NIM SKRIPSI. Oleh : Andri Wijaya

IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG PROGRAM GERAKAN PEMBANGUNAN KECAMATAN BANTEN BERSATU (GERBANG RATU) DI KECAMATAN KASEMEN KOTA SERANG

SKRIPSI Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial pada Konsentrasi Kebijakan Publik Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Oleh : Andri Wijaya

NIM 6661102606

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA SERANG, Agustus 2015

ABSTRAK Andri Wijaya, 6661102606, 2015. Implementasi Peraturan Gubernur Banten Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Program Gerakan Pembangunan Kecamatan Banten Bersatu (GERBANG RATU) di Kecamatan Kasemen Kota Serang, Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtasaya, Dr. Ayuning Budiati, MPPM (Pembimbing I) dan Titi Stiawati , S.Sos., M.Si (Pembimbing II). Kata Kunci: Implementasi, Program GERBANG RATU. Program GERBANG RATU adalah program pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan dengan memberikan dana bantuan sebesar 1 Milyar per kecamatan se Provinsi Banten. Lokus dalam penelitian ini di Kecamatan Kasemen Kota Serang yang merupakan Kecamatan yang memiliki masyarakat miskin terbanyak se Kota Serang. Fokus dalam penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Gubernur Banten Nomer 13 Tahun 2012 Tentang Program Gerakan Pembangunan Kecamatan Banten Bersatu di Kecamatan Kasemen Kota Serang. Masalah yang muncul dalam penelitian ini adalah pelaksana program tidak memahami permasalahan didaerah, ketidakmampuannya pelaksana program dalam menentukan prioritas pembangunan, dan kurang proporsionalnya pembagian dana. Dengan rumusan masalahnya yaitu bagaimanakah Implementasi Peraturan Gubernur Banten Nomor 13 Tahun 2012. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, instrumen penelitiannya adalah peneliti sendiri dengan menggunakan cara wawancara informan penelitian, studi dokumentasi dan triangulasi. Informan penelitian dalam penelitian ini sebanyak 8 orang. Penelitian ini menggunakan teori Edward III yang memuat 4 indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Adapun hasil dalam penelitian ini berdasarkan wawancara dengan informan penelitian Implementasi Peraturan Gubernur Banten Nomer 13 Tahun 2012 Tentang Program Gerakan Pembangunan Kecamatan Banten Bersatu (GERBANG RATU) di Kecamatan Kasemen Kota Serang tersebut berjalan dengan baik. Saran yang diberikan oleh peneliti adalah pemerintah dapat melanjutkan kembali Program GERBANG RATU dikarenakan program ini sangat membantu masyarakat dalam hal ekonomi dan insfrastruktur pedesaan dan dana GERBANG ratu tidak dikenakan pajak karena perhitungannya sangat membebani masyarakat dan dana yang diperoleh minim.

ABSTRACT Andri Wijaya, 6661102606, 2015. Implementation of Regulation No.13 2012 about the GERBANG RATU in Kasemen district of Serang City, Public Administration Department, Social and Political Faculty, Sultan Ageng Tirtasaya University, Dr. Ayuning Budiati, MPPM (1st Advisor) and Titi Stiawati, S. Sos., M.Si (2nd Advisor). Keywords: Implementation, GERBANG RATU Program. GERBANG RATU program is a government program to accelerate poverty reduction integrally and sustained by providing a grants of 1 Billion per district in Banten Province. The focus of this research is in Kasemen District of Serang City which has the most many poor people in Serang City. This research is focused on the Implementation of Banten Governor Regulation No. 13 2012 the Movement of Development Banten District Unity program in Kasemen District of Serang City. The problems that arise in this study are the implementation of the program did not apprehend the problem areas, an inability of the program implementer in the defining development priority, and the lack of proportional distribution of donation. Formulation of the problem in this research was how the Implementation of Banten Governor Regulation No.13 2012. The method used in this study was qualitative research, and the instrument was the researcher himself used informant interviews research, documentary studies and triangulation. The informants in this research as many as 8 people. This research used the theory of Edward III, which includes four indicators they were communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The result of this research based on interview with the informants research Implementation of Banten Governor Regulation No.13 2012 about the Movement of Development Banten District Unity program (GERBANG RATU) in Kasemen district of Serang City was running well. The advice that given by the researcher that government has to continue GERBANG RATU program because this program helps the society in terms economy and rural infrastructure and GERBANG RATU donation should not have a taxes because the calculation was so burden on society and the donations were raised was minim.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penyusunan skripsi dengan judul: “IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG PROGRAM

GERAKAN PEMBANGUNAN

KECAMATAN BANTEN BERSATU (GERBANG RATU) DI KECAMATAN KASEMEN KOTA SERANG” ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini dibuat dan diajukan untuk memenuhi syarat mengikuti ujian sarjana (S-1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Selama pembuatan skripsi ini penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada pihak yang telah memberikan pengajaran, bantuan serta dorongan dalam upaya menyelesaikan proposal skripsi ini. Maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada : 1.

Prof. Drs. H. Sholeh Hidayat, M.Pd., Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

2.

Dr. Agus Sjafari, M.Si., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

3.

Kandung Sapto Nugroho, S.Sos., M.Si., Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sekaligus penguji skripsi.

i

4.

Mia Dwiana, S.Sos., M.Ikom., Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

5.

Gandung Ismanto, S.Sos., MM., Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

6.

Rahmawati, S.Sos, M.Si., Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

7.

Ipah Ema Jumiati, S.IP., M.Si., Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

8.

Dr. Ayuning Budiati, MPPM., Dosen Pembimbing I dalam penyusunan skripsi yang telah membantu dan membimbing peneliti dalam proses penyusunan skripsi.

9.

Titi Stiawati, S.Sos., M.Si., Dosen Pembimbing II dalam penyusunan skripsi yang telah membantu dan membimbing peneliti dalam proses penyusunan skripsi.

10. Anis Fuad, S.Sos., M.Si., Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan arahan dan masukan selama perkuliahan . 11. Yeni Widyastuti, M.Si, Penguji seminar proposal dan penguji sidang skripsi yang telah memberikan saran dan arahannya agar skripsi ini menjadi lebih baik. 12. Semua Dosen dan Staf Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Yang telah membantu penulis dengan ilmu pengetahuan selama perkuliahan

ii

13. Seluruh Pegawai Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten, Pegawai PNPM Mandiri Perkotaan Kota Serang, BKM Kasemen, Kasunyatan dan Kilasah dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Kasemen, Kasunyatan, dan Kilasah. Yang telah memberikan informasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. 14. Untuk kedua orang tuaku tercinta papah dan mamah yang telah memberikan motivasi baik moril maupun materil dan selalu tak lelah memberikan do’a untuk keberhasilan anaknya. 15. Siti

Widya

Wulan

Sari,

S.Pd

Terimakasih

atas

motivasinya,

pembelajarannya, serta dukungannya selama ini. 16. Teman-teman angkatan 2010 Ilmu Administrasi Negara UNTIRTA yang saling mendukung untuk dapat menyelesaikan skripsi di tahun ini. 17. Begleiter, Kokokbeluk, dan Inter Club Indonesia Regional Serang terimakasih sudah menjadi sahabat setia dan keluarga kedua selama ini. Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Dalam kesempatan ini penulis hendak memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahpahaman yang kurang berkenan selama penelitian. Peneliti berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan kepada yang membaca. Demikian yang disampaikan, peneliti mengucapkan banyak terimakasih. Serang,

Agustus 2015

Andri Wijaya iii

DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL ABSTRAK ABSTRACT PERNYATAAN ORISINALITAS LEMBAR PERSETUJUAN LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI KATA PENGANTAR ......................................................................................... i DAFTAR ISI ........................................................................................................ iv DAFTAR TABEL............................................................................................... ix DAFTAR GAMBAR.......................................................................................... x DAFTAR LAMPIRAN...................................................................................... xi BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latarbelakang Masalah .......................................................................... 1 1.2 Identifikasi Masalah .............................................................................. 15 1.3 Batasan Masalah .................................................................................... 16 1.4 Rumusan Masalah.................................................................................. 16 1.5 Tujuan Penelitian ................................................................................... 16 1.6 Manfaat Penelitian ................................................................................. 17 BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN ASUMSI DASAR PENELITIAN 2.1 Tinjauan Pustaka.................................................................................... 18 iv

