No title

w

tp :// w

ht .p a

w ab

pu at .

ar

.id

.g o

bp s

w

tp :// w

ht .p a

w ab

pu at .

ar

.id

.g o

bp s

.id .g o bp s

ht

tp :// w

w

w

.p a

pu

ab

ar

at .

STATISTIK DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT 2010

w

tp :// w

ht .p a

w ab

pu at .

ar

.id

.g o

bp s

STATISTIK DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT 2010

at . ar

Naskah : Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat

bp s

.g o

.id

ISSN : No. Publikasi : 91300.10.13 Katalog BPS : 1101001.9100 Ukuran Buku : 17.6 cm x 25 cm Jumlah Halaman : vi + 78 halaman

.p a

pu

ab

Gambar Kulit : Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat

tp :// w

w

w

Diterbitkan Oleh : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat

ht

Boleh dikutip dengan menyebutkan Sumbernya

w

tp :// w

ht .p a

w ab

pu at .

ar

.id

.g o

bp s

Kata Sambutan Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, saya menyambut baik penerbitan publikasi Statistik Daerah yang dilakukan oleh Badan

.id

Pusat Statistik (BPS) provinsi dan kabupaten/kota. Penyusunan publikasi Statistik Daerah ini merupakan inovasi dan pengembangan kegiatan perstatistikan serta

.g o

penyebarluasan informasi sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan visi BPS

bp s

sebagai “ pelopor data statistik terpercaya untuk semua “.

at .

Penerbitan publikasi Statistik Daerah Provinsi Papua Barat 2010 dimaksudkan untuk melengkapi ragam publikasi statistik yang telah tersedia di daerah seperti Daerah Dalam Angka (DDA) yang telah terbit secara rutin dalam memotret

ar

kondisi daerah. Buku ini menyajikan indikator-indikator terpilih yang menggambarkan tentang kondisi daerah dalam

pu

ab

bentuk tampilan uraian deskriptif sederhana.

.p a

Saya berharap, publikasi Statistik Daerah Provinsi Papua Barat 2010 ini mampu memberikan informasi secara cepat dan tepat kepada pemerintah daerah dan masyarakat yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan, monitor dan

w

evaluasi mengenai perkembangan pembangunan di berbagai sektor serta membantu para pengguna data lainnya

tp :// w

w

dalam memahami kondisi umum daerahnya.

Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah

ht

berpartisipasi hingga terbitnya publikasi ini, dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa meridhoi usaha kita.

Jakarta, September 2010 Kepala Badan Pusat Statistik,

DR. Rusman Heriawan

STATISTIK

i

w

tp :// w

ht .p a

w ab

pu at .

ar

.id

.g o

bp s

Kata Pengantar Publikasi Statistik Daerah Provinsi Papua Barat 2010 diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat berisi berbagai data dan informasi terpilih seputar

.id

Provinsi Papua Barat yang dianalisis secara sederhana untuk membantu pengguna data memahami perkembangan pembangunan serta potensi yang ada di Provinsi

.g o

Papua Barat. Publikasi yang terbit perdana ini diharapkan menjadi ikon baru Badan

bp s

Pusat Statistik dalam mengemas isu-isu terkini perkembangan pembangunan yang

at .

ditampilkan dalam bentuk lebih informatif.

Publikasi Statistik Daerah Provinsi Papua Barat 2010 diterbitkan untuk melengkapi publikasi-publikasi statistik yang

ar

sudah terbit secara rutin setiap tahun. Berbeda dengan publikasi-publikasi yang sudah ada, publikasi ini lebih

pu

ab

menekankan pada analisis.

Materi yang disajikan dalam Statistik Daerah Provinsi Papua Barat 2010 memuat berbagai informasi/indikator terpilih

.p a

yang terkait dengan pembangunan di berbagai sektor di Provinsi Papua Barat dan diharapkan dapat menjadi bahan

w

w

rujukan/kajian dalam perencanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan.

tp :// w

Kritik dan saran konstruktif berbagai pihak kami harapkan untuk penyempurnaan penerbitan mendatang. Semoga publikasi ini mampu memenuhi tuntutan kebutuhan data statistik, baik oleh instansi/dinas pemerintah, swasta, kalangan

ht

akademisi maupun masyarakat luas.

Manokwari, November 2010 Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat,

Ir. Tanda Sirait, MM.

STATISTIK DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010

ii

w

tp :// w

ht .p a

w ab

pu at .

ar

.id

.g o

bp s

Statistik Kunci

4 5 6

Jumlah penduduk 15 thn keatas yang bekerja

2

2

Jumlah penganggur

Jumlah Angkatan kerja TPAK TPT

2

2

2

7

Persentase pekerja di sektor formal

8

Laju inflasi3

9

Ekspor (juta)5

2

715999

729962

743860

orang

268117

316193

325759

orang

28029

26189

26626

orang

296146

342382

352385

persen

66.52

68.15

68.52

persen

9.46

7.65

7.56

36.52

33.77

32.82

-

20.06

5.22

6416179.41

6787164.93

5170937.93

8529463.74

9977495.21

8513500.95

persen

6.95

7.33

6.26

rupiah

10367278.69

12469031.50

14547727.50

rupiah

5934315.82

6369374.22

6768199.45

rupiah

14479459.73

17081754.25

19557077.28

persen

-

106.24

104.98

orang

266.80

246.50

256.84

persen

39.31

35.12

35.71

persen

ar

rupiah

5

12

PDRB ADHB (juta)

13

PDRB ADHK (juta)

14

PDRB per Kapita

ab

Pertumbuhan Ekonomi

pu

11

rupiah

.p a

Impor (juta)

4

2009

orang

persen

10

2008

.id

3

Jumlah penduduk1

2007

.g o

2

Satuan

bp s

1

Uraian

at .

No.

Nilai Tukar Petani (NTP)

16

Jumlah Penduduk miskin (ribu)

17

Persentase penduduk miskin

18

Angka partisipasi sekolah 7-12 tahun

persen

92.64

93.18

93.35

19


persen

87.58

88.75

88.59

20


persen

57.84

57.53

57.95

21

Angka Harapan Hidup

tahun

67.60

67.90

68.20

22

Rata-rata lama sekolah

tahun

7.65

7.67

8.01

23

Angka melek huruf

persen

90.32

92.15

92.34

24

Paritas Daya Beli (PPP) (ribu)

rupiah

592.07

593.13

595.28

25

IPM

persen

67.28

67.95

68.58

26

Rata-rata pengeluaran per kapita

rupiah

293122

346929

444426

ht

tp :// w

w

w

15

Catatan: 1. Berdasarkan Proyeksi SUPAS 2005-2015 2. Kondisi bulan Agustus (Sakernas) 3. Angka inflasi Papua Barat dihitung mulai 2008 4. Data tahun 2007 belum tersedia 5. Termasuk ekspor dan impor antar provinsi STATISTIK DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010

iii

w

tp :// w

ht .p a

w ab

pu at .

ar

.id

.g o

bp s

Penjelasan Teknis  Angka Kematian Bayi adalah probabilita bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun, dinyatakan dalam per seribu kelahiran.

 Desa pesisir/tepi laut adalah desa/kelurahan termasuk nagari atau lainnya yang memiliki wilayah yang berbatasan langsung dengan garis pantai/laut (atau merupakan desa pulau).

 Angka Kematian Balita adalah probabilita bayi meninggal sebelum mencapai usia lima tahun, dinyatakan dalam per seribu kelahiran.

.g o

bp s

at .

 Angka Reproduksi Neto adalah rasio bayi wanita yang hidup sampai usia ibunya dikalikan dengan angka reproduksi bruto.

.p a

pu

ab

 Kepadatan Penduduk adalah jumlah penduduk di suatu daerah dibagi dengan luas daratan daerah tersebut, biasanya dinyatakan sebagai penduduk per Km2.

 Angka Harapan Hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur.

ar

 Desa bukan pesisir adalah desa/kelurahan termasuk nagari atau lainnya yang tidak berbatasan langsung dengan laut atau tidak mempunyai pesisir.

.id

 Daerah administrasi adalah wilayah administrasi yang sudah memiliki dasar hukum yang sah menurut Departemen Dalam Negeri.

tp :// w

w

w

 Laju pertumbuhan penduduk adalah rata-rata tahunan laju perubahan jumlah penduduk di suatu daerah selama periode waktu tertentu.

ht

 Angkatan Kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja atau sementara tidak bekerja, dan yang sedang mencari pekerjaan.  Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja.  Tingkat Pengangguran Terbuka adalah perbandingan antara jumlah pencari kerja dengan jumlah angkatan kerja.

 Angka Kelahiran Total adalah setiap wanita di Indonesia secara hipotesis akan melahirkan anak hingga masa berakhir reproduksinya (15 – 49) tahun.  Angka Melek Huruf Dewasa adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis, dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas.  Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah penduduk kelompok usia sekolah (7-12 th; 13-15 th; 16-18 th) yang bersekolah terhadap seluruh penduduk kelompok usia sekolah (7-12 th; 13-15 th; 16-18 th). Bersekolah adalah mereka yang perlu mengikuti pendidikan di jalur formal (SD/MI, SMP/MTs, SMA/ SMK/MA atau PT) maupun non formal (paket A, paket B atau paket C).


iv

w

tp :// w

ht .p a

w ab

pu at .

ar

.id

.g o

bp s

 IPM adalah indeks komposit dari gabungan 4 (empat) indikator yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita.

tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.  Indeks Harga Konsumen adalah angka/indeks yang menunjukkan perbandingan relatif antara

.id

.g o

 Inflasi adalah indikator yang dapat memberikan

at .

bp s

informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat.  Nilai Tukar Petani (NTP) adalah perbandingan antara indeks harga yang diterima petani

w

.p a

pu

ab

 Angka Koefisien Gini adalah ukuran kemerataan pendapatan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan. Angka koefisien Gini terletak antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nol mencerminkan kemerataan sempurna dan satu menggambarkan ketidakmerataan sempurna.

tingkat harga (konsumen/eceran) pada saat bulan survei dan harga tersebut pada bulan sebelumnya.

ar

 Industri Pengolahan adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi atau setengah jadi atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih kepada pemakai akhir.

ht

tp :// w

w

 Garis kemiskinan adalah besarnya nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum makanan dan nonmakanan yang dibutuhkan oleh seorang individu untuk tetap berada pada kehidupan yang layak.  Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masingmasing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.  Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin

dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase.

 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu.  Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita adalah Produk Domestik Regional Bruto dibagi dengan penduduk pertengahan tahun.  PDRB Harga Berlaku adalah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun.  PDRB Harga Konstan adalah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar.


v

w

tp :// w

ht .p a

w ab

pu at .

ar

.id

.g o

bp s

.id

Daftar Isi

Kata Sambutan

.g o

Kata Pengantar Statistik Kunci

bp s

Penjelasan Teknis

ii iii v vi

Geografi dan Iklim

1

11

Industri Pengolahan

44

2

Pemerintahan

4

12

Konstruksi

46

3

Penduduk

7

13

Hotel dan Pariwisata

47

4

Ketenagakerjaan

13

14

Transportasi dan Komunikasi

51

5

Pendidikan

21

15

Perbankan dan Investasi

54

6

Kesehatan

25

16

Harga-harga

55

7

Perumahan dan Lingkungan

29

17

Pengeluaran Penduduk

61

8

Pembangunan Manusia

32

18

Perdagangan

64

9

Pertanian

38

19

Pendapatan Regional

65

10

Pertambangan dan Energi

41

20

Perbandingan Regional

69

Lampiran Tabel

74

ht

tp :// w

w

w

.p a

pu

ab

ar

1

at .

Daftar Isi

i


vi

w

tp :// w

ht .p a

w ab

pu at .

ar

.id

.g o

bp s

GEOGRAFI DAN IKLIM Papua Barat dimekarkan dari Papua Papua Barat resmi menjadi provinsi yang memiliki pemerintahan sendiri berdasarkan UU No. 45 tahun 1999 setelah dimekarkan dari provinsi induknya, Provinsi Papua.

Provinsi Papua Barat terletak pada bagian

1

Gambar 1.1 Peta Provinsi Papua Barat

kepala burung Pulau Papua. Secara geografis letak Provinsi Papua Barat berada di daerah sekitar ekuator, yaitu tepatnya pada koordinat 0º,0” hingga 4º,0” Lintang Selatan dan 124º,00” hingga 132º‟0” Bujur Timur.

.id

Batas-batas wilayah Provinsi Papua Barat adalah:

.g o

Utara: Samudera Pasifik Selatan: Laut Banda dan Provinsi Maluku

bp s

Barat: Laut Seram dan Provinsi Maluku

Gambar 1.2 Persentase Luas Wilayah Provinsi Papua Barat menurut Kabupaten/Kota 2009

ab

dari Provinsi Papua. Provinsi Papua Barat dimekarkan

ar

Provinsi Papua Barat adalah provinsi pemekaran

at .

Timur: Provinsi Papua

dari Provinsi Papua berdasarkan UU No. 45 Tahun

pu

1999. Dan berdasarkan Inpres No. 1 tahun 2003

.p a

provinsi ini bernama Irian Jaya Barat. Kemudian sejak 6 Februari 2007 resmi bernama Provinsi Papua Barat.

w

Pada awal pemekarannya, Provinsi Papua Barat

w

hanya terdiri dari Kabupaten Fakfak, Kabupaten So-

tp :// w

rong, Kabupaten Manokwari, dan Kota Sorong.

ht

Wilayah tersebut sekarang terbagi kedalam wilayah administrasi yang terdiri dari 10 (sepuluh) kabupaten dan 1 (satu) kota, atau terjadi penambahan tujuh kabupaten sejak pemekaran wilayah.

Sumber: Permendagri No. 6 Tahun 2008

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 2008 luas wilayah Provinsi Papua Barat adalah 97.024,37 Km2. Wilayah terluas adalah Kabupaten Teluk Bintuni (21,48%) dan wilayah terkecil adalah Kota Sorong (0,68 %).

Tahukah Anda? Pulau Papua (Indonesia dan Papua New Guinea) adalah pulau terbesar kedua di dunia setelah Green Land (Denmark).


1

GEOGRAFI DAN IKLIM

1

Selama Dua per Tiga Tahun 2009 Diguyur Hujan Sebagian wilayah di Papua Barat memiliki curah hujan yang tinggi, jumlah hari hujan dapat mencapai 246 hari atau lebih dari dua per tiga tahun selama tahun 2009

Berdasarkan topografi wilayah, Provinsi Papua

Gambar 1.3 Persentase Desa/Kelurahan Berdasarkan Topografi Wilayah 2008

Barat terbagi menjadi 34,52 persen merupakan desa pesisir dan 65,48 persen adalah desa bukan pesisir. Dari 65,48 persen desa yang terletak di bukan pesisir,

15.60

sebesar 15,60 persen berada pada daerah lembah/

20.66

daerah aliran sungai; 20,66 persen terletak pada

.id

65.48

34.52

lereng atau punggung gunung; dan 29,21 persen

.g o

29.21

lainnya berada pada daerah dataran.

bp s

Pesisir Bukan Pesisir Lembah/Daerah Aliran Sungai Bukan Pesisir Lereng/Punggung Bukit Bukan Pesisir Dataran

Suhu udara rata-rata di Provinsi Papua Barat berada pada kisaran 22,00º–33,20º Celcius dengan

at .

Sumber: Sensus Potensi Desa (PODES), 2008

ar

suhu udara minimum berada di Kabupaten Fakfak dan suhu udara maksimum berada di Kota Sorong.

pu

Maksimum

antara 81,25 persen sampai dengan 85,33 persen.

22,00

Rata-rata Kelembaban Udara

81,25

993,61

1010,50

1680,00

3265,00

152,00

246,00

37,00

131,40

Manokwari yaitu 152 hari. Sedangkan Kabupaten

Sumber: Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Kab/Kota, 2009

Kaimana yang memiliki curah hujan terendah justru

Curah Hujan Hari Hujan

tp :// w

Rata-rata Tekanan Udara

w

Suhu Udara Rata-rata

.p a

Minimum

Sementara rata-rata kelembaban udara bervariasi

w

Uraian

ab

Tabel 1.1 Keadaan Iklim Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat 2009

85,33

ht

Rata-rata Penyinaran Matahari

33,20

Curah hujan di Provinsi Papua Barat bervariasi. Curah hujan terendah tercatat 1680,00 mm per tahun berada di Kabupaten Kaimana dan yang tertinggi 3265,00 mm per tahun di Kabupaten Fakfak. Sementara hari hujan terendah berada di Kabupaten

mempunyai hari hujan yang tertinggi di Provinsi Papua Barat, yaitu sebanyak 246 hari atau sekitar dua per

Tahukah Anda? Provinsi Papua Barat memiliki jumlah pulau sebanyak 1.945 buah, dan merupakan provinsi dengan jumlah pulau terbanyak kedua di Indonesia setelah Provinsi Kepulauan Riau (2.408 pulau).

tiga tahun selama tahun 2009 Kabupaten Kaimana diguyur hujan. Fenomena rendahnya curah hujan dengan hari hujan yang tinggi mengandung arti di Kabupaten Kaimana sering terjadi hujan ringan atau frekuensi hujan yang tingggi namun dengan intensitas ringan.

2


GEOGRAFI DAN IKLIM

1

Terjadi Gempa dengan Skala 7,6 SR pada 4 Januari 2009 Terjadi dua getaran gempa dengan magnitude besar pada 4 Januari 2009 di Manokwari dengan intensitas mencapai daerah Sorong dan sekitarnya.

Papua Barat dan Papua merupakan daerah gempa bumi yang sangat aktif terutama pada bagian

Gambar 1.4 Peta Distribusi Gempa Tektonik Papua Barat dan Papua Tahun 2009

utara sepanjang Jayapura-Manokwari-Sorong. Papua Barat

dan

Papua

memiliki

beberapa

zonasi

kegempaan seperti zona Sorong, Ransiki, Terera

.id

Aiduna di Kaimana dan Nabire, Yapen di Biak dan

.g o

Serui, Jayapura, Membramo dan Pegunungan Tengah. Paling rentan ialah zona di Jayapura dan Sorong

bp s

dengan sejarah magnitude mendekati dan/atau lebih

dan Papua telah mengalami sebanyak 6.725 kali

Sumber: Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Papua, 2009

ab

gempa signifikan, atau rata-rata mengalami sekitar 5

ar

Sejak tahun 1900-Februari 2010 di Papua Barat

at .

dari 8,0 Skala Ricther (SR).

kali gempa setiap bulan dengan magnitude yang

pu

bervariasi. Diantara getaran gempa tersebut 93 kali

.p a

diantaranya memiliki magnitude lebih dari 7,00 SR.

Tabel 1.2 Kerugian Akibat Gempa Bumi Manokwari (4 Januari 2009)

Kerugian Akibat Gempa

Jumlah

Satuan

Meninggal

4

jiwa

Rawat Inap

37

jiwa

kali sinyal seismik gempa bumi di Papua Barat dan

Rawat Jalan

581

jiwa

Papua, atau mengalami peningkatan sebesar 94,38

Mengungsi

± 5000

jiwa

persen dari keadaan 2008 yang hanya tercatat 5.412

Rumah Rusak Berat

1936

unit

kali gempa bumi.

Rumah Rusak Ringan

3730

unit

Tempat Ibadah rusak

152

unit

Kantor Pemerintahan rusak

51

unit

Sarana Pendidikan rusak

69

unit

8

unit

tp :// w

w

w

Selama tahun 2009, terekam sebanyak 10.520

ht

Gempa bumi signifikan dan merusak terjadi di Manokwari, Papua Barat, tanggal 4 Januari 2009, yaitu terjadi pada pukul 04:43:51 WIT dengan magnitude sebesar 7,6 SR di kedalaman 48 km dpl. Gempa ini

Jembatan rusak Sumber: Departemen Kesehatan, 2009

memiliki intensitas V-VI MMI di Manokwari dan Sorong. Efek

merugikan

dari

gempa

Manokwari

menyebabkan 4 korban jiwa, rawat inap 37 orang dan rawat jalan 581 orang serta 5.000-an pengungsi. Hal tersebut belum termasuk korban yang terluka secara traumatik.

Tahukah Anda? Terjadi 6725 gempa bumi signifikan di Papua Barat dan Papua sejak tahun 1900-Februari 2010, dan 92 diantaranya mempunyai magnitude lebih dari 7,0 SR.


3

PEMERINTAHAN

2

Terjadi Penambahan 7 Kabupaten Sejak Pemekaran Papua Barat Sejak pemekaran jumlah kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat bertambah menjadi 10 kabupaten dan 1 kota yang semula hanya 3 kabupaten dan 1 kota.

Provinsi Papua Barat adalah provinsi hasil

Tabel 2.1 Sejarah Pemekaran Kabupaten/Kota dan Dasar Hukum di Provinsi Papua Barat Kabupaten Pemekaran Fakfak

Fakfak

pemekaran dari Provinsi Papua. Provinsi ini beribukota di

Dasar Hukum UU No. 26 Tahun 2002

Kaimana Manokwari

UU No. 26 Tahun 2002

Sorong, namun Kabupaten Manokwari tetap menjadi Barat.

Sorong Selatan


pu

.p a w

tp :// w

130

49

ht

0

134

2008

Kecamatan

Desa

2007

at .

menjadi 10 (sepuluh) kabupaten dan 1 (satu) kota dari kondisi semula 3 (tiga) kabupaten dan 1 (satu) kota.

51

Sejarah pemekaran

w

1200

1000

sampai dengan tahun 2009 mengalami peningkatan

1293

1224

1203

200

terus mengalami perkembangan. Pemekaran wilayah kabupaten/kota sejak terpisah dari Provinsi Papua

Gambar 2.1 Jumlah Kecamatan, Kelurahan, dan Desa di Provinsi Papua Barat 2009

400

sendiri sebagai provinsi, wilayah kerja administrasi

ab

Maybrat

Sejak terjadi pemekaran dan memiliki kedaulatan

ar


Tambrauw

600

pemerintahan digolongkan menjadi kabupaten, kota, kecamatan (distrik), kelurahan, dan desa (kampung).

Sorong

800

.g o


Raja Ampat

1400

sisi

bp s

Sorong Selatan

Sorong Selatan

dari

Struktur hierarki dalam pembagian administrasi

Sorong

Sorong

Meskipun

infrastruktur dan fasilitas masih tertinggal dari Kota

Teluk Bintuni

Sorong

Manokwari.

pilihan sebagai pusat pemerintahan Provinsi Papua

Teluk Wondama

Manokwari

Kabupaten

.id

Kabupaten Induk

pembentukan diawali

dengan

kabupaten/kota berkembangnya

Kabupaten Fakfak yang mekar menjadi Kabupaten

154

68

Fakfak dan Kabupaten Kaimana (UU No. 26 Tahun 2002); Kabupaten Manokwari berkembang menjadi

2009

Kelurahan

Kabupaten Manokwari, Kabupaten Teluk Wondama dan Kabupaten Teluk Bintuni (UU No. 26 Tahun 2002); dan

Sumber: Pemda Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat, 2009

Kabupaten

Sorong

berkembang

menjadi

Kabupaten Sorong, kabupaten Sorong Selatan, dan Kabupaten Raja Ampat (UU No. 26 Tahun 2002). Selanjutnya pada perkembangannya Kabupaten

Tahukah Anda? Manokwari (ibukota Provinsi Papua Barat) dan Mamuju (ibukota Provinsi Sulawesi Barat) adalah ibukota provinsi yang wilayah administrasinya masih bersatus kabupaten. 4

Sorong mekar kembali menjadi Kabupaten Sorong dan Kabupaten Tambrauw (UU No. 56 Tahun 2008). Terakhir di tahun 2009 terjadi pemekaran Kabupaten


PEMERINTAHAN

2

Pemekaran Wilayah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Sangat Pesat Selama dua tahun terakhir terjadi Penambahan 24 kecamatan, 90 desa, dan 19 kelurahan.

Sorong Selatan yang mekar menjadi Kabupaten

Tabel 2.2 Pembagian Daerah Administrasi menurut Kabupaten/Kota 2009

Sorong Selatan dan Maybrat (UU No. 13 Tahun 2009). Perkembangan wilayah administrasi dibawah

Kabupaten/Kota

Ibukota

Kecamatan

Desa

Kelurahan

Fakfak

Fakfak

9

122

7

Kaimana

Kaimana

7

84

2

kecamatan, kelurahan, dan desa. Semula di tahun

Teluk Wondama

Rasiei

13

75

1

2007 jumlah kecamatan adalah 130 kecamatan,

Teluk Bintuni

Bintuni

24

114

2

Manokwari

Manokwari

29

412

9

Sorong Selatan

Teminabuan

13

110

2

Sorong

Aimas

18

118

13

Waisai

jumlahnya meningkat menjadi 154 kecamatan. Selama 2007-2009 jumlah kecamatan meningkat sebanyak 24 kecamatan.

Raja Ampat Tambrauw Maybrat

97

1

7

53

0

Kumurkek

11

108

1

6

-

30

1293

68

PB 2008

134

1224

51

PB 2007

130

1203

49

at .

Sorong

Manokwari

ar

Papua Barat

ab

cepat, selama tahun 2007-2009 jumlah kelurahan

17

Sausapor

154

Kota Sorong

Pemekaran wilayah kelurahan juga terjadi cukup

.g o

134 kecamatan di tahun 2008, dan di tahun 2009

bp s

kemudian terjadi pemekaran wilayah sehingga menjadi

.id

level kabupaten/kota terjadi pemekaran wilayah

meningkat sebanyak 19 kelurahan. Pemekaran


pu

wilayah desa lebih dahsyat dibandingkan dengan

.p a

pemekaran wilayah kecamatan maupun kelurahan. Perkembangan pemekaran wilayah desa meningkat

Gambar 2.2 Persentase PNS Pemda Kabupaten/Kota/Provinsi Papua Barat dan Jumlah PNS menurut Jenis Kelamin 2009

w

dari 1203 desa di tahun 2007 menjadi 1293 desa di

w

tahun 2009, atau terjadi peningkatan sebanyak 90

23.69

Manokwari

21.10

sorong 15.71

Fakfak

tp :// w

desa dalam kurun waktu dua tahun.

14.58

Kota Sorong

Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Provinsi Papua

ht

Barat berjumlah 20.544 orang dengan rincian 13.236 orang (64,43%) berjenis kelamin laki-laki dan 7.308 orang (35,57%) berjenis kelamin perempuan. Dilihat dari komposisinya terlihat bahwa jumlah PNS laki-laki

5.98

Sorong Selatan

4.63

Raja Ampat Prov Papua Barat

4.14

Teluk Bintuni

4.09

Teluk Wondama

3.19

Kaimana

2.90 0

5

10

15

20

25

jauh lebih banyak dibandingkan dengan PNS perempuan. Hal ini memberikan informasi bahwa


kesetaraan gender dalam pemerintahan di Provinsi Papua Barat belum menunjukkan kemerataan. Kondisi ini terjadi di seluruh instansi Pemda kabupaten di Provinsi Papua Barat kecuali Kota Sorong.

Tahukah Anda? Abraham O. Atururi dan Rahimin Katjong adalah Gubernur dan Wakil Gubernur Pertama di Provinsi Papua Barat.


5

PEMERINTAHAN

2

Persentase Perempuan di DPRD Hanya 15,91 Persen. Dari 44 kursi yang diperebutkan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat tahun 2009, hanya 15,91 persen kursi yang diduduki oleh perempuan.

Distribusi persentase PNS menurut kabupaten/

Gambar 2.3 Persentase PNS Pemda Provinsi Papua Barat menurut Tingkat Pendidikan 2009

kota/provinsi tercatat Kabupaten Manokwari memiliki PNS yang terbanyak yaitu sebesar 23,69 persen dari

7.66

total PNS Pemda di Papua Barat. Kabupaten Manokwari sebagai ibukota provinsi dan pusat

29.42

61.79

.id

pemerintahan membutuhkan sumber daya manusia

.g o

yang lebih banyak dibandingkan dengan kabupaten/ kota lainnya. Disamping itu, Kabupaten Manokwari

0.70

bp s

juga memiliki jumlah kecamatan dan kelurahan/desa terbesar (29 kecamatan dan 421 kelurahan/desa).

0.44

SLTP

SLTA

Diploma

Sedangkan Kabupaten Kaimana memiliki distribusi

Sarjana

at .

SD

persentase terkecil dalam ketersediaan PNS yaitu

ar

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua Barat, 2009

ab

sebesar 2,90 persen.

.p a

pu

Gambar 2.4 Jumlah Anggota DPRD menurut Jenis Kelamin

3

Kedaulatan…

6

w

1

Bintang KPK

5

0

PDIP

8

Barat termasuk memiliki kualitas SDM yang baik. Berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan, sebesar 61,79 persen PNS berlatar belakang berpendidikan rendah (SD dan SLTP) hanya memiliki persentase sebesar 0,44 persen dan 0,70 persen.

2

Demokrasi…

pendidikan yang ditamatkan. Pemda Provinsi Papua

pendidikan sarjana. Sedangkan untuk PNS yang

6

tp :// w

PAN

w

0

4

Peta perpolitikan di Provinsi Papua Barat

1

ht

Golkar 0

Kualitas PNS sangat dipengaruhi oleh tingkat

8

menunjukkan tidak ada dominasi partai tertentu yang

2 Perempuan

4 6 Laki-laki

8

Sumber: Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat, 2009

duduk dalam kursi anggota DPRD. Tiga fraksi terbesar yang menduduki kursi DPRD yaitu Fraksi Kedaulatan Rakyat

dan

Fraksi

Golkar

masing-masing

mendapatkan jatah 9 kursi, sedangkan Fraksi PDIP menduduki 8 kursi. Bila dilihat dari sisi gender, jumlah

6

Tahukah Anda?

perempuan yang duduk di kursi DPRD relatif rendah,

Persentase perempuan yang duduk dalam kursi DPRD Provinsi Papua Barat hanya 15,91 persen.

yaitu 15,91 persen dari 44 kursi. Hal ini mengandung arti ketimpangan gender masih terjadi dalam berpolitik.


PENDUDUK

3

Jumlah Penduduk Provinsi Papua Barat sebesar 743.860 Jiwa Jumlah penduduk Provinsi Papua Barat tahun 2009 sebesar 743.860 jiwa meningkat dari jumlah tahun 2008 sebesar 729.962 jiwa. Jumlah penduduk ini adalah yang terkecil di Indonesia dan kontribusinya terhadap penduduk Indonesia hanya 0,32 persen.

