w
tp :// w
ht .p a
w ab
pu at .
ar
.id
.g o
bp s
w
tp :// w
ht .p a
w ab
pu at .
ar
.id
.g o
bp s
.id .g o bp s
ht
tp :// w
w
w
.p a
pu
ab
ar
at .
STATISTIK DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT 2010
w
tp :// w
ht .p a
w ab
pu at .
ar
.id
.g o
bp s
STATISTIK DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT 2010
at . ar
Naskah : Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat
bp s
.g o
.id
ISSN : No. Publikasi : 91300.10.13 Katalog BPS : 1101001.9100 Ukuran Buku : 17.6 cm x 25 cm Jumlah Halaman : vi + 78 halaman
.p a
pu
ab
Gambar Kulit : Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat
tp :// w
w
w
Diterbitkan Oleh : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat
ht
Boleh dikutip dengan menyebutkan Sumbernya
w
tp :// w
ht .p a
w ab
pu at .
ar
.id
.g o
bp s
Kata Sambutan Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, saya menyambut baik penerbitan publikasi Statistik Daerah yang dilakukan oleh Badan
.id
Pusat Statistik (BPS) provinsi dan kabupaten/kota. Penyusunan publikasi Statistik Daerah ini merupakan inovasi dan pengembangan kegiatan perstatistikan serta
.g o
penyebarluasan informasi sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan visi BPS
bp s
sebagai “ pelopor data statistik terpercaya untuk semua “.
at .
Penerbitan publikasi Statistik Daerah Provinsi Papua Barat 2010 dimaksudkan untuk melengkapi ragam publikasi statistik yang telah tersedia di daerah seperti Daerah Dalam Angka (DDA) yang telah terbit secara rutin dalam memotret
ar
kondisi daerah. Buku ini menyajikan indikator-indikator terpilih yang menggambarkan tentang kondisi daerah dalam
pu
ab
bentuk tampilan uraian deskriptif sederhana.
.p a
Saya berharap, publikasi Statistik Daerah Provinsi Papua Barat 2010 ini mampu memberikan informasi secara cepat dan tepat kepada pemerintah daerah dan masyarakat yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan, monitor dan
w
evaluasi mengenai perkembangan pembangunan di berbagai sektor serta membantu para pengguna data lainnya
tp :// w
w
dalam memahami kondisi umum daerahnya.
Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah
ht
berpartisipasi hingga terbitnya publikasi ini, dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa meridhoi usaha kita.
Jakarta, September 2010 Kepala Badan Pusat Statistik,
DR. Rusman Heriawan
STATISTIK
i
w
tp :// w
ht .p a
w ab
pu at .
ar
.id
.g o
bp s
Kata Pengantar Publikasi Statistik Daerah Provinsi Papua Barat 2010 diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat berisi berbagai data dan informasi terpilih seputar
.id
Provinsi Papua Barat yang dianalisis secara sederhana untuk membantu pengguna data memahami perkembangan pembangunan serta potensi yang ada di Provinsi
.g o
Papua Barat. Publikasi yang terbit perdana ini diharapkan menjadi ikon baru Badan
bp s
Pusat Statistik dalam mengemas isu-isu terkini perkembangan pembangunan yang
at .
ditampilkan dalam bentuk lebih informatif.
Publikasi Statistik Daerah Provinsi Papua Barat 2010 diterbitkan untuk melengkapi publikasi-publikasi statistik yang
ar
sudah terbit secara rutin setiap tahun. Berbeda dengan publikasi-publikasi yang sudah ada, publikasi ini lebih
pu
ab
menekankan pada analisis.
Materi yang disajikan dalam Statistik Daerah Provinsi Papua Barat 2010 memuat berbagai informasi/indikator terpilih
.p a
yang terkait dengan pembangunan di berbagai sektor di Provinsi Papua Barat dan diharapkan dapat menjadi bahan
w
w
rujukan/kajian dalam perencanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan.
tp :// w
Kritik dan saran konstruktif berbagai pihak kami harapkan untuk penyempurnaan penerbitan mendatang. Semoga publikasi ini mampu memenuhi tuntutan kebutuhan data statistik, baik oleh instansi/dinas pemerintah, swasta, kalangan
ht
akademisi maupun masyarakat luas.
Manokwari, November 2010 Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat,
Ir. Tanda Sirait, MM.
STATISTIK DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010
ii
w
tp :// w
ht .p a
w ab
pu at .
ar
.id
.g o
bp s
Statistik Kunci
4 5 6
Jumlah penduduk 15 thn keatas yang bekerja
2
2
Jumlah penganggur
Jumlah Angkatan kerja TPAK TPT
2
2
2
7
Persentase pekerja di sektor formal
8
Laju inflasi3
9
Ekspor (juta)5
2
715999
729962
743860
orang
268117
316193
325759
orang
28029
26189
26626
orang
296146
342382
352385
persen
66.52
68.15
68.52
persen
9.46
7.65
7.56
36.52
33.77
32.82
-
20.06
5.22
6416179.41
6787164.93
5170937.93
8529463.74
9977495.21
8513500.95
persen
6.95
7.33
6.26
rupiah
10367278.69
12469031.50
14547727.50
rupiah
5934315.82
6369374.22
6768199.45
rupiah
14479459.73
17081754.25
19557077.28
persen
-
106.24
104.98
orang
266.80
246.50
256.84
persen
39.31
35.12
35.71
persen
ar
rupiah
5
12
PDRB ADHB (juta)
13
PDRB ADHK (juta)
14
PDRB per Kapita
ab
Pertumbuhan Ekonomi
pu
11
rupiah
.p a
Impor (juta)
4
2009
orang
persen
10
2008
.id
3
Jumlah penduduk1
2007
.g o
2
Satuan
bp s
1
Uraian
at .
No.
Nilai Tukar Petani (NTP)
16
Jumlah Penduduk miskin (ribu)
17
Persentase penduduk miskin
18
Angka partisipasi sekolah 7-12 tahun
persen
92.64
93.18
93.35
19
Angka partisipasi sekolah 13-15 tahun
persen
87.58
88.75
88.59
20
Angka partisipasi sekolah 16-18 tahun
persen
57.84
57.53
57.95
21
Angka Harapan Hidup
tahun
67.60
67.90
68.20
22
Rata-rata lama sekolah
tahun
7.65
7.67
8.01
23
Angka melek huruf
persen
90.32
92.15
92.34
24
Paritas Daya Beli (PPP) (ribu)
rupiah
592.07
593.13
595.28
25
IPM
persen
67.28
67.95
68.58
26
Rata-rata pengeluaran per kapita
rupiah
293122
346929
444426
ht
tp :// w
w
w
15
Catatan: 1. Berdasarkan Proyeksi SUPAS 2005-2015 2. Kondisi bulan Agustus (Sakernas) 3. Angka inflasi Papua Barat dihitung mulai 2008 4. Data tahun 2007 belum tersedia 5. Termasuk ekspor dan impor antar provinsi STATISTIK DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010
iii
w
tp :// w
ht .p a
w ab
pu at .
ar
.id
.g o
bp s
Penjelasan Teknis Angka Kematian Bayi adalah probabilita bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun, dinyatakan dalam per seribu kelahiran.
Desa pesisir/tepi laut adalah desa/kelurahan termasuk nagari atau lainnya yang memiliki wilayah yang berbatasan langsung dengan garis pantai/laut (atau merupakan desa pulau).
Angka Kematian Balita adalah probabilita bayi meninggal sebelum mencapai usia lima tahun, dinyatakan dalam per seribu kelahiran.
.g o
bp s
at .
Angka Reproduksi Neto adalah rasio bayi wanita yang hidup sampai usia ibunya dikalikan dengan angka reproduksi bruto.
.p a
pu
ab
Kepadatan Penduduk adalah jumlah penduduk di suatu daerah dibagi dengan luas daratan daerah tersebut, biasanya dinyatakan sebagai penduduk per Km2.
Angka Harapan Hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur.
ar
Desa bukan pesisir adalah desa/kelurahan termasuk nagari atau lainnya yang tidak berbatasan langsung dengan laut atau tidak mempunyai pesisir.
.id
Daerah administrasi adalah wilayah administrasi yang sudah memiliki dasar hukum yang sah menurut Departemen Dalam Negeri.
tp :// w
w
w
Laju pertumbuhan penduduk adalah rata-rata tahunan laju perubahan jumlah penduduk di suatu daerah selama periode waktu tertentu.
ht
Angkatan Kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja atau sementara tidak bekerja, dan yang sedang mencari pekerjaan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka adalah perbandingan antara jumlah pencari kerja dengan jumlah angkatan kerja.
Angka Kelahiran Total adalah setiap wanita di Indonesia secara hipotesis akan melahirkan anak hingga masa berakhir reproduksinya (15 – 49) tahun. Angka Melek Huruf Dewasa adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis, dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas. Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah penduduk kelompok usia sekolah (7-12 th; 13-15 th; 16-18 th) yang bersekolah terhadap seluruh penduduk kelompok usia sekolah (7-12 th; 13-15 th; 16-18 th). Bersekolah adalah mereka yang perlu mengikuti pendidikan di jalur formal (SD/MI, SMP/MTs, SMA/ SMK/MA atau PT) maupun non formal (paket A, paket B atau paket C).
STATISTIK DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010
iv
w
tp :// w
ht .p a
w ab
pu at .
ar
.id
.g o
bp s
IPM adalah indeks komposit dari gabungan 4 (empat) indikator yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita.
tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Indeks Harga Konsumen adalah angka/indeks yang menunjukkan perbandingan relatif antara
.id
.g o
Inflasi adalah indikator yang dapat memberikan
at .
bp s
informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Nilai Tukar Petani (NTP) adalah perbandingan antara indeks harga yang diterima petani
w
.p a
pu
ab
Angka Koefisien Gini adalah ukuran kemerataan pendapatan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan. Angka koefisien Gini terletak antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nol mencerminkan kemerataan sempurna dan satu menggambarkan ketidakmerataan sempurna.
tingkat harga (konsumen/eceran) pada saat bulan survei dan harga tersebut pada bulan sebelumnya.
ar
Industri Pengolahan adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi atau setengah jadi atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih kepada pemakai akhir.
ht
tp :// w
w
Garis kemiskinan adalah besarnya nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum makanan dan nonmakanan yang dibutuhkan oleh seorang individu untuk tetap berada pada kehidupan yang layak. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masingmasing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin
dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita adalah Produk Domestik Regional Bruto dibagi dengan penduduk pertengahan tahun. PDRB Harga Berlaku adalah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. PDRB Harga Konstan adalah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar.
STATISTIK DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010
v
w
tp :// w
ht .p a
w ab
pu at .
ar
.id
.g o
bp s
.id
Daftar Isi
Kata Sambutan
.g o
Kata Pengantar Statistik Kunci
bp s
Penjelasan Teknis
ii iii v vi
Geografi dan Iklim
1
11
Industri Pengolahan
44
2
Pemerintahan
4
12
Konstruksi
46
3
Penduduk
7
13
Hotel dan Pariwisata
47
4
Ketenagakerjaan
13
14
Transportasi dan Komunikasi
51
5
Pendidikan
21
15
Perbankan dan Investasi
54
6
Kesehatan
25
16
Harga-harga
55
7
Perumahan dan Lingkungan
29
17
Pengeluaran Penduduk
61
8
Pembangunan Manusia
32
18
Perdagangan
64
9
Pertanian
38
19
Pendapatan Regional
65
10
Pertambangan dan Energi
41
20
Perbandingan Regional
69
Lampiran Tabel
74
ht
tp :// w
w
w
.p a
pu
ab
ar
1
at .
Daftar Isi
i
STATISTIK DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010
vi
w
tp :// w
ht .p a
w ab
pu at .
ar
.id
.g o
bp s
GEOGRAFI DAN IKLIM Papua Barat dimekarkan dari Papua Papua Barat resmi menjadi provinsi yang memiliki pemerintahan sendiri berdasarkan UU No. 45 tahun 1999 setelah dimekarkan dari provinsi induknya, Provinsi Papua.
Provinsi Papua Barat terletak pada bagian
1
Gambar 1.1 Peta Provinsi Papua Barat
kepala burung Pulau Papua. Secara geografis letak Provinsi Papua Barat berada di daerah sekitar ekuator, yaitu tepatnya pada koordinat 0º,0” hingga 4º,0” Lintang Selatan dan 124º,00” hingga 132º‟0” Bujur Timur.
.id
Batas-batas wilayah Provinsi Papua Barat adalah:
.g o
Utara: Samudera Pasifik Selatan: Laut Banda dan Provinsi Maluku
bp s
Barat: Laut Seram dan Provinsi Maluku
Gambar 1.2 Persentase Luas Wilayah Provinsi Papua Barat menurut Kabupaten/Kota 2009
ab
dari Provinsi Papua. Provinsi Papua Barat dimekarkan
ar
Provinsi Papua Barat adalah provinsi pemekaran
at .
Timur: Provinsi Papua
dari Provinsi Papua berdasarkan UU No. 45 Tahun
pu
1999. Dan berdasarkan Inpres No. 1 tahun 2003
.p a
provinsi ini bernama Irian Jaya Barat. Kemudian sejak 6 Februari 2007 resmi bernama Provinsi Papua Barat.
w
Pada awal pemekarannya, Provinsi Papua Barat
w
hanya terdiri dari Kabupaten Fakfak, Kabupaten So-
tp :// w
rong, Kabupaten Manokwari, dan Kota Sorong.
ht
Wilayah tersebut sekarang terbagi kedalam wilayah administrasi yang terdiri dari 10 (sepuluh) kabupaten dan 1 (satu) kota, atau terjadi penambahan tujuh kabupaten sejak pemekaran wilayah.
Sumber: Permendagri No. 6 Tahun 2008
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 2008 luas wilayah Provinsi Papua Barat adalah 97.024,37 Km2. Wilayah terluas adalah Kabupaten Teluk Bintuni (21,48%) dan wilayah terkecil adalah Kota Sorong (0,68 %).
Tahukah Anda? Pulau Papua (Indonesia dan Papua New Guinea) adalah pulau terbesar kedua di dunia setelah Green Land (Denmark).
STATISTIK DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010
1
GEOGRAFI DAN IKLIM
1
Selama Dua per Tiga Tahun 2009 Diguyur Hujan Sebagian wilayah di Papua Barat memiliki curah hujan yang tinggi, jumlah hari hujan dapat mencapai 246 hari atau lebih dari dua per tiga tahun selama tahun 2009
Berdasarkan topografi wilayah, Provinsi Papua
Gambar 1.3 Persentase Desa/Kelurahan Berdasarkan Topografi Wilayah 2008
Barat terbagi menjadi 34,52 persen merupakan desa pesisir dan 65,48 persen adalah desa bukan pesisir. Dari 65,48 persen desa yang terletak di bukan pesisir,
15.60
sebesar 15,60 persen berada pada daerah lembah/
20.66
daerah aliran sungai; 20,66 persen terletak pada
.id
65.48
34.52
lereng atau punggung gunung; dan 29,21 persen
.g o
29.21
lainnya berada pada daerah dataran.
bp s
Pesisir Bukan Pesisir Lembah/Daerah Aliran Sungai Bukan Pesisir Lereng/Punggung Bukit Bukan Pesisir Dataran
Suhu udara rata-rata di Provinsi Papua Barat berada pada kisaran 22,00º–33,20º Celcius dengan
at .
Sumber: Sensus Potensi Desa (PODES), 2008
ar
suhu udara minimum berada di Kabupaten Fakfak dan suhu udara maksimum berada di Kota Sorong.
pu
Maksimum
antara 81,25 persen sampai dengan 85,33 persen.
22,00
Rata-rata Kelembaban Udara
81,25
993,61
1010,50
1680,00
3265,00
152,00
246,00
37,00
131,40
Manokwari yaitu 152 hari. Sedangkan Kabupaten
Sumber: Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Kab/Kota, 2009
Kaimana yang memiliki curah hujan terendah justru
Curah Hujan Hari Hujan
tp :// w
Rata-rata Tekanan Udara
w
Suhu Udara Rata-rata
.p a
Minimum
Sementara rata-rata kelembaban udara bervariasi
w
Uraian
ab
Tabel 1.1 Keadaan Iklim Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat 2009
85,33
ht
Rata-rata Penyinaran Matahari
33,20
Curah hujan di Provinsi Papua Barat bervariasi. Curah hujan terendah tercatat 1680,00 mm per tahun berada di Kabupaten Kaimana dan yang tertinggi 3265,00 mm per tahun di Kabupaten Fakfak. Sementara hari hujan terendah berada di Kabupaten
mempunyai hari hujan yang tertinggi di Provinsi Papua Barat, yaitu sebanyak 246 hari atau sekitar dua per
Tahukah Anda? Provinsi Papua Barat memiliki jumlah pulau sebanyak 1.945 buah, dan merupakan provinsi dengan jumlah pulau terbanyak kedua di Indonesia setelah Provinsi Kepulauan Riau (2.408 pulau).
tiga tahun selama tahun 2009 Kabupaten Kaimana diguyur hujan. Fenomena rendahnya curah hujan dengan hari hujan yang tinggi mengandung arti di Kabupaten Kaimana sering terjadi hujan ringan atau frekuensi hujan yang tingggi namun dengan intensitas ringan.
2
STATISTIK DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010
GEOGRAFI DAN IKLIM
1
Terjadi Gempa dengan Skala 7,6 SR pada 4 Januari 2009 Terjadi dua getaran gempa dengan magnitude besar pada 4 Januari 2009 di Manokwari dengan intensitas mencapai daerah Sorong dan sekitarnya.
Papua Barat dan Papua merupakan daerah gempa bumi yang sangat aktif terutama pada bagian
Gambar 1.4 Peta Distribusi Gempa Tektonik Papua Barat dan Papua Tahun 2009
utara sepanjang Jayapura-Manokwari-Sorong. Papua Barat
dan
Papua
memiliki
beberapa
zonasi
kegempaan seperti zona Sorong, Ransiki, Terera
.id
Aiduna di Kaimana dan Nabire, Yapen di Biak dan
.g o
Serui, Jayapura, Membramo dan Pegunungan Tengah. Paling rentan ialah zona di Jayapura dan Sorong
bp s
dengan sejarah magnitude mendekati dan/atau lebih
dan Papua telah mengalami sebanyak 6.725 kali
Sumber: Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Papua, 2009
ab
gempa signifikan, atau rata-rata mengalami sekitar 5
ar
Sejak tahun 1900-Februari 2010 di Papua Barat
at .
dari 8,0 Skala Ricther (SR).
kali gempa setiap bulan dengan magnitude yang
pu
bervariasi. Diantara getaran gempa tersebut 93 kali
.p a
diantaranya memiliki magnitude lebih dari 7,00 SR.
Tabel 1.2 Kerugian Akibat Gempa Bumi Manokwari (4 Januari 2009)
Kerugian Akibat Gempa
Jumlah
Satuan
Meninggal
4
jiwa
Rawat Inap
37
jiwa
kali sinyal seismik gempa bumi di Papua Barat dan
Rawat Jalan
581
jiwa
Papua, atau mengalami peningkatan sebesar 94,38
Mengungsi
± 5000
jiwa
persen dari keadaan 2008 yang hanya tercatat 5.412
Rumah Rusak Berat
1936
unit
kali gempa bumi.
Rumah Rusak Ringan
3730
unit
Tempat Ibadah rusak
152
unit
Kantor Pemerintahan rusak
51
unit
Sarana Pendidikan rusak
69
unit
8
unit
tp :// w
w
w
Selama tahun 2009, terekam sebanyak 10.520
ht
Gempa bumi signifikan dan merusak terjadi di Manokwari, Papua Barat, tanggal 4 Januari 2009, yaitu terjadi pada pukul 04:43:51 WIT dengan magnitude sebesar 7,6 SR di kedalaman 48 km dpl. Gempa ini
Jembatan rusak Sumber: Departemen Kesehatan, 2009
memiliki intensitas V-VI MMI di Manokwari dan Sorong. Efek
merugikan
dari
gempa
Manokwari
menyebabkan 4 korban jiwa, rawat inap 37 orang dan rawat jalan 581 orang serta 5.000-an pengungsi. Hal tersebut belum termasuk korban yang terluka secara traumatik.
Tahukah Anda? Terjadi 6725 gempa bumi signifikan di Papua Barat dan Papua sejak tahun 1900-Februari 2010, dan 92 diantaranya mempunyai magnitude lebih dari 7,0 SR.
STATISTIK DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010
3
PEMERINTAHAN
2
Terjadi Penambahan 7 Kabupaten Sejak Pemekaran Papua Barat Sejak pemekaran jumlah kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat bertambah menjadi 10 kabupaten dan 1 kota yang semula hanya 3 kabupaten dan 1 kota.
Provinsi Papua Barat adalah provinsi hasil
Tabel 2.1 Sejarah Pemekaran Kabupaten/Kota dan Dasar Hukum di Provinsi Papua Barat Kabupaten Pemekaran Fakfak
Fakfak
pemekaran dari Provinsi Papua. Provinsi ini beribukota di
Dasar Hukum UU No. 26 Tahun 2002
Kaimana Manokwari
UU No. 26 Tahun 2002
Sorong, namun Kabupaten Manokwari tetap menjadi Barat.
Sorong Selatan
UU No. 13 Tahun 2009
pu
.p a w
tp :// w
130
49
ht
0
134
2008
Kecamatan
Desa
2007
at .
menjadi 10 (sepuluh) kabupaten dan 1 (satu) kota dari kondisi semula 3 (tiga) kabupaten dan 1 (satu) kota.
51
Sejarah pemekaran
w
1200
1000
sampai dengan tahun 2009 mengalami peningkatan
1293
1224
1203
200
terus mengalami perkembangan. Pemekaran wilayah kabupaten/kota sejak terpisah dari Provinsi Papua
Gambar 2.1 Jumlah Kecamatan, Kelurahan, dan Desa di Provinsi Papua Barat 2009
400
sendiri sebagai provinsi, wilayah kerja administrasi
ab
Maybrat
Sejak terjadi pemekaran dan memiliki kedaulatan
ar
UU No. 56 Tahun 2008
Tambrauw
600
pemerintahan digolongkan menjadi kabupaten, kota, kecamatan (distrik), kelurahan, dan desa (kampung).
Sorong
800
.g o
UU No. 26 Tahun 2002
Raja Ampat
1400
sisi
bp s
Sorong Selatan
Sorong Selatan
dari
Struktur hierarki dalam pembagian administrasi
Sorong
Sorong
Meskipun
infrastruktur dan fasilitas masih tertinggal dari Kota
Teluk Bintuni
Sorong
Manokwari.
pilihan sebagai pusat pemerintahan Provinsi Papua
Teluk Wondama
Manokwari
Kabupaten
.id
Kabupaten Induk
pembentukan diawali
dengan
kabupaten/kota berkembangnya
Kabupaten Fakfak yang mekar menjadi Kabupaten
154
68
Fakfak dan Kabupaten Kaimana (UU No. 26 Tahun 2002); Kabupaten Manokwari berkembang menjadi
2009
Kelurahan
Kabupaten Manokwari, Kabupaten Teluk Wondama dan Kabupaten Teluk Bintuni (UU No. 26 Tahun 2002); dan
Sumber: Pemda Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat, 2009
Kabupaten
Sorong
berkembang
menjadi
Kabupaten Sorong, kabupaten Sorong Selatan, dan Kabupaten Raja Ampat (UU No. 26 Tahun 2002). Selanjutnya pada perkembangannya Kabupaten
Tahukah Anda? Manokwari (ibukota Provinsi Papua Barat) dan Mamuju (ibukota Provinsi Sulawesi Barat) adalah ibukota provinsi yang wilayah administrasinya masih bersatus kabupaten. 4
Sorong mekar kembali menjadi Kabupaten Sorong dan Kabupaten Tambrauw (UU No. 56 Tahun 2008). Terakhir di tahun 2009 terjadi pemekaran Kabupaten
STATISTIK DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010
PEMERINTAHAN
2
Pemekaran Wilayah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Sangat Pesat Selama dua tahun terakhir terjadi Penambahan 24 kecamatan, 90 desa, dan 19 kelurahan.
Sorong Selatan yang mekar menjadi Kabupaten
Tabel 2.2 Pembagian Daerah Administrasi menurut Kabupaten/Kota 2009
Sorong Selatan dan Maybrat (UU No. 13 Tahun 2009). Perkembangan wilayah administrasi dibawah
Kabupaten/Kota
Ibukota
Kecamatan
Desa
Kelurahan
Fakfak
Fakfak
9
122
7
Kaimana
Kaimana
7
84
2
kecamatan, kelurahan, dan desa. Semula di tahun
Teluk Wondama
Rasiei
13
75
1
2007 jumlah kecamatan adalah 130 kecamatan,
Teluk Bintuni
Bintuni
24
114
2
Manokwari
Manokwari
29
412
9
Sorong Selatan
Teminabuan
13
110
2
Sorong
Aimas
18
118
13
Waisai
jumlahnya meningkat menjadi 154 kecamatan. Selama 2007-2009 jumlah kecamatan meningkat sebanyak 24 kecamatan.
Raja Ampat Tambrauw Maybrat
97
1
7
53
0
Kumurkek
11
108
1
6
-
30
1293
68
PB 2008
134
1224
51
PB 2007
130
1203
49
at .
Sorong
Manokwari
ar
Papua Barat
ab
cepat, selama tahun 2007-2009 jumlah kelurahan
17
Sausapor
154
Kota Sorong
Pemekaran wilayah kelurahan juga terjadi cukup
.g o
134 kecamatan di tahun 2008, dan di tahun 2009
bp s
kemudian terjadi pemekaran wilayah sehingga menjadi
.id
level kabupaten/kota terjadi pemekaran wilayah
meningkat sebanyak 19 kelurahan. Pemekaran
Sumber: Pemda Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat, 2009
pu
wilayah desa lebih dahsyat dibandingkan dengan
.p a
pemekaran wilayah kecamatan maupun kelurahan. Perkembangan pemekaran wilayah desa meningkat
Gambar 2.2 Persentase PNS Pemda Kabupaten/Kota/Provinsi Papua Barat dan Jumlah PNS menurut Jenis Kelamin 2009
w
dari 1203 desa di tahun 2007 menjadi 1293 desa di
w
tahun 2009, atau terjadi peningkatan sebanyak 90
23.69
Manokwari
21.10
sorong 15.71
Fakfak
tp :// w
desa dalam kurun waktu dua tahun.
14.58
Kota Sorong
Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Provinsi Papua
ht
Barat berjumlah 20.544 orang dengan rincian 13.236 orang (64,43%) berjenis kelamin laki-laki dan 7.308 orang (35,57%) berjenis kelamin perempuan. Dilihat dari komposisinya terlihat bahwa jumlah PNS laki-laki
5.98
Sorong Selatan
4.63
Raja Ampat Prov Papua Barat
4.14
Teluk Bintuni
4.09
Teluk Wondama
3.19
Kaimana
2.90 0
5
10
15
20
25
jauh lebih banyak dibandingkan dengan PNS perempuan. Hal ini memberikan informasi bahwa
Sumber: Pemda Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat, 2009
kesetaraan gender dalam pemerintahan di Provinsi Papua Barat belum menunjukkan kemerataan. Kondisi ini terjadi di seluruh instansi Pemda kabupaten di Provinsi Papua Barat kecuali Kota Sorong.
Tahukah Anda? Abraham O. Atururi dan Rahimin Katjong adalah Gubernur dan Wakil Gubernur Pertama di Provinsi Papua Barat.
STATISTIK DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010
5
PEMERINTAHAN
2
Persentase Perempuan di DPRD Hanya 15,91 Persen. Dari 44 kursi yang diperebutkan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat tahun 2009, hanya 15,91 persen kursi yang diduduki oleh perempuan.
Distribusi persentase PNS menurut kabupaten/
Gambar 2.3 Persentase PNS Pemda Provinsi Papua Barat menurut Tingkat Pendidikan 2009
kota/provinsi tercatat Kabupaten Manokwari memiliki PNS yang terbanyak yaitu sebesar 23,69 persen dari
7.66
total PNS Pemda di Papua Barat. Kabupaten Manokwari sebagai ibukota provinsi dan pusat
29.42
61.79
.id
pemerintahan membutuhkan sumber daya manusia
.g o
yang lebih banyak dibandingkan dengan kabupaten/ kota lainnya. Disamping itu, Kabupaten Manokwari
0.70
bp s
juga memiliki jumlah kecamatan dan kelurahan/desa terbesar (29 kecamatan dan 421 kelurahan/desa).
0.44
SLTP
SLTA
Diploma
Sedangkan Kabupaten Kaimana memiliki distribusi
Sarjana
at .
SD
persentase terkecil dalam ketersediaan PNS yaitu
ar
Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua Barat, 2009
ab
sebesar 2,90 persen.
.p a
pu
Gambar 2.4 Jumlah Anggota DPRD menurut Jenis Kelamin
3
Kedaulatan…
6
w
1
Bintang KPK
5
0
PDIP
8
Barat termasuk memiliki kualitas SDM yang baik. Berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan, sebesar 61,79 persen PNS berlatar belakang berpendidikan rendah (SD dan SLTP) hanya memiliki persentase sebesar 0,44 persen dan 0,70 persen.
2
Demokrasi…
pendidikan yang ditamatkan. Pemda Provinsi Papua
pendidikan sarjana. Sedangkan untuk PNS yang
6
tp :// w
PAN
w
0
4
Peta perpolitikan di Provinsi Papua Barat
1
ht
Golkar 0
Kualitas PNS sangat dipengaruhi oleh tingkat
8
menunjukkan tidak ada dominasi partai tertentu yang
2 Perempuan
4 6 Laki-laki
8
Sumber: Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat, 2009
duduk dalam kursi anggota DPRD. Tiga fraksi terbesar yang menduduki kursi DPRD yaitu Fraksi Kedaulatan Rakyat
dan
Fraksi
Golkar
masing-masing
mendapatkan jatah 9 kursi, sedangkan Fraksi PDIP menduduki 8 kursi. Bila dilihat dari sisi gender, jumlah
6
Tahukah Anda?
perempuan yang duduk di kursi DPRD relatif rendah,
Persentase perempuan yang duduk dalam kursi DPRD Provinsi Papua Barat hanya 15,91 persen.
yaitu 15,91 persen dari 44 kursi. Hal ini mengandung arti ketimpangan gender masih terjadi dalam berpolitik.
STATISTIK DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010
PENDUDUK
3
Jumlah Penduduk Provinsi Papua Barat sebesar 743.860 Jiwa Jumlah penduduk Provinsi Papua Barat tahun 2009 sebesar 743.860 jiwa meningkat dari jumlah tahun 2008 sebesar 729.962 jiwa. Jumlah penduduk ini adalah yang terkecil di Indonesia dan kontribusinya terhadap penduduk Indonesia hanya 0,32 persen.
Dalam
proses
pembangunan,
penduduk
merupakan faktor penting yang harus diperhatikan karena sumber daya alam yang tersedia tidak akan mungkin dapat dimanfaatkan tanpa adanya peranan manusia. Dengan adanya manusia, sumber daya alam
.id
tersebut dapat dikelola untuk memenuhi kebutuhan
.g o
hidup bagi diri dan keluarga secara berkelanjutan. Besarnya peran penduduk tersebut maka pemerintah
bp s
dalam menangani masalah kependudukan tidak hanya pertumbuhan penduduk saja tetapi lebih menekankan kearah perbaikan kualitas sumber daya manusia.
at .
memperhatikan pada upaya pengendalian jumlah dan
ab
ar
Gambar 3.1 Jumlah Penduduk Papua Barat 1971-2009
Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi potensi dan mendatangkan manfaat yang besar bila
.p a
penduduk tersebut dapat menjadi beban yang akan
sulit untuk diselesaikan bila kualitasnya rendah.
w
Informasi kependudukan yang baik sangat diperlukan
w
untuk menunjang kearah pembangunan berkualitas.
tp :// w
Jumlah penduduk Provinsi Papua Barat terus mengalami perkembangan setiap tahun, namun laju pertumbuhan penduduknya cenderung mengalami
ht
perlambatan dalam beberapa tahun terakhir. Pada
Penduduk (ribu)
pu
memiliki kualitas yang baik, namun besarnya jumlah
800 700 600 500 400 300 200 100 0 1971
Series1 221.46
1980
1990
2000
2005
2009
283.49
358.51
529.69
688.2
743.9
Sumber: SP1971, SP 1980, SP 1990, SP 2000, Hasil Proyeksi Supas 2005, BPS
Sensus Penduduk yang pertama di tahun 1971, penduduk Provinsi Papua Barat hanya mencapai 221,46 ribu jiwa. Pada
Sensus Penduduk terakhir
tahun 2000 (angka sementara SP 2010 adalah 760.855
jiwa)
jumlah
penduduk
Papua
Barat
meningkat menjadi 529,69 ribu jiwa. Kemudian di tahun 2009 penduduk Provinsi Papua Barat meningkat
Tahukah Anda? Jumlah penduduk Provinsi Papua Barat tahun 2009 adalah yang terkecil di Indonesia (743.860 jiwa), dengan kontri busi terha dap penduduk nasional hanya 0,32 Persen.
menjadi 743,86 ribu jiwa. STATISTIK DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010
7
PENDUDUK
3
Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Papua Barat Terbesar Ketiga. Laju pertumbuhan penduduk Papua Barat tahun 2000-2009 menempati urutan ketiga di Indonesia, yaitu sebesar 3,43 persen. Urutan tersebut dibawah Provinsi Kepulauan Riau (4,27%) dan Provinsi Riau (3,46%).
Jumlah penduduk di suatu wilayah sangat
Tabel 3.1 Indikator Kependudukan 2007
2008
2009
dipengaruhi oleh fertilitas, mortalitas dan migrasi/
715999
729962
743860
perpindahan penduduk. Ketiga faktor tersebutlah yang
1.98
1.95
1.90
menentukan tinggi rendahnya pertumbuhan penduduk.
Sex Ratio (%)
109.03
110.44
110.20
Jumlah Rumah Tangga (ruta)
168552
169439
169945
Pertumbuhan penduduk yang disebabkan oleh fertilitas
4.25
4.31
4.38
Jumlah Penduduk (jiwa) Pertumbuhan Penduduk (%)
Rata-rata ART (jiwa/ruta) Penduduk menurut Kelompok Umur (%)
terutama
terkait
dengan
kemampuan
.id
Uraian
dalam
.g o
mengontrol jumlah kelahiran. Bagaimana peranan program keluarga berencana yang dicanangkan
36.94
32.16
32.29
15-64
61.92
68.33
70.01
pemerintah apakah telah berjalan dengan baik
65+
1.13
1.47
1.59
sehingga telah mampu mengontrol angka kelahiran.
Sumber: Hasil Proyeksi Supas 2005, Susenas 2007-2009
bp s
0-14
at .
Mortalitas terutama terkait dengan angka kematian
ar
bayi (infant mortality rate) dan angka kematian ibu (maternal mortality rate) yang tinggi. Disamping itu
pu
ab
Gambar 3.2 Laju Pertumbuhan Penduduk menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2000-2009
Raja Ampat
.p a
Teluk Wondama Fakfak
w
Papua Barat
Kaimana
Sorong Sorong Selatan
ht
Teluk Bintuni 0.00
1.00
2.00
3.00
Barat sebagai provinsi yang relatif baru menjadi magnet penarik bagi para pencari kerja karena kesempatan kerja yang masih terbuka lebar. Daya tarik dimiliki oleh provinsi ini belum tereksplorasi dengan
tp :// w
Kota Sorong
pertumbuhan penduduk yang tinggi. Provinsi Papua
lainnya adalah sumber daya alam berlimpah yang
w
Manokwari
peran migrasi juga sangat berpengaruh terhadap
baik untuk dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kemajuan daerah. 4.00
5.00
Sumber: SP2000 dan Hasil Proyeksi Supas 2005
Pertumbuhan penduduk Provinsi Papua Barat termasuk yang tertinggi di Indonesia. Dengan pertumbuhan penduduk 3,43 persen antara tahun 2000-2009, menjadikan Provinsi Papua Barat berada
8
Tahukah Anda?
pada peringkat ketiga di Indonesia setelah Provinsi
Provinsi Papua Barat memiliki ratarata pertumbuhan penduduk terbesar ketiga (3,43%) di Indonesia selama tahun 2000-2009 setelah Provinsi Kepulauan Riau (4,27%) dan Provinsi Riau (3,46%) (Statistik Indonesia, 2009).
Kepulauan Riau (4,27%) dan Provinsi Riau (3,46%). Angka pertumbuhan penduduk yang tinggi ini akan menimbulkan masalah jika tidak dikendalikan. Masalah yang akan timbul tidak hanya masalah kependudukan
STATISTIK DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010
PENDUDUK
3
Penduduk Terpadat Papua Barat di Kabupaten Manokwari Kabupaten Manokwari menjadi wilayah terpadat di Provinsi Papua Barat dengan distribusi sebesar 23,77 persen, hanya beda tipis dengan Kota Sorong yang berada pada urutan kedua dengan distribusi sebesar 23,20 persen.
saja, tetapi dapat pula menimbulkan masalah sosial
Gambar 3.3 Persentase Distribusi Sebaran Penduduk 2009
dan kriminalitas. Perencanaan pembangunan yang berbasis kependudukan sangat diperlukan untuk
Fakfak
mencegah atau mengatasi permasalahan yang akan
Kaimana
ditimbulkan oleh pertumbuhan penduduk yang sangat
Teluk Wondama
23%
6%
Sorong
Kabupaten Manokwari (24%) dan Kota Sorong (23%).
Raja Ampat
Kota Sorong yang dahulu masih tergabung dengan
Kota Sorong
24%
at .
bp s
8%
Sumber: Hasil Proyeksi Supas 2005
ab
menjadi daerah tujuan pencari kerja di Provinsi Papua
13%
ar
dengan tambang minyak. Oleh sebab itu, daerah ini
8%
Sorong Selatan
kabupaten/kota dominan di dua daerah yaitu di
Kabupaten Sorong terkenal sebagai daerah yang kaya
6%
.g o
Sebaran penduduk Provinsi Papua Barat menurut
Manokwari
3%
.id
Teluk Bintuni
pesat di masa mendatang.
9%
Barat. Selain itu, Kota Sorong menjadi pintu gerbang
Gambar 3.4 Kepadatan Penduduk Provinsi Papua Barat 2009
pu
bagi Provinsi Papua Barat karena terdapat bandar
.p a
udara dan pelabuhan kapal besar sebagai pintu masuk penumpang dan barang dari dan ke Provinsi Papua
w
Barat. Di lain sisi, Kabupaten Manokwari semakin
w
padat ketika Papua Barat dimekarkan dari Provinsi
tp :// w
Papua dan Kabupaten Manokwari ditetapkan sebagai ibukota dan pusat pemerintahan Provinsi Papua Barat.
ht
Sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Manokwari mulai membangun, mulai dari fasilitas pemerintahan, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur lainnya. Kepadatan penduduk terbesar di Provinsi Papua
Sumber: Luas: Permendagri No 6 Thn 2008 Penduduk: Hasil Proyeksi Supas 2005
Barat berada di Kota Sorong yaitu sekitar 263 jiwa per Km2 karena Kota Sorong memiliki wilayah terkecil namun jumlah penduduk terbesar kedua di Provinsi Papua Barat. Sementara kepadatan penduduk terkecil adalah di Kabupaten Kaimana dan Kabupaten Teluk Wondama yaitu 3 jiwa per Km2.
Tahukah Anda? Provinsi Papua Barat memiliki ratarata kepadatan penduduk per Kilo meter persegi terkecil di Indonesia.
STATISTIK DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010
9
PENDUDUK
3
Penduduk Laki-laki 10 Persen Lebih Banyak daripada Perempuan. Berdasarkan Sex Ratio yang mencapai 110,20 persen, terlihat bahwa penduduk laki-laki 10 persen lebih banyak daripada penduduk perempuan. Salah satu penyumbangnya diduga akibat migrasi masuk lebih banyak berasal dari penduduk laki-laki.
Berdasarkan rasio jenis kelamin (sex ratio),
Gambar 3.5 Sex Ratio Provinsi Papua Barat 2009
jumlah penduduk Provinsi Papua Barat berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan. Hal ini terbukti dengan besarnya sex ratio penduduk pada
.id
tahun 2007-2009 yang selalu berada diatas 100
.g o
persen. Sex ratio penduduk tahun 2007 sebesar 109,03 persen; tahun 2008 sebesar 110,44 persen;
bp s
dan pada tahun 2009 sebesar 110,20 persen. Penduduk laki-laki di Provinsi Papua Barat yang
at .
lebih banyak dari jumlah penduduk perempuan salah Barat. Umumnya migrasi jarak jauh terjadi pada
ab
Gambar 3.6 Piramida Penduduk Provinsi Papua Barat 2009
ar
satunya diduga disebabkan migrasi masuk di Papua
pu
penduduk berjenis kelamin laki-laki, dan penduduk
70-74
.p a
60-64 50-54
w
40-44
10-14
0-4
tp :// w
20-24
ht
(60000) (40000) (20000)
0
20000
(Teori Migrasi Ravenstein). Disamping itu, faktor angka kematian ibu (Mathernal Mortality Rate) disaat malahirkan masih relatif tinggi terjadi di Provinsi Papua Barat selaras dengan relatif tingginya penolong
w
30-34
perempuan lazimnya bermigrasi pada jarak dekat
kelahiran menggunakan jasa dukun/family/lainnya yaitu mencapai 39,57 persen (Susenas, 2009). 40000
Struktur dan komposisi penduduk dapat dilihat
60000
dari piramida penduduk menurut kelompok umur di
Laki-laki
Perempuan
Sumber: Hasil Proyeksi Supas 2005-2015
wilayah tersebut. Dari komposisi sebaran penduduk menurut kelompok umur tersebut Provinsi Papua Barat termasuk sebagai struktur penduduk muda. Hal ini tampak dari bentuk piramida penduduk dimana
Tahukah Anda? Rasio Jenis Kelamin ( sex ratio ) penduduk Provinsi Papua Barat tahun 2009 adalah yang tertinggi ketiga di Indonesia (110,2%), setelah Provinsi Riau (111,3%) dan Provinsi Bangka Belitung (110,7%). 10
penduduk lebih terdistribusi ke dalam kelompok umur muda atau terjadi pelebaran pada alas piramida penduduk. Selain itu dilihat dari besarnya median umur, Provinsi Papua Barat tergolong pada penduduk
STATISTIK DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010
PENDUDUK Perkembangan Fertilitas Perlu Mendapatkan Perhatian Pada kelompok umur 0-4 tahun dan 5-9 tahun dalam piramida penduduk terlihat semakin melebar. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat fertilitas belum mampu dipertahankan dengan baik. Tergambar dalam piramida penduduk bahwa jumlah penduduk pada kelompok umur tersebut semakin tinggi.
3
usia muda karena memiliki median umur 19,03 tahun. Sedangkan kriteria penduduk usia muda adalah bila
Tahukah Anda?
median umur di suatu daerah ≤ 20 tahun.
Setiap hari terjadi penambahan sekitar 38 orang di Provinsi Papua Barat selama tahun 2008-2009.
Hal menarik lainnya yang dapat diamati dari piramida penduduk Provinsi Papua Barat adalah
.id
perkembangan arah pertumbuhan penduduk pada
.g o
kelompok umur 0-4 dan 5-9 tahun. Pada penduduk kelompok umur 0-4 tahun jumlahnya lebih banyak dari
bp s
pada penduduk usia yang lebih tua yaitu pada
mempertahankan tingkat pertumbuhan yang rendah
ab
atau lebih rendah dibandingkan dengan sebelumnya,
ar
adalah jika pemerintah daerah berhasil dalam
at .
kelompok umur 5-9 tahun. Implikasi dari fenomena ini
maka seharusnya penduduk pada kelompok umur 5-9
pu
tahun jumlahnya lebih banyak dari pada penduduk
.p a
pada penduduk di kelompok umur 0-4 tahun. Saat ini
yang terjadi adalah sebaliknya, ukuran grafik bar pada
w
piramida penduduk kelompok umur 0-4 lebih panjang
w
dari kelompok umur 5-9 tahun. Hal ini membuktikan
tp :// w
bahwa pertumbuhan penduduk yang tinggi terutama dari faktor fertilitas belum mampu terkontrol dengan
ht
baik. Oleh karena itu, laju pertumbuhan penduduk yang cenderung cepat, salah satunya dipicu oleh
Sumber: Image Google
tingkat fertilitas yang tinggi masih terjadi di Provinsi Papua Barat. Salah satu implikasi lain dari struktur umur muda adalah tingkat beban ketergantungan yang tinggi. Rasio ketergantungan (dependency ratio) digunakan sebagai
indikator
yang
secara
kasar
dapat
mengindikasikan keadaan ekonomi suatu daerah
Tahukah Anda? Total Fertility Rate (TFR) Provinsi Papua Barat (2,72) adalah tertinggi kedua di Indonesia setelah Provinsi NTT (2,87). Angka Kematian Bayi/IMR (31,76) Provinsi Papua Barat berada pada peringkat keenam di Indonesia.
tergolong sebagai daerah maju atau daerah sedang STATISTIK DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010
11
PENDUDUK
3
Sekitar 48 Orang Masih Ditanggung Penduduk Produktif. Dependency ratio Papua Barat sebesar 48,39 persen, srtinya sekitar 48 orang non produktif (usia 015 tahun dan 65 tahun keatas) beban hidupnya harus ditanggung oleh penduduk produktif (usia 1564 tahun).
Gambar 3.8 Persentase Penduduk menurut Kelompok Umur Produktif dan Non Produktif 2009
1.82
1.22
berkembang. Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin
1.53
tingginya beban yang harus ditanggung penduduk 67.72
67.02
67.39
30.46
31.76
31.08
yang produktif untuk menanggung hidup penduduk
0 - 14
dependency
ratio
yang
semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya
L+P
15 - 64
persentase
.g o
Perempuan
Sedangkan
beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk
bp s
Laki-laki
.id
yang belum produktif dan tidak lagi produktif.
65+
membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak
Sumber: Hasil Proyeksi Supas 2005
at .
lagi produktif.
ar
Gambar 3.8 memberikan informasi bahwa
persentase penduduk produktif dan non produktif baik
ab
►► Formulasi Dependency Ratio:
w
w
.p a
pu
itu secara agregat maupun gender menunjukkan maupun
perempuan
serta
total
penduduk
menunjukkan distribusi yang hampir sama. Besarnya rasio ketergantungan Provinsi Papua Barat mencapai 48,39 persen. Artinya dari 100 orang
tp :// w
yang masih produktif (15-64 tahun) harus menanggung
Gambar 3.9 Dependency Ratio menurut Jenis Kelamin Provinsi Papua Barat 2009
ht
kecenderungan yang sama. Baik itu penduduk laki-laki
beban hidup sekitar 48 orang yang belum produktif (014 tahun) dan tidak produktif (65 tahun keatas).
49.20
48.39 47.67
Tahukah Anda?
Laki-laki
Perempuan
L+P
Sumber: Hasil Proyeksi Supas 2005
12
STATISTIK DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010
Jumlah Penduduk Jawa Barat (provinsi terpadat di Indonesia) 56 kali lipat jumlah penduduk Papua Barat (provinsi terjarang penduduknya di Indonesia).
KETENAGAKERJAAN
4
Peningkatan Angkatan Kerja Perlu Diwaspadai Peningkatan angkatan kerja seiring dengan pertumbuhan penduduk terutama usia muda perlu diwaspadai karena lapangan kerja yang tercipta harus seimbang dengan kecepatan pertumbuhan angkatan kerja supaya angka pengangguran dapat ditekan.
Situasi ketenagakerjaan Provinsi Papua Barat
Gambar 4.1 Skema Ketenagakerjaan
2009 ditandai dengan peningkatan penduduk usia
PENDUDUK
kerja. Sesuai dengan struktur penduduk Provinsi Papua Barat yang tergolong dalam struktur penduduk
Usia Kerja (≥15 tahun)
Bukan Usia Kerja
usia muda, maka perkembangan penduduk usia kerja
penduduk usia kerja tersebut 42,18 persen berada
Bekerja
Pengangguran
pada usia muda 15-29 tahun.
ab
296.146 orang di tahun 2007. Pada periode 2008-
Mencari Pekerjaan
2009, peningkatan angkatan kerja diikuti oleh
Mempersiapkan Usaha
at .
352.385 orang dari 342.382 orang di tahun 2008 dan
Sekolah
Mengurus rumah Tangga
Putus asa: Merasa Tidak Mungkin Mendapatkan Pekerjaan
Lainnya
Sudah Mempunyai Pekerjaan Tetapi Belum Mulai Bekerja
ar
Angkatan kerja tahun 2009 meningkat menjadi
Bukan Angkatan Kerja
.g o
menjadi 514.293 orang di tahun 2009. Diantara
Angkatan Kerja
bp s
usia kerja meningkat dari 445.226 orang di tahun 2007
.id
(15 tahun keatas) akan tumbuh relatif cepat. Penduduk
Sedang Bekerja
Sementara Tidak Bekerja
Pengangguran Kritis (< 15 Jam)
Setengah Pengangguran Pengangguran Setengah (15-34 Jam) (< 15 Jam)
yang
menganggur
justru
mengalami
.p a
penduduk
pu
peningkatan penduduk yang bekerja namun jumlah
peningkatan. Jumlah penduduk bekerja meningkat dari
Jam Kerja Normal (≥ 35 Jam)
w
316.117 orang di tahun 2008 menjadi 325.759 orang di
w
tahun 2009. Sementara jumlah penganggur meningkat di tahun 2009.
tp :// w
dari 26.189 orang di tahun 2008 menjadi 26.626 orang
ht
Konsep bekerja menggunakan ketentuan The one
Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan
hour criterion dari International Labour Organization
tersebut termasuk pula kegiatan tidak dibayar yang
(ILO),
membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.
dimana
konsep
ini
digunakan
secara
internasional supaya dapat diperbandingkan antar wilayah dan antar periode. Berdasarkan kelompok umur, penduduk yang bekerja pada usia muda 15-29 tahun sebesar 32,20 persen. Sedangkan menurut jam kerja, sebanyak 68,50 persen memiliki jam kerja normal (35 jam keatas dalam seminggu).
Tahukah Anda? Jumlah penduduk yang bekerja di Provinsi Papua Barat adalah yang terkecil di Indonesia, kontribusinya terhadap jumlah penduduk yang bekerja nasional hanya 0,31 persen.
STATISTIK DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010
13
KETENAGAKERJAAN
4
Pekerja dengan Pendidikan Rendah Cukup Tinggi. Persentase Penduduk yang bekerja dengan latar belakang pendidikan rendah (belum pernah sekolah/tidak tamat SD dan tamat SD) mencapai 61,12 persen. Sedangkan pekerja yang berijazah Diploma/Sarjana hanya 8,61 persen.
Penduduk yang bekerja dengan jam kerja
Tabel 4.1 Indikator Ketenagakerjaan 2007-2009 Uraian
Satuan
2007
2008
2009
dibawah 35 jam seminggu biasanya disebut dengan pengangguran
terselubung
atau
setengah
Bekerja
orang
268117
316193
325759
Pengangguran
orang
28029
26189
26626
Angkatan kerja
orang
296146
342382
352385
Penduduk Usia Kerja
orang
445226
502400
514293
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
persen
9.46
7.65
7.56
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
persen
66.52
68.15
68.52
orang yang berstatus setengah pengangguran.
Setengah pengangguran
orang
82508
105244
95055
Umumnya
Tingkat Setengah Pengangguran (TSP)
persen
27.86
30.74
26.98
Persentase Pekerja Informal
persen
63.48
66.23
67.18
29,18 persen penduduk yang bekerja termasuk
.id
kedalam setengah pengangguran. Tingkat setengah
.g o
pengangguran mencapai 26,98 persen. Artinya dalam
bp s
setiap 100 orang angkatan kerja terdapat sekitar 27 setengah
pengagguran
mempunyai
at .
produktivitas yang rendah, sehingga perlu diwaspadai
ab
dapat terjadi absolut penduduk yang bekerja tinggi namun ternyata tercakup didalamnya setengah
pu .p a
Dibawah SD, 30.76
pengangguran dalam jumlah yang tinggi pula. Bila dilihat dari latar belakang pendidikan, persentase penduduk yang bekerja ternyata sebagian besar berpendidikan rendah. Sebesar 61,12 persen penduduk yang bekerja berlatar belakang pendidikan rendah (30,76 persen belum bersekolah/tidak tamat
tp :// w
w
w
Gambar 4.2 Penduduk Bekerja menurut Pendidikan 2009
Diploma /Sarjana, 8.61
ar
dalam melihat jumlah penduduk yang bekerja sebab
Sumber: Sakernas Agustus, 2007-2009
SLTA, 23.66
pengangguran. Di Provinsi Papua Barat sebanyak
SD dan 20,36 persen tamat SD). Diantara penduduk
ht
yang bekerja hanya 8,61 persen yang berijazah diploma dan sarjana. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menggambarkan persentase penduduk 15 tahun ke atas
SLTP, 16.62
SD, 20.36
yang termasuk dalam angkatan kerja. TPAK Provinsi Papua Barat terus mengalami peningkatan dari tahun
Sumber: Sakernas Agustus, 2009
2007-2009. TPAK tahun 2009 meningkat menjadi 68,52 persen dari kondisi tahun 2008 dan 2007 (68,15 persen dan 66,52 persen).
14
STATISTIK DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010
KETENAGAKERJAAN
4
Tingkat Pengangguran Terbuka Mengalami Penurunan Meskipun jumlah penganggur mengalami peningkatan namun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan dari 7,65 persen di tahun 2008 menjadi 7,56 persen di tahun 2009.
TPAK tertinggi 2009 dicapai oleh Kabupaten
Gambar 4.3 TPAK menurut Kabupaten/Kota 2009
Manokwari yaitu sebesar 79,26 persen. Artinya adalah dari 100 orang penduduk usia kerja sekitar 79 orang dalam
angkatan
kerja.
Sementara TPAK terendah berada di Kabupaten
62.44
Teluk Wondama
62.86
Fakfak yaitu hanya mencapai 55,78 persen. pengangguran.
Secara
64.44
Raja Ampat
64.77
Sorong
Isu ketenagakerjaan yang paling disoroti adalah masalah
Kaimana
ekonomi
Papua Barat Teluk Bintuni Sorong Selatan Manokwari
bp s
pengangguran adalah produk dari ketidakmampuan
40.00
68.67 77.54 79.26
70.00
80.00
Sumber: Sakernas Agustus, 2009
ab
yang senantiasa bertambah setiap tahun seiring
60.00
68.52
ar
terbatas tidak sanggup menyerap ‟para pencari kerja‟
50.00
66.84
at .
pasar kerja dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia. Ketersediaan lapangan kerja yang relatif
.id
termasuk
.g o
diantaranya
55.78
Fakfak Kota Sorong
dengan laju pertumbuhan penduduk.
pu
Indikator ini adalah ukuran pasar tenaga kerja mengukur
keberhasilan
.p a
yang paling banyak digunakan di seluruh dunia dalam ketenagakerjaan.
Sesuai
w
dengan kesepakatan internasional, pengangguran
w
didefinisikan sebagai semua penduduk usia kerja yang
tp :// w
pada suatu referensi waktu tidak punya pekerjaan (without work), sudah mempunyai pekerjaan tetapi
ht
belum mulai bekerja (currently available for work), dan sedang mencari pekerjaan (seeking for work). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Papua Barat terus mengalami penurunan sejak tahun 2007. TPT menurun dari 9,46 persen di tahun 2007 menjadi 7,65 persen di tahun 2008, kemudian kembali mengalami penurunan di tahun 2009 menjadi 7,56 persen. Artinya dalam setiap 100 orang angkatan kerja terdapat 7-8 orang berstatus pengangguran.
Tahukah Anda? Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Papua Barat Agustus 2009 (7,56 %) masih lebih rendah dari TPT nasional (7,87%) pada periode yang sama.
STATISTIK DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010
15
KETENAGAKERJAAN
4
TPT Kabupaten Manokwari Terendah TPT Kabupaten Manokwari sebesar 2,08 persen adalah yang terendah di Papua Barat. Sedangkan TPT tertinggi di Kabupaten Fakfak sebesar 16,08 persen.
TPT menurut gender di tahun 2009 tercatat TPT
Gambar 4.4 TPT menurut Kabupaten/Kota 2009
laki-laki lebih baik dari pada TPT perempuan. TPT lakilaki sebesar 6,95 persen, sedangkan TPT perempuan
2.08
3.45
mencapai 8,69 persen. Lebih rendahnya TPT laki-laki
4.97
Teluk Wondama
5.22
Raja Ampat
5.38
salah satunya diduga karena laki-laki terutama yang berstatus sebagai kepala rumah tangga memiliki
.id
Sorong
7.56
Papua Barat
tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anggota
8.91
Teluk Bintuni
rumah
9.91
Kaimana
15.45
3.00
6.00
9.00
12.00
15.00
kesetaraan
18.00
95.03
Sorong
w
Teluk Wondama
w
Raja Ampat Papua Barat
tp :// w
94.78
94.62
ht
peningkatan
kinerja
angka di
TPT bidang
85
90
semkain baik. Capaian TPT Kabupaten Manokwari adalah yang
terendah di Provinsi Papua Barat, yaitu hanya 2,08 persen. Sedangkan TPT yang masih berada diatas 10 persen adalah Kabupaten Fakfak (16,08 persen) dan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) di Kabupaten
90.09
Manokwari adalah yang tertinggi di Provinsi Papua
84.55
80
Penurunan
Kota Sorong (15,45 persen). Dengan demikian maka
92.44
91.09
83.92
75
TPT
ar ab
pu .p a 96.55
Sorong Selatan
Fakfak
tingginya
daya serap lapangan pekerjaan terhadap pencari kerja
97.92
Manokwari
Kota Sorong
lebih
ketenagakerjaan. Semakin rendah angka TPT berarti
Gambar 4.5 TKK menurut Kabupaten/Kota 2009
Kaimana
gender.
at .
menunjukkan Sumber: Sakernas Agustus, 2009
Teluk Bintuni
Masih
perempuan menunjukkan masih belum tercapai
16.08
Fakfak
tangganya.
bp s
Kota Sorong
0.00
.g o
Manokwari
Sorong Selatan
Barat, yaitu mencapai 97,92 persen. Artinya dari setiap 95
100
100 orang angkatan kerja maka terdapat sekitar 98 penduduk yang bekerja. Sementara TKK Kabupaten
Sumber: Sakernas Agustus, 2009
Fakfak memiliki capaian terendah, yaitu hanya sebesar 83,92 persen. Isu menarik lain terkait dengan pengangguran
Tahukah Anda? Ada 20 indikator aspek ketenagakerjaan yang diterbitkan oleh International Labour Organization (ILO) yang bernama Key
Indicators of The Labour Market (KILM). 16
adalah
tentang
pengangguran
terdidik
dan
pengangguran usia muda. Hal ini tidak saja terjadi di tingkat nasional saja, namun juga terjadi di beberapa provinsi di Indonesia termasuk Provinsi Papua Barat.
STATISTIK DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010
KETENAGAKERJAAN
4
Fenomena Pengangguran Terdidik Terjadi di Papua Barat Persentase pengangguran terdidik mencapai 68,49 persen (54,12 persen SLTA dan 14,37 persen diploma/sarjana) dengan TPT terdidik sebesar 14,78 persen (15,75 persen SLTA dan 12,01 Diploma/Sarjana)
Latar
belakang
tingkat
pendidikan
para
penganggur di Provinsi Papua Barat ternyata adalah
Gambar 4.6 Persentase Pengangguran menurut Tingkat Pendidikan 2009
berasal dari penduduk yang berpendidikan tinggi. Persentase terbesar pengangguran justru pada
SLTA, 54.12
pendidikan SLTA keatas (SLTA dan sarjana). Sebesar 68,49 persen pengangguran berasal dari latar
Diploma /Sarjana, 14.37
SD, 8.45
berpendidikan SLTA dan 14,37 persen berpendidikan
bp s
sarjana. Bila ditinjau dari TPT menurut pendidikan,
ar
Sumber: Olahan Sakernas Agustus, 2009
ab
mencapai 12,01 persen. Bahkan semakin rendah level
at .
TPT terdidik (SLTA dan sarjana) mencapai 14,78 SLTA mencapai 15,75 persen dan TPT untuk sarjana pendidikan angka TPT-nya juga semakin rendah.
Dibawah SD, 6.85
.g o
belakang pendidikan tersebut, yaitu 54,12 persen
persen atau bila dipisahkan maka TPT pendidikan
.id
SLTP, 16.21
Gambar 4.7 TPT menurut Tingkat Pendidikan 2009
pu
Rendahnya TPT pada level pendidikan rendah,
diduga karena penduduk yang berpendidikan ini
.p a
15.75
terserap pada lapangan pekerjaan di sektor pertanian
12.01
w
di perdesaan. Sementara untuk penduduk yang tinggi
lebih
memilih-milih
tp :// w
pendidikan
w
berpendidikan tinggi merasa bahwa ekspektasi dengan
7.38
pekerjaan
(preferensi pekerjaan) sesuai dengan bidang yang dipelajari. Tingginya angka pengangguran terdidik
3.28 1.79
ht
dapat juga disebabkan oleh kurang berkualitasnya lulusan yang dihasilkan dari lembaga pendidikan yang ada. Sehingga pasar kerja tidak dapat menyerap para
< SD
SD
SLTP
SLTA
Dipl/Sarjana
Sumber: Olahan Sakernas Agustus, 2009
pencari kerja karena tidak memenuhi kualifikasi standar yang ditetapkan oleh perusahaan atau pasar kerja.
Kemungkinan lain adalah lulusan yang
dihasilkan sudah jenuh atau melimpah pada jurusan pendidikan tertentu. Kemungkinan lain yang paling
TPT SLTA 15,75 persen artinya adalah dari setiap 100 orang angkatan kerja yang berlatar belakang pendidikan SLTA sebanyak 15-16 orang diantaranya berstatus pengangguran.
berbahaya terhadap sustainable development adalah STATISTIK DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010
17
KETENAGAKERJAAN
4
Pengangguran Usia Muda Relatif Tinggi Pengangguran usia menjadi permasalahan yang harus diwaspadai mengingat peningkatan angkatan kerja semakin cepat seiring dengan pertumbuhan penduduk usia muda. Pengangguran usia 15-29 tahun sebesar 75,43 persen, dengan TPT usia 15-29 tahun sebesar 16,07 persen.
kurang sinkronnya kebijakan pemerintah pusat dan
Gambar 4.8 Pengangguran dan Angkatan Kerja menurut Kelompok Umur 2009
pemerintah
daerah
ketenagakerjaan,
dalam terutama
mengatasi
masalah
penurunan
jumlah
pengangguran pada batas yang wajar. Pengangguran usia muda menjadi fenomena
.id
yang harus dipecahkan oleh pemerintah daerah.
.g o
Persentase pengangguran berdasarkan kelompok umur tercatat dari 26.626 pengangguran sebesar
bp s
75,43 persen berada pada usia muda 15-29 tahun (batas usia kerja di Indonesia 15 tahun keatas) dan
at .
37,21 persen diantaranya berada pada kelompok umur
Sumber: Olahan Sakernas Agustus, 2009
ar
20-24 tahun.
TPT usia muda sangat tinggi ditunjukkan pada
ab
Gambar 4.9 TPT menurut Kelompok Umur 2009
kelompok umur 15-29 tahun yang mencapai 16,07
pu
19.13 15 - 19 19.89
11.20
.p a
20 - 24
25 - 29
w
30 - 34
45 - 49 50 - 54
1.76
1.39
1.29
dan TPT umur 25-29 tahun sebesar 11,20 persen. Pada kelompok usia tersebut memang terdapat search period) sembari mencari pekerjaan setelah lulus dari pendidikan. Jadi lulusan baru (fresh
6.57 2.76
2.32
ht
55 +
tp :// w
40 - 44
persen; TPT umur 20-24 tahun sebesar 19,13 persen;
kemungkinan sedang menjalani masa tunggu (job
w
35 - 39
persen, yaitu: TPT umur 15-19 tahun sebesar 19,89
graduate) tersebut kemungkinan sedang memulai mencari pekerjaan bukan karena tidak ada lapangan
Sumber: Olahan Sakernas Agustus, 2009
pekerjaan, namun dapat pula terjadi karena lapangan kerja yang terbatas. Dalam hal ini yang perlu diwaspadai adalah semakin
Tahukah Anda? Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi Papua Barat adalah yang terbesar ketiga (Rp. 1.421.814,-) setelah Provinsi Papua dan NTB (Kemenakertrans, 2010).
18
bertambahnya jumlah pengangguran karena semakin bertambahnya penduduk yang memasuki usia kerja yang akan menjadi angkatan kerja baru seiring dengan pertumbuhan penduduk mengingat piramida penduduk Papua Barat memiliki struktur penduduk muda.
STATISTIK DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010
KETENAGAKERJAAN
4
Pekerja di Sektor Pertanian Masih Dominan Persentase penduduk yang bekerja di sektor pertanian dalam tiga tahun terakhir selalu menjadi yang terbesar di Papua Barat. Persentasenya di tahun 2009 sebesar 56,60 persen.
Jumlah penduduk bekerja berdasarkan lapangan pekerjaan utama tahun 2007-2009 selalu didominasi oleh sektor pertanian. Konttribusi sektor ini selalu
2007
2008
2009
55.69
58.79
56.60
Pertambangan dan Penggalian
2.94
3.08
3.02
menjadi 58,79 persen di tahun 2008. Namun di tahun
Industri Pengolahan
3.69
3.59
3.74
2009 pekerja di sektor ini menurun menjadi 56,60
Listrik, Gas & Air Bersih
0.48
0.10
0.25
persen. Tingginya kontribusi tenaga kerja di sektor
Bangunan
4.35
4.22
4.77
pertanian ternyata tidak memberikan share yang tinggi
.g o
Lapangan Pekerjaan Utama
Perdagangan, Hotel dan Restoran
11.94
9.70
10.39
terhadap pertumbuhan ekonomi Papua Barat. Dengan
Pengangkutan dan Komunikasi
6.97
5.74
4.82
kontribusi 56,60 persen dari total tenaga kerja ternyata
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan
0.53
0.84
0.53
sektor pertanian hanya mampu menyumbangkan 3,36
Jasa-jasa
13.41
13.94
15.89
persen pada pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua
ar
berada diatas 50 persen. Persentase pekerja di sektor
Tabel 4.2 Persentase Penduduk Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama 2007-2009
100.00
100.00
100.00
at .
bp s
.id
Pertanian
Papua Barat
ab
pertanian meningkat dari 55,69 persen di tahun 2007
Barat. Bandingkan dengan sektor industri dan sektor
Sumber: Sakernas Agustus, 2007-2009
pu
konstruksi, dua sektor ini mampu memberikan
.p a
kontribusi 11,31 persen dan 13,16 persen terhadap
pertumbuhan ekonomi, meskipun share tenaga kerja
w
kedua sektor ini hanya 3,74 persen dan 4,77 persen
w
terhadap total penduduk bekerja. Hal ini membuktikan
Tabel 4.3 Persentase Penduduk Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama 2007-2009 Status Pekerjaan Utama
2007
2008
2009
Berusaha sendiri
13.83
19.25
18.72
rendah dalam perekonomian Papua Barat.
Berusaha dibantu buruh tetap/ dibayar
26.64
26.46
26.31
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar
1.85
2.39
1.74
30.29
25.99
27.03
Pekerja Bebas di Pertanian
0.52
0.95
0.15
Pekerja Bebas di nonpertanian
1.00
1.63
1.71
25.87
23.33
23.00
100.00
100.00
100.00
tp :// w
bahwa sektor pertanian produktivitasnya masih sangat Penduduk bekerja berdasarkan status pekerjaan
ht
utama menunjukkan bahwa status sebagai buruh/ karyawan/pegawai dan berusaha dibantu buruh tetap/ buruh dibayar adalah status pekerjaan yang paling dominan di tahun 2007-2009. Di tahun 2009, status
Buruh/Karyawan/Pegawai
pekerjaan sebagai buruh/karyawan/pegawai adalah
Pekerja tidak dibayar/keluarga
yang paling tinggi persentasenya yaitu mencapai 27,03
Papua Barat
persen. Sementara pekerja bebas di sektor pertanian
Sumber: Sakernas Agustus, 2007-2009
merupakan status pekerjaan dengan persentase terendah yaitu hanya 0,15 persen. STATISTIK DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010
19
KETENAGAKERJAAN
4
KETENAGAKERJAAAN
Pekerja di Sektor Informal Dua Kali Lipat di Sektor Formal Pekerja di sektor informal meningkat dari 63,48 persen di tahun 2008 menjadi 67,18 persen di tahun 2009. Persentasenya lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan pekerja di sektor formal.
Tabel 4.4 Elastisitas Kesempatan Kerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama
Pertumbuhan Kesempatan Kerja (%)
Elastisitas Kesempatan Kerja (%)
3.36
-3.64
-1.08
Manufacture
6.68
7.29
1.09
Services
8.39
4.76
0.57
Papua Barat
6.26
0.10
0.02
tampak
pada
pengukuran
Elastistas
Kesempatan Kerja (EKK). Pada sektor pertanian (agriculture)
justru mencatat nilai elastisitas yang
negatif, yaitu sebesar -1,08 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian inelastis, karena
.id
Agriculture
pertanian
setiap satu persen pertumbuhan ekonomi disektor
.g o
Lapangan Pertumbuhan Pekerjaan Utama Ekonomi (%)
Gambaran tentang tidak optimalnya kinerja sektor
pertanian justru akan mengurangi tingkat kesempatan kerja sebesar -1,08 persen. Hal tersebut juga dapat
bp s
Sumber: Olahan Sakernas Agustus, 2009
diartikan bahwa sektor pertanian mulai kurang diminati. persen dan laju pertumbuhan kesempatan kerja
ar
Tabel 4.10 Persentase Pekerja Formal dan Informal 2009
at .
Dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 6,26
ab
sebesar 0,10 persen, elastisitas kesempatan kerja
66.23
67.18
36.52
33.77
32.82
2008
2009
tp :// w
2007
w
w
.p a
63.48
pu
Provinsi Papua Barat hanya mencapai 0,02 persen.
Formal
Informal
ht
Sumber: Sakernas Agustus, 2007-2009
Artinya bahwa setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi satu persen hanya akan menciptakan kesempatan kerja sebesar 0,02 persen. Elastisitas kesempatan kerja nasional tahun 2009 mencapai 0,13 persen. Meskipun sama-sama rendah namun angka EKK nasional masih lebih baik dibandingkan dengan EKK Papua Barat. Dengan EKK sebesar 0,13 persen artinya setiap kenaikan satu persen pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan kesempatan kerja sebesar 0,13 persen. Persentase pekerja informal di Provinsi Papua Barat tahun 2007-2009 rata-rata sekitar dua kali lipat
Tahukah Anda? Di beberapa negara berkembang Sektor Informal mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja dan mampu menjadi pendorong penurunan kemiskinan.
20
pekerja formal. Pada tahun 2007 pekerja informal sebesar 63,48 persen. Di tahun 2008 pekerja informal meningkat menjadi 66,23 persen, selanjutnya di tahun 2009 kembali meningkat menjadi 67,18 persen.
STATISTIK DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010
PENDIDIKAN Belum Seluruh Desa/Kelurahan Memiliki Fasilitas Sekolah Dasar Dari sekitar 1.361 desa/kelurahan di Papua Barat, jumlah sekolah SD yang telah berdiri hanya sebanyak 853 unit sekolah. Artinya belum seluruh desa/kelurahan memiliki Sekolah Dasar.
Situasi capaian pendidikan di Provinsi Papua
5
Tabel 5.1 Indikator Pendidikan 2009
Barat dapat diketahui salah satunya dari ketersediaan
Uraian
fasilitas pendidikan, terutama gedung sekolah dan
SD/MI
197
118
4668
2496
2199
Jumlah Murid
122502
37616
29154
bangunan gedung sekolah SD yang hanya berjumlah
Rasio Murid Sekolah
143.61
190.94
247.07
853 unit artinya belum semua desa/kelurahan di Papua
Rasio Murid Guru
26.24
15.07
13.26
Barat terdapat fasilitas SD karena jumlah desa/
Sumber: Dinas Pendidikan Kab/Kota Provinsi Papua Barat, 2009
kelurahan seluruhnya mencapai 1.361 buah (1.293 desa/68 kelurahan). Sementara pada level pendidikan
ab
SLTP terdapat 197 sekolah, 2.496 guru, dan 37.616
bp s
sebanyak 122.502 siswa dan 4.668 guru. Jumlah
at .
Papua Barat sebanyak 853 unit, dengan jumlah murid
Jumlah Guru
ar
Jumlah sekolah SD/MI/Sederajat di Provinsi
.id
853
ketercukupan jumlah guru.
.g o
Jumlah Sekolah
SLTP/MTs SMU/MA/SMK
murid. Secara rata-rata tiap kecamatan di Papua Barat
pu
sudah terbangun sekolah sebab jumlah kecamatan di
.p a
Papua Barat sebanyak 154 kecamatan. Namun kenyataannya tidak semua kecamatan tersebut telah
w
berdiri sekolah SLTP seperti contohnya di Kabupaten
w
Teluk Wondama yang tercatat memiliki 13 kecamatan
tp :// w
tetapi hanya memiliki 7 unit SLTP. Sementara itu, pada jenjang pendidikan SLTA/Sederajat, jumlah sekolah yang telah berdiri sebanyak 118 unit dengan jumlah
ht
guru sebanyak 2.199 orang dan jumlah murid sebanyak 29.154 siswa.
Semakin tinggi jenjang pendidikan maka semakin ringan beban guru, hal ini terlihat dari kondisi rasio jumlah murid terhadap jumlah guru. Seorang guru di tingkat pendidikan SD memiliki beban mengajar 26-27 siswa, sedangkan seorang guru SLTP/Sederajat hanya memiliki beban mengajar sebanyak 15-16 siswa, dan
Tahukah Anda? Amanat konstitusi amandemen UUD 1945 yang kemudian ditegaskan dalam UU No. 20 Tahun 2003 pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan, dialokasikan minimal 20 persen dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20 persen dari APBD.
untuk jenjang SMA/Sederajat seorang guru rata-rata STATISTIK DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010
21
PENDIDIKAN
5
Rata-rata Murid Putus Sekolah di Kelas 3 SLTP Rata-rata lama sekolah di Papua Barat tahun 2009 adalah 8,01 tahun, artinya rata-rata penduduk yang bersekolah hanya mampu menyelesaikan sekolah samapi dengan kelas 2 SLTP atau putus ketika sampai di kelas 3 SLTP.
hanya memiliki beban mengajar 13-14 siswa.
Gambar 5.1 Angka Melek Huruf 2007-2009
Sebaliknya, pada rasio murid terhadap sekolah,
95.57
semakin tinggi jenjang pendidikan maka semakin 93.01
92.69
besar murid yang harus ditampung. Pada jenjang
92.34
92.15
pendidikan SD rasio jumlah murid terhadap jumlah
90.32 90.13
.id
sekolah mencapai 143,61, artinya rata-rata setiap
88.35
sekolah SD di Papua Barat memiliki jumlah murid
.g o
87.86
sebanyak 143-144 siswa atau bila setiap sekolah Perempuan
memiliki 6 kelas maka setiap kelas rata-rata
2009
bp s
2008
Laki-laki
Laki-laki+Perempuan
menampung sebanyak 23-24 siswa. Untuk jenjang pendidikan SLTP/Sederajat, setiap sekolah memiliki
at .
2007
Sumber: Olahan Susenas, 2007-2009
ar
rata-rata sebanyak 190-191 siswa. Pada jenjang
ab
pendidikan SLTA/Sederajat rasionya mencapai 247,07
pu
artinya rata-rata setiap sekolah SLTA/Sederajat di
.p a
Gambar 5.2 Rata-rata Lama Sekolah 2006-2009
7.67
tp :// w
7.65
w
w
8.01
Papua Barat harus menampung sekitar 247-248 siswa. Angka melek huruf di Papua Barat meningkat dari 90,32 persen di tahun 2007 menjadi 92,15 persen di tahun 2008. Peningkatan kembali terjadi di tahun 2009 menjadi 92,34 persen. Bila dibandingkan secara gender, dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 angka melek huruf laki-laki selalu lebih tinggi dari pada
7.20
ht
perempuan. Meskipun keduanya selalu meningkat namun perbedaannya cukup signifikan. Sebagai contoh angka melek huruf laki-laki tahun 2009 telah mencapai 95,57 persen, sedangkan angka melek huruf
2006
2007
2008
2009
perempuan hanya 90,13 persen. Rata-rata lama sekolah di Provinsi Papua Barat
Sumber: Olahan Susenas, 2006-2009
tahun 2009 baru mencapai 8,01 tahun, lebih baik dari kondisi tahun sebelumnya yaitu 7,20 tahun (2006); 7,65 tahun (2007); dan 7,67 tahun (2008). Rata-rata lama sekolah 8,01 tahun artinya rata-rata penduduk
22
STATISTIK DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010
PENDIDIKAN
5
APS Semakin Menurun Searah dengan Tingkat Umur Sekolah Angka Partisipasi Sekolah (APS) berangsur menurun searah dengan tingkat umur sekolah. Di tahun 2009, APS 7-12 tahun (93,35 %). APS 13-15 tahun (88,59 %), APS 16-18 tahun (57,95 %) dan APS 19-24 tahun (12,72 %).
Papua Barat hanya bersekolah sampai dengan kelas
Gambar 5.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Umur 2007-2009
dua SLTP atau putus sekolah setelah di kelas tiga
7-12
SLTP. Padahal menurut sistem pendidikan nasional 08
salah satu caranya adalah memberikan pendidikan
07
gratis bagi siswa yang tidak mampu agar tidak putus
93.18
94
sekolah ditengah jalan.
tertentu
08
pendidikan
berpartisipasi
melalui
untuk
sekolah-sekolah
menempuh yang
telah
07
disediakan oleh pemerintah maupun swasta.
88
89
57.53
ar
telah
87
57.95
at .
09
86
bp s
16-18
mengetahui seberapa besar penduduk pada usia
87.58
07
93
Angka Partisipasi Sekolah (APS) digunakan untuk
88.75
08
92.64
92
88.59
09
.id
rata lama sekolah tersebut harus segera diperbaiki,
13-15 93.35
.g o
mengisyaratkan pendidikan dasar 9 tahun. Jadi rata-
09
57.5
58
ab
57
57.84
Angka partisipasi sekolah 7-12 tahun 2009 hanya
pu
mencapai 93,35 persen, artinya hanya sebesar 93,35
Sumber: Susenas, 2007-2009
.p a
persen penduduk berusia 7-12 yang bersekolah. Maknanya masih terdapat sebesar 6,65 persen
w
penduduk pada usia tersebut yang tidak bersekolah.
w
Angka partisipasi sekolah semakin menurun searah
Gambar 5.4 Angka Partisipasi Sekolah (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Tingkat Pendidikan 2009
tp :// w
dengan semakin tinggi kelompok usia sekolah. Angka PT
partisipasi sekolah 13-15 tahun menurun menjadi 88,59 persen. Pada kelompok usia sekolah 16-18
SLTA
49.03 91.25
ht
persen. Sedangkan pada kelompok usia sekolah 19-24
8.41 62.04
APK
66.29 117.5
hanya mencapai 12,72 persen. Semakin rendahnya angka partisipasi sekolah tersebut memberikan fakta
0
30
60
90
120
bahwa semakin tinggi kelompok usia sekolah maka semakin tinggi angka putus sekolahnya.
SD
43.55
APM
tahun angka partisipasi sekolah hanya tinggal 57,96 tahun angka partisipasinya semakin rendah, yaitu
SLTP
6.25
Sumber: Olahan Susenas, 2009
Angka partisipasi Kasar SD tahun 2009 mencapai 117,50 persen, berarti masih banyak murid SD yang STATISTIK DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010
23
PENDIDIKAN
5
APK Sekolah Dasar Lebih dari 100 Persen. APK SD Papua Barat taun 2009 mencapai 117,50 persen, artinya sebesar 17,50 persen penduduk berusia diluar 7-12 tahun bersekolah SD. Diduga banyak anak sekolah SD memiliki umur diatas usia 7-12 tahun.
►►DEFINISI:
berada
batas
kelompok umur 7-12 tahun, baik itu kurang dari 7 tahun atau diatas 12 tahun. Diduga untuk kasus di tanah Papua
.id
lebih banyak penduduk yang diata s
.g o
berada
kelompok
bata s
umur
ini
bp s
bersekolah pada kelompok umur yang lebih rendah. Angka
Partisipasi
Murni
adalah
indikator
at .
menunjukkan persentase penduduk yang tepat
ar
bersekolah pada kelompok umur yang sesuai. Diketahui bahwa pada tingkat pendidikan SD
ht
tp :// w
w
w
.p a
pu
ab
Angka Melek Huruf (AMH) adalah Perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis dengan jumlah penduduk usia 15 tahun keatas. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun adalah perbandingan antara penduduk usia 7-12 tahun yang masih sekolah terhadap jumlah penduduk usia 7-12 tahun. APS 13-15 tahun adalah perbandingan antara penduduk usia 13-15 tahun yang masih sekolah terhadap jumlah penduduk usia 13-15 tahun. APS 16-18 tahun adalah perbandingan antara penduduk usia 16-18 tahun yang masih sekolah terhadap jumlah penduduk usia 16-18 tahun. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang sedang bersekolah SD terhadap jumlah penduduk usia 7-12 tahun APK SLTP adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang sedang bersekolah SLTP terhadap jumlah penduduk usia 13-15 tahun APK SLTA adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang sedang bersekolah SLTA terhadap jumlah penduduk usia 16-18 tahun Angka Partisipasi Murni (APM) SD adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang sedang bersekolah SD usia 7-12 tahun terhadap jumlah penduduk usia 7-12 tahun APM SLTP adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang sedang bersekolah SLTP usia 13-15 tahun terhadap jumlah penduduk usia 13-15 tahun APM SLTA adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang sedang bersekolah SLTA usia 16-18 tahun terhadap jumlah penduduk usia 16-18 tahun
diluar
24
persentase penduduk yang bersekolah SD tepat pada usia sekolah SD sebesar 91,25 persen. Artinya masih ada 8,75 persen penduduk yang tepat berusia sekolah SD 7-12 tahun sedang tidak bersekolah. Pada APM dan APK terlihat bahwa pada jenjang pendidikan SD memiliki persentase yang tinggi, namun begitu memasuki jenjang pendidikan SLTP nilai tersebut anjlok sangat tajam. Hal ini sejalan dengan rata-rata lama sekolah yang hanya berada pada nilai 8,01 tahun atau rata-rata penduduk putus sekolah pada jenjang pendidikan SLTP. Nilai APM dan APK yang menurun sangat tajam juga terjadi pada jenjang pendidikan perguruan tinggi. APK dan APM perguruan tinggi hanya sebesar 8,41 persen dan 6,25 persen. Bandingkan dengan angka APK dan APM SLTA sebesar 62,04 persen dan 43,55 persen. Hal ini menunjukkan partisipasi sekolah untuk perguruan tinggi masih sangat rendah.
STATISTIK DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010
KESEHATAN
6
Belum Seluruh Kabupaten di Papua Barat Memiliki Rumah Sakit Dari 11 kabupaten/kota di Papua Barat telah berdiri 13 unit rumah sakit dimana 9 unit diantaranya hanya berada di Kabupaten Manokwari dan Kota Sorong. Beberapa kabupaten bahkan belum memiliki fasilitas rumah sakit.
Angka harapan hidup (AHH) umumnya digunakan
Tabel 6.1 Indikator Kesehatan 2007-2009
untuk mengukur derajat kesehatan suatu wilayah. AHH dihitung berdasarkan harapan hidup waktu lahir. AHH
2008
2009
67.60
67.90
68.20
dari tahun ke tahun. AHH Provinsi Papua Barat tahun
Jumlah Rumah Sakit
10
10
13
2008 sebesar 67,90 tahun meningkat 0,3 tahun dari
Jumlah Puskesmas
76
94
105
kondisi tahun sebelumnya sebesar 67,60 tahun. Di
Jumlah Pustu
.id
Angka Harapan Hidup
2007
334
339
339
tahun 2009, AHH Papua Barat kembali meningkat 0,3
Jumlah Polindes
.g o
Provinsi Papua Barat terus mengalami peningkatan
Uraian
217
185
218
69
93
141
55.99
57.83
60.43
tahun menjadi 68,20 tahun.
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dan Susenas, 2007-2009
ab
kondisi angka kematian bayi (infant mortality rate) di
at .
periode jangka waktu satu tahun. Hal ini berarti bahwa
Persentase Penolong Kelahiran dengan Medis (%)
ar
Barat tercatat tidak melebihi dari satu tahun dalam satu
bp s
Jumlah Puskesmas Keliling
Angka harapan hidup per tahun di Provinsi Papua
Provinsi Papua Barat termasuk dalam kategori
Gambar 6.1 Jumlah Rumah Sakit 2006-2009
pu
Hardrock, artinya dalam waktu satu tahun penurunan
6
.p a
angka kematian bayi yang tajam sulit terjadi. Sehingga
w
dihitung berdasarkan harapan hidup waktu lahir
4 4
4
4
2
w
menjadi lambat untuk mengalami kemajuan.
2
3 2
tp :// w
Jumlah rumah sakit di Papua Barat selama 2007-
2006 2007
2008 hanya sebanyak 10 unit, sedangkan di tahun 2009
jumlahnya
bertambah
menjadi
4
4
4
implikasinya adalah angka harapan hidup yang
13
unit.
ht
Berdasarkan kepemilikannya, 6 rumah sakit adalah milik pemerintah, 4 rumah sakit milik swasta, dan 3
2008 2009
Pemerintah
Swasta
TNI
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, 2009
rumah sakit milik TNI. Belum semua kabupaten di Papua Barat memiliki rumah sakit sendiri. Dari 13 rumah sakit tersebut, enam diantaranya berada di Kota Sorong dan tiga unit berada di Manokwari. Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Maybrat, dan Kabupaten
Tahukah Anda? NCDR / Newly Case Detecting Rate (sebagai indikator eliminasi) tertinggi di Indonesia untuk penyakit Kusta adalah di Provinsi Papua Barat.
Tambrauw justru belum memiliki rumah sakit. Dilihat STATISTIK DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010
25
KESEHATAN
6
Rata-rata Seorang Dokter Melayani 5.026 Orang. Seorang dokter di Papua Barat rata-rata harus melayani sekitar 5.026 orang karena jumlah penduduk mencapai 743.860 orang sedangkan jumlah dokter hanya 148 orang.
Gambar 6.2 Jumlah Rumah Sakit dan Rasio Penduduk terhadap Rumah Sakit per 10.000 penduduk Tahun 2009
dari rasio penduduk terhadap rumah sakit tercatat Kabupaten Sorong memiliki rasio yang paling besar, yaitu 1 : 90.970, artinya satu rumah sakit di Kabupaten Sorong harus melayani sebanyak 90.970 penduduk. Atau dengan kata lain karena jumlah rumah sakit di
.id
kabupaten tersebut hanya satu, maka satu unit rumah
.g o
sakit tersebut harus melayani semua penduduk yang berada di Kabupaten Sorong.
bp s
Fasilitas kesehatan lain seperti puskesmas, puskesmas pembantu dan polindes sangat diperlukan
at .
untuk menunjang kualitas kesehatan masyarakat
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat (jumlah rumah sakit), 2009
3
27
3
Kaimana
-
4
2
Teluk Wondama
-
4
Teluk Bintuni
-
5
Manokwari Sorong Selatan Sorong
minimal harus ada satu unit puskesmas, namun
2064
6
7135
-
4
5892
2
7972
ini. Begitupun dengan fasilitas puskesmas pembantu
3845
dan polindes, jumlahnya belum setara dengan jumlah
7
7
32
7
46
kondisi ini belum terpenuhi sehingga belum semua kecamatan di Papua Barat memiliki fasilitas kesehatan
-
9
1
10
6258
kelurahan/desa di Papua Barat yang mencapai 1.361
4
5
-
9
11079
-
12
1
13
3220
desa/kelurahan (1293 desa dan 68 kelurahan),
Kota Sorong
ht
Raja Ampat
Idealnya jumlah puskesmas dalam satu kecamatan
33
w
Fakfak
w
.p a
Gigi
Rasio Penduduk per Dokter
ternyata jumlah puskesmas hanya mencapai 105 unit.
tp :// w
Spesialis Umum
Jumlah
pu
Dokter
Kabupaten/Kota
kelurahan. Dari total 154 kecamatan di Papua Barat
ab
Tabel 6.2 Jumlah Dokter menurut Jenisnya dan Rasio Penduduk terhadap Dokter 2009
ar
sampai pada level wilayah administrasi desa/
7
10
3
20
8628
Papua Barat
21
108
19
148
5026
padahal jumlah puskesmas pembantu hanya 339 unit dan polindes 218 unit. Ketersediaan tenaga kesehatan juga merupakan
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, 2009
kebutuhan yang bersifat urgen selain fasilitas sarana kesehatan. Jumlah tenaga kesehatan, khususnya tenaga dokter sangat minim jumlahnya. Untuk
Tahukah Anda? Hampir sepertiga kecamatan di Provinsi Papua Barat tidak memiliki fasilitas Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 26
melayani seluruh penduduk Papua Barat, jumlah dokter yang tersedia hanya 148 orang, yang terdiri dari 21 dokter ahli atau spesialis, 108 dokter umum, dan 19
STATISTIK DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010
KESEHATAN
6
Penolong Kelahiran Dibantu Bukan Tenaga Medis Relatif Tinggi Persentase penolong kelahiran terakhir dibantu selain tenaga medis (dokter, bidan, dan tenaga medis lainnya) mencapai 39,57 persen. Diantara penolong kelahiran tersebut peran dukun mencapai 27,26 persen.
di Papua Barat harus melayani sekitar 5.026 orang.
Gambar 6.3 Persentase Penolong Kelahiran Akhir Balita Provinsi Papua Barat 2008-2009
Rasio penduduk terhadap dokter yang paling kritis
2.6 5.65
45.95 42.53
.g o
Bidan
7.74
Dokter
12.25
bp s
berada di Kota Sorong. Sementara itu Kabupaten
0
10
20
30
40
50
at .
Fakfak memiliki rasio penduduk terhadap dokter
ar
Sumber: Susenas, 2009
ab
Diantara kabupaten di Papua Barat bahkan ada yang
25.39 27.26
Tenaga Medis Lain
memanfaatkan jasa kesehatan dari rumah sakit yang
yaitu seorang dokter melayani sekitar 2.064 orang.
11.2
2009
17.25
Dukun
masyarakat Kabupaten Sorong yang berdekatan
terkecil dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya,
2008
Famili Lain
dokter harus melayani sampai 11.079 orang. Namun wilayahnya dengan Kota Sorong sebagian juga
1.07 1.11
Lainnya
terjadi di Kabupaten Sorong. Di daerah ini satu orang
.id
dokter gigi. Artinya, rasio beban kerja seorang dokter
tidak memiliki dokter spesialis dan dokter gigi, seperti
pu
di Kabupaten Teluk Wondama.
.p a
Persentase penolong kelahiran akhir balita di
Gambar 6.4 Persentase Status Gizi Balita Provinsi Papua Barat dan Nasional 2007
Papua Barat
Nasional
74.2
77.2
Papua Barat yang ditolong oleh bukan tenaga medis persen.
Kondisi
ini
masih
w
39,57
w
(dukun, family, dan lainnya) di tahun 2009 mencapai lebih
baik
43,71
persen.
tp :// w
dibandingkan dengan tahun 2008 yang mencapai Tingginya
persentase
penolong
16.4 6.8
13.0
5.4
2.7
4.3
ht
kelahiran selain tenaga medis (dokter, bidan, dan tenaga medis lainnya) diduga menjadi salah satu penyebab tingginya IMR di Provinsi Papua Barat.
Gizi Buruk
Gizi Kurang
Gizi Normal
Gizi Lebih
Sumber: Riset Kesehatan Dasar 2007, Departemen Kesehatan RI, 2007
Status gizi buruk pada balita di Papua Barat tahun 2007 tercatat mencapai 6,8 persen, sedangkan gizi kurang mencapai 16,4 persen. Angka ini masih diatas angka nasional yang hanya mencapai 5,4 persen dan 13,0 persen. Sementara status gizi normal dan lebih sebesar 76,9 persen atau masih berada dibawah
Tahukah Anda? Salah satu tujuan dari MDGs adalah menurunkan angka kematian anak.
angka nasional yang mencapai 81,5 persen. STATISTIK DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010
27
KESEHATAN
6
Provinsi Papua Barat Daerah Endemik Malaria Provinsi Papua Barat menjadi salah satu daerah endemik Malaria. AMI (Annual Malaria Incidence) Papua Barat adalah yang tertinggi di Indonesia dimana mencapai 167,46 per 1000 orang.
TUJUAN MDGs:
HIV/AIDS dan Malaria Tujuan
Pembangunan
Milenium
(Millenium
Development Goals/MDGs) dalam tujuan nomor enam disebutkan memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya sampai dengan target yang ditetapkan
.id
pada tahun 2015. HIV/AIDS dan Malaria merupakan
.g o
ancaman serius di tanah Papua. Provinsi Papua memiliki angka prevalensi HIV/AIDS tertinggi di Indonesia, sedangkan insiden malaria (AMI) tertinggi di
bp s
1. Menanggulangi Kemiskinan dan kelaparan. 2. Mencapai pendidikan dasar untuk semua. 3. Mendorong kesetaraan gender dan Pemberdayaan perempuan. 4. Menurunkan Kematian Anak. 5. Meningkatkan Kesehatan ibu. 6. Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya. 7. Memastikan kelestarian lingkungan hidup. 8. Membangun kemitraan global untuk pembangunan.
Indonesia adalah di Provinsi Papua Barat (2008).
at .
Jumlah kumulatif penderita AIDS di Papua Barat
ar
tidak sebanyak di Papua, jumlahnya pada kondisi Desember 2009 tercatat hanya 58 orang dengan
ab
Gambar 6.5 Peringkat Empat Besar AMI Tertinggi di Indonesia Tahun 2008
167.47
150 104.1
120
w
84.74
.p a
180
pu
jumlah meninggal sebanyak 19 orang, dengan angka
w
90
30 0
NTT
Papua
51.42
Jumlah penderita Malaria di Provinsi Papua Barat tahun 2006 sebesar 138.901 orang, selanjutnya pada tahun 2007 mengalami peningkatan menjadi 242.722 orang. Namun pada tahun 2009 jumlah penderita malaria kembali menurun menjadi 117.466 orang.
Maluku Utara
ht
Papua Barat
tp :// w
60
prevalensi 10,24 orang per 100.000 penduduk.
Sumber: Kementrian Kesehatan RI, 2008
Bila dilihat dari sisi Angka Kejadian Malaria (Annual Malaria Incident / AMI), Papua Barat selalu menempati peringkat pertama di Indonesia. AMI di Papua Barat tahun 2006-2008 adalah sebesar 198,02; 346,04; dan 167,46 orang per 1.000 penduduk.
Tahukah Anda?
28
Pada tahun 2009, ada enam provinsi yang
Malaria adalah penyakit menular
termasuk daerah endemi tinggi malaria, yaitu Maluku,
nomor enam terbanyak yang menyebabkan kematian. Provinsi Papua Barat memiliki AMI (Annual Malaria Incidence) tertinggi di Indonesia (167,47 per 1000 orang (Kemenkes, 2008)
Maluku Utara, Papua, Sumatera Utara (Kabupaten Nias dan Nias Selatan), Nusa Tenggara Timur termasuk Papua Barat. Daerah endemis tinggi terjadi apabila nilai AMI mencapai 50 per 1000 penduduk.
STATISTIK DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010
PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN Secara Umum Kualitas Perumahan Mengalami Perbaikan Beberapa indikator perumahan mengalami perbaikan kondisi diantaranya luas lantai ≥ 10 m2 menjadi 99,64 persen, jenis lantai terluas bukan tanah bertambah menjadi 91,60 persen,
Tabel 7.1 Indikator Perumahan dan Lingkungan 2008-2009
merupakan salah satu kebutuhan dasar hidup manusia. Rumah dikategorikan sebagai kebutuhan dasar karena pengaruhnya sangat krusial bagi kelangsungan hidup seseorang. Salah satu indikator garis
kemiskinan
adalah
kebutuhan dasar akan tempat tinggal.
Milik Sendiri
kriteria: (1) Luas lantai per kapita < 4 m2 untuk
3.18
1.55
13.77
7.28
Lainnya
24.04
23.46
< 10
2.96
0.36
97.04
99.64
91.08
91.60
8.92
8.40
Tembok
51.34
52.27
Kayu
43.51
43.34
≥ 10
Jenis Lantai Terluas (%) Tanah
at .
Bukan Tanah
rumah terbuat dari daun atau lainnya; (3) Jenis dinding
ar
Jenis Dinding Terluas (%)
ab
tanah; (5) Tidak memiliki fasilitas buang air besar (WC)
67.71
Sewa
perkotaan dan < 10 m2 untuk perdesaan; (2) Jenis atap rumah terbuat dari bambu atau lainnya; (4) Jenis lantai
59.01
Kontrak
Luas Lantai (%)
Rumah dikatakan tidak layak huni jika memenuhi
2009
Kepemilikan Rumah (%)
.g o
penghitungan
2008
bp s
untuk
Uraian
.id
Perumahan atau tempat tinggal yang layak
7
sendiri; (6) Sumber penerangan bukan listrik; dan (7)
Bambu
1.02
1.32
Jarak
Lainnya
4.14
3.07
Beton
2.02
1.24
Genteng
1.31
1.96
minum
utama
pembuangan tinja kurang dari 10 meter.
ke
tempat
pu
air
.p a
sumber
Secara umum kondisi perumahan tahun 2009 di
Jenis Atap Terluas (%)
Kayu Sirap
dibandingkan tahun 2008. Pada tahun 2009, rumah
Seng
tangga yang telah memiliki rumah dengan status milik
Ijuk/Rumbia
6.82
6.4
Lainnya
2.38
4.72
tp :// w
w
w
Provinsi Papua Barat mengalami perbaikan kualitas
sendiri baru mencapai 67,71 persen, atau membaik
0.44
0.39
87.03
85.29
Sumber: Susenas, 2008-2009
ht
dari kondisi tahun 2008 yang hanya sebesar 59,01 persen. Sedangkan untuk status sewa 7,28 persen, kontrak 1,55 persen, dan lainnya (dinas, bebas sewa, milik family, lainnya) 23,46 persen. Kondisi perumahan juga mengalami perbaikan kualitas dilihat dari sisi luas lantai. Di tahun 2008 rumah tangga yang memiliki luas lantai kurang dari 10 m2 sebesar 2,96 persen, di tahun 2009 hanya tinggal 0,36 persen saja. Dilihat dari sisi jenis lantai terluas, rumah tangga yang berlantai jenis tanah berkurang
Rumah Kaki Seribu (salah satu rumah adat di tanah Papua) Sumber: Image Google
STATISTIK DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010
29
PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN
7
Sepuluh Persen Rumah Tangga Tidak memiliki Fasilitas Air Bersih Belum semua rumah tangga di Papua Barat memiliki fasilitas air bersih sendiri, masih ada sekitar 10,79 persen yang tidak memiliki fasilitas air bersih, 18,61 persen menggunakan failitas umum dan 23,90 persen menggunakan fasilitas air bersih bersama.
menjadi 8,40 persen dibandingkan dengan kondisi
Gambar 7.1 Persentase Rumah Tangga menurut Penggunaan Air Bersih 2009
tahun 2008 yaitu sebesar 8,92 persen. Jumlah rumah tangga dengan dinding terluas dari tembok mengalami
46.65
50
peningkatan dari 51,34 persen di tahun 2008 menjadi
40
52,27 persen di tahun 2009. Meskipun dinding terluas dari jenis bambu mengalami peningkatan tipis dari 1,02
.id
23.95
30
persen menjadi 1,32 persen, namun setidaknya
18.61
.g o
20
dinding dengan jenis lainnya mengalami penurunan
10.79
10
bp s
persentase dari 4,14 persen menjadi 3,07 persen. Penggunaan atap seng paling banyak digunakan
0
Bersama
Umum
Tidak Ada
di Papua Barat, yaitu mencapai 87,03 persen di tahun
at .
Sendiri
2008 dan 85,29 persen di tahun 2009. Penggunaan
ar
Sumber: Susenas, 2009
jenis
ijuk/rumbia
mengalami
penurunan
ab
bahan
.p a
pu
persentase dari 6,82 persen menjadi 6,40 persen. Atap
w
Gambar 7.2 Persentase Rumah Tangga menurut
semakin mudah diperoleh. Disamping itu, pemerintah daerah memberikan rumah bantuan sosial yang lebih layak huni bagi penduduk miskin terutama yang tinggal di pedalaman.
w tp :// w
ht
59.49
jenis ini sudah mulai ditinggalkan karena bahan seng
Persentase terbesar rumah tangga pengguna air bersih memiliki sendiri fasilitas ini, yaitu sebesar 46,65 12.37 10.98
persen dari total rumah tangga. Sementara 23,95 persen menggunakan air bersih secara bersama dan 18,61 persen masih menggunakan fasilitas umum
17.16
untuk memperoleh air bersih. Sedangkan 10,79 persen rumah tangga bahkan tidak terdapat akses terhadap air bersih. Sendiri Sumber: Susenas, 2009
Bersama
Umum
Tidak ada
Salah satu indikator rumah layak huni adalah memiliki fasilitas tempat buang air besar (WC) sendiri. Kondisi ini terkait dengan kebersihan lingkungan perumahan. Sebanyak 59,49 persen rumah tangga di
30
STATISTIK DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010
PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN
7
Kayu Bakar Masih Menjadi Bahan Bakar Utama Rumah Tangga Bahan bakar utama 55,25 persen rumah tangga menggunakan kayu bakar untuk memasak. Sedangkan 41,25 persen rumah tangga menggunakan bahan bakar minyak tanah. Penggunaan gas/LPG masih menjadi hal langka di Papua Barat, pemakainnya hanya 3,04 persen.
Papua Barat telah memiliki tempat pembuangan air
Gambar 7.3 Persentase Rumah Tangga menurut Bahan Bakar Memasak 2009
besar sendiri; 12,37 persen menggunakan fasilitas buang air besar bersama; 10,98 persen masih menggunakan tempat buang air besar umum; dan 17,16
persen
bahkan
tidak
memiliki
41.25
fasilitas
.id
pembuangan air besar.
.g o
Penggunaan bahan bakar untuk memasak sebagian besar rumah tangga di Papua Barat
sebesar 41,25 persen terutama untuk masyarakat di
Gas/LPG Minyak Tanah Kayu Bakar Arang/Briket Lainnya Sumber: Susenas, 2009
ab
perkotaan. Penggunaan bahan bakar gas masih
0.24
bp s
di pedesaan. Sedangkan pengguna minyak tanah
0.23
at .
Penggunaan kayu bakar terutama pada rumah tangga
3.04
ar
menggunakan kayu bakar, yaitu sebesar 55,25 persen.
55.25
sangat jarang digunakan. Selain harganya mahal, jenis
pu
bahan bakar ini tersedia dalam jumlah yang terbatas,
.p a
hanya dijual di kota-kota besar seperti Kota Sorong,
Gambar 7.4 Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Penerangan 2009
Kabupaten Fakfak, dan Kabupaten Manokwari.
w
Penggunaan sumber penerangan rumah tangga
w
di Provinsi Papua Barat hanya 57,67 persen yang
tp :// w
menggunakan listrik PLN. Belum seluruh desa di
11.31
57.67
3.06
Papua Barat teraliri listrik dan belum seluruh kabupaten mendapatkan pasokan listrik 24 jam dalam
ht
27.21
sehari. Masyarakat yang tidak teraliri listrik penuh 24 jam biasanya menggunakan listrik non PLN seperti genset untuk memenuhi kebutuhan akan energi listrik. Untuk desa-desa yang tidak teraliri listrik terutama di daerah yang jauh dari ibukota kabupaten umumnya menggunakan pelita/sentir/obor. Persentase rumah
0.74 PLN
Non PLN
Petromak/ aladin
Pelita/sentir/ obor
Lainnya
Sumber: Susenas, 2009
tangga yang menggunakan jenis penerangan tersebut mencapai 27,21 persen.
STATISTIK DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010
31
PEMBANGUNAN MANUSIA
8
Capaian IPM Provinsi Papua Barat Termasuk Kelompok Menengah IPM Provinsi Papua Barat sebesar 68,58 persen berada pada kelompok menengah (50,00-79,99 persen) pada klasifikasi yang ditetapkan oleh UNDP.
Pengukuran kinerja pembangunan seringkali
Tabel 8.1 Indikator Pembangunan Manusia 2007-2009
identik dengan nominal PDRB dan pertumbuhan
2007
2008
2009
IPM
67.28
67.95
68.58
Angka Harapan Hidup (th)
67.60
67.90
68.20
Angka Melek Huruf (%)
90.32
92.15
92.34
Rata-rata Lama Sekolah (th)
7.65
7.67
8.01
592.07
593.13
595.28
pendapatan masyarakat. Diperlukan sebuah parameter
Indeks Kesehatan (%)
71.00
71.50
72.00
lainnya yang bersama-sama dapat digunakan sebagai
Indeks Pendidikan (%)
90.32
92.15
92.34
alat ukur keberhasilan pembangunan. Paradigma baru
Indeks PPP (%)
51.00
51.13
53.40
muncul untuk mengukur pembangunan dari sisi
Indeks Pengeluaran (%)
53.63
53.88
54.37
manusia atau dikenal dengan indeks pembangunan
30
30
30
w
FORMULASI PENGHITUNGAN IPM
(2)
Angka Melek Huruf Rata-rata Lama Sekolah Daya Beli
Minimum
.id
.g o
bp s
empat komponen indikator, yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan kemampuan daya beli/purchasing power parity (PPP). Indikator angka harapan hidup merefleksikan dimensi
output dari dimensi pendidikan. Indikator kemampuan Keterangan
(3)
daya beli untuk menjelaskan dimensi hidup layak. IPM Provinsi Papua Barat selalu meningkat setiap
(4)
25
Standar UNDP
100
0
Standar UNDP
15
0
UNDP menggunakan Combined Gross Enrollment Ratio
300.000 360.000b
IPM adalah indeks komposit yang terbentuk atas
huruf dan rata-rata lama sekolah merepresentasikan
85
732.720a
manusia (IPM).
hidup sehat dan umur panjang. Indikator angka melek
w tp :// w
ht
(1)
Angka Harapan Hidup
kemiskinan dan menekan angka pengangguran.
ab .p a
pu
Sumber: Olahan Susenas, 2007-2009
Maksimum
tidak berkualitas kadang gagal dalam mengentaskan Apalagi tanpa disertai dengan pemerataan distribusi
Peringkat IPM
Komponen IPM
selamanya efektif. Pertumbuhan ekonomi tinggi namun
at .
Pengeluaran per Kapita Riil Disesuaikan (PPP) (ribu Rp)
ekonomi yang tinggi. Padahal asumsi tersebut tidak
ar
Uraian
UNDP menggunakan PDB riil per kapita yang telah disesuaikan
tahun. Di tahun 2009 IPM meningkat menjadi 68,58 persen dibandingkan tahun 2007 dan 2008 sebesar 67,28 persen dan 67,95 persen. Dalam klasifikasi UNDP capaian IPM Papua Barat termasuk ke dalam golongan menengah (50,00-79,99 persen).
a) Perkiraan maksimum pada akhir PJP II tahun 2018 b) Penyesuaian garis kemiskinan lama dengan garis kemiskinan yang baru
Komponen-komponen penyusun IPM juga terus mengalami
peningkatan.
Angka
harapan
hidup
meningkat lambat 0,3 tahun per tahun dari 2007-2009. 32
STATISTIK DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010
PEMBANGUNAN MANUSIA
8
Peringkat IPM Papua Barat Masih di Papan Bawah Capaian IPM Papua Barat yang hanya 68,58 persen menempatkan provinsi ini berada pada peringkat 30 nasional. Peringkat tersebut berada di atasProvinsi NTT (31), Provinsi NTB (32), dan Provinsi Papua (33).
Pada tahun 2009 angka harapan hidup meningkat menjadi 68,20 tahun dibandingkan tahun sebelumnya
Gambar 8.1 IPM menurut Kabupaten/Kota dan Provinsi Papua Barat Tahun 2009 (%)
sebesar 67,90 tahun. Indikator penndidikan yang
rata lama sekolah meningkat menjadi 8,01 tahun dimana sebelumnya hanya sebesar 7,67 tahun. PPP Papua Barat 2008-2009 hanya mengalami kenaikan 2,15 ribu rupiah menjadi 595,28 ribu rupiah dengan indeks sebesar 53,40 persen.
.id
menjadi 92,34 persen di tahun 2009. Sedangkan rata-
.g o
huruf di tahun 2008 sebesar 92,15 persen meningkat
bp s
sekolah juga mengalami peningkatan. Angka melek
49.12
Tambrauw Raja Ampat Maybrat Teluk Wondama Teluk Bintuni Sorong Selatan Manokwari Sorong Papua Barat Kaimana Fakfak Kota Sorong
40
64.08 64.89 65.27 65.65 66.09 66.20 68.16 68.58 69.80 70.80 76.84
50
60
70
80
at .
diwakili oleh angka melek huruf dan rata-rata lama
ab
ar
Sumber: BPS RI, 2009
Secara nasional peringkat IPM Papua Barat berada pada ranking 30 dari 33 provinsi selama tiga
pu
tahun terakhir. Peringkat tersebut masih berada di atas
Gambar 8.2 Reduksi Shortfall IPM menurut Kabupaten/Kota dan Provinsi Papua Barat 2009(%)
.p a
Provinsi NTT (31), Provinsi NTB (32), dan Provinsi Papua (33).
w
IPM tertinggi di Papua Barat selama tiga tahun
w
terakhir selalu berada di Kota Sorong. Capaiannya di
tp :// w
tahun 2009 sebesar 76,84 persen dan peringkat secara nasional berada pada ranking ke 30 dari 497
ht
kabupaten/kota yang telah dihitung capaian IPM-nya. Sementara IPM terendah berada di Kabupaten
Sorong
1.04
Teluk Bintuni
1.05
Kota Sorong
1.34
Teluk Wondama
1.36 1.40
Raja Ampat
1.72
Kaimana
1.89
Fakfak
1.95
Papua Barat
2.15
Manokwari 0.00
Tambrauw dengan capaian hanya sebesar 49,12 persen dan berada pada peringkat 489 secara
0.94
Sorong Selatan
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
Sumber: BPS RI, 2009
nasional. Reduksi
shortfall
menunjukkan
kecepatan
perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu tertentu. Reduksi shortfall Papua Barat tahun 2008-2009 mencapai 1,95 persen atau melambat dibandingkan
Tahukah Anda? Peringkat IPM Provinsi Papua Barat tahun 2009 berada pada posisi ke 30 dari 33 provinsi di Indonesia.
dengan tahun 2007-2008 yang mencapai 2,54 persen. STATISTIK DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010
33
PEMBANGUNAN MANUSIA
8
Garis Kemiskinan Papua Barat Meningkat Garis Kemiskinan meningkat menjadi Rp. 294.727,- di tahun 2010 yang terdiri dari Rp. 237.147,garis kemiskinan makanan dan Rp. 57.580,- garis kemiskinan nonmakanan.
Reduksi shortfall tertinggi tahun 2009 dicapai oleh
Gambar 8.3 Ilustrasi Kemiskinan
Kabupaten Manokwari dengan capaian 2,15 persen. Sejak menjadi ibukota provinsi, Kabupaten Manokwari menunjukkan
performa
yang
baik
dalam
pembangunan.
.id
Metode penghitungan jumlah penduduk miskin
.g o
dilakukan dengan pendekatan benchmark garis kemiskinan. Garis kemiskinan terdiri dari dua
bp s
komponen, yaitu garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan. Garis kemiskinan adalah
at .
nilai rupiah yang harus dikeluarkan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup minimumnya, baik itu 2008
2009
172145
193930
223538
33853
39641
205998
233570
266.80
246.50
GK Makanan GK Non Makanan
237147
53878
57580
277416
294727
w
GK Total
2010
.p a
Garis Kemiskinan (GK)
kebutuhan dasar makanan maupun non makanan.
ab
2007
pu
Uraian
ar
Tabel 8.2 Indikator Kemiskinan Papua Barat 2007-2010
Persentase (%) Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (%)
digunakan standar kebutuhan hidup minimum 2100 kilo kalori didasarkan pada konsumsi makanan, sedangkan garis kemiskinan non makanan untuk
256.84
256.25
memenuhi kebutuhan dasar bukan makanan seperti
35.12
35.71
34.88
perumahan, pendidikan, kesehatan, pakaian, serta
12.97
9.18
9.75
10.47
aneka barang dan jasa.
5.66
3.50
3.57
4.30
ht
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (%)
kemiskinan. Pendekatan garis kemiskinan makananan
39.31
tp :// w
Jumlah (ribu)
w
Penduduk Miskin
Seseorang dikatakan miskin bila berada dibawah garis
Sumber: Olahan Susenas Maret, 2007-2010
Berdasarkan metode tersebut diperoleh garis kemiskinan Provinsi Papua Barat 2010 sebesar Rp 294.727,-. Garis kemiskinan tersebut meningkat dari Rp 277.416,- pada tahun 2009 atau bertambah Rp 17.311,-. Garis kemiskinan makanan tercatat Rp 237.147,- sedangkan garis kemiskinan nonmakanan
Tahukah Anda? Garis Kemiskinan Provinsi Papua Barat tahun 2009 adalah yang tertinggi kedua (Rp 304.730) di Indonesia setelah DKI Jakarta (Rp 316.936).
34
sebesar Rp 57.580,-. Peningkatan garis kemiskinan ini memberikan peluang untuk terjadinya penambahan penduduk miskin jika peningkatan tingkat pendapatan masyarakat tidak mampu mengimbanginya.
STATISTIK DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010
PEMBANGUNAN MANUSIA Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Turun Jumlah penduduk miskin Papua Barat berkurang dari 256,84 ribu orang di tahun 2009 menjadi 256,25 ribu orang di tahun 2010. Persentase penduduk miskin juga mengalami penurunan dari 35,71 persen di tahun 2009 menjadi 24,88 persen di tahun 2010.
8
Jumlah penduduk miskin Provinsi Papua Barat 2010 mencapai 256,25 ribu jiwa atau mengalami penurunan dibandingkan dengan kondisi tahun 2009 yang mencapai 256,84 ribu jiwa atau terjadi pengurangan penduduk miskin sekitar 590 jiwa. penduduk
miskin
juga
mengalami
.id
Persentase
.g o
penurunan dari 35,71 persen di tahun 2009 menjadi 34,88 persen di tahun 2010. Meskipun demikian,
bp s
persentase penduduk miskin Papua Barat adalah yang
Papua Barat mangalami penurunan, namun Indeks
ab
Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan
►► Formulasi Ukuran Kemiskinan:
ar
Jumlah dan persentase kemiskinan di Provinsi
Image: Rumah tangga miskin
at .
tertinggi kedua di Indonesia setelah Provinsi Papua.
Kemiskinan (P2) justru meningkat. Indeks Kedalaman
pu
Kemiskinan meningkat dari 9,75 persen di tahun 2009
.p a
menjadi 10,47 persen di tahun 2010. Sedangkan
Indeks Keparahan Kemiskinan juga meningkat dari
w
3,57 persen menjadi 4,30 persen. Peningkatan kedua
w
nilai indeks ini dapat dimaknai bahwa kondisi
tp :// w
kemiskinan di Papua Barat menjadi semakin dalam dan parah. Artinya rata-rata pendapatan penduduk
ht
miskin dengan garis kemiskinan dan
ketimpangan
pengeluaran antar penduduk miskin semakin jauh. Upaya
pengentasan
memprioritaskan
kemiskinan
program-program
perlu
Dimana: α = 0,1,2 z = garis kemiskinan yi = rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan q = banyaknya penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan n = jumlah penduduk α = 0 → Head Count Index (P0) = Persentase Penduduk Miskin α = 1 → Poverty Gap Index (P1) = Indeks Kedalaman Kemiskinan α = 2 → Poverty Saverity Indeks (P2) = Indeks Keparahan Kemiskinan
pembangunan
yang pro penduduk miskin (pro poor policy). penanggulangan
kemiskinan
ditujukan
untuk
meningkatkan pendapatan penduduk miskin dan mengurangi pengeluaran kebutuhan dasar penduduk miskin, misalnya pelayanan pendidikan dan kesehatan gratis bagi rakyat miskin.
Tahukah Anda? Persentase penduduk miskin Provinsi Papua Barat tahun 2009 adalah yang teritnggi kedua (35,71%) di Indonesia setelah Provinsi Papua (37,53%).
STATISTIK DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010
35
PEMBANGUNAN MANUSIA
8
Ketimpangan Pendapatan Masih Terjadi Distribusi pendapatan Papua Barat belum mencapai pemerataan yang ideal. Menurut Kemerataan Bank Dunia, ketimpangan Papua Barat terutama terjadi pada 40 persen pendapatan terbawah dan 20 persen pendapatan teratas.
Pertumbuhan
Tabel 8.3 Indikator Kemerataan Pendapatan Uraian Gini Ratio (%)
2007 0.33
2008
2009
0.36
0.35
ekonomi
yang
tinggi
tidak
selamanya dapat secara langsung mengentaskan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi tinggi bila tidak diikuti oleh pemerataan distribusi pendapatan tidak
Kemerataan Bank Dunia (%):
akan berdampak pada masyarakat bawah karena
40 persen pendapatan terbawah
28.29
29.61
18.08
40 persen pendapatan menengah
44.59
43.09
40.23
kecil masyarakat „elit‟ sedangkan sebagian masyarakat
20 persen pendapatan teratas
27.13
27.30
41.69
lain yang berpendapatan rendah tetap berada dalam
bp s
keadaan miskin.
.g o
.id
sebagian besar pendapatan dikuasai oleh sekelompok
Sumber: Olahan Susenas, 2007-2009
Kemerataan menurut Bank Dunia dikelompokan
at .
kedalam 40 persen pendapatan terbawah, 40 persen pendapatan menengah, dan 20 persen pendapatan
ar
Gambar 8.4 Kemerataan menurut Bank Dunia Provinsi Papua Barat 2009
Idealnya,
setiap
kelompok pendapatan
ab
teratas.
tp :// w
w
w
.p a
pu
terdistribusi kedalam kumulatif jumlah penduduk pada
ht
Sumber: Olahan Susenas, 2009
kelompok yang sama agar tercapai kemerataan sempurna. Namun pada kenyataanya kondisi ideal tersebut sangat sulit terbentuk. Kondisi kemerataan pendapatan di Provinsi Papua
Barat
menunjukkan
masih
terjadi
ketidakmerataan pendapatan. Secara umum kondisi yang paling tidak merata
adalah pada 40%
pendapatan terbawah dan 20% pendapatan teratas. Di tahun 2009, pada 40 persen pendapatan terbawah yang mustinya dinikmati oleh 40 persen penduduk
►►CATATAN:
ternyata 40 persen penduduk hanya menikmati 18,08
Ukuran Kemerataan Bank Dunia: Proporsi jumlah pendapatan dari 40 persen terbawah: < 12 persen : ketimpangan tinggi 12-17 persen : ketimpangan sedang > 17 persen : ketimpangan rendah
persen pendapatan. Keadaan justru terbalik di 20% pendapatan teratas yang seharusnya dinikmati oleh 20% penduduk. Ternyata 20% penduduk menikmati 41,69 persen pendapatan. Berarti bahwa sekelompok kecil orang memiliki pendapatan yang tinggi sementara sebagian besar lain memiliki pendapatan yang rendah.
36
STATISTIK DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010
PEMBANGUNAN MANUSIA
8
Gini Ratio Papua Barat 0,35 Persen Gini ratio Papua Barat tahun 2009 sebesar 0,35 persen atau mengalami penurunan dibandingkan tahun 2008 sebesar 0,36 persen. Angka tersebut termasuk dalam kategori rendah, namun hampir masuk ke dalam zona ketimpangan sedang (0,36 persen).
Pola kemerataan menurut Bank Dunia di Papua
Gambar 8.5 Gini Ratio Provinsi Papua Barat 2009
Barat tahun 2007-2008 menunjukkan pola yang hampir
1
sama. Proporsi pendapatan 40% terbawah, 40%
GR = 0.35
menengah dan 20% teratas memiliki besaran yang
tahun 2007 proporsi jumlah pendapatan 40% terendah
0.2
sebesar 28,29 persen bergerak kearah yang lebih baik menuju ke 40% menjadi 29,61 persen. Tetapi di tahun
0
0.2
0.6
0.8
1
Kurva Lorens
Sumber: Olahan Susenas, 2009
ab
ketimpangan distribusi pendapatan yang lebih buruk.
0.4
Kumulatif Penduduk
Pemerataan Ideal
ar
hingga menjadi 18,08 persen atau mengalami
0
at .
2009 justru proporsi tersebut mengalami penurunan
.id
0.4
.g o
pendapatan 40% terendah dan 20% teratas. Semula di
0.6
bp s
perubahan yang cukup signifikan pada proporsi jumlah
Kumulatif Pendapatan
hampir sama. Kemudian di tahun 2009 terjadi
0.8
Hal yang sama terjadi pada proporsi jumlah
pu
pendapatan 20% teratas. Semula di tahun 2007 dan
.p a
2008 proporsi pendapatan telah mendekati angka 20 persen yaitu sebesar 27,13 persen dan 27,30 persen.
w
Namun di tahun 2009 proporsinya meningkat signifikan
w
menjadi 41,69 persen. Situasi ini mengandung makna
tp :// w
sekelompok masyarakat yang jumlahnya relatif kecil menguasai pendapatan yang besar, sebaliknya masyarakat miskin yang berpendapatan rendah tetap
ht
berada dalam jurang kemiskinan.
►►DEFINISI Angka Koefisien Gini adalah ukuran kemerataan pendapatan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan. Angka koefisien Gini terletak antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nol mencerminkan kemerataan sempurna dan satu menggambarkan ketidakmerataan sempurna. Nilai 0,5-0,7 menggambarkan ketidakmerataan tinggi; 0,36-0,49 ketidakmerataan sedang; dan 0,20-0,35 mengalami ketidakmerataan rendah.
Ukuran ketimpangan pendapatan lainnya adalah menggunakan koefisien gini (gini ratio). Gini ratio Provinsi
Papua
Barat
mengalami
perbaikan
dibandingkan dengan tahun 2008 yang mencapai 0,36. Di tahun 2009 nilai gini ratio Papua Barat sebesar 0,35. Berdasarkan pengelompokkannya berarti tingkat ketimpangan/ketiidakmerataan distribusi pendapatan di Papua Barat termasuk ke dalam kategori rendah.
Tahukah Anda? Persentase Penduduk miskin Provinsi Papua Barat (Maret 2010) adalah yang tertinggi kedua (34,88%) di Indonesia, meskipun demikian kontribusi jumlah penduduk miskin terhadap penduduk miskin nasional hanya 0,83 persen.
STATISTIK DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010
37
PERTANIAN
9
Luas Panen dan Produksi Padi, Jagung, Kedelai, dan Ubi Menurun Di tahun 2009 luas panen dan poduksi padi, jagung, kedelai, Ubi Kayu dan Ubi Jalar mengalami penurunan. Meskipun demikian produktivitasnya justru mengalami peningkatan, kecuali pada komoditas kedelai dan ubi kayu.
Gambar 9.1 Share PDRB Sektor Pertanian dan Persentase Pekerja di Sektor Pertanian 2009 share PDRB
berbasis pada sumber daya alam dimana sebagian besar produknya digunakan untuk bahan baku sektor
% Tenaga Kerja
58.79
55.69
Sektor pertanian merupakan sektor primer yang
lainnya dan konsumsi rumah tangga. sektor ini
56.60
memberikan share utama pada PDRB di Provinsi 24.92
.id
Papua Barat, demikian pula dengan jumlah tenaga
26.65
24.52
.g o
kerjanya. Di tahun 2009 kontribusi sektor pertanian mencapai 24,52 persen dari total PDRB dan
2008
bp s
sumbangan tenaga kerjanya mencapai 56,60 persen 2007
2009
dari total penduduk yang bekerja.
at .
Dalam beberapa tahun kontribusi sektor ini
2008
2009
10486
tenaga kerja hanya mampu memberikan sumbangan
36985
sebesar 24,52 persen. Tingkat pendidikan tenaga kerja
39537
Produktivitas (Kw/Ha)
33.75
34.48
Luas Panen (Ha)
1518
Produksi (Ton)
2429
Jagung
Kedelai Luas Panen (Ha)
Produktivitas (Kw/Ha)
35.27
965
Luas Panen (Ha)
Produktivitas (Kw/Ha)
sektor ini juga lebih banyak didominasi oleh pekerja dengan pendidikan rendah. Pertumbuhan ekonomi
1584
yang mampu diberikan oleh sektor pertanian juga
16.00
15.99
16.41
relatif rendah (3,36%) dibandingkan dengan sektor lain
1282
1624
1150
1360
1740
1208
10.61
10.72
10.5
yang digerakkan oleh sumber daya manusia yang lebih kecil. Sebagai contoh sektor
industri pengolahan,
dengan persentase tenaga kerja hanya 3,74 persen mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi 11,31
Ubi Jalar Produksi (Ton)
memiliki produktivitas yang rendah, dengan 56,60
1711
w
ht
Produksi (Ton)
1070
tp :// w
Produktivitas (Kw/Ha)
pu
11467
28204
.p a
8357
Produksi (Ton)
w
Padi Sawah+Ladang Luas Panen (Ha)
dengan jumlah tenaga kerja. Sektor pertanian dinilai
2007
ab
Uraian
ar
cenderung terus mengalami penurunan, sama halnya
Tabel 9.1 Indikator Pertanian
1874
1524
1044
18702
15341
10597
99.8
100.66
101.52
Ubi Kayu
persen dan sektor konstruksi dengan 4,77 persen tenaga kerja mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi sebesar 13,16 persen.
1615
2052
1105
Produksi padi (sawah dan ladang) di Papua Barat
Produksi (Ton)
17833
23071
12228
tahun 2009 mengalami penurunan dari 39.537 ton
Produktivitas (Kw/Ha)
110.42
112.43
110.66
menjadi 36.985 ton. Penurunan ini diduga terjadi
Luas Panen (Ha)
Sumber: Diolah dari Survei Pertanian Tanaman Pangan BPS Prov Papua Barat, 2007-2009
38
karena terjadi penurunan luas panen dari 11.467 Ha di
STATISTIK DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010
PERTANIAN
9
Produksi Kelapa Sawit Tertinggi untuk Tanaman Perkebunan Dengan luas lahan 25.467 Hektar, produksi kelapa sawit Papua Barat mencapai 8.480,65 ton. Produksi ini adalah yang tertinggi dibandingkan dengan tanaman perkebunan lainnya.
tahun 2008 menjadi 10.486 Ha di tahun 2009. Sedangkan
produktivitasnya
justru
mengalami
peningkatan dari 34,48 Kw/Ha di tahun 2008 menjadi 35,27 Kw/Ha di tahun 2009. Jika dibandingkan dengan produktivitas nasional yang mencapai 49,99 Kw/Ha,
.id
produktivitas padi di Provinsi Papua Barat dinilai relatif
.g o
rendah. Demikian pula bila dibandingkan dengan ratarata produktivitas diluar Pulau Jawa (43,47 Kw/Ha)
bp s
bedanya masih cukup jauh.
menurun dari 1.518 Ha di tahun 2007 menjadi 965 Ha
ab
di tahun 2009. Sedangkan produksinya mengalami
Gambar 9.2 Luas Area (Ha) dan Produksi (Ton) Tanaman Pala, Kelapa Sawit, dan Kakao Provinsi Papua Barat 2009
ar
2007-2009 terus mengalami penurunan. Luas panen
at .
Produksi dan luas panen tanaman jagung tahun
penurunan dari 2.429 Ton di tahun 2007 menjadi 1.584
pu
Ton di tahun 2009. Penurunan luas panen dan
.p a
produksi jagung ternyata tidak serta merta turut
mempengaruhi produktivitas jagung. Di tahun 2008 di
tahun
2009
produktivitasnya
w
namun
w
produktivitasnya memang menurun tipis 0,01 Kw/Ha, justru
tp :// w
bertambah menjadi 16,41 Kw/Ha meskipun terjadi penurunan luas panen. Produktivitas jagung di Papua produktivitas
ht
Barat sangat rendah bila dibandingkan dengan nasional
(42,37
Kw/Ha),
rata-rata
Areal
30000
Produksi
25467
25000 20000 15000 10000
8480.65
5953
5555
3325
1938
5000 0
Pala
Kelapa sawit
Kakao
Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Papua Barat, 2009
produktivitas di Pulau Jawa (43,44 Kw/Ha), maupun rata-rata produktivitas di luar Pulau Jawa (41,20 Kw/ Ha). Gap produktivitas padi masih lebih baik dibandingkan
dengan
gap
produktivitas
jagung
terhadap angka nasional maupun di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa. Komoditas unggulan di subsektor perkebunan
Tahukah Anda? Sentra tanaman padi di Provinsi Papua Barat adalah Kabupaten Manokwari. Produksi Padinya mencapai 68,01 persen dari total produksi padi Provinsi Papua Barat.
Papua Barat diantaranya adalah Pala, Kelapa sawit, STATISTIK DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010
39
PERTANIAN
9
Populasi Ternak Babi Meningkat Tajam Populasi ternak babi mengalami peningkatan tajam selama dua tahun terakhir. Semula populasinya sebesar 33.427 ekor di tahun 2007 menjadi 53.706 ekor di tahun 2009 atau terjadi peningkatan sebesar 60,67 persen.
dan Kakao. Perkebunan kepala sawit berada di
Gambar 9.3 Populasi Ternak Besar dan Kecil Provinsi Papua Barat 2009 (Ekor)
Kabupaten Manokwari, perkebunan kakao terutama di wilayah
Sorong
dan
Manokwari,
sedangkan
perkebunan pala terutama di Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Kaimana.
.id
Produksi pala tahun 2009 mencapai 1.938 ton
.g o
dengan luas areal perkebunan seluas 5.555 Ha. Produksi kelapa sawit mencapai 8.480,65 ton dengan luar areal perkebunan seluas 25.467 Ha. Sedangkan
2008
2009
34429
35297
36081
Kambing
13223
12259
13786
perkebunan kakao memiliki areal seluas 5.953 Ha
Babi
33427
43678
53706
menghasilkan 3.325 ton kakao. Dari sisi peternakan, peningkatan yang paling
ar
Sumber: Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Prov. Papua Brt, 2009
at .
bp s
2007 sapi
ab
signifikan adalah pada peternakan babi. Ternak babi
.p a
pu
meningkat dari 33.427 ekor di tahun 2007 menjadi
8000 6000 4000
w
Kaimana Teluk Bintuni Sorong Selatan Raja Ampat
tp :// w
10000
Fakfak Teluk Wondama Manokwari Sorong
ht
12000
w
Gambar 9.4 Produksi Perikanan Laut 2009 (Ton)
2000
43.678 ekor di tahun 2008. Jumlah tersebut kembali meningkat di tahun 2009 menjadi 53.706 ekor. Tingginya peningkatan jumlah ternak babi diduga terjadi karena tingginya permintaan konsumsi daging babi. Sedangkan pada ternak sapi dan kambing meskipun
mengalami
peningkatan,
namun
peningkatannya tidak secepat pada ternak babi. Nilai produksi perikanan Provinsi Papua Barat tahun 2009 mencapai 99.952,10 ton. Tiga kabupaten/ kota dengan produksi tertinggi adalah Kota Sorong, Kabupaten Manokwari, dan Kabupaten Fakfak. Nilai
0
Perikanan Laut Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua Barat, 2009
produksi ketiga kabupaten/kota tersebut masingmasing 36.786,2 ton; 23.163,8 ton; dan 11.125,0 ton. Besarnya potensi perikanan dan kelautan yang dimiliki oleh Papua Barat memungkinkan produksi perikanan laut tersebut akan semakin bertambah pada tahuntahun mendatang.
40
STATISTIK DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010
PERTAMBANGAN DAN ENERGI
10
Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian Terbesar Ketiga Meskipun kontribusinya cenderung mengalami penurunan, namun sektor pertambangan dan penggalian menempati peringkat ketiga dalam PDRB menurut lapangan usaha Provinsi Papua Barat tahun 2009. Kontribusinya sebesar 13,24 persen terhadap total PDRB.
Besarnya nilai tambah bruto atau PDRB atas dasar harga berlaku sektor pertambangan dan
Gambar 10.1 Share terhadap PDRB dan Persentase Pekerja di Sektor Pertambangan dan Penggalian 2006-2009
penggalian Papua Barat tahun 2009 mencapai
17.36 15.96
1.926,82 miliar rupiah. Nilai tersebut setara dengan
14.79
13.24
mencapai 14.547,73 miliar rupiah. Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian
.g o
2.94
berangsur mengalami penurunan beberapa tahun terakhir. Di tahun 2006, kontribusi sektor ini mencapai
2006
2007
share PDRB
3.08
3.02
2008
2009
% Pekerja
at .
penurunan hingga mencapai 13,24 persen di tahun
bp s
0.83
17,36 persen. Angka tersebut terus mengalami
.id
13,24 persen dari total PDRB Papua Barat yang
ab
Persentase penduduk yang bekerja di sektor
ar
Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2006-2009
2009. pertambangan dan penggalian di tahun 2006 hanya
Gambar 10.2 Produtiviatas Pekerja menurut Sektor 2009
pu
sebesar 0,83 persen dari total penduduk bekerja.
.p a
Selanjutnya di tahun 2007 dan 2008 berturut-turut mengalami peningkatan menjadi 2,94 persen dan 3,08
Sektor 1 Sektor 9 Sektor 6
bekerja di sektor ini mengalami penurunan menjadi
Sektor 7
PB
Sektor 5
tp :// w
3,02 persen.
w
w
persen. Di tahun 2009 persentase penduduk yang
Sektor 4
Dilihat dari sumbangannya terhadap total PDRB
Sektor 2
tahun 2009, produktivitas sektor pertambangan dan
Sektor 8
ht
penggalian menempati posisi ketiga setelah sektor
Sektor 3 0
50
100
150
200
250
300
pertanian dan industri pengolahan yang memberikan share sebesar 24,52 persen dan 24,39 persen.
Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2009
Produktivitas pekerja di sektor ini dinilai tinggi karena dengan persentase penduduk yang bekerja hanya 3,02 persen mampu memberikan kontribusi terhadap PDRB
Tahukah Anda?
sebesar 13,24 persen. Bandingkan dengan sektor
LNG Tangguh beserta LNG Arun (Aceh) dan LNG Bontang (Kaltim) adalah tiga LNG yang menghasikan gas alam cair terbesar di Indonesia.
pertanian yang hanya memberikan share 24,52 persen tetapi persentase pekerja mencapai 56,60 persen.
STATISTIK DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010
41
10
PERTAMBANGAN DAN ENERGI Kandungan LNG Tangguh 14,4 Trilyun Kaki Kubik LNG Tangguh adalah salah satu perusahaan tambang LNG terbesar di Indonesia. Kandungan LNG didalamnya diperkirakan mencapai 14,4 trilyun kaki kubik.
Tanah Papua adalah daerah yang kaya akan sumber daya alam dan bahan tambang. Freeport adalah salah satu tambang emas terbesar di Indonesia. Disamping itu, di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, terdapat sebuah tambang gas alam cair
.id
(Liquid Natural Gas) yang diperkirakan merupakan
.g o
tambang LNG terbesar di Indonesia, dikenal dengan nama LNG Tangguh. LNG Tangguh, LNG Arun (Aceh),
bp s
dan LNG Bontang (Kaltim) adalah 3 perusahaan Kawasan LNG Tangguh, Teluk Bintuni, Papua Barat Sumber: Image Google
tambang LNG terbesar yang dimiliki Indonesia. LNG diperkirakan
at .
Tangguh
memiliki
kandungan
gas
ar
sebesar 14,4 Trilyun kaki kubik. LNG Tangguh terbagi dalam 3 blok eksploitasi gas alam cair, yaitu Blok
Tahukah Anda?
ht
tp :// w
w
w
.p a
pu
ab
Kandungan gas alam cair yang dihasilkan oleh LNG Tangguh diperkirakan mencapai 14,4 Trilyun kaki kubik. Atau 326 kali lipat volume material letusan Gunung Krakatau (18 miliar m3) tahun 1883.
Berau, Blok Weriagar, dan Blok Muturi. Seperti diketahui, Proyek Tangguh memiliki
kontrak jangka panjang untuk memasok 2,6 juta ton LNG per tahun selama 25 tahun ke terminal regasifikasi Fujian di China, 1,15 juta ton per tahun selama 25 tahun kepada K-Power dan Posco di Korea Selatan, dan kontrak fleksibel untuk memasok hingga 3,7 juta ton per tahun selama 20 tahun ke terminal regasifikasi LNG Sempra di California, Amerika Serikat. Melalui saham kepemilikan dalam kontrak kerja sama (KKS), BP menjadi pemilik saham terbesar yaitu 37,16% dari LNG Tangguh. Pemegang saham lainnya, yaitu: MI Berau B.V. (dimiliki Mitsubishi Corporation
Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua Barat, 2009
dan INPEX Corporation) sebesar 16,30%; CNOOC Muturi Limited dan CNOOC Wiriagar Overseas Limited
LNG Tangguh, Teluk Bintuni, Papua Barat Sumber: Image Google
42
dengan bagian 13,90%; Nippon Oil Exploration (Berau), Ltd (dimiliki oleh Nippon Oil Exploration Ltd
STATISTIK DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010
PERTAMBANGAN DAN ENERGI
10
Belum Seluruh Kabupaten Teraliri Listrik PLN 24 Jam Aliran listrik PLN yang disalurkan ke rumah tangga pelanggan belum seluruhnya dapat dipergunakan secara penuh 24 jam sehari di seluruh kabupaten.
dan Japan Oil, Gas and Metals National Corporation)
Gambar 10.3 Persentase Pelanggan PLN 2009
dengan bagian 12,23%; KG Berau/KG Wiriagar (dimiliki oleh Kanematsu Corporation, Overseas Petroleum Corporation, anak perusahaan dari Mitsui & 82.12
Co., Ltd., dan Japan Oil, Gas and Metals National
12.92
.id
Corporation) dengan bagian 10,0%; dan LNG Japan
3.24
.g o
Corporation (dimiliki oleh Sumitomo Corporation dan Sojitz Corporation) sebesar 7,35% (Wikipedia.com).
1.72
bp s
Kondisi penggunaan energi listrik terutama yang
Sosial
memanfaatkan listrik negara (PLN) masih belum pasokan
listrik
24
jam.
Seperti
Publik
Sumber: PT PLN (persero) Wilayah Papua, 2009
ab
contohnya di Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten
Industri
at .
mendapatkan
Bisnis
ar
maksimal. Belum semua kabupaten di Papua Barat
Rumah Tangga
0.02
Sorong Selatan dan Kabupaten Teluk Bintuni.
Tahukah Anda?
kondisi
geografis
dan
terbatasnya
Hari Energi sedunia diperingati setiap tanggal 28 Maret setiap tahunnya.
.p a
Sulitnya
pu
Disamping itu juga tidak semua desa teraliri listrik PLN. ketersediaan energi listrik menjadi penyebab belum
w
meratanya pasokan listrik sampai menjangkau seluruh
w
kecamatan maupun desa di Papua Barat.
tp :// w
Persentase tertinggi pelanggan PLN adalah untuk
Gambar 10.4 Persentase Penggunaan Listrik PLN 2009 (KWh)
golongan rumah tangga, yaitu mencapai 82,12 persen.
ht
Sebesar 17,88 persen sisanya terbagi untuk golongan bisnis (12,92%); sosial (3,24%); publik (1,72%); dan
Teluk Wondama
untuk golongan industri (0,02%).
Sorong
Konsumsi atau penggunaan energi listrik PLN tertinggi adalah di Kota Sorong, yaitu mencapai 31.804.104 KWh. Sedangkan konsumsi tertinggi kedua adalah
Kabupaten
Manokwari
Kaimana
Raja Ampat
yang
mencapai
Sorong Selatan
Fakfak Teluk Bintuni
Manokwari Kota Sorong
Ribu
14.480.832 Kwh. Dua daerah ini adalah kabupaten/
0
kota yang paling padat penduduknya dan paling
Sumber: PLN Papua, 2009
100000
200000
300000
400000
banyak pelanggannya. STATISTIK DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010
43
INDUSTRI PENGOLAHAN
11
Produktivitas Sektor Industri Pengolahan Tertinggi Industri pengolahan memberikan kontribusi terbesar kedua dalam PDRB Papua Barat (24,39%) setelah sektor pertanian. Namun produktivitasnya merupakan yang tertinggi jauh diatas sektor pertanian.
Gambar 11.1 Share terhadap PDRB dan Persentase Pekerja di Sektor Industri Pengolahan 2009
24.39
22.74 19.47
20
perekonomian Papua Barat memilki prospek yang sangat baik di masa mendatang. Sektor ini terus
30 25
Kontribusi sektor industri pengolahan dalam
mengalami peningkatan share terhadap total PDRB. Di
20.11
tahun 2006 share sektor ini hanya 19,47 persen. Namun
10
2009
kontribusinya
semakin
meningkat menjadi 24,39 persen. Kontribusi sektor
3.74
3.59
3.69
1.35
tahun
.g o
5
di
.id
15
industri pengolahan menempati posisi kedua dalam
0 2007
2008
PDRB Papua Barat dibawah sektor pertanian
2009
bp s
2006
(24,52%). Nilai agregat PBRD-nya mencapai 3.548,36 % Pekerja
miliar rupiah hanya beda tipis dibandingkan dengan
at .
share PDRB
nilai agregat sektor pertanian.
ar
Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2006-2009
ab
Perbedaan yang tidak terlalu jauh antara sektor
.p a
Tahukah Anda?
pu
industri
Share sektor industri pengolahan
ht
tp :// w
w
w
terhadap PDRB Papua Barat adalah yang terbesar kedua setelah sektor pertanian dan kontribusinya terus mengalami peningkatan.
pengolahan
dan
sektor
pertanian
memungkinkan untuk terjadi pergeseran posisi. Hal ini disebabkan oleh semakin menurunnya kinerja sektor pertanian ditandai dengan semakin menurunnya kontribusi terhadap total PDRB. Sementara di lain sisi, sektor
industri
pengolahan
terus
mengalami
peningkatan kontribusi terhadap total PDRB. Bila dilihat dari sisi produktivitasnya, sangat jelas bahwa sektor pertanian masih tertinggal jauh dengan sektor industri pengolahan. Bila pada sektor pertanian dengan 56,60 persen dari total tenaga kerja hanya mampu memberikan kontribusi 24,52 persen, pada sektor industri pengolahan hanya dengan 3,74 persen tenaga kerja mampu memberikan kontribusi sebesar 24,39 persen dari total PDRB Papua Barat. Sektor ini merupakan sektor yang memiliki produktivitas tertinggi
Sumber: Image Google
diantara sektor-sektor lainnya di Provinsi Papua Barat (lihat gambar 10.2).
44
STATISTIK DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010
INDUSTRI PENGOLAHAN
11
Industri Makanan dan Minuman Hampir Setengah dari Total Industri Jumlah industri makanan dan minuman hampir setengah dari seluruh industri pengolahan besar sedang. Persentasenya mencapai 47,62 persen.
Menurut Survei Industri Besar Sedang BPS, di tahun 2008 ada 21 perusahaan industri besar sedang.
Gambar 11.2 Persentase Perusahaan Industri Besar Sedang menurut Lapangan Usaha 2008
industri tersebut hanya terbagi menjadi enam kategori 19.05
lapangan usaha menurut KBLI dua digit (lihat box).
4.76
14.29
Jenis industri terbanyak yaitu industri makanan dan minuman sebesar 47,62 persen. Industri terbanyak
.id .g o
kedua adalah industri kayu (selain mebeller) yaitu sebesar 19,05 persen. Menurut sebarannya, industri besar sedang hanya (5,92%),
Kabupaten
Manokwari
(19,05%), Kabupaten Sorong (14,29%), dan Kota (5 7 , 1 4 %) .
Sedangkan
m en u ru t
22
23
26
35
Sumber: Survei Industri Besar Sedang, 2008
►►KODE PERUSAHAAN INDUSTRI MENURUT LAPANGAN USAHA (KBLI, 2005):
15 : Industri makanan dan minuman 20 : Industri kayu (tidak termasuk mebeller) 22 : Industri penerbitan percetakan, dan reproduksi media rekam 23 : Industri barang-barang dari batubara, pengilangan minyak bumi dan pengolahan minyak bumi, barangbarang dari hasil pengilangan minyak bumi, dan bahan bakar nuklir 26 : Industri barang galian bukan logam 35 : Industri alat angkutan, selain kendaraan bermotor roda 4 atau lebih
ab
Sorong
bp s
Biintuni
20
at .
Teluk
15
ar
terdapat di empat kabupaten/kota, yaitu Kabupaten
4.76
9.52
47.62
kepemilikannya, sebesar 9,52 persen adalah milik
pu
pemerintah pusat; 4,76 persen milik pemerintah
.p a
daerah; 61,90 persen milik swasta nasional; 19,05
persen milik swasta nasional dan asing; serta 4,76
w
persen adalah milik pemerintah pusat dan asing.
w
Secara umum, tenaga kerja pada sektor industri
tp :// w
besar sedang didominasi oleh pekerja berjenis kelamin laki-laki, yaitu sebesar 80,65 persen. Pekerja
ht
perempuan hanya sebesar 19,35 persen. Seluruh kelompok pada perusahaan industri besar sedang memiliki kondisi serupa, yakni pekerja laki-laki yang
Tabel 10.1 Persentase Tenaga Kerja Perusahaan Industri Besar Sedang 2008 Jumlah Tenaga Kerja
paling dominan.
Perusahaan
►►Catatan:
15
70.69
29.31
100.00
Industri Pengolahan dibagi kedalam 4 golongan:
20
85.81
14.19
100.00
22
71.43
28.57
100.00
35
96.60
3.40
100.00
Lainnya
93.10
6.90
100.00
JUMLAH
80.65
19.35
100.00
1. 2. 3. 4.
Industri Besar (tenaga kerja ≥100 orang) Industri Sedang (tenaga kerja 20-99 orang) Industri Kecil (tenaga kerja 5-19 orang) Industri Rumah Tangga (tenaga kerja 1-4 orang)
Laki-laki
Perempuan
Total
Sumber: Survei IBS, 2008 STATISTIK DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010
45
KONSTRUKSI
12
Pertumbuhan Sektor Konstruksi Terbesar Kedua Meskipun mengalami perlambatan dibandingkan dengan tahun 2008, namun pertumbuhan sektor konstruksi merupakan yang terbesar kedua dalam pertumbuhan ekonomi Papua Barat tahun 2009, yaitu sebesar 13,16 persen.
Gambar 12.1 Share terhadap PDRB, Pertumbuhan Ekonomi, dan Persentase Pekerja Sektor Kostruksi 2009
Sektor konstruksi menjadi pemeran penting pada suatu
daerah
yang
terus
melakukan
proses
pembangunan terutama pembangunan infrastruktur 15.02
relatif baru di Indonesia Papua Barat sedang giat membuka
akses
transportasi
untuk
.id
9.81
9.23
8.62
8.00
seperti di Provinsi Papua Barat. Sebagai provinsi yang
13.16
12.97
13.06
membuka
4.46
wilayah-wilayahnya. Disamping itu juga dilakukan
4.77
4.22
4.35
.g o
hubungan antar wilayah dan membuka keterisoliran
2008 % Pekerja
2009 Pertumbuhan
bp s
pembangunan sarana-sarana pendidikan, kesehatan, dan gedung-gedung pemerintahan untuk menunjang jalannya roda pemerintahan dan pereokonomian
at .
2006 2007 Share PDRB
Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2009
ar
Papua Barat.
ab
Nilai tambah bruto sektor konstruksi Papua Barat
ht
tp :// w
w
w
.p a
pu
tahun 2009 mencapai 648,21 miliar rupiah. Share sektor ini terus mengalami peningkatan beberapa tahun ini. Kontribusinya sebesar 8,00 persen di tahun 2006 meningkat 1,81 persen menjadi 9,81 persen di tahun 2009. Walaupun bukan sebagai kontributor utama
dalam
PDRB
Papua
Barat
namun
pertumbuhannya berada pada peringkat kedua setelah sektor pengangkutan dan komunikasi. Pertumbuhan sektor ini cenderung tinggi dari tahun ke tahun. Meskipun pada tahun 2009 mengalami koreksi menjadi
Sumber: Image Google
13,16 persen setelah sebelumnya pertumbuhan di tahun 2008 sebesar 15,02 persen. Bila dilihat dari produktivitasnya, sektor ini
Tahukah Anda? Sektor Konstruksi adalah satusatunya Lapangan Usaha yang kontribusinya pada PDRB Papua Barat selalu mengalami peningkatan dalam waktu 5 tahun terakhir.
46
termasuk kelompok menengah. Dengan persentase pekerja
sebesar
memberikan
4,77
kontribusi
persen mencapai
namun
mampu
9,81
persen.
Produktivitas sektor ini hampir sama dengan sektor Listrik, Gas, dan Air bersih (lihat Gambar 10.2).
STATISTIK DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010
HOTEL DAN PARIWISATA
13
Rata-rata lama Menginap Tamu Asing Lebih Tinggi daripada Domestik Rata-rata lama menginap tamu asing lebih tinggi daripada tamu domestic, baik itu di hotel berbintang maupun hotel melati. Rata-rata lama menginap tamu asing di hotel berbintang 9,69 hari/orang sedangkan di hotel melati 2,32 hari/orang..
Peranan subsektor perhotelan memang tidak
Tabel 13.1 Statistik Perhotelan 2007-2009
besar dalam perekonomian Provinsi Papua Barat. Agregat PDRB sektor ini tahun 2009 hanya sebesar
Uraian
2007
2008
2009
Jumlah Hotel (unit)
32,161 miliar rupiah atau hanya sekitar 0,22 persen
Bintang
7
8
8
dari total PDRB Papua Barat. Meskipun demikian,
Melati
68
63
65
2007 pertumbuhan subsektor ini hanya 8,87 persen, kemudian di tahun 2008 meningkat menjadi 11,61 persen. Di tahun 2009 pertumbuhannya kembali
.id
subsektor perhotelan melonjak cukup pesat. Di tahun
Jumlah Kamar (unit) Bintang
403
451
451
Melati
1162
1181
1132
665
725
725
1803
1710
1643
3.39
2.34
5.34
Melati
3.85
2.79
2.14
.g o
Pertumbuhan
Jumlah Tempat Tidur (unit) Bintang Melati
bp s
menjanjikan.
at .
ini cukup
Rata-rata Lama Tamu Menginap (domestik+asing) (Hari/orang)
melonjak menjadi 17,65 persen. Jumlah hotel di Papua Barat tahun 2009 adalah
Rata-rata Lama Tamu Menginap (asing) (Hari/orang)
ab
73 unit, yang terdiri dari 8 hotel bintang dan 65 hotel
Bintang
ar
subsektor
melati. Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan
Bintang
6.67
6.56
9.69
dan 63 unit hotel melati). Hotel berbintang hanya
Melati
2.34
5.9
2.32
.p a
pu
tahun 2008 yang berjumlah 71 unit (8 unit hotel bintang tersebar di tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Fakfak,
Rata-rata Lama Tamu Menginap (domestik) (Hari/orang) Bintang
3.24
2.08
2.56
Kabupaten Sorong tidak berdiri satu unit hotel pun.
Melati
3.85
2.78
2.14
Bintang
1291
978
1602
Melati
206
155
94
w
w
Kabupaten Manokwari dan Kota Sorong. Bahkan di
tp :// w
Jumlah kamar dan tempat tidur hotel berbintang di tahun 2008 dan 2009 tidak mengalami perubahan, tetap dengan jumlah 451 unit dan 725 unit. Sementara
Jumlah Tamu Asing
Jumlah Tamu Domestik Bintang
20129
20612
34124
tahun 2008 jumlah kamar dan tempat tidur sebesar
Melati
41560
25045
18118
ht
untuk hotel melati justru mengalami pengurangan. Di 1.181 unit dan 1.710 unit menurun menjadi 1.132 unit
Sumber: Statistik Perhotelan Provinsi Papua Barat, 2009
dan 1.643 unit di tahun 2009. Rata-rata lama tamu menginap untuk tamu asing dan domestik hotel berbintang memiliki pola yang sama di tahun 2007-2009. Rata-rata lama tamu menginap mengalami penurunan pada tahun 2008 dan di tahun 2009 mengalami peningkatan. Rata-rata lama
Tahukah Anda? Gempa bumi dengan skala 7,6 SR di Kabupaten Manokwari 4 Januari 2009 lalu merobohkan 3 buah hotel.
STATISTIK DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010
47
HOTEL DAN PARIWISATA
13
Objek Wisata Terbanyak adalah Wisata Budaya Dari 208 objek wisata di Papua Barat, sebanyak 98 objek wisata adalah objek wisata budaya. Objek wisata alam berada diurutan kedua sebesar 96 objek wisata.
menginap tamu asing dan domestik tahun 2007 sebesar 3,39 hari/orang. Di tahun 2008 angka tersebut mengalami penurunan menjadi 2,34 hari/orang, kemudian di tahun 2009 meningkat menjadi 5,34 hari/ orang. Sementara rata-rata lama menginap tamu asing
.id
dan domestik pada hotel melati tahun 2007-2009 justru
.g o
terus mengalami penurunan. Berturut-turut nilainya sebesar 3,85 hari/orang; 2,79 hari/orang; dan 2,14
bp s
hari/orang.
Selama tiga tahun terakhir, rata-rata lama
at .
menginap tamu asing hotel berbintang memiliki nilai
Hotel di Manokwari
w
.p a
pu
98
96
menginap tamu domestik. Bahkan di tahun 2009
ab
Gambar 13.1 Jumlah Objek Wisata di Papua Barat 2009
ar
yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata lama
w tp :// w Budaya
3
orang atau mengalami penurunan dibandingkan tahun 2007 yang mencapai 6,67 hari/orang. Rata-rata lama menginap
tamu
asing
selanjutnya
mengalami
tahun 2009. Rata-rata
Argo
ht
Tirta/Bahari
menginap tamu asing tahun 2008 sebesar 6,56 hari/
peningkatan signifikan menjadi 9,69 hari/orang pada
11
Alam
perbedaannya terlihat lebih signifikan. Rata-rata lama
lama
menginap
tamu
domestik
umumnya lebih singkat dari pada tamu asing. Ratarata lama menginap tamu domestik tahun 2009 yang
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Barat, 2009
menginap di hotel berbintang hanya 2,56 hari/orang, sementara untuk hotel melati hanya 2,14 hari/orang. Jumlah objek wisata di Papua Barat tahun 2009 sebanyak 208 objek. Objek wisata tersebut terdiri dari
Tahukah Anda? Papua Barat memiliki 27 kawasan konservasi (cagar alam, taman wisata alam dan suaka marga satwa) seluas 3,75 juta Hektar.
48
96 objek wisata alam, 11 objek wisata tirta/bahari, 98 objek wisata budaya, dan 3 objek wisata argo. Objek wisata yang telah mendunia saat ini adalah objek wisata bawah laut di Kepulauan Raja Ampat.
STATISTIK DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010
HOTEL DAN PARIWISATA Kepulauan Raja Ampat Memiliki Keanekaragaman Flora dan Fauna Bawah Laut Terlengkap di dunia Selain keindahan panorama, Kepulauan Raja Ampat memiliki keanekaragaman flora dan fauna bawah laut terlengkap di dunia. Sekitar 75 persen jenis karang dunia ada disini..
13
Wisata Bawah Laut Raja Ampat Kepulauan Raja Ampat merupakan wilayah Kabupaten Raja Ampat. Kurang lebih ada 610 pulau, yang berpenghuni hanya sekitar 35 pulau. Ada 4
.id
gugusan pulau terbesar di pulau ini, yaitu Pulau
.g o
Misool, Pulau Salawati, Pulau Batanta, dan Pulau Waigeo. Kawasan ini sangat berpotensi menjadi
bp s
daerah wisata, terutama wisata bawah laut. Perairan
diperkirakan menjadi nomor satu untuk kelengkapan
ab
dan keanekaragaman hayati flora dan fauna bawah
ar
terbaik untuk diving site di seluruh dunia. Bahkan
at .
Raja Ampat merupakan salah satu dari 10 perairan
laut saat ini.
pu
Wisata bawah laut Raja Ampat diperkirakan
.p a
terdapat lebih dari 540 jenis karang keras (75% dari total jenis di dunia), lebih dari 1.000 jenis ikan karang,
w
700 jenis moluska, dan catatan tertinggi bagi
w
gonodactyloid stomatopod crustaceans. Ini menjadikan
tp :// w
75% spesies karang dunia berada di Raja Ampat. Tak satupun tempat dengan luas area yang sama memiliki
ht
jumlah spesies karang sebanyak ini.
Terdapat beberapa kawasan terumbu karang yang masih sangat baik kondisinya dengan persentase penutupan karang hidup hingga 90%, yaitu di selat Dampier (selat antara P. Waigeo dan P. Batanta), Kepulauan Kofiau, Kepualauan Misool Timur Selatan dan Kepulauan Wayag. Tipe dari terumbu karang di Raja Ampat umumnya adalah terumbu karang tepi dengan kontur landai hingga curam. Tetapi ditemukan juga tipe atol dan tipe gosong atau taka. Di beberapa
Kawasan Kepulauan Raja Ampat Sumber: Image Google
STATISTIK DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010
49
13
HOTEL DAN PARIWISATA Fenomena Halmahera Edy Fenomena Halmahera Edy menjadikan perairan Raja Ampat menjadi hangat sehingga menjadi tempat yang subur untuk tempat berkembang biak berbagai flora dan fauna bawah laut yang Indah di Kepulauan Raja Ampat.
tempat seperti di kampung Saondarek, ketika pasang surut terendah, bisa disaksikan hamparan terumbu karang tanpa menyelam dan dengan adaptasinya sendiri, karang tersebut tetap bisa hidup walaupun berada di udara terbuka dan terkena sinar matahari
.id
langsung.
.g o
Spesies unik yang dapat dinikmati saat menyelam adalah
bp s
berbagai jenis kuda laut Katai, Wisata Bawah Laut Kepulauan Raja Ampat Sumber: Image Google
Wobbegong, dan ikan pari.
at .
Uniknya diperairan Raja Ampat
ar
terdapat ikan endemik Raja
ab
Ampat, yaitu Eviota Raja, sejenis ikan gobbie. Selain
tp :// w
w
w
.p a
pu
itu ada juga jenis ikan Manta Ray yang jinak.
ht
Wisata Bawah Laut Kepulauan Raja Ampat Sumber: Image Google
Ada fenomena menarik yang terjadi di perairan
Raja Ampat, namanya Halmahera Edy. Kondisi perairan di Kepulauan Raja Ampat dipengaruhi oleh massa air dari Samudra Pasifik Barat dengan adanya arus yang bergerak dari arah timur menuju timur laut dan sejajar dengan daratan besar Papua bagian utara. Ketika sampai di Laut Halmahera yang berada di utara Raja Ampat, sebagian arus itu bergerak ke selatan dan menuju Alur Pelayaran Jailolo. Ada juga sebagian kecil arus yang membelok ke arah Selat Dampier. Sebagian besar dari arus itu kemudian berbalik arah ke Samudra Pasifik. Arus inilah yang dinamakan Halmahera Edy
Tahukah Anda? Kepulauan Raja Ampat memiliki keanekaragaman flora dan fauna bawah laut terlengkap di dunia. Bahkan 75% spesies karang dunia berada di perairan ini.
oleh para peneliti. Adanya arus ini membuat perairan di Raja Ampat menjadi sangat subur. Ditambah lagi, suhu permukaan air lautnya sekitar 28oC hingga 27oC di kedalaman tertentu. Cahaya bisa menembus hingga 30-37 meter dengan salinitas yang sangat tinggi.
50
STATISTIK DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010
TRANSPORTASI DAN KOMUNIKASI Pertumbuhan Sektor Transportasi dan Komunikasi Tertinggi Sektor transportasi dan komunikasi memiliki pertumbuhan tertinggi di tahun 2009. pertumbuhannya mencapai 15,98 persen terhadap tahun 2008. Diantara sektor tersier pertumbuhan sektor ini berbeda signifikan diatas sektor lainnya.
Sektor transportasi/angkutan dan komunikasi termasuk ke dalam sektor tersier bersama sektor hotel,
dan
restoran;
Gambar 14.1 Share terhadap PDRB dan Pertumbuhan Sektor Angkutan dan Komunikasi 2009
keuangan,
persewaan, dan jasa perusahaan; serta sektor jasa-
15.98
14.84
jasa. Peran sektor ini dalam perekonomian belum
10.89
memberikan kontribusi yang besar, nilai agregat PDRB
7.55
atas dasar harga berlakunya sebesar 1.059,22 miliar
7.44
.g o
7.22
rupiah. Kontribusinya pada PDRB Papua Barat selama empat tahun terakhir hanya pada kisaran 6-7 persen
7.28
2008
2009
at .
Share PDRB
Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2009
ab
jasa-jasa (7,86%) yang sama-sama berada di sektor
Pertumbuhan
6.95
ar
perdagangan, hotel, dan restoran (9,99%); dan sektor
2007
bp s
2006
saja. Share sektor ini di tahun 2009 hanya 7,28 persen. Masih lebih rendah di bandingkan sektor
.id
perdagangan,
14
tersier.
pu
Bila dilihat dari sisi pertumbuhan ekonominya, di
.p a
tahun 2009, sektor transportasi dan komunikasi memiliki angka pertumbuhan yang paling tinggi
w
terhadap tahun 2008 dibandingkan dengan sektor-
w
sektor lainnya. Sektor ini tumbuh 15,98 persen
tp :// w
terhadap tahun 2008, setelah sebelumnya di tahun 2007 dan 2008 mengalami perlambatan. Sementara
ht
dibandingkan sesama sektor tersier, pertumbuhan sektor ini berbeda signifikan. Ketiga sektor lain yang tergolong dalam sektor tersier paling tinggi tumbuh tidak lebih dari 7 persen di tahun 2008-2009. Dilihat dari produktivitasnya, sektor transportasi dan komunikasi memiliki persentase pekerja terhadap total penduduk yang bekerja sebesar 4,82 persen, sedangkan share-nya terhadap PDRB sebesar 7,28 persen. Produktivitasnya berada di urutan ke-6 dari 9
Tahukah Anda? Salah satu moda transportasi massal yang sangat berpengaruh terhadap perpindahan orang dan barang antar kabupaten di Papua Barat adalah dengan kapal laut.
sektor dan masih berada diatas produktivitas provinsi. STATISTIK DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010
51
14
TRANSPORTASI DAN KOMUNIKASI Proporsi Panjang Jalan dengan Permukaan Terluas Berjenis Tanah Panjang jalan dengan permukaan berjenis tanah memiliki persentase sebesar 37,60 persen, sedangakan permukaan kerikil sebesar 31,96 persen jauh lebih panjang dibandingkan jalan dengan permukaan terluas berjenis aspal (24,52%).
Akses transportasi yang memadai menjadi
Gambar 14.2 Persentase Panjang Jalan menurut Tingkat Pemerintahan yang Berwenang 2009
kebutuhan yang sangat mendesak bagi wilayah Papua Barat
yang
kondisi
geografisnya
relatif
sulit.
Pembangunan akses transportasi terutama jalan darat akan memberikan multiplier effect dari banyak sisi.
kabupaten, 63.74
Akses transportasi yang baik akan memudahkan
.id
negara, 19.78
pemerataan pendidikan, kesehatan, distribusi barang
.g o
provinsi, 16.48
dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
bp s
Kesulitan dalam perhubungan mengakibatkan ekonomi biaya tinggi yang akan berpengaruh pada tingkat
at .
harga. Tingkat harga yang tinggi inilah menjadi Sumber: Dinas Perhubungan dan Informatika Provinsi Papua Barat, 2009
ar
penyebab daya beli masyarakat rendah sehingga roda
ab
perekonimian berputar kurang optimal dan kemiskinan
pu
cenderung tinggi.
Tahukah Anda?
w
w
.p a
Salah satu penyebab tidak langsung pemicu inflasi di Papua Barat adalah kelancaran arus perpindahan barang dan jasa melalui kapal laut.
tp :// w
Gambar 14.3 Persentase Panjang Jalan menurut Jenis Permukaan 2009
ht
lainnnya, 5.93
Selama ini tidak semua kabupaten dapat
terhubung dengan jalan darat. Untuk melakukan hubungan antar kabupaten harus dilakukan melalui akses laut dan udara. Konsekuesi menggunakan jalur laut adalah lama perjalanan yang ditempuh menjadi lebih lama, sedangkan lewat jalur udara membutuhkan biaya yang lebih mahal. Arus orang dan barang menjadi
terkendala
karena
keterbatasan
akses
perhubungan ini. aspal, 24.52
Panjang jalan di Papua Barat tahun 2009 hanya
tanah, 37.60 kerikil, 31.96
5.906,28 Km, kondisi ini mengalami perbaikan dibandingkan pada tahun 2008 yaitu sepanjang 5.400,71 Km. Kondisi panjang jalan tersebut terbagi menjadi 1.168,16 Km (19,78%) jalan negara; 973,28 Km (16,48%) jalan provinsi; dan 3.764,84 Km (63,74%)
Sumber: Dinas Perhubungan dan Informatika Provinsi Papua Barat, 2009
adalah jalan kabupaten. Sedangkan menurut jenis permukaanya terbagi menjadi 1.448,24 Km (24,52%)
52
STATISTIK DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010
TRANSPORTASI DAN KOMUNIKASI
14
Jalan Trans Papua Barat Menghubungkan Tujuh Kabupaten Jalan Trans Papua Barat yang diperkirakan memiliki panjang 1.625 Km akan membuka isolasi dengan menghubungkan tujuh kabupaten yang selama ini tidak dapat ditempuh melalui jalur darat.
jalan aspal; 1.887,37 Km (31,96%) jalan dengan permukaan kerikil; 2.220,56 Km (37,60%) jalan dengan
Gambar 14.4 Jumlah Penumpang Datang dan Berangkat Kapal Laut di Pelabuhan yang Diusahakan 2007-2009 (ribu
permukaan tanah; dan 350,11 Km (5,93%) adalah jalan dengan permukaan lainnya.
309.2
277.7
Kebijakan pemerintah daerah Provinsi Papua
281.2 269.1
.g o
pedalaman dan mendorong percepatan pembangunan salah satunya dengan pembangunan jalan trans
bp s
Papua Barat. Jalan yang masih dalam tahap
2007
Gambar 14.5 Jumlah Penumpang Datang dan Berangkat Pesawat Udara 2007-2009 (ribu orang)
ab
Dengan masih terbatasnya akses perhubungan
Sumber: Dikutip dari Publikasi Statistik Perhubungan BPS Prov Papua Barat, 2009
ar
karena akan menghubungkan 7 kabupaten sekaligus.
2008 2009 debarkasi embarkasi
at .
pembangunan ini rencananya memiliki panjang 1.625 Km. Jalan trans Papua Barat akan membuka isolasi
269.1
.id
Barat untuk membuka isolasi terutama untuk daerah
249.7
lewat darat, sebagian besar orang memanfaatkan datang
(debarkasi)
dan
229.9
berangkat
.p a
penumpang
pu
fasilitas perhubungan via laut dan udara. Jumlah (embarkasi) cenderung mengalami penurunan. Pada
192.7
240.7 234.5
197.3
150.9
w
tahun 2007 jumlah penumpang datang 309,2 ribu
w
orang dan berangkat 277,7 ribu orang dengan jumlah
tp :// w
armada 839 kapal. Di tahun 2009 jumlahnya mengalami penurunan menjadi 249,7 ribu orang
ht
(debarkasi) dan 269,1 ribu orang (embarkasi) meskipun jumlah armada bertambah menjadi 891 unit.
2007
2008 debarkasi
2009 embarkasi
Sumber: Dikutip dari Publikasi Statistik Perhubungan BPS Prov Papua Barat, 2009
Jumlah penumpang pesawat udara cenderung memiliki tren meningkat signifikan selama 2007-2009. Jumlah penumpang datang mencapai 240,7 ribu orang dengan jumlah penerbangan 9.588 kali dan berangkat
Tahukah Anda?
234,5 ribu orang dengan jumlah penerbangan 9.742
Jalan Trans Papua Barat memiliki panjang lintasan 1.625 Km dan akan menghubungkan tujuh kabupaten.
kali di tahun 2009. Rata-rata penumpang pesawat untuk debarkasi sebesar 25 orang untuk debarkasi dan 24 penumpang untuk embarkasi.*)
*) rata-rata jumlah penumpang diperoleh dari pembagian jumlah penumpang dengan jumlah penerbangan termasuk pesawat ringan dengan kapasitas kecil.
STATISTIK DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010
53
PERBANKAN DAN INVESTASI
15
Penggunaan Kredit Masyarakat Lebih Besar untuk Konsumsi Kredit pinjaman bank menurut penggunaan dalam tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat meminjam dana di bank bukan untuk kebutuhan modal kerja/usaha maupun investasi, namun digunakan untuk konsumsi rumah tangga.
Seiring perkembangan pembangunan, peran
Gambar 15.1 Jumlah Kantor Bank menurut Jenisnya di Provinsi Papua Barat 2007-2009
perbankan menjadi sesuatu yang sangat penting. Perbankan selain memberikan kemudahan fasilitas
49
yang membutuhkan dana kredit juga menjadi sarana
46
5
52
yang aman untuk berinvestasi.
.id
44
bertransaksi dan sebagai tempat penyedia dana bagi
61
53
Jumlah kantor bank di Provinsi Papua Barat terus
7
.g o
9
meningkat dari tahun ke tahun. Di tahun 2007 jumlah
2007
2008
kantor bank hanya 49 unit yang terdiri dari 5 unit bank
Swasta Nasional
Persero dan Pemda
bp s
2009
swasta nasional serta 44 unit bank persero dan
Jumlah
at .
pemerintah daerah. Di tahun 2009 jumlahnya
Sumber: Bank Indonesia, 2009
ar
meningkat menjadi 61 unit kantor bank, yang terbagi
ab
menjadi 9 unit bank swasta nasional serta 52 unit bank
34.87
20.83
22.55
w
42.59
2008
ht
2007
tp :// w
40.58
35.45
w
38.59
.p a
pu
Gambar 15.2 Posisi Kredit Perbankan Rupiah dan Valas menurut Jenis Penggunaan2007-2009 (%)
Modal Kerja
Investasi
22.09
42.46
persero dan pemerintah daerah. Dalam tiga tahun fasilitas kredit perbankan yang
disalurkan ke masyarakat baik rupiah maupun valuta asing (valas) ternyata lebih banyak digunakan untuk konsumsi rumah tangga. Penggunaan kredit untuk keperluan investasi justru paling kecil digunakan setelah penggunaan kredit untuk keperluan modal kerja/usaha. Penggunaan kredit perbankan untuk konsumsi
2009 Konsumsi
Sumber: Bank Indonesia, 2009
meningkat dari 40,58 persen di tahun 2007 menjadi 42,46 persen di tahun 2009, setelah sebelumnya sempat mengalami penurunan dari tahun 2008 yang mencapai 42,59 persen. Lebih tingginya penggunaan kredit
Tahukah Anda? Sektor Keuangan dan Jasa lebih banyak memanfaatkan fasilitas kredit bank dibandingkan dengan sektor lainnya.
54
perbankan
untuk
kepentingan
konsumsi
menunjukkan perilaku masyarakat yang konsumtif. Pola konsumtif masyarakat ini searah dengan tingginya persentase konsumsi rumah tangga dalam PDRB menurut penggunaan (69,02%).
STATISTIK DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010
HARGA-HARGA Terjadi Kenaikan Harga 39,71 Persen IHK tahun 2010 (kondisi bulan Oktober) sebesar 139,71 persen artinya terjadi kenaikan harga secara umum sebesar 39,71 persen dibandingkan dengan harga pada tahun dasar 2007.
Inflasi adalah persentase tingkat perubahan harga
Tabel 16.1 Indeks Harga Konsumen (2007=100) Provinsi Papua Barat Januari 2008-Oktober 2010
sejumlah barang dan jasa yang secara umum
2008
2009
2010*
Januari
106.07
128.70
132.99
Febuari
106.03
128.76
133.10
Bulan
dikonsumsi rumah tangga. Perubahan yang dimaksud adalah terjadi kenaikan atau mungkin penurunan harga barang dan jasa. Ada kalanya harga barang tidak
16
106.91
129.03
133.30
April
107.51
128.62
135.37
pada referensi survei. Rata-rata tertimbang dari
Mei
111.30
128.80
134.62
perubahan harga barang dan jasa tersebut pada
Juni
129.59
135.56
periode waktu tertentu (bulanan) disebut inflasi (harga
Juli
naik) dan deflasi (harga turun).
Agtustus
disebut dengan deflasi (nilainya <0).
.g o
131.02
138.75
131.96
140.12
126.91
131.51
140.38
126.20
131.41
139.71
November
124.87
131.50
Desember
126.21
132.80
Sumber: BPS Prov Papua Barat, 2008-2010 *) Data sampai dengan bulan Oktober 2010
pu
Inflasi merupakan indikator yang menggambarkan
122.64
124.96
bp s
Oktober
ab
harga disebut inflasi (nilainya >0) dan sebaliknya
at .
Indeks Harga Konsumen (IHK). Persentase kenaikan
September
117.70
ar
Penghitungan inflasi tersebut tercakup dalam
.id
Maret
berubah dibandingkan dengan kondisi sebelumnya
.p a
kecenderungan umum tentang perkembangan harga. indikator ini dapat dipakai sebagai informasi dasar
►► Formulasi Penghitungan Inflasi:
w
dalam pengambilan keputusan kebijakan ekonomi
w
makro dan mikro, baik fiskal maupun moneter.
tp :// w
Kenaikan harga memang tidak dapat dihindari, namun dapat dikendalikan. Hal ini perlu dilakukan
ht
karena kenaikan harga yang tidak terkendali dapat mengakibatkan efek domino di berbagai sisi kegiatan ekonomi. Inflasi yang tinggi akibat dari kenaikan harga mengakibatkan daya beli masyarakat menurun,
►► Keterangan: IHKn : Indeks Harga Konsumen bulan ke-n IHKn-1 : Indeks Harga Konsumen bulan ke-(n-1) Inflasi jika nilainya > 0 Deflasi jika nilainya < 0
dampaknya kinerja perekonomian manjadi menurun dan kemiskinan cenderung tinggi. IHK Papua Barat tahun 2010 (kondisi bulan Oktober) sebesar 139,71 persen artinya terjadi kenaikan harga secara umum sebesar 39,71 persen dibandingkan dengan harga tahun dasar 2007. Selama
Tahukah Anda? Inflasi tahunan Papua Barat tahun 2008 adalah yang tertinggi di Indonesia, nilainya mencapai 20,06 persen. Pemicunya diduga karena kenaikan harga BBM pada tahun tersebut.
STATISTIK DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010
55
HARGA-HARGA
16
Inflasi Tahun Kalender Papua Barat 2008 Tertinggi Inflasi tahun kalender 2008 mencapai 20,06 persen. Inflasi ini merupakan yang tertinggi di Indonesia. Inflasi tersebut diduga akibat dua kali kenaikan harga BBM di tahun tersebut.
tahun 2008-2010*, inflasi lebih banyak terjadi dari pada
Gambar 16.1 Laju Inflasi Gabungan Papua Barat Januari 2009-Oktober 2010 (%)
deflasi. Sepanjang 34 bulan tersebut, hanya 8 kali
7
terjadi penurunan IHK (deflasi), 26 bulan lainnnya
5.75
6
terjadi kenaikan IHK (inflasi). Di tahun 2008 bahkan
5
terjadi inflasi selama 7 bulan berturut-turut dari bulan
4
3
2.35
1.98
Maret-September. Di akhir tahun 2009 hingga awal
.id
1.56
1.11
0.99
1
tahun 2010 terjadi pula inflasi beruntun selama 6 bulan
0 -0.03
-1
-0.34
-0.32
-0.55
-0.47
(November 2009-April 2010). Bila mencermati kondisi
bp s
09/10
07/10
05/10
03/10
01/10
11/09
09/09
07/09
05/09
yang demikian, tampaknya perkembangan (kenaikan) 03/09
01/09
09/08
07/08
05/08
03/08
01/08
-2
11/08
-1.06
.g o
2
harga belum terkontrol dengan baik. Diperlukan usaha
at .
dari pemerintah daerah untuk memonitoring harga Sumber: Survei Harga Konsumen, 2009-2010
ar
agar setidaknya kondisinya lebih stabil.
2009
0.90
1.98
0.87
2.02
Maret
1.70
2.24
april
2.27
1.91
Mei
5.88
Juni
11.97
0.15
perkembangan harga di Papua Barat. Selama Januari
0.22
2008-Oktober 2010 inflasi tertinggi sebesar 5,75
0.37 1.94
persen yang terjadi di bulan Juni 2008. Sedangkan
1.37
deflasi terendah terjadi di bulan November 2008 sebesar –1,06 persen.
4.48
18.87
4.56
5.52
20.73
4.20
5.71
2008, yaitu sebesar 20,06 persen. Inflasi ini diduga
20.05
4.12
5.21
terjadi karena pada tahun 2008 terjadi dua kali
18.79
4.20
20.06
5.22
tp :// w
2.08
3.82
ht
w 2.06
2.68
Agtustus September November
keduanya memberikan gambaran umum kondisi
16.66
Juli
Oktober
w
Januari Febuari
yaitu Manokwari dan Kota Sorong. Gabungan
2010*
pu
2008
.p a
Bulan
ab
Laju inflasi Papua Barat diwakili oleh dua kota,
Tabel 16.2 Laju Inflasi Tahun Kalender (2007=100) Januari 2008-Oktober 2010 (%)
Desember
Sumber: Survei Harga Konsumen, 2008-2010 *) Data sampai dengan bulan Oktober 2010
Laju inflasi tahun kalender tertinggi terjadi di tahun
kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Kenaikan harga BBM berdampak multiplier effect terhadap harga -harga berbagai barang dan jasa. Inflasi sebesar 20,06 persen termasuk dalam kategori sedang. Inflasi mulai
►► CATATAN: Inflasi ringan : kurang dari 10 % per tahun
terkendali di tahun 2009, terbukti dengan turunnya
Inflasi sedang : 10-30 % per tahun
inflasi tahun kalender menjadi 5,22 persen. Di tahun ini
Inflasi tinggi
tingkat inflasi bulanannya rata-rata tidak melampaui
: 30-100 % per tahun
Hyperinflation : lebih dari % per tahun
56
satu persen, bahkan terjadi tiga kali deflasi dalam satu
STATISTIK DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010
HARGA-HARGA Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau Picu Inflasi Tertinggi Berdasarkan IHK tahun 2010*, kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau menjadi pemicu utama inflasi. Hal ini ditunjukkan dengan menempatkan kelompok tersebut menjadi IHK tertinggi yaitu 158,59 perrsen, artinya terjadi kenaikan harga sebesar 58,59 persen terhadap tahun dasar 2007 pada kelompok pengeluaran tersebut.
tahun. Sementara itu, pada tahun 2010, inflasinya
16
Tabel 16.3 IHK Gabungan Papua Barat menurut Kelompok Pengeluaran2008-2010 (%)
sudah hampir menyamai tahun 2009 meskipun baru
Kelompok Pengeluaran
2008
2009
2010*
kedepan terjadi inflasi lagi maka dapat dipastikan
Bahan Makanan
137.79
144.82
155.87
Namun bila pada dua bulan selanjutnya terjadi deflasi
Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau
139.96
147.45
158.59
maka inflasi tahunan Papua Barat pada tahun 2010
Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar
121.72
akan lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2009.
Sandang
Untuk itu, pemerintah daerah harus melakukan
Kesehatan
harga
mengingat
sebagian
besar
masyarakat Papua Barat beragama Kristen akan momen tahun baru.
131.81
136.71
106.55
117.35
118.21
118.67
125.78
130.16
107.77
113.72
120.31
112.92
111.96
112.65
126.21
132.8
139.71
.g o
Pendidikan, Rekreasi, dan Olah Raga
Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan
ar
mengahadapi perayaan natal, disamping adanya
bp s
monitoring
at .
inflasi tahun kalender tahun 2009 akan terlampaui.
.id
pada kondisi bulan Oktober. Bila pada dua bulan
ab
Umum/Total
Penghitungan angka inflasi dikelompokkan ke
Sumber: Survei Harga Konsumen, 2008-2010 *) Data sampai dengan bulan Oktober 2010
pu
dalam 7 kelompok pengeluaran. IHK tertinggi selalu
.p a
berada pada kelompok pengeluaran makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau selama tiga tahun
w
terakhir. IHK pada kelompok pengeluaran tersebut
w
tahun 2010 mencapai 158,59 persen, artinya terjadi
tp :// w
kenaikan harga sebesar 58,59 persen pada kelompok pengeluaran ini dibandingkan dengan kondisi tahun
Tabel 16.4 Laju Inflasi Tahun Kalender (2007=100) menurut Kelompok Pengeluaran 2009-2010 (%) Kelompok Pengeluaran Bahan Makanan
2009
2010*
5.10
7.63
5.35
7.55
8.29
3.72
10.13
0.73
kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan
Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar
tembakau mengalami kenaikan lebih dari 1,5 kali lipat
Sandang
terhadap tahun 2007.
Kesehatan
5.99
3.49
Pendidikan, Rekreasi, dan Olah Raga
5.52
5.80
-0.85
0.61
5.22
5.21
ht
dasar 2007. Dengan kata lain, harga-harga pada
Inflasi tahun kalender tahun 2009 tercatat 5,22 persen. penyumbang inflasi terbesar dari kelompok
Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan
pengeluaran sandang, yaitu sebesar 10,13 persen.
Umum/Total
Inflasi kelompok pengeluaran lainnya berada pada kisaran
lima
persen.
Sedangkan
kelompok
Sumber: Survei Harga Konsumen, 2008-2010 *) Data sampai dengan bulan Oktober 2010
pengeluaran transport, komuniksi, dan jasa keuangan STATISTIK DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010
57
HARGA-HARGA
16
Petani Tanaman Pangan Selalu Merugi NTP menurut subsektor pertanian menunjukkan bahwa nilai tukar petani pada subsektor tanaman pangan tidak pernah lebih dari 100 persen. Artinya adalah biaya yang dibayarkan petani selalu lebih tinggi daripada biaya yang diterima petani dalam usaha pertaniannya.
Gambar 16.2 Nilai Tukar Petani (NTP) Papua Barat 2008-2009 (%)(2007=100)
justru mengalami deflasi sebesar –0,85 persen. Inflasi tahun kalender tahun 2010 sebesar 5,21 persen dengan penyumbang terbesar inflasi pada
140 129.29
126.98
kelompok pengeluaran bahan makanan sebesar 7,63
124.17
persen dan kelompok makanan jadi, minuman, rokok
125.85 116.87
120.96
dan tembakau sebesar 7,55 persen.
104.98
106.24
.id
120
Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu
102.73
It
indikator yang berguna untuk mengukur tingkat
2010*
Ib
kesejahteraan petani, karena mengukur kemampuan
bp s
2009
tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani
NTP
dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani
at .
2008
.g o
100
Sumber: Survei Harga Perdesaan, 2008-2010 *) Data sampai dengan bulan Oktober 2010
ar
baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk
ab
konsumsi rumah tangga petani.
►► CATATAN:
NTP Papua Barat tahun 2009 sebesar 104,98
persen lebih rendah dibandingkan dengan NTP tahun
antara indeks harga yang diterima (It) dan dibayar (Ib) petani.
2008 sebesar 106,24 persen. NTP tahun 2010 kembali
Jika NTP lebih besar dari 100 maka dapat diartikan
mengalami penurunan menjadi 102,73 persen. Nilai
kemampuan daya beli petani periode tersebut relatif lebih
NTP 102,73 persen artinya petani mengalami surplus
baik dibandingkan dengan periode tahun dasar, sebaliknya
usaha sebesar 2,73 persen.
jika NTP lebih kecil atau di bawah 100 berarti terjadi
NTP Papua Barat 2008-2010 nilainya selalu diatas 100
tp :// w
w
w
.p a
pu
Nilai Tukar Petani (NTP) adalah adalah perbandingan
penurunan daya beli petani.
persen, artinya kesejahteraan petani menjadi lebih baik
ht
dibandingkan dengan tahun dasar 2007. Namun nilai
Tabel 16.5 NTP menurut Subsektor 2009-2010* (%) (2007=100)
NTP cenderung mengalami penurunan, meskipun indeks yang diterima petani
(It) terus mengalami
Tahun
NTP_N
NTP_H
NTP_PR
NTP_PT
NTP_P
peningkatan. Peningkatan indeks yang diterima petani
2009
113.75
111.45
121.84
112.33
90.66
ternyata pertumbuhannya tidak dapat mengimbangi
2010*
110.72
106.07
117.62
112.79
88.34
pertumbuhan indeks yang dibayarkan petani (Ib) yang
Sumber: Survei Harga Perdesaan, 2009-2010 *) Data sampai dengan bulan Oktober 2010 NTP_N : Nilai Tukar Petani perikanan NTP_H : Nilai Tukar Petani Hortikultura NTP_PR : Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat NTP_PT : Nilai Tukar Petani Peternakan NTP_P : Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan
58
bergerak lebih cepat. Pertumbuhan yang cepat dari indeks yang dibayarkan petani diduga karena pertumbuhan indeks konsumsi rumahtangga petani meningkat relatif cepat.
STATISTIK DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010
HARGA-HARGA
16
Bahan Makanan Picu Inflasi Pedesaan Tertinggi 2008-2010* IHK tertinggi tahun 2010* sebesar 149,73 persen terjadi pada kelompok pengeluaran bahan makanan. Artinya terjadi kenaikan harga tertinggi 49,73 persen pada kelompok pengeluaran bahan makanan terhadap tahun dasar 2007.
penurunan nilai indeks dibandingkan dengan kondisi
4
tahun 2009. NTP tertinggi berada pada subsektor
3
dikatakan petani tanaman pangan cenderung merugi.
10/10
08/10
06/10
04/10
02/10
12/09
-0.78
Sumber: Survei Harga Perdesaan, 2009-2010 *) Data sampai dengan bulan Oktober 2010
ab
tinggi dari indeks yang diterima petani atau dapat
0.13
ar
Artinya indeks yang harus dibayarkan petani lebih
0.24
at .
hanya subsektor tanaman pangan yang nilai indeksnya
0.99
-0.63
-0.58
10/09
-1
08/09
subsektor lain. Diantara subsektor-subsektor tersebut
1.11
0.01
06/09
0
0.82
02/08
usaha pertanian lebih baik dari pada petani pada
dibawah 100 persen, yaitu sebesar 88,34 persen.
.id
1
.g o
pertanian perkebunan rakyat pendapatannya dari
1.78
04/09
117,62 persen. Hal ini dapat diartikan bahwa petani
2
02/09
pertanian perkebunan rakyat, nilai indeksnya sebesar
3.54
12/08
mengalami
10/08
subsektor
08/08
seluruh
06/08
bahwa
bp s
tercatat
Gambar 16.3 Laju Inflasi Pedesaan Bulanan (2007=100) Papua Barat Februari 2008-Oktober 2010 (%)
04/08
Nilai NTP berdasarkan subsektor tahun 2010
pu
Selain inflasi perkotaan yang dihitung pada 66
Tabel 16.6 Indeks Harga Pedesaan menurut Kelompok Pengeluaran (2007=100)(%)
.p a
kota di Indonesia, dihiutng pula inflasi pedesaan.
Selama tahun 2008-2010 inflasi tertinggi adalah
w
sebesar 3,54 persen yang terjadi pada bulan Juni
w
2008. hal yang sama juga terjadi pada inflasi
tp :// w
perkotaan. Sementara deflasi terendah terjadi pada bulan Oktober 2010 sebesar –0,78 persen. Selama
ht
periode tersebut hanya terjadi 4 kali deflasi, yaitu di bulan Januari dan Februari 2009 (-0,58% dan –0,64%); bulan Desember 2009 (-0,63%); dan bulan Oktober
Kelompok Pengeluaran
2008
2009
2010*
Bahan Makanan
128.99
139.08
149.73
Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau
108.59
114.34
119.36
Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar
126.84
121.52
122.75
Sandang
118.21
126.26
127.60
Kesehatan
115.84
120.87
122.56
104.92
107.12
109.70
107.80
102.16
103.54
120.21
125.65
131.92
inflasi, bahkan selama setahun penuh di tahun 2008
Pendidikan, Rekreasi, dan Olah Raga Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan
selalu mengalami inflasi. Setelah deflasi bulan Oktober
Umum/Total
2010 (-0,78%). Selebihnya Papua Barat mengalami
2009 pun terjadi inflasi secara beruntun selama 11 bulan.
Sumber: Survei Harga Perdesaan, 2008-2010 *) Data sampai dengan bulan Oktober 2010
Bila dilihat dari indeks penyusun inflasi, nilai indeks di tahun 2010 sebesar 131,92 persen. Artinya STATISTIK DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010
59
HARGA-HARGA
16
Bahan Makanan Sumbang Inflasi Tahun Kalender Tertinggi Selama dua tahun terakhir, kelompok pengeluaran bahan makanan menyumbang sebagai inflasi tahun kalender tertinggi, yaitu 7,82 persen (2009) dan 7,66 persen (2010*).
Tabel 16.7 Laju Inflasi Pedesaan Tahun Kalender (2007=100) menurut Kelompok Pengeluaran(%) Kelompok Pengeluaran
2009
persen terhadap tahun dasar 2007. Kenaikan harga tertinggi berdasarkan kelompok pengeluaran berada
7.82
7.66
pada bahan makanan, yaitu 49,73 persen terhadap
5.30
4.39
tahun dasar 2007. Kelompok pengeluaran transport,
-4.19
1.01
komunikasi
dan
Sandang
6.81
1.05
mengalami
kenaikan
Kesehatan
4.34
1.40
kelompok pengeluaran lainnya, yaitu hanya mengalami
Pendidikan, Rekreasi, dan Olah Raga
2.10
2.40
Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan
kenaikan sebesar 3,54 persen terhadap tahun 2007.
-5.23
1.35
Laju inflasi pedesaan tahun kalender tahun 2009
Umum/Total
4.53
4.99
sebesar 4,53 persen, artinya dibandingkan dengan
Sumber: Survei Harga Perdesaan, 2009-2010 *) Data sampai dengan bulan Oktober 2010
.id
keuangan
harga
adalah
terendah
yang
diantara
.g o
jasa
bp s
Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar
at .
Bahan Makanan
2010*
terjadi kenaikan harga secara umum sebesar 31,92
ar
kondisi Desember 2008 terjadi kenaikan harga barang
.p a
pu
Gambar 16.4 Perkembangan Harga Sembako Terpilih Papua Barat 2008-2009 (Rp/Kg)
ab
dan jasa sebesar 4,53 persen. Sedangkan pada tahun
15450 14453
11242
ht
tp :// w
w
10510
6267 6843
2009
w
2008
Beras
Minyak goreng
2010 (sampai dengan bulan Oktober) laju inflasi pedesaan tahun kalender telah mencapai 4,99 persen. Tahun 2010 yang masih menyisakan dua bulan tersebut ada kemungkinan dapat melampaui angka inflasi ahun 2009 bila terjadi inflasi. Selama dua tahun terakhir inflasi tertinggi disumbang oleh kelompok bahan makanan yaitu 7,82 persen dan 7,66 persen. Perkembangan
harga
sembako
perlu
mendapatkan perhatian pemerintah daerah karena Gula
barang-barang tersebut menjadi konsumsi pokok rumah tangga yang mempengaruhi stabilitas harga. Harga beras tahun 2008 rata-rata sebesar Rp 6.267/
Sumber: SHPB 2008-2009
Kg dan mengalami kenaikan menjadi Rp 6.843/Kg di tahun 2009. Demikian pula dengan harga gula pasir yang mengalami kenaikan dari Rp 10.510/Kg menjadi
60
Tahukah Anda?
Rp 11.242/Kg di tahun 2010. Harga minyak goreng
Inflasi tahun kalender pedesaan selalu lebih rendah dari inflasi perkotaan selama 2008-2010*.
justru mengalami penurunan dari Rp 15.450/Kg di tahun 2008 menjadi Rp 14.453/Kg di tahun 2009.
STATISTIK DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010
PENGELUARAN PENDUDUK
17
Konsumsi Rumah Tangga Papua Barat 69,02 Persen Pengeluaran konsumsi rumah tangga berdasarkan PDRB penggunaan sebesar 69,02 persen. Komponen ini menjadi penyumbang terbesar diantara 7 komponen pembentuk PDRB penggunaan .
Pengeluaran konsumsi rumah tangga dalam
Tabel 17.1 Statistik Pengeluaran Penduduk
PDRB Papua Barat tahun 2009 mencapai 10.041,36
pertumbuhan 6,18 persen. Di tahun sebelumnya
Konsumsi rumah tangga (Juta Rp) Distribusi (%)
dengan pertumbuhan sebesar 10,57 persen. Kenaikan
Pertumbuhan(%)
Manokwari dan Kota Sorong serta adanya acara
Makanan (Rp)
yang
at .
tangga
dalam
tercermin
dalam
PDRB
63.24
69.09
69.02
10.57
6.18
346929
444426
169304
205333
268046
123818
141595
176380
293122
Sumber: PDRB menurut Penggunaan, BPS Provinsi Papua Barat 2009
ab
perekonomian
Non Makanan (Rp)
rumah
10 041 359.40
ar
konsumsi
8 614 250.23
bp s
pembangunan sentra perbelanjaan di Kabupaten
Peran
6 556 761.43
6.15
Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan (Rp)
keagamaan berskala nasional di Kabupaten Fakfak.
2009
PDRB pengeluaran
konsumsi rumah tangga sebesar 6.556,76 miliar rupiah pertumbuhan ini salah satunya didorong oleh
2008
.id
yaitu sebesar 8.614,25 miliar rupiah, atau mengalami
2007
.g o
miliar rupiah. Kondisi ini meningkat dari tahun 2008
Uraian
penggunaan sangat tinggi, kontribusinya mencapai
pu
69,02 persen di tahun 2009. Kontribusi komponen ini
.p a
paling tinggi diantara 7 komponen pembentuk PDRB menurut penggunaan (pengeluaran). Konsumsi rumah
w
tangga ini meliputi konsumsi makanan dan konsumsi
w
non makanan. Peranan konsumsi makanan pada
tp :// w
konsumsi rumah tangga pada PDRB penggunaan tahun 2009 memberikan kontribusi sebesar 69,17
ht
persen dan pertumbuhannya mencapai 6,85 persen. Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan Papua Barat terus mengalami peningkatan. Di tahun 2007
Sumber: Image Google
sebesar Rp 293.122 per kapita per bulan, kemudian mengalami peningkatan menjadi Rp 346.929 per kapita per bulan di tahun 2008. Di tahun 2009 nilainya mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 28,10 persen menjadi Rp 444.426 per kapita per bulan. Pertumbuhan tersebut merupakan yang tertinggi di Indonesia.
Tahukah Anda? Pertumbuhan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan tahun 20082009 Prov i nsi Pa pua Barat (28,10%) adalah yang tertinggi di Indonesia.
STATISTIK DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010
61
PENGELUARAN PENDUDUK
17
Persentase Pengeluaran Makanan Terus Meningkat Persentase pengeluaran makanan tahun 2009 sebesar 60,31 persen, mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2007 dan 2008 sebesar 57,76 persen dan 59,19 persen.
Perbandingan antara pengeluaran makanan dan
Gambar 17.2 Persentase Pengeluaran Makanan dan Non Makanan Papua Barat 2007-2009
non makanan dapat digunakan sebagai indikator tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi
59.19
57.76
42.24
persentase pengeluaran non makanan maka dapat
60.31 40.81
dikatakan bahwa tingkat kesejahteraannya semakin
39.69
.id
membaik. Namun pola pengeluran makanan di Papua Persentase 2008 Makanan
pengeluaran
makanan
tahun
2009
mencapai 60,31 persen, lebih tinggi dari pengeluaran
2009
bp s
2007
.g o
Barat memiliki kecenderungan terus meningkat.
makanan di tahun 2007 dan 2008 yang masing-masing
Non Makanan
bernilai 57,76 persen dan 59,19 persen.
at .
Sumber: Susenas, 2007-2009
ar
Tingkat kecukupan gizi adalah salah satu
ab
indikator untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan
pu
Gambar 17.3 Konsumsi Kalori (KKal) dan Konsumsi Protein (gram) per Kapita per Hari 2007-2009 konsumsi kalori 1,822.13
49.35
2009
w
2009
.p a
konsumsi protein
1,873.31 2008
tp :// w
1,898.15 2007
1,800
1,850
dikonsumsi, yaitu dengan menjumlahkan hasil kali antara kuantitas setiap makanan yang dikonsumsi dengan besarnya kandungan kalori dan protein setiap jenis makanan. Berdasarkan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VIII 2004 ditetapkan standar angka kecukupan
1,900
47
berdasarkan besarnya kalori dan protein yang
47.95
2007
1,750
48.49
w
2008
penduduk. Tingkat kecukupan gizi ini dihitung
48
48
49
49
50
ht
Sumber: Konsusmsi Kalori dan Protein Penduduk Indonesia dan Provinsi (Susenas, 2007-2009)
konsumsi kalori dan protein penduduk Indonesia. Angka kecukupan konsumsi kalori yaitu sebesar 2000 Kilokalori per kapita per hari dan 52 gram per kapita per hari untuk konsumsi protein. Konsumsi kalori per kapita per hari masyarakat
Tahukah Anda? Persentase pengeluaran per kapita per bulan untuk makanan di Papua Barat tahun 2009 (60,31%) adalah tertinggi ketiga di Indonesia.
Papua Barat tahun 2007 sebesar 1.898,15 KKal. Kemudian di tahun 2008, konsumsi kalori mengalami penurunan menjadi 1.873,31 Kkal per kapita per hari. Pada tahun 2009 konsumsi kalori kembali mengalami penurunan menjadi 1.822,13 Kkal per kapita per hari.
62
STATISTIK DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010
PENGELUARAN PENDUDUK Angka Kecukupan Konsumsi Kalori dan Protein Dibawah Standar Konsumsi kalori masyarakat Papua Barat tahun 2009 sebesar 1822,13 Kkal/kapita/hari sedangkan konsumsi protein sebesar 49,35 gram/kapita/hari. Angka tersebut berada dibawah standar kecukupan konsumsi kalori 2000Kkal/kapita/hari dan protein 50 gram/kapita/hari .
Jika berpedoman pada batas standar kecukupan konsumsi kalori sebesar 2000 Kkal maka rata-rata konsumsi kalori penduduk Papua Barat berada
►► CATATAN:
Cara-cara menentukan kebutuhan energi (kalori) • Teori RBW (teori berat badan relatif) RBW = [BB (Kg)/ TB(cm)-100] X100 %
kecenderungan penurunan pola konsumsi kalori
BB = Berat badan
masyarakat.
TB = Tinggi badan
Rata-rata konsumsi protein penduduk Papua
peningkatan dengan semakin mendekati angka
.g o
3. Gemuk jika RBW >110 % atau -<120 % 4. Obesitas ringan RBW 120-130 % 5. Oesitas sedang RBW > 130-140 % 6. Obesitas berat RBW > 140 %
ab
standar kecukupan konsumsi protein yang disyaratkan.
bp s
rata-rata konsumsi protein cenderung mengalami
2. Normal jika RBW = 90-100 %
at .
hari selama tiga tahun terakhir. Meskipun demikian,
1. Kurus jika RBW < 90 %
ar
kecukupan konsumsi protein 52 gram per kapita per
Dimana dengan ketentuan:
.id
dibawah batas standar tersebut, bahkan terjadi
Barat juga masih berada dibawah batas standar
17
Konsumsi protein tahun 2009 meningkat menjadi 49,35
Kebutuhan kalori (energi) per hari
2007 dan 2008 sebesar masing-masing 47,95 gram
1.Orang kurus BB x 40 s.d 60 kalori
per kapita per hari dan 48,49 gram per kapita per hari.
2.Orang normal BB x 30 kalori
.p a
pu
gram per kapita per hari dibandingkan dengan tahun
w
Rendahnya konsumsi kalori dan protein yang
w
terlihat dari nilainya yang berada di bawah batas angka
tp :// w
kecukupan konsumsi kalori dan protein sebenarnya dipengaruhi oleh pola konsumsi masyarakat di
ht
pedesaan. Konsumsi kalori masyarakat perkotaan
3.Orang gemuk BB x 20 kalori 4.Orang obesitas BB x (10 s.d 15) kalori Kalori di atas harus ditambah dengan kalori untuk kegiatan pregnansi dan laktasi. Kalori untuk orang hamil ditambah 100 kalori (trimester
hampir mencapai standar kecukupan kalori, yaitu
I),ditambah 200 kalori (trimester II), ditambah 300 kalori
mencapai 1.995,91 Kkal per kapita per hari,
(trimester III).
sedangkan di dearah pedesaan hanya sebesar
Bagi yang menyusui/laktasi ditambah 400 kalori per hari,
1.777,24 Kkal per kapita per hari. Konsumsi protein
kelemahanya bila menggunakan teori RBW adalah jenis
masyarakat perkotaan bahkan telah berada diatas standar yang disyaratkan yaitu 62,86 gram per kapita per hari, sedangkan konsumsi protein di daerah pedesaan sangat rendah, yaitu hanya 45,35 gram per
kelamin dan umur tidak diakomodasikan . Energi BMR (Basal Metabolisme Rate) Energi BMR adalah energi minimal untuk menjalankan proses kerja atau proses faal dalam tubuh dalam kondisi Resting Bed (berbaring istirahat di atas tempat tidur).
kapita per hari. STATISTIK DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010
63
PERDAGANGAN
18
Subsektor Perdagangan Dominan di Sektor Enam Subsektor perdagangan sangat dominan dalam sektor enam (perdagangan, hotel, dan restoran). Subsektor ini memberikan share sebesar 90,97 persen, sedangkan sisanya dibagi antara subsektor hotel dan subsektor restoran.
Subsektor perdagangan dalam PDRB termasuk
Gambar 18.1 PDRB menurut Subsektor Perdagangan Papua Barat 2006-2009
kedalam sektor enam (perdagangan, hotel, dan restoran). Agregat PDRB subsektor perdagangan
1321.50
1187.60
tahun 2009 sebesar 1.321,50 miliar rupiah, kondisi ini
1008.27
meningkat dari 1.187,60 miliar rupiah tahun 2008.
853.50
.id
Peran subsektor perdagangan dalam sektor
.g o
enam sangat dominan. Kontribusinya pada sekor enam mencapai 90,97 persen dari agregat PDRB
2006
2007
2008
bp s
sektor tersebut tahun 2009, sedangkan 9,03 persen lainnya dibagi antara subsektor hotel dan subsektor
2009
at .
restoran. Sedangkan kontribusi terhadap PDRB total Sumber: PDRB menurut Lapangan Usaha Prov. Papua Barat, 2009
ar
tahun 2009 adalah 9,08 persen. Kontribusi subsektor
pu
ab
perdagangan bergerak naik dibandingkan dengan
Gambar 18.2 Share terhadap PDRB dan Pertumbuhan Subsektor Perdagangan Papua Barat 2006-2009
10
9.39
10.41
8.90
8
8.16
5.87
5 4
2007
ht
2006
tp :// w
6.93
6
2008
Share PDRB
masing-masing sebesar 6,93 persen dan 8,16 persen. Bertolak belakang dengan share terhadap PDRB, pertumbuhan subsektor perdagangan justru terus mengalami penurunan sejak tahun 2006. Pertumbuhan
w
7
tahun 2009 juga lebih dari tahun 2007 dan 2008 yang
9.08
w
9
.p a
11
tahun 2006 sebesar 5,87 persen. Share subsektor ini
subsektor ini di tahun 2006 sebesar 10,41 persen. 5.15
2009
Pertumbuhan
Sumber: PDRB menurut Lapangan Usaha Prov. Papua Barat, 2009
Pertumbuhannya mengalami perlambatan di tahun 2007 dan 2008, yaitu sebesar 9,39 persen dan 8,90 persen. Di tahun 2009, perlambatan pertumbuhan semakin signifikan, yaitu menjadi sebesar 5,15 persen. Di satu sisi share terhadap PDRB semakin meningkat, namun disisi yang lain pertumbuhannya
Tahukah Anda? Subsektor perdagangan sangat dominan di sektor 6 (perdagangan, hotel, dan restoran), kontribusinya mencapai 90,97 persen di tahun 2009.
64
mengalami perlambatan. Hal ini terjadi karena share subsektor ini cukup besar dalam PDRB namun kecepatan pertumbuhannya kalah cepat dari subsektor lain yang nilainya lebih kecil.
STATISTIK DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010
PENDAPATAN REGIONAL
19
PDRB Kabupaten Sorong Sepertiga PDRB Papua Barat Dengan agregat 4.997,30 miliar rupiah menjadikan Kabupaten Sorong sebagai kabupaten dengan PDRB ADHB terbesar di Provinsi Papua Barat. Lebih dari sepertiga dari total PDRB disumbangkan oleh kabupaten tersebut
Rp. 6,37 triliun atas dasar harga konstan 2000. Bila tanpa memperhitungkan subsektor migas, besarnya PDRB Provinsi Papua Barat tahun 2009 mencapai Rp. 10,21 triliun atas dasar harga berlaku dan Rp. 5,33 triliun atas dasar harga konstan 2000. PDRB tanpa migas juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2008 yaitu Rp. 8,73 triliun
Pertanian
3,107,119.13
3,567,520.90
1,817,444.10
1,878,562.44
Pertambangan dan Penggalian
1,844,019.44
1,926,816.67
1,098,592.02
1,093,722.58
Industri Pengolahan
2,835,994.38
3,548,361.11
872,426.05
971,081.99
66,030.34
73,874.44
29,098.48
31,691.89
1,426,539.42
572,822.13
648,208.20
Listrik, Gas & Air Bersih Bangunan
1,150,834.65
dasar harga konstan.
pu
.p a
dengan migas dan tanpa migas sebesar Rp. 4,37 triliun atau sekitar 29,81 persen terhadap total PDRB.
w
Hal ini membuktikan bahwa kontribusi subsektor migas dalam PDRB Papua Barat cukup signifikan.
1,452,692.47
670,818.70
712,637.01
Pengangkutan dan Komunikasi
866,875.56
1,059,222.47
473,536.46
549,199.59
302,327.09
348,902.66
150,145.26
151,927.63
1,005,409.58
1,143,797.37
684,491.02
731,168.14
12,469,031.50
14,547,727.50
6,369,374.22
6,768,199.45
8,733,336.79
10,210,882.61
4,962,288.45
5,327,747.48
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan Jasa-jasa
PDRB tanpa Migas
Sumber: PDRB menurut Lapangan Usaha Prov. Papua Barat, 2009
Tabel 19.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Kabupaten/Kota di Papua Barat 2008-2009 (Rp Juta) ADHB
w
2009
1,290,421.32
PDRB
Perbedaan nilai PDRB atas dasar harga berlaku
2008
Perdagangan, Hotel dan Restoran
ab
atas dasar harga berlaku dan Rp. 4,96 triliun atas
2009
.id
yaitu Rp. 12,47 triliun atas dasar harga berlaku dan
ADHK
2008
.g o
2009 tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2008
ADHB
Lapangan Usaha
bp s
Rp. 6,77 triliun atas dasar harga konstan. PDRB tahun
at .
sebesar Rp. 14,55 triliun atas dasar harga berlaku dan
Tabel 19.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Lapangan Usaha Papua Barat 2008-2009 (Rp Juta)
ar
Total PDRB Provinsi Papua Barat tahun 2009
ADHK
Lapangan Usaha 2008
tp :// w
PDRB ADHB dan ADHK tertinggi menurut lapangan usaha tercatat pada sektor pertanian yaitu
ht
sebesar Rp. 3,57 triliun dan Rp. 1,88 triliun.
Fakfak
2008
2009
1,041,070.69
1,179,002.44
551,407.09
585,263.80
Kaimana
601,591.25
699,556.49
329,353.59
361,372.45
Teluk Wondama
270,482.75
330,229.73
161,993.11
184,132.75
863,763.80
1,041,428.59
527,958.30
584,555.37
2,015,535.30
2,441,458.38
989,627.25
1,083,643.56
Sedangkan PDRB ADHB dan ADHK terendah menurut
Teluk Bintuni
lapangan usaha yaitu sektor liastrik, gas, dan air bersih
Manokwari
sebesar Rp. 73,87 miliar dan Rp. 31,69 miliar.
Sorong Selatan Sorong
PDRB menurut kabupaten/kota dengan migas
2009
238,938.31
280,922.29
151,352.12
167,854.82
4,331,639.39
4,997,505.57
1,766,896.14
1,847,252.00
Raja Ampat
855,866.36
896,710.49
541,171.86
556,068.82
tercatat atas dasar harga berlaku tahun 2009 tertinggi
Tambrauw
24,132.25
26,583.14
14,228.94
14,769.83
berada di Kabupaten Sorong sebesar Rp. 5,02 triliun.
Maybrat
Sedangkan atas dasar harga konstan dengan migas
Kota Sorong
PDRB tertinggi juga berada di Kabupaten Sorong sebesar Rp. 1,86 triliun.
PDRB PB PDRB PB Tanpa Migas
151,285.40
165,573.65
75,660.39
78,048.24
2,148,580.20
2,480,744.05
1,303,022.33
1,410,208.12
12,469,031.50 14,547,727.50 6,369,374.22
6,768,199.45
8,733,336.79 10,210,882.61 4,962,288.45
5,327,747.48
Sumber: PDRB menurut Lapangan Usaha Prov. Papua Barat, 2009 STATISTIK DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010
65
PENDAPATAN REGIONAL
19
Kontribusi Pertanian Masih Dominan Tetapi Semakin Menurun Sektor Pertanian sampai saat ini masih konsisten sebagai kontributor utama dalam PDRB Papua Barat. Kontribusi sektor pertanian tahun 2009 sebesar 24,52 persen. Kondisi ini telah mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Bila unsur migas tidak diperhitungkan dalam
Gambar 19.1 Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Lapangan Usaha Papua Barat 2009 (%) Pertambang an & Galian,13.24
Pertanian, 24.52
penghitungan PDRB, maka di tahun 2009, Kota Sorong memiliki nilai PDRB atas dasar harga berlaku
Industri Pengolahan, 24.39
dan atas dasar harga konstan 2000 tertinggi diantara kabupaten lainnya. Besarnya PDRB Kota Sorong
.id
masing-masing Rp. 2,48 triliun dan Rp. 1,41 triliun.
.g o
PDRB tahun 2009 terendah atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan 2000 ditempati oleh
Transpor & Komunikasi, 7.28
Perdag, Hot el & Resto, 9.99
Konstruksi, 9.81
Rp. 0,33 triliun dan Rp. 0,18 triliun. Struktur perekonomian Papua Barat ditunjukkan
at .
Keu, Persew aan & Jasa Perush, 2.40
Kabupaten Teluk Wondama dengan besaran PDRB
bp s
Listrik, Gas & Air Bersih, 0.51
Jasajasa, 7.86
melalui distribusi persentase nilai tambah atas dasar
ar
Sumber: PDRB menurut Lapangan Usaha Prov. Papua Barat, 2009
ab
harga berlaku per sektor. Struktur ini dapat memperlihatkan
Sektor
2007
2008
.p a
pu
Tabel 19.3 Share terhadap PDRB menurut Sektor Primer, Sekunder, dan Tersier Papua Barat 2007-2009 (%) 2009
sektor-sektor
utama
yang
berkontribusi besar dalam perekonomian. Terdapat
tiga
sektor
unggulan
penggerak
perekonomian Papua Barat sebagai kontributor utama
42.61
39.71
37.77
dalam PDRB. Ketiga sektor itu adalah sektor pertanian
Sekunder
29.28
32.50
memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Papua Barat
34.70
28.11
27.79
27.53
100.00
100.00
100.00
tp :// w
w
w
Primer
Tersier Total
ht
Sumber: PDRB menurut Lapangan Usaha Prov. Papua Barat (diolah), 2007-2009
►► CATATAN:
Sektor Primer terdiri dari pertanian dan Pertambangan & Penggalian
Sektor Sekunder terdiri dari Industri Pengolahan; Listrik, Gas, dan Air Bersih; dan Konstruksi
sebesar
24,52
persen,
sektor
industri
pengolahan memberikan kontribusi 24,39 persen, sektor
pertambangan
dan
penggalian
menyumbangkan 13,24 persen. Sementara sektor lainnya memberikan sumbangan terhadap PDRB masing-masing kurang dari 10 persen. Struktur
perekonomian Provinsi Papua Barat
menunjukkan kecenderungan terjadinya pergeseran dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Hal
Sektor Tersier terdiri dari Perdagangan, Hotel dan
ini terlihat dari semakin menurunnya kontribusi sektor
Restoran; Pengangkutan dan Komunikasi; Keuangan, Persewaan, dan Jasa perusahaan; serta Jasa-Jasa
primer dan semakin meningkatnya share sektor
66
sekunder dan tersier dalam tiga tahun terakhir. Sektor
STATISTIK DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010
PENDAPATAN REGIONAL
19
Pertumbuhan Ekonomi Mengalami Perlambatan Kinerja ekonomi yang diukur melalui pertumbuhan ekonomi menunjukkan gejala perlambatan di tahun 2009 akibat sedikit imbas dari krisis global. Pertumbuhan ekonomi melambat menjadi 6,26 persen dibandingkan tahun 2008 sebesar 7,33 persen. Pertumbuhan ekonomi tanpa migas juga mengalami perlambatan dari 8,86 persen tahun 2008 menjadi 7,36 persen tahun 2009.
Gambar 19.2 Pertumbuhan Ekonomi Papua Barat 2003-2009
sebesar 42,61 persen mengalami penurunan menjadi
10.00
Pertumbuhan Ekonomi (%)
sektor sekunder, kontribusinya di tahun 2007 sebesar 29,28 persen meningkat menjadi 34,70 persen di tahun 2009. Sedangkan sektor tersier yang sempat mengalami penurunan kontribusi di tahun 2008 terhadap tahun 2007 kembali meningkat di tahun 2009
8.00
6.00
4.00
.id
37,77 persen di tahun 2009. Sebaliknya terjadi pada
2.00
.g o
primer pada tahun 2007 memberikan kontribusi
0.00
2006
2007
2008
2009
6.80
4.55
6.95
7.33
6.26
Tanpa Migas
7.06
6.29
6.83
7.36
8.61
8.68
7.36
Sumber: PDRB menurut Lapangan Usaha Prov. Papua Barat, 2009
ab
waktu menurut harga konstan. Dengan menggunakan
2005
7.39
ar
dengan membandingkan besarnya nilai tambah antar
2004
7.68
at .
Pendekatan yang digunakan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi disuatu daerah biasanya
2003
Dengan Migas
bp s
menjadi 27,53 persen.
dasar harga konstan dapat diketahui sejauh mana riil
dari
suatu
daerah
yang
pu
pertumbuhan
.p a
menggambarkan kondisi perekonomian sehingga dapat diperbandingkan antar waktu dan antar daerah. 6,26
persen.
Kondisi
ini
w
sebesar
w
Pertumbuhan ekonomi Papua Barat tahun 2009 mengalami
tp :// w
perlambatan dibandingkan dengan tahun 2007 dan 2008 sebesar 6,95 persen dan 7,33 persen.
ht
Sedangkan pertumbuhan ekonomi rata-rata tahun 2003-2009 sebesar 6,71 persen.
Sumber: Image Google
Dengan tanpa memperhitungkan subsektor migas (tanpa migas), pertumbuhan ekonomi Papua Barat tahun 2009 sebesar 7,36 persen. Kondisi ini juga mengalami perlambatan dibandingkan dengan tahun
Tahukah Anda?
2008 yaitu sebesar 8,68 persen maupun tahun 2007
Kontribusi PDRB dengan migas Provinsi Papua Barat terhadap PDB Indonesia hanya sebesar 0,32 persen. Sedangkan kontribusi tanpa migas hanya sebesar 0,25 persen.
sebesar 8,61 persen. Pertumbuhan ekonomi rata-rata tanpa migas tahun 2003-2009 mencapai 7,36 persen.
STATISTIK DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010
67
PENDAPATAN REGIONAL
19
PDRB per Kapita Terdongkrak Produksi Minyak dan Gas PDRB per kapita tahun 2009 sebesar 19,56 juta rupiah lebih tinggi dibandingkan dengan PDRB per Kapita tanpa migas sebesar 13,73 juta rupiah. Perbedaan cukup signifikan tersebut didongkrak oleh daerah penghasil minyak dan gas seperti Kabupaten Sorong dan Raja Ampat.
Sebuah
Tabel 19.4 PDRB per Kapita menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat 2008-2009 (Juta Rupiah) Kabupaten/ Kota
Dengan Migas
nilai
menggambarkan
Tanpa Migas
yang tingkat
cukup
relevan
kemakmuran
dalam
penduduk
2009
2008
2009
secara makro ekonomi adalah dengan menggunakan
Fak-Fak
15.56
17.31
15.57
17.31
pendekatan PDRB per kapita. Dengan PDRB per
Kaimana
14.27
16.34
14.31
16.34
Teluk Wondama
11.67
14.01
11.69
14.01
kapita, besaran nilai PDRB telah dibagi dengan jumlah
Teluk Bintuni
16.05
18.66
16.00
17.46
penduduk dari wilayah tersebut. Jadi besarnya PDRB
Manokwari
11.66
13.81
11.72
13.81
telah tertimbang dengan jumlah penduduk pada
6.34
8.53
5.88
8.53
Sorong
44.08
55.38
10.55
12.30
Raja Ampat
9.82
-
0.09
Maybrat
-
20.01
-
20.01
Kota Sorong
12.70
14.38
12.69
14.38
Papua Barat
17.08
19.56
11.97
13.73
.g o
9.30
0.09
tidak lagi dipengaruhi jumlah penduduk yang besar.
bp s
21.42
-
PDRB per kapita dengan migas Papua Barat meningkat dari Rp. 17,08 juta di tahun 2008 menjadi Rp. 19,56 juta di tahun 2009. Sedangkan bila tanpa
ar
20.65
Tambrauw
masing-masing wilayah, sehingga tingginya PDRB
at .
Sorong Selatan
.id
2008
migas PDRB per Kapita tahun 2009 sebesar Rp. 13,73
ab
Sumber: PDRB menurut Lapangan Usaha Prov. Papua Barat, 2009
juta. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2008 sebesar Rp. 11,97 juta. Kabupaten Sorong dan Kabupaten Raja Ampat
Distribusi
.p a
Konsumsi Rumah Tangga Lembaga Swasta Nirlaba Konsumsi Pemerintah
PDRB 2008
2009
2008
8 614 250.23
10 041 359.40
83 157.66
w
Penggunaan
pu
Tabel 19.5 PDRB menurut Penggunaan dan Distribusinya di Provinsi Papua Barat 2008-2009 (Miliar Rupiah)
2009
memiliki PDRB per kapita dengan migas tertinggi pertama dan kedua sebesar Rp. 55,38 juta dan Rp.
69.02
106 567.80
0.67
0.73
dalam penghitungan, peringkatnya langsung anjlok di
2 506 043.16
2 852 993.92
20.10
19.61
posisi ke-7 dan ke-8. PDRB per kapita kabupaten
4 080 076.40
4 498 236.48
32.72
30.92
tersebut menjadi Rp. 12,30 juta di Kabupaten Sorong
375 834.33
391 132.92
3.01
2.69
6 787 164.93
5 170 937.93
54.43
35.54
PDRB menurut pengunaan pada dasarnya sama
Dikurangi Impor (-)
9 977 495.21
8 513 500.94
80.02
58.52
besarnya dengan PDRB menurut Lapangan Usaha
PDRB
12 469 031.50
14 547 727.50
100.00
100.00
(produksi). PDRB menurut penggunaan dihitung
Ekspor
tp :// w
Perubahan Stok
ht
PMTB
w
69.09
21,42 juta, namun ketika unsur migas tidak disertakan
Sumber: PDRB menurut Penggunaan Prov. Papua Barat, 2009
dan Rp. 9,82 juta di Kabupaten Raja Ampat.
berdasarkan
pengeluaran
sedangkan
menurut
lapangan usaha dilihat dari sisi produksi. Sebagian
68
Tahukah Anda?
besar penggunaan terserap oleh konsumsi rumah
Kabupaten Tambrauw memiliki PDRB per kapita terendah di Indonesia (0,9 juta rupiah).
tangga, yaitu sebesar Rp. 10.041,36 miliar (69,02%) atau meningkat dari Rp. 8.614,25 miliar di tahun 2008.
STATISTIK DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010
PERBANDINGAN REGIONAL Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Maluku dan Papua Lebih Tinggi dari Pertumbuhan Ekonomi Nasional Pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 4,21 persen lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi wilayah Maluku dan Papua. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua bahkan mencapai 20,34 persen.
Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua adalah provinsi di kawasan timur Indonesia. Provinsi Maluku Utara adalah pemekaran dari Provinsi Maluku dan Provinsi Papua Barat adalah pemekaran dari Provinsi Papua. Diantara empat provinsi tersebut
20
Tabel 20.1 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Wilayah Maluku dan Papua 2007-2009 Penduduk Provinsi
Maluku
2009
Laju Pertumbuhan Penduduk 2007-2009 (%)
2007
2008
1420433
1440014
1457070
1.28
944276
959598
974990
1.61
Papua Barat
715999
729962
743860
1.93
yaitu 2.097.482 jiwa dengan laju pertumbuhan
Papua
2056517
2097482
2.01
penduduk 2,01 persen per tahun. Sedangkan
Sumber: Statsitik Indonesia, 2009 dan Perkembangan Beberapa Indikator Utama sosial Ekonomi Indonesia, 2009
.g o
2015616
bp s
penduduk terkecil adalah Provinsi Papua Barat, yaitu
Provinsi
ab
mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat tercatat
Tabel 20.2 PDRB per Kapita Wilayah Maluku dan Papua 2007-2009 (Juta rupiah)
ar
PDRB per kapita yang lazim digunakan untuk
at .
743.860 jiwa. Penduduk Papua Barat juga merupakan penduduk terkecil di Indonesia.
.id
Maluku Utara
Provinsi Papua memiliki jumlah penduduk terbesar,
2007
2008
2009
4.08
4.43
4.87
PDRB per kapita di Provinsi Papua bahkan lebih besar
Maluku Utara
3.35
4.02
4.58
dari itu, yakni mencapai 31,78 juta rupiah. Di Provinsi
Papua Barat
14.48
17.08
19.56
Papua
27.48
26.37
31.78
17.5
21.68
24.26
.p a
pu
sebesar 24,26 juta rupiah tahun 2009 di Indonesia.
Maluku
Papua Barat PDRB per kapitanya juga relatif tinggi,
w
yaitu mencapai 19,56 juta rupiah. Tingginya PDRB per
w
kapita tidak lepas dari tingginya kontribusi sektor
Indonesia
Sumber: Statsitik Indonesia, 2009 dan Perkembangan Beberapa Indikator Utama sosial Ekonomi Indonesia, 2009
tp :// w
pertambangan dan penggalian, sebagai contoh di Papua ada pertambangan emas (PT. Freeport), di
Tabel 20.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Maluku dan Papua 2007-2009 (%)
ht
Kalimantan Timur ada LNG Bontang dan beberapa pertambangan lainnya, sedangkan di Papua Barat ada
Provinsi
2007
2008
2009
pertambangan minyak dan gas disamping pembagi
Maluku
5.62
4.23
5.43
penduduk yang jumlahnya kecil.
Maluku Utara
6.01
5.98
6.02
Papua Barat
6.95
7.33
6.26
ekonomi di kawasan Maluku dan Papua diatas
Papua
4.34
(0.78)
20.34
pertumbuhan
Indonesia
6.28
6.06
4.21
Di tahun 2009 rata-rata laju pertumbuhan ekonomi
nasional.
Pertumbuhan
ekonomi nasional tahun 2009 sebesar 4,21 persen,
Sumber: PDRB menurut Penggunaan Prov.insi Papua Barat, 2009 dan Perkembangan Beberapa Indikator Utama sosial Ekonomi Indonesia, 2009
turun dari kondisi tahun 2008 sebesar 6,06 persen. Hal ini dipengaruhi krisis ekonomi global yang berdampak STATISTIK DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010
69
PERBANDINGAN REGIONAL
20
TPT wilayah Maluku dan Papua Lebih Rendah dari TPT Nasional kecuali Provinsi Maluku Provinsi Maluku menjadi satu-satunya provinsi di wilayah Maluku dan Papua yang TPT-nya lebih tinggi dari TPT nasional. Provinsi Papua bahkan memperoleh capaian yang baik dengan menempati peringkat ketiga nasional, dimana TPT-nya sebesar 4,08 persen.
pada negara-negara di dunia. Laju pertumbuhan
Tabel 20.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Wilayah Maluku dan Papua 2007-2009 Peringkat 2009
ekonomi Provinsi Papua mencapai 20,34 persen,
2007
2008
2009
Maluku
12.2
10.67
10.57
29
Maluku Utara
6.05
6.48
6.76
18
Papua Barat
9.46
7.65
7.56
20
direpresentasikan oleh angka pengangguran atau
Papua
5.01
4.39
4.08
3
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Tercatat untuk
Indonesia
9.11
8.39
7.87
setelah sebelumnya di tahun 2008 sempat menembus minus 0,78 persen. kinerja
ketenagakerjaan
umumnya
.g o
.id
Situasi
wilayah Maluku dan Papua, TPT terendah dicapai oleh
Sumber: Statsitik Indonesia, 2009 dan Perkembangan Beberapa Indikator Utama sosial Ekonomi Indonesia, 2009
Provinsi Papua yaitu sebesar 4,08 persen sehingga
bp s
Provinsi
menempatkannya pada peringkat ke-3 dari 33 provinsi
at .
di Indonesia. Sementara TPT tertinggi di Provinsi
ar
Maluku yaitu sebesar 10,57 persen atau berada di
ab
peringkat ke-5 terbawah secara nasional. Empat provinsi di wilayah tersebut TPT-nya lebih baik
Tahukah Anda?
w
.p a
pu
Jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur (5,37 juta jiwa) hampir empat kali lipat jumlah penduduk miskin di Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua.
Provinsi Maluku. Kecenderungan perkembangan TPT nasional bergerak menurun sejalan dengan provinsi Papua, Papua Barat, dan Maluku, namun untuk
w
Provinsi Maluku Utara memiliki pola yang berbeda,
tp :// w
provinsi tersebut TPT-nya justru cenderung meningkat
Tabel 20.5 Jumlah Penduduk Miskin Wilayah Maluku dan Papua 2007-2010 (ribu orang)
ht
dibandingkan dengan TPT nasional (7,87%) kecuali
selama tiga tahun terakhir. Secara agregat, jumlah penduduk miskin terbesar
2007
2008
2009
2010
di wilayah Maluku dan Papua selama empat tahun
Maluku
404.70
391.30
380.01
378.63
terakhir selalu ditempati oleh Provinsi Papua. Dalam
Maluku Utara
109.90
105.00
98.00
91.07
dua tahun ini jumlahnya justru mengalami peningkatan
Papua Barat
266.80
246.50
256.84
256.25
yaitu menjadi 760,35 ribu orang dan 761,62 ribu orang.
Papua
793.40
733.10
760.35
761.62
Jumlah penduduk miskin terendah berada di Provinsi
37.20
35.00
32.50
31.02
Maluku Utara yaitu sebesar 91,07 ribu orang di tahun
Provinsi
Indonesia (Jt)
Sumber: Statsitik Indonesia, 2009 dan Perkembangan Beberapa Indikator Utama sosial Ekonomi Indonesia, 2009
2010. Pola perkembangan jumlah penduduk miskin Maluku dan Maluku Utara memiliki persamaan karakter yaitu cenderung terus mengalami penurunan selama
70
STATISTIK DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010
PERBANDINGAN REGIONAL
20
Lebih dari Seperempat Penduduk Maluku, Papua Barat, dan Papua Berstatus Miskin Persentase penduduk miskin Provinsi Maluku, Papua Barat, dan Papua berada pada peringkat terendah se-Indonesia. Walaupun secara agregat jumlahnya kecil namun persentasenya cukup fantastis. Lebih dari seperempat penduduk provinsi tersebut termasuk penduduk miskin.
tahun terakhir. Sedangkan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat memiliki pola tersendiri, yaitu
2009
2010
Maluku
31.14
29.66
28.23
27.74
31
11.97
11.28
10.36
9.42
13
miskin terdapat fakta bahwa pada tahun 2010, tiga
Maluku Utara Papua Barat
39.31
35.12
35.71
34.88
32
provinsi di wilayah Maluku dan Papua merupakan tiga
Papua
37.53
37.08
36.80
33
provinsi dengan persentase penduduk miskin terbesar
Indonesia
16.58
di Indonesia, yaitu Provinsi Maluku sebesar 27,74
Sumber: Statsitik Indonesia, 2009 dan Perkembangan Beberapa Indikator Utama sosial Ekonomi Indonesia, 2009
►► CATATAN:
ab
Perkembangan pembangunan manusia diukur
13.33
ar
sebesar 36,80 persen (peringkat 33).
37.53
14.15
at .
persen (peringkat 31); Provinsi Papua Barat sebesar 34,88 persen (peringkat 32); dan Provinsi Papua
15.42
bp s
Kemiskinan ditinjau dari persentase penduduk
.id
2008
kembali mengalami penurunan pada tahun 2010.
Provinsi
Peringkat 2010
2007
.g o
sama-sama mengalami peningkatan di tahun 2009 dan
Tabel 20.6 Persentase Penduduk Miskin Wilayah Maluku dan Papua 2007-2010 (%)
dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM
Empat Kategori Pengelompokan IPM:
Indonesia
71,76
persen.
Dalam
pu
mencapai
.p a
pengkategorian IPM oleh UNDP capaian ini termasuk
kedalam kelompok menengah. Capaian IPM wilayah
IPM tinggi : 80,00-89,99 persen IPM menengah : 50,00-79,99 persen IPM rendah : kurang dari 50,00 persen
w
Maluku dan Papua tahun 2009 termasuk rendah,
IPM sangat tinggi : 90,00-100 persen
w
mengingat peringkat terbaiknya hanya mencapai
tp :// w
urutan ke-19 dari 33 provinsi. Capaian IPM tertinggi diraih oleh Provinsi Maluku, yaitu sebesar 70,96
Tabel 20.7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Wilayah Maluku dan Papua 2007-2009 (%)
ht
persen dan capaian terendah berada di Provinsi Papua sebesar 64,53 persen sekaligus merupakan peringkat terendah capaian IPM secara nasional.
Tahukah Anda? Provinsi Maluku (27,74%), Provinsi Papua Barat (34,88%) dan Provinsi Papua (36,80%) adalah tiga p r o v i n s i d en g a n p er s e n t a s e penduduk miskin terbesar di Indonesia.
Provinsi
Peringkat 2009
2007
2008
2009
Maluku
69.96
70.38
70.96
Maluku Utara
67.82
68.18
68.63
29
Papua Barat
67.28
67.95
68.58
30
Papua
63.41
64.00
64.53
33
Indonesia
70.59
71.17
71.76
19
Sumber: Statsitik Indonesia, 2009 dan Perkembangan Beberapa Indikator Utama sosial Ekonomi Indonesia, 2009
STATISTIK DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010
71
PERBANDINGAN REGIONAL
20
Pertumbuhan Ekonomi Tinggi namun Persentase Penduduk Miskin Juga Tinggi Provinsi Maluku, Papua Barat, dan Papua memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun ternyata persentase penduduk miskinnya juga tinggi. Hal ini diduga disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang kurang berkualitas dan ketimpangan distribusi pendapatan.
Gambar 20.1 Hubungan TPT dan Persentase Penduduk Miskin Wilayah Maluku dan Papua 2009 40
Diagram kuadran pada gambar 20.1. Provinsi Papua dan papua Barat memiliki karakteristik TPT rendah
Papua
35
Hubungan TPT dan Kemiskinan terlihat dari
namun persentase penduduk miskin tinggi (terhadap
Papua Barat
30 25
benchmark). Kondisi yang lebih buruk terjadi pada
Maluku
Provinsi Maluku Utara memiliki kondisi terbaik dengan
Maluku Utara
0 0
2
TPT rendah dan Persentase penduduk miskin rendah.
TPT ↑ % Penduduk Miskin ↓
TPT ↓ % Penduduk Miskin ↓
4
6
8
10
bp s
5
Menurut beberapa literatur, idealnya jika tingkat 12
memiliki hubungan yang searah. Namun tidak selamanya kondisi tersebut dapat tercapai. Perlu
.p a
pu
ab
Sumber: Perkembangan Beberapa Indikator Utama sosial Ekonomi Indonesia, 2009 Catatan: 1. Benchmark: TPT Indonesia 7,87% dan Persentase penduduk miskin Indonesia 13,33%. 2. Tanda panah berwarna hijau menunjukkan keadaan yang lebih baik daripada benchmark, dan tanda panah berwarna merah menunjukkan keadaan yang tidak lebih baik daripada benchmark.
pengangguran (TPT) rendah maka kemiskinan akan
at .
10
persentase penduduk miskin tinggi. Sedangkan
ar
15
TPT ↑ % Penduduk Miskin ↑
.g o
TPT ↓ % Penduduk Miskin ↑
.id
Provinsi Maluku, dengan karakteristik TPT tinggi dan
20
w
w
Gambar 20.2 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Persentase Penduduk Miskin Wilayah Maluku dan Papua 2009
35 Prtmbhn Ekonomi ↓ % Penduduk Miskin ↑
Papua Barat
30 25
10 5 0 0
kebutuhan
dasar
hidupnya.
pendidikan rendah, dan upah yang rendah. Hal tersebut merupakan beberapa penyebab TPT rendah
Prtmbhn Ekonomi ↑ % Penduduk Miskin ↓
tetapi kemiskinan tetap tinggi. 15
20
25
Sumber: Perkembangan Beberapa Indikator Utama sosial Ekonomi Indonesia, 2009 Catatan: 1. Benchmark: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 4,21% dan Persentase penduduk miskin Indonesia 13,33%. 2. Tanda panah berwarna hijau menunjukkan keadaan yang lebih baik daripada benchmark, dan tanda panah berwarna merah menunjukkan keadaan yang tidak lebih baik daripada benchmark.
72
memenuhi
hasil dari alam untuk dikonsumsi sendiri) tinggi, tingkat
Maluku Utara
10
mampu
tinggi, bekerja disektor pertanian ekstrkatif (mengambil
Prtmbhn Ekonomi ↑ % Penduduk Miskin ↑
5
memiliki produktivitas yang tinggi sehingga setidaknya
bekerja dibawah jam kerja normal, pekerja informal
Maluku
Pert Eko ↓ % P Miskin ↓
15
perlu diamati adalah apakah penduduk yang bekerja
bekerja, namun perlu dilihat kemungkinan apakah
ht
20
TPT rendah tetapi kemiskinan tetap tinggi. Aspek yang
Pengangguran rendah berarti lebih banyak orang yang Papua
tp :// w
40
dicermati dari berbagai aspek mengapa bisa terjadi
Hubungan pertumbuhan ekonomi dan persentase penduduk miskin hanya terbagi ke dalam dua kuadran yang berbeda. Pertumbuhan ekonomi di empat provinsi ini lebih tinggi dari angka nasional, sehingga seluruh provinsi berada disisi kanan kuadran (1 dan 4).
STATISTIK DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010
PERBANDINGAN REGIONAL
20
Gini Ratio Tinggi, Persentase Penduduk Miskin Tinggi Salah satu contoh fenomena yang melatarbelakangi tingginya persentase penduduk miskin di Provinsi Papua meskipun memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah ketimpangan distribusi pendapatan (gini ratio tinggi)
Sementara untuk tiga provinsi lainnya memiliki
40 35
pertumbuhan ekonomi tinggi namun persentase
25
penduduk miskin juga tinggi. Hal ini dapat terjadi
20
kemungkinan disebabkan oleh belum berkualitasnya
15
pertumbuhan ekonomi di ketiga provinsi tersebut.
10
Pertumbuhan ekonomi belum mampu menurunkan
5
kemiskinan dan elastisitas kesempatan kerja yang
0
Barat hanya sebesar 0,02 persen, atau setiap satu pertumbuhan
ekonomi
hanya
mampu
pu
persen
.p a
menciptakan kesempatan kerja sebesar 0,02 persen (lihat hal 20). Disamping itu, ketimpangan distribusi
w
pendapatan dapat menjadi sebab tingginya kemiskinan
w
meskipun pertumbuhan ekonomi relatif tinggi.
tp :// w
Gambaran ketimpangan distribusi pendapatan tinggi yang berpengaruh pada persentase penduduk
ht
miskin tinggi tampak pada kondisi Provinsi Papua di gambar 20.3. Provinsi Papua memiliki koefisien gini ratio sebesar 0,38 persen dan persentase penduduk miskin
sebesar
36,80
persen.
Gini Ratio ↑ % Penduduk Miskin ↑
Maluku Utara
Gini Ratio ↑ % Penduduk Miskin ↓
Gini Ratio ↓ % Penduduk Miskin ↓
0.3
0.32
0.34
0.36
0.38
0.4
Sumber: Perkembangan Beberapa Indikator Utama sosial Ekonomi Indonesia, 2009 Catatan: 1. Benchmark: Gini Ratio Indonesia 0,37% dan Persentase penduduk miskin Indonesia 13,33%. 2. Tanda panah berwarna hijau menunjukkan keadaan yang lebih baik daripada benchmark, dan tanda panah berwarna merah menunjukkan keadaan yang tidak lebih baik daripada benchmark.
ab
Sebagai contoh elastisitas kesempatan kerja di Papua
Gini Ratio ↓ % Penduduk Miskin ↑
at .
mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
Maluku
ar
masih rendah. Jadi pertumbuhan ekonomi belum
Papua
Papua Barat
30
.id
tinggi dan persentase penduduk miskin rendah.
.g o
Utara, dengan karakteristik pertumbuhan ekonomi
Gambar 20.3 Hubungan Gini Ratio dan Persentase Penduduk Miskin Wilayah Maluku dan Papua 2009
bp s
Kondisi terbaik ditunjukkan oleh Provinsi Maluku
Meskipun
laju
pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua mencapai 20,34 persen tetapi karena tidak didukung oleh pemerataan pendapatan yang baik maka persentase penduduk miskinnya tinggi. Hal yang berbeda terjadi di Provinsi Maluku Utara, terjadi hubungan searah yang positif, dimana gini ratio rendah dan kemiskinan juga rendah.
►► CATATAN: Beberapa Kajian Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi, kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Distribusi Pendapatan:
Ravallion dan Datt (1996), studi kasus di India → Menemukan bahwa pertumbuhan di sektor primer lebih efektif dalam menurunkan kemiskinan dibanding sektor sekunder.
Saunders
(2002)
→
Tingkat
kemiskinan
dan
pengangguran kadang kala tidak searah bahkan berlawanan arah karena alasan ekonomi, serta konsep dan metodologi yang digunakan.
Semoa dan Tesfa (2004), studi di Virginia Barat → Ada hubungan timbal balik antara perubahan insiden kemiskinan dan perubahan ketimpangan pendapatan. Hubungan yang terjadi adalah searah, yaitu jika kemiskinan meningkat maka perubahan ketimpanganpun akan meningkat, demikian juga sebaliknya.
Munandar, Kurniawan dan Santoso (2007), berdasarkan analisis siklikal → Tingkat kemiskinan akan turun jika pengangguran turun.
STATISTIK DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010
73
w
tp :// w
ht .p a
w ab
pu at .
ar
.id
.g o
bp s
.id .g o bp s at . ar
ht
tp :// w
w
w
.p a
pu
ab
Lampiran Tabel
STATISTIK DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010
74
Tabel 1.1 Luas Wilayah Provinsi Papua Barat menurut Kabupaten/Kota 2009 Kabupaten/Kota
Luas Wilayah
Fakfak
11036.48
Kaimana
16241.84 3959.53 20840.83
Manokwari
14250.94
Sorong Selatan
.id
Teluk Bintuni
.g o
Teluk Wondama
9408.63
12594.94
bp s
Sorong Raja Ampat
8034.44 656.64
Papua Barat
97024.27
ab
ar
Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 Tahun 2008
at .
Kota Sorong
pu
Tabel 1.2 Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Provinsi Papua Barat 2009 Kabupaten/Kota
.p a
Laki-laki
10-14
tp :// w
15-19
w
5-9
w
0-4
20-24
Jumlah Penduduk Perempuan
41397
43498
37398
39698
84895 77096
33597
35599
69196
38498
40498
78996
32197
38299
70496
25-29
29598
32299
61897
30-34
30801
31097
61898
30698
31699
62397
26598
29500
56098
ht
35-39
40-44
45-49
21198
23199
44397
50-54
13799
17798
31597
55-59
8600
12499
21099
60-64
5201
7198
12399
65-69
2101
3999
6100
70-74
1099
2000
3099
75+
1100
1100
2200
353880
389980
743860
Total Sumber: Proyeksi Supas 2000-2015
75
Jumlah
STATISTIK DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010
Tabel 1.3 Indeks Pembangunan Manusia menurut Komponen dan Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat 2009 Komponen IPM
IPM
AMH
MYS
PPP
Fakfak
70.16
97.18
9.09
585.63
70.80
Kaimana
69.48
95.49
7.32
599.40
69.80
Teluk Wondama
67.25
83.13
6.44
600.79
65.27
Teluk Bintuni
67.88
82.98
6.88
597.49
Manokwari
67.67
85.67
7.95
588.11
Sorong Selatan
66.49
88.20
7.94
Sorong
67.49
91.40
8.04
Raja Ampat
65.75
92.77
7.26
560.49
64.08
Tambrauw
66.09
76.38
4.21
440.53
49.12
Maybrat
66.03
89.80
6.92
580.93
64.89
Kota Sorong
71.53
99.12
10.54
634.63
76.84
Papua Barat
68.20
92.34
8.01
595.28
68.58
.g o
66.20
587.90
66.09
597.45
68.16
bp s
ar
65.65
pu
ab
Sumber: Olahan Susenas 2009
.id
AHH
at .
Kabupaten/Kota
Garis Kemiskinan
Perkotaan 154,698
54,820
Total
209,518
Penduduk Miskin Jumlah
Persentase
Kedalaman Kemiskinan (P1)
Keparahan Kemiskinan (P2)
11.00
7.14
0.73
0.12
tp :// w
Maret 2007
Non Makanan
w
Makanan
w
Daerah/Tahun
.p a
Tabel 1.4 Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Papua Barat 2007-2010
81,373
Maret 2007
176,025
28,933
204,958
255.80
48.82
16.58
7.29
Maret 2008
197,785
32,469
230,254
237.02
43.74
11.67
4.46
Maret 2009
223,592
45,762
269,354
248.29
44.71
12.51
4.61
Maret 2010
238,145
49,367
287,512
246.66
43.48
13.22
5.47
Maret 2007
172,145
33,853
205,998
266.80
39.31
12.97
5.66
Maret 2008
193,930
39,641
233,570
246.50
35.12
9.18
3.50
Maret 2008 Maret 2009
63,941
244,807
9.48
5.93
0.73
0.24
304,730
8.55
5.22
0.43
0.04
233,764
85,406
319,170
9.59
5.73
1.14
0.36
ht
Maret 2010
180,866
223,357
Perdesaan
Kota+Desa
Maret 2009
223,538
53,878
277,416
256.84
35.71
9.75
3.57
Maret 2010
237,147
57,580
294,727
256.25
34.88
10.47
4.30
Sumber: Olahan Susenas 2007-2010
STATISTIK DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010
76
Tabel 1.5 PDRB ADHB dan ADHK menurut Lapangan Usaha Provinsi Papua Barat 2006-2009 Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Berlaku
2007
2,428,810.57
2,762,424.54
3,107,119.13
3,567,520.90
1,624,269.11
1,709,046.87
1,817,444.10
1,878,562.44
2. Pertambangan dan Penggalian
1,552,891.49
1,655,107.42
1,844,019.44
1,926,816.67
1,081,658.46
1,087,167.36
1,098,592.02
1,093,722.58
3. Industri Pengolahan
1,741,954.15
2,084,467.80
2,835,994.38
3,548,361.11
751,875.24
813,660.34
872,426.05
971,081.99
48,038.78
57,745.90
66,030.34
73,874.44
24,616.86
26,903.48
29,098.48
31,691.89
5. Bangunan
715,644.60
893,250.07
1,150,834.65
1,426,539.42
440,813.49
498,004.63
572,822.13
648,208.20
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran
925,804.53
1,096,203.97
1,290,421.32
1,452,692.47
561,814.69
616,261.41
670,818.70
712,637.01
7. Pengangkutan dan Komunikasi
646,121.42
771,098.42
866,875.56
1,059,222.47
397,041.92
440,299.46
473,536.46
549,199.59
8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan
151,430.25
214,745.78
302,327.09
348,902.66
94,706.46
118,299.10
150,145.26
151,927.63
9. Jasa-jasa
734,843.72
832,234.79
1,005,409.58
1,143,797.37
572,104.26
624,673.17
684,491.02
731,168.14
5,548,900.50
5,934,315.82
6,369,374.22
6,768,199.45
8,945,539.50
PDRB Papua Barat
10,367,278.69 12,469,031.50
.g o
bp s
2009
at .
2008
14,547,727.50
2008
2009
ab
4. Listrik, Gas & Air Bersih
2007
.id
2006
1. Pertanian
ar
2006
Atas Dasar Harga Konstan
.p a
pu
Sumber: PDRB menurut Lapangan Usaha Provinsi Papua Barat, 2009
2006
2007 27.15
tp :// w
1. Pertanian
w
Lapangan Usaha
w
Tabel 1.6 Distribusi PDRB menurut Lapangan Usaha Provinsi Papua Barat 2006-2009 2008 26.65
2009 24.92
24.52
17.36
15.96
14.79
13.24
19.47
20.11
22.74
24.39
4. Listrik, Gas & Air Bersih
0.54
0.56
0.53
0.51
5. Bangunan
8.00
8.62
9.23
9.81
10.35
10.57
10.35
9.99
7.22
7.44
6.95
7.28
1.69
2.07
2.42
2.40
ht
2. Pertambangan dan Penggalian 3. Industri Pengolahan
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran 7. Pengangkutan dan Komunikasi 8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan 9. Jasa-jasa TOTAL
8.21
8.03
8.06
7.86
100.00
100.00
100.00
100.00
Sumber: PDRB menurut Lapangan Usaha Provinsi Papua Barat, 2009
77
STATISTIK DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010
Tabel 1.7 Pertumbuhan Ekonomi menurut Lapangan Usaha Provinsi Papua Barat 2006-2009
1. Pertanian 2. Pertambangan dan Penggalian
2007
2008
3.29
5.22
6.34
3.36
-1.77
0.51
1.05
-0.44
7.22
11.31
8.16
8.91
8.22
11.25
9.29
5. Bangunan
13.06
12.97
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran
10.49
9.69
7. Pengangkutan dan Komunikasi
14.84
8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan
-1.80
13.16
8.85
6.23
10.89
7.55
15.98
24.91
26.92
1.19
bp s
15.02
at .
0.52
4. Listrik, Gas & Air Bersih
3. Industri Pengolahan
2009
.id
2006
.g o
Lapangan Usaha
9.40
9.19
9.58
6.82
Papua Barat
4.55
6.95
7.33
6.26
ar
9. Jasa-jasa
.p a
pu
ab
Sumber: PDRB menurut Lapangan Usaha Provinsi Papua Barat, 2009
w
2007
2008
2009
6.81
6.42
6.29
6.14
7.69
8.38
6.16
9.72
Teluk Wondama
18.97
19.75
16.90
13.67
Teluk Bintuni
11.10
12.87
12.52
10.72
Manokwari
7.60
8.84
9.40
9.50
Sorong Selatan
8.71
8.67
-28.14
10.90
Sorong
0.39
3.13
7.98
4.55
Raja Ampat
0.22
2.74
2.23
2.75
-
-
-
3.80
Kota Sorong
8.53
6.57
7.44
8.23
Papua Barat
4.55
6.95
7.33
6.26
tp :// w
Fak-Fak
2006
ht
Kabupaten/Kota
w
Tabel 1.8 Pertumbuhan Ekonomi menurut Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat 2006-2009
Kaimana
Tambrauw Maybrat
3.16
Sumber: PDRB menurut Lapangan Usaha Provinsi Papua Barat, 2009
STATISTIK DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010
78
w
tp :// w
ht .p a
w ab
pu at .
ar
.id
.g o
bp s
w
tp :// w
ht .p a
w ab
pu at .
ar
.id
.g o
bp s