2.1.1 Pengertian Kebijakan................................................................... 19 2.1.2 Pengertian Publik......................................................................... 20 2.1.3 Pengertian Kebijakan Publik ....................................................... 21 2.1.4 Pengertian Implementasi Kebijakan ............................................ 23 2.1.5 Model Pendekatan Implemetasi Kebijakan ................................. 25 2.1.6 Definisi Program GERBANG RATU ......................................... 32 2.2 Penelitian Terdahulu.............................................................................. 33 2.3 Kerangka Pemikiran .............................................................................. 35 2.4 Asumsi Dasar......................................................................................... 37 BAB III METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Metode Penelitian................................................................................... 38 3.2 Fokus Penelitian ..................................................................................... 38 3.3 Lokasi Penelitian ................................................................................... 39 3.4 Variabel Penelitian................................................................................. 39 3.4.1 Definisi Konsep ........................................................................... 39 3.4.2 Definisi Operasional .................................................................... 40 3.5 Instrumen Penelitian .............................................................................. 42 3.6 Informan Penelitian ............................................................................... 43 3.7 Teknik Pengumpulan dan Analisis Data ............................................... 44 3.7.1 Teknik Pengumpulan Data .......................................................... 44 3.7.2 Teknik Analisis Data ................................................................... 48 3.8 Jadwal Penelitian.................................................................................... 52

v

BAB IV HASIL PENELITIAN 4.1 Deskripsi Objek Penelitian ...................................................................... 53 4.1.1 Profil Kota Serang .............................................................................. 53 4.1.2 Profil Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten ......................................................................................................... 59 4.1.3 Profil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Kota Serang ................................................................................................ 66 4.1.4 Profil Kecamatan Kasemen ................................................................ 69 4.2 Deskripsi Data.......................................................................................... 75 4.2.1 Informan Penelitian ............................................................................ 76 4.3 Pembahasan Hasil Penelitian ................................................................... 77 4.3.1 Komunikasi......................................................................................... 79 4.3.1.1 Transmisi ...................................................................................... 81 4.3.1.2 Kejelasan ...................................................................................... 83 4.3.1.3 Konsistensi.................................................................................... 87 4.3.2 Sumber Daya ........................................................................................ 92 4.3.2.1 Staf ................................................................................................ 92 4.3.2.2 Informasi....................................................................................... 96 4.3.2.3 Wewenang .................................................................................... 99 4.3.2.4 Fasilitas ......................................................................................... 103 4.3.3 Disposisi ............................................................................................... 106 4.3.3.1 Pengangkatan Birokrat ................................................................. 106 4.3.3.2 Insentif .......................................................................................... 108 vi

4.3.4 Struktur Birokrasi................................................................................. 111 4.3.4.1 Standart Operating Procedures (SOPs) ....................................... 111 4.3.1.1 Melakukan Fragmentasi ............................................................... 113 4.4 Pembahasan................................................................................................ 115 BAB V PENUTUP 5.1 Kesimpulan ..............................................................................................122 5.2 Saran ........................................................................................................124

vii

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN RIWAYAT HIDUP

viii

DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1.1 Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Perkotaan dan Pedesaan di Indonesia Tahun 2011-2013 ................................................................ 2 Tabel 1.2 Jumlah Pengangguran di Provinsi Banten Tahun 2014 ........................ 3 Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Banten Tahun 2011-2013 ......... 4 Tabel 1.4 Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan dan Pedesaan di Pandeglang, Lebak, Cilegon, Kota dan Kabupaten Serang Tahun 2012 .............................. 6 Tabel 1.5 Jumlah Penduduk Miskin di Kota Serang Tahun 2011-2013 ............... 11 Tabel 1.6 Potensi Ekonomi di Kecamatan Kasemen ............................................ 12 Tabel 1.7 Data Perolehan Dana Bantuan Program GERBANG RATU di Kecamatan Kasemen Kota Serang Tahun 2013 ...................................................... 14 Tabel 1.8 Jumlah Penduduk Miskin di Kelurahan Se Kecamatan Kasemen Tahun 2011-2013 ............................................................................................. 15 Tabel 3.1 Definisi Operasional Penelitian ............................................................ 41 Tabel 3.2 Informan Penelitian............................................................................... 44 Tabel 3.3 Pedoman Wawancara ............................................................................ 46 Tabel 3.4 Jadwal Penelitian................................................................................... 52

ix

DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran ......................................................................... 36 Gambar 3.1 Analisis Data Menurut Miles dan Huberman.................................... 50

x

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

Member Check

Lampiran 2

Dokumentasi

Lampiran 3

Surat Ijin Penelitian

Lampiran 4

Matriks Hasil Wawancara

Lampiran 5

Capaian Kegiatan GERBANG RATU Kota Serang 2013

Lampiran 6

Kartu Bimbingan Skripsi

xi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Pembangunan ekonomi Indonesia saat ini sedang dihadapkan dengan masalah kemiskinan yang tak kunjung usai. Pada umumnya di negara berkembang seperti Indonesia permasalahan pendapatan yang rendah dengan masalah kemiskinan merupakan permasalahan utama dalam pembangunan ekonomi. Dengan demikian dalam tujuan ekonomi kedua masalah tersebut dinyatakan bersamaan sehingga menjadi satu kalimat yaitu peningkatan pendapatan nasional dan pengurangan kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah sosial di Indonesia yang sangat kompleks dan harus segera mendapat formula yang tepat agar cepat terselesaikan. Menurut BPS tahun 2012 Indonesia memiliki 237.641.326 sehingga tidak bisa terhindar dari masalah tersebut. Ini dibuktikan dari jumlah penduduk miskin yang sangat besar yaitu 28.07 juta orang, yang mayoritas penduduk miskin adalah penduduk pedesaan yang sulit diakses karena keterbatasan infrastruktur. Kemiskinan dapat diartikan sebagaimana seseorang sangat sulit memenuhi kebutuhan hidupnya dikarenakan berbagai penyebab salah satunya adalah rendahnya tingkat pendapatan yang diperoleh. Kemiskinan yang ada saat ini lebih banyak dialami oleh masyarakat yang tinggal dipedesaan yang jauh dari jangkauan pemerintah dimana masyarakat yang hidupnya bergantung pada sektor pertanian. Kemiskinan juga dapat dikatakan akibat dari kebodohan, kurang keterampilan teknis, dan etos

1

2

kerja yang rendah. Namun jika dipahami secara mendalam kemiskinan bukan semata-mata akibat dari budaya, tetapi juga sangat berkaitan dengan masalah struktur sosial. Tabel 1.1 Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Perkotaan dan Pedesaan di Indonesia Tahun 2011-2013 No Kemiskinan di Indonesia Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 1. Perkotaaan 9,11 8,4 8,5 2. Pedesaan 17,7 19,3 20,2 (Sumber : Bank Duna dan BPS (Badan Pusat Statistik) Tahun 2014 Pengangguran juga termasuk sebagai salah satu penyebab angka kemiskinan, pengangguran atau tuna karya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu

menyerapnya.

