NIR SPPT BUKU IV DAN V

Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Padjadjaran, 13 November 2010

(S.7) SOP METODE PENGAWASAN INTERNAL BANK DATA ZNT/NIR SPPT BUKU IV DAN V Drs.Yuyun Hidayat, MSIE Ketua Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Statistka Terapan Unpad. ABSTRAK Penelitian ini focus pada pengembangan Standard Operating Procedure [SOP ]pengawasan internal bank data ZNT/NIR SPPT buku IV dan V Pajak bumi dan Bangunan.Pemicu dari pengembangan ini adalah pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan pada awal tahun 2014 dan fakta bahwa dari 196 SOP yang dioperasikan KPP Pratama tidak ditemukan SOP tentang Pengawasan berbasis kasus spesifik Bank Data ZNT/SPPT Buku IV dan V aktivitas pemungutan PBB.Kajain diarahkan pada 23 SOP yang sangat correlated dengan aktivitas PBB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 23 SOP PBB di KPP Pratama Kota Bandung mengandung 5 kesalahan Procedural yaitu kesalahan unknown, Ambiguous, Incomplete, Loop holes, dan Inconsistent. Peneliti telah merokemendasikan perbaikan pada 8 SOP.Telah dikembangkan SOP pengawasan Bank Data ZNT/NIR SPPT Buku IV dan V PBB, SOP Pengawasan yang dikembangkan melibatkan 22 kali pengawasan pertahun dengan level inspeksi General Ispection Levels III, SOP Pengawasan yang dikembangkan terbukti feasible secara analitik pada kondisi tertentu dengan BCR minimal 1.2 dan ROI maksimal 6 tahun , SOP Pengawasan yang dikembangkan memili kelemahan yaitu tidak melakukan quality control terhadap pengawas, dengan kata lain tidak ada pengawasan untuk pengawas.Ada 4 kasus lain yang berhasil diidentifikasi pada Field Analysis tetapi belum ditangani. KEY WRODS: SOP,ZNT/NIR SPPT buku IV dan V, BCR, ROI, Sampling Inspection Procedure, Sampling Procedure Military Standard 105D General level Inspection III, Procedural Analysis, Conformity Analysis, Sensitivity Analysis. I. PENDAHULUAN 1. LATAR BELAKANG a. Hal paling baru dari UU No. 28 Tahun 2009 adalah beralihnya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan [BPHTB] dan Pajak Bumi dan Bangunan [PBB] menjadi pajak daerah b. Dispenda Kota Bandung perlu menyiapkan berbagai aspek diantaranya Basis Data Objek dan Subjek PBB, Peta Blok ZNT dan Aplikasi SISMIOP. c. Dispenda Kota Bandung harus memahami aspek legal dan Standard Operating Procedure [SOP] pemungutan PBB yang diterapkan di Direktorat Jenderal Pajak [DJP]. d. Dari 196 SOP, tidak ditemukan SOP tentang Pengawasan aktivitas pemungutan PBB. e. Perlu dibuat SOP Pengawasan aktivitas pemungutan PBB. 2. TUJUAN a. Mengidentifikasi fakta ilmiah yang komprehensif mengenai daftar kesenjangan dalam pengelolaan PBB dengan fokus sistem pengawasan internal terhadap aktivitas pemungutan PBB.

Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 253


b. Menentukan langkah-langkah untuk mengurangi kesenjangan dalam sistem pengawasan internal aktivitas pemungutan PBB. 3. SASARAN a. Terdapat fakta ilmiah mengenai kesenjangan pada sistem pengawasan internal aktivitas pemungutan PBB. b. Memberikan masukan untuk mengefektifkan pengawasan kasus-kasus yang memerlukan pengawasan ketat. 4. KONTRIBUSI Dari sisi produk . a. Membuat SOP yang tidak dimiliki KPP Pratama b. Memberikan metode pengawasan untuk mengendalikan tingkat kesalahan Bank Data ZNT akibat legal dan illegal updating sampai tingkat tertentu. Dari Sisi Metoda Bagi Ilmu Pengetahuan metode pengawasan yang telah dikembangkan merupakan aplikasi baru metode pengendalian mutu Standard Sampling Procedure Military 105D. II.FIELD ANALYSIS Kerangka kerja dari Field Analysis adalah sebagai berikut: A. Penjaringan Kasus hipotetis. 1. Melakukan koordinasi dengan Dispenda kota Bandung. Hasil Koordinasi adalah Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat menerbitkan surat yang ditujukan kepada seluruh kepala KPP Pratama di kota Bandung agar mereka kooperatif membantu P3ST dalam kegiatan Field Analysis di KPP Pratama. 2. Memilih metoda untuk menurunkan hipotesis atau dugaan logis mengenai prosedur-prosedur yang berpeluang besar menghasilkan kasus PBB. Dipilih gabungan cara Mechanical, Trust Random Number, Expert Opinion, Pilot Survey 3. Menetapkan populasi. Berdasarkan hasil perbaikan SOP pada langkah sebelumnya diperoleh 8 SOP yang memiliki prioritas tinggi.8 SOP yang sudah diperbaiki ini memiliki total 84 steps. 4. Menetapkan ukuran sampel.Setiap steps dipandang sebagai sebuah trial Bernoully yang menghasilkan dua kejadian, ada atau tidak ada hipotesis. Formula ukuran sampel diperoleh menggunakan model binomial dengan alfa 5% dan standar deviasi maksimal sebesar 0.25 dan bound of error yang ditetapkan sehingga diperoleh n=10 step. 5. Terhadap 8 SOP di atas diturunkan hipotesis dengan cara menambahkan kata “tidak”pada statement yang akan menghasilkan output 6. Pakar melakukan pengecekan hipotesis yang dihasilkan dan melakukan koreksi bila terjadi kesalahan 7. Memilih 10 sampel hipotesis dari langkah 6 secara random. 8. Mengkompilasi hasil 10 sampel random ke dalam table konstruksi hipotesis



Output dari delapan langkah di atas adalah kasus hipotetis sebagaimana disajikan pada table di bawah ini: Kasus hipotetis No Kasus 1