Dalam

proses

pembangunan,

penduduk

merupakan faktor penting yang harus diperhatikan karena sumber daya alam yang tersedia tidak akan mungkin dapat dimanfaatkan tanpa adanya peranan manusia. Dengan adanya manusia, sumber daya alam

.id

tersebut dapat dikelola untuk memenuhi kebutuhan

.g o

hidup bagi diri dan keluarga secara berkelanjutan. Besarnya peran penduduk tersebut maka pemerintah

bp s

dalam menangani masalah kependudukan tidak hanya pertumbuhan penduduk saja tetapi lebih menekankan kearah perbaikan kualitas sumber daya manusia.

at .

memperhatikan pada upaya pengendalian jumlah dan

ab

ar

Gambar 3.1 Jumlah Penduduk Papua Barat 1971-2009

Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi potensi dan mendatangkan manfaat yang besar bila

.p a

penduduk tersebut dapat menjadi beban yang akan

sulit untuk diselesaikan bila kualitasnya rendah.

w

Informasi kependudukan yang baik sangat diperlukan

w

untuk menunjang kearah pembangunan berkualitas.

tp :// w

Jumlah penduduk Provinsi Papua Barat terus mengalami perkembangan setiap tahun, namun laju pertumbuhan penduduknya cenderung mengalami

ht

perlambatan dalam beberapa tahun terakhir. Pada

Penduduk (ribu)

pu

memiliki kualitas yang baik, namun besarnya jumlah

800 700 600 500 400 300 200 100 0 1971

Series1 221.46

1980

1990

2000

2005

2009

283.49

358.51

529.69

688.2

743.9

Sumber: SP1971, SP 1980, SP 1990, SP 2000, Hasil Proyeksi Supas 2005, BPS

Sensus Penduduk yang pertama di tahun 1971, penduduk Provinsi Papua Barat hanya mencapai 221,46 ribu jiwa. Pada

Sensus Penduduk terakhir

tahun 2000 (angka sementara SP 2010 adalah 760.855

jiwa)

jumlah

penduduk

Papua

Barat

meningkat menjadi 529,69 ribu jiwa. Kemudian di tahun 2009 penduduk Provinsi Papua Barat meningkat

Tahukah Anda? Jumlah penduduk Provinsi Papua Barat tahun 2009 adalah yang terkecil di Indonesia (743.860 jiwa), dengan kontri busi terha dap penduduk nasional hanya 0,32 Persen.

menjadi 743,86 ribu jiwa. STATISTIK DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010

7

PENDUDUK

3

Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Papua Barat Terbesar Ketiga. Laju pertumbuhan penduduk Papua Barat tahun 2000-2009 menempati urutan ketiga di Indonesia, yaitu sebesar 3,43 persen. Urutan tersebut dibawah Provinsi Kepulauan Riau (4,27%) dan Provinsi Riau (3,46%).

Jumlah penduduk di suatu wilayah sangat

Tabel 3.1 Indikator Kependudukan 2007

2008

2009

dipengaruhi oleh fertilitas, mortalitas dan migrasi/

715999

729962

743860

perpindahan penduduk. Ketiga faktor tersebutlah yang

1.98

1.95

1.90

menentukan tinggi rendahnya pertumbuhan penduduk.

Sex Ratio (%)

109.03

110.44

110.20

Jumlah Rumah Tangga (ruta)

168552

169439

169945

Pertumbuhan penduduk yang disebabkan oleh fertilitas

4.25

4.31

4.38

Jumlah Penduduk (jiwa) Pertumbuhan Penduduk (%)

Rata-rata ART (jiwa/ruta) Penduduk menurut Kelompok Umur (%)

terutama

terkait

dengan

kemampuan

.id

Uraian

dalam

.g o

mengontrol jumlah kelahiran. Bagaimana peranan program keluarga berencana yang dicanangkan

36.94

32.16

32.29

15-64

61.92

68.33

70.01

pemerintah apakah telah berjalan dengan baik

65+

1.13

1.47

1.59

sehingga telah mampu mengontrol angka kelahiran.

Sumber: Hasil Proyeksi Supas 2005, Susenas 2007-2009

bp s

0-14

at .

Mortalitas terutama terkait dengan angka kematian

ar

bayi (infant mortality rate) dan angka kematian ibu (maternal mortality rate) yang tinggi. Disamping itu

pu

ab

Gambar 3.2 Laju Pertumbuhan Penduduk menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2000-2009

Raja Ampat

.p a

Teluk Wondama Fakfak

w

Papua Barat

Kaimana

Sorong Sorong Selatan

ht

Teluk Bintuni 0.00

1.00

2.00

3.00

Barat sebagai provinsi yang relatif baru menjadi magnet penarik bagi para pencari kerja karena kesempatan kerja yang masih terbuka lebar. Daya tarik dimiliki oleh provinsi ini belum tereksplorasi dengan

tp :// w

Kota Sorong

pertumbuhan penduduk yang tinggi. Provinsi Papua

lainnya adalah sumber daya alam berlimpah yang

w

Manokwari

peran migrasi juga sangat berpengaruh terhadap

baik untuk dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kemajuan daerah. 4.00

5.00

Sumber: SP2000 dan Hasil Proyeksi Supas 2005

Pertumbuhan penduduk Provinsi Papua Barat termasuk yang tertinggi di Indonesia. Dengan pertumbuhan penduduk 3,43 persen antara tahun 2000-2009, menjadikan Provinsi Papua Barat berada

8

Tahukah Anda?

pada peringkat ketiga di Indonesia setelah Provinsi

Provinsi Papua Barat memiliki ratarata pertumbuhan penduduk terbesar ketiga (3,43%) di Indonesia selama tahun 2000-2009 setelah Provinsi Kepulauan Riau (4,27%) dan Provinsi Riau (3,46%) (Statistik Indonesia, 2009).

Kepulauan Riau (4,27%) dan Provinsi Riau (3,46%). Angka pertumbuhan penduduk yang tinggi ini akan menimbulkan masalah jika tidak dikendalikan. Masalah yang akan timbul tidak hanya masalah kependudukan


PENDUDUK

3

Penduduk Terpadat Papua Barat di Kabupaten Manokwari Kabupaten Manokwari menjadi wilayah terpadat di Provinsi Papua Barat dengan distribusi sebesar 23,77 persen, hanya beda tipis dengan Kota Sorong yang berada pada urutan kedua dengan distribusi sebesar 23,20 persen.

saja, tetapi dapat pula menimbulkan masalah sosial

Gambar 3.3 Persentase Distribusi Sebaran Penduduk 2009

dan kriminalitas. Perencanaan pembangunan yang berbasis kependudukan sangat diperlukan untuk

Fakfak

mencegah atau mengatasi permasalahan yang akan

Kaimana

ditimbulkan oleh pertumbuhan penduduk yang sangat

Teluk Wondama

23%

6%

Sorong

Kabupaten Manokwari (24%) dan Kota Sorong (23%).

Raja Ampat

Kota Sorong yang dahulu masih tergabung dengan

Kota Sorong

24%

at .

bp s

8%

Sumber: Hasil Proyeksi Supas 2005

ab

menjadi daerah tujuan pencari kerja di Provinsi Papua

13%

ar

dengan tambang minyak. Oleh sebab itu, daerah ini

8%

Sorong Selatan

kabupaten/kota dominan di dua daerah yaitu di

Kabupaten Sorong terkenal sebagai daerah yang kaya

6%

.g o

Sebaran penduduk Provinsi Papua Barat menurut

Manokwari

3%

.id

Teluk Bintuni

pesat di masa mendatang.

9%

Barat. Selain itu, Kota Sorong menjadi pintu gerbang

Gambar 3.4 Kepadatan Penduduk Provinsi Papua Barat 2009

pu

bagi Provinsi Papua Barat karena terdapat bandar

.p a

udara dan pelabuhan kapal besar sebagai pintu masuk penumpang dan barang dari dan ke Provinsi Papua

w

Barat. Di lain sisi, Kabupaten Manokwari semakin

w

padat ketika Papua Barat dimekarkan dari Provinsi

tp :// w

Papua dan Kabupaten Manokwari ditetapkan sebagai ibukota dan pusat pemerintahan Provinsi Papua Barat.

ht

Sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Manokwari mulai membangun, mulai dari fasilitas pemerintahan, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur lainnya. Kepadatan penduduk terbesar di Provinsi Papua

Sumber: Luas: Permendagri No 6 Thn 2008 Penduduk: Hasil Proyeksi Supas 2005

Barat berada di Kota Sorong yaitu sekitar 263 jiwa per Km2 karena Kota Sorong memiliki wilayah terkecil namun jumlah penduduk terbesar kedua di Provinsi Papua Barat. Sementara kepadatan penduduk terkecil adalah di Kabupaten Kaimana dan Kabupaten Teluk Wondama yaitu 3 jiwa per Km2.

Tahukah Anda? Provinsi Papua Barat memiliki ratarata kepadatan penduduk per Kilo meter persegi terkecil di Indonesia.


9

PENDUDUK

3

Penduduk Laki-laki 10 Persen Lebih Banyak daripada Perempuan. Berdasarkan Sex Ratio yang mencapai 110,20 persen, terlihat bahwa penduduk laki-laki 10 persen lebih banyak daripada penduduk perempuan. Salah satu penyumbangnya diduga akibat migrasi masuk lebih banyak berasal dari penduduk laki-laki.

Berdasarkan rasio jenis kelamin (sex ratio),

Gambar 3.5 Sex Ratio Provinsi Papua Barat 2009

jumlah penduduk Provinsi Papua Barat berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan. Hal ini terbukti dengan besarnya sex ratio penduduk pada

.id

tahun 2007-2009 yang selalu berada diatas 100

.g o

persen. Sex ratio penduduk tahun 2007 sebesar 109,03 persen; tahun 2008 sebesar 110,44 persen;

bp s

dan pada tahun 2009 sebesar 110,20 persen. Penduduk laki-laki di Provinsi Papua Barat yang

at .

lebih banyak dari jumlah penduduk perempuan salah Barat. Umumnya migrasi jarak jauh terjadi pada

ab

Gambar 3.6 Piramida Penduduk Provinsi Papua Barat 2009

ar

satunya diduga disebabkan migrasi masuk di Papua

pu

penduduk berjenis kelamin laki-laki, dan penduduk

70-74

.p a

60-64 50-54

w

40-44

10-14

0-4

tp :// w

20-24

ht

(60000) (40000) (20000)

0

20000

(Teori Migrasi Ravenstein). Disamping itu, faktor angka kematian ibu (Mathernal Mortality Rate) disaat malahirkan masih relatif tinggi terjadi di Provinsi Papua Barat selaras dengan relatif tingginya penolong

w

30-34

perempuan lazimnya bermigrasi pada jarak dekat

kelahiran menggunakan jasa dukun/family/lainnya yaitu mencapai 39,57 persen (Susenas, 2009). 40000

Struktur dan komposisi penduduk dapat dilihat

60000

dari piramida penduduk menurut kelompok umur di

Laki-laki

Perempuan

Sumber: Hasil Proyeksi Supas 2005-2015

wilayah tersebut. Dari komposisi sebaran penduduk menurut kelompok umur tersebut Provinsi Papua Barat termasuk sebagai struktur penduduk muda. Hal ini tampak dari bentuk piramida penduduk dimana

Tahukah Anda? Rasio Jenis Kelamin ( sex ratio ) penduduk Provinsi Papua Barat tahun 2009 adalah yang tertinggi ketiga di Indonesia (110,2%), setelah Provinsi Riau (111,3%) dan Provinsi Bangka Belitung (110,7%). 10

penduduk lebih terdistribusi ke dalam kelompok umur muda atau terjadi pelebaran pada alas piramida penduduk. Selain itu dilihat dari besarnya median umur, Provinsi Papua Barat tergolong pada penduduk


PENDUDUK Perkembangan Fertilitas Perlu Mendapatkan Perhatian Pada kelompok umur 0-4 tahun dan 5-9 tahun dalam piramida penduduk terlihat semakin melebar. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat fertilitas belum mampu dipertahankan dengan baik. Tergambar dalam piramida penduduk bahwa jumlah penduduk pada kelompok umur tersebut semakin tinggi.

3

usia muda karena memiliki median umur 19,03 tahun. Sedangkan kriteria penduduk usia muda adalah bila

Tahukah Anda?

median umur di suatu daerah ≤ 20 tahun.

Setiap hari terjadi penambahan sekitar 38 orang di Provinsi Papua Barat selama tahun 2008-2009.

Hal menarik lainnya yang dapat diamati dari piramida penduduk Provinsi Papua Barat adalah

.id

perkembangan arah pertumbuhan penduduk pada

.g o

kelompok umur 0-4 dan 5-9 tahun. Pada penduduk kelompok umur 0-4 tahun jumlahnya lebih banyak dari

bp s

pada penduduk usia yang lebih tua yaitu pada

mempertahankan tingkat pertumbuhan yang rendah

ab

atau lebih rendah dibandingkan dengan sebelumnya,

ar

adalah jika pemerintah daerah berhasil dalam

at .

kelompok umur 5-9 tahun. Implikasi dari fenomena ini

maka seharusnya penduduk pada kelompok umur 5-9

pu

tahun jumlahnya lebih banyak dari pada penduduk

.p a

pada penduduk di kelompok umur 0-4 tahun. Saat ini

yang terjadi adalah sebaliknya, ukuran grafik bar pada

w

piramida penduduk kelompok umur 0-4 lebih panjang

w

dari kelompok umur 5-9 tahun. Hal ini membuktikan

tp :// w

bahwa pertumbuhan penduduk yang tinggi terutama dari faktor fertilitas belum mampu terkontrol dengan

ht

baik. Oleh karena itu, laju pertumbuhan penduduk yang cenderung cepat, salah satunya dipicu oleh

Sumber: Image Google

tingkat fertilitas yang tinggi masih terjadi di Provinsi Papua Barat. Salah satu implikasi lain dari struktur umur muda adalah tingkat beban ketergantungan yang tinggi. Rasio ketergantungan (dependency ratio) digunakan sebagai

indikator

yang

secara

kasar

dapat

mengindikasikan keadaan ekonomi suatu daerah

Tahukah Anda?  Total Fertility Rate (TFR) Provinsi Papua Barat (2,72) adalah tertinggi kedua di Indonesia setelah Provinsi NTT (2,87).  Angka Kematian Bayi/IMR (31,76) Provinsi Papua Barat berada pada peringkat keenam di Indonesia.

tergolong sebagai daerah maju atau daerah sedang STATISTIK DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010

11

PENDUDUK

3

Sekitar 48 Orang Masih Ditanggung Penduduk Produktif. Dependency ratio Papua Barat sebesar 48,39 persen, srtinya sekitar 48 orang non produktif (usia 015 tahun dan 65 tahun keatas) beban hidupnya harus ditanggung oleh penduduk produktif (usia 1564 tahun).

Gambar 3.8 Persentase Penduduk menurut Kelompok Umur Produktif dan Non Produktif 2009

1.82

1.22

berkembang. Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin

1.53

tingginya beban yang harus ditanggung penduduk 67.72

67.02

67.39

30.46

31.76

31.08

yang produktif untuk menanggung hidup penduduk

0 - 14

dependency

ratio

yang

semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya

L+P

15 - 64

persentase

.g o

Perempuan

Sedangkan

beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk

bp s

Laki-laki

.id

yang belum produktif dan tidak lagi produktif.

65+

membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak


at .

lagi produktif.

ar

Gambar 3.8 memberikan informasi bahwa

persentase penduduk produktif dan non produktif baik

ab

►► Formulasi Dependency Ratio:

w

w

.p a

pu

itu secara agregat maupun gender menunjukkan maupun

perempuan

serta

total

penduduk

menunjukkan distribusi yang hampir sama. Besarnya rasio ketergantungan Provinsi Papua Barat mencapai 48,39 persen. Artinya dari 100 orang

tp :// w

yang masih produktif (15-64 tahun) harus menanggung

Gambar 3.9 Dependency Ratio menurut Jenis Kelamin Provinsi Papua Barat 2009

ht

kecenderungan yang sama. Baik itu penduduk laki-laki

beban hidup sekitar 48 orang yang belum produktif (014 tahun) dan tidak produktif (65 tahun keatas).

49.20

48.39 47.67

Tahukah Anda?

Laki-laki

Perempuan

L+P


12


Jumlah Penduduk Jawa Barat (provinsi terpadat di Indonesia) 56 kali lipat jumlah penduduk Papua Barat (provinsi terjarang penduduknya di Indonesia).

KETENAGAKERJAAN

4

Peningkatan Angkatan Kerja Perlu Diwaspadai Peningkatan angkatan kerja seiring dengan pertumbuhan penduduk terutama usia muda perlu diwaspadai karena lapangan kerja yang tercipta harus seimbang dengan kecepatan pertumbuhan angkatan kerja supaya angka pengangguran dapat ditekan.

Situasi ketenagakerjaan Provinsi Papua Barat

Gambar 4.1 Skema Ketenagakerjaan

2009 ditandai dengan peningkatan penduduk usia

PENDUDUK

kerja. Sesuai dengan struktur penduduk Provinsi Papua Barat yang tergolong dalam struktur penduduk

Usia Kerja (≥15 tahun)

Bukan Usia Kerja

usia muda, maka perkembangan penduduk usia kerja

penduduk usia kerja tersebut 42,18 persen berada

Bekerja

Pengangguran

pada usia muda 15-29 tahun.

ab

296.146 orang di tahun 2007. Pada periode 2008-

Mencari Pekerjaan

2009, peningkatan angkatan kerja diikuti oleh

Mempersiapkan Usaha

at .

352.385 orang dari 342.382 orang di tahun 2008 dan

Sekolah

Mengurus rumah Tangga

Putus asa: Merasa Tidak Mungkin Mendapatkan Pekerjaan

Lainnya

Sudah Mempunyai Pekerjaan Tetapi Belum Mulai Bekerja

ar

Angkatan kerja tahun 2009 meningkat menjadi

Bukan Angkatan Kerja

.g o

menjadi 514.293 orang di tahun 2009. Diantara

Angkatan Kerja

bp s

usia kerja meningkat dari 445.226 orang di tahun 2007

.id

(15 tahun keatas) akan tumbuh relatif cepat. Penduduk

Sedang Bekerja

Sementara Tidak Bekerja

Pengangguran Kritis (< 15 Jam)

Setengah Pengangguran Pengangguran Setengah (15-34 Jam) (< 15 Jam)

yang

menganggur

justru

mengalami

.p a

penduduk

pu

peningkatan penduduk yang bekerja namun jumlah

peningkatan. Jumlah penduduk bekerja meningkat dari

Jam Kerja Normal (≥ 35 Jam)

w

316.117 orang di tahun 2008 menjadi 325.759 orang di

w

tahun 2009. Sementara jumlah penganggur meningkat di tahun 2009.

tp :// w

dari 26.189 orang di tahun 2008 menjadi 26.626 orang

ht

Konsep bekerja menggunakan ketentuan The one

Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan

hour criterion dari International Labour Organization

tersebut termasuk pula kegiatan tidak dibayar yang

(ILO),

membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.

dimana

konsep

ini

digunakan

secara

internasional supaya dapat diperbandingkan antar wilayah dan antar periode. Berdasarkan kelompok umur, penduduk yang bekerja pada usia muda 15-29 tahun sebesar 32,20 persen. Sedangkan menurut jam kerja, sebanyak 68,50 persen memiliki jam kerja normal (35 jam keatas dalam seminggu).

Tahukah Anda? Jumlah penduduk yang bekerja di Provinsi Papua Barat adalah yang terkecil di Indonesia, kontribusinya terhadap jumlah penduduk yang bekerja nasional hanya 0,31 persen.


13

KETENAGAKERJAAN

4

Pekerja dengan Pendidikan Rendah Cukup Tinggi. Persentase Penduduk yang bekerja dengan latar belakang pendidikan rendah (belum pernah sekolah/tidak tamat SD dan tamat SD) mencapai 61,12 persen. Sedangkan pekerja yang berijazah Diploma/Sarjana hanya 8,61 persen.

Penduduk yang bekerja dengan jam kerja

Tabel 4.1 Indikator Ketenagakerjaan 2007-2009 Uraian

Satuan

2007

2008

2009

dibawah 35 jam seminggu biasanya disebut dengan pengangguran

terselubung

atau

setengah

Bekerja

orang

268117

316193

325759

Pengangguran

orang

28029

26189

26626

Angkatan kerja

orang

296146

342382

352385

Penduduk Usia Kerja

orang

445226

502400

514293

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

persen

9.46

7.65

7.56

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

persen

66.52

68.15

68.52

orang yang berstatus setengah pengangguran.

Setengah pengangguran

orang

82508

105244

95055

Umumnya

Tingkat Setengah Pengangguran (TSP)

persen

27.86

30.74

26.98

Persentase Pekerja Informal

persen

63.48

66.23

67.18

29,18 persen penduduk yang bekerja termasuk

.id

kedalam setengah pengangguran. Tingkat setengah

.g o

pengangguran mencapai 26,98 persen. Artinya dalam

bp s

setiap 100 orang angkatan kerja terdapat sekitar 27 setengah

pengagguran

mempunyai

at .

produktivitas yang rendah, sehingga perlu diwaspadai

ab

dapat terjadi absolut penduduk yang bekerja tinggi namun ternyata tercakup didalamnya setengah

pu .p a

Dibawah SD, 30.76

pengangguran dalam jumlah yang tinggi pula. Bila dilihat dari latar belakang pendidikan, persentase penduduk yang bekerja ternyata sebagian besar berpendidikan rendah. Sebesar 61,12 persen penduduk yang bekerja berlatar belakang pendidikan rendah (30,76 persen belum bersekolah/tidak tamat

tp :// w

w

w

Gambar 4.2 Penduduk Bekerja menurut Pendidikan 2009

Diploma /Sarjana, 8.61

ar

dalam melihat jumlah penduduk yang bekerja sebab

Sumber: Sakernas Agustus, 2007-2009

SLTA, 23.66

pengangguran. Di Provinsi Papua Barat sebanyak

SD dan 20,36 persen tamat SD). Diantara penduduk

ht

yang bekerja hanya 8,61 persen yang berijazah diploma dan sarjana. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menggambarkan persentase penduduk 15 tahun ke atas

SLTP, 16.62

SD, 20.36

yang termasuk dalam angkatan kerja. TPAK Provinsi Papua Barat terus mengalami peningkatan dari tahun

Sumber: Sakernas Agustus, 2009

2007-2009. TPAK tahun 2009 meningkat menjadi 68,52 persen dari kondisi tahun 2008 dan 2007 (68,15 persen dan 66,52 persen).

14


KETENAGAKERJAAN

4

Tingkat Pengangguran Terbuka Mengalami Penurunan Meskipun jumlah penganggur mengalami peningkatan namun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan dari 7,65 persen di tahun 2008 menjadi 7,56 persen di tahun 2009.

TPAK tertinggi 2009 dicapai oleh Kabupaten

Gambar 4.3 TPAK menurut Kabupaten/Kota 2009

Manokwari yaitu sebesar 79,26 persen. Artinya adalah dari 100 orang penduduk usia kerja sekitar 79 orang dalam

angkatan

kerja.

Sementara TPAK terendah berada di Kabupaten

62.44

Teluk Wondama

62.86

Fakfak yaitu hanya mencapai 55,78 persen. pengangguran.

Secara

64.44

Raja Ampat

64.77

Sorong

Isu ketenagakerjaan yang paling disoroti adalah masalah

Kaimana

ekonomi

Papua Barat Teluk Bintuni Sorong Selatan Manokwari

bp s

pengangguran adalah produk dari ketidakmampuan

40.00

68.67 77.54 79.26

70.00

80.00


ab

yang senantiasa bertambah setiap tahun seiring

60.00

68.52

ar

terbatas tidak sanggup menyerap ‟para pencari kerja‟

50.00

66.84

at .

pasar kerja dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia. Ketersediaan lapangan kerja yang relatif

.id

termasuk

.g o

diantaranya

55.78

Fakfak Kota Sorong

dengan laju pertumbuhan penduduk.

pu

Indikator ini adalah ukuran pasar tenaga kerja mengukur

keberhasilan

.p a

yang paling banyak digunakan di seluruh dunia dalam ketenagakerjaan.

Sesuai

w

dengan kesepakatan internasional, pengangguran

w

didefinisikan sebagai semua penduduk usia kerja yang

tp :// w

pada suatu referensi waktu tidak punya pekerjaan (without work), sudah mempunyai pekerjaan tetapi

ht

belum mulai bekerja (currently available for work), dan sedang mencari pekerjaan (seeking for work). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Papua Barat terus mengalami penurunan sejak tahun 2007. TPT menurun dari 9,46 persen di tahun 2007 menjadi 7,65 persen di tahun 2008, kemudian kembali mengalami penurunan di tahun 2009 menjadi 7,56 persen. Artinya dalam setiap 100 orang angkatan kerja terdapat 7-8 orang berstatus pengangguran.

Tahukah Anda? Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Papua Barat Agustus 2009 (7,56 %) masih lebih rendah dari TPT nasional (7,87%) pada periode yang sama.


15

KETENAGAKERJAAN

4

TPT Kabupaten Manokwari Terendah TPT Kabupaten Manokwari sebesar 2,08 persen adalah yang terendah di Papua Barat. Sedangkan TPT tertinggi di Kabupaten Fakfak sebesar 16,08 persen.

TPT menurut gender di tahun 2009 tercatat TPT

Gambar 4.4 TPT menurut Kabupaten/Kota 2009

laki-laki lebih baik dari pada TPT perempuan. TPT lakilaki sebesar 6,95 persen, sedangkan TPT perempuan

2.08

3.45

mencapai 8,69 persen. Lebih rendahnya TPT laki-laki

4.97

Teluk Wondama

5.22

Raja Ampat

5.38

salah satunya diduga karena laki-laki terutama yang berstatus sebagai kepala rumah tangga memiliki

.id

Sorong

7.56

Papua Barat

tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anggota

8.91

Teluk Bintuni

rumah

9.91

Kaimana

15.45

3.00

6.00

9.00

12.00

15.00

kesetaraan

18.00

95.03

Sorong

w

Teluk Wondama

w

Raja Ampat Papua Barat

tp :// w

94.78

94.62

ht

peningkatan

kinerja

angka di

TPT bidang

85

90

semkain baik. Capaian TPT Kabupaten Manokwari adalah yang

terendah di Provinsi Papua Barat, yaitu hanya 2,08 persen. Sedangkan TPT yang masih berada diatas 10 persen adalah Kabupaten Fakfak (16,08 persen) dan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) di Kabupaten

90.09

Manokwari adalah yang tertinggi di Provinsi Papua

84.55

80

Penurunan

Kota Sorong (15,45 persen). Dengan demikian maka

92.44

91.09

83.92

75

TPT

ar ab

pu .p a 96.55

Sorong Selatan

Fakfak

tingginya

daya serap lapangan pekerjaan terhadap pencari kerja

97.92

Manokwari

Kota Sorong

lebih

ketenagakerjaan. Semakin rendah angka TPT berarti

Gambar 4.5 TKK menurut Kabupaten/Kota 2009

Kaimana

gender.

at .

menunjukkan Sumber: Sakernas Agustus, 2009

Teluk Bintuni

Masih

perempuan menunjukkan masih belum tercapai

16.08

Fakfak

tangganya.

bp s

Kota Sorong

0.00

.g o

Manokwari

Sorong Selatan

Barat, yaitu mencapai 97,92 persen. Artinya dari setiap 95

100

100 orang angkatan kerja maka terdapat sekitar 98 penduduk yang bekerja. Sementara TKK Kabupaten


Fakfak memiliki capaian terendah, yaitu hanya sebesar 83,92 persen. Isu menarik lain terkait dengan pengangguran

Tahukah Anda? Ada 20 indikator aspek ketenagakerjaan yang diterbitkan oleh International Labour Organization (ILO) yang bernama Key

Indicators of The Labour Market (KILM). 16

adalah

tentang

pengangguran

terdidik

dan

pengangguran usia muda. Hal ini tidak saja terjadi di tingkat nasional saja, namun juga terjadi di beberapa provinsi di Indonesia termasuk Provinsi Papua Barat.


KETENAGAKERJAAN

4

Fenomena Pengangguran Terdidik Terjadi di Papua Barat Persentase pengangguran terdidik mencapai 68,49 persen (54,12 persen SLTA dan 14,37 persen diploma/sarjana) dengan TPT terdidik sebesar 14,78 persen (15,75 persen SLTA dan 12,01 Diploma/Sarjana)

Latar

belakang

tingkat

pendidikan

para

penganggur di Provinsi Papua Barat ternyata adalah

Gambar 4.6 Persentase Pengangguran menurut Tingkat Pendidikan 2009

berasal dari penduduk yang berpendidikan tinggi. Persentase terbesar pengangguran justru pada

SLTA, 54.12

pendidikan SLTA keatas (SLTA dan sarjana). Sebesar 68,49 persen pengangguran berasal dari latar

Diploma /Sarjana, 14.37

SD, 8.45

berpendidikan SLTA dan 14,37 persen berpendidikan

bp s

sarjana. Bila ditinjau dari TPT menurut pendidikan,

ar

Sumber: Olahan Sakernas Agustus, 2009

ab

mencapai 12,01 persen. Bahkan semakin rendah level

at .

TPT terdidik (SLTA dan sarjana) mencapai 14,78 SLTA mencapai 15,75 persen dan TPT untuk sarjana pendidikan angka TPT-nya juga semakin rendah.

Dibawah SD, 6.85

.g o

belakang pendidikan tersebut, yaitu 54,12 persen

persen atau bila dipisahkan maka TPT pendidikan

.id

SLTP, 16.21

Gambar 4.7 TPT menurut Tingkat Pendidikan 2009

pu

Rendahnya TPT pada level pendidikan rendah,

diduga karena penduduk yang berpendidikan ini

.p a

15.75

terserap pada lapangan pekerjaan di sektor pertanian

12.01

w

di perdesaan. Sementara untuk penduduk yang tinggi

lebih

memilih-milih

tp :// w

pendidikan

w

berpendidikan tinggi merasa bahwa ekspektasi dengan

7.38

pekerjaan

(preferensi pekerjaan) sesuai dengan bidang yang dipelajari. Tingginya angka pengangguran terdidik

3.28 1.79

ht

dapat juga disebabkan oleh kurang berkualitasnya lulusan yang dihasilkan dari lembaga pendidikan yang ada. Sehingga pasar kerja tidak dapat menyerap para

< SD

SD

SLTP

SLTA

Dipl/Sarjana


pencari kerja karena tidak memenuhi kualifikasi standar yang ditetapkan oleh perusahaan atau pasar kerja.