Pengangguran

seringkali

menjadi

masalah

dalam

perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Provinsi Banten merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki persoalan kemiskinan dan pengangguran. Persoalan pengangguran lebih dipicu oleh rendahnya kesempatan dan peluang kerja bagi angkatan kerja di perdesaan. Persolan pengangguran lebih dipicu oleh rendahnya kesempatan dan peluang kerja dipedesaan upaya untuk menanggulanginya harus menggunakan multi

3

disiplin yang berdimensi pemberdayaan. Tingkat pengangguran di Provinsi Banten bisa menjadi salah satu penyebab tingkat kemiskinan bertambah. Tabel 1.2 Jumlah Pengangguran di Provinsi Banten Tahun 2014 No Daerah

Angkatan Pengangguran Kerja 1. Kab. Pandeglang 469.000 33.000 2. Kab. Lebak 615.000 59.000 3. Kab. Tangerang 1.467.000 124.000 4. Kab. Serang 623.000 92.000 5. Kota Tangerang 1.001.000 78.000 6. Kota Cilegon 185.000 22.000 7. Kota Serang 273.000 27.000 8. Kota Tangsel 705.000 49.000 9. Banten 5.338.000 484.000 (Sumber : BPS Provinsi Banten Per Agustus 2014)

Tingkat Pengangguran (%) 7,03 9,57 8,45 14,76 7,81 11,83 10,03 6,92 9,07

Menurut data di atas tingkat pengangguran di Provinsi Banten sudah cukup tinggi, pemerintah Provinsi Banten seharusnya dapat membuka lapangan pekerja dan membuat peluang kerja masyarakat di Provinsi Banten menjadi banyak dan berkualitas. Peluang kerja atau lapangan kerja tidak semata-mata hanya untuk mencari uang tetapi harus bisa membangun mental dan kepercayaan diri masyarakat Provinsi Banten agar menjadi masyarakat yang mandiri. Sedangkan kemiskinan di Provinsi Banten mencapai angka 690.874 ribu orang atau 5,89% per bulan September 2012, angka yang cukup tinggi jika melihat jumlah penduduk Provinsi Banten hanya sekitar 9.916.848 jiwa dengan luas wilayah 8.651,20 km persegi.

4

Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Banten Tahun 2011-2013 No

Kabupaten/Kota

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Kab. Pandeglang Kab. Lebak Kab. Serang Kab. Tangerang Kota Tangerang Kota Cilegon Kota Serang Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten

2011

Tahun 2012

2013

140.281 142.229 82.897 256.151 106.102 15.367 32.764 20.144 775.791

127.800 125.200 89.200 205.100 124.300 16.800 40.700 18.700 751.000

117.644 115.160 82.047 188.653 114.333 15.453 37.436 25.400 690.874

(Sumber : Data PPLS (Pendataan Program Perlindungan Sosial) Provinsi Banten Tahun 2014)

Dengan melihat kemiskinan di Provinsi Banten yang masih tinggi pemerintah

Provinsi

Banten

mengeluarkan

program

untuk

membantu

mempercepat penurunan angka kemiskinan. Mulai tahun 2012 Pemerintah Provinsi Banten mencanangkan program Gerakan Pembangunan Kecamatan Banten Bersatu (GERBANG RATU). Program GERBANG RATU adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan di wilayah Provinsi Banten dengan memberikan dana bantuan 1 Milyar Per Kecamatan. Dana yang digunakan pada Program Gerbang Ratu ini menggunakan dana dari APBD Provinsi Banten. Pendekatan program GERBANG RATU diintegrasikan dan disinergikan dengan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan PNPM Mandiri adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat. Berikut ini merupakan hasil dari PNPM Mandiri Pedesaan :

5

1. 62,5 juta Hari Orang Kerja (HOK) dihimpun melalui pekerjaan jangka pendek, yang melibatkan lebih dari 5,5 juta pekerja yang berasal dari masyarakat pedesaan dengan imbalan dengan harga setempat. 2. Dibukanya usaha dan jasa transportasi oleh masyarakat maupun pihak lain menyusul terbangunnya jalan, jembatan dan dermaga baru yang dikerjakan masyarakat dengan dana PNPM Mandiri Pedesaan. 3. Lebih dari 1,57 juta warga desa, pedagang dan pengusaha kecil/rumahtangga lokal, turut mendapatkan pinjaman dalam kegiatan simpan pinjam PNPM Mandiri Pedesaan. (Sumber : PNPMpedesaanbanten.wordpress.com, diakses pada tanggal 4 Oktober 2014)

Program pemerintah Provinsi Banten ini diintegrasikan dengan PNPM Mandiri karena PNPM Mandiri merupakan program nasional pemberdayaan masyarakat yang dinilai paling representatif bagi masyarakat Indonesia dan minim penyelewengan. Selain itu PNPM Mandiri sudah teruji dan terbukti dapat menggerakan partisipasi masyarakat dan hasilnya sudah bisa dirasakan oleh masyarakat Banten terutama masyarakat di pedesaan.

6

Tabel 1.4 Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan dan Pedesaan di Pandeglang, Lebak, Cilegon, Kota dan Kabupaten Serang Tahun 2012 No 1.

Kabupaten/Kota Pandeglang

Kegiatan Membangun jalan aspal 46,6 km kaki, rabat beton 17,84 km, pengerasan telfrod 39,179 km, paving block 22,8 km kaki, perbaikan tembok tanah 12 km, drainase 5,856 unit, jembatan 23 unit.

2.

Lebak

Membangun jalan aspal 157,2 km kaki, jembatan 62 unit, dan irigasi 1085 meter

3.

Cilegon

Membangun jalan aspal 83,2 km kaki, jembatan 7 unit

4.

Kab Serang

Membangun jalan aspal 137,8 km kaki, jembatan 14 unit, irigasi 1050 meter, paving block 28 km kaki.

5.

Kota Serang

Membangun jalan aspal 102 km kaki, jembatan 5 unit, drainase 2013 unit, paving block 35 km.

(Sumber : Radar Banten 4 Oktober 2013) Pada pelaksanaan program GERBANG RATU di tingkat kota/kabupaten dikoordinasikan langsung oleh

Walikota/Bupati setempat melalui Badan

Pemberdayaan Perempuan Masyarakat Desa (BPPMD) kota/kabupaten dengan menunjuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Program (TKPP) GERBANG RATU yang anggotanya terdiri dari pejabat instansi terkait di daerah di bawah koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) kota/ kabupaten.

7

TKPKD kota/kabupaten dalam GERBANG RATU berperan mengkoordinasikan TKPP dari berbagai program penanggulangan kemiskinan. Di tingkat kelurahan/desa unsur utama pelaksanaan program adalah (1) Lurah/Kades dan perangkatnya, (2) Relawan Masyarakat, (3) BKM/LKM (Lembaga

Keswadayaan

Masyarakat),

(4)

KSM

(Kelompok

Swadaya

Masyarakat). Lurah/Kades memfasilitasi pertemuan antara OC/KMW (Konsultan Manajemen Wilayah) dan relawan masyarakat dalam upaya penyebarluasan informasi dan pelaksanaan GERBANG RATU. Untuk menguatkan payung hukum dan menghindari penyimpangan diterbitkan pula Peraturan Gubernur Banten (Pergub) No. 13 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota SeProvinsi Banten melalui program Gerakan Pembangunan Kecamatan Banten Bersatu (Gerbang Ratu) dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Visi program GERBANG RATU adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan. Misi program GERBANG RATU adalah: (1) peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya; (2) pelembagaan sistem pembangunan partisipatif; (3) pengefektifan fungsi dan peran pemerintahan lokal dalam

pembangunan

infrastruktur

kecamatan

yang

diintegrasikan

dan

8

disinergikan dengan PNPM Mandiri; (4) peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur

kecamatan;

(5)

pengembangan

jaringan

kemitraan

dalam

pembangunan. Dalam rangka mencapai visi dan misi program GERBANG RATU, strategi yang dikembangkan program GERBANG RATU yaitu menjadikan masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem pembangunan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerja sama antar desa. Berdasarkan

visi, misi, dan strategi yang dikembangkan, maka program

GERBANG RATU lebih menekankan pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan yang dipilih. Melalui program GERBANG RATU diharapkan masyarakat dapat menuntaskan tahapan pemberdayaan

yaitu tercapainya

kemandirian dan keberlanjutan, setelah tahapan pembelajaran dilakukan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Berdasarkan pemikiran tersebut di atas maka pendekatan atau upaya-upaya rasional dalam mencapai tujuan program dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan program adalah pembangunan yang berbasis masyarakat dengan: a.

Menggunakan kecamatan sebagai lokus program.

b.

Memposisikan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan.

c.

Mengutamakan nilai-nilai universal dan budaya lokal dalam proses pembangunan partisipatif.

d. Menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik sosial dan geografis.

9

e.

Melalui proses pemberdayaan yang terdiri atas pembelajaran, kemandirian, dan keberlanjutan.

Program GERBANG RATU pada dasarnya memiliki tujuan untuk : 1. Mempercepat penurunan angka kemiskinan, meningkatkan peran serta masyarakat terutama kelompok masyarakat miskin dan perempuan dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelestarian pembangunan. 2. Melembagakan sistem pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya lokal. 3. Mengembangkan kapasitas kelembagaan dan keswadayaan masyarakat dalam

memfasilitasi

pengelolaan

pembangunan

perdesaan

yang

diprioritaskan

dan

berkelanjutan. 4. Mempercepat

ketersediaan

Infrastruktur

yang

dibutuhkan masyarakat. Sesuai dengan peraturan Gubernur Banten nomor 13 tahun 2012 tentang petunjuk teknis bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota se Provinsi Banten melalui Program Gerakan Pembangunan Kecamatan Banten Bersatu dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri, pada bab III pasal 4 ayat (1) dan (2) dan lampiran II dari PERGUB mengenai lokasi bantuan keuangan kabupaten/kota se Provinsi Banten melalui program GERBANG RATU pada lokasi PNPM Mandiri perkotaan. Dengan demikian setiap kecamatan akan mendapatkan bantuan dana stimulan sebesar 1 milyar per kecamatan. Untuk Kota Serang terdapat 6 kecamatan dan 66 kelurahan yang mendapatkan dana dari

10

program GERBANG RATU di wilayah PNPM Mandiri perkotaan. Namun program tersebut hanya berjalan satu kali anggaran saja yaitu pada tahun 2013. Kota Serang merupakan salah satu kota di Provinsi Banten yang menjadi sorotan karena tingginya angka kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan di Kota Serang membutuhkan penanganan yang menyeluruh dalam skala perwilayahan yang memadai yang memungkinkan terjadinya keterpaduan antara pendekatan sektoral, perwilayahan dan partisipatif yang dalam hal ini dipilih kecamatan sebagai lokus program yang mampu mempertemukan perencanaan dari tingkat pemerintah kota/kabupaten dan dari tingkat masyarakat. Sebagai lokus program, kecamatan memiliki peranan pembangunan yang direncanakan oleh SKPD (Satuan Kerja Pembangunan Daerah) bertemu dengan perencanaan dari masyarakat dalam Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) Kecamatan sehingga dapat digalang perencanaan pembangunan yang menyeluruh, terpadu dan selaras waktu. Dengan demikian GERBANG RATU akan menekankan pemanfaatan musrenbang kecamatan sebagai mekanisme harmonisasi kegiatan berbagai program yang ada sehingga peranan Forum Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)/Lembaga Keswadayaan Masyakat (LKM) tingkat kecamatan menjadi sangat vital. Menurut data Pendataan Perlindungan Sosial Per Tahun 2011, 2012, 2013 ada sekitar 30.529 orang yang masih tergolong miskin dari total jumlah penduduk Kota Serang adalah 517.888 Jiwa. Jumlah masyarakat miskin tersebut tersebar di

11

6 kecamatan di Kota Serang antara lain Kecamatan Serang, Cipocok Jaya, Curug, Walantaka, Taktakan, dan Kasemen. Tabel 1.5 Jumlah Penduduk Miskin di Kota Serang Tahun 2011-2013 No 1 2 3 4 5 6

Daerah Kecamatan Serang Kecamatan Cipocok Jaya Kecamatan Curug Kecamatan Walantaka Kecamatan Taktakan Kecamatan Kasemen

2011 6.849 2.446 2.459 1.391 1.053 16.224

Tahun 2012 6.857 2.451 2.476 1.397 1.073 16.231

2013 6.883 2.464 2.476 1.402 1.073 16.231

(Sumber : Data PPLS (Pendataan Program Perlindungan Sosial) Provinsi Banten Tahun 2014)

Menurut data di atas, kemiskinan di kecamatan se-Kota Serang setiap tahunnya ada yang mengalami peningkatan dan ada yang tetap tidak berubah. Kecamatan Kasemen merupakan salah satu kecamatan di Kota Serang yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak se-Kota Serang. Hal ini dikarenakan masyarakat Kecamatan Kasemen terutama di pedesaan yang hidupnya masih bergantung pada sektor pertanian, dan jauh dari jangkauan pemerintah. Kecamatan Kasemen merupakan daerah yang memiliki banyak potensi, yang seharusnya dapat didayagunakan dengan baik oleh pemerintah provinsi Banten, beberapa potensi yang ada di Kecamatan Kasemen antara lain dibidang pariwisata (Banten Lama), pelabuhan/perikanan (Karangantu dan Margaluyu), pertanian (Sawah Luhur, Margaluyu, Terumbu), Panglong (Pabrik Pengolah kayu) (Kasemen). Dari sekian banyak potensi yang dimiliki oleh Kecamatan Kasemen seharusnya pemerintah Provinsi Banten memiliki pendapatan asli daerah yang besar dan sudah tidak ada lagi warga Kasemen yang masih mengkonsumsi nasi aking.

12

Tabel 1.6 Potensi Ekonomi di Kecamatan Kasemen No

Jenis Potensi

Jumlah

1. Pariwisata 2. Pelabuhan/Perikanan 3. Panglong (Pabrik Pengolah Kayu) 4 Pabrik Makanan Ringan 5. Pergudangan (Sumber : Peneliti, 2015)

3 1 73 12 5

Penyerapan Karyawan 730 Orang 360 Orang 35 Orang

Pada observasi awal peneliti menemukan masalah yang muncul pada program GERBANG RATU ini diantaranya. Pertama, kurangnya pemahaman dan

keterampilan

Bidang

Pemberdayaan

Ekonomi

Masyarakat

Badan

Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa dalam pengelolaan dana kegiatan GERBANG RATU. Setelah peneliti melakukan wawancara kepada salah satu warga Desa Kasunyatan Kecamatan Kasemen yang bernama Aan berusia 26 tahun mengeluhkan bantuan GERBANG RATU didaerah Kasemen ditujukan hanya untuk pembangunan infrastruktur jalan pedesaan saja tidak bisa digunakan untuk pembuatan sarana SAB (saluran air bersih)/MCK (mandi cuci kakus) untuk umum, padahal pembuatan SAB (Saluran Air Bersih)/MCK (mandi cuci kakus) sudah masuk dalam musrenbang 2012 dan tentunya sarana itu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di daerah tersebut. Permasalahan ini yang membuktikan bahwa pelaku program kurang memahami dan keterampilan. (Wawancara dengan narasumber Aan (26) dilakukan pada hari Kamis 23 Oktober 2014 di Kp. Kenari Desa Kasunyatan) Kedua, ketidakmampuannya Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa dalam menentukan

13

prioritas pembangunan didaerah masing-masing. Setelah peneliti melakukan observasi awal bahwa tidak semua dana bantuan GERBANG RATU di Kota Serang diperuntukan untuk pembangunan infrastruktur saja contohnya di Kecamatan Taktakan dana bantuan GERBANG RATU digunakan untuk merenovasi posyandu tetapi dalam realitanya di Kecamatan Kasemen hanya diperuntukkan

pembangunan

infrastruktur

jalan

pedesaan

saja.

Program

GERBANG RATU seharusnya dapat menyesesuaikan dengan kebutuhan prioritas masyarakat seperti pemberian modal usaha dan pelatihan berwirausaha, padahal upaya seperti itu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat miskin dipedesaan agar bisa mengubah taraf kehidupan keluarganya. Ketiga, kurang proporsionalnya pembagian dana kegiatan dari kecamatan kepada kelurahan. Menurut data yang peneliti peroleh dari 10 kelurahan yang berada di Kecamatan Kasemen tidak semua kelurahan memperoleh dana 100 Juta Rupiah. Berikut ini adalah data perolehan dana Program GERBANG RATU di Kecamatan Kasemen Kota Serang. Tabel 1.7 Data Perolehan Dana Bantuan Program GERBANG RATU di Kecamatan Kasemen Kota Serang Tahun 2013 No Kelurahan di Kecamatan Jumlah Dana Bantuan Program Kasemen GERBANG RATU 1. Kasemen Rp. 75.000.000,2. Banten Rp. 75.000.000,3. Margaluyu Rp. 125.000.000,4. Warung Jaud Rp. 100.000.000,5. Mesjid Priyayi Rp. 100.000.000,6. Kilasah Rp. 100.000.000,7. Terumbu Rp. 125.000.000,8. Bendung Rp. 100.000.000,9. Sawah Luhur Rp. 100.000.000,10. Kasunyatan Rp. 100.000.000,(Sumber : Data PNPM Mandiri, 2013)

14

Padahal jika perolehan dana bantuan dilihat dari masalah di masingmasing kelurahan, Kelurahan Kilasah seharusnya mendapatkan dana lebih dikarenakan jumlah penduduk miskin yang ada di Kelurahan Kilasah lebih banyak dari pada di Kelurahan Terumbu, dan Margaluyu yang memperoleh dana 125 Juta. Berikut ini merupakan jumlah penduduk miskin di Kecamatan Kasemen Kota Serang. Tabel 1.8 Jumlah Penduduk Miskin di Kelurahan Se Kecamatan Kasemen Tahun 2011-2013 Jumlah Penduduk Miskin No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kelurahan di Kecamatan Kasemen Kasemen Banten Margaluyu Warung Jaud Mesjid Priyayi Kilasah Terumbu Bendung Sawah Luhur Kasunyatan

Tahun 2011 1041 862 1571 2241 2205 2453 912 2167 1309 1463

Tahun 2012 1042 865 1571 2242 2206 2453 912 2168 1309 1463

Tahun 2013 1042 865 1571 2242 2206 2453 912 2168 1309 1463

(Sumber : Data PPLS (Pendataan Program Perlindungan Sosial) Provinsi Banten Tahun 2014)

1.2 Identifikasi Masalah Berdasarkan permasalahan tersebut Program Gerakan Pembangunan Kecamatan Banten Bersatu (GERBANG RATU) yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi Banten dimaksudkan untuk membantu mempercepat penurunan angka kemiskinan di seluruh kecamatan se-Provinsi Banten termasuk di Kecamatan Kasemen Kota Serang. Namun dalam realitanya program-program yang ada di dalam Program GERBANG RATU hanya dikhususkan untuk

15

pembangunan

Infrastruktur

perhubungan

pedesaan

saja

bukan

untuk

pembangunan karakter dan mental warga pedesaan agar bisa mandiri untuk mengubah taraf kehidupannya. Oleh karena itu, penelitian ini lebih ditekankan pada Implementasi Peraturan Gubernur Banten Nomor 13 Tahun 2012 tentang Program Gerakan Pembangunan Kecamatan Banten Bersatu (GERBANG RATU) di Kecamatan Kasemen Kota Serang, adapun identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut : 1. Pelaksana program tidak memahami permasalahan di daerah karena tidak melakukan sosialisasi tentang kebutuhan dari masing-masing daerah. 2. Ketidakmampuannya pelaksana program dalam menentukan prioritas pembangunan didaerah masing-masing. 3. Kurang proporsionalnya pembagian dana kegiatan dari Pemerintah kepada BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat). 1.3 Batasan Masalah Sesuai dengan uraian yang ada didalam latar belakang masalah dan identifikasi masalah peneliti coba membatasi masalah penelitian ini menjadi Implementasi Peraturan Gubernur Banten Nomor 13 Tahun 2012 tentang Program Gerakan Pembangunan Kecamatan Banten Bersatu (GERBANG RATU) dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di Kecamatan Kasemen Kota Serang. 1.4 Rumusan Masalah Berdasarkan identifikasi masalah maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu bagaimanakah implementasi Peraturan Gubernur Banten nomor 13 tahun

16

2012 tentang Program Gerakan Pembangunan Kecamatan Banten Bersatu (GERBANG RATU) di Kecamatan Kasemen Kota Serang? 1.5 Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Gubernur Banten Nomor 13 Tahun 2012 tentang Program Gerakan Pembangunan Kecamatan Banten Bersatu (GERBANG RATU) di Kecamatan Kasemen Kota Serang. 1.6 Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada semua pihak, terutama bagi yang mempunyai kepentingan langsung terhadap masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini. Adapun manfaat penelitian ini meliputi : 1.6.1. Manfaat Teoritis 1. Sumbangsih pemikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan terutama pada bidang studi ilmu sosial dan ilmu politik 2. Memberikan

pemahaman

tentang

implementasi

Peraturan

Gubernur Banten nomor 13 tahun 2012 tentang Program Gerakan Pembangunan Kecamatan Banten Bersatu (GERBANG RATU) di Kecamatan Kasemen Kota Serang. 1.6.2. Manfaat Praktis 1. Bagi Peneliti Bagi peneliti diharapkan dapat memperoleh manfaat dan bisa memperkaya ilmu pengetahuan yang dimiliki 2. Bagi Kalangan Pelaksana Kebijakan dan Masyarakat Umum

17

Sebagai bahan evaluasi program gerakan pembangunan kecamatan Banten bersatu (GERBANG RATU) dan bahan acuan serta dapat memperbaiki dalam program-program yang akan datang.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN ASUMSI DASAR PENELITIAN

2.1.Tinjauan Pustaka Menurut Taylor & Procter dalam Margono (2010;1) tinjauan pustaka adalah presentasi, klasifikasi dan evaluasi tentang apa yang telah ditulis oleh peneliti-peneliti lain mengenai suatu subyek tertentu. Meskipun demikian, tinjauan pustaka bukan hanya sekedar “daftar belanja” tentang apa yang telah dikemukakan oleh orang lain. Tinjauan pustaka disusun berdasarkan tujuan penelitian, pernyataan penelitian, dan masalah yang akan dipecahkan. Tanpa memperhatikan hal-hal tersebut tinjauan pustaka hanya akan merupakan daftar yang tidak ada gunanya mengenai apa yang telah dikerjakan oleh peneliti lain. Bersama dengan tujuan penelitian, tinjauan pustaka membentuk garis besar yang disusun secara hati-hati dan terfokus tentang apa yang telah dikerjakan oleh orang lain dalam bidang tersebut dan dikemas sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan peneliti sendiri. Tinjauan pustaka mempunyai dua bagian utama meskipun bagian-bagian tersebut tidak diidentifikasikan secara formal : 1) dimulai dengan membuat garis besar apa yang telah dikerjakan oleh orang lain dalam hal tertentu yang menjadi perhatian peneliti; kemudian 2) secara progresif menyempit menjadi kesenjangan dalam penelitian. Pada tahap kedua hasil penelitian orang lain digunakan untuk

18

19

mempertegas dan memperjelas kesenjangan ini, kemudian pertanyaan penelitian dan hipotesis diajukan dengan tepat sebelum penelitian dimulai. 2.1.1. Pengertian Kebijakan Kebijakan (policy) menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah “rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak (tetang perintah, organisasi, dan sebagainya).” Selanjutnya kebijakan dijelaskan oleh Budiardjo dalam Imron (2002:34), mendefiniskan kebijakan (policy) adalah : “Sekumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya” Pengertian kebijakan dijelaskan oleh Jones dalam Abidin (2012:6), menjelaskan kebijakan sebagai : “’Behavioral consistency and repetitiveness’ associated with efforts in and through government to resolve public problems” (Perilaku yang tetap dan berulang dalam hubungan dengan usaha yang ada di dalam dan melalui pemerintah untuk memecahkan masalah umum). Kebijakan bersifat dinamis yang nanti dalam bagian lain akan dibicarakan secara khususdalam hubungannya dengan sifat dari kebijakan.” Berbeda dengan Jones, pakar Prancis Lemieux dalam Wahab (2012:15) menjelaskan bahwa kebijakan merupakan : “The product of activities aimed at the resolution of public problems in the envirronment by political actors whose relationship are structured. The entire process evolves over time” (Produk aktivitas-aktivitas yang dimaksudkan unutk memecahkan masalah-masalah publik yang terjadi di lingkungan tertentu yang dilakukan oleh aktor-aktor politik yang hubungannya terstruktur. Keseluruhan proses aktivitas itu berlangsung sepanjang waktu).”

20

Kebijakan memang menjadi rana yang amat berbau kekuatan untuk saling mempengaruhi dan melakukan tekanan para pihak. Sehingga, tak heran jika Carl Friedrich dalam Indiahono (2009:18) pun mendefinisikan kebijakan sebagai : “Suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan tertentu.” Dari beberapa definisi kebijakan menurut para ahli diatas, kebijakan dapat disimpulkan sebagai suatu lingkup kegiatan yang diterapkan oleh pemerintah atau aktor pejabat pemerintahan yang dilaksanakan maupun tidak dilaksanakan oleh pemerintah atau kelompok lain untuk mencapai tujuan tertentu.

2.1.2. Pengertian Publik Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan Publik sebagai orang banyak (umum). Sedangkan dalam bahasa Inggris, Publik diserap dari kata Public artinya milik bangsa, negara atau komunitas dalam jumlah yang besar atau dipertahankan atau digunakan oleh masyarakat/komunitas secara keseluruhan. Publik juga berasal dari bahasa latin Publicus yang artinya kedewasaan, dalam pengertian tentang pelajaran ini adalah membawa ide kepada masyarakat. Menurut I. Bambang Sugiharto & Agus Rachmat W dalam Kartika (2012:53), Publik dapat diartikan sebagai : “Segala hal serentak bukan apapun juga, kekuatan yang paling berbahaya serentak sesuatu yang paling tak bermakna, orang bisa saja bicara atas nama publik, tetapi tetap publik itu bukan sosok nyata siapa pun.” Menurut Said Zainal Abidin dalam Abidin (2010:7) definisi dari Publik adalah :

21

„Pengertian publik dalam rangkaian kata Public Policy, publik memiliki tiga konotasi, yaitu pemerintah, masyarakat, dan umum. Hal ini dapat dilihat dalam dimensi subjek, objek, dan lingkungan dari kebijakan. Dalam dimensi subjek, publik merupakan kebijakan dari pemerintah. Dalam dimensi objek adalah masyarakat, sedangkan dari dimensi lingkungan adalah pelaksana kebijakan.” Menurut Bilson Simamora dalam Ahadiano (2005:29) definisi publik adalah: “Semua pihak yang peduli dengan perusahaan dan pendapatnya dapat mempengaruhi pencapaian sasaran perusahaan.” Sedangkan menurut Pauline Pudjiastuti dalam Arhata (2011:78) definisi dari publik dapat diartikan sebagai: “Orang-orang yang berada diluar keanggotaan, yang juga sangat mungkin tertarik pada isu yang akan dinaikkan.” Dari beberapa definisi publik menurut para ahli diatas, publik dapat disimpulkan menjadi masyarakat umum yang menerima atau meminta hasil dari pejabat atau institusi politis yang dalam kesempatan tertentu menjadi objek pembangunan dan dapat mempengaruhi pencapaian sasaran pemerintahan. 2.1.3. Pengertian Kebijakan Publik Kebijakan (policy) publik mempunyai arti yang bermacam-macam menurut William N. Dunn (1994) mendefinisikan kebijakan publik adalah “pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah”. Menurut Carl J Federich (1963) dalam Wicaksono (2006:63), mendefinisikan kebijakan publik sebagai : “suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang dapat memberikan

22

hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan harus menunjukan apa yang seharusnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah”.

Richard Rose (1969) dalam Wicaksono (2006:63) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan dari pada sebagai suatu keputusan tersendiri‟. Selanjutnya karakteristik kebijakan publik yang dijelaskan oleh Easton dalam Islamy (2004:19) yang menegaskan bahwa “Kebijakan publik adalah keputusan politik yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah. Hanya pemerintah yang secara sah dapat berbuat sesuatu pada masyarakat dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu tersebut dirupakan dalam bentuk pengalokasian nilainilai pada masyarakat. Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk kedalam para penguasa suatu sistem politik yang terlibat dalam masalah sehari-hari yang telah menjadi tanggung jawab atau perannya”. Menurut Peter Bridgman dan Glyn Davis dalam Islamy (2004:22) adalah banyaknya definisi kebijakan publik menjadikan kita sulit untuk menentukan secara tepat sebuah definisi kebijakan publik. Oleh karenanya, untuk memudahkan pemahaman kita terhadap kebijakan publik, kita dapat meninjaunya dari lima karakteristik kebijakan publik, yaitu: 1. 2. 3. 4. 5.

Memiliki tujuan yang didesain untuk dicapai atau tujuan yang dipahami Melibatkan keputusan beserta dengan kosekuensinya Terstruktur dan tersusun menurut aturan tertentu Pada hakikatnya adalah politis Bersifat dinamis

23

Selain kelima karakteristik di atas, Bridgman dan Davis mengemukakan pula bahwa Kebijakan Publik dapat ditinjau dari tiga dimensi yakni (1) as authoritative choice; (2) as hypotesis; dan (3) as objective (dalam Wicaksono, 2006;65). Kebijakan publik adalah jalan mencapai tujuan bersama yang dicitacitakan. Jika cita-cita bangsa Indonesia adalah mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Demokrasi, dan Keadilan) dan UUD 1945 (Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan hukum dan tidak semata-mata kekuasaan), kebijakan publik adalah seluruh prasarana (jalan, jembatan, dan sebagainya) dan sarana (mobil, bahan bakar, dan sebagainya) untuk mencapai “tempat tujuan” tersebut dalam Nugroho (2012:170-171). Dari beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau orientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. 2.1.4. Pengertian Implementasi Kebijakan Implementasi kebijakan merupakan suatu proses dalam kebijakan publik yang mengarah pada pelaksanaan kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi dari berbagai kepentingan. Untuk melukiskan kerumitan dalam proses implementasi tersebut dapat dilihat pada

24

pernyataan yang dikemukakan oleh Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Agustino (2008:139) mendefinisikan sebagai “pelaksanaan keputusan kebisaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”. Sedangkan menurut Van Meter dan Van Horn (1975) dalam Agustino (2008:139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai “tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabatpejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”. Menurut William N. Dunn (1994) Implementasi Kebijakan (Monitoring Kebijakan) adalah “Salah satu tahap penting yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan publik, telaah yang menyangkut monitoring terhadap suatu kebijakan biasanya disebut juga studi implementasi. Implementasi kebijakan juga memberikan informasi mengenai konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan termasuk kendala-kendalanya”. Implementasi kebijakan menurut Lester dan Stewart Jr dalam Agustino (2008:139) adalah ”Implementasi sebagai suatu proses dan suatu hasil (output). Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan yang ingin diraih”. Implementasi Kebijakan menurut Nugroho dalam Nugroho (2003:158) adalah :

25

“Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan.” Dari beberapa definisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu (1) adanya tujuan atau sasaran kebijakan; (2) adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan; (3) adanya hasil kebijakan. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir, yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. 2.1.5. Model Pendekatan Implementasi Kebijakan Model pendekatan Implementasi Kebijakan publik pertama model Van Metter dan Van Horn dalam Subarsono (2013:99), ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni; (1) standar dan sasaran kebijakan; (2) sumberdaya; (3) komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas; (4) karakteristik agen pelaksana; dan (5) kondisi sosial, ekonomi dan politik. 1. Standar dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisir. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multiinterpretasi dan mudah menimbulkan konflik di antara para agen implementasi. 2. Sumber daya. Implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia (human resources) maupun sumberdaya nonmanusia (non-human resources). Dalam berbagai kasus program pemerintah, seperti program Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk kelompok miskin di pedesaan kurang berhasil karena keterbatasan kualitas aparat pelaksana.

26

3. Hubungan antarorganisasi. Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program. 4. Karakteristik agen pelaksana. Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan memengaruhi impelementasi suatu program. 5. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi impelementasi kebijakan; karakteristik para para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan; dan apakah elite politik mendukung impelementasi kebijakan. 6. Disposisi implementor. Disposisi implementor ini mencakup tiga hal yang pentikng, yakni; (a) respons implementator terhadap kebijakan, yang akan memengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan; (b) kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan; dan (c) intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor. Selanjutnya model Mazmanian dan Sabatier dalam Agustino (2008:144) yang berpendapat bahwa peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuannya dalam mengidentifikaskan variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Dan variabelvariabel yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori besar, yaitu: 1. Mudah atau tidaknya masalah yang akan digarap, meliputi: a. Kesukaran-kesukaran Teknis. Tercapainya atau tidaknya tujuan suatu kebijakan akan tergantung pada sejumlah persyaratan teknis, termasuk diantaranya: kemampuan untuk mengembangkan indikator-indikator pengukur prestasi kerja yang tidak terlalu mahal serta pemahaman mengenai prisip-prinsip hubungan kausal yang mempengaruhi masalah. Disamping itu tingkat keberhasilan suatu kebijakan dipengaruhi juga oleh tersedianya atau telah dikembangkannya teknik-teknik tertentu. b. Keberagaman Perilaku yang diatur. Semakin beragam perilaku yang diatur, maka asumsinya semakin beragam pelayanan yang diberikan, sehingga semakin sulit untuk membuat peraturan yang tegas dan jelas. Dengan demikian semakin besar kebebasan bertindak yang harus dikontrol oleh para pejabat pada pelaksana (administratur atau birokrat) dilapangan.

27

c. Persentase Totalitas Penduduk yang Tercakup dalam Kelompok Sasaran. Semakin kecil dan semakin jelas kelompok sasaran yang perilakunya akan diubah (melalui implementasi kebijakan), maka semakin besar peluang untuk memobilisasikan dukungan politik terhadap sebuah kebijakan dan dengannya akan lebih terbuka peluang bagi tujuan kebijakan. d. Tingkat dan Ruang Lingkup Perubahan Perilaku yang Dikehendaki. Semakin besar jumlah perubahan perilaku yang dikehendaki oleh kebijakan, maka semakin sukar/sulit para pelaksana memperoleh implementasi yang berhasil. 2. Kemampuan Kebijakan Menstruktur Proses Implementasi Secara Tepat. Para pembuat kebijakan mendayagunakan wewenang yang dimilikinya untuk menstruktur proses implementasi secara tepat melalui beberapa cara: a. Kecermatan dan Kejelasan Penjenjangan Tujuan-tujuan Resmi yang Akan Dicapai b. Keterandalan Teori Kausalitas yang Diperlukan c. Ketetapan Alokasi Sumberdana d. Keterpaduan Hirarki di dalam Lingkungan dan Diantara Lembagalembaga atau Instansi-instansi Pelaksana e. Aturan-aturan Pembuat Keputusan dari Badan-badan Pelaksana f. Kesepakatan Para Pejabat Terhadap Tujuan yang Termaktub dalam Undang-undang g. Akses Formal Pihak-pihak Luar 3. Variabel-variabel diluar Undang-undang yang Mempengaruhi Implementasi a. Kondisi sosial ekonomi dan teknologi b. Dukungan publik c. Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok masyarakat. d. Kesepakatan dan kemampuan kepemimpinan para pejabat pelaksana.

Model pendekatan implementasi kebijakan publik lain menurut Merilee S Gerindle dalam Agustino (2008:154) dikenal dengan Implementation as A Political and Administrative Process. Menurut Grindle ada dua variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, yakni bahwa keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapain akhir (outcomes), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih, yang mana pengukuran keberhasilannya dapat dilihat dari dua hal :

28

1) Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (design) dengan menunjuk pada aksi kebijakannya. 2) Apakah tujuan kebijakan tercapai, yang mana dimensi ini diukur dengan dua faktor, yaitu : a. Imfak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok. b. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi Keberhasilan sebuah implementasi kebijakan publik juga menurut Grindle amat ditentukan oleh tingkat implementasi kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas Conten of Policy dan Context of Policy : 1) Content of Policy (isi kebijakan) a. Interest Affected (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi) b. Type of Benefits (tipe manfaat) c. Exxtent of change Envision (derajat perubahan yang ingin dicapai) d. Site of Descision Making (letak pengambilan keputusan) e. Program Implementer (pelaksana program) f. Resources Committed (sumber-sumber daya yang digunakan) 2) Context of Policy (lingkungan kebijakan) a. Power, Interest and Strategi of Actor Involved (kekuasaan kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat). b. Intitution and Regime Characteristic (karakteristik atau rejim yang berkuasa. c. Compliance and Responsiveness (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana) Model pendekatan implementasi kebijakan publik selanjutnya adalah menurut George Edward III dalam Indiahono (2009:31) yang berspektif top-down. Edward III menanamkan model implementasi kebijakan publiknya dengan direct and indirect impact of implementation. Dalam modelnya terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: (1) Komunikasi; (2) Sumber Daya; (3) Disposisi; dan (4) Struktur Birokrasi. Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah komunikasi. Komunikasi menurutnya damhat menetukan

29

keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif baru akan terjadi apabila para pembuat keputusan (decision makers) sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereks kerjakan baru dapat manakala komunikasi berlangsung dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus dapat ditrasmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Komunikasi (atau pentransmisian informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. Karenanya, komunikasi yang baik menghasilkan implementasi kebijakan yang baik pula. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai (digunakan) dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut, yaitu: a. Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi) hal tersebut disebabkan komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terjadi penyimpangan di tengah jalan. b. Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (street-level-bureucrats) harus jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi tetapi pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibelitas dalam melaksanakan kebijakan. Pada tataran yang lain, hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah diterapkan. Kejelasan diperlukan untuk menghindari salah tafsir akan substansi kebijakan. c. Konsistensi; perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu kominikasi harus konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan). Karena jika perintah yang dibiarkan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan. Variabel

atau

faktor

kedua,

yang

mempengaruhi

keberhasilan

implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal

30

penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan dengan baik. Indikatorindikator yang digunakan untuk melihat sejauhmana sumber daya dapat berjalan dengan rapi dan baik, yaitu: a. Staf; sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf/pegawai. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup menyelesaikan persoalan ketidakberhasilan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan pula staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (the right man and the right place) dalam mengimplementasikan kebijakaan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri. b. Informasi; dalma implementasi kebijakan informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dnegan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa saja yang harus mereka lakukan di saat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Kedua informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum (kepatuhan hukum). c. Wewenang; pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Tetapi, dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektifitas kewenangan. Di satu pihak, efektifitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan; tetapi di sisi lain, efektifitas akan menyurut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksanan demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya. Pelimpahan dan penempatan wewenang yang baik akan menghasilkan efektifitas kewenangan. d. Fasilitas; fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka terjadi kegagalan implementasi kebijakan. Variabel ketiga yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah Disposisi. Disposisi atau siakp dari pelaksana kebijakan

31

adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Hal-hal penting yang perlu dicermatu pada variabel disposisi adalah: a. Pengangkatan birokrat; disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap impelementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan; lebih khusus lagi pada kepentingan warga. b. Insentif; salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan pelaksana kebijakan diharapkan dengan menambah keuntungan atau biasa tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang memuat pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (self interest) atau organisasi.

Dan variabel keempat yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumbersumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, tetapi kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi masih tetap ada karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan

32

yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Dua

karakteristik

yang

dapat

mendongkrak

kinerja

struktur

birokrasi/organisai kearah yang lebih baik adalah melakukan standart operating procedures (SOPs) dan melaksanakan fragmentasi. SOPs adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelakasana kebijakan/administratur birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya, setiap hari sesuai dengan standar yang ditetapkan (atau standar minimum). Sedangkan fragmentasi adalah membelah menjadi beberapa bagian, setiap belahan dapat berkembang menjadi organisme baru. 2.1.6. Definisi Program GERBANG RATU Program GERBANG RATU adalah program yang bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan di wilayah Provinsi Banten dengan memberikan dana stimulan sebesar 1 Milyar per Kecamatan. Pendekatan Program

GERBANG RATU diintegrasikan dan

disinergikan dengan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan PNPM Mandiri adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat.

33

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas maka pendekatan atau upaya-upaya rasional dalam mencapai tujuan program dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan program adalah pembangunan yang berbasis masyarakat dengan: a. Menggunakan kecamatan sebagai lokus program. b. Memposisikan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. c. Mengutamakan nilai-nilai universal dan budaya lokal dalam proses pembangunan partisipatif. d. Menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik sosial dan geografis. e. Melalui proses pemberdayaan yang terdiri atas pembelajaran, kemandirian, dan keberlanjutan. Program GERBANG RATU pada dasarnya memiliki tujuan untuk : 1. Mempercepat penurunan angka kemiskinan, meningkatkan peran serta masyarakat terutama kelompok masyarakat miskin dan perempuan dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelestarian pembangunan. 2. Melembagakan sistem pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya lokal. 3. Mengembangkan kapasitas kelembagaan dan keswadayaan masyarakat dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan perdesaan yang berkelanjutan. 4. Mempercepat ketersediaan Infrastruktur yang diprioritaskan dan dibutuhkan masyarakat. (Sumber : Pedoman Pelaksanaan Program Gerakan Pembangunan Kecamatan Banten Bersatu). 2.2.Penelitian Terdahulu Penelitian Terdahulu sangat penting sebagai dasar pijakan dalam rangka penyusunan skripsi ini. Beberapa penelitian terdahulu yang akan mengarahkan penelitian ini diantaranya yaitu : Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nursanti Pratiwi (2010) dengan judul Implementasi peraturan daerah Kabupaten Tangerang Nomor 20 Tahun 2006 tentang pembentukan Kecamatan Kelapa Dua. Masalah penelitian ini karena kurangnya komunikasi peraturan daerah kepada masyarakat, sumber daya manusia dalam segi kualitas yang kurang, infrastruktur jalan masih banyak yang

34

rusak, dan ketidakjelasan dalam pembagian tugas atau wewenang antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah kecamatan. Penelitian ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan Publik dari George Edward III dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti tentang implementasi kebijakan publik. Perbedaan dengan penelitian ini adalah peneliti tidak melibatkan pejabat pembuat kebijakan. Kritik peneliti seharusnya dapat melibatkan pejabat pembuat kebijakan agar peneliti dapat mengetahui alasan yang kuat atas terbentuknya kecamatan baru di Kota Tangerang. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Hilman Irmansyah (2015) dengan judul Implementasi peraturan daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 tentang pencegahan, pemberantasan, dan penanggulangan penyakit masyarakat di Kota Serang. masalh dalam penelitian ini adalah pembiayaan yang terbatas, tidak ada efek jera yang ditunjukkan oleh PSK, tidak ada kerja sama antara pemeritah dengan masyarakat, pemerintah belum memiliki tempat rehabilitasi untuk menampung para PSK yang terjaring razia dan kurangnya sosialisai kepada mereka. Penelitian ini menggunakan teori Implementasi kebijakan publik dari Merilee S. Grindle dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti tentang implementasi kebijakan publik. Perbedaannya penelitian ini tidak melibatkan masyarakat sekitar tempat prostitusi apakah PSK tersebut merugikan atau sebaliknya menguntungkan bagi mereka. Kritik yang dapat penulis berikan

35

yaitu seharusnya peneliti tidak hanya melibatkan pemerintah dalam hal pelaksana Perda, masyarakat yang tinggal di sekitar tempat prostitusi juga harus dilibatkan. 2.3.Kerangka Pemikiran Kerangka berpikir merupakan alur pemikiran dari penulis sendiri atau juga mengambil dari suatu teori yang dianggap relevan dengan fokus/judul penelitian dalam upaya menjawab masalah-masalah yang ada dirumuskan penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, penulis meneliti mengenai Implementasi Peraturan Gubernur Banten Nomor 13 Tahun 2012 tentang Program Gerakan Pembangunan Kecamatan Banten Bersatu (GERBANG RATU) di Kecamatan Kasemen Kota Serang, dalam upaya menjawab rumusan masalah penelitian ini penulis mengambil teori dari model implementasi kebijakan dari tokoh George Edward III yang berspektif top-down. Edward III menanamkan model implementasi kebijakan publiknya dengan direct and indirect impact of implementation. Dalam modelnya terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: (1) Komunikasi; (2) Sumber Daya; (3) Disposisi; dan (4) Struktur Birokrasi. Dari teori tokoh Edward III tersebut peneliti akan mencoba menjawab permasalahan-permasalahan yang ada dalam implementasi program gerakan pembangunan kecamatan banten bersatu (GERBANG RATU) di Kecamatan Kasemen Kota Serang.

36

Berikut ini adalah kerangka berpikir yang akan membantu peneliti dalam menjawab masalah-masalah diatas.

Program GERBANG RATU betujuan untuk : 1. Mempercepat penurunan angka kemiskinan meningkatkan peran serta masyarakat terutama kelompok masyarakat miskin dan perempuan dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelestarian pembangunan. 2. Melembagakan sistem pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya lokal. 3. Mengembangkan kapasitas kelembagaan dan keswadayaan masyarakat dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan perdesaan yang berkelanjutan. 4. Mempercepat ketersediaan Infrastruktur yang diprioritaskan dan dibutuhkan masyarakat. (Sumber : Pedoman Pelaksanaan Program Gerakan Pembangunan Kecamatan Banten Bersatu)

Identifikasi Masalah 1. Pelaksana program tidak memahami permasalahan di daerah karena tidak melakukan sosialisasi tentang kebutuhan dari masing-masing daerah. 2. Ketidakmampuannya pelaksana program dalam menentukan

prioritas pembangunan didaerah masing-masing 3. Kurang proporsionalnya pembagian dana kegiatan dari kecamatan kepada kelurahan. (Sumber : Peneliti, 2015)

Implementasi Kebijakan Teori Edward III 1. 2. 3. 4.

Komunikasi Sumber Daya Disposisi Struktur Birokrasi

Sumber : Indiahono (2009:31)

Outcomes Implementasi Peraturan Gubernut Banten Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Program Gerakan Pembangunan Kecamatan Banten Bersatu (GERBANG RATU) di Kecamatan Kasemen Kota Serang berjalan dengan baik.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

37

2.4.Asumsi Dasar Berdasarkan pada kerangka pemikiran yang telah dipaparkan di atas, peneliti telah melakukan observasi awal terhadap objek penelitian. Maka peneliti berasumsi bahwa Implementasi Peraturan Gubernur Banten Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Program Gerakan Pembangunan Kecamatan Banten Bersatu (GERBANG RATU) di Kecamatan Kasemen Kota Serang belum berjalan dengan optimal.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1.Metode Penelitian Metode penelitian ini muncul karena terjadi perubahan paradigma dalam memandang suatu realitas/fenomena/gejala. Dalam paradigma ini realitas sosial dipandang sebagai sesuatu yang holistik/utuh, kompleks, dinamis, dan penuh makna. Untuk mengetahui Implementasi dari Peraturan Gubernur Banten Nomor 13 tahun 2012 tentang Program Gerakan Pembangunan Kecamatan Banten Bersatu (GERBANG RATU) di Kecamatan Kasemen Kota Serang yang sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka dalam penelitian ini peneliti ingin menggunakan metode pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan unutk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen)

dimana

peneliti

adalah

sebagai

imstrumen

kunci,

teknik

pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generasi (Sugiyono 2010:1). 3.2.Fokus Penelitian Peneliti memfokuskan penelitian ini

pada Implementasi dari Peraturan

Gubernur nomor 13 tahun 2012 tentang Program Gerakan Pembangunan Kecamatan Banten Bersatu (GERBANG RATU) di Kecamatan Kasemen Kota Serang.

38

39

3.3.Lokasi Penelitian Penelitian ini mengambil lokus di Kota Serang dan studi kasusnya di Kecamatan Kasemen atau di tiga BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) Kasemen, Kasunyatan, dan Kilasah. Selain itu peneliti akan melakukan penelitian di Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan Masyarakat Desa Provinsi Banten yang berada di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (DISTAMBEN), Jln. Syech Nawawi Al-Bantani Palima Serang, dan Kantor Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang berada di Komplek Ciceri Permai. 3.4.Variabel Penelitian Sugiyono (2010:61) menjelaskan bahwa variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 3.4.1. Definisi Konsep Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Gubernur Banten nomor 13 tahun 2012 tentang Program Gerakan Pembangunan Kecamatan Banten Bersatu (GERBANG RATU) di Kecamatan Kasemen Kota Serang. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Impelementasi Kebijakan dari Edward III (dalam Indiahono (2009;31), yang menjelaskan bahwa dalam Implementasi Kebijakan terdapat empat variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik yaitu :

40

1. Komunikasi 2. Sumber daya 3. Disposisi 4. Struktur Birokrasi Variabel Implementasi Kebijakan Publik yang disebutkan diatas, dinilai dan dianggap lebih rasional dan tepat untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada pada Implementasi Pergub ini. 3.4.2. Definisi Operasional Pada penelitian Impelementasi Peraturan Gubernur Banten nomor 13 tahun 2012 tentang Program Gerakan Pembangunan Kecamