bahwa sesuai dengan jargon kampanye selama waktu kampanye pasangan nomor 1 (satu), selalu menyampaikan orasi-orasi politiknya yang tidak berisi visi dan misi tetapi berisi Money Politic, dengan jelas dan terang bahwa mereka Pasangan Nomor Urut 1 tidak perlu cape-cape kampanye menghabiskan anggaran seperti pasangan calon nomor urut 4, pokoknya nanti pas hari terkahir / serangan fajar nanti kita tembak aja dengan uang yang besar, persoalan selesai. A.21.Bahwa hal tersebut terbukti dalam setiap kampanye kecamatan yang dilakukan oleh Pasangan Nomor urut 1 (satu) hampir tidak pernah ada asa yang hadir, kecuali masa-masa dari PNS yang secara terang-teranagan memberikan
pg. 14
O f f i c e : 4 8 4 La w
y e r *s
4 « i?V ■!« 'KASMAN SA N O A JI & PA RTN EK ’S Advocate, Consultant Law of Business & Attorney at Law
dukungan Politik seperti Pemohon uraikan di atas, dan hal tersebut terbukti merata diseluruh Kecamatan dan Desa Pasangan Nomor urut 1 (satu) membagibagikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap orang agar pada hari pencoblosan rabu tanggai. 9 desember 2015 mencoblos pasangan nomor Urut 1 (satu), hal tersebut mempengaruhi besarnya hasil suara yang didapatkan oleh Pasangan nomor urut 1 saat ini. A,22. Bahwa permainan Money Politic yang dilakukan oleh pasangan nomor urut 1 satu untuk mendapatkan dukungan untuk mencoblos mereka, bukan lagi bermain dalam tataran sembunyi-sembunyi tetapi terang-terangan di setiap Desa yang ada, demikian pula yang terjadi di Desa Bara kecamatan woja juga terjadi penyerahan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh tim sukses pasangan nomor urut 1 kepada salah satu pemilih dan akan dibuktikan nanti dalam persidangan yang mulya ini, dan hal ini oleh KPPS dan Panwas sebagai garda utama yang memiliki tugas dan kewenangan untuk mencegar dan atau memproses hanya BISA DIAM K EJA H A TA N
TER S EB U T
TE R JA D I
DAN T U T U P B E G ITU
SAJA,
M A TA MEMBIARKAN guna
memenangkan
pasangan nomor urut 1 dalam Pitkadaim. B. K EC U R A N G A N PADA HARI PEN C O BLO SA N ; B..1. Bahwa pada saat hari pencoblosan Rabu tanggai 09. Desember 2015 sekitar pukul 07.00 wita seluruh saksi-saksi dari pemohon menyampaikan laporan kepada pasangan calon secara langsung via hand phone bahwa mereka dipersulit oleh pihak KPPS untuk diijinkan masuk sebagai saksi pasangan nomor urut 4 dengan alasan yang tidak jelas dan ini merupakan indikasi kuat bahwa KPPS adalah tidak bersih dari unsure kepentingan politik pasangan calon bupati/wakil bupati, padahal semestinya KPPS sebagai pihak penyelenggara pesta demokrasi wajib netral dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon bupati/wakil bupati;
pg. 15
O f f i c e : 4 8 4 L a w y e r ’s
KASMAN SANGAJJ 8t PARTNER'S Advocate, Consultant Law of Business & Attorney at Law
B.2. Bahwa berdasarkan temuan dan laporan dari tim sukses pemohon, bahwa pada hari pencoblosan
banyak terjadi kecurangan yang tersebar di beberapa
kecamatan dan desa, dimana kecurangan tersebut dilakukan dalam bentuk sebagai berikut: bahwa ada ditemukan pemilih yang melakukan pencoblosan dua kali, dimana pencoblosan pertama dilakukan dengan menggunakan kartu panggilan sesuai nama dalam daftar pemilih tetap ( D P T ) ; bahwa pencoblosan kedua menggunakan KTP dan kartu keluarga, hal ini bisa dibuktikan dengan jumlah daftar pemilih tambahan lebih besar dari cadangan surat suara ; dan pencoblosan kedua seperti ini sangat mudah terjadi karena sesuai ketentuan yang ada, bahwa pemilih tambahan yang menggunakan
identas
lain
(tanpa
surat
panggilan)
baru
diijinkan
melakukan pencoblosan pada pukul 12.00 wita. Sehingga dengan rentang waktu yang panjang seperti ini memberi keleluasaan bagi pemilih untuk melakukan
pencoblosan
kedua
di
TP S
tempat
mereka
berdomisili
sementara (desa tempat mereka bercocok tanam/berladang) setelah mereka mencoblos di TP S tempat mereka bertempat tinggal tetap dipagi harinya; bahwa terbukti peemilih yang banyak menggunakan identitas lain berupa KTP dan kartu keluarga adalah terjadi di lima (5) wilayah kecamatan tertentu
seperti
kecamatan
hu’u,
Kecamatan
Kilo,
Kecamatan
Manggelewa, Kecamatan Kempo dan Kecamatan Pekat, hal ini bisa terjadi karena pada 5 (lima) wilayah kecamatan tersebut merupakan basis dan pusat
perladangan
liar
yang
telah
diberi
kebebasan
oleh
sdr.