Kemungkinan lain adalah lulusan yang

dihasilkan sudah jenuh atau melimpah pada jurusan pendidikan tertentu. Kemungkinan lain yang paling

TPT SLTA 15,75 persen artinya adalah dari setiap 100 orang angkatan kerja yang berlatar belakang pendidikan SLTA sebanyak 15-16 orang diantaranya berstatus pengangguran.

berbahaya terhadap sustainable development adalah STATISTIK DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010

17

KETENAGAKERJAAN

4

Pengangguran Usia Muda Relatif Tinggi Pengangguran usia menjadi permasalahan yang harus diwaspadai mengingat peningkatan angkatan kerja semakin cepat seiring dengan pertumbuhan penduduk usia muda. Pengangguran usia 15-29 tahun sebesar 75,43 persen, dengan TPT usia 15-29 tahun sebesar 16,07 persen.

kurang sinkronnya kebijakan pemerintah pusat dan

Gambar 4.8 Pengangguran dan Angkatan Kerja menurut Kelompok Umur 2009

pemerintah

daerah

ketenagakerjaan,

dalam terutama

mengatasi

masalah

penurunan

jumlah

pengangguran pada batas yang wajar. Pengangguran usia muda menjadi fenomena

.id

yang harus dipecahkan oleh pemerintah daerah.

.g o

Persentase pengangguran berdasarkan kelompok umur tercatat dari 26.626 pengangguran sebesar

bp s

75,43 persen berada pada usia muda 15-29 tahun (batas usia kerja di Indonesia 15 tahun keatas) dan

at .

37,21 persen diantaranya berada pada kelompok umur


ar

20-24 tahun.

TPT usia muda sangat tinggi ditunjukkan pada

ab

Gambar 4.9 TPT menurut Kelompok Umur 2009

kelompok umur 15-29 tahun yang mencapai 16,07

pu

19.13 15 - 19 19.89

11.20

.p a

20 - 24

25 - 29

w

30 - 34

45 - 49 50 - 54

1.76

1.39

1.29

dan TPT umur 25-29 tahun sebesar 11,20 persen. Pada kelompok usia tersebut memang terdapat search period) sembari mencari pekerjaan setelah lulus dari pendidikan. Jadi lulusan baru (fresh

6.57 2.76

2.32

ht

55 +

tp :// w

40 - 44

persen; TPT umur 20-24 tahun sebesar 19,13 persen;

kemungkinan sedang menjalani masa tunggu (job

w

35 - 39

persen, yaitu: TPT umur 15-19 tahun sebesar 19,89

graduate) tersebut kemungkinan sedang memulai mencari pekerjaan bukan karena tidak ada lapangan


pekerjaan, namun dapat pula terjadi karena lapangan kerja yang terbatas. Dalam hal ini yang perlu diwaspadai adalah semakin

Tahukah Anda? Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi Papua Barat adalah yang terbesar ketiga (Rp. 1.421.814,-) setelah Provinsi Papua dan NTB (Kemenakertrans, 2010).

18

bertambahnya jumlah pengangguran karena semakin bertambahnya penduduk yang memasuki usia kerja yang akan menjadi angkatan kerja baru seiring dengan pertumbuhan penduduk mengingat piramida penduduk Papua Barat memiliki struktur penduduk muda.


KETENAGAKERJAAN

4

Pekerja di Sektor Pertanian Masih Dominan Persentase penduduk yang bekerja di sektor pertanian dalam tiga tahun terakhir selalu menjadi yang terbesar di Papua Barat. Persentasenya di tahun 2009 sebesar 56,60 persen.

Jumlah penduduk bekerja berdasarkan lapangan pekerjaan utama tahun 2007-2009 selalu didominasi oleh sektor pertanian. Konttribusi sektor ini selalu

2007

2008

2009

55.69

58.79

56.60

Pertambangan dan Penggalian

2.94

3.08

3.02

menjadi 58,79 persen di tahun 2008. Namun di tahun

Industri Pengolahan

3.69

3.59

3.74

2009 pekerja di sektor ini menurun menjadi 56,60

Listrik, Gas & Air Bersih

0.48

0.10

0.25

persen. Tingginya kontribusi tenaga kerja di sektor

Bangunan

4.35

4.22

4.77

pertanian ternyata tidak memberikan share yang tinggi

.g o

Lapangan Pekerjaan Utama

Perdagangan, Hotel dan Restoran

11.94

9.70

10.39

terhadap pertumbuhan ekonomi Papua Barat. Dengan

Pengangkutan dan Komunikasi

6.97

5.74

4.82

kontribusi 56,60 persen dari total tenaga kerja ternyata

Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan

0.53

0.84

0.53

sektor pertanian hanya mampu menyumbangkan 3,36

Jasa-jasa

13.41

13.94

15.89

persen pada pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua

ar

berada diatas 50 persen. Persentase pekerja di sektor

Tabel 4.2 Persentase Penduduk Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama 2007-2009

100.00

100.00

100.00

at .

bp s

.id

Pertanian

Papua Barat

ab

pertanian meningkat dari 55,69 persen di tahun 2007

Barat. Bandingkan dengan sektor industri dan sektor


pu

konstruksi, dua sektor ini mampu memberikan

.p a

kontribusi 11,31 persen dan 13,16 persen terhadap

pertumbuhan ekonomi, meskipun share tenaga kerja

w

kedua sektor ini hanya 3,74 persen dan 4,77 persen

w

terhadap total penduduk bekerja. Hal ini membuktikan

Tabel 4.3 Persentase Penduduk Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama 2007-2009 Status Pekerjaan Utama

2007

2008

2009

Berusaha sendiri

13.83

19.25

18.72

rendah dalam perekonomian Papua Barat.

Berusaha dibantu buruh tetap/ dibayar

26.64

26.46

26.31

Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar

1.85

2.39

1.74

30.29

25.99

27.03

Pekerja Bebas di Pertanian

0.52

0.95

0.15

Pekerja Bebas di nonpertanian

1.00

1.63

1.71

25.87

23.33

23.00

100.00

100.00

100.00

tp :// w

bahwa sektor pertanian produktivitasnya masih sangat Penduduk bekerja berdasarkan status pekerjaan

ht

utama menunjukkan bahwa status sebagai buruh/ karyawan/pegawai dan berusaha dibantu buruh tetap/ buruh dibayar adalah status pekerjaan yang paling dominan di tahun 2007-2009. Di tahun 2009, status

Buruh/Karyawan/Pegawai

pekerjaan sebagai buruh/karyawan/pegawai adalah

Pekerja tidak dibayar/keluarga

yang paling tinggi persentasenya yaitu mencapai 27,03

Papua Barat

persen. Sementara pekerja bebas di sektor pertanian


merupakan status pekerjaan dengan persentase terendah yaitu hanya 0,15 persen. STATISTIK DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010

19

KETENAGAKERJAAN

4

KETENAGAKERJAAAN

Pekerja di Sektor Informal Dua Kali Lipat di Sektor Formal Pekerja di sektor informal meningkat dari 63,48 persen di tahun 2008 menjadi 67,18 persen di tahun 2009. Persentasenya lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan pekerja di sektor formal.

Tabel 4.4 Elastisitas Kesempatan Kerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama

Pertumbuhan Kesempatan Kerja (%)

Elastisitas Kesempatan Kerja (%)

3.36

-3.64

-1.08

Manufacture

6.68

7.29

1.09

Services

8.39

4.76

0.57

Papua Barat

6.26

0.10

0.02

tampak

pada

pengukuran

Elastistas

Kesempatan Kerja (EKK). Pada sektor pertanian (agriculture)

justru mencatat nilai elastisitas yang

negatif, yaitu sebesar -1,08 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian inelastis, karena

.id

Agriculture

pertanian

setiap satu persen pertumbuhan ekonomi disektor

.g o

Lapangan Pertumbuhan Pekerjaan Utama Ekonomi (%)

Gambaran tentang tidak optimalnya kinerja sektor

pertanian justru akan mengurangi tingkat kesempatan kerja sebesar -1,08 persen. Hal tersebut juga dapat

bp s


diartikan bahwa sektor pertanian mulai kurang diminati. persen dan laju pertumbuhan kesempatan kerja

ar

Tabel 4.10 Persentase Pekerja Formal dan Informal 2009

at .

Dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 6,26

ab

sebesar 0,10 persen, elastisitas kesempatan kerja

66.23

67.18

36.52

33.77

32.82

2008

2009

tp :// w

2007

w

w

.p a

63.48

pu

Provinsi Papua Barat hanya mencapai 0,02 persen.

Formal

Informal

ht


Artinya bahwa setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi satu persen hanya akan menciptakan kesempatan kerja sebesar 0,02 persen. Elastisitas kesempatan kerja nasional tahun 2009 mencapai 0,13 persen. Meskipun sama-sama rendah namun angka EKK nasional masih lebih baik dibandingkan dengan EKK Papua Barat. Dengan EKK sebesar 0,13 persen artinya setiap kenaikan satu persen pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan kesempatan kerja sebesar 0,13 persen. Persentase pekerja informal di Provinsi Papua Barat tahun 2007-2009 rata-rata sekitar dua kali lipat

Tahukah Anda? Di beberapa negara berkembang Sektor Informal mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja dan mampu menjadi pendorong penurunan kemiskinan.

20

pekerja formal. Pada tahun 2007 pekerja informal sebesar 63,48 persen. Di tahun 2008 pekerja informal meningkat menjadi 66,23 persen, selanjutnya di tahun 2009 kembali meningkat menjadi 67,18 persen.


PENDIDIKAN Belum Seluruh Desa/Kelurahan Memiliki Fasilitas Sekolah Dasar Dari sekitar 1.361 desa/kelurahan di Papua Barat, jumlah sekolah SD yang telah berdiri hanya sebanyak 853 unit sekolah. Artinya belum seluruh desa/kelurahan memiliki Sekolah Dasar.

Situasi capaian pendidikan di Provinsi Papua

5

Tabel 5.1 Indikator Pendidikan 2009

Barat dapat diketahui salah satunya dari ketersediaan

Uraian

fasilitas pendidikan, terutama gedung sekolah dan

SD/MI

197

118

4668

2496

2199

Jumlah Murid

122502

37616

29154

bangunan gedung sekolah SD yang hanya berjumlah

Rasio Murid Sekolah

143.61

190.94

247.07

853 unit artinya belum semua desa/kelurahan di Papua

Rasio Murid Guru

26.24

15.07

13.26

Barat terdapat fasilitas SD karena jumlah desa/

Sumber: Dinas Pendidikan Kab/Kota Provinsi Papua Barat, 2009

kelurahan seluruhnya mencapai 1.361 buah (1.293 desa/68 kelurahan). Sementara pada level pendidikan

ab

SLTP terdapat 197 sekolah, 2.496 guru, dan 37.616

bp s

sebanyak 122.502 siswa dan 4.668 guru. Jumlah

at .

Papua Barat sebanyak 853 unit, dengan jumlah murid

Jumlah Guru

ar

Jumlah sekolah SD/MI/Sederajat di Provinsi

.id

853

ketercukupan jumlah guru.

.g o

Jumlah Sekolah

SLTP/MTs SMU/MA/SMK

murid. Secara rata-rata tiap kecamatan di Papua Barat

pu

sudah terbangun sekolah sebab jumlah kecamatan di

.p a

Papua Barat sebanyak 154 kecamatan. Namun kenyataannya tidak semua kecamatan tersebut telah

w

berdiri sekolah SLTP seperti contohnya di Kabupaten

w

Teluk Wondama yang tercatat memiliki 13 kecamatan

tp :// w

tetapi hanya memiliki 7 unit SLTP. Sementara itu, pada jenjang pendidikan SLTA/Sederajat, jumlah sekolah yang telah berdiri sebanyak 118 unit dengan jumlah

ht

guru sebanyak 2.199 orang dan jumlah murid sebanyak 29.154 siswa.

Semakin tinggi jenjang pendidikan maka semakin ringan beban guru, hal ini terlihat dari kondisi rasio jumlah murid terhadap jumlah guru. Seorang guru di tingkat pendidikan SD memiliki beban mengajar 26-27 siswa, sedangkan seorang guru SLTP/Sederajat hanya memiliki beban mengajar sebanyak 15-16 siswa, dan

Tahukah Anda? Amanat konstitusi amandemen UUD 1945 yang kemudian ditegaskan dalam UU No. 20 Tahun 2003 pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan, dialokasikan minimal 20 persen dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20 persen dari APBD.

untuk jenjang SMA/Sederajat seorang guru rata-rata STATISTIK DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010

21

PENDIDIKAN

5

Rata-rata Murid Putus Sekolah di Kelas 3 SLTP Rata-rata lama sekolah di Papua Barat tahun 2009 adalah 8,01 tahun, artinya rata-rata penduduk yang bersekolah hanya mampu menyelesaikan sekolah samapi dengan kelas 2 SLTP atau putus ketika sampai di kelas 3 SLTP.

hanya memiliki beban mengajar 13-14 siswa.

Gambar 5.1 Angka Melek Huruf 2007-2009

Sebaliknya, pada rasio murid terhadap sekolah,

95.57

semakin tinggi jenjang pendidikan maka semakin 93.01

92.69

besar murid yang harus ditampung. Pada jenjang

92.34

92.15

pendidikan SD rasio jumlah murid terhadap jumlah

90.32 90.13

.id

sekolah mencapai 143,61, artinya rata-rata setiap

88.35

sekolah SD di Papua Barat memiliki jumlah murid

.g o

87.86

sebanyak 143-144 siswa atau bila setiap sekolah Perempuan

memiliki 6 kelas maka setiap kelas rata-rata

2009

bp s

2008

Laki-laki

Laki-laki+Perempuan

menampung sebanyak 23-24 siswa. Untuk jenjang pendidikan SLTP/Sederajat, setiap sekolah memiliki

at .

2007

Sumber: Olahan Susenas, 2007-2009

ar

rata-rata sebanyak 190-191 siswa. Pada jenjang

ab

pendidikan SLTA/Sederajat rasionya mencapai 247,07

pu

artinya rata-rata setiap sekolah SLTA/Sederajat di

.p a

Gambar 5.2 Rata-rata Lama Sekolah 2006-2009

7.67

tp :// w

7.65

w

w

8.01

Papua Barat harus menampung sekitar 247-248 siswa. Angka melek huruf di Papua Barat meningkat dari 90,32 persen di tahun 2007 menjadi 92,15 persen di tahun 2008. Peningkatan kembali terjadi di tahun 2009 menjadi 92,34 persen. Bila dibandingkan secara gender, dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 angka melek huruf laki-laki selalu lebih tinggi dari pada

7.20

ht

perempuan. Meskipun keduanya selalu meningkat namun perbedaannya cukup signifikan. Sebagai contoh angka melek huruf laki-laki tahun 2009 telah mencapai 95,57 persen, sedangkan angka melek huruf

2006

2007

2008

2009

perempuan hanya 90,13 persen. Rata-rata lama sekolah di Provinsi Papua Barat


tahun 2009 baru mencapai 8,01 tahun, lebih baik dari kondisi tahun sebelumnya yaitu 7,20 tahun (2006); 7,65 tahun (2007); dan 7,67 tahun (2008). Rata-rata lama sekolah 8,01 tahun artinya rata-rata penduduk

22


PENDIDIKAN

5

APS Semakin Menurun Searah dengan Tingkat Umur Sekolah Angka Partisipasi Sekolah (APS) berangsur menurun searah dengan tingkat umur sekolah. Di tahun 2009, APS 7-12 tahun (93,35 %). APS 13-15 tahun (88,59 %), APS 16-18 tahun (57,95 %) dan APS 19-24 tahun (12,72 %).

Papua Barat hanya bersekolah sampai dengan kelas

Gambar 5.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Umur 2007-2009

dua SLTP atau putus sekolah setelah di kelas tiga

7-12

SLTP. Padahal menurut sistem pendidikan nasional 08

salah satu caranya adalah memberikan pendidikan

07

gratis bagi siswa yang tidak mampu agar tidak putus

93.18

94

sekolah ditengah jalan.

tertentu

08

pendidikan

berpartisipasi

melalui

untuk

sekolah-sekolah

menempuh yang

telah

07

disediakan oleh pemerintah maupun swasta.

88

89

57.53

ar

telah

87

57.95

at .

09

86

bp s

16-18

mengetahui seberapa besar penduduk pada usia

87.58

07

93

Angka Partisipasi Sekolah (APS) digunakan untuk

88.75

08

92.64

92

88.59

09

.id

rata lama sekolah tersebut harus segera diperbaiki,

13-15 93.35

.g o

mengisyaratkan pendidikan dasar 9 tahun. Jadi rata-

09

57.5

58

ab

57

57.84

Angka partisipasi sekolah 7-12 tahun 2009 hanya

pu

mencapai 93,35 persen, artinya hanya sebesar 93,35

Sumber: Susenas, 2007-2009

.p a

persen penduduk berusia 7-12 yang bersekolah. Maknanya masih terdapat sebesar 6,65 persen

w

penduduk pada usia tersebut yang tidak bersekolah.

w

Angka partisipasi sekolah semakin menurun searah

Gambar 5.4 Angka Partisipasi Sekolah (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Tingkat Pendidikan 2009

tp :// w

dengan semakin tinggi kelompok usia sekolah. Angka PT

partisipasi sekolah 13-15 tahun menurun menjadi 88,59 persen. Pada kelompok usia sekolah 16-18

SLTA

49.03 91.25

ht

persen. Sedangkan pada kelompok usia sekolah 19-24

8.41 62.04

APK

66.29 117.5

hanya mencapai 12,72 persen. Semakin rendahnya angka partisipasi sekolah tersebut memberikan fakta

0

30

60

90

120

bahwa semakin tinggi kelompok usia sekolah maka semakin tinggi angka putus sekolahnya.

SD

43.55

APM

tahun angka partisipasi sekolah hanya tinggal 57,96 tahun angka partisipasinya semakin rendah, yaitu

SLTP

6.25

Sumber: Olahan Susenas, 2009

Angka partisipasi Kasar SD tahun 2009 mencapai 117,50 persen, berarti masih banyak murid SD yang STATISTIK DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010

23

PENDIDIKAN

5

APK Sekolah Dasar Lebih dari 100 Persen. APK SD Papua Barat taun 2009 mencapai 117,50 persen, artinya sebesar 17,50 persen penduduk berusia diluar 7-12 tahun bersekolah SD. Diduga banyak anak sekolah SD memiliki umur diatas usia 7-12 tahun.

►►DEFINISI:

berada

batas

kelompok umur 7-12 tahun, baik itu kurang dari 7 tahun atau diatas 12 tahun. Diduga untuk kasus di tanah Papua

.id

lebih banyak penduduk yang diata s

.g o

berada

kelompok

bata s

umur

ini

bp s

bersekolah pada kelompok umur yang lebih rendah. Angka

Partisipasi

Murni

adalah

indikator

at .

menunjukkan persentase penduduk yang tepat

ar

bersekolah pada kelompok umur yang sesuai. Diketahui bahwa pada tingkat pendidikan SD

ht

tp :// w

w

w

.p a

pu

ab

 Angka Melek Huruf (AMH) adalah Perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis dengan jumlah penduduk usia 15 tahun keatas.  Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun adalah perbandingan antara penduduk usia 7-12 tahun yang masih sekolah terhadap jumlah penduduk usia 7-12 tahun.  APS 13-15 tahun adalah perbandingan antara penduduk usia 13-15 tahun yang masih sekolah terhadap jumlah penduduk usia 13-15 tahun.  APS 16-18 tahun adalah perbandingan antara penduduk usia 16-18 tahun yang masih sekolah terhadap jumlah penduduk usia 16-18 tahun.  Angka Partisipasi Kasar (APK) SD adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang sedang bersekolah SD terhadap jumlah penduduk usia 7-12 tahun  APK SLTP adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang sedang bersekolah SLTP terhadap jumlah penduduk usia 13-15 tahun  APK SLTA adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang sedang bersekolah SLTA terhadap jumlah penduduk usia 16-18 tahun  Angka Partisipasi Murni (APM) SD adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang sedang bersekolah SD usia 7-12 tahun terhadap jumlah penduduk usia 7-12 tahun  APM SLTP adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang sedang bersekolah SLTP usia 13-15 tahun terhadap jumlah penduduk usia 13-15 tahun  APM SLTA adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang sedang bersekolah SLTA usia 16-18 tahun terhadap jumlah penduduk usia 16-18 tahun

diluar

24

persentase penduduk yang bersekolah SD tepat pada usia sekolah SD sebesar 91,25 persen. Artinya masih ada 8,75 persen penduduk yang tepat berusia sekolah SD 7-12 tahun sedang tidak bersekolah. Pada APM dan APK terlihat bahwa pada jenjang pendidikan SD memiliki persentase yang tinggi, namun begitu memasuki jenjang pendidikan SLTP nilai tersebut anjlok sangat tajam. Hal ini sejalan dengan rata-rata lama sekolah yang hanya berada pada nilai 8,01 tahun atau rata-rata penduduk putus sekolah pada jenjang pendidikan SLTP. Nilai APM dan APK yang menurun sangat tajam juga terjadi pada jenjang pendidikan perguruan tinggi. APK dan APM perguruan tinggi hanya sebesar 8,41 persen dan 6,25 persen. Bandingkan dengan angka APK dan APM SLTA sebesar 62,04 persen dan 43,55 persen. Hal ini menunjukkan partisipasi sekolah untuk perguruan tinggi masih sangat rendah.


KESEHATAN

6

Belum Seluruh Kabupaten di Papua Barat Memiliki Rumah Sakit Dari 11 kabupaten/kota di Papua Barat telah berdiri 13 unit rumah sakit dimana 9 unit diantaranya hanya berada di Kabupaten Manokwari dan Kota Sorong. Beberapa kabupaten bahkan belum memiliki fasilitas rumah sakit.

Angka harapan hidup (AHH) umumnya digunakan

Tabel 6.1 Indikator Kesehatan 2007-2009

untuk mengukur derajat kesehatan suatu wilayah. AHH dihitung berdasarkan harapan hidup waktu lahir. AHH

2008

2009

67.60

67.90

68.20

dari tahun ke tahun. AHH Provinsi Papua Barat tahun

Jumlah Rumah Sakit

10

10

13

2008 sebesar 67,90 tahun meningkat 0,3 tahun dari

Jumlah Puskesmas

76

94

105

kondisi tahun sebelumnya sebesar 67,60 tahun. Di

Jumlah Pustu

.id

Angka Harapan Hidup

2007

334

339

339

tahun 2009, AHH Papua Barat kembali meningkat 0,3

Jumlah Polindes

.g o

Provinsi Papua Barat terus mengalami peningkatan

Uraian

217

185

218

69

93

141

55.99

57.83

60.43

tahun menjadi 68,20 tahun.

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dan Susenas, 2007-2009

ab

kondisi angka kematian bayi (infant mortality rate) di

at .

periode jangka waktu satu tahun. Hal ini berarti bahwa

Persentase Penolong Kelahiran dengan Medis (%)

ar

Barat tercatat tidak melebihi dari satu tahun dalam satu

bp s

Jumlah Puskesmas Keliling

Angka harapan hidup per tahun di Provinsi Papua

Provinsi Papua Barat termasuk dalam kategori

Gambar 6.1 Jumlah Rumah Sakit 2006-2009

pu

Hardrock, artinya dalam waktu satu tahun penurunan

6

.p a

angka kematian bayi yang tajam sulit terjadi. Sehingga

w

dihitung berdasarkan harapan hidup waktu lahir

4 4

4

4

2

w

menjadi lambat untuk mengalami kemajuan.

2

3 2

tp :// w

Jumlah rumah sakit di Papua Barat selama 2007-

2006 2007

2008 hanya sebanyak 10 unit, sedangkan di tahun 2009

jumlahnya

bertambah

menjadi

4

4

4

implikasinya adalah angka harapan hidup yang

13

unit.

ht

Berdasarkan kepemilikannya, 6 rumah sakit adalah milik pemerintah, 4 rumah sakit milik swasta, dan 3

2008 2009

Pemerintah

Swasta

TNI

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, 2009

rumah sakit milik TNI. Belum semua kabupaten di Papua Barat memiliki rumah sakit sendiri. Dari 13 rumah sakit tersebut, enam diantaranya berada di Kota Sorong dan tiga unit berada di Manokwari. Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Maybrat, dan Kabupaten

Tahukah Anda? NCDR / Newly Case Detecting Rate (sebagai indikator eliminasi) tertinggi di Indonesia untuk penyakit Kusta adalah di Provinsi Papua Barat.

Tambrauw justru belum memiliki rumah sakit. Dilihat STATISTIK DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010

25

KESEHATAN

6

Rata-rata Seorang Dokter Melayani 5.026 Orang. Seorang dokter di Papua Barat rata-rata harus melayani sekitar 5.026 orang karena jumlah penduduk mencapai 743.860 orang sedangkan jumlah dokter hanya 148 orang.

Gambar 6.2 Jumlah Rumah Sakit dan Rasio Penduduk terhadap Rumah Sakit per 10.000 penduduk Tahun 2009

dari rasio penduduk terhadap rumah sakit tercatat Kabupaten Sorong memiliki rasio yang paling besar, yaitu 1 : 90.970, artinya satu rumah sakit di Kabupaten Sorong harus melayani sebanyak 90.970 penduduk. Atau dengan kata lain karena jumlah rumah sakit di

.id

kabupaten tersebut hanya satu, maka satu unit rumah

.g o

sakit tersebut harus melayani semua penduduk yang berada di Kabupaten Sorong.

bp s

Fasilitas kesehatan lain seperti puskesmas, puskesmas pembantu dan polindes sangat diperlukan

at .

untuk menunjang kualitas kesehatan masyarakat

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat (jumlah rumah sakit), 2009

3

27

3

Kaimana

-

4

2

Teluk Wondama

-

4

Teluk Bintuni

-

5

Manokwari Sorong Selatan Sorong

minimal harus ada satu unit puskesmas, namun

2064

6

7135

-

4

5892

2

7972

ini. Begitupun dengan fasilitas puskesmas pembantu

3845

dan polindes, jumlahnya belum setara dengan jumlah

7

7

32

7

46

kondisi ini belum terpenuhi sehingga belum semua kecamatan di Papua Barat memiliki fasilitas kesehatan

-

9

1

10

6258

kelurahan/desa di Papua Barat yang mencapai 1.361

4

5

-

9

11079

-

12

1

13

3220

desa/kelurahan (1293 desa dan 68 kelurahan),

Kota Sorong

ht

Raja Ampat

Idealnya jumlah puskesmas dalam satu kecamatan

33

w

Fakfak

w

.p a

Gigi

Rasio Penduduk per Dokter

ternyata jumlah puskesmas hanya mencapai 105 unit.

tp :// w

Spesialis Umum

Jumlah

pu

Dokter

Kabupaten/Kota

kelurahan. Dari total 154 kecamatan di Papua Barat

ab

Tabel 6.2 Jumlah Dokter menurut Jenisnya dan Rasio Penduduk terhadap Dokter 2009

ar

sampai pada level wilayah administrasi desa/

7

10

3

20

8628

Papua Barat

21

108

19

148

5026

padahal jumlah puskesmas pembantu hanya 339 unit dan polindes 218 unit. Ketersediaan tenaga kesehatan juga merupakan

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, 2009

kebutuhan yang bersifat urgen selain fasilitas sarana kesehatan. Jumlah tenaga kesehatan, khususnya tenaga dokter sangat minim jumlahnya. Untuk

Tahukah Anda? Hampir sepertiga kecamatan di Provinsi Papua Barat tidak memiliki fasilitas Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 26

melayani seluruh penduduk Papua Barat, jumlah dokter yang tersedia hanya 148 orang, yang terdiri dari 21 dokter ahli atau spesialis, 108 dokter umum, dan 19


KESEHATAN

6

Penolong Kelahiran Dibantu Bukan Tenaga Medis Relatif Tinggi Persentase penolong kelahiran terakhir dibantu selain tenaga medis (dokter, bidan, dan tenaga medis lainnya) mencapai 39,57 persen. Diantara penolong kelahiran tersebut peran dukun mencapai 27,26 persen.

di Papua Barat harus melayani sekitar 5.026 orang.

Gambar 6.3 Persentase Penolong Kelahiran Akhir Balita Provinsi Papua Barat 2008-2009

Rasio penduduk terhadap dokter yang paling kritis

2.6 5.65

45.95 42.53

.g o

Bidan

7.74

Dokter

12.25

bp s

berada di Kota Sorong. Sementara itu Kabupaten

0

10

20

30

40

50

at .

Fakfak memiliki rasio penduduk terhadap dokter

ar

Sumber: Susenas, 2009

ab

Diantara kabupaten di Papua Barat bahkan ada yang

25.39 27.26

Tenaga Medis Lain

memanfaatkan jasa kesehatan dari rumah sakit yang

yaitu seorang dokter melayani sekitar 2.064 orang.

11.2

2009

17.25

Dukun

masyarakat Kabupaten Sorong yang berdekatan

terkecil dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya,

2008

Famili Lain

dokter harus melayani sampai 11.079 orang. Namun wilayahnya dengan Kota Sorong sebagian juga

1.07 1.11

Lainnya

terjadi di Kabupaten Sorong. Di daerah ini satu orang

.id

dokter gigi. Artinya, rasio beban kerja seorang dokter

tidak memiliki dokter spesialis dan dokter gigi, seperti

pu

di Kabupaten Teluk Wondama.

.p a

Persentase penolong kelahiran akhir balita di

Gambar 6.4 Persentase Status Gizi Balita Provinsi Papua Barat dan Nasional 2007

Papua Barat

Nasional

74.2

77.2

Papua Barat yang ditolong oleh bukan tenaga medis persen.

Kondisi

ini

masih

w

39,57

w

(dukun, family, dan lainnya) di tahun 2009 mencapai lebih

baik

43,71

persen.

tp :// w

dibandingkan dengan tahun 2008 yang mencapai Tingginya

persentase

penolong

16.4 6.8

13.0

5.4

2.7

4.3

ht

kelahiran selain tenaga medis (dokter, bidan, dan tenaga medis lainnya) diduga menjadi salah satu penyebab tingginya IMR di Provinsi Papua Barat.

Gizi Buruk

Gizi Kurang

Gizi Normal

Gizi Lebih

Sumber: Riset Kesehatan Dasar 2007, Departemen Kesehatan RI, 2007

Status gizi buruk pada balita di Papua Barat tahun 2007 tercatat mencapai 6,8 persen, sedangkan gizi kurang mencapai 16,4 persen. Angka ini masih diatas angka nasional yang hanya mencapai 5,4 persen dan 13,0 persen. Sementara status gizi normal dan lebih sebesar 76,9 persen atau masih berada dibawah

Tahukah Anda? Salah satu tujuan dari MDGs adalah menurunkan angka kematian anak.

angka nasional yang mencapai 81,5 persen. STATISTIK DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010

27

KESEHATAN

6

Provinsi Papua Barat Daerah Endemik Malaria Provinsi Papua Barat menjadi salah satu daerah endemik Malaria. AMI (Annual Malaria Incidence) Papua Barat adalah yang tertinggi di Indonesia dimana mencapai 167,46 per 1000 orang.