2 3 4

5

6

7

8

Kode Seksi SOP Pelaksana Seksi Pelayanan tidak menatausahakan STTS buku KPP30- Pelayanan I,II,III dan atau tidak menyerahkan STTS buku IV dan V kepada 0014 Account Representative Kepala Seksi Pelayanan tidak menyerahkan SPPT tepat waktu KPP30kepada kepala kantor 0014 Account Representative menyerahkan STTS tidak secara KPP30langsung kepada WP 0014 Kepala Seksi Ekstensifikasi tidak memberikan disposisi pada KPP60- Ekstensifikasi waktunya kepada Pelaksana untuk menyusun konsep surat tugas 0009 kepada Pejabat Fungsional Pelaksana Seksi Ekstensifikasi tidak menyerahkan konsep surat KPP60tugas Pembentukan/Penyempurnaan ZNT/NIR kepada Kepala 0009 Seksi Ekstensifikasi pada waktunya Kepala Kantor Pelayanan Pajak tidak memberikan disposisi pada KPP60waktunya kepada Kepala Seksi Ekstensifikasi untuk membuat 0008 konsep surat tugas untuk mengumpulkan harga upah, harga bahan bangunan dan sewa alat dalam rangka penyusunan DBKB Kepala Seksi Ekstensifikasi tidak memberikan disposisi pada KPP60waktunya kepada Pelaksana untuk menyusun konsep surat tugas 0008 kepada Pejabat Fungsional Kepala Seksi Ekstensifikasi tidak memberikan disposisi kepada KPP60Pelaksana Seksi Ekstensifikasi untuk menyusun konsep Laporan 0008 Harga Upah, Harga Bahan Bangunan dan Sewa Alat pada waktunya

Mutu kegiatan Field Analysis mempunyai signifikansi dalam menjaga agar SOP pengawasan internal PBB yang dihasilkan tidak terjebak pada SOP pengawasan yang dirancang berdasarkan kasus yang diperoleh secara hipotesis logis semata-mata. Mengapa? Jika ternyata kasus tersebut tidak pernah terjadi!Atau pernah terjadi tetapi sangat jarang dan dampak terhadap satuan moneter yang diderita organisasi sangat kecil sehingga layak diabaikan.Organisasi akan mengeluarkan resources secara sia-sia.Untuk keperluan tersebut diperlukan langkah berikutnya yaitu Pilot Survey. B. Pilot Survey Pilot survey dilaksanakan dalam format scenario wawancara terbuka customer lens.[ pertanyaan terbuka : apakah kasus-kasus besar yang memerlukan pengawasan ketat?terjadi pada proses apa di bagian mana? Pertanyaan ‘bodohnya’ adalah prosedur mana yang sering dilanggar dan merugikan penerimaan PBB bagi Negara? ] Jika terjadi vacuum, maka terpaksa membuka kemungkinan dengan memancing kasus sebagaimana diproduksi oleh langkah 8 yang dikompilasi dalam table Kasus hipotetis.



Kerangka kerja dari Pilot survey adalah sebagai berikut: 1. Mempersiapkan pelaksanaan pilot Project dalam format scenario Focus Group Discussion para pakar dari Lima KPP Pratama [Cicadas, Cibeunying,Karees,Tegalega, Bojonagara] Dalam forum tersebut diajukan pertanyaan terbuka : apakah kasus-kasus besar yang memerlukan pengawasan ketat?terjadi pada proses apa di bagian mana? Pertanyaan ‘bodohnya’ adalah prosedur mana yang sering dilanggar dan merugikan penerimaan PBB bagi Negara? Jika terjadi vacuum, maka terpaksa membuka kemungkinan dengan memancing kasus sebagaimana diproduksi oleh langkah 8 yang dikompilasi dalam table Kasus hipotetis. 2. Jika terjadi disjoint antara kasus yang diidentifikasi pada langkah Penjaringan Kasus hipotetis dengan Pilot survey , pilih kasus yang diperoleh pada Pilot survey. 3. Menetapkan Irisan antara kasus hipotetis dengan kasus hasil Pilot Survey sebagai calon kasus yang ditangani . Mengingat link antara gejala dengan penyebab dijembatani oleh SOP, berdasarkan irisan kasus tersebut dapat dipastikan sumber kesalahan. Output dari pilot survey adalah calon kasus. Calon Kasus Yang Ditangani 1. Pelaksana seksi pelayanan meloloskan data yang salah (kode data znt dan klas bangunan yang salah, SOP KPP 30-0014) 2. KPP mendeliver SPPT buku I, buku II dan buku III yang salah ke Kelurahan [SOP KPP 30-0014] 3. WP tidak menerima SPPT Buku IV dan buku V yang asli [SOP KPP 30-0014] 4. Kesalahan melakukan pemutakhiran data ZNT/NIR [SOP KPP 60-0009] 5. Keterlambatan pengumpulan data untuk DBKB SOP KPP [60-0008] C. Field Survey Dalam konteks pengawasan internal PBB , basis dari kegiatan pengawasan adalah kasus. Apa yang disebut kasus? Disebut kasus apabila output Suatu proses dan atau proses atomic [langkah-langkah pada SOP] menghasilkan keluaran yang salah atau tidak ada outputnya. Jadi kasus ada dua; pertama tidak ada output, kedua ada output tapi salah. Lebih lanjut output yang salah bisa bersifat disengaja [deliberate] atau undeliberate [tidak disengaja].Pengawasan internal PBB bertujuan untuk menjamin agar kasus-kasus krusial dapat dihilangkan [zero deviations] atau paling tidak direduksi. Peran Field Survey adalah mengidentifikasi kasus yang frekuensi kejadiannya sering dan dampak kerugian yang diakibatkannya besar bagi penerimaan PBB. Dalam spirit itulah Field Survey dilakukan.Kegiatan Field Survey adalah sebagi berikut: a. b. c. d.

Menetapkan Responden Merancang Questionnaire. Data collecting ke lima KPP Data analysis 1. Tabulasi data 2. Tabulasi distribusi frekuensi dukungan KPP



3. Menetapkan modus kasus 4. Pemilihan kasus secara acak bila terjadi multimodal Out put utama kegiatan ini adalah kasus-kasus disertai distribusinya.Kasus tersebut terjadi pada proses mana [SOP] , frekuensi kejadian proses tersebut dalam satuan waktu serta dampak konsekuensi kasus tersebut terhadap penerimaaan PBB. Berdasarkan Data Analysis , kasus yang real di lapangan adalah kasus 1, 3, 4 dan 5. Ke empat kasus tersebut dinyatakan berdampak besar oleh 3 KPP, sehingga untuk memilih satu kasus telah ditetapkan secara random.Kasus yang terpilih adalah kasus nomor 4, yaitu : “Kesalahan melakukan up dating data ZNT/NIR”

III. SYNTHESIS Kegiatan pengawasan merupakan aktifitas kunci dalam manajemen untuk menjamin agar output yang diinginkan dapat dicapai. Fungsi pengawasan intinya melakukan concordancy antara prosedur dengan pelaksanaan. Intelligent design suatu pengawasan adalah perbedaan keketatan pengawasan yang diselaraskan dengan besar-kecilnya potensi penyimpangan. Jangan pernah mengawasai atau perlonggar pengawasan pada “pipa yang bagus”, “orang-orang yang baik” dan pertajam, perketat pengawasan pada proses yang besar potensi penyimpangannya. Hal utama yang ingin diketahui oleh pengawas adalah sesuatu yang serius, yaitu prosedur yang sering dilanggar pada suatu bagian tertentu yang berdampak besar terhadap penurunan penerimaan PBB kota Bandung.Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kegiatan Field Survey, “Kesalahan melakukan up dating Bank data ZNT/NIR SPPT buku IV dan V PBB” merupakan kasus yang harus ditangani. Oleh karena itu aktivitas Synthesis difokuskan pada kasus ini dengan kerangka kerja sebagaimana diuraikan pada bagian berikut ini: A. Penetapan Tujuan Pengawasan Menurunkan tingkat kesalahan Kode ZNT/NIR pada Bank Data SPPT Buku IV dan V PBB ke AQL 5% •