Drs.H.BAMBANG M. YASIN selaku bupati dompu peroide 2010-2015. Dan di lima (5) wilayah tersebut masyarakat peladang bukan hanya berasal dari kecamatan tersebut, tetapi banyak juga berasal dari masyarakat peladang yang datang dari daerah kabupaten Bima ;
pg. 16
O f f i c e : 4 8 4 L a w y e r ’s K A S M A N S A N G A JI & P A R T N E K ’S Advócate, Consultant Law of Business & Attorney at Law
B 3. Bahwa sesuai dengan regulasi yang ada salah satu kewajiban KPPS adalah menyerahkan form C-1 kepada masing-masing saksi pasangan calón dan selanjutnya saksi menyerahkan kepada pasangan calón masingmasing. Akan tetapi kenyataan yang terjadi adalah KPPS drbeberapa Desa/kelurahan tidak menyerahkan langsung form C-1
kepada saksi
pasangan calon nomor urut 4 dengan berbagai macam alasan form C-1 harus disimpan dalam kotak suara dulu setelah dibutuhkan baru bisa mengambilnya ; B.4. bahwa untuk kepentingan melakukan penghitungan suara pemohon selalu memberi perintah kepada seluruh saksi dan atau tim pemenangan pasangan nomor 4 (empat) yang belum memegang form C-1 wajib untuk meminta secara langsung kepada KPPS, akan tetapi pihak KPPS selalu menjawab bahwa form C-1 sudah disimpan dalam kotak suara. Dan bahkan dibeberapa tempat setelah berkali-kali dan dengan cara memaksa KPPS oleh tim pemenangan pasangan nomor 4 (empat) baru KPPS menyerahkan secara baik-baik dan kenyataannya form C-1 tersebut bukan disimpan dalam kotak suara tetapi disimpan dirumah ketua KPPS ; B.5 Bahwa Penetapan Rekapitulasi hasil Pemungutan Suara pasangan Calon dan Penetapan Pasangan calon terpilih yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan
dari
suatu
proses
Pemilukada
bertentangan dengan asas Pemilihan
yang
Umum
cacat
yang
hukum
dan
Langsung,umum,
Bebas, Rahasia,(Luber) Jujur dan Adil (Jurdil). Oleh karena itu, suara yang didapatkan oleh Pasangan Calon Nomor utrut 1 yang ditetapkan oleh Termohon sebagai PEM EN AN G bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang genuine tetapi karena Pemilukada yang dipenuhi
begitu
banyak
pelanggaran
dikualifikasi sebagai pelanggaran
dan
massif,
tindak
kecurangan
sistematis,
yang
dan terstruktur,
dimana berdasarkan uraian fakta-fakta hukum sebagaimana Pemohon kemukakan diatas terdapat cukup bukti dan petunjuk bahwa pelanggaran-
Pg-17
*' *■ ^
'k
.
'
O f f i c e : 4 8 4 L a w y e r ’s
i* W
KAS MAN SANGAJJ & PARTNER’S Advocate, Consultant Law of Business & Attorney at Law
SlA pelanggaran tersebut bukan merupakan pelanggaran yang berdiri sendiri tetapi memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya; Bahwa oleh karena itu, kami mamahan kepada MAHKAMAH K O N S TITU S I REPUBLIK IN D O N ESIA untuk menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Dompu Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015 yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Um um (K P U )
Kabupaten
Dompu
Kab.017.433877/tahun
dengan
2015 tanggai
Surat 16
Keputusan
Nom or
desember 2015,
: 74/Kpts/Kpu-
tentang
Penetapan
Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015, serta memerintahkan kepada Termohon untuk menerbitkan surat keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (4) yaitu H .A B U B A K A R A H M AD .SH DAN KISM AN.SH sebagai BUPATI dan WAKIL BUPATI Terpilih dalam pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Dompu tahun 2015 Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain setidak-tidaknya memerintahkan pemungutan suara ulang di seluruh Kecamatan di Kabupaten Dompu. VII. Bahwa
P E TITU M berdasarkan
seluruh
uraian di atas maka telah terjadi
kesalahan dan
pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan/atau Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dan juga dilakukan secara sengaja, masif, terencana, dan terstruktur dalam penyelenggaraan
Pemilukada
Kabupaten
Dompu Tahun
2015.
Seluruh tindakan
kesalahan, pelanggaran dan/atau kecurangan tersebut sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka sudilah kiranya bilamana Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keadilan bagi Pemohon; Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:
pg. 18
•jfc !*.
'
O f f i c e : 4 8 4 L a w y e r ’s
*!■ i f f ■!« KASMAN SANGAJJ & PARTNER’S Advocate, Consultant Law of Business & Attorney at Law
s t À m ^
PRIMAIR 1.
Menerima dan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2.
Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Dompu
Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015 yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dompu dengan Surat Keputusan Nomor : 74/Kpts/Kpu-Kab.017.433877/tahun 2015 tanggai 16 desember 2015, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015, 3.
Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Dompu Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu
Tahun 2015 yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten
Dompu
dengan
Surat
Keputusan
Nomor
: 74/Kpts/Kpu-
Kab.017.433877/tahun 2015 tanggai 16 desember 2015, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 201 S. 4.
Mendiskualifikasi pasangan calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama Drs. H.
BAM BANG M YASIN DAN ARIFUDIN.SH sebagai pemenang pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dompu, 5.
Memerintahkan TE R M O H O N Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu untuk menerbitkan surat keputusan yang menetapkan pasangan calon nomor urut 4 (empat) yaitu H. ABU B AK A R AHMAD. SH DAN KISMAN. SH sebagai BUPATI dan Wakil BUP ATI Terpilih dalam pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Dompu
tahun
2015,
dan
setidak-tidaknya
memerintahkan
pemungutan suara ulang di seluruh Kecamatan dan Desa di Kabupaten Dompu A TA U
pg. 19
*'
ifcr *
.
O f f i c e : 4 8 4 L a w y e r vs
Jtm fâ l ■!«» KAS MAN SANGAJ1 & PARTNER’S Advocate, Consultant Law of Business & Attorney at Law
SUBSID AIR
1.
Menerima dan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk
seluruhnya; 2.
Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Dompu Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015 yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Um um
(K P U ) Kabupaten Dom pu
dengan Surat Keputusan Nom or : 74/Kpts/Kpu-Kab.017.433877/tahun 2015 tanggai 16 desember 2015, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dom pu Tahun 2015, 3.
Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Dompu Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dom pu Tahun 2015 yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (K P U ) Kabupaten Dompu dengan Surat Keputusan Nom or : 74/Kpts/KpuKab.017.433877/tahun
2015
tanggai
16
desember
2015,
tentang
Penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dom pu Tahun 2015, 4.
Memerintahkan TERM OHO N / Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Dompu untuk menerbitkan surat keputusan yang menetapkan pasangan calon nomor urut 4 (empat) yaitu H. A B U B A K A R AH M AD . SH DAN KISM AN. SH sebagai BUPATI dan Wakil BUPATI Terpilih dalam pemilihan Umum Bupati dan
Wakil
Kabupaten
Dompu
tahun
2015,
dan
setidak-tidaknya
memerintahkan pemungutan suara ulang di seluruh Kecamatan dan Desa di Kabupaten Dompu.
★ *
,*
•
’
‘
O f f i c e : 4 8 4 L a w y e r ’s
4 « m S « KAS MAN SANGAJi & PARTNER’S ^ jlJ ^ jy P x .
Advocate, Consultant Law of Business & Attorney at Law
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip ex aequo et bono.
Her mat Kami,