TUJUAN MDGs:

HIV/AIDS dan Malaria Tujuan

Pembangunan

Milenium

(Millenium

Development Goals/MDGs) dalam tujuan nomor enam disebutkan memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya sampai dengan target yang ditetapkan

.id

pada tahun 2015. HIV/AIDS dan Malaria merupakan

.g o

ancaman serius di tanah Papua. Provinsi Papua memiliki angka prevalensi HIV/AIDS tertinggi di Indonesia, sedangkan insiden malaria (AMI) tertinggi di

bp s

1. Menanggulangi Kemiskinan dan kelaparan. 2. Mencapai pendidikan dasar untuk semua. 3. Mendorong kesetaraan gender dan Pemberdayaan perempuan. 4. Menurunkan Kematian Anak. 5. Meningkatkan Kesehatan ibu. 6. Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya. 7. Memastikan kelestarian lingkungan hidup. 8. Membangun kemitraan global untuk pembangunan.

Indonesia adalah di Provinsi Papua Barat (2008).

at .

Jumlah kumulatif penderita AIDS di Papua Barat

ar

tidak sebanyak di Papua, jumlahnya pada kondisi Desember 2009 tercatat hanya 58 orang dengan

ab

Gambar 6.5 Peringkat Empat Besar AMI Tertinggi di Indonesia Tahun 2008

167.47

150 104.1

120

w

84.74

.p a

180

pu

jumlah meninggal sebanyak 19 orang, dengan angka

w

90

30 0

NTT

Papua

51.42

Jumlah penderita Malaria di Provinsi Papua Barat tahun 2006 sebesar 138.901 orang, selanjutnya pada tahun 2007 mengalami peningkatan menjadi 242.722 orang. Namun pada tahun 2009 jumlah penderita malaria kembali menurun menjadi 117.466 orang.

Maluku Utara

ht

Papua Barat

tp :// w

60

prevalensi 10,24 orang per 100.000 penduduk.

Sumber: Kementrian Kesehatan RI, 2008

Bila dilihat dari sisi Angka Kejadian Malaria (Annual Malaria Incident / AMI), Papua Barat selalu menempati peringkat pertama di Indonesia. AMI di Papua Barat tahun 2006-2008 adalah sebesar 198,02; 346,04; dan 167,46 orang per 1.000 penduduk.

Tahukah Anda?

28

Pada tahun 2009, ada enam provinsi yang

 Malaria adalah penyakit menular

termasuk daerah endemi tinggi malaria, yaitu Maluku,

nomor enam terbanyak yang menyebabkan kematian.  Provinsi Papua Barat memiliki AMI (Annual Malaria Incidence) tertinggi di Indonesia (167,47 per 1000 orang (Kemenkes, 2008)

Maluku Utara, Papua, Sumatera Utara (Kabupaten Nias dan Nias Selatan), Nusa Tenggara Timur termasuk Papua Barat. Daerah endemis tinggi terjadi apabila nilai AMI mencapai 50 per 1000 penduduk.


PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN Secara Umum Kualitas Perumahan Mengalami Perbaikan Beberapa indikator perumahan mengalami perbaikan kondisi diantaranya luas lantai ≥ 10 m2 menjadi 99,64 persen, jenis lantai terluas bukan tanah bertambah menjadi 91,60 persen,

Tabel 7.1 Indikator Perumahan dan Lingkungan 2008-2009

merupakan salah satu kebutuhan dasar hidup manusia. Rumah dikategorikan sebagai kebutuhan dasar karena pengaruhnya sangat krusial bagi kelangsungan hidup seseorang. Salah satu indikator garis

kemiskinan

adalah

kebutuhan dasar akan tempat tinggal.

Milik Sendiri

kriteria: (1) Luas lantai per kapita < 4 m2 untuk

3.18

1.55

13.77

7.28

Lainnya

24.04

23.46

< 10

2.96

0.36

97.04

99.64

91.08

91.60

8.92

8.40

Tembok

51.34

52.27

Kayu

43.51

43.34

≥ 10

Jenis Lantai Terluas (%) Tanah

at .

Bukan Tanah

rumah terbuat dari daun atau lainnya; (3) Jenis dinding

ar

Jenis Dinding Terluas (%)

ab

tanah; (5) Tidak memiliki fasilitas buang air besar (WC)

67.71

Sewa

perkotaan dan < 10 m2 untuk perdesaan; (2) Jenis atap rumah terbuat dari bambu atau lainnya; (4) Jenis lantai

59.01

Kontrak

Luas Lantai (%)

Rumah dikatakan tidak layak huni jika memenuhi

2009

Kepemilikan Rumah (%)

.g o

penghitungan

2008

bp s

untuk

Uraian

.id

Perumahan atau tempat tinggal yang layak

7

sendiri; (6) Sumber penerangan bukan listrik; dan (7)

Bambu

1.02

1.32

Jarak

Lainnya

4.14

3.07

Beton

2.02

1.24

Genteng

1.31

1.96

minum

utama

pembuangan tinja kurang dari 10 meter.

ke

tempat

pu

air

.p a

sumber

Secara umum kondisi perumahan tahun 2009 di

Jenis Atap Terluas (%)

Kayu Sirap

dibandingkan tahun 2008. Pada tahun 2009, rumah

Seng

tangga yang telah memiliki rumah dengan status milik

Ijuk/Rumbia

6.82

6.4

Lainnya

2.38

4.72

tp :// w

w

w

Provinsi Papua Barat mengalami perbaikan kualitas

sendiri baru mencapai 67,71 persen, atau membaik

0.44

0.39

87.03

85.29


ht

dari kondisi tahun 2008 yang hanya sebesar 59,01 persen. Sedangkan untuk status sewa 7,28 persen, kontrak 1,55 persen, dan lainnya (dinas, bebas sewa, milik family, lainnya) 23,46 persen. Kondisi perumahan juga mengalami perbaikan kualitas dilihat dari sisi luas lantai. Di tahun 2008 rumah tangga yang memiliki luas lantai kurang dari 10 m2 sebesar 2,96 persen, di tahun 2009 hanya tinggal 0,36 persen saja. Dilihat dari sisi jenis lantai terluas, rumah tangga yang berlantai jenis tanah berkurang

Rumah Kaki Seribu (salah satu rumah adat di tanah Papua) Sumber: Image Google


29

PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

7

Sepuluh Persen Rumah Tangga Tidak memiliki Fasilitas Air Bersih Belum semua rumah tangga di Papua Barat memiliki fasilitas air bersih sendiri, masih ada sekitar 10,79 persen yang tidak memiliki fasilitas air bersih, 18,61 persen menggunakan failitas umum dan 23,90 persen menggunakan fasilitas air bersih bersama.

menjadi 8,40 persen dibandingkan dengan kondisi

Gambar 7.1 Persentase Rumah Tangga menurut Penggunaan Air Bersih 2009

tahun 2008 yaitu sebesar 8,92 persen. Jumlah rumah tangga dengan dinding terluas dari tembok mengalami

46.65

50

peningkatan dari 51,34 persen di tahun 2008 menjadi

40

52,27 persen di tahun 2009. Meskipun dinding terluas dari jenis bambu mengalami peningkatan tipis dari 1,02

.id

23.95

30

persen menjadi 1,32 persen, namun setidaknya

18.61

.g o

20

dinding dengan jenis lainnya mengalami penurunan

10.79

10

bp s

persentase dari 4,14 persen menjadi 3,07 persen. Penggunaan atap seng paling banyak digunakan

0

Bersama

Umum

Tidak Ada

di Papua Barat, yaitu mencapai 87,03 persen di tahun

at .

Sendiri

2008 dan 85,29 persen di tahun 2009. Penggunaan

ar


jenis

ijuk/rumbia

mengalami

penurunan

ab

bahan

.p a

pu

persentase dari 6,82 persen menjadi 6,40 persen. Atap

w

Gambar 7.2 Persentase Rumah Tangga menurut

semakin mudah diperoleh. Disamping itu, pemerintah daerah memberikan rumah bantuan sosial yang lebih layak huni bagi penduduk miskin terutama yang tinggal di pedalaman.

w tp :// w

ht

59.49

jenis ini sudah mulai ditinggalkan karena bahan seng

Persentase terbesar rumah tangga pengguna air bersih memiliki sendiri fasilitas ini, yaitu sebesar 46,65 12.37 10.98

persen dari total rumah tangga. Sementara 23,95 persen menggunakan air bersih secara bersama dan 18,61 persen masih menggunakan fasilitas umum

17.16

untuk memperoleh air bersih. Sedangkan 10,79 persen rumah tangga bahkan tidak terdapat akses terhadap air bersih. Sendiri Sumber: Susenas, 2009

Bersama

Umum

Tidak ada

Salah satu indikator rumah layak huni adalah memiliki fasilitas tempat buang air besar (WC) sendiri. Kondisi ini terkait dengan kebersihan lingkungan perumahan. Sebanyak 59,49 persen rumah tangga di

30


PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

7

Kayu Bakar Masih Menjadi Bahan Bakar Utama Rumah Tangga Bahan bakar utama 55,25 persen rumah tangga menggunakan kayu bakar untuk memasak. Sedangkan 41,25 persen rumah tangga menggunakan bahan bakar minyak tanah. Penggunaan gas/LPG masih menjadi hal langka di Papua Barat, pemakainnya hanya 3,04 persen.

Papua Barat telah memiliki tempat pembuangan air

Gambar 7.3 Persentase Rumah Tangga menurut Bahan Bakar Memasak 2009

besar sendiri; 12,37 persen menggunakan fasilitas buang air besar bersama; 10,98 persen masih menggunakan tempat buang air besar umum; dan 17,16

persen

bahkan

tidak

memiliki

41.25

fasilitas

.id

pembuangan air besar.

.g o

Penggunaan bahan bakar untuk memasak sebagian besar rumah tangga di Papua Barat

sebesar 41,25 persen terutama untuk masyarakat di

Gas/LPG Minyak Tanah Kayu Bakar Arang/Briket Lainnya Sumber: Susenas, 2009

ab

perkotaan. Penggunaan bahan bakar gas masih

0.24

bp s

di pedesaan. Sedangkan pengguna minyak tanah

0.23

at .

Penggunaan kayu bakar terutama pada rumah tangga

3.04

ar

menggunakan kayu bakar, yaitu sebesar 55,25 persen.

55.25

sangat jarang digunakan. Selain harganya mahal, jenis

pu

bahan bakar ini tersedia dalam jumlah yang terbatas,

.p a

hanya dijual di kota-kota besar seperti Kota Sorong,

Gambar 7.4 Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Penerangan 2009

Kabupaten Fakfak, dan Kabupaten Manokwari.

w

Penggunaan sumber penerangan rumah tangga

w

di Provinsi Papua Barat hanya 57,67 persen yang

tp :// w

menggunakan listrik PLN. Belum seluruh desa di

11.31

57.67

3.06

Papua Barat teraliri listrik dan belum seluruh kabupaten mendapatkan pasokan listrik 24 jam dalam

ht

27.21

sehari. Masyarakat yang tidak teraliri listrik penuh 24 jam biasanya menggunakan listrik non PLN seperti genset untuk memenuhi kebutuhan akan energi listrik. Untuk desa-desa yang tidak teraliri listrik terutama di daerah yang jauh dari ibukota kabupaten umumnya menggunakan pelita/sentir/obor. Persentase rumah

0.74 PLN

Non PLN

Petromak/ aladin

Pelita/sentir/ obor

Lainnya


tangga yang menggunakan jenis penerangan tersebut mencapai 27,21 persen.


31

PEMBANGUNAN MANUSIA

8

Capaian IPM Provinsi Papua Barat Termasuk Kelompok Menengah IPM Provinsi Papua Barat sebesar 68,58 persen berada pada kelompok menengah (50,00-79,99 persen) pada klasifikasi yang ditetapkan oleh UNDP.

Pengukuran kinerja pembangunan seringkali

Tabel 8.1 Indikator Pembangunan Manusia 2007-2009

identik dengan nominal PDRB dan pertumbuhan

2007

2008

2009

IPM

67.28

67.95

68.58

Angka Harapan Hidup (th)

67.60

67.90

68.20

Angka Melek Huruf (%)

90.32

92.15

92.34

Rata-rata Lama Sekolah (th)

7.65

7.67

8.01

592.07

593.13

595.28

pendapatan masyarakat. Diperlukan sebuah parameter

Indeks Kesehatan (%)

71.00

71.50

72.00

lainnya yang bersama-sama dapat digunakan sebagai

Indeks Pendidikan (%)

90.32

92.15

92.34

alat ukur keberhasilan pembangunan. Paradigma baru

Indeks PPP (%)

51.00

51.13

53.40

muncul untuk mengukur pembangunan dari sisi

Indeks Pengeluaran (%)

53.63

53.88

54.37

manusia atau dikenal dengan indeks pembangunan

30

30

30

w

FORMULASI PENGHITUNGAN IPM

(2)

Angka Melek Huruf Rata-rata Lama Sekolah Daya Beli

Minimum

.id

.g o

bp s

empat komponen indikator, yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan kemampuan daya beli/purchasing power parity (PPP). Indikator angka harapan hidup merefleksikan dimensi

output dari dimensi pendidikan. Indikator kemampuan Keterangan

(3)

daya beli untuk menjelaskan dimensi hidup layak. IPM Provinsi Papua Barat selalu meningkat setiap

(4)

25

Standar UNDP

100

0

Standar UNDP

15

0

UNDP menggunakan Combined Gross Enrollment Ratio

300.000 360.000b

IPM adalah indeks komposit yang terbentuk atas

huruf dan rata-rata lama sekolah merepresentasikan

85

732.720a

manusia (IPM).

hidup sehat dan umur panjang. Indikator angka melek

w tp :// w

ht

(1)

Angka Harapan Hidup

kemiskinan dan menekan angka pengangguran.

ab .p a

pu


Maksimum

tidak berkualitas kadang gagal dalam mengentaskan Apalagi tanpa disertai dengan pemerataan distribusi

Peringkat IPM

Komponen IPM

selamanya efektif. Pertumbuhan ekonomi tinggi namun

at .

Pengeluaran per Kapita Riil Disesuaikan (PPP) (ribu Rp)

ekonomi yang tinggi. Padahal asumsi tersebut tidak

ar

Uraian

UNDP menggunakan PDB riil per kapita yang telah disesuaikan

tahun. Di tahun 2009 IPM meningkat menjadi 68,58 persen dibandingkan tahun 2007 dan 2008 sebesar 67,28 persen dan 67,95 persen. Dalam klasifikasi UNDP capaian IPM Papua Barat termasuk ke dalam golongan menengah (50,00-79,99 persen).

a) Perkiraan maksimum pada akhir PJP II tahun 2018 b) Penyesuaian garis kemiskinan lama dengan garis kemiskinan yang baru

Komponen-komponen penyusun IPM juga terus mengalami

peningkatan.

Angka

harapan

hidup

meningkat lambat 0,3 tahun per tahun dari 2007-2009. 32


PEMBANGUNAN MANUSIA

8

Peringkat IPM Papua Barat Masih di Papan Bawah Capaian IPM Papua Barat yang hanya 68,58 persen menempatkan provinsi ini berada pada peringkat 30 nasional. Peringkat tersebut berada di atasProvinsi NTT (31), Provinsi NTB (32), dan Provinsi Papua (33).

Pada tahun 2009 angka harapan hidup meningkat menjadi 68,20 tahun dibandingkan tahun sebelumnya

Gambar 8.1 IPM menurut Kabupaten/Kota dan Provinsi Papua Barat Tahun 2009 (%)

sebesar 67,90 tahun. Indikator penndidikan yang

rata lama sekolah meningkat menjadi 8,01 tahun dimana sebelumnya hanya sebesar 7,67 tahun. PPP Papua Barat 2008-2009 hanya mengalami kenaikan 2,15 ribu rupiah menjadi 595,28 ribu rupiah dengan indeks sebesar 53,40 persen.

.id

menjadi 92,34 persen di tahun 2009. Sedangkan rata-

.g o

huruf di tahun 2008 sebesar 92,15 persen meningkat

bp s

sekolah juga mengalami peningkatan. Angka melek

49.12

Tambrauw Raja Ampat Maybrat Teluk Wondama Teluk Bintuni Sorong Selatan Manokwari Sorong Papua Barat Kaimana Fakfak Kota Sorong

40

64.08 64.89 65.27 65.65 66.09 66.20 68.16 68.58 69.80 70.80 76.84

50

60

70

80

at .

diwakili oleh angka melek huruf dan rata-rata lama

ab

ar

Sumber: BPS RI, 2009

Secara nasional peringkat IPM Papua Barat berada pada ranking 30 dari 33 provinsi selama tiga

pu

tahun terakhir. Peringkat tersebut masih berada di atas

Gambar 8.2 Reduksi Shortfall IPM menurut Kabupaten/Kota dan Provinsi Papua Barat 2009(%)

.p a

Provinsi NTT (31), Provinsi NTB (32), dan Provinsi Papua (33).

w

IPM tertinggi di Papua Barat selama tiga tahun

w

terakhir selalu berada di Kota Sorong. Capaiannya di

tp :// w

tahun 2009 sebesar 76,84 persen dan peringkat secara nasional berada pada ranking ke 30 dari 497

ht

kabupaten/kota yang telah dihitung capaian IPM-nya. Sementara IPM terendah berada di Kabupaten

Sorong

1.04

Teluk Bintuni

1.05

Kota Sorong

1.34

Teluk Wondama

1.36 1.40

Raja Ampat

1.72

Kaimana

1.89

Fakfak

1.95

Papua Barat

2.15

Manokwari 0.00

Tambrauw dengan capaian hanya sebesar 49,12 persen dan berada pada peringkat 489 secara

0.94

Sorong Selatan

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

Sumber: BPS RI, 2009

nasional. Reduksi

shortfall

menunjukkan

kecepatan

perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu tertentu. Reduksi shortfall Papua Barat tahun 2008-2009 mencapai 1,95 persen atau melambat dibandingkan

Tahukah Anda? Peringkat IPM Provinsi Papua Barat tahun 2009 berada pada posisi ke 30 dari 33 provinsi di Indonesia.

dengan tahun 2007-2008 yang mencapai 2,54 persen. STATISTIK DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010

33

PEMBANGUNAN MANUSIA

8

Garis Kemiskinan Papua Barat Meningkat Garis Kemiskinan meningkat menjadi Rp. 294.727,- di tahun 2010 yang terdiri dari Rp. 237.147,garis kemiskinan makanan dan Rp. 57.580,- garis kemiskinan nonmakanan.

Reduksi shortfall tertinggi tahun 2009 dicapai oleh

Gambar 8.3 Ilustrasi Kemiskinan

Kabupaten Manokwari dengan capaian 2,15 persen. Sejak menjadi ibukota provinsi, Kabupaten Manokwari menunjukkan

performa

yang

baik

dalam

pembangunan.

.id

Metode penghitungan jumlah penduduk miskin

.g o

dilakukan dengan pendekatan benchmark garis kemiskinan. Garis kemiskinan terdiri dari dua

bp s

komponen, yaitu garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan. Garis kemiskinan adalah

at .

nilai rupiah yang harus dikeluarkan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup minimumnya, baik itu 2008

2009

172145

193930

223538

33853

39641

205998

233570

266.80

246.50

GK Makanan GK Non Makanan

237147

53878

57580

277416

294727

w

GK Total

2010

.p a

Garis Kemiskinan (GK)

kebutuhan dasar makanan maupun non makanan.

ab

2007

pu

Uraian

ar

Tabel 8.2 Indikator Kemiskinan Papua Barat 2007-2010

Persentase (%) Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (%)

digunakan standar kebutuhan hidup minimum 2100 kilo kalori didasarkan pada konsumsi makanan, sedangkan garis kemiskinan non makanan untuk

256.84

256.25

memenuhi kebutuhan dasar bukan makanan seperti

35.12

35.71

34.88

perumahan, pendidikan, kesehatan, pakaian, serta

12.97

9.18

9.75

10.47

aneka barang dan jasa.

5.66

3.50

3.57

4.30

ht

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (%)

kemiskinan. Pendekatan garis kemiskinan makananan

39.31

tp :// w

Jumlah (ribu)

w

Penduduk Miskin

Seseorang dikatakan miskin bila berada dibawah garis

Sumber: Olahan Susenas Maret, 2007-2010

Berdasarkan metode tersebut diperoleh garis kemiskinan Provinsi Papua Barat 2010 sebesar Rp 294.727,-. Garis kemiskinan tersebut meningkat dari Rp 277.416,- pada tahun 2009 atau bertambah Rp 17.311,-. Garis kemiskinan makanan tercatat Rp 237.147,- sedangkan garis kemiskinan nonmakanan

Tahukah Anda? Garis Kemiskinan Provinsi Papua Barat tahun 2009 adalah yang tertinggi kedua (Rp 304.730) di Indonesia setelah DKI Jakarta (Rp 316.936).

34

sebesar Rp 57.580,-. Peningkatan garis kemiskinan ini memberikan peluang untuk terjadinya penambahan penduduk miskin jika peningkatan tingkat pendapatan masyarakat tidak mampu mengimbanginya.


PEMBANGUNAN MANUSIA Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Turun Jumlah penduduk miskin Papua Barat berkurang dari 256,84 ribu orang di tahun 2009 menjadi 256,25 ribu orang di tahun 2010. Persentase penduduk miskin juga mengalami penurunan dari 35,71 persen di tahun 2009 menjadi 24,88 persen di tahun 2010.

8

Jumlah penduduk miskin Provinsi Papua Barat 2010 mencapai 256,25 ribu jiwa atau mengalami penurunan dibandingkan dengan kondisi tahun 2009 yang mencapai 256,84 ribu jiwa atau terjadi pengurangan penduduk miskin sekitar 590 jiwa. penduduk

miskin

juga

mengalami

.id

Persentase

.g o

penurunan dari 35,71 persen di tahun 2009 menjadi 34,88 persen di tahun 2010. Meskipun demikian,

bp s

persentase penduduk miskin Papua Barat adalah yang

Papua Barat mangalami penurunan, namun Indeks

ab

Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan

►► Formulasi Ukuran Kemiskinan:

ar

Jumlah dan persentase kemiskinan di Provinsi

Image: Rumah tangga miskin

at .

tertinggi kedua di Indonesia setelah Provinsi Papua.

Kemiskinan (P2) justru meningkat. Indeks Kedalaman

pu

Kemiskinan meningkat dari 9,75 persen di tahun 2009

.p a

menjadi 10,47 persen di tahun 2010. Sedangkan

Indeks Keparahan Kemiskinan juga meningkat dari

w

3,57 persen menjadi 4,30 persen. Peningkatan kedua

w

nilai indeks ini dapat dimaknai bahwa kondisi

tp :// w

kemiskinan di Papua Barat menjadi semakin dalam dan parah. Artinya rata-rata pendapatan penduduk

ht

miskin dengan garis kemiskinan dan

ketimpangan

pengeluaran antar penduduk miskin semakin jauh. Upaya

pengentasan

memprioritaskan

kemiskinan

program-program

perlu

Dimana: α = 0,1,2 z = garis kemiskinan yi = rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan q = banyaknya penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan n = jumlah penduduk α = 0 → Head Count Index (P0) = Persentase Penduduk Miskin α = 1 → Poverty Gap Index (P1) = Indeks Kedalaman Kemiskinan α = 2 → Poverty Saverity Indeks (P2) = Indeks Keparahan Kemiskinan

pembangunan

yang pro penduduk miskin (pro poor policy). penanggulangan

kemiskinan

ditujukan

untuk

meningkatkan pendapatan penduduk miskin dan mengurangi pengeluaran kebutuhan dasar penduduk miskin, misalnya pelayanan pendidikan dan kesehatan gratis bagi rakyat miskin.

Tahukah Anda? Persentase penduduk miskin Provinsi Papua Barat tahun 2009 adalah yang teritnggi kedua (35,71%) di Indonesia setelah Provinsi Papua (37,53%).


35

PEMBANGUNAN MANUSIA

8

Ketimpangan Pendapatan Masih Terjadi Distribusi pendapatan Papua Barat belum mencapai pemerataan yang ideal. Menurut Kemerataan Bank Dunia, ketimpangan Papua Barat terutama terjadi pada 40 persen pendapatan terbawah dan 20 persen pendapatan teratas.

Pertumbuhan

Tabel 8.3 Indikator Kemerataan Pendapatan Uraian Gini Ratio (%)

2007 0.33

2008

2009

0.36

0.35

ekonomi

yang

tinggi

tidak

selamanya dapat secara langsung mengentaskan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi tinggi bila tidak diikuti oleh pemerataan distribusi pendapatan tidak

Kemerataan Bank Dunia (%):

akan berdampak pada masyarakat bawah karena

40 persen pendapatan terbawah

28.29

29.61

18.08

40 persen pendapatan menengah

44.59

43.09

40.23

kecil masyarakat „elit‟ sedangkan sebagian masyarakat

20 persen pendapatan teratas

27.13

27.30

41.69

lain yang berpendapatan rendah tetap berada dalam

bp s

keadaan miskin.

.g o

.id

sebagian besar pendapatan dikuasai oleh sekelompok


Kemerataan menurut Bank Dunia dikelompokan

at .

kedalam 40 persen pendapatan terbawah, 40 persen pendapatan menengah, dan 20 persen pendapatan

ar

Gambar 8.4 Kemerataan menurut Bank Dunia Provinsi Papua Barat 2009

Idealnya,

setiap

kelompok pendapatan

ab

teratas.

tp :// w

w

w

.p a

pu

terdistribusi kedalam kumulatif jumlah penduduk pada

ht


kelompok yang sama agar tercapai kemerataan sempurna. Namun pada kenyataanya kondisi ideal tersebut sangat sulit terbentuk. Kondisi kemerataan pendapatan di Provinsi Papua

Barat

menunjukkan

masih

terjadi

ketidakmerataan pendapatan. Secara umum kondisi yang paling tidak merata

adalah pada 40%

pendapatan terbawah dan 20% pendapatan teratas. Di tahun 2009, pada 40 persen pendapatan terbawah yang mustinya dinikmati oleh 40 persen penduduk

►►CATATAN:

ternyata 40 persen penduduk hanya menikmati 18,08

Ukuran Kemerataan Bank Dunia: Proporsi jumlah pendapatan dari 40 persen terbawah: < 12 persen : ketimpangan tinggi 12-17 persen : ketimpangan sedang > 17 persen : ketimpangan rendah

persen pendapatan. Keadaan justru terbalik di 20% pendapatan teratas yang seharusnya dinikmati oleh 20% penduduk. Ternyata 20% penduduk menikmati 41,69 persen pendapatan. Berarti bahwa sekelompok kecil orang memiliki pendapatan yang tinggi sementara sebagian besar lain memiliki pendapatan yang rendah.

36


PEMBANGUNAN MANUSIA

8

Gini Ratio Papua Barat 0,35 Persen Gini ratio Papua Barat tahun 2009 sebesar 0,35 persen atau mengalami penurunan dibandingkan tahun 2008 sebesar 0,36 persen. Angka tersebut termasuk dalam kategori rendah, namun hampir masuk ke dalam zona ketimpangan sedang (0,36 persen).

Pola kemerataan menurut Bank Dunia di Papua

Gambar 8.5 Gini Ratio Provinsi Papua Barat 2009

Barat tahun 2007-2008 menunjukkan pola yang hampir

1

sama. Proporsi pendapatan 40% terbawah, 40%

GR = 0.35

menengah dan 20% teratas memiliki besaran yang

tahun 2007 proporsi jumlah pendapatan 40% terendah

0.2

sebesar 28,29 persen bergerak kearah yang lebih baik menuju ke 40% menjadi 29,61 persen. Tetapi di tahun

0

0.2

0.6

0.8

1

Kurva Lorens


ab

ketimpangan distribusi pendapatan yang lebih buruk.

0.4

Kumulatif Penduduk

Pemerataan Ideal

ar

hingga menjadi 18,08 persen atau mengalami

0

at .

2009 justru proporsi tersebut mengalami penurunan

.id

0.4

.g o

pendapatan 40% terendah dan 20% teratas. Semula di

0.6

bp s

perubahan yang cukup signifikan pada proporsi jumlah

Kumulatif Pendapatan

hampir sama. Kemudian di tahun 2009 terjadi

0.8

Hal yang sama terjadi pada proporsi jumlah

pu

pendapatan 20% teratas. Semula di tahun 2007 dan

.p a

2008 proporsi pendapatan telah mendekati angka 20 persen yaitu sebesar 27,13 persen dan 27,30 persen.

w

Namun di tahun 2009 proporsinya meningkat signifikan

w

menjadi 41,69 persen. Situasi ini mengandung makna

tp :// w

sekelompok masyarakat yang jumlahnya relatif kecil menguasai pendapatan yang besar, sebaliknya masyarakat miskin yang berpendapatan rendah tetap

ht

berada dalam jurang kemiskinan.

►►DEFINISI Angka Koefisien Gini adalah ukuran kemerataan pendapatan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan. Angka koefisien Gini terletak antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nol mencerminkan kemerataan sempurna dan satu menggambarkan ketidakmerataan sempurna. Nilai 0,5-0,7 menggambarkan ketidakmerataan tinggi; 0,36-0,49 ketidakmerataan sedang; dan 0,20-0,35 mengalami ketidakmerataan rendah.

Ukuran ketimpangan pendapatan lainnya adalah menggunakan koefisien gini (gini ratio). Gini ratio Provinsi

Papua

Barat

mengalami

perbaikan

dibandingkan dengan tahun 2008 yang mencapai 0,36. Di tahun 2009 nilai gini ratio Papua Barat sebesar 0,35. Berdasarkan pengelompokkannya berarti tingkat ketimpangan/ketiidakmerataan distribusi pendapatan di Papua Barat termasuk ke dalam kategori rendah.

Tahukah Anda? Persentase Penduduk miskin Provinsi Papua Barat (Maret 2010) adalah yang tertinggi kedua (34,88%) di Indonesia, meskipun demikian kontribusi jumlah penduduk miskin terhadap penduduk miskin nasional hanya 0,83 persen.


37

PERTANIAN

9

Luas Panen dan Produksi Padi, Jagung, Kedelai, dan Ubi Menurun Di tahun 2009 luas panen dan poduksi padi, jagung, kedelai, Ubi Kayu dan Ubi Jalar mengalami penurunan. Meskipun demikian produktivitasnya justru mengalami peningkatan, kecuali pada komoditas kedelai dan ubi kayu.

Gambar 9.1 Share PDRB Sektor Pertanian dan Persentase Pekerja di Sektor Pertanian 2009 share PDRB

berbasis pada sumber daya alam dimana sebagian besar produknya digunakan untuk bahan baku sektor

% Tenaga Kerja

58.79

55.69

Sektor pertanian merupakan sektor primer yang

lainnya dan konsumsi rumah tangga. sektor ini

56.60

memberikan share utama pada PDRB di Provinsi 24.92

.id

Papua Barat, demikian pula dengan jumlah tenaga

26.65

24.52

.g o

kerjanya. Di tahun 2009 kontribusi sektor pertanian mencapai 24,52 persen dari total PDRB dan

2008

bp s

sumbangan tenaga kerjanya mencapai 56,60 persen 2007

2009

dari total penduduk yang bekerja.

at .

Dalam beberapa tahun kontribusi sektor ini

2008

2009

10486

tenaga kerja hanya mampu memberikan sumbangan

36985

sebesar 24,52 persen. Tingkat pendidikan tenaga kerja

39537

Produktivitas (Kw/Ha)

33.75

34.48

Luas Panen (Ha)

1518

Produksi (Ton)

2429

Jagung

Kedelai Luas Panen (Ha)


35.27

965

Luas Panen (Ha)


sektor ini juga lebih banyak didominasi oleh pekerja dengan pendidikan rendah. Pertumbuhan ekonomi

1584

yang mampu diberikan oleh sektor pertanian juga

16.00

15.99

16.41

relatif rendah (3,36%) dibandingkan dengan sektor lain

1282

1624

1150

1360

1740

1208

10.61

10.72

10.5

yang digerakkan oleh sumber daya manusia yang lebih kecil. Sebagai contoh sektor

industri pengolahan,

dengan persentase tenaga kerja hanya 3,74 persen mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi 11,31

Ubi Jalar Produksi (Ton)

memiliki produktivitas yang rendah, dengan 56,60

1711

w

ht

Produksi (Ton)

1070

tp :// w


pu

11467

28204

.p a

8357

Produksi (Ton)

w

Padi Sawah+Ladang Luas Panen (Ha)

dengan jumlah tenaga kerja. Sektor pertanian dinilai

2007

ab

Uraian

ar

cenderung terus mengalami penurunan, sama halnya

Tabel 9.1 Indikator Pertanian

1874

1524

1044

18702

15341

10597

99.8

100.66

101.52

Ubi Kayu

persen dan sektor konstruksi dengan 4,77 persen tenaga kerja mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi sebesar 13,16 persen.

1615

2052

1105

Produksi padi (sawah dan ladang) di Papua Barat

Produksi (Ton)

17833

23071

12228

tahun 2009 mengalami penurunan dari 39.537 ton


110.42

112.43

110.66

menjadi 36.985 ton. Penurunan ini diduga terjadi

Luas Panen (Ha)

Sumber: Diolah dari Survei Pertanian Tanaman Pangan BPS Prov Papua Barat, 2007-2009

38

karena terjadi penurunan luas panen dari 11.467 Ha di


PERTANIAN

9

Produksi Kelapa Sawit Tertinggi untuk Tanaman Perkebunan Dengan luas lahan 25.467 Hektar, produksi kelapa sawit Papua Barat mencapai 8.480,65 ton. Produksi ini adalah yang tertinggi dibandingkan dengan tanaman perkebunan lainnya.

tahun 2008 menjadi 10.486 Ha di tahun 2009. Sedangkan

produktivitasnya

justru

mengalami

peningkatan dari 34,48 Kw/Ha di tahun 2008 menjadi 35,27 Kw/Ha di tahun 2009. Jika dibandingkan dengan produktivitas nasional yang mencapai 49,99 Kw/Ha,

.id

produktivitas padi di Provinsi Papua Barat dinilai relatif

.g o

rendah. Demikian pula bila dibandingkan dengan ratarata produktivitas diluar Pulau Jawa (43,47 Kw/Ha)

bp s

bedanya masih cukup jauh.

menurun dari 1.518 Ha di tahun 2007 menjadi 965 Ha

ab

di tahun 2009. Sedangkan produksinya mengalami

Gambar 9.2 Luas Area (Ha) dan Produksi (Ton) Tanaman Pala, Kelapa Sawit, dan Kakao Provinsi Papua Barat 2009

ar

2007-2009 terus mengalami penurunan. Luas panen

at .

Produksi dan luas panen tanaman jagung tahun

penurunan dari 2.429 Ton di tahun 2007 menjadi 1.584

pu

Ton di tahun 2009. Penurunan luas panen dan

.p a

produksi jagung ternyata tidak serta merta turut

mempengaruhi produktivitas jagung. Di tahun 2008 di

tahun

2009

produktivitasnya

w

namun

w

produktivitasnya memang menurun tipis 0,01 Kw/Ha, justru

tp :// w

bertambah menjadi 16,41 Kw/Ha meskipun terjadi penurunan luas panen. Produktivitas jagung di Papua produktivitas

ht

Barat sangat rendah bila dibandingkan dengan nasional

(42,37

Kw/Ha),

rata-rata

Areal

30000

Produksi

25467

25000 20000 15000 10000

8480.65

5953

5555

3325

1938

5000 0

Pala

Kelapa sawit

Kakao

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Papua Barat, 2009

produktivitas di Pulau Jawa (43,44 Kw/Ha), maupun rata-rata produktivitas di luar Pulau Jawa (41,20 Kw/ Ha). Gap produktivitas padi masih lebih baik dibandingkan

dengan

gap

produktivitas

jagung

terhadap angka nasional maupun di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa. Komoditas unggulan di subsektor perkebunan

Tahukah Anda? Sentra tanaman padi di Provinsi Papua Barat adalah Kabupaten Manokwari. Produksi Padinya mencapai 68,01 persen dari total produksi padi Provinsi Papua Barat.

Papua Barat diantaranya adalah Pala, Kelapa sawit, STATISTIK DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010

39

PERTANIAN

9

Populasi Ternak Babi Meningkat Tajam Populasi ternak babi mengalami peningkatan tajam selama dua tahun terakhir. Semula populasinya sebesar 33.427 ekor di tahun 2007 menjadi 53.706 ekor di tahun 2009 atau terjadi peningkatan sebesar 60,67 persen.

dan Kakao. Perkebunan kepala sawit berada di

Gambar 9.3 Populasi Ternak Besar dan Kecil Provinsi Papua Barat 2009 (Ekor)

Kabupaten Manokwari, perkebunan kakao terutama di wilayah

Sorong

dan

Manokwari,

sedangkan

perkebunan pala terutama di Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Kaimana.

.id

Produksi pala tahun 2009 mencapai 1.938 ton

.g o

dengan luas areal perkebunan seluas 5.555 Ha. Produksi kelapa sawit mencapai 8.480,65 ton dengan luar areal perkebunan seluas 25.467 Ha. Sedangkan

2008

2009

34429

35297

36081

Kambing

13223

12259

13786

perkebunan kakao memiliki areal seluas 5.953 Ha

Babi

33427

43678

53706

menghasilkan 3.325 ton kakao. Dari sisi peternakan, peningkatan yang paling

ar

Sumber: Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Prov. Papua Brt, 2009

at .

bp s

2007 sapi

ab

signifikan adalah pada peternakan babi. Ternak babi

.p a

pu

meningkat dari 33.427 ekor di tahun 2007 menjadi

8000 6000 4000

w

Kaimana Teluk Bintuni Sorong Selatan Raja Ampat

tp :// w

10000

Fakfak Teluk Wondama Manokwari Sorong

ht

12000

w

Gambar 9.4 Produksi Perikanan Laut 2009 (Ton)

2000

43.678 ekor di tahun 2008. Jumlah tersebut kembali meningkat di tahun 2009 menjadi 53.706 ekor. Tingginya peningkatan jumlah ternak babi diduga terjadi karena tingginya permintaan konsumsi daging babi. Sedangkan pada ternak sapi dan kambing meskipun

mengalami

peningkatan,

namun

peningkatannya tidak secepat pada ternak babi. Nilai produksi perikanan Provinsi Papua Barat tahun 2009 mencapai 99.952,10 ton. Tiga kabupaten/ kota dengan produksi tertinggi adalah Kota Sorong, Kabupaten Manokwari, dan Kabupaten Fakfak. Nilai

0

Perikanan Laut Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua Barat, 2009

produksi ketiga kabupaten/kota tersebut masingmasing 36.786,2 ton; 23.163,8 ton; dan 11.125,0 ton. Besarnya potensi perikanan dan kelautan yang dimiliki oleh Papua Barat memungkinkan produksi perikanan laut tersebut akan semakin bertambah pada tahuntahun mendatang.

40


PERTAMBANGAN DAN ENERGI

10

Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian Terbesar Ketiga Meskipun kontribusinya cenderung mengalami penurunan, namun sektor pertambangan dan penggalian menempati peringkat ketiga dalam PDRB menurut lapangan usaha Provinsi Papua Barat tahun 2009. Kontribusinya sebesar 13,24 persen terhadap total PDRB.

Besarnya nilai tambah bruto atau PDRB atas dasar harga berlaku sektor pertambangan dan

Gambar 10.1 Share terhadap PDRB dan Persentase Pekerja di Sektor Pertambangan dan Penggalian 2006-2009

penggalian Papua Barat tahun 2009 mencapai

17.36 15.96

1.926,82 miliar rupiah. Nilai tersebut setara dengan

14.79

13.24

mencapai 14.547,73 miliar rupiah. Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian

.g o

2.94

berangsur mengalami penurunan beberapa tahun terakhir. Di tahun 2006, kontribusi sektor ini mencapai

2006

2007

share PDRB

3.08

3.02

2008

2009

% Pekerja

at .

penurunan hingga mencapai 13,24 persen di tahun

bp s

0.83

17,36 persen. Angka tersebut terus mengalami

.id

13,24 persen dari total PDRB Papua Barat yang

ab

Persentase penduduk yang bekerja di sektor

ar

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2006-2009

2009. pertambangan dan penggalian di tahun 2006 hanya

Gambar 10.2 Produtiviatas Pekerja menurut Sektor 2009

pu

sebesar 0,83 persen dari total penduduk bekerja.

.p a

Selanjutnya di tahun 2007 dan 2008 berturut-turut mengalami peningkatan menjadi 2,94 persen dan 3,08

Sektor 1 Sektor 9 Sektor 6

bekerja di sektor ini mengalami penurunan menjadi

Sektor 7

PB

Sektor 5

tp :// w

3,02 persen.

w

w

persen. Di tahun 2009 persentase penduduk yang

Sektor 4

Dilihat dari sumbangannya terhadap total PDRB

Sektor 2

tahun 2009, produktivitas sektor pertambangan dan

Sektor 8

ht

penggalian menempati posisi ketiga setelah sektor

Sektor 3 0

50

100

150

200

250

300

pertanian dan industri pengolahan yang memberikan share sebesar 24,52 persen dan 24,39 persen.

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2009

Produktivitas pekerja di sektor ini dinilai tinggi karena dengan persentase penduduk yang bekerja hanya 3,02 persen mampu memberikan kontribusi terhadap PDRB

Tahukah Anda?

sebesar 13,24 persen. Bandingkan dengan sektor

LNG Tangguh beserta LNG Arun (Aceh) dan LNG Bontang (Kaltim) adalah tiga LNG yang menghasikan gas alam cair terbesar di Indonesia.

pertanian yang hanya memberikan share 24,52 persen tetapi persentase pekerja mencapai 56,60 persen.


41

10

PERTAMBANGAN DAN ENERGI Kandungan LNG Tangguh 14,4 Trilyun Kaki Kubik LNG Tangguh adalah salah satu perusahaan tambang LNG terbesar di Indonesia. Kandungan LNG didalamnya diperkirakan mencapai 14,4 trilyun kaki kubik.

Tanah Papua adalah daerah yang kaya akan sumber daya alam dan bahan tambang. Freeport adalah salah satu tambang emas terbesar di Indonesia. Disamping itu, di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, terdapat sebuah tambang gas alam cair

.id

(Liquid Natural Gas) yang diperkirakan merupakan

.g o

tambang LNG terbesar di Indonesia, dikenal dengan nama LNG Tangguh. LNG Tangguh, LNG Arun (Aceh),

bp s

dan LNG Bontang (Kaltim) adalah 3 perusahaan Kawasan LNG Tangguh, Teluk Bintuni, Papua Barat Sumber: Image Google

tambang LNG terbesar yang dimiliki Indonesia. LNG diperkirakan

at .

Tangguh

memiliki

kandungan

gas

ar

sebesar 14,4 Trilyun kaki kubik. LNG Tangguh terbagi dalam 3 blok eksploitasi gas alam cair, yaitu Blok

Tahukah Anda?

ht

tp :// w

w

w

.p a

pu

ab

Kandungan gas alam cair yang dihasilkan oleh LNG Tangguh diperkirakan mencapai 14,4 Trilyun kaki kubik. Atau 326 kali lipat volume material letusan Gunung Krakatau (18 miliar m3) tahun 1883.

Berau, Blok Weriagar, dan Blok Muturi. Seperti diketahui, Proyek Tangguh memiliki

kontrak jangka panjang untuk memasok 2,6 juta ton LNG per tahun selama 25 tahun ke terminal regasifikasi Fujian di China, 1,15 juta ton per tahun selama 25 tahun kepada K-Power dan Posco di Korea Selatan, dan kontrak fleksibel untuk memasok hingga 3,7 juta ton per tahun selama 20 tahun ke terminal regasifikasi LNG Sempra di California, Amerika Serikat. Melalui saham kepemilikan dalam kontrak kerja sama (KKS), BP menjadi pemilik saham terbesar yaitu 37,16% dari LNG Tangguh. Pemegang saham lainnya, yaitu: MI Berau B.V. (dimiliki Mitsubishi Corporation

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua Barat, 2009

dan INPEX Corporation) sebesar 16,30%; CNOOC Muturi Limited dan CNOOC Wiriagar Overseas Limited

LNG Tangguh, Teluk Bintuni, Papua Barat Sumber: Image Google

42

dengan bagian 13,90%; Nippon Oil Exploration (Berau), Ltd (dimiliki oleh Nippon Oil Exploration Ltd


PERTAMBANGAN DAN ENERGI

10

Belum Seluruh Kabupaten Teraliri Listrik PLN 24 Jam Aliran listrik PLN yang disalurkan ke rumah tangga pelanggan belum seluruhnya dapat dipergunakan secara penuh 24 jam sehari di seluruh kabupaten.

dan Japan Oil, Gas and Metals National Corporation)

Gambar 10.3 Persentase Pelanggan PLN 2009

dengan bagian 12,23%; KG Berau/KG Wiriagar (dimiliki oleh Kanematsu Corporation, Overseas Petroleum Corporation, anak perusahaan dari Mitsui & 82.12

Co., Ltd., dan Japan Oil, Gas and Metals National

12.92

.id

Corporation) dengan bagian 10,0%; dan LNG Japan

3.24

.g o

Corporation (dimiliki oleh Sumitomo Corporation dan Sojitz Corporation) sebesar 7,35% (Wikipedia.com).

1.72

bp s

Kondisi penggunaan energi listrik terutama yang

Sosial

memanfaatkan listrik negara (PLN) masih belum pasokan

listrik

24

jam.

Seperti

Publik

Sumber: PT PLN (persero) Wilayah Papua, 2009

ab

contohnya di Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten

Industri

at .

mendapatkan

Bisnis

ar

maksimal. Belum semua kabupaten di Papua Barat

Rumah Tangga

0.02

Sorong Selatan dan Kabupaten Teluk Bintuni.

Tahukah Anda?

kondisi

geografis

dan

terbatasnya

Hari Energi sedunia diperingati setiap tanggal 28 Maret setiap tahunnya.

.p a

Sulitnya

pu

Disamping itu juga tidak semua desa teraliri listrik PLN. ketersediaan energi listrik menjadi penyebab belum

w

meratanya pasokan listrik sampai menjangkau seluruh

w

kecamatan maupun desa di Papua Barat.

tp :// w

Persentase tertinggi pelanggan PLN adalah untuk

Gambar 10.4 Persentase Penggunaan Listrik PLN 2009 (KWh)

golongan rumah tangga, yaitu mencapai 82,12 persen.

ht

Sebesar 17,88 persen sisanya terbagi untuk golongan bisnis (12,92%); sosial (3,24%); publik (1,72%); dan

Teluk Wondama

untuk golongan industri (0,02%).

Sorong

Konsumsi atau penggunaan energi listrik PLN tertinggi adalah di Kota Sorong, yaitu mencapai 31.804.104 KWh. Sedangkan konsumsi tertinggi kedua adalah

Kabupaten

Manokwari

Kaimana

Raja Ampat

yang

mencapai

Sorong Selatan

Fakfak Teluk Bintuni

Manokwari Kota Sorong

Ribu

14.480.832 Kwh. Dua daerah ini adalah kabupaten/

0

kota yang paling padat penduduknya dan paling

Sumber: PLN Papua, 2009

100000

200000

300000

400000

banyak pelanggannya. STATISTIK DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010

43

INDUSTRI PENGOLAHAN

11

Produktivitas Sektor Industri Pengolahan Tertinggi Industri pengolahan memberikan kontribusi terbesar kedua dalam PDRB Papua Barat (24,39%) setelah sektor pertanian. Namun produktivitasnya merupakan yang tertinggi jauh diatas sektor pertanian.

Gambar 11.1 Share terhadap PDRB dan Persentase Pekerja di Sektor Industri Pengolahan 2009

24.39

22.74 19.47

20

perekonomian Papua Barat memilki prospek yang sangat baik di masa mendatang. Sektor ini terus

30 25

Kontribusi sektor industri pengolahan dalam

mengalami peningkatan share terhadap total PDRB. Di

20.11

tahun 2006 share sektor ini hanya 19,47 persen. Namun

10

2009

kontribusinya

semakin

meningkat menjadi 24,39 persen. Kontribusi sektor

3.74

3.59

3.69

1.35

tahun

.g o

5

di

.id

15

industri pengolahan menempati posisi kedua dalam

0 2007

2008

PDRB Papua Barat dibawah sektor pertanian

2009

bp s

2006

(24,52%). Nilai agregat PBRD-nya mencapai 3.548,36 % Pekerja

miliar rupiah hanya beda tipis dibandingkan dengan

at .

share PDRB

nilai agregat sektor pertanian.

ar

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2006-2009

ab

Perbedaan yang tidak terlalu jauh antara sektor

.p a

Tahukah Anda?

pu

industri

Share sektor industri pengolahan

ht

tp :// w

w

w

terhadap PDRB Papua Barat adalah yang terbesar kedua setelah sektor pertanian dan kontribusinya terus mengalami peningkatan.

pengolahan

dan

sektor

pertanian

memungkinkan untuk terjadi pergeseran posisi. Hal ini disebabkan oleh semakin menurunnya kinerja sektor pertanian ditandai dengan semakin menurunnya kontribusi terhadap total PDRB. Sementara di lain sisi, sektor

industri

pengolahan

terus

mengalami

peningkatan kontribusi terhadap total PDRB. Bila dilihat dari sisi produktivitasnya, sangat jelas bahwa sektor pertanian masih tertinggal jauh dengan sektor industri pengolahan. Bila pada sektor pertanian dengan 56,60 persen dari total tenaga kerja hanya mampu memberikan kontribusi 24,52 persen, pada sektor industri pengolahan hanya dengan 3,74 persen tenaga kerja mampu memberikan kontribusi sebesar 24,39 persen dari total PDRB Papua Barat. Sektor ini merupakan sektor yang memiliki produktivitas tertinggi


diantara sektor-sektor lainnya di Provinsi Papua Barat (lihat gambar 10.2).

44


INDUSTRI PENGOLAHAN

11

Industri Makanan dan Minuman Hampir Setengah dari Total Industri Jumlah industri makanan dan minuman hampir setengah dari seluruh industri pengolahan besar sedang. Persentasenya mencapai 47,62 persen.

Menurut Survei Industri Besar Sedang BPS, di tahun 2008 ada 21 perusahaan industri besar sedang.

Gambar 11.2 Persentase Perusahaan Industri Besar Sedang menurut Lapangan Usaha 2008

industri tersebut hanya terbagi menjadi enam kategori 19.05

lapangan usaha menurut KBLI dua digit (lihat box).

4.76

14.29

Jenis industri terbanyak yaitu industri makanan dan minuman sebesar 47,62 persen. Industri terbanyak

.id .g o

kedua adalah industri kayu (selain mebeller) yaitu sebesar 19,05 persen. Menurut sebarannya, industri besar sedang hanya (5,92%),

Kabupaten

Manokwari

(19,05%), Kabupaten Sorong (14,29%), dan Kota (5 7 , 1 4 %) .

Sedangkan

m en u ru t

22

23

26

35

Sumber: Survei Industri Besar Sedang, 2008

►►KODE PERUSAHAAN INDUSTRI MENURUT LAPANGAN USAHA (KBLI, 2005):

15 : Industri makanan dan minuman 20 : Industri kayu (tidak termasuk mebeller) 22 : Industri penerbitan percetakan, dan reproduksi media rekam 23 : Industri barang-barang dari batubara, pengilangan minyak bumi dan pengolahan minyak bumi, barangbarang dari hasil pengilangan minyak bumi, dan bahan bakar nuklir 26 : Industri barang galian bukan logam 35 : Industri alat angkutan, selain kendaraan bermotor roda 4 atau lebih

ab

Sorong

bp s

Biintuni

20

at .

Teluk

15

ar

terdapat di empat kabupaten/kota, yaitu Kabupaten

4.76

9.52

47.62

kepemilikannya, sebesar 9,52 persen adalah milik

pu

pemerintah pusat; 4,76 persen milik pemerintah

.p a

daerah; 61,90 persen milik swasta nasional; 19,05

persen milik swasta nasional dan asing; serta 4,76

w

persen adalah milik pemerintah pusat dan asing.

w

Secara umum, tenaga kerja pada sektor industri

tp :// w

besar sedang didominasi oleh pekerja berjenis kelamin laki-laki, yaitu sebesar 80,65 persen. Pekerja

ht

perempuan hanya sebesar 19,35 persen. Seluruh kelompok pada perusahaan industri besar sedang memiliki kondisi serupa, yakni pekerja laki-laki yang

Tabel 10.1 Persentase Tenaga Kerja Perusahaan Industri Besar Sedang 2008 Jumlah Tenaga Kerja

paling dominan.

Perusahaan

►►Catatan:

15

70.69

29.31

100.00

Industri Pengolahan dibagi kedalam 4 golongan:

20

85.81

14.19

100.00

22

71.43

28.57

100.00

35

96.60

3.40

100.00

Lainnya

93.10

6.90

100.00

JUMLAH

80.65

19.35

100.00

1. 2. 3. 4.

Industri Besar (tenaga kerja ≥100 orang) Industri Sedang (tenaga kerja 20-99 orang) Industri Kecil (tenaga kerja 5-19 orang) Industri Rumah Tangga (tenaga kerja 1-4 orang)

Laki-laki

Perempuan

Total

Sumber: Survei IBS, 2008 STATISTIK DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010

45

KONSTRUKSI

12

Pertumbuhan Sektor Konstruksi Terbesar Kedua Meskipun mengalami perlambatan dibandingkan dengan tahun 2008, namun pertumbuhan sektor konstruksi merupakan yang terbesar kedua dalam pertumbuhan ekonomi Papua Barat tahun 2009, yaitu sebesar 13,16 persen.

Gambar 12.1 Share terhadap PDRB, Pertumbuhan Ekonomi, dan Persentase Pekerja Sektor Kostruksi 2009

Sektor konstruksi menjadi pemeran penting pada suatu

daerah

yang

terus

melakukan

proses

pembangunan terutama pembangunan infrastruktur 15.02

relatif baru di Indonesia Papua Barat sedang giat membuka

akses

transportasi

untuk

.id

9.81

9.23

8.62

8.00

seperti di Provinsi Papua Barat. Sebagai provinsi yang

13.16

12.97

13.06

membuka

4.46

wilayah-wilayahnya. Disamping itu juga dilakukan

4.77

4.22

4.35

.g o

hubungan antar wilayah dan membuka keterisoliran

2008 % Pekerja

2009 Pertumbuhan

bp s

pembangunan sarana-sarana pendidikan, kesehatan, dan gedung-gedung pemerintahan untuk menunjang jalannya roda pemerintahan dan pereokonomian

at .

2006 2007 Share PDRB


ar

Papua Barat.

ab

Nilai tambah bruto sektor konstruksi Papua Barat

ht

tp :// w

w

w

.p a

pu

tahun 2009 mencapai 648,21 miliar rupiah. Share sektor ini terus mengalami peningkatan beberapa tahun ini. Kontribusinya sebesar 8,00 persen di tahun 2006 meningkat 1,81 persen menjadi 9,81 persen di tahun 2009. Walaupun bukan sebagai kontributor utama

dalam

PDRB

Papua

Barat

namun

pertumbuhannya berada pada peringkat kedua setelah sektor pengangkutan dan komunikasi. Pertumbuhan sektor ini cenderung tinggi dari tahun ke tahun. Meskipun pada tahun 2009 mengalami koreksi menjadi


13,16 persen setelah sebelumnya pertumbuhan di tahun 2008 sebesar 15,02 persen. Bila dilihat dari produktivitasnya, sektor ini

Tahukah Anda? Sektor Konstruksi adalah satusatunya Lapangan Usaha yang kontribusinya pada PDRB Papua Barat selalu mengalami peningkatan dalam waktu 5 tahun terakhir.

46

termasuk kelompok menengah. Dengan persentase pekerja

sebesar

memberikan

4,77

kontribusi

persen mencapai

namun

mampu

9,81

persen.

Produktivitas sektor ini hampir sama dengan sektor Listrik, Gas, dan Air bersih (lihat Gambar 10.2).


HOTEL DAN PARIWISATA

13

Rata-rata lama Menginap Tamu Asing Lebih Tinggi daripada Domestik Rata-rata lama menginap tamu asing lebih tinggi daripada tamu domestic, baik itu di hotel berbintang maupun hotel melati. Rata-rata lama menginap tamu asing di hotel berbintang 9,69 hari/orang sedangkan di hotel melati 2,32 hari/orang..

Peranan subsektor perhotelan memang tidak

Tabel 13.1 Statistik Perhotelan 2007-2009

besar dalam perekonomian Provinsi Papua Barat. Agregat PDRB sektor ini tahun 2009 hanya sebesar

Uraian

2007

2008

2009

Jumlah Hotel (unit)

32,161 miliar rupiah atau hanya sekitar 0,22 persen

Bintang

7

8

8

dari total PDRB Papua Barat. Meskipun demikian,

Melati

68

63

65

2007 pertumbuhan subsektor ini hanya 8,87 persen, kemudian di tahun 2008 meningkat menjadi 11,61 persen. Di tahun 2009 pertumbuhannya kembali

.id

subsektor perhotelan melonjak cukup pesat. Di tahun

Jumlah Kamar (unit) Bintang

403

451

451

Melati

1162

1181

1132

665

725

725

1803

1710

1643

3.39

2.34

5.34

Melati

3.85

2.79

2.14

.g o

Pertumbuhan

Jumlah Tempat Tidur (unit) Bintang Melati

bp s

menjanjikan.

at .

ini cukup

Rata-rata Lama Tamu Menginap (domestik+asing) (Hari/orang)

melonjak menjadi 17,65 persen. Jumlah hotel di Papua Barat tahun 2009 adalah

Rata-rata Lama Tamu Menginap (asing) (Hari/orang)

ab

73 unit, yang terdiri dari 8 hotel bintang dan 65 hotel

Bintang

ar

subsektor

melati. Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan

Bintang

6.67

6.56

9.69

dan 63 unit hotel melati). Hotel berbintang hanya

Melati

2.34

5.9

2.32

.p a

pu

tahun 2008 yang berjumlah 71 unit (8 unit hotel bintang tersebar di tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Fakfak,

Rata-rata Lama Tamu Menginap (domestik) (Hari/orang) Bintang

3.24

2.08

2.56

Kabupaten Sorong tidak berdiri satu unit hotel pun.

Melati

3.85

2.78

2.14

Bintang

1291

978

1602

Melati

206

155

94

w

w

Kabupaten Manokwari dan Kota Sorong. Bahkan di

tp :// w

Jumlah kamar dan tempat tidur hotel berbintang di tahun 2008 dan 2009 tidak mengalami perubahan, tetap dengan jumlah 451 unit dan 725 unit. Sementara

Jumlah Tamu Asing

Jumlah Tamu Domestik Bintang

20129

20612

34124

tahun 2008 jumlah kamar dan tempat tidur sebesar

Melati

41560

25045

18118

ht

untuk hotel melati justru mengalami pengurangan. Di 1.181 unit dan 1.710 unit menurun menjadi 1.132 unit

Sumber: Statistik Perhotelan Provinsi Papua Barat, 2009

dan 1.643 unit di tahun 2009. Rata-rata lama tamu menginap untuk tamu asing dan domestik hotel berbintang memiliki pola yang sama di tahun 2007-2009. Rata-rata lama tamu menginap mengalami penurunan pada tahun 2008 dan di tahun 2009 mengalami peningkatan. Rata-rata lama

Tahukah Anda? Gempa bumi dengan skala 7,6 SR di Kabupaten Manokwari 4 Januari 2009 lalu merobohkan 3 buah hotel.


47

HOTEL DAN PARIWISATA

13

Objek Wisata Terbanyak adalah Wisata Budaya Dari 208 objek wisata di Papua Barat, sebanyak 98 objek wisata adalah objek wisata budaya. Objek wisata alam berada diurutan kedua sebesar 96 objek wisata.

menginap tamu asing dan domestik tahun 2007 sebesar 3,39 hari/orang. Di tahun 2008 angka tersebut mengalami penurunan menjadi 2,34 hari/orang, kemudian di tahun 2009 meningkat menjadi 5,34 hari/ orang. Sementara rata-rata lama menginap tamu asing

.id

dan domestik pada hotel melati tahun 2007-2009 justru

.g o

terus mengalami penurunan. Berturut-turut nilainya sebesar 3,85 hari/orang; 2,79 hari/orang; dan 2,14

bp s

hari/orang.

Selama tiga tahun terakhir, rata-rata lama

at .

menginap tamu asing hotel berbintang memiliki nilai

Hotel di Manokwari

w

.p a

pu

98

96

menginap tamu domestik. Bahkan di tahun 2009

ab

Gambar 13.1 Jumlah Objek Wisata di Papua Barat 2009

ar

yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata lama

w tp :// w Budaya

3

orang atau mengalami penurunan dibandingkan tahun 2007 yang mencapai 6,67 hari/orang. Rata-rata lama menginap

tamu

asing

selanjutnya

mengalami

tahun 2009. Rata-rata

Argo

ht

Tirta/Bahari

menginap tamu asing tahun 2008 sebesar 6,56 hari/

peningkatan signifikan menjadi 9,69 hari/orang pada

11

Alam

perbedaannya terlihat lebih signifikan. Rata-rata lama

lama

menginap

tamu

domestik

umumnya lebih singkat dari pada tamu asing. Ratarata lama menginap tamu domestik tahun 2009 yang

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Barat, 2009

menginap di hotel berbintang hanya 2,56 hari/orang, sementara untuk hotel melati hanya 2,14 hari/orang. Jumlah objek wisata di Papua Barat tahun 2009 sebanyak 208 objek. Objek wisata tersebut terdiri dari

Tahukah Anda? Papua Barat memiliki 27 kawasan konservasi (cagar alam, taman wisata alam dan suaka marga satwa) seluas 3,75 juta Hektar.

48

96 objek wisata alam, 11 objek wisata tirta/bahari, 98 objek wisata budaya, dan 3 objek wisata argo. Objek wisata yang telah mendunia saat ini adalah objek wisata bawah laut di Kepulauan Raja Ampat.


HOTEL DAN PARIWISATA Kepulauan Raja Ampat Memiliki Keanekaragaman Flora dan Fauna Bawah Laut Terlengkap di dunia Selain keindahan panorama, Kepulauan Raja Ampat memiliki keanekaragaman flora dan fauna bawah laut terlengkap di dunia. Sekitar 75 persen jenis karang dunia ada disini..

13

Wisata Bawah Laut Raja Ampat Kepulauan Raja Ampat merupakan wilayah Kabupaten Raja Ampat. Kurang lebih ada 610 pulau, yang berpenghuni hanya sekitar 35 pulau. Ada 4

.id

gugusan pulau terbesar di pulau ini, yaitu Pulau

.g o

Misool, Pulau Salawati, Pulau Batanta, dan Pulau Waigeo. Kawasan ini sangat berpotensi menjadi

bp s

daerah wisata, terutama wisata bawah laut. Perairan

diperkirakan menjadi nomor satu untuk kelengkapan

ab

dan keanekaragaman hayati flora dan fauna bawah

ar

terbaik untuk diving site di seluruh dunia. Bahkan

at .

Raja Ampat merupakan salah satu dari 10 perairan

laut saat ini.

pu

Wisata bawah laut Raja Ampat diperkirakan

.p a

terdapat lebih dari 540 jenis karang keras (75% dari total jenis di dunia), lebih dari 1.000 jenis ikan karang,

w

700 jenis moluska, dan catatan tertinggi bagi

w

gonodactyloid stomatopod crustaceans. Ini menjadikan

tp :// w

75% spesies karang dunia berada di Raja Ampat. Tak satupun tempat dengan luas area yang sama memiliki

ht

jumlah spesies karang sebanyak ini.

Terdapat beberapa kawasan terumbu karang yang masih sangat baik kondisinya dengan persentase penutupan karang hidup hingga 90%, yaitu di selat Dampier (selat antara P. Waigeo dan P. Batanta), Kepulauan Kofiau, Kepualauan Misool Timur Selatan dan Kepulauan Wayag. Tipe dari terumbu karang di Raja Ampat umumnya adalah terumbu karang tepi dengan kontur landai hingga curam. Tetapi ditemukan juga tipe atol dan tipe gosong atau taka. Di beberapa

Kawasan Kepulauan Raja Ampat Sumber: Image Google


49

13

HOTEL DAN PARIWISATA Fenomena Halmahera Edy Fenomena Halmahera Edy menjadikan perairan Raja Ampat menjadi hangat sehingga menjadi tempat yang subur untuk tempat berkembang biak berbagai flora dan fauna bawah laut yang Indah di Kepulauan Raja Ampat.

tempat seperti di kampung Saondarek, ketika pasang surut terendah, bisa disaksikan hamparan terumbu karang tanpa menyelam dan dengan adaptasinya sendiri, karang tersebut tetap bisa hidup walaupun berada di udara terbuka dan terkena sinar matahari

.id

langsung.

.g o

Spesies unik yang dapat dinikmati saat menyelam adalah

bp s

berbagai jenis kuda laut Katai, Wisata Bawah Laut Kepulauan Raja Ampat Sumber: Image Google

Wobbegong, dan ikan pari.

at .

Uniknya diperairan Raja Ampat

ar

terdapat ikan endemik Raja

ab

Ampat, yaitu Eviota Raja, sejenis ikan gobbie. Selain

tp :// w

w

w

.p a

pu

itu ada juga jenis ikan Manta Ray yang jinak.

ht

Wisata Bawah Laut Kepulauan Raja Ampat Sumber: Image Google

Ada fenomena menarik yang terjadi di perairan

Raja Ampat, namanya Halmahera Edy. Kondisi perairan di Kepulauan Raja Ampat dipengaruhi oleh massa air dari Samudra Pasifik Barat dengan adanya arus yang bergerak dari arah timur menuju timur laut dan sejajar dengan daratan besar Papua bagian utara. Ketika sampai di Laut Halmahera yang berada di utara Raja Ampat, sebagian arus itu bergerak ke selatan dan menuju Alur Pelayaran Jailolo. Ada juga sebagian kecil arus yang membelok ke arah Selat Dampier. Sebagian besar dari arus itu kemudian berbalik arah ke Samudra Pasifik. Arus inilah yang dinamakan Halmahera Edy

Tahukah Anda? Kepulauan Raja Ampat memiliki keanekaragaman flora dan fauna bawah laut terlengkap di dunia. Bahkan 75% spesies karang dunia berada di perairan ini.

oleh para peneliti. Adanya arus ini membuat perairan di Raja Ampat menjadi sangat subur. Ditambah lagi, suhu permukaan air lautnya sekitar 28oC hingga 27oC di kedalaman tertentu. Cahaya bisa menembus hingga 30-37 meter dengan salinitas yang sangat tinggi.

50


TRANSPORTASI DAN KOMUNIKASI Pertumbuhan Sektor Transportasi dan Komunikasi Tertinggi Sektor transportasi dan komunikasi memiliki pertumbuhan tertinggi di tahun 2009. pertumbuhannya mencapai 15,98 persen terhadap tahun 2008. Diantara sektor tersier pertumbuhan sektor ini berbeda signifikan diatas sektor lainnya.

Sektor transportasi/angkutan dan komunikasi termasuk ke dalam sektor tersier bersama sektor hotel,

dan

restoran;

Gambar 14.1 Share terhadap PDRB dan Pertumbuhan Sektor Angkutan dan Komunikasi 2009

keuangan,

persewaan, dan jasa perusahaan; serta sektor jasa-

15.98

14.84

jasa. Peran sektor ini dalam perekonomian belum

10.89

memberikan kontribusi yang besar, nilai agregat PDRB

7.55

atas dasar harga berlakunya sebesar 1.059,22 miliar

7.44

.g o

7.22

rupiah. Kontribusinya pada PDRB Papua Barat selama empat tahun terakhir hanya pada kisaran 6-7 persen

7.28

2008

2009

at .

Share PDRB


ab

jasa-jasa (7,86%) yang sama-sama berada di sektor

Pertumbuhan

6.95

ar

perdagangan, hotel, dan restoran (9,99%); dan sektor

2007

bp s

2006

saja. Share sektor ini di tahun 2009 hanya 7,28 persen. Masih lebih rendah di bandingkan sektor

.id

perdagangan,

14

tersier.

pu

Bila dilihat dari sisi pertumbuhan ekonominya, di

.p a

tahun 2009, sektor transportasi dan komunikasi memiliki angka pertumbuhan yang paling tinggi

w

terhadap tahun 2008 dibandingkan dengan sektor-

w

sektor lainnya. Sektor ini tumbuh 15,98 persen

tp :// w

terhadap tahun 2008, setelah sebelumnya di tahun 2007 dan 2008 mengalami perlambatan. Sementara

ht

dibandingkan sesama sektor tersier, pertumbuhan sektor ini berbeda signifikan. Ketiga sektor lain yang tergolong dalam sektor tersier paling tinggi tumbuh tidak lebih dari 7 persen di tahun 2008-2009. Dilihat dari produktivitasnya, sektor transportasi dan komunikasi memiliki persentase pekerja terhadap total penduduk yang bekerja sebesar 4,82 persen, sedangkan share-nya terhadap PDRB sebesar 7,28 persen. Produktivitasnya berada di urutan ke-6 dari 9

Tahukah Anda? Salah satu moda transportasi massal yang sangat berpengaruh terhadap perpindahan orang dan barang antar kabupaten di Papua Barat adalah dengan kapal laut.

sektor dan masih berada diatas produktivitas provinsi. STATISTIK DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010

51

14

TRANSPORTASI DAN KOMUNIKASI Proporsi Panjang Jalan dengan Permukaan Terluas Berjenis Tanah Panjang jalan dengan permukaan berjenis tanah memiliki persentase sebesar 37,60 persen, sedangakan permukaan kerikil sebesar 31,96 persen jauh lebih panjang dibandingkan jalan dengan permukaan terluas berjenis aspal (24,52%).

Akses transportasi yang memadai menjadi

Gambar 14.2 Persentase Panjang Jalan menurut Tingkat Pemerintahan yang Berwenang 2009

kebutuhan yang sangat mendesak bagi wilayah Papua Barat

yang

kondisi

geografisnya

relatif

sulit.

Pembangunan akses transportasi terutama jalan darat akan memberikan multiplier effect dari banyak sisi.

kabupaten, 63.74

Akses transportasi yang baik akan memudahkan

.id

negara, 19.78

pemerataan pendidikan, kesehatan, distribusi barang

.g o

provinsi, 16.48

dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

bp s

Kesulitan dalam perhubungan mengakibatkan ekonomi biaya tinggi yang akan berpengaruh pada tingkat

at .

harga. Tingkat harga yang tinggi inilah menjadi Sumber: Dinas Perhubungan dan Informatika Provinsi Papua Barat, 2009

ar

penyebab daya beli masyarakat rendah sehingga roda

ab

perekonimian berputar kurang optimal dan kemiskinan

pu

cenderung tinggi.

Tahukah Anda?

w

w

.p a

Salah satu penyebab tidak langsung pemicu inflasi di Papua Barat adalah kelancaran arus perpindahan barang dan jasa melalui kapal laut.

tp :// w

Gambar 14.3 Persentase Panjang Jalan menurut Jenis Permukaan 2009

ht

lainnnya, 5.93

Selama ini tidak semua kabupaten dapat

terhubung dengan jalan darat. Untuk melakukan hubungan antar kabupaten harus dilakukan melalui akses laut dan udara. Konsekuesi menggunakan jalur laut adalah lama perjalanan yang ditempuh menjadi lebih lama, sedangkan lewat jalur udara membutuhkan biaya yang lebih mahal. Arus orang dan barang menjadi

terkendala

karena

keterbatasan

akses

perhubungan ini. aspal, 24.52

Panjang jalan di Papua Barat tahun 2009 hanya

tanah, 37.60 kerikil, 31.96

5.906,28 Km, kondisi ini mengalami perbaikan dibandingkan pada tahun 2008 yaitu sepanjang 5.400,71 Km. Kondisi panjang jalan tersebut terbagi menjadi 1.168,16 Km (19,78%) jalan negara; 973,28 Km (16,48%) jalan provinsi; dan 3.764,84 Km (63,74%)

Sumber: Dinas Perhubungan dan Informatika Provinsi Papua Barat, 2009

adalah jalan kabupaten. Sedangkan menurut jenis permukaanya terbagi menjadi 1.448,24 Km (24,52%)

52


TRANSPORTASI DAN KOMUNIKASI

14

Jalan Trans Papua Barat Menghubungkan Tujuh Kabupaten Jalan Trans Papua Barat yang diperkirakan memiliki panjang 1.625 Km akan membuka isolasi dengan menghubungkan tujuh kabupaten yang selama ini tidak dapat ditempuh melalui jalur darat.

jalan aspal; 1.887,37 Km (31,96%) jalan dengan permukaan kerikil; 2.220,56 Km (37,60%) jalan dengan

Gambar 14.4 Jumlah Penumpang Datang dan Berangkat Kapal Laut di Pelabuhan yang Diusahakan 2007-2009 (ribu

permukaan tanah; dan 350,11 Km (5,93%) adalah jalan dengan permukaan lainnya.

309.2

277.7

Kebijakan pemerintah daerah Provinsi Papua

281.2 269.1

.g o

pedalaman dan mendorong percepatan pembangunan salah satunya dengan pembangunan jalan trans

bp s

Papua Barat. Jalan yang masih dalam tahap

2007

Gambar 14.5 Jumlah Penumpang Datang dan Berangkat Pesawat Udara 2007-2009 (ribu orang)

ab

Dengan masih terbatasnya akses perhubungan

Sumber: Dikutip dari Publikasi Statistik Perhubungan BPS Prov Papua Barat, 2009

ar

karena akan menghubungkan 7 kabupaten sekaligus.

2008 2009 debarkasi embarkasi

at .

pembangunan ini rencananya memiliki panjang 1.625 Km. Jalan trans Papua Barat akan membuka isolasi

269.1

.id

Barat untuk membuka isolasi terutama untuk daerah

249.7

lewat darat, sebagian besar orang memanfaatkan datang

(debarkasi)

dan

229.9

berangkat

.p a

penumpang

pu

fasilitas perhubungan via laut dan udara. Jumlah (embarkasi) cenderung mengalami penurunan. Pada

192.7

240.7 234.5

197.3

150.9

w

tahun 2007 jumlah penumpang datang 309,2 ribu

w

orang dan berangkat 277,7 ribu orang dengan jumlah

tp :// w

armada 839 kapal. Di tahun 2009 jumlahnya mengalami penurunan menjadi 249,7 ribu orang

ht

(debarkasi) dan 269,1 ribu orang (embarkasi) meskipun jumlah armada bertambah menjadi 891 unit.

2007

2008 debarkasi

2009 embarkasi

Sumber: Dikutip dari Publikasi Statistik Perhubungan BPS Prov Papua Barat, 2009

Jumlah penumpang pesawat udara cenderung memiliki tren meningkat signifikan selama 2007-2009. Jumlah penumpang datang mencapai 240,7 ribu orang dengan jumlah penerbangan 9.588 kali dan berangkat

Tahukah Anda?

234,5 ribu orang dengan jumlah penerbangan 9.742

Jalan Trans Papua Barat memiliki panjang lintasan 1.625 Km dan akan menghubungkan tujuh kabupaten.

kali di tahun 2009. Rata-rata penumpang pesawat untuk debarkasi sebesar 25 orang untuk debarkasi dan 24 penumpang untuk embarkasi.*)

*) rata-rata jumlah penumpang diperoleh dari pembagian jumlah penumpang dengan jumlah penerbangan termasuk pesawat ringan dengan kapasitas kecil.


53

PERBANKAN DAN INVESTASI

15

Penggunaan Kredit Masyarakat Lebih Besar untuk Konsumsi Kredit pinjaman bank menurut penggunaan dalam tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat meminjam dana di bank bukan untuk kebutuhan modal kerja/usaha maupun investasi, namun digunakan untuk konsumsi rumah tangga.

Seiring perkembangan pembangunan, peran

Gambar 15.1 Jumlah Kantor Bank menurut Jenisnya di Provinsi Papua Barat 2007-2009

perbankan menjadi sesuatu yang sangat penting. Perbankan selain memberikan kemudahan fasilitas

49

yang membutuhkan dana kredit juga menjadi sarana

46

5

52

yang aman untuk berinvestasi.

.id

44

bertransaksi dan sebagai tempat penyedia dana bagi

61

53

Jumlah kantor bank di Provinsi Papua Barat terus

7

.g o

9

meningkat dari tahun ke tahun. Di tahun 2007 jumlah

2007

2008

kantor bank hanya 49 unit yang terdiri dari 5 unit bank

Swasta Nasional

Persero dan Pemda

bp s

2009

swasta nasional serta 44 unit bank persero dan

Jumlah

at .

pemerintah daerah. Di tahun 2009 jumlahnya

Sumber: Bank Indonesia, 2009

ar

meningkat menjadi 61 unit kantor bank, yang terbagi

ab

menjadi 9 unit bank swasta nasional serta 52 unit bank

34.87

20.83

22.55

w

42.59

2008

ht

2007

tp :// w

40.58

35.45

w

38.59

.p a

pu

Gambar 15.2 Posisi Kredit Perbankan Rupiah dan Valas menurut Jenis Penggunaan2007-2009 (%)

Modal Kerja

Investasi

22.09

42.46

persero dan pemerintah daerah. Dalam tiga tahun fasilitas kredit perbankan yang

disalurkan ke masyarakat baik rupiah maupun valuta asing (valas) ternyata lebih banyak digunakan untuk konsumsi rumah tangga. Penggunaan kredit untuk keperluan investasi justru paling kecil digunakan setelah penggunaan kredit untuk keperluan modal kerja/usaha. Penggunaan kredit perbankan untuk konsumsi

2009 Konsumsi

Sumber: Bank Indonesia, 2009

meningkat dari 40,58 persen di tahun 2007 menjadi 42,46 persen di tahun 2009, setelah sebelumnya sempat mengalami penurunan dari tahun 2008 yang mencapai 42,59 persen. Lebih tingginya penggunaan kredit

Tahukah Anda? Sektor Keuangan dan Jasa lebih banyak memanfaatkan fasilitas kredit bank dibandingkan dengan sektor lainnya.

54

perbankan

untuk

kepentingan

konsumsi

menunjukkan perilaku masyarakat yang konsumtif. Pola konsumtif masyarakat ini searah dengan tingginya persentase konsumsi rumah tangga dalam PDRB menurut penggunaan (69,02%).


HARGA-HARGA Terjadi Kenaikan Harga 39,71 Persen IHK tahun 2010 (kondisi bulan Oktober) sebesar 139,71 persen artinya terjadi kenaikan harga secara umum sebesar 39,71 persen dibandingkan dengan harga pada tahun dasar 2007.

Inflasi adalah persentase tingkat perubahan harga

Tabel 16.1 Indeks Harga Konsumen (2007=100) Provinsi Papua Barat Januari 2008-Oktober 2010

sejumlah barang dan jasa yang secara umum

2008

2009

2010*

Januari

106.07

128.70

132.99

Febuari

106.03

128.76

133.10

Bulan

dikonsumsi rumah tangga. Perubahan yang dimaksud adalah terjadi kenaikan atau mungkin penurunan harga barang dan jasa. Ada kalanya harga barang tidak

16

106.91

129.03

133.30

April

107.51

128.62

135.37

pada referensi survei. Rata-rata tertimbang dari

Mei

111.30

128.80

134.62

perubahan harga barang dan jasa tersebut pada

Juni

129.59

135.56

periode waktu tertentu (bulanan) disebut inflasi (harga

Juli

naik) dan deflasi (harga turun).

Agtustus

disebut dengan deflasi (nilainya <0).

.g o

131.02

138.75

131.96

140.12

126.91

131.51

140.38

126.20

131.41

139.71

November

124.87

131.50

Desember

126.21

132.80

Sumber: BPS Prov Papua Barat, 2008-2010 *) Data sampai dengan bulan Oktober 2010

pu

Inflasi merupakan indikator yang menggambarkan

122.64

124.96

bp s

Oktober

ab

harga disebut inflasi (nilainya >0) dan sebaliknya

at .

Indeks Harga Konsumen (IHK). Persentase kenaikan

September

117.70

ar

Penghitungan inflasi tersebut tercakup dalam

.id

Maret

berubah dibandingkan dengan kondisi sebelumnya

.p a

kecenderungan umum tentang perkembangan harga. indikator ini dapat dipakai sebagai informasi dasar

►► Formulasi Penghitungan Inflasi:

w

dalam pengambilan keputusan kebijakan ekonomi

w

makro dan mikro, baik fiskal maupun moneter.

tp :// w

Kenaikan harga memang tidak dapat dihindari, namun dapat dikendalikan. Hal ini perlu dilakukan

ht

karena kenaikan harga yang tidak terkendali dapat mengakibatkan efek domino di berbagai sisi kegiatan ekonomi. Inflasi yang tinggi akibat dari kenaikan harga mengakibatkan daya beli masyarakat menurun,

►► Keterangan: IHKn : Indeks Harga Konsumen bulan ke-n IHKn-1 : Indeks Harga Konsumen bulan ke-(n-1) Inflasi jika nilainya > 0 Deflasi jika nilainya < 0

dampaknya kinerja perekonomian manjadi menurun dan kemiskinan cenderung tinggi. IHK Papua Barat tahun 2010 (kondisi bulan Oktober) sebesar 139,71 persen artinya terjadi kenaikan harga secara umum sebesar 39,71 persen dibandingkan dengan harga tahun dasar 2007. Selama

Tahukah Anda? Inflasi tahunan Papua Barat tahun 2008 adalah yang tertinggi di Indonesia, nilainya mencapai 20,06 persen. Pemicunya diduga karena kenaikan harga BBM pada tahun tersebut.


55

HARGA-HARGA

16

Inflasi Tahun Kalender Papua Barat 2008 Tertinggi Inflasi tahun kalender 2008 mencapai 20,06 persen. Inflasi ini merupakan yang tertinggi di Indonesia. Inflasi tersebut diduga akibat dua kali kenaikan harga BBM di tahun tersebut.

tahun 2008-2010*, inflasi lebih banyak terjadi dari pada

Gambar 16.1 Laju Inflasi Gabungan Papua Barat Januari 2009-Oktober 2010 (%)

deflasi. Sepanjang 34 bulan tersebut, hanya 8 kali

7

terjadi penurunan IHK (deflasi), 26 bulan lainnnya

5.75

6

terjadi kenaikan IHK (inflasi). Di tahun 2008 bahkan

5

terjadi inflasi selama 7 bulan berturut-turut dari bulan

4

3

2.35

1.98

Maret-September. Di akhir tahun 2009 hingga awal

.id

1.56

1.11

0.99

1

tahun 2010 terjadi pula inflasi beruntun selama 6 bulan

0 -0.03

-1

-0.34

-0.32

-0.55

-0.47

(November 2009-April 2010). Bila mencermati kondisi

bp s

09/10

07/10

05/10

03/10

01/10

11/09

09/09

07/09

05/09

yang demikian, tampaknya perkembangan (kenaikan) 03/09

01/09

09/08

07/08

05/08

03/08

01/08

-2

11/08

-1.06

.g o

2

harga belum terkontrol dengan baik. Diperlukan usaha

at .

dari pemerintah daerah untuk memonitoring harga Sumber: Survei Harga Konsumen, 2009-2010

ar

agar setidaknya kondisinya lebih stabil.

2009

0.90

1.98

0.87

2.02

Maret

1.70

2.24

april

2.27

1.91

Mei

5.88

Juni

11.97

0.15

perkembangan harga di Papua Barat. Selama Januari

0.22

2008-Oktober 2010 inflasi tertinggi sebesar 5,75

0.37 1.94

persen yang terjadi di bulan Juni 2008. Sedangkan

1.37

deflasi terendah terjadi di bulan November 2008 sebesar –1,06 persen.

4.48

18.87

4.56

5.52

20.73

4.20

5.71

2008, yaitu sebesar 20,06 persen. Inflasi ini diduga

20.05

4.12

5.21

terjadi karena pada tahun 2008 terjadi dua kali

18.79

4.20

20.06

5.22

tp :// w

2.08

3.82

ht

w 2.06

2.68

Agtustus September November

keduanya memberikan gambaran umum kondisi

16.66

Juli

Oktober

w

Januari Febuari

yaitu Manokwari dan Kota Sorong. Gabungan

2010*

pu

2008

.p a

Bulan

ab

Laju inflasi Papua Barat diwakili oleh dua kota,

Tabel 16.2 Laju Inflasi Tahun Kalender (2007=100) Januari 2008-Oktober 2010 (%)

Desember

Sumber: Survei Harga Konsumen, 2008-2010 *) Data sampai dengan bulan Oktober 2010

Laju inflasi tahun kalender tertinggi terjadi di tahun

kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Kenaikan harga BBM berdampak multiplier effect terhadap harga -harga berbagai barang dan jasa. Inflasi sebesar 20,06 persen termasuk dalam kategori sedang. Inflasi mulai

►► CATATAN: Inflasi ringan : kurang dari 10 % per tahun

terkendali di tahun 2009, terbukti dengan turunnya

Inflasi sedang : 10-30 % per tahun

inflasi tahun kalender menjadi 5,22 persen. Di tahun ini

Inflasi tinggi

tingkat inflasi bulanannya rata-rata tidak melampaui

: 30-100 % per tahun

Hyperinflation : lebih dari % per tahun

56

satu persen, bahkan terjadi tiga kali deflasi dalam satu


HARGA-HARGA Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau Picu Inflasi Tertinggi Berdasarkan IHK tahun 2010*, kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau menjadi pemicu utama inflasi. Hal ini ditunjukkan dengan menempatkan kelompok tersebut menjadi IHK tertinggi yaitu 158,59 perrsen, artinya terjadi kenaikan harga sebesar 58,59 persen terhadap tahun dasar 2007 pada kelompok pengeluaran tersebut.

tahun. Sementara itu, pada tahun 2010, inflasinya

16

Tabel 16.3 IHK Gabungan Papua Barat menurut Kelompok Pengeluaran2008-2010 (%)

sudah hampir menyamai tahun 2009 meskipun baru

Kelompok Pengeluaran

2008

2009

2010*

kedepan terjadi inflasi lagi maka dapat dipastikan

Bahan Makanan

137.79

144.82

155.87

Namun bila pada dua bulan selanjutnya terjadi deflasi

Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau

139.96

147.45

158.59

maka inflasi tahunan Papua Barat pada tahun 2010

Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar

121.72

akan lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2009.

Sandang

Untuk itu, pemerintah daerah harus melakukan

Kesehatan

harga

mengingat

sebagian

besar

masyarakat Papua Barat beragama Kristen akan momen tahun baru.

131.81

136.71

106.55

117.35

118.21

118.67

125.78

130.16

107.77

113.72

120.31

112.92

111.96

112.65

126.21

132.8

139.71

.g o

Pendidikan, Rekreasi, dan Olah Raga

Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan

ar

mengahadapi perayaan natal, disamping adanya

bp s

monitoring

at .

inflasi tahun kalender tahun 2009 akan terlampaui.

.id

pada kondisi bulan Oktober. Bila pada dua bulan

ab

Umum/Total

Penghitungan angka inflasi dikelompokkan ke


pu

dalam 7 kelompok pengeluaran. IHK tertinggi selalu

.p a

berada pada kelompok pengeluaran makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau selama tiga tahun

w

terakhir. IHK pada kelompok pengeluaran tersebut

w

tahun 2010 mencapai 158,59 persen, artinya terjadi

tp :// w

kenaikan harga sebesar 58,59 persen pada kelompok pengeluaran ini dibandingkan dengan kondisi tahun

Tabel 16.4 Laju Inflasi Tahun Kalender (2007=100) menurut Kelompok Pengeluaran 2009-2010 (%) Kelompok Pengeluaran Bahan Makanan

2009

2010*

5.10

7.63

5.35

7.55

8.29

3.72

10.13

0.73

kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan

Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar

tembakau mengalami kenaikan lebih dari 1,5 kali lipat

Sandang

terhadap tahun 2007.

Kesehatan

5.99

3.49


5.52

5.80

-0.85

0.61

5.22

5.21

ht

dasar 2007. Dengan kata lain, harga-harga pada

Inflasi tahun kalender tahun 2009 tercatat 5,22 persen. penyumbang inflasi terbesar dari kelompok


pengeluaran sandang, yaitu sebesar 10,13 persen.

Umum/Total

Inflasi kelompok pengeluaran lainnya berada pada kisaran

lima

persen.

Sedangkan

kelompok


pengeluaran transport, komuniksi, dan jasa keuangan STATISTIK DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010

57

HARGA-HARGA

16

Petani Tanaman Pangan Selalu Merugi NTP menurut subsektor pertanian menunjukkan bahwa nilai tukar petani pada subsektor tanaman pangan tidak pernah lebih dari 100 persen. Artinya adalah biaya yang dibayarkan petani selalu lebih tinggi daripada biaya yang diterima petani dalam usaha pertaniannya.

Gambar 16.2 Nilai Tukar Petani (NTP) Papua Barat 2008-2009 (%)(2007=100)

justru mengalami deflasi sebesar –0,85 persen. Inflasi tahun kalender tahun 2010 sebesar 5,21 persen dengan penyumbang terbesar inflasi pada

140 129.29

126.98

kelompok pengeluaran bahan makanan sebesar 7,63

124.17

persen dan kelompok makanan jadi, minuman, rokok

125.85 116.87

120.96

dan tembakau sebesar 7,55 persen.

104.98

106.24

.id

120

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu

102.73

It

indikator yang berguna untuk mengukur tingkat

2010*

Ib

kesejahteraan petani, karena mengukur kemampuan

bp s

2009

tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani

NTP

dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani

at .

2008

.g o

100

Sumber: Survei Harga Perdesaan, 2008-2010 *) Data sampai dengan bulan Oktober 2010

ar

baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk

ab

konsumsi rumah tangga petani.

►► CATATAN:

NTP Papua Barat tahun 2009 sebesar 104,98

persen lebih rendah dibandingkan dengan NTP tahun

antara indeks harga yang diterima (It) dan dibayar (Ib) petani.

2008 sebesar 106,24 persen. NTP tahun 2010 kembali

Jika NTP lebih besar dari 100 maka dapat diartikan

mengalami penurunan menjadi 102,73 persen. Nilai

kemampuan daya beli petani periode tersebut relatif lebih

NTP 102,73 persen artinya petani mengalami surplus

baik dibandingkan dengan periode tahun dasar, sebaliknya

usaha sebesar 2,73 persen.

jika NTP lebih kecil atau di bawah 100 berarti terjadi

NTP Papua Barat 2008-2010 nilainya selalu diatas 100

tp :// w

w

w

.p a

pu

Nilai Tukar Petani (NTP) adalah adalah perbandingan

penurunan daya beli petani.

persen, artinya kesejahteraan petani menjadi lebih baik

ht

dibandingkan dengan tahun dasar 2007. Namun nilai

Tabel 16.5 NTP menurut Subsektor 2009-2010* (%) (2007=100)

NTP cenderung mengalami penurunan, meskipun indeks yang diterima petani

(It) terus mengalami

Tahun

NTP_N

NTP_H

NTP_PR

NTP_PT

NTP_P

peningkatan. Peningkatan indeks yang diterima petani

2009

113.75

111.45

121.84

112.33

90.66

ternyata pertumbuhannya tidak dapat mengimbangi

2010*

110.72

106.07

117.62

112.79

88.34

pertumbuhan indeks yang dibayarkan petani (Ib) yang

Sumber: Survei Harga Perdesaan, 2009-2010 *) Data sampai dengan bulan Oktober 2010 NTP_N : Nilai Tukar Petani perikanan NTP_H : Nilai Tukar Petani Hortikultura NTP_PR : Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat NTP_PT : Nilai Tukar Petani Peternakan NTP_P : Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan

58

bergerak lebih cepat. Pertumbuhan yang cepat dari indeks yang dibayarkan petani diduga karena pertumbuhan indeks konsumsi rumahtangga petani meningkat relatif cepat.


HARGA-HARGA

16

Bahan Makanan Picu Inflasi Pedesaan Tertinggi 2008-2010* IHK tertinggi tahun 2010* sebesar 149,73 persen terjadi pada kelompok pengeluaran bahan makanan. Artinya terjadi kenaikan harga tertinggi 49,73 persen pada kelompok pengeluaran bahan makanan terhadap tahun dasar 2007.

penurunan nilai indeks dibandingkan dengan kondisi

4

tahun 2009. NTP tertinggi berada pada subsektor

3

dikatakan petani tanaman pangan cenderung merugi.

10/10

08/10

06/10

04/10

02/10

12/09

-0.78


ab

tinggi dari indeks yang diterima petani atau dapat

0.13

ar

Artinya indeks yang harus dibayarkan petani lebih

0.24

at .

hanya subsektor tanaman pangan yang nilai indeksnya

0.99

-0.63

-0.58

10/09

-1

08/09

subsektor lain. Diantara subsektor-subsektor tersebut

1.11

0.01

06/09

0

0.82

02/08

usaha pertanian lebih baik dari pada petani pada

dibawah 100 persen, yaitu sebesar 88,34 persen.

.id

1

.g o

pertanian perkebunan rakyat pendapatannya dari

1.78

04/09

117,62 persen. Hal ini dapat diartikan bahwa petani

2

02/09

pertanian perkebunan rakyat, nilai indeksnya sebesar

3.54

12/08

mengalami

10/08

subsektor

08/08

seluruh

06/08

bahwa

bp s

tercatat

Gambar 16.3 Laju Inflasi Pedesaan Bulanan (2007=100) Papua Barat Februari 2008-Oktober 2010 (%)

04/08

Nilai NTP berdasarkan subsektor tahun 2010

pu

Selain inflasi perkotaan yang dihitung pada 66

Tabel 16.6 Indeks Harga Pedesaan menurut Kelompok Pengeluaran (2007=100)(%)

.p a

kota di Indonesia, dihiutng pula inflasi pedesaan.

Selama tahun 2008-2010 inflasi tertinggi adalah

w

sebesar 3,54 persen yang terjadi pada bulan Juni

w

2008. hal yang sama juga terjadi pada inflasi

tp :// w

perkotaan. Sementara deflasi terendah terjadi pada bulan Oktober 2010 sebesar –0,78 persen. Selama

ht

periode tersebut hanya terjadi 4 kali deflasi, yaitu di bulan Januari dan Februari 2009 (-0,58% dan –0,64%); bulan Desember 2009 (-0,63%); dan bulan Oktober

Kelompok Pengeluaran

2008

2009

2010*

Bahan Makanan

128.99

139.08

149.73

Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau

108.59

114.34

119.36

Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar

126.84

121.52

122.75

Sandang

118.21

126.26

127.60

Kesehatan

115.84

120.87

122.56

104.92

107.12

109.70

107.80

102.16

103.54

120.21

125.65

131.92

inflasi, bahkan selama setahun penuh di tahun 2008

Pendidikan, Rekreasi, dan Olah Raga Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan

selalu mengalami inflasi. Setelah deflasi bulan Oktober

Umum/Total

2010 (-0,78%). Selebihnya Papua Barat mengalami

2009 pun terjadi inflasi secara beruntun selama 11 bulan.


Bila dilihat dari indeks penyusun inflasi, nilai indeks di tahun 2010 sebesar 131,92 persen. Artinya STATISTIK DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010

59

HARGA-HARGA

16

Bahan Makanan Sumbang Inflasi Tahun Kalender Tertinggi Selama dua tahun terakhir, kelompok pengeluaran bahan makanan menyumbang sebagai inflasi tahun kalender tertinggi, yaitu 7,82 persen (2009) dan 7,66 persen (2010*).

Tabel 16.7 Laju Inflasi Pedesaan Tahun Kalender (2007=100) menurut Kelompok Pengeluaran(%) Kelompok Pengeluaran

2009

persen terhadap tahun dasar 2007. Kenaikan harga tertinggi berdasarkan kelompok pengeluaran berada

7.82

7.66

pada bahan makanan, yaitu 49,73 persen terhadap

5.30

4.39

tahun dasar 2007. Kelompok pengeluaran transport,

-4.19

1.01

komunikasi

dan

Sandang

6.81

1.05

mengalami

kenaikan

Kesehatan

4.34

1.40

kelompok pengeluaran lainnya, yaitu hanya mengalami


2.10

2.40


kenaikan sebesar 3,54 persen terhadap tahun 2007.

-5.23

1.35

Laju inflasi pedesaan tahun kalender tahun 2009

Umum/Total

4.53

4.99

sebesar 4,53 persen, artinya dibandingkan dengan


.id

keuangan

harga

adalah

terendah

yang

diantara

.g o

jasa

bp s

Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar

at .

Bahan Makanan

2010*

terjadi kenaikan harga secara umum sebesar 31,92

ar

kondisi Desember 2008 terjadi kenaikan harga barang

.p a

pu

Gambar 16.4 Perkembangan Harga Sembako Terpilih Papua Barat 2008-2009 (Rp/Kg)

ab

dan jasa sebesar 4,53 persen. Sedangkan pada tahun

15450 14453

11242

ht

tp :// w

w

10510

6267 6843

2009

w

2008

Beras

Minyak goreng

2010 (sampai dengan bulan Oktober) laju inflasi pedesaan tahun kalender telah mencapai 4,99 persen. Tahun 2010 yang masih menyisakan dua bulan tersebut ada kemungkinan dapat melampaui angka inflasi ahun 2009 bila terjadi inflasi. Selama dua tahun terakhir inflasi tertinggi disumbang oleh kelompok bahan makanan yaitu 7,82 persen dan 7,66 persen. Perkembangan

harga

sembako

perlu

mendapatkan perhatian pemerintah daerah karena Gula

barang-barang tersebut menjadi konsumsi pokok rumah tangga yang mempengaruhi stabilitas harga. Harga beras tahun 2008 rata-rata sebesar Rp 6.267/

Sumber: SHPB 2008-2009

Kg dan mengalami kenaikan menjadi Rp 6.843/Kg di tahun 2009. Demikian pula dengan harga gula pasir yang mengalami kenaikan dari Rp 10.510/Kg menjadi

60

Tahukah Anda?

Rp 11.242/Kg di tahun 2010. Harga minyak goreng

Inflasi tahun kalender pedesaan selalu lebih rendah dari inflasi perkotaan selama 2008-2010*.

justru mengalami penurunan dari Rp 15.450/Kg di tahun 2008 menjadi Rp 14.453/Kg di tahun 2009.


PENGELUARAN PENDUDUK

17

Konsumsi Rumah Tangga Papua Barat 69,02 Persen Pengeluaran konsumsi rumah tangga berdasarkan PDRB penggunaan sebesar 69,02 persen. Komponen ini menjadi penyumbang terbesar diantara 7 komponen pembentuk PDRB penggunaan .

Pengeluaran konsumsi rumah tangga dalam

Tabel 17.1 Statistik Pengeluaran Penduduk

PDRB Papua Barat tahun 2009 mencapai 10.041,36

pertumbuhan 6,18 persen. Di tahun sebelumnya

Konsumsi rumah tangga (Juta Rp) Distribusi (%)

dengan pertumbuhan sebesar 10,57 persen. Kenaikan

Pertumbuhan(%)

Manokwari dan Kota Sorong serta adanya acara

Makanan (Rp)

yang

at .

tangga

dalam

tercermin

dalam

PDRB

63.24

69.09

69.02

10.57

6.18

346929

444426

169304

205333

268046

123818

141595

176380

293122

Sumber: PDRB menurut Penggunaan, BPS Provinsi Papua Barat 2009

ab

perekonomian

Non Makanan (Rp)

rumah

10 041 359.40

ar

konsumsi

8 614 250.23

bp s

pembangunan sentra perbelanjaan di Kabupaten

Peran

6 556 761.43

6.15

Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan (Rp)

keagamaan berskala nasional di Kabupaten Fakfak.

2009

PDRB pengeluaran

konsumsi rumah tangga sebesar 6.556,76 miliar rupiah pertumbuhan ini salah satunya didorong oleh

2008

.id

yaitu sebesar 8.614,25 miliar rupiah, atau mengalami

2007

.g o

miliar rupiah. Kondisi ini meningkat dari tahun 2008

Uraian

penggunaan sangat tinggi, kontribusinya mencapai

pu

69,02 persen di tahun 2009. Kontribusi komponen ini

.p a

paling tinggi diantara 7 komponen pembentuk PDRB menurut penggunaan (pengeluaran). Konsumsi rumah

w

tangga ini meliputi konsumsi makanan dan konsumsi

w

non makanan. Peranan konsumsi makanan pada

tp :// w

konsumsi rumah tangga pada PDRB penggunaan tahun 2009 memberikan kontribusi sebesar 69,17

ht

persen dan pertumbuhannya mencapai 6,85 persen. Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan Papua Barat terus mengalami peningkatan. Di tahun 2007


sebesar Rp 293.122 per kapita per bulan, kemudian mengalami peningkatan menjadi Rp 346.929 per kapita per bulan di tahun 2008. Di tahun 2009 nilainya mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 28,10 persen menjadi Rp 444.426 per kapita per bulan. Pertumbuhan tersebut merupakan yang tertinggi di Indonesia.

Tahukah Anda? Pertumbuhan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan tahun 20082009 Prov i nsi Pa pua Barat (28,10%) adalah yang tertinggi di Indonesia.


61

PENGELUARAN PENDUDUK

17

Persentase Pengeluaran Makanan Terus Meningkat Persentase pengeluaran makanan tahun 2009 sebesar 60,31 persen, mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2007 dan 2008 sebesar 57,76 persen dan 59,19 persen.

Perbandingan antara pengeluaran makanan dan

Gambar 17.2 Persentase Pengeluaran Makanan dan Non Makanan Papua Barat 2007-2009

non makanan dapat digunakan sebagai indikator tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi

59.19

57.76

42.24

persentase pengeluaran non makanan maka dapat

60.31 40.81

dikatakan bahwa tingkat kesejahteraannya semakin

39.69

.id

membaik. Namun pola pengeluran makanan di Papua Persentase 2008 Makanan

pengeluaran

makanan

tahun

2009

mencapai 60,31 persen, lebih tinggi dari pengeluaran

2009

bp s

2007

.g o

Barat memiliki kecenderungan terus meningkat.

makanan di tahun 2007 dan 2008 yang masing-masing

Non Makanan

bernilai 57,76 persen dan 59,19 persen.

at .


ar

Tingkat kecukupan gizi adalah salah satu

ab

indikator untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan

pu

Gambar 17.3 Konsumsi Kalori (KKal) dan Konsumsi Protein (gram) per Kapita per Hari 2007-2009 konsumsi kalori 1,822.13

49.35

2009

w

2009

.p a

konsumsi protein

1,873.31 2008

tp :// w

1,898.15 2007

1,800

1,850

dikonsumsi, yaitu dengan menjumlahkan hasil kali antara kuantitas setiap makanan yang dikonsumsi dengan besarnya kandungan kalori dan protein setiap jenis makanan. Berdasarkan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VIII 2004 ditetapkan standar angka kecukupan

1,900

47

berdasarkan besarnya kalori dan protein yang

47.95

2007

1,750

48.49

w

2008

penduduk. Tingkat kecukupan gizi ini dihitung

48

48

49

49

50

ht

Sumber: Konsusmsi Kalori dan Protein Penduduk Indonesia dan Provinsi (Susenas, 2007-2009)

konsumsi kalori dan protein penduduk Indonesia. Angka kecukupan konsumsi kalori yaitu sebesar 2000 Kilokalori per kapita per hari dan 52 gram per kapita per hari untuk konsumsi protein. Konsumsi kalori per kapita per hari masyarakat

Tahukah Anda? Persentase pengeluaran per kapita per bulan untuk makanan di Papua Barat tahun 2009 (60,31%) adalah tertinggi ketiga di Indonesia.

Papua Barat tahun 2007 sebesar 1.898,15 KKal. Kemudian di tahun 2008, konsumsi kalori mengalami penurunan menjadi 1.873,31 Kkal per kapita per hari. Pada tahun 2009 konsumsi kalori kembali mengalami penurunan menjadi 1.822,13 Kkal per kapita per hari.

62


PENGELUARAN PENDUDUK Angka Kecukupan Konsumsi Kalori dan Protein Dibawah Standar Konsumsi kalori masyarakat Papua Barat tahun 2009 sebesar 1822,13 Kkal/kapita/hari sedangkan konsumsi protein sebesar 49,35 gram/kapita/hari. Angka tersebut berada dibawah standar kecukupan konsumsi kalori 2000Kkal/kapita/hari dan protein 50 gram/kapita/hari .

Jika berpedoman pada batas standar kecukupan konsumsi kalori sebesar 2000 Kkal maka rata-rata konsumsi kalori penduduk Papua Barat berada

►► CATATAN:

Cara-cara menentukan kebutuhan energi (kalori) • Teori RBW (teori berat badan relatif) RBW = [BB (Kg)/ TB(cm)-100] X100 %

kecenderungan penurunan pola konsumsi kalori

BB = Berat badan

masyarakat.

TB = Tinggi badan

Rata-rata konsumsi protein penduduk Papua

peningkatan dengan semakin mendekati angka

.g o

3. Gemuk jika RBW >110 % atau -<120 % 4. Obesitas ringan RBW 120-130 % 5. Oesitas sedang RBW > 130-140 % 6. Obesitas berat RBW > 140 %

ab

standar kecukupan konsumsi protein yang disyaratkan.

bp s

rata-rata konsumsi protein cenderung mengalami

2. Normal jika RBW = 90-100 %

at .

hari selama tiga tahun terakhir. Meskipun demikian,

1. Kurus jika RBW < 90 %

ar

kecukupan konsumsi protein 52 gram per kapita per

Dimana dengan ketentuan:

.id

dibawah batas standar tersebut, bahkan terjadi

Barat juga masih berada dibawah batas standar

17

Konsumsi protein tahun 2009 meningkat menjadi 49,35

Kebutuhan kalori (energi) per hari

2007 dan 2008 sebesar masing-masing 47,95 gram

1.Orang kurus BB x 40 s.d 60 kalori

per kapita per hari dan 48,49 gram per kapita per hari.

2.Orang normal BB x 30 kalori

.p a

pu

gram per kapita per hari dibandingkan dengan tahun

w

Rendahnya konsumsi kalori dan protein yang

w

terlihat dari nilainya yang berada di bawah batas angka

tp :// w

kecukupan konsumsi kalori dan protein sebenarnya dipengaruhi oleh pola konsumsi masyarakat di

ht

pedesaan. Konsumsi kalori masyarakat perkotaan

3.Orang gemuk BB x 20 kalori 4.Orang obesitas BB x (10 s.d 15) kalori Kalori di atas harus ditambah dengan kalori untuk kegiatan pregnansi dan laktasi. Kalori untuk orang hamil ditambah 100 kalori (trimester

hampir mencapai standar kecukupan kalori, yaitu

I),ditambah 200 kalori (trimester II), ditambah 300 kalori

mencapai 1.995,91 Kkal per kapita per hari,

(trimester III).

sedangkan di dearah pedesaan hanya sebesar

Bagi yang menyusui/laktasi ditambah 400 kalori per hari,

1.777,24 Kkal per kapita per hari. Konsumsi protein

kelemahanya bila menggunakan teori RBW adalah jenis

masyarakat perkotaan bahkan telah berada diatas standar yang disyaratkan yaitu 62,86 gram per kapita per hari, sedangkan konsumsi protein di daerah pedesaan sangat rendah, yaitu hanya 45,35 gram per

kelamin dan umur tidak diakomodasikan . Energi BMR (Basal Metabolisme Rate) Energi BMR adalah energi minimal untuk menjalankan proses kerja atau proses faal dalam tubuh dalam kondisi Resting Bed (berbaring istirahat di atas tempat tidur).

kapita per hari. STATISTIK DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010

63

PERDAGANGAN

18

Subsektor Perdagangan Dominan di Sektor Enam Subsektor perdagangan sangat dominan dalam sektor enam (perdagangan, hotel, dan restoran). Subsektor ini memberikan share sebesar 90,97 persen, sedangkan sisanya dibagi antara subsektor hotel dan subsektor restoran.

Subsektor perdagangan dalam PDRB termasuk

Gambar 18.1 PDRB menurut Subsektor Perdagangan Papua Barat 2006-2009

kedalam sektor enam (perdagangan, hotel, dan restoran). Agregat PDRB subsektor perdagangan

1321.50

1187.60

tahun 2009 sebesar 1.321,50 miliar rupiah, kondisi ini

1008.27

meningkat dari 1.187,60 miliar rupiah tahun 2008.

853.50

.id

Peran subsektor perdagangan dalam sektor

.g o

enam sangat dominan. Kontribusinya pada sekor enam mencapai 90,97 persen dari agregat PDRB

2006

2007

2008

bp s

sektor tersebut tahun 2009, sedangkan 9,03 persen lainnya dibagi antara subsektor hotel dan subsektor

2009

at .

restoran. Sedangkan kontribusi terhadap PDRB total Sumber: PDRB menurut Lapangan Usaha Prov. Papua Barat, 2009

ar

tahun 2009 adalah 9,08 persen. Kontribusi subsektor

pu

ab

perdagangan bergerak naik dibandingkan dengan

Gambar 18.2 Share terhadap PDRB dan Pertumbuhan Subsektor Perdagangan Papua Barat 2006-2009

10

9.39

10.41

8.90

8

8.16

5.87

5 4

2007

ht

2006

tp :// w

6.93

6

2008

Share PDRB

masing-masing sebesar 6,93 persen dan 8,16 persen. Bertolak belakang dengan share terhadap PDRB, pertumbuhan subsektor perdagangan justru terus mengalami penurunan sejak tahun 2006. Pertumbuhan

w

7

tahun 2009 juga lebih dari tahun 2007 dan 2008 yang

9.08

w

9

.p a

11

tahun 2006 sebesar 5,87 persen. Share subsektor ini

subsektor ini di tahun 2006 sebesar 10,41 persen. 5.15

2009

Pertumbuhan

Sumber: PDRB menurut Lapangan Usaha Prov. Papua Barat, 2009

Pertumbuhannya mengalami perlambatan di tahun 2007 dan 2008, yaitu sebesar 9,39 persen dan 8,90 persen. Di tahun 2009, perlambatan pertumbuhan semakin signifikan, yaitu menjadi sebesar 5,15 persen. Di satu sisi share terhadap PDRB semakin meningkat, namun disisi yang lain pertumbuhannya

Tahukah Anda? Subsektor perdagangan sangat dominan di sektor 6 (perdagangan, hotel, dan restoran), kontribusinya mencapai 90,97 persen di tahun 2009.

64

mengalami perlambatan. Hal ini terjadi karena share subsektor ini cukup besar dalam PDRB namun kecepatan pertumbuhannya kalah cepat dari subsektor lain yang nilainya lebih kecil.


PENDAPATAN REGIONAL

19

PDRB Kabupaten Sorong Sepertiga PDRB Papua Barat Dengan agregat 4.997,30 miliar rupiah menjadikan Kabupaten Sorong sebagai kabupaten dengan PDRB ADHB terbesar di Provinsi Papua Barat. Lebih dari sepertiga dari total PDRB disumbangkan oleh kabupaten tersebut

Rp. 6,37 triliun atas dasar harga konstan 2000. Bila tanpa memperhitungkan subsektor migas, besarnya PDRB Provinsi Papua Barat tahun 2009 mencapai Rp. 10,21 triliun atas dasar harga berlaku dan Rp. 5,33 triliun atas dasar harga konstan 2000. PDRB tanpa migas juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2008 yaitu Rp. 8,73 triliun

Pertanian

3,107,119.13

3,567,520.90

1,817,444.10

1,878,562.44

Pertambangan dan Penggalian

1,844,019.44

1,926,816.67

1,098,592.02

1,093,722.58

Industri Pengolahan

2,835,994.38

3,548,361.11

872,426.05

971,081.99

66,030.34

73,874.44

29,098.48

31,691.89

1,426,539.42

572,822.13

648,208.20

Listrik, Gas & Air Bersih Bangunan

1,150,834.65

dasar harga konstan.

pu

.p a

dengan migas dan tanpa migas sebesar Rp. 4,37 triliun atau sekitar 29,81 persen terhadap total PDRB.

w

Hal ini membuktikan bahwa kontribusi subsektor migas dalam PDRB Papua Barat cukup signifikan.

1,452,692.47

670,818.70

712,637.01

Pengangkutan dan Komunikasi

866,875.56

1,059,222.47

473,536.46

549,199.59

302,327.09

348,902.66

150,145.26

151,927.63

1,005,409.58

1,143,797.37

684,491.02

731,168.14

12,469,031.50

14,547,727.50

6,369,374.22

6,768,199.45

8,733,336.79

10,210,882.61

4,962,288.45

5,327,747.48

Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan Jasa-jasa

PDRB tanpa Migas


Tabel 19.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Kabupaten/Kota di Papua Barat 2008-2009 (Rp Juta) ADHB

w

2009

1,290,421.32

PDRB

Perbedaan nilai PDRB atas dasar harga berlaku

2008

Perdagangan, Hotel dan Restoran

ab

atas dasar harga berlaku dan Rp. 4,96 triliun atas

2009

.id

yaitu Rp. 12,47 triliun atas dasar harga berlaku dan

ADHK

2008

.g o

2009 tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2008

ADHB

Lapangan Usaha

bp s

Rp. 6,77 triliun atas dasar harga konstan. PDRB tahun

at .

sebesar Rp. 14,55 triliun atas dasar harga berlaku dan

Tabel 19.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Lapangan Usaha Papua Barat 2008-2009 (Rp Juta)

ar

Total PDRB Provinsi Papua Barat tahun 2009

ADHK

Lapangan Usaha 2008

tp :// w

PDRB ADHB dan ADHK tertinggi menurut lapangan usaha tercatat pada sektor pertanian yaitu

ht

sebesar Rp. 3,57 triliun dan Rp. 1,88 triliun.

Fakfak

2008

2009

1,041,070.69

1,179,002.44

551,407.09

585,263.80

Kaimana

601,591.25

699,556.49

329,353.59

361,372.45

Teluk Wondama

270,482.75

330,229.73

161,993.11

184,132.75

863,763.80

1,041,428.59

527,958.30

584,555.37

2,015,535.30

2,441,458.38

989,627.25

1,083,643.56

Sedangkan PDRB ADHB dan ADHK terendah menurut

Teluk Bintuni

lapangan usaha yaitu sektor liastrik, gas, dan air bersih

Manokwari

sebesar Rp. 73,87 miliar dan Rp. 31,69 miliar.

Sorong Selatan Sorong

PDRB menurut kabupaten/kota dengan migas

2009

238,938.31

280,922.29

151,352.12

167,854.82

4,331,639.39

4,997,505.57

1,766,896.14

1,847,252.00

Raja Ampat

855,866.36

896,710.49

541,171.86

556,068.82

tercatat atas dasar harga berlaku tahun 2009 tertinggi

Tambrauw

24,132.25

26,583.14

14,228.94

14,769.83

berada di Kabupaten Sorong sebesar Rp. 5,02 triliun.

Maybrat

Sedangkan atas dasar harga konstan dengan migas

Kota Sorong

PDRB tertinggi juga berada di Kabupaten Sorong sebesar Rp. 1,86 triliun.

PDRB PB PDRB PB Tanpa Migas

151,285.40

165,573.65

75,660.39

78,048.24

2,148,580.20

2,480,744.05

1,303,022.33

1,410,208.12

12,469,031.50 14,547,727.50 6,369,374.22

6,768,199.45

8,733,336.79 10,210,882.61 4,962,288.45

5,327,747.48

Sumber: PDRB menurut Lapangan Usaha Prov. Papua Barat, 2009 STATISTIK DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010

65

PENDAPATAN REGIONAL

19

Kontribusi Pertanian Masih Dominan Tetapi Semakin Menurun Sektor Pertanian sampai saat ini masih konsisten sebagai kontributor utama dalam PDRB Papua Barat. Kontribusi sektor pertanian tahun 2009 sebesar 24,52 persen. Kondisi ini telah mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Bila unsur migas tidak diperhitungkan dalam

Gambar 19.1 Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Lapangan Usaha Papua Barat 2009 (%) Pertambang an & Galian,13.24

Pertanian, 24.52

penghitungan PDRB, maka di tahun 2009, Kota Sorong memiliki nilai PDRB atas dasar harga berlaku

Industri Pengolahan, 24.39

dan atas dasar harga konstan 2000 tertinggi diantara kabupaten lainnya. Besarnya PDRB Kota Sorong

.id

masing-masing Rp. 2,48 triliun dan Rp. 1,41 triliun.

.g o

PDRB tahun 2009 terendah atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan 2000 ditempati oleh

Transpor & Komunikasi, 7.28

Perdag, Hot el & Resto, 9.99

Konstruksi, 9.81

Rp. 0,33 triliun dan Rp. 0,18 triliun. Struktur perekonomian Papua Barat ditunjukkan

at .

Keu, Persew aan & Jasa Perush, 2.40

Kabupaten Teluk Wondama dengan besaran PDRB

bp s

Listrik, Gas & Air Bersih, 0.51

Jasajasa, 7.86

melalui distribusi persentase nilai tambah atas dasar

ar


ab

harga berlaku per sektor. Struktur ini dapat memperlihatkan

Sektor

2007

2008

.p a

pu

Tabel 19.3 Share terhadap PDRB menurut Sektor Primer, Sekunder, dan Tersier Papua Barat 2007-2009 (%) 2009

sektor-sektor

utama

yang

berkontribusi besar dalam perekonomian. Terdapat

tiga

sektor

unggulan

penggerak

perekonomian Papua Barat sebagai kontributor utama

42.61

39.71

37.77

dalam PDRB. Ketiga sektor itu adalah sektor pertanian

Sekunder

29.28

32.50

memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Papua Barat

34.70

28.11

27.79

27.53

100.00

100.00

100.00

tp :// w

w

w

Primer

Tersier Total

ht

Sumber: PDRB menurut Lapangan Usaha Prov. Papua Barat (diolah), 2007-2009

►► CATATAN:

 Sektor Primer terdiri dari pertanian dan Pertambangan & Penggalian

 Sektor Sekunder terdiri dari Industri Pengolahan; Listrik, Gas, dan Air Bersih; dan Konstruksi

sebesar

24,52

persen,

sektor

industri

pengolahan memberikan kontribusi 24,39 persen, sektor

pertambangan

dan

penggalian

menyumbangkan 13,24 persen. Sementara sektor lainnya memberikan sumbangan terhadap PDRB masing-masing kurang dari 10 persen. Struktur

perekonomian Provinsi Papua Barat

menunjukkan kecenderungan terjadinya pergeseran dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Hal

 Sektor Tersier terdiri dari Perdagangan, Hotel dan

ini terlihat dari semakin menurunnya kontribusi sektor

Restoran; Pengangkutan dan Komunikasi; Keuangan, Persewaan, dan Jasa perusahaan; serta Jasa-Jasa

primer dan semakin meningkatnya share sektor

66

sekunder dan tersier dalam tiga tahun terakhir. Sektor


PENDAPATAN REGIONAL

19

Pertumbuhan Ekonomi Mengalami Perlambatan Kinerja ekonomi yang diukur melalui pertumbuhan ekonomi menunjukkan gejala perlambatan di tahun 2009 akibat sedikit imbas dari krisis global. Pertumbuhan ekonomi melambat menjadi 6,26 persen dibandingkan tahun 2008 sebesar 7,33 persen. Pertumbuhan ekonomi tanpa migas juga mengalami perlambatan dari 8,86 persen tahun 2008 menjadi 7,36 persen tahun 2009.

Gambar 19.2 Pertumbuhan Ekonomi Papua Barat 2003-2009

sebesar 42,61 persen mengalami penurunan menjadi

10.00

Pertumbuhan Ekonomi (%)

sektor sekunder, kontribusinya di tahun 2007 sebesar 29,28 persen meningkat menjadi 34,70 persen di tahun 2009. Sedangkan sektor tersier yang sempat mengalami penurunan kontribusi di tahun 2008 terhadap tahun 2007 kembali meningkat di tahun 2009

8.00

6.00

4.00

.id

37,77 persen di tahun 2009. Sebaliknya terjadi pada

2.00

.g o

primer pada tahun 2007 memberikan kontribusi

0.00

2006

2007

2008

2009

6.80

4.55

6.95

7.33

6.26

Tanpa Migas

7.06

6.29

6.83

7.36

8.61

8.68

7.36


ab

waktu menurut harga konstan. Dengan menggunakan

2005

7.39

ar

dengan membandingkan besarnya nilai tambah antar

2004

7.68

at .

Pendekatan yang digunakan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi disuatu daerah biasanya

2003

Dengan Migas

bp s

menjadi 27,53 persen.

dasar harga konstan dapat diketahui sejauh mana riil

dari

suatu

daerah

yang

pu

pertumbuhan

.p a

menggambarkan kondisi perekonomian sehingga dapat diperbandingkan antar waktu dan antar daerah. 6,26

persen.

Kondisi

ini

w

sebesar

w

Pertumbuhan ekonomi Papua Barat tahun 2009 mengalami

tp :// w

perlambatan dibandingkan dengan tahun 2007 dan 2008 sebesar 6,95 persen dan 7,33 persen.

ht

Sedangkan pertumbuhan ekonomi rata-rata tahun 2003-2009 sebesar 6,71 persen.


Dengan tanpa memperhitungkan subsektor migas (tanpa migas), pertumbuhan ekonomi Papua Barat tahun 2009 sebesar 7,36 persen. Kondisi ini juga mengalami perlambatan dibandingkan dengan tahun

Tahukah Anda?

2008 yaitu sebesar 8,68 persen maupun tahun 2007

Kontribusi PDRB dengan migas Provinsi Papua Barat terhadap PDB Indonesia hanya sebesar 0,32 persen. Sedangkan kontribusi tanpa migas hanya sebesar 0,25 persen.

sebesar 8,61 persen. Pertumbuhan ekonomi rata-rata tanpa migas tahun 2003-2009 mencapai 7,36 persen.


67

PENDAPATAN REGIONAL

19

PDRB per Kapita Terdongkrak Produksi Minyak dan Gas PDRB per kapita tahun 2009 sebesar 19,56 juta rupiah lebih tinggi dibandingkan dengan PDRB per Kapita tanpa migas sebesar 13,73 juta rupiah. Perbedaan cukup signifikan tersebut didongkrak oleh daerah penghasil minyak dan gas seperti Kabupaten Sorong dan Raja Ampat.

Sebuah

Tabel 19.4 PDRB per Kapita menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat 2008-2009 (Juta Rupiah) Kabupaten/ Kota

Dengan Migas

nilai

menggambarkan

Tanpa Migas

yang tingkat

cukup

relevan

kemakmuran

dalam

penduduk

2009

2008

2009

secara makro ekonomi adalah dengan menggunakan

Fak-Fak

15.56

17.31

15.57

17.31

pendekatan PDRB per kapita. Dengan PDRB per

Kaimana

14.27

16.34

14.31

16.34

Teluk Wondama

11.67

14.01

11.69

14.01

kapita, besaran nilai PDRB telah dibagi dengan jumlah

Teluk Bintuni

16.05

18.66

16.00

17.46

penduduk dari wilayah tersebut. Jadi besarnya PDRB

Manokwari

11.66

13.81

11.72

13.81

telah tertimbang dengan jumlah penduduk pada

6.34

8.53

5.88

8.53

Sorong

44.08

55.38

10.55

12.30

Raja Ampat

9.82

-

0.09

Maybrat

-

20.01

-

20.01

Kota Sorong

12.70

14.38

12.69

14.38

Papua Barat

17.08

19.56

11.97

13.73

.g o

9.30

0.09

tidak lagi dipengaruhi jumlah penduduk yang besar.

bp s

21.42

-

PDRB per kapita dengan migas Papua Barat meningkat dari Rp. 17,08 juta di tahun 2008 menjadi Rp. 19,56 juta di tahun 2009. Sedangkan bila tanpa

ar

20.65

Tambrauw

masing-masing wilayah, sehingga tingginya PDRB

at .

Sorong Selatan

.id

2008

migas PDRB per Kapita tahun 2009 sebesar Rp. 13,73

ab


juta. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2008 sebesar Rp. 11,97 juta. Kabupaten Sorong dan Kabupaten Raja Ampat

Distribusi

.p a

Konsumsi Rumah Tangga Lembaga Swasta Nirlaba Konsumsi Pemerintah

PDRB 2008

2009

2008

8 614 250.23

10 041 359.40

83 157.66

w

Penggunaan

pu

Tabel 19.5 PDRB menurut Penggunaan dan Distribusinya di Provinsi Papua Barat 2008-2009 (Miliar Rupiah)

2009

memiliki PDRB per kapita dengan migas tertinggi pertama dan kedua sebesar Rp. 55,38 juta dan Rp.

69.02

106 567.80

0.67

0.73

dalam penghitungan, peringkatnya langsung anjlok di

2 506 043.16

2 852 993.92

20.10

19.61

posisi ke-7 dan ke-8. PDRB per kapita kabupaten

4 080 076.40

4 498 236.48

32.72

30.92

tersebut menjadi Rp. 12,30 juta di Kabupaten Sorong

375 834.33

391 132.92

3.01

2.69

6 787 164.93

5 170 937.93

54.43

35.54

PDRB menurut pengunaan pada dasarnya sama

Dikurangi Impor (-)

9 977 495.21

8 513 500.94

80.02

58.52

besarnya dengan PDRB menurut Lapangan Usaha

PDRB

12 469 031.50

14 547 727.50

100.00

100.00

(produksi). PDRB menurut penggunaan dihitung

Ekspor

tp :// w

Perubahan Stok

ht

PMTB

w

69.09

21,42 juta, namun ketika unsur migas tidak disertakan

Sumber: PDRB menurut Penggunaan Prov. Papua Barat, 2009

dan Rp. 9,82 juta di Kabupaten Raja Ampat.

berdasarkan

pengeluaran

sedangkan

menurut

lapangan usaha dilihat dari sisi produksi. Sebagian

68

Tahukah Anda?

besar penggunaan terserap oleh konsumsi rumah

Kabupaten Tambrauw memiliki PDRB per kapita terendah di Indonesia (0,9 juta rupiah).

tangga, yaitu sebesar Rp. 10.041,36 miliar (69,02%) atau meningkat dari Rp. 8.614,25 miliar di tahun 2008.


PERBANDINGAN REGIONAL Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Maluku dan Papua Lebih Tinggi dari Pertumbuhan Ekonomi Nasional Pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 4,21 persen lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi wilayah Maluku dan Papua. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua bahkan mencapai 20,34 persen.

Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua adalah provinsi di kawasan timur Indonesia. Provinsi Maluku Utara adalah pemekaran dari Provinsi Maluku dan Provinsi Papua Barat adalah pemekaran dari Provinsi Papua. Diantara empat provinsi tersebut

20

Tabel 20.1 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Wilayah Maluku dan Papua 2007-2009 Penduduk Provinsi

Maluku

2009

Laju Pertumbuhan Penduduk 2007-2009 (%)

2007

2008

1420433

1440014

1457070

1.28

944276

959598

974990

1.61

Papua Barat

715999

729962

743860

1.93

yaitu 2.097.482 jiwa dengan laju pertumbuhan

Papua

2056517

2097482

2.01

penduduk 2,01 persen per tahun. Sedangkan

Sumber: Statsitik Indonesia, 2009 dan Perkembangan Beberapa Indikator Utama sosial Ekonomi Indonesia, 2009

.g o

2015616

bp s

penduduk terkecil adalah Provinsi Papua Barat, yaitu

Provinsi

ab

mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat tercatat

Tabel 20.2 PDRB per Kapita Wilayah Maluku dan Papua 2007-2009 (Juta rupiah)

ar

PDRB per kapita yang lazim digunakan untuk

at .

743.860 jiwa. Penduduk Papua Barat juga merupakan penduduk terkecil di Indonesia.

.id

Maluku Utara

Provinsi Papua memiliki jumlah penduduk terbesar,

2007

2008

2009

4.08

4.43

4.87

PDRB per kapita di Provinsi Papua bahkan lebih besar

Maluku Utara

3.35

4.02

4.58

dari itu, yakni mencapai 31,78 juta rupiah. Di Provinsi

Papua Barat

14.48

17.08

19.56

Papua

27.48

26.37

31.78

17.5

21.68

24.26

.p a

pu

sebesar 24,26 juta rupiah tahun 2009 di Indonesia.

Maluku

Papua Barat PDRB per kapitanya juga relatif tinggi,

w

yaitu mencapai 19,56 juta rupiah. Tingginya PDRB per

w

kapita tidak lepas dari tingginya kontribusi sektor

Indonesia


tp :// w

pertambangan dan penggalian, sebagai contoh di Papua ada pertambangan emas (PT. Freeport), di

Tabel 20.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Maluku dan Papua 2007-2009 (%)

ht

Kalimantan Timur ada LNG Bontang dan beberapa pertambangan lainnya, sedangkan di Papua Barat ada

Provinsi

2007

2008

2009

pertambangan minyak dan gas disamping pembagi

Maluku

5.62

4.23

5.43

penduduk yang jumlahnya kecil.

Maluku Utara

6.01

5.98

6.02

Papua Barat

6.95

7.33

6.26

ekonomi di kawasan Maluku dan Papua diatas

Papua

4.34

(0.78)

20.34

pertumbuhan

Indonesia

6.28

6.06

4.21

Di tahun 2009 rata-rata laju pertumbuhan ekonomi

nasional.

Pertumbuhan

ekonomi nasional tahun 2009 sebesar 4,21 persen,

Sumber: PDRB menurut Penggunaan Prov.insi Papua Barat, 2009 dan Perkembangan Beberapa Indikator Utama sosial Ekonomi Indonesia, 2009

turun dari kondisi tahun 2008 sebesar 6,06 persen. Hal ini dipengaruhi krisis ekonomi global yang berdampak STATISTIK DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010

69

PERBANDINGAN REGIONAL

20

TPT wilayah Maluku dan Papua Lebih Rendah dari TPT Nasional kecuali Provinsi Maluku Provinsi Maluku menjadi satu-satunya provinsi di wilayah Maluku dan Papua yang TPT-nya lebih tinggi dari TPT nasional. Provinsi Papua bahkan memperoleh capaian yang baik dengan menempati peringkat ketiga nasional, dimana TPT-nya sebesar 4,08 persen.

pada negara-negara di dunia. Laju pertumbuhan

Tabel 20.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Wilayah Maluku dan Papua 2007-2009 Peringkat 2009

ekonomi Provinsi Papua mencapai 20,34 persen,

2007

2008

2009

Maluku

12.2

10.67

10.57

29

Maluku Utara

6.05

6.48

6.76

18

Papua Barat

9.46

7.65

7.56

20

direpresentasikan oleh angka pengangguran atau

Papua

5.01

4.39

4.08

3

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Tercatat untuk

Indonesia

9.11

8.39

7.87

setelah sebelumnya di tahun 2008 sempat menembus minus 0,78 persen. kinerja

ketenagakerjaan

umumnya

.g o

.id

Situasi

wilayah Maluku dan Papua, TPT terendah dicapai oleh


Provinsi Papua yaitu sebesar 4,08 persen sehingga

bp s

Provinsi

menempatkannya pada peringkat ke-3 dari 33 provinsi

at .

di Indonesia. Sementara TPT tertinggi di Provinsi

ar

Maluku yaitu sebesar 10,57 persen atau berada di

ab

peringkat ke-5 terbawah secara nasional. Empat provinsi di wilayah tersebut TPT-nya lebih baik

Tahukah Anda?

w

.p a

pu

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur (5,37 juta jiwa) hampir empat kali lipat jumlah penduduk miskin di Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua.

Provinsi Maluku. Kecenderungan perkembangan TPT nasional bergerak menurun sejalan dengan provinsi Papua, Papua Barat, dan Maluku, namun untuk

w

Provinsi Maluku Utara memiliki pola yang berbeda,

tp :// w

provinsi tersebut TPT-nya justru cenderung meningkat

Tabel 20.5 Jumlah Penduduk Miskin Wilayah Maluku dan Papua 2007-2010 (ribu orang)

ht

dibandingkan dengan TPT nasional (7,87%) kecuali

selama tiga tahun terakhir. Secara agregat, jumlah penduduk miskin terbesar

2007

2008

2009

2010

di wilayah Maluku dan Papua selama empat tahun

Maluku

404.70

391.30

380.01

378.63

terakhir selalu ditempati oleh Provinsi Papua. Dalam

Maluku Utara

109.90

105.00

98.00

91.07

dua tahun ini jumlahnya justru mengalami peningkatan

Papua Barat

266.80

246.50

256.84

256.25

yaitu menjadi 760,35 ribu orang dan 761,62 ribu orang.

Papua

793.40

733.10

760.35

761.62

Jumlah penduduk miskin terendah berada di Provinsi

37.20

35.00

32.50

31.02

Maluku Utara yaitu sebesar 91,07 ribu orang di tahun

Provinsi

Indonesia (Jt)


2010. Pola perkembangan jumlah penduduk miskin Maluku dan Maluku Utara memiliki persamaan karakter yaitu cenderung terus mengalami penurunan selama

70



20

Lebih dari Seperempat Penduduk Maluku, Papua Barat, dan Papua Berstatus Miskin Persentase penduduk miskin Provinsi Maluku, Papua Barat, dan Papua berada pada peringkat terendah se-Indonesia. Walaupun secara agregat jumlahnya kecil namun persentasenya cukup fantastis. Lebih dari seperempat penduduk provinsi tersebut termasuk penduduk miskin.

tahun terakhir. Sedangkan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat memiliki pola tersendiri, yaitu

2009

2010

Maluku

31.14

29.66

28.23

27.74

31

11.97

11.28

10.36

9.42

13

miskin terdapat fakta bahwa pada tahun 2010, tiga

Maluku Utara Papua Barat

39.31

35.12

35.71

34.88

32

provinsi di wilayah Maluku dan Papua merupakan tiga

Papua

37.53

37.08

36.80

33

provinsi dengan persentase penduduk miskin terbesar

Indonesia

16.58

di Indonesia, yaitu Provinsi Maluku sebesar 27,74


►► CATATAN:

ab

Perkembangan pembangunan manusia diukur

13.33

ar

sebesar 36,80 persen (peringkat 33).

37.53

14.15

at .

persen (peringkat 31); Provinsi Papua Barat sebesar 34,88 persen (peringkat 32); dan Provinsi Papua

15.42

bp s

Kemiskinan ditinjau dari persentase penduduk

.id

2008

kembali mengalami penurunan pada tahun 2010.

Provinsi

Peringkat 2010

2007

.g o

sama-sama mengalami peningkatan di tahun 2009 dan

Tabel 20.6 Persentase Penduduk Miskin Wilayah Maluku dan Papua 2007-2010 (%)

dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM

Empat Kategori Pengelompokan IPM:

Indonesia

   

71,76

persen.

Dalam

pu

mencapai

.p a

pengkategorian IPM oleh UNDP capaian ini termasuk

kedalam kelompok menengah. Capaian IPM wilayah

IPM tinggi : 80,00-89,99 persen IPM menengah : 50,00-79,99 persen IPM rendah : kurang dari 50,00 persen

w

Maluku dan Papua tahun 2009 termasuk rendah,

IPM sangat tinggi : 90,00-100 persen

w

mengingat peringkat terbaiknya hanya mencapai

tp :// w

urutan ke-19 dari 33 provinsi. Capaian IPM tertinggi diraih oleh Provinsi Maluku, yaitu sebesar 70,96

Tabel 20.7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Wilayah Maluku dan Papua 2007-2009 (%)

ht

persen dan capaian terendah berada di Provinsi Papua sebesar 64,53 persen sekaligus merupakan peringkat terendah capaian IPM secara nasional.

Tahukah Anda? Provinsi Maluku (27,74%), Provinsi Papua Barat (34,88%) dan Provinsi Papua (36,80%) adalah tiga p r o v i n s i d en g a n p er s e n t a s e penduduk miskin terbesar di Indonesia.

Provinsi

Peringkat 2009

2007

2008

2009

Maluku

69.96

70.38

70.96

Maluku Utara

67.82

68.18

68.63

29

Papua Barat

67.28

67.95

68.58

30

Papua

63.41

64.00

64.53

33

Indonesia

70.59

71.17

71.76

19



71


20

Pertumbuhan Ekonomi Tinggi namun Persentase Penduduk Miskin Juga Tinggi Provinsi Maluku, Papua Barat, dan Papua memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun ternyata persentase penduduk miskinnya juga tinggi. Hal ini diduga disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang kurang berkualitas dan ketimpangan distribusi pendapatan.

Gambar 20.1 Hubungan TPT dan Persentase Penduduk Miskin Wilayah Maluku dan Papua 2009 40

Diagram kuadran pada gambar 20.1. Provinsi Papua dan papua Barat memiliki karakteristik TPT rendah

Papua

35

Hubungan TPT dan Kemiskinan terlihat dari

namun persentase penduduk miskin tinggi (terhadap

Papua Barat

30 25

benchmark). Kondisi yang lebih buruk terjadi pada

Maluku

Provinsi Maluku Utara memiliki kondisi terbaik dengan

Maluku Utara

0 0

2

TPT rendah dan Persentase penduduk miskin rendah.

TPT ↑ % Penduduk Miskin ↓

TPT ↓ % Penduduk Miskin ↓

4

6

8

10

bp s

5

Menurut beberapa literatur, idealnya jika tingkat 12

memiliki hubungan yang searah. Namun tidak selamanya kondisi tersebut dapat tercapai. Perlu

.p a

pu

ab

Sumber: Perkembangan Beberapa Indikator Utama sosial Ekonomi Indonesia, 2009 Catatan: 1. Benchmark: TPT Indonesia 7,87% dan Persentase penduduk miskin Indonesia 13,33%. 2. Tanda panah berwarna hijau menunjukkan keadaan yang lebih baik daripada benchmark, dan tanda panah berwarna merah menunjukkan keadaan yang tidak lebih baik daripada benchmark.

pengangguran (TPT) rendah maka kemiskinan akan

at .

10

persentase penduduk miskin tinggi. Sedangkan

ar

15

TPT ↑ % Penduduk Miskin ↑

.g o

TPT ↓ % Penduduk Miskin ↑

.id

Provinsi Maluku, dengan karakteristik TPT tinggi dan

20

w

w

Gambar 20.2 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Persentase Penduduk Miskin Wilayah Maluku dan Papua 2009

35 Prtmbhn Ekonomi ↓ % Penduduk Miskin ↑

Papua Barat

30 25

10 5 0 0

kebutuhan

dasar

hidupnya.

pendidikan rendah, dan upah yang rendah. Hal tersebut merupakan beberapa penyebab TPT rendah

Prtmbhn Ekonomi ↑ % Penduduk Miskin ↓

tetapi kemiskinan tetap tinggi. 15

20

25

Sumber: Perkembangan Beberapa Indikator Utama sosial Ekonomi Indonesia, 2009 Catatan: 1. Benchmark: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 4,21% dan Persentase penduduk miskin Indonesia 13,33%. 2. Tanda panah berwarna hijau menunjukkan keadaan yang lebih baik daripada benchmark, dan tanda panah berwarna merah menunjukkan keadaan yang tidak lebih baik daripada benchmark.

72

memenuhi

hasil dari alam untuk dikonsumsi sendiri) tinggi, tingkat

Maluku Utara

10

mampu

tinggi, bekerja disektor pertanian ekstrkatif (mengambil

Prtmbhn Ekonomi ↑ % Penduduk Miskin ↑

5

memiliki produktivitas yang tinggi sehingga setidaknya

bekerja dibawah jam kerja normal, pekerja informal

Maluku

Pert Eko ↓ % P Miskin ↓

15

perlu diamati adalah apakah penduduk yang bekerja

bekerja, namun perlu dilihat kemungkinan apakah

ht

20

TPT rendah tetapi kemiskinan tetap tinggi. Aspek yang

Pengangguran rendah berarti lebih banyak orang yang Papua

tp :// w

40

dicermati dari berbagai aspek mengapa bisa terjadi

Hubungan pertumbuhan ekonomi dan persentase penduduk miskin hanya terbagi ke dalam dua kuadran yang berbeda. Pertumbuhan ekonomi di empat provinsi ini lebih tinggi dari angka nasional, sehingga seluruh provinsi berada disisi kanan kuadran (1 dan 4).



20

Gini Ratio Tinggi, Persentase Penduduk Miskin Tinggi Salah satu contoh fenomena yang melatarbelakangi tingginya persentase penduduk miskin di Provinsi Papua meskipun memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah ketimpangan distribusi pendapatan (gini ratio tinggi)

Sementara untuk tiga provinsi lainnya memiliki

40 35

pertumbuhan ekonomi tinggi namun persentase

25

penduduk miskin juga tinggi. Hal ini dapat terjadi

20

kemungkinan disebabkan oleh belum berkualitasnya

15

pertumbuhan ekonomi di ketiga provinsi tersebut.

10

Pertumbuhan ekonomi belum mampu menurunkan

5

kemiskinan dan elastisitas kesempatan kerja yang

0

Barat hanya sebesar 0,02 persen, atau setiap satu pertumbuhan

ekonomi

hanya

mampu

pu

persen

.p a

menciptakan kesempatan kerja sebesar 0,02 persen (lihat hal 20). Disamping itu, ketimpangan distribusi

w

pendapatan dapat menjadi sebab tingginya kemiskinan

w

meskipun pertumbuhan ekonomi relatif tinggi.

tp :// w

Gambaran ketimpangan distribusi pendapatan tinggi yang berpengaruh pada persentase penduduk

ht

miskin tinggi tampak pada kondisi Provinsi Papua di gambar 20.3. Provinsi Papua memiliki koefisien gini ratio sebesar 0,38 persen dan persentase penduduk miskin

sebesar

36,80

persen.

Gini Ratio ↑ % Penduduk Miskin ↑

Maluku Utara

Gini Ratio ↑ % Penduduk Miskin ↓

Gini Ratio ↓ % Penduduk Miskin ↓

0.3

0.32

0.34

0.36

0.38

0.4

Sumber: Perkembangan Beberapa Indikator Utama sosial Ekonomi Indonesia, 2009 Catatan: 1. Benchmark: Gini Ratio Indonesia 0,37% dan Persentase penduduk miskin Indonesia 13,33%. 2. Tanda panah berwarna hijau menunjukkan keadaan yang lebih baik daripada benchmark, dan tanda panah berwarna merah menunjukkan keadaan yang tidak lebih baik daripada benchmark.

ab

Sebagai contoh elastisitas kesempatan kerja di Papua

Gini Ratio ↓ % Penduduk Miskin ↑

at .

mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Maluku

ar

masih rendah. Jadi pertumbuhan ekonomi belum

Papua

Papua Barat

30

.id

tinggi dan persentase penduduk miskin rendah.

.g o

Utara, dengan karakteristik pertumbuhan ekonomi

Gambar 20.3 Hubungan Gini Ratio dan Persentase Penduduk Miskin Wilayah Maluku dan Papua 2009

bp s

Kondisi terbaik ditunjukkan oleh Provinsi Maluku

Meskipun

laju

pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua mencapai 20,34 persen tetapi karena tidak didukung oleh pemerataan pendapatan yang baik maka persentase penduduk miskinnya tinggi. Hal yang berbeda terjadi di Provinsi Maluku Utara, terjadi hubungan searah yang positif, dimana gini ratio rendah dan kemiskinan juga rendah.

►► CATATAN: Beberapa Kajian Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi, kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Distribusi Pendapatan:

 Ravallion dan Datt (1996), studi kasus di India → Menemukan bahwa pertumbuhan di sektor primer lebih efektif dalam menurunkan kemiskinan dibanding sektor sekunder.

 Saunders

(2002)

→

Tingkat

kemiskinan

dan

pengangguran kadang kala tidak searah bahkan berlawanan arah karena alasan ekonomi, serta konsep dan metodologi yang digunakan.

 Semoa dan Tesfa (2004), studi di Virginia Barat → Ada hubungan timbal balik antara perubahan insiden kemiskinan dan perubahan ketimpangan pendapatan. Hubungan yang terjadi adalah searah, yaitu jika kemiskinan meningkat maka perubahan ketimpanganpun akan meningkat, demikian juga sebaliknya.

 Munandar, Kurniawan dan Santoso (2007), berdasarkan analisis siklikal → Tingkat kemiskinan akan turun jika pengangguran turun.


73

w

tp :// w

ht .p a

w ab

pu at .

ar

.id

.g o

bp s

.id .g o bp s at . ar

ht

tp :// w

w

w

.p a

pu

ab

Lampiran Tabel


74

Tabel 1.1 Luas Wilayah Provinsi Papua Barat menurut Kabupaten/Kota 2009 Kabupaten/Kota

Luas Wilayah

Fakfak

11036.48

Kaimana

16241.84 3959.53 20840.83

Manokwari

14250.94

Sorong Selatan

.id

Teluk Bintuni

.g o

Teluk Wondama

9408.63

12594.94

bp s

Sorong Raja Ampat

8034.44 656.64

Papua Barat

97024.27

ab

ar

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 Tahun 2008

at .

Kota Sorong

pu

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Provinsi Papua Barat 2009 Kabupaten/Kota

.p a

Laki-laki

10-14

tp :// w

15-19

w

5-9

w

0-4

20-24

Jumlah Penduduk Perempuan

41397

43498

37398

39698

84895 77096

33597

35599

69196

38498

40498

78996

32197

38299

70496

25-29

29598

32299

61897

30-34

30801

31097

61898

30698

31699

62397

26598

29500

56098

ht

35-39

40-44

45-49

21198

23199

44397

50-54

13799

17798

31597

55-59

8600

12499

21099

60-64

5201

7198

12399

65-69

2101

3999

6100

70-74

1099

2000

3099

75+

1100

1100

2200

353880

389980

743860

Total Sumber: Proyeksi Supas 2000-2015

75

Jumlah


Tabel 1.3 Indeks Pembangunan Manusia menurut Komponen dan Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat 2009 Komponen IPM

IPM

AMH

MYS

PPP

Fakfak

70.16

97.18

9.09

585.63

70.80

Kaimana

69.48

95.49

7.32

599.40

69.80

Teluk Wondama

67.25

83.13

6.44

600.79

65.27

Teluk Bintuni

67.88

82.98

6.88

597.49

Manokwari

67.67

85.67

7.95

588.11

Sorong Selatan

66.49

88.20

7.94

Sorong

67.49

91.40

8.04

Raja Ampat

65.75

92.77

7.26

560.49

64.08

Tambrauw

66.09

76.38

4.21

440.53

49.12

Maybrat

66.03

89.80

6.92

580.93

64.89

Kota Sorong

71.53

99.12

10.54

634.63

76.84

Papua Barat

68.20

92.34

8.01

595.28

68.58

.g o

66.20

587.90

66.09

597.45

68.16

bp s

ar

65.65

pu

ab

Sumber: Olahan Susenas 2009

.id

AHH

at .

Kabupaten/Kota

Garis Kemiskinan

Perkotaan 154,698

54,820

Total

209,518

Penduduk Miskin Jumlah

Persentase

Kedalaman Kemiskinan (P1)

Keparahan Kemiskinan (P2)

11.00

7.14

0.73

0.12

tp :// w

Maret 2007

Non Makanan

w

Makanan

w

Daerah/Tahun

.p a

Tabel 1.4 Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Papua Barat 2007-2010

81,373

Maret 2007

176,025

28,933

204,958

255.80

48.82

16.58

7.29

Maret 2008

197,785

32,469

230,254

237.02

43.74

11.67

4.46

Maret 2009

223,592

45,762

269,354

248.29

44.71

12.51

4.61

Maret 2010

238,145

49,367

287,512

246.66

43.48

13.22

5.47

Maret 2007

172,145

33,853

205,998

266.80

39.31

12.97

5.66

Maret 2008

193,930

39,641

233,570

246.50

35.12

9.18

3.50

Maret 2008 Maret 2009

63,941

244,807

9.48

5.93

0.73

0.24

304,730

8.55

5.22

0.43

0.04

233,764

85,406

319,170

9.59

5.73

1.14

0.36

ht

Maret 2010

180,866

223,357

Perdesaan

Kota+Desa

Maret 2009

223,538

53,878

277,416

256.84

35.71

9.75

3.57

Maret 2010

237,147

57,580

294,727

256.25

34.88

10.47

4.30

Sumber: Olahan Susenas 2007-2010


76

Tabel 1.5 PDRB ADHB dan ADHK menurut Lapangan Usaha Provinsi Papua Barat 2006-2009 Lapangan Usaha

Atas Dasar Harga Berlaku

2007

2,428,810.57

2,762,424.54

3,107,119.13

3,567,520.90

1,624,269.11

1,709,046.87

1,817,444.10

1,878,562.44

2. Pertambangan dan Penggalian

1,552,891.49

1,655,107.42

1,844,019.44

1,926,816.67

1,081,658.46

1,087,167.36

1,098,592.02

1,093,722.58

3. Industri Pengolahan

1,741,954.15

2,084,467.80

2,835,994.38

3,548,361.11

751,875.24

813,660.34

872,426.05

971,081.99

48,038.78

57,745.90

66,030.34

73,874.44

24,616.86

26,903.48

29,098.48

31,691.89

5. Bangunan

715,644.60

893,250.07

1,150,834.65

1,426,539.42

440,813.49

498,004.63

572,822.13

648,208.20

6. Perdagangan, Hotel dan Restoran

925,804.53

1,096,203.97

1,290,421.32

1,452,692.47

561,814.69

616,261.41

670,818.70

712,637.01

7. Pengangkutan dan Komunikasi

646,121.42

771,098.42

866,875.56

1,059,222.47

397,041.92

440,299.46

473,536.46

549,199.59

8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan

151,430.25

214,745.78

302,327.09

348,902.66

94,706.46

118,299.10

150,145.26

151,927.63

9. Jasa-jasa

734,843.72

832,234.79

1,005,409.58

1,143,797.37

572,104.26

624,673.17

684,491.02

731,168.14

5,548,900.50

5,934,315.82

6,369,374.22

6,768,199.45

8,945,539.50

PDRB Papua Barat

10,367,278.69 12,469,031.50

.g o

bp s

2009

at .

2008

14,547,727.50

2008

2009

ab

4. Listrik, Gas & Air Bersih

2007

.id

2006

1. Pertanian

ar

2006

Atas Dasar Harga Konstan

.p a

pu

Sumber: PDRB menurut Lapangan Usaha Provinsi Papua Barat, 2009

2006

2007 27.15

tp :// w

1. Pertanian

w

Lapangan Usaha

w

Tabel 1.6 Distribusi PDRB menurut Lapangan Usaha Provinsi Papua Barat 2006-2009 2008 26.65

2009 24.92

24.52

17.36

15.96

14.79

13.24

19.47

20.11

22.74

24.39


0.54

0.56

0.53

0.51

5. Bangunan

8.00

8.62

9.23

9.81

10.35

10.57

10.35

9.99

7.22

7.44

6.95

7.28

1.69

2.07

2.42

2.40

ht

2. Pertambangan dan Penggalian 3. Industri Pengolahan

6. Perdagangan, Hotel dan Restoran 7. Pengangkutan dan Komunikasi 8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan 9. Jasa-jasa TOTAL

8.21

8.03

8.06

7.86

100.00

100.00

100.00

100.00


77


Tabel 1.7 Pertumbuhan Ekonomi menurut Lapangan Usaha Provinsi Papua Barat 2006-2009

1. Pertanian 2. Pertambangan dan Penggalian

2007

2008

3.29

5.22

6.34

3.36

-1.77

0.51

1.05

-0.44

7.22

11.31

8.16

8.91

8.22

11.25

9.29

5. Bangunan

13.06

12.97

6. Perdagangan, Hotel dan Restoran

10.49

9.69

7. Pengangkutan dan Komunikasi

14.84

8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan

-1.80

13.16

8.85

6.23

10.89

7.55

15.98

24.91

26.92

1.19

bp s

15.02

at .

0.52


3. Industri Pengolahan

2009

.id

2006

.g o

Lapangan Usaha

9.40

9.19

9.58

6.82

Papua Barat

4.55

6.95

7.33

6.26

ar

9. Jasa-jasa

.p a

pu

ab


w

2007

2008

2009

6.81

6.42

6.29

6.14

7.69

8.38

6.16

9.72

Teluk Wondama

18.97

19.75

16.90

13.67

Teluk Bintuni

11.10

12.87

12.52

10.72

Manokwari

7.60

8.84

9.40

9.50

Sorong Selatan

8.71

8.67

-28.14

10.90

Sorong

0.39

3.13

7.98

4.55

Raja Ampat

0.22

2.74

2.23

2.75

-

-

-

3.80

Kota Sorong

8.53

6.57

7.44

8.23

Papua Barat

4.55

6.95

7.33

6.26

tp :// w

Fak-Fak

2006

ht

Kabupaten/Kota

w

Tabel 1.8 Pertumbuhan Ekonomi menurut Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat 2006-2009

Kaimana

Tambrauw Maybrat

3.16



78

w

tp :// w

ht .p a

w ab

pu at .

ar

.id

.g o

bp s

w

tp :// w

ht .p a

w ab

pu at .

ar

.id

.g o

bp s

No title

Recommend Documents