•

Pemilihan Buku IV dan V didasarkan atas prinsip Pareto yaitu 72% penerimaan PBB bersumber dari Buku ini [Laporan Hasil Penerimaan Struk Surat Pemberitahuan Pajak Terutang-SPPT PBB Tahun Anggaran 2010 Dispenda Kota Bandung]. Field Analysis tidak dirancang untuk menemukan tingkat kesalahan pada pencetakan SPPT Buku IV dan V pada tahun 2010 dan tahun-tahun sebelumnya.Oleh karena itu angka kesalahan didekati dengan mencermati angka-angka kebocoran pajak di Indonesia menurut para pakar . Penelusuran terhadap buku-buku yang memiliki Kode ISBN serta harian terkenal mengarahkan Tim P3ST untuk menetapkan taksiran angka kesalahan pada pencetakan SPPT Buku IV dan V. Menurut Faisal



Basri Korupsi perpajakan mencapai 15% dari Belanja Negara [Catattan 1 decade crisis 2005]. Susan Rose Nackerman menyatakan bahwa praktek pembocoran pajak bisa mencapai 25 % [ Korupsi Pemerintahan , World Bank].Angka Kebocoran pajak di Surabaya bisa mencapai 10% yaitu sebesar 60 milyar/tahun [Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolan Keuangan Surabaya, Kompas, 21 Oktober 2010]. Pakar P3ST menetapkan taksiran angka kesalahan pada pencetakan SPPT Buku IV dan V sebesar L0= 10%. •

Acceptable Quality Level [AQL ], adalah angka kesalahan yang masih dapat ditoleransi oleh manajemen.AQL merupakan parameter manjerial yang penetapannya di bawah kendali manajemen.Pakar P3ST merekomendasi penetapan AQL dengan merujuk pada pendekatan Six Sigma. Oleh karena itu proses perbaikan kontinu yang dilakukan di Dispenda Kota Bandung akan lebih terukur dan terarah kepada target untuk mencapai six sigma yaitu tingkat kesalahan sebesar 0.00034%.Sebagai upaya awal kami akan memposisikan Dispenda Kota Bandung untuk mencapai tingkatan three sigma dengan tingkat kesalahan sekitar 5%.Di samping itu dipilih AQL 5% karena tingkat kesalahan yang terjadi diduga 10% berdasarkan studi literature.

B. Identifikasi Penyebab Kasus kesalahan kode ZNT/NIR SPPT Buku IV dan V Tujuan aktivitas pengawasan adalah membuat SOP pengawasan untuk menurunkan tingkat kesalahan Kode ZNT/NIR pada Bank Data SPPT Buku IV dan V PBB ke AQL 5%. Untuk keperluan ini harus dirancang dulu metoda pengawasannya.Berikut adalah langkah langkah perancangannya. 1. Kasus yang diawasi Pada kajian akademis ini dikembangkan system dan prosedur pengawasan internal pemungutan PBB. Metoda pengawasan yang dikembangkan berbasis kasus, dengan kata lain jika tidak ada kasus tidak perlu dilakukan pengawasan. Sebagaiman telah diuraikan pada bagian sebelumnya [field Analysis] kasus yang ditangani adalah : Kesalahan melakukan up dating pada bank data ZNT/NIR SPPT buku IV dan V PBB . 2. Identifikasi Penyebab kasus Metoda pengawasn internal yang efektif bisa dianalogikan dengan sebuah resep untuk menyembuhkan penyakit. Hanya setelah penyebab kasus diketahui kita bisa mengusulkan resepnya., Resep yang manjur tentu bukan hanya sekedar menghilangkan gejala penyakit tetapi lebih jauh dari itu yaitu menyerang penyebabnya.Jadi metoda pengawasan internal yang baik harus diarahkan terhadap bagaimana menghilangkan penyebab atau paling tidak menguranginya. Kesalahan bisa terjadi karena hal-hal sebagai berikut: a. Kesalahan pada saat terjadi illegal up date dimungkinkan oleh dua hal yaitu kelalaian atau kesengajaan b. Illegal up date bisa dilakukan oleh otoritas atau oleh Non Otoritas



Berdasarkan hasil Focus Group Discussion dengan para Expert diperoleh keterangan bahwa kasus Kesalahan melakukan up dating pada bank data ZNT/NIR disebabkan oleh Illegal up date, tergolong deliberate error. Up date bisa terjadi pada setiap waktu dan symptomnya ditemukan pada triwulan IV. Illegal up date bisa terjadi disebabkan pertama dilakukan oleh orang yang tidak berwenang.Mengapa ini bisa terjadi? Karena lemahnya security system, sehingga system mudah ditembus , misalnya karena pass word mudah ditebak. Hasil Focus Group menyatakan bahwa terjadi Illegal up date oleh pejabat berwenang. Illegal up date dilakukan oleh orang yang berwenang, penyebabnya tidak lain adalah karena pejabat melakukan tindakan korupsi. Mengapa bisa terjadi korupsi karena adanya absolute power atau adanya sentralisasi kekuasaan.Adagium power tend to corrupt and absolute power corrupt absolutely dalam hal ini sangat relevan.Artinya diversifikai power akan cenderung mengurangi terjadinya penyelewengan. Resep yang tepat tidak ada yang lain selain: Continual Inspection to Data Base. Resep ini selain bisa menekan Kesalahan melakukan up dating data ZNT/NIR akibat Illegal up date juga bisa menekan error akibat legal up date .Resep ini juga bertumpu pada pemikiran bahwa esensi pengawasan adalah mencegah terjadinya center of power,dengan adanya pengawasan pemusatan jadi terdistribusi karena ada intervensi dari pengawas.Berikut ini adalah metode pengawasan internal tersebut.

C. PERANCANGAN METODE PENGAWASAN Metoda dan Teknik Pengawasan Internal terhadap Bank Data ZNT/NIR SPPT Buku IV dan V PBB Kota Bandung. 1. METODE • Memeriksa Bank Data ZNT / NIR SPPT Buku IV dan V sebanyak 22 Kali setiap tahun. •

Waktu pemeriksaan ditentukan secara acak.

•

Menindaklanjuti Setiap Hasil Pemeriksaan.

2. TEKNIK PEMERIKSAAN •

Memilih secara acak nomor SPPT sebanyak 5,5 % dari jumlah SPPT.

•

Membandingkan Kode ZNT yang terdapat pada Bank Data dengan “Kode ZNT seharusnya”.

•

“Kode ZNT yang seharusnya” ditentukan berdasarkan sertifikat tanah objek pajak atau berdasarkan hasil pemeriksaan fisik objek pajak.

•

Melakukan pemeriksaan fisik jika sertifikat tanah tidak ada atau alamat pada sertifikat tanah tidak sesuai dengan alamat pada Bank Data.



•

Mengunci Bank Data selama proses pemeriksaan.

•

Otoritas penguncian dan pembukaan kunci Bank Data ditentukan secara acak.

3. TEKNIK PENGACAKAN WAKTU PEMERIKSAAN • Pada setiap akhir minggu ditentukan apakah pada minggu depan harus dilakukan pemeriksaan. • Penentuan harus tidaknya dilakukan pemeriksaan ditentukan menggunakan teknik “Pengambilan Satu Kartu Tanpa Pengembalian”.

dengan

4. TEKNIK PENINDAKLANJUTAN • Jika tidak ditemukan SPPT yang memiliki kesalahan Kode ZNT maka penindaklanjutan tidak dilakukan. • Jika SPPT yang memiliki kesalahan Kode ZNT berjumlah di bawah target maka lakukan “Penindaklanjutan Normal”. •

Jika SPPT yang memiliki kesalahan Kode ZNT berjumlah di atas target maka lakukan “Penindaklanjutan Khusus”.

SKEMA PENGAWASAN

D. PEMBUATAN SOP Berdasarkan hasil perancangan di atas kemudian dibuatlah SOP Pedngawasanya dengan hasil sebagai berikut: 1. Draft Persiapan SOP Pengawasan NAMA SOP : TATA CARA PERSIAPAN PENGAWASAN BANK DATA ZNT / NIR SPPT BUKU IV DAN V KODE SOP

: P001



Deskripsi: SOP ini menjelaskan penentuan waktu pengawasan, pembentukan sampel objek yang diawasi, dan penugasan pengawas. a. Dasar Hukum: 1. Peraturan Walikota Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan, Dan Penilaian Objekdan Subjek Pajak Bumi Dan Bangunan Adalam Rangka Pembentukan Dan Atau Pemutakhiran Basis Data Sistem Manjemen Informasi Objek Pajak. 2. Surat Edaran Walikota Tentang Tata Cara Pembentukan /Penyempurnaan ZNT/NIR b. Dokumen yang Digunakan: 1.Disposisi Penentuan Sampel SPPT dan Penentuan Pengawas Untuk Pengawasan Bank Data ZNT / NIR SPPT BUKU IV DAN V (P001-D001) 2.Daftar SPPT Buku IV dan V yang harus diperiksa (P001-D002S) 3.Daftar pengawas pemeriksa SPPT yang terdapat pada P001-D002S (P001D002P) 4.Surat tugas pengawasan Bank Data ZNT / NIR SPPT Buku IV dan V (P001D003) 5.Informasi SPPT yang terdapat pada P001-D002S (P001-D004) c. Pihak Terkait: 1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak 2. Kepala Seksi Pengawasan 3. Pelaksana Seksi Pengawasan 4. Tim Pengawas Pemeriksa SPPT 5. Ketua Tim Pengawas Pemeriksa SPPT 6. Kepala Seksi PDI

d. SOP yang digunakan: 1.SOP PELAKSANAAN PENGAWASAN BANK DATA ZNT / NIR SPPT BUKU IV DAN V (SOP P002) 2.SOP RANDOMISASI PENGAWASAN BANK DATA ZNT / NIR SPPT BUKU IV DAN V BASIS MINGGUAN (SOP P003) 3.SOP PENENTUAN SAMPEL SPPT UNTUK PENGAWASAN BANK DATA ZNT / NIR SPPT BUKU IV DAN V (SOP P004) 4.SOP RANDOMISASI PEMILIHAN KETUA TIM PEMERIKSA SPPT (SOP P005) e. Kebutuhan Kapabilitas Sistem Bank Data ZNT / NIR: Sistem harus bisa mencegah terjadinya pengubahan data yang berkaitan dengan ZNT / NIR selama proses pengawasan.



f. Prosedur: 1.Pada setiap hari Jum’at Kepala Seksi Pengawasan menentukan apakah minggu depan harus melakukan pengawasan atau tidak. Untuk menentukannya, Kepala Seksi Pengawasan menggunakan SOP RANDOMISASI PENGAWASAN BANK DATA ZNT / NIR SPPT BUKU IV DAN V BASIS MINGGUAN (SOP P003). Jika tidak harus melakukan pengawasan maka proses selesai. Kepala Seksi Pengawasan harus sudah menentukan perlu tidaknya melakukan pengawasan selambat-lambatnya pukul 09.30 pada hari Jum’at terakhir minggu ini.

2.Selambat-lambatnya 1 jam setelah menyelesaikan langkah 1, Kepala Seksi Pengawasan memberikan disposisi P001-D01 kepada Pelaksana Seksi Pengawasan untuk menentukan sampel SPPT yang harus diperiksa dan menentukan tim pengawas yang bertugas memeriksa SPPT-SPPT tersebut.

3.Pelaksana Seksi Pengawasan menentukan sampel SPPT dari SPPT Buku IV dan V menggunakan SOP PENENTUAN SAMPEL SPPT UNTUK PENGAWASAN BANK DATA ZNT / NIR SPPT BUKU IV DAN V (SOP P004). Pelaksana Seksi Pelayanan membuat dokumen P001-D002S. P001D002S berisi daftar SPPT Buku IV dan V yang harus diperiksa.

4.Pelaksana Seksi Pengawasan menentukan tim pengawas pemeriksa SPPT yang terdapat pada P001-D002S (beranggotakan 15 orang). Pelaksana Seksi Pelayanan menentukan ketua dari setiap tim tersebut. Untuk menentukannya, Pelaksana Seksi Pelayanan menggunakan SOP RANDOMISASI PEMILIHAN KETUA TIM PEMERIKSA SPPT (SOP P005). Pelaksana Seksi Pelayanan membuat dokumen P001-D002P. P001-D002P berisi daftar pengawas pemeriksa SPPT yang terdapat pada P001-D002S.

5.Pelaksana Seksi Pengawasan Membuat konsep Surat Tugas Pengawasan Bank Data ZNT / NIR SPPT Buku IV dan V (P001-D003) dengan dokumen P001D002S, dan P001-D002P sebagai lampirannya.

6.Paling lambat empat jam setelah menerima disposisi P001-D001, Pelaksana Seksi Pengawasan menyerahkan konsep surat tugas P001-D003 kepada Kepala Seksi Pengawasan. 7.Kepala Seksi Pengawasan memeriksa konsep surat P001-D003. Jika setuju dengan isi konsep surat, Kepala Seksi Pengawasan memarafnya. Jika tidak



setuju dengan isi konsep surat, Kepala Seksi Pengawasan menyerahkannya kembali kepada Pelaksana Seksi Pengawasan untuk memperbaikinya. 8.Paling lambat lima jam setelah membuat disposisi P001-D001, Kepala Seksi Pengawasan menyerahkan konsep surat P001-D003 kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

9.Kepala Kantor Pelayanan Pajak memeriksa isi konsep surat P001-D003. Jika setuju dengan isi konsep surat tersebut, Kepala Kantor Pelayanan Pajak menandatanganinya kemudian menyerahkannya kembali kepada Kepala Seksi Pengawasan. Jika tidak setuju dengan isi konsep surat tersebut, Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyerahkannya kembali kepada Kepala Seksi Pengawasan untuk memperbaikinya. Proses kembali ke langkah 7. Paling lambat satu jam setelah menerima konsep surat P001-D003, Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus sudah menandatangani konsep surat tersebut. 10.Kepala Seksi Pengawasan menyerahkan surat tugas P001-D003 yang sudah ditandatangani Kepala Kantor Pelayanan Pajak kepada Pelaksana Seksi Pelayanan. 11.Pelaksana Seksi Pengawasan membuat salinan surat tugas P001-D003 dengan cara memfotokopinya. Pelaksana Seksi Pengawasan menyimpan surat tugas P001-D003 asli sebagai arsip. Pelaksana Seksi Pengawasan menyerahkan salinan surat tugas tersebut kepada setiap ketua Tim Pengawas Pemeriksa SPPT. 12.Ketua Tim Pengawas Pemeriksa SPPT atau salah satu dari anggota Tim Pengawas Pemeriksa SPPT mengunci Bank Data ZNT/NIR SPPT Buku IV dan V 13.Ketua Tim Pengawas Pemeriksa SPPT yang terdapat pada dokumen P001D002S mencetak daftar informasi SPPT (P001-D004) dengan disaksikan oleh Kepala Seksi PDI. Dokumen P001-D004 berisi informasi mengenai SPPT-SPPT yang terdapat pada dokumen P001-D002S. Informasi yang dimaksud meliputi Nomor SPPT, NPWP, Nama Wajib Pajak, Alamat Wajib Pajak, Nama Objek Pajak, Alamat Objek Pajak, dan Kode ZNT. Kepala Seksi PDI menandatangani dokumen P001-D004. Ketua Tim Pengawas Pemeriksa SPPT memfotokopi dokumen P001-D004 yang telah ditandatangani oleh Kepala Seksi PDI kemudian membagikannya kepada anggota Tim Pengawas Pemeriksa SPPT 14.Tim Pengawas Pemeriksa SPPT memeriksa kebenaran informasi SPPT yang tercantum pada dokumen P001-D004 menggunakan SOP PELAKSANAAN PNGAWASAN BANK DATA ZNT / NIR SPPT BUKU IV DAN V (SOP P002). 15.Ketua Tim Pengawas Pemeriksa SPPT atau salah satu dari anggota Tim Pengawas Pemeriksa SPPT membuka kunci Bank Data ZNT/NIR SPPT Buku IV dan V 16.Proses Selesai



II.

DRAFT SOP PELAKSANAAN PENGAWASAN BANK DATA ZNT / NIR SPPT BUKU IV DAN V

NAMA SOP : PELAKSANAAN PENGAWASAN BANK DATA ZNT / NIR SPPT BUKU IV DAN V KODE SOP

: P002

a. Deskripsi: SOP ini menjelaskan cara menentukan kebenaran SPPT dan cara menentukan kualitas Bank Data ZNT / NIR SPPT Buku IV dan V b. Dasar Hukum: 1.Peraturan Walikota Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan, Dan Penilaian Objekdan Subjek Pajak Bumi Dan Bangunan Adalam Rangka Pembentukan Dan Atau Pemutakhiran Basis Data Sistem Manjemen Informasi Objek Pajak. 2.Surat Edaran Walikota Tentang Tata Cara Pembentukan /Penyempurnaan ZNT/NIR c. Dokumen yang Digunakan: 1.Daftar SPPT yang salah (P002-D001) 2.Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Sampel SPPT Buku IV dan V (P002D002) d. Pihak Terkait: 1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak 2. Tim Pengawas Pemeriksa SPPT 3. Ketua Tim Pengawas Pemeriksa SPPT e. SOP yang digunakan: 1.SOP PENENTUAN IDENTITAS WAJIB PAJAK (SOP P007) 2.SOP TATA CARA PENINDAKLANJUTAN HASIL PEMERIKSAAN SPPT (SOP P008) f. Kebutuhan Kapabilitas Sistem Bank Data ZNT / NIR: 1.Sistem harus bisa mengunci bank data ZNT /NIR SPPT Buku IV dan V sehingga tidak terjadi perubahan data selama proses pengawasan. 2.Sistem harus bisa memilih salah satu anggota Tim Pengawas SPPT sebagai pengunci Bank Data ZNT /NIR SPPT Buku IV dan V secara random 3.Sistem harus bisa memilih salah satu anggota tim pengawas SPPT sebagai pembuka kunci Bank Data ZNT /NIR SPPT Buku IV dan V secara random g. Prosedur:



1. Tim Pengawas Pemeriksa SPPT memeriksa kebenaran SPPT yang terdapat dalam daftar SPPT yang harus diperiksa dengan cara sebagai berikut : a. Jika kode ZNT yang terdapat dalam daftar tersebut tidak sesuai dengan Alamat Objek Pajaknya maka Tim Pengawas Pemeriksa SPPT menuliskan No SPPT, NPWP, Nama, Alamat WP, Nama Objek Pajak, Kode ZNT tercatat dan kode ZNT seharusnya pada Daftar SPPT yang salah (P002-D001) b. Jika alamat Objek Pajak Sesuai dengan Kode ZNT, maka bandingkan Alamat Objek Pajak dengan Alamat yang tertera pada Sertifikat Objek Pajak tersebut, jika tidak sama atau sertifikat tidak ada maka lakukan kunjungan ke lokasi Objek Pajak. Jika Objek Pajak itu ternyata tidak ada atau bukan milik NPWP yang dimaksud, maka tuliskan No SPPT, NPWP, Nama, Alamat WP, Nama Object Pajak, Kode ZNT tercatat dan keterangan bahwa SPPT tersebut fiktif.

2. Anggota Tim Pengawas Pemeriksa SPPT menandatangani Daftar SPPT yang salah (P002-D001) dan menyerahkannya kepada Ketua Tim Pengawas Pemeriksa SPPT.

3. Ketua Tim Pengawas Pemeriksa SPPT membuat Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan SPPT (P002-D002). Surat tersebut menginformasikan baik buruknya kualitas Bank Data ZNT/NIR SPPT Buku IV dan V. Kualitas Bank Data ZNT/NIR SPPT Buku IV dan V disebut Baik bila prosentase jumlah seluruh SPPT yang salah terhadap jumlah SPPT yang harus diperiksa sebesar-besarnya 5,5%.

4. Selambat-lambatnya 5 hari kerja sejak Surat Tugas P001-D003 ditandatangani, Ketua Tim Pengawas Pemeriksa SPPT menyerahkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan SPPT kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan SPPT. Jika hasil pemeriksan baik maka kepala kantor menindaklanjutinya menggunakan SOP TATA CARA PENINDAKLANJUTAN NORMAL HASIL PEMERIKSAAN SPPT buku IV dan Buku V(SOP P009) (SILAHKAN KPP BIKIN SENDIRI). Jika hasil pemeriksan buruk maka kepala kantor menindaklanjutinya menggunakan SOP TATA CARA PENINDAKLANJUTAN KHUSUS HASIL PEMERIKSAAN SPPT buku IV dan Buku V(SOP P010) (SILAHKAN KPP BIKIN SENDIRI) 6. Proses Selesai



E. FEASIBILITY STUDY 1. Menetapkan Criteria Feasibility Kelayakan dari metoda yang dikembangkan diuji untuk menjamin atau memastikan bahwa metode Feasible untuk mencapai tujuan. Feasibility metoda inspeksi yang dikembangkan diukur oleh dua parameter keputusan yaitu Benefit To Cost Ratio [BCR] sebesar 1,2 dan Return On Investment [ ROI] di bawah 6 tahun. Artinya apakah ada suatu cara untuk menekan kesalahan sampai mencapai AQL menjadi 5% dengan BCR sebesar 1,2 dan ROI kurang dari 6 tahun. Benefit adalah manfaat yang diperoleh per tahun masa stabil. Masa stabil ialah masa ketika inspeksi dan penindaklanjutannya dapat menekan kesalahan sampai tingkat tertentu. Persoalan yang harus dijawab adalah Berapa kali inspeksi harus dilakukan setiap tahun? Inspeksi harus dilakukan sedemikian rupa sehingga Benefit to Cost Ratio [BCR] sangat besar di mana BCR adalah ratio keuntungan terhadap biaya dilaksanakannya pengawasan. Benefit per tahun masa stabil ialah selisih antara ekspektasi besar kerugian per tahun jika tidak dilakukan inspeksi dan ekspektasi besar kerugian per tahun jika dilakukan inspeksi.Dalam hal ini keuntungan dilaksanakannya pengawasan adalah selisih antara kerugian akibat kesalahan kode ZNT dengan atau setelah dilaksanakannya pengawasan. Formula untuk menghitung benefit adalah: Bs = ( Lo – Aql ) * P * R Lo = ekspektasi prosentase kesalahan per tahun jika tidak dilakukan inspeksi =10% Aql = ekspektasi prosentase kesalahan per tahun jika dilakukan inspeksi =5% P = ukuran populasi [dalam kajian ini adalah total SPPT buku IV dan V/tahun/KPP]=5768 SPPT R = ekspektasi besar kerugian per satu kesalahan [ per SPPT/meter persegi] =Rp. 1814. Berdasarkan penjelasan di atas benefit merupakan besarnya pengurangan kerugian. Terjadi apabila system dapat menekan kerugian [kesalahan ] sampai tingkatan AQL. 2. Membuat formula BCR dan ROI Pernyataan benefit akan menjadi lebih kompak jika disampaikan dalam format Formula Benefit To Cost Ratio [BCR] berikut ini: Bs / Cs > BCRs Bs = Benefit per tahun masa stabil Cs = Cost per tahun masa stabil



BCRs = Rasio benefit terhadap cost per tahun masa stabil Cs = Ns * ( Cpi + Cfi ) Ns = Frekuensi inspeksi per tahun masa stabil Cpi = Ekspektasi biaya per satu kali inspeksi Cfi = Ekspektasi biaya untuk menindaklanjuti hasil satu kali inspeksi Formula BCR =f(parameter factual, parameter manjerial masa stabil) Definisi ROI: waktu yang diperlukan agar biaya masa transisi tertutupi oleh keuntungan dilaksanakannya pengawasan. ROI=g(parameter factual, parameter manjerial masa transisi,parameter manjerial masa stabil) Dalam menghitung ROI telah dipergunakan formula di bawah ini: ROI = Tr+ (Cr / Bs) Cr adalah biaya masa transisi. Masa transisi ialah masa untuk mengusahakan agar tercapai masa stabil. Pada masa transisi dilakukan metode inspeksi dan penindaklanjutan hasil inspeksi yang diterapkan pada masa stabil. Kita perlu menghitung berapa lama masa transisi akan terjadi dan berapa biaya yang dikeluarkan pada masa transisi. Biaya yang dikeluarkan pada masa transisi bisa dianggap sebagai biaya investasi sehingga kita harus menghitung berapa lama ROI akan tercapai. Oleh karena itu perlu dihitung Lama Masa Transisi (Tr). Formula yang digunakan adalah: Tr = Nr / Ns Tr = Lama Masa Transisi (Tahun) Nr = Jumlah inspeksi pada masa transisi Menghitung Nr Nr = ( Lo – Aql ) / Dlpi Dlpi = ekspektasi penurunan prosentasi kesalahan setelah dilakukan satu kali inspeksi dan penindaklanjutan. Nilai ini bergantung kepada Ns dan metode penindaklanjutan hasil inspeksi. Jika Ns semakin kecil maka Dipl semakin kecil. Jika metode penindaklanjutan makin lemah maka Dipl semakin kecil.

Menghitung Biaya Masa Transisi (Cr) Cfir = (Aql + L0)/2 * X * P * Cfpdr Cr = Nr * ( Cpi + Cfir ) Cfpdr

= Fr * Cfpd



Cfir = Ekspektasi biaya untuk menindaklanjuti hasil satu kali inspeksi masa transisi Cfpdr = ekspektasi biaya untuk menindaklanjuti satu kesalahan masa transisi (Berapa kali follow up cost dari masa stabil) Fr = Ekspektasi Rasio biaya penindaklanjutan pada masa transisi terhadap biaya penindaklanjutan pada masa stabil. Berdasarkan hal-hal di atas ROI dapat diperoleh seprti dilaporkan di bawah ini:

3. Feasibility study kondisi hipotetik Hasil perhitungan menunjukkan bahwa Cs= Rp. 789.527.264,96, sehingga diperoleh BCRs sebesar 1,2. Hal ini berarti metoda inspeksi yang dikembangkan akan menghasilkan inflow sebesar 1.2 kali outflow , atau pemasukan sebesar 1, 2 kali pengeluaran dalam waktu kurang dari 8 tahun. Angka BCRs =1,2 merupakan angka yang reasonable jika merujuk pada praktek perbankan khususnya bank Persero. Bank yang diacu oleh P3ST adalah bank BNI. Berdasarkan data BCRs BNI tahun 2001 dan 2010 diperoleh rerata BCRS bank BNI sebesar 1, 2. SOP Pengawasan yang dikembangkan terbukti feasible secara analitik pada kondisi hipotetik dengan benefit [Bs] sebesar Rp. 947.432.717,84/tahun, biaya operasional [Cs]sebesar Rp.789.527.264,86/tahun , dan biaya investasi [Cr] Rp1.571,566.909.20 untuk masa transisi [ TR ]selama 2 tahun ROI = Cr / Bs = 4 tahun. Selanjutnya berdasarkan perhitungan diperoleh Tr selama 1.65 tahun.Hal ini berarti untuk mencapai masa stabil diperlukan masa transisi selama 2 tahun, dan investasi akan kembali setelah 4 tahun masa stabil, sehingga mulai tahun ke tujuh akan diperoleh benefit 1.2 kali besarnya pengeluaran.fenomena seperti ini sama naturalnya seperti menghitung efisiensi konsumsi energy listrik pada peralatan elektronik. Konsumsi energi dihitung setelah system memasuki kondisi stabil. Dalam hal ini kita lakukan langkah-langkah berikut ini: a. Postulat Kesalahan dapat ditekan sampai 5% dengan BCR minimal 1,2 dan ROI kurang dari 10 tahun bila L0=10%, Fr=2, X=5,5% , Ns=22 kali inspection, CFPD=Rp.165.000 b. Menetapkan parameter-parameter factual Parameter factual adalah parameter yang nilainya merupakan karakteristik lapangan.parameter ini tidak dapat dikendalikan oleh manajemen. Parameter ini merupakan system fisik, atau spesifikasi system, dalam hal manufaktur, parameter ini misalnya karakteristik mesin. Parameter-parameter tersebut adalah, Tdk= ekspektasi waktu untuk memeriksa satu datum (jam) di kantor, TDK= 0.28 jam, H=Rp.40.000,M=probabilitas perlunya dilakukan penelitian lapangan per datum M=0.3. M mencerminkan proporsi keadaan populasi.Jika



proporsi SPPT tak bersertifikat dalam populasi adalah 30%, maka suatu sampel berukuran tertentu diharapkan juga kan memuat proporsi populasi sebesar 30%. TDl=5.2jam , B = ekspektasi biaya transport untuk melakukan penelitian lapangan per Datum, B=Rp.2.222, L0= 10% , P=5768 SPPT, R= Rp 1814,dan Z= 1811m2/SPPT . c. Kita harus menghitung sampel yang tepat sebagai parameter manjerial masa stabil pertama.Parameter ini diberi symbol X. X=rasio ukuran sampel terhadap ukuran populasi . Hal ini ditempuh dengan mengikuti prosedur sampling standar yang telah dikembangkan , yaitu MIL STD 105 E.Ukuran populasi sebanyak 5768 , dan tingkat ketelitian inspeksi terbaik [general Inspection Level III ] menunjuk pada kode M dengan ukuran sampel sebanyak 315 unit atau sebesar 5,5%. Artinya tidak ada sampel yang paling bagus selain 5,5 %. Jika sampel yang diawasi kurang dari 5% kita tidak percaya akan mencapai keinginan sebagaimana ditetapkan pada criteria feasibility atau tujuan tidak akan tercapai dengan scenario pengawasan yang buruk [worst inspection].Ukuran sampel 5,5% juga mengisyaratkan bahwa tidak beralasan menaikkannya lebih dari itu, ukuran tersebut sudah yang terbaik. 4. Feasibility Study kondisi Hypothetic Setting Triplet parameter manajerial masa Stabil.Parameter manajerial masa Stabil adalah parameter untuk mengendalikan masa stabil. Ada tiga parameter manjerial yang bersifat intercorrelated NS=22 kali/tahun , CFPD, dan Fr. artinya jika NS ditetapkan pada nilai tertentu, maka CFPD dan Fr harus ditetapkan sebagi konsekuensi logis dari NS.NS , Jumlah inspeksi pertahun ditetapkan sebanyak 22kali dan ini bersesuaian dengan CFPD =Rp.165.000 dan Fr=2 kali.Selanjutnya parameter manjerial yang bersifat independen adalah DLPi ditetapkan sebesar 0.1%. Kesimpulan: Input nilai-nilai parameter keputusan, parameter factual, dan parameter manajerial tersebut di atas memberikan hasil yang menunjukan bahwa metoda pengawasan bersifat efektif dan feasible.Mengapa?hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Setting BCR=1,2 menghasilkan NS=30, padahal kita menetapkan NS sebanyak 22 kali. Hal ini berarti telah terjadi penyelamatan biaya sebanyak 8 kali inspeksi.Penyelamtan biaya ini secara perhitungan matematis akan diikuti oleh peningkatan BCR menjadi 1.64. Artinya kita bisa berharap pada kenyataannya mendapatkan BCR menjadi, 1,64,walaupun ada fakta yang ditunjukkan oleh BNI bahwa BCR yang bisa dicapai adalah 1.2. b. Jika angka BCR sebesar 1,6 bisa kita harapkan , maka angka BCR sebesar 1, 2 memberikan keyakinan lebih besar untuk dicapai. c. Hasil-hasil pada butir a dan b memberi arti bahwa metoda pengawasan dengan 22 kali inspeksi/tahun diyakini efektif menghasilkan BCR=1.2 dan ROI 4 tahun. Manajemen Risiko di Bidang Perbankan dan Asuransi | 269


Berikut adalah feasibility study yang disajikan secara kompak dalam format tabular. Lo 10%

M 0.3

R Fr Rp.1814 2 x

X 5.5%

Ns 22x

CFPD Rp.165. 000

ROI 5

BCRs Feasible 1.2 yes

5. Sensitivity Analysis Sensitivity Analysis dilakukan untuk melihat apa yang terjadi jika nilainilai parameter tidak sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Sensitivity Analysis merupakan kegiatan untuk memeriksa bagaimana kalau terjadi kesalahan pada nilai-nilai parameter Factual dan parameter lainnya.Artinya Sensitivity Analysis berupaya untuk mengetahui keadaan terburuk yang akan terjadi sehingga kita dapat mengantisipasinya, dengan kata lain kita harus mempersiapkan worst case scenario.Hal ini muncul dari kesadaran bahwa Model inspeksi yang dikembangkan memuat error, karena model is always less complex than reality. Bagaimana jika untuk setting parameter pada kajian Feasibility nilai m dirubah dengan nilai m=1 ? ini merupakan kondisi ekstrim, atau kondisi terburuk yang tidak diharapkan , tetapi kita harus mengantisipasinya, expect the unexpected. Hasilnya adalah NS turun menjadi 11 kali inspeksi dan ROI menjadi 10 tahun , melampaui batas kelayakan .Apa yang harus dilakukan?Jika NS turun artinya kita harus bisa efektif dengan jumlah inspeksi yang lebih kecil.Artinya persiapan inspeksi harus lebih serius dan lebih baik daripada sebelumnya. Hal ini memiliki konsekuensi untuk meningkatkan biaya follow-up masa transisi atau Fr, Maka Fr harus dinaikan. Di samping itu penurunan NS berarti ada penyelamatan sebanyak 19 inspeksi dari 30 inspeksi, hal ini akan diikuti oleh peningkatan BCR.Akan tetapi kita sudah yakin dengan BCR sebesar 1.2, maka yang harus dilakukan adalah menurunkan BCR dan Fr secara serempak sampai batas-batas BCR dan ROI yang tolerable.Artinya jika BCR diset sebesar satu itu tidak mungkin karena malah jadi rugi.Ternyata berdasarkan trial and error pada model perumusan, angka BCR yang tolerable adalah BCR=1.039 dengan maksimum Fr, biaya follow up masa transisi maksimum sebesar 6 kali biaya follow up masa stabil. Kajian sensitivity analysis secara kompak disajikan pada table di bawah ini. Tabel .Sensitivity Analysis L0 10% 8% 9% 10%

M

R

Fr

0.3 0.3 0.3 0.4

1,814 1,814 1,814 1,814

2 2 2 2

X 5,5% 5,5% 5,5% 5,5%

Ns 22 22 22 22

Cfpd 165,000 165,000 165,000 165,000

ROI 5 4 4 6

BCRs 1.2 0.98 1.31 1.31


Feasible Yes No Yes Yes


10% 9% 10% 10% 10% 9% 9% 10% 10% 9% 9% 11%

0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4

1,814 1,814 1,700 1,675 1,500 1,700 1,600 1,675 1,675 1,700 1,700 1,675

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5%

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

165,000 165,000 165,000 165,000 165,000 165,000 165,000 182,100 190,000 209,670 220,000 165,000

6 4 4 4 6 4 4 6 6 4 4 4

1.089 1.045 1.225 1.205 1.083 1.23 1.16 1.2 1.195 1.2 1.192 1.45

Untuk melakukannya kita harus bisa membayangkan parameter apa yang kita prediksi akan melenceng dari kenyatannya.baris ke 1 adalah kondisi hipotetik. Misal kita buat L0=8%, maka diperoleh hasil pada table di atas pada baris ke dua. Berdasarkan data hasil Sensitivity Analysis pada table di atas kita dapat mencoba mengenali pola data dengan melakukan pendekatan analisis model regresi multivariate.Variable dependen model tersebut adalah kondisi feasibility yang di beri kode 0 dan1, sedangkan variable independennya adalah L0, M,dan R.Setelah dilakukan analisis regresi multivariat diperoleh model sebagai berikut: Y= -5.945+ 6.2268 L0 -6.023 M +0.002R. Model ini memiliki akurasi klasifikasi sebesar 87%. Artinya 87 % dari keputusan model ini diharapkan benar. Model tersebut dapat diterima dengan melihat nilai signifikansi Alfa sebesar10%. Agar metoda pengawasan ini feasible, maka nilai y harus lebih besar sama dengan 1 sehingga diperoleh pertidaksamaan y>=1, atau -5.945+ 6.2268 L0 -6.023 M +0.002R >1 Dari ketiga variable independen di atas satu-satunya variable yang dapat dikendalikan oleh manjemen adalah m sehingga dengan manipulasi aljabar sederhana diperoleh pertidaksamaan: M < (6.2268 L0+ 0.002R -6.945)/6.023 Artinya untuk setiap L0 dan R terdapat batas atas nilai M sehingga manajemen harus berupaya sedemikian rupa agar SPPT yang tidak bersertifikat tidak terlalu banyak.Sebagai ilustrasi jika L0=0.1 dan R


No No Yes Yes No Yes No Yes No Yes No Yes


=1814, maka jumlah SPPT yang tidak bersertifikat jangan lebih dari 48% dari total SPPT.Artinya sebesar-besarnya M harus 48%.

V. KESIMPULAN 1. 23 SOP PBB di KPP Pratama Kota Bandung mengandung 5 kesalahan yaitu kesalahan unknown, Ambiguous, Incomplete, Loop holes, dan Inconsistent. 8 SOP telah diperbaiki. 2. Telah dikembangkan SOP pengawasan Bank Data ZNT/NIR SPPT Buku IV dan V PBB. 3. SOP Pengawasan yang dikembangkan melibatkan 22 kali pengawasan pertahun dengan level inspeksi General Ispection Levels III 4. SOP Pengawasan yang dikembangkan terbukti feasible secara analitik pada kondisi tertentu dengan BCR minimal 1.2 dan ROI maksimal 6 tahun 5. SOP Pengawasan yang dikembangkan memili kelemahan yaitu tidak melakukan quality control terhadap pengawas, dengan kata lain tidak ada pengawasan untuk pengawas. 6. Ada 4 kasus lain yang berhasil diidentifikasi pada Field Analysis tetapi belum ditangani DAFTAR PUSTAKA

1. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. 1992.. Internal Control - Integrated Framework (COSOReport). 2. Douglas C. Montgomery,[2009] Introduction To Statistical Quality Control 6th ed.,John Wiley & Sons,Inc., New York. 3. Direktur Jenderal Pajak. 1999. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE06/PJ.6/1999 tentang Pelaksanaan Analisa Penentuan Zona Nilai Tanah(ZNT) dan Nilai Indikasi Rata-rata (NIR) sebagai Dasar Penentuan NJOP Tanah. Jakarta. 4. Direktur Jenderal Pajak, 2000. Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan. Kep-533/PJ./2000. Departemen Keuangan Republik Indonesia. Jakarta. 5. Direktur Jenderal Pajak, 2003. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak NomorSE09/PJ./2003tentang Penerapan NJOP sama Dengan Nilai Pasar. Jakarta 6. Direkur PBB dan BPHTB, 2003. Surat Edaran Direktur PBB dan BPHTBNomor SE-45/PJ.6/2003 tentang Aplikasi Bank Data Nilai Pasar Properti dan Petunjuk Pengoperasiannya serta Kelengkapan Lainnya. Jakarta. 7. Eckert, J.K. Gloudemans, R.J. and Almy, R.R., 1990. Property Appraisal andAssessment Administration, IAAO. Chicago. 8. General Accounting Office. 1990. Assessing Internal Controls in Performance Audits.



Washington, D.C.: GAO. 9. Hartoyo.1998. Assessment Ratio Suatu Alat Pengukur Kinerja PenilaianDalam Pelaksanaan PBB. Modul Penilaian II. Jakarta Kecamatan Bojongloa Kaler dan BabakanCiparay, Kota Bandung) 10. Tunggal, Amin Widjaja. 2000.COSO – Based Auditing.Jakarta: Harvarindo.

IV. DESAIN EKSPERIMEN


NIR SPPT BUKU IV DAN V

Recommend Documents