KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA MENTERI KEHUTAI.IAN DAN IV]ENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOI\lOR
PKS.4.I\4e
n
huf lll2008
NOt\,10R 02Alt/KB/:t008 TENTANG
PENYELENGGARMN DAI.J I]EI\,18I NMN PENDIDIKAN IV]ENENGAH I<EJURUAN PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KEHU'IANAN
Pada hari
n
Jum'at tanggal dua puluh bulan Juni tahun cua ril)u delatr)an, bertempat d Jakaria, yang bertancja tangan d bawah ini: 1.
H. M.S. Kaban, SE., IM.Si., Menteri Kehu:anan, dalam hal ini bertinraK untuk dan alas nama Departemen Kehulanan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Galot Soet'rcto, Senayan, Jafiada Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
Prof. Dr. Bambang Sudibyo, MBA, [,4ert€ri Pendidikan Nasi]nal, daam hal ini bertindak untuk dan atas nama Deparlernen Perciidikar Nasional Republik Indonesia, yang berkedudukar
di Jalan Jerderal
Senayan Jakarta Pusat, selanjutnya disebJt PIHAK KEDl.rA.
Sudirrran,
2
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan bahwe
a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional, Pasal 50 dan Peraturan Peme.intah Nomor:8 tahun 2OOl tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerjntah, pemerintahan Daerah Provinsi, dan pemerintaxan Daeran Kabupaten/Kota, pemerintah mempunyai kewenangan penyelenggaraan dan pengelolaan satuan pendidikan bedaraf internasional, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak rnengarahkan membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraarr pendidikan iesuai dengan peratufan perundang-undangan,
c
Pemeriniah dan pemerintah daerah wajlb memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggararya pendidikan yang bermutLl bagr set ap warga negara tanpa diskrlminasi
Tenaga teknls menengah Kehuianan yanq herndal sebagai Lrjung tombak pernbangunan kchulanan di lapangan jumlahnj/a masih san{lat ierbalas
e. Pernerinrah daerah provinsi dan pemeri ltilh daerah fabupaten/kota sarnpai saat ini belum ada yang menye engllarakan SIVIK Kehutanan atalr
program keahlian kehutanan sehi.gga Penterintah meniandang perlu Jntuk n enyelengEarakar SIVK Kehurdnan srtbaga mode
PIHAK KESATU dan PIF|AK KEDUA, sepakal Untuk melakullan kerlasamel
daanr penyelenggaraan dan pembinaan pendtdi(an meneng€h kejuruan dl Sekolah l,4enengah Kejuruan Kehutanan dengan ketentuan sebagai berLkut.
3
KETENTUAN Pasal
UIUI-,'NI
1
Dalam kesepakatan bersama jni, yang dimaksLd dengan;
1.
Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disebLrt SIVIK adatah satuan pendidikan forn]al pada jenjang cendidikan fttenengah yang
berada dibawah pembinaan Departemen pendidikan Nasional yang diarahkan untuk mempersiapkan pesert,: didik khususnya mernasrkl lapangan kerla dalam bidang tertentu.
2.
Sekoiah Menengah Kejuruan Kehutanan yang selanjutn\,a disebut SMK Kehutanan adalah satuan pendjdikan fofnal pacla jenjang pencljdik.rn
nenengah yang berada di bawah pernbinaan bersana Departem€:n Kehutanan dan Depademen pendidlkan l.Jas ona untUk menyiapkan peserta didik memasuki lapangan kerla dalar,t bidang kehLtanan.
I\IAKSUD DAN TU JLJA.I.J Pasal 2
(1)
[,,1aksud Kesepakatan Bersama
ini ad.:lah
menyelenggarakan dan
membina pendidikan menengah kejuruan bidang kehutanan di SMK Kehutanan beilaraf internasional yang terletak di 5 (lim:) lokasi yaitu: Pekanbaru, Kadipaten, Samarinda, mode penyelenggaraan
SN4K
llakilstr clan lvlan()kwari sebagi
kehutanan yilnJ bermutll
\2) Tujuan Kesepakatan Befsama ini adalah:
a. menyeenggarakan
SN,4K Kehutanan s€rbagai
bagial dait
ststern
pend d kan nasional pada jenjang pendklikan menengaf kejuruan:
b. menjamin dan mengendal kan mutu penlidikan; c. rnenjalin dan mengembangkan kerjasama t?knt9
dalarn
penyelenggaraan pendidlkan menengah kejuruan bidan,l kehutanan.
RUANG LINGI"IU P Pasal 3
Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi
a. b.
kelembagaan;
pengembangan program keahlian, fiu[ikuium
dan
pelaksanaern
pernoeraJarani
c. d. e. f. g. h.
pengembangan peserta didik; pengembangan pendidjk dan tenaga kependidikan; pengembangan safana dan prasarana pendilikan, penlaminan dan pengendalian mutu pendiclikan; pengembangan penyelenggaraan teknis penlidjkan; dan kerlasama teknis dalam penyelenggaraan pendidikan
KELEI\,1BAGAAI\
Pasal 4
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat rnenggunakeLn nomenklatu. SI\,4K
untuk Sekolah ll4enengah Kejuruan bjdanel liehutanan.
TUGAS DAN TANGGUN(;.AWAB Pasal 5
(1) PIHAK KES,ATU mernpunyai tugas dan tanggunglawab penvelenggaraan dan pembinaan, mel puti:
a. kelembagaan,
o
pengernDangan program l(eahl an;
c. pengeffbangan
d
kurikulum kelompok produktif;
pengembangan peserta did
k;
melakukan
e. pengembangan sarana dan prasarana
pe tdidikan;
5
f.
pengembangan pelaksanaan pembelajaran;
g. pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan; h. peleksanaan evaluasi dan uji kompeten:;i; dan i. kerjasama teknis dalam penyele nggaraa n, pen,amjnan,
da1
pengendalian mutu pendicjikan.
(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggungjawab
melakukar.l
pernbtnaan, meliputi:
a.
pengembangan standar isi dan kompetensiiulusan;
b
supervisi kurikulum saiuan pendidikan,
c. pengembangan kurikulum kelompok nornirtif, dan adaplif; d. pembrnaan dan penger.bangan prof€rsi pendidik dan
tenaga
kependrd ikan
e.
pengembangan petai(sanaan pembelaja.a
f. g
pelaksanaan evaluasi, akreditasi dan sertiflkasi; Can
1,
kerjasarna teknis dalam penye enrlgaraan, penjamtnan, oan pengenda tan mutu pendrdikan.
(3) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA mempunyai tugas
dan
tanggunglawab nrelakukan pemblnaan penclidlkan menengah keluruan bidang kehutanan yang diselenggarakan ol€)h Penrerintah.
PEI\,lBIAYAAN
Pasal 6
Pen'lbayaan yang trmbul sebaga akibat pelakslraan Kesepakatan llefsanrEl
ini dibebankan kepada anggaran keglatan
P
HAK KESATU dan
KEDUA sesua dengan peraturan perundang-un(Jangan yang beraku.
PIHAX:
6
JANGKA WAKTTJ Pasal 7
(1)
Kesepakatan Bersama jni berlaku untuk jangka waktu
5 (linra) tahln
terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersanta ini dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
(2) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA
melakukan evaluasi ierhadap
pelaksanaan program kerjasama ini secara periodik paling sedikit
.1
(satu)
tahun sekali.
(3) PIHAK KESATU rlan PIHAK KEDUA melakukan k?jian
terhadap
efektlvitas Kesepakaian Bersama ini pada tahun ke-s sebelurn diaKuKan perpanjangan Kesepakatan Bersama tni.
(4)
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA melakuka| koord nasi atas rencana perpanjangan Kesepakatan Bersama ini paling lambat 3 (tiga) bulan sebeium berakhirnya Kesepakatan Bersama ni. PENYELESAIAN PERSE _I,3IHAN Pasal
B
Apabila terladr perbedaan dalam penafsiran dan pelaksanaaI Kesepakatan Bersarna rni akan diselesaikan secara musyawarah dan mufalat oleh PIHAI( KESATU dan PIHAK KEDUA.
KETENTUAN LAIN Pasal
(1
)
I
Kesepakatan Bersama ini dapat diubah berdasarkan persr:tujuan PIHAI( KESATU dan PIHAK KEDUA.
7
(2) Hal-hal yang menyangkui tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama Ini
secara teknis akan diatur oleh pejabat E:selon
I PIHAK KESATU da.n
PIHAK KEDUA sesuai dengan tugas dan l(e,{venangannya. (3)
Perubahan dan/atau hal-hal lain yang belun diatur dalarn Kes'epakat;Ln Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk adenclum atau amandemen yang disepakati PIHAK KES/$U dan plHAt( KEOUA serla merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap Z (dua) asli di atas Kenas bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak ditandatangani.
KESATU,
1
/-'gCoo.
uorBANG suDrByo,rviBAl 2f
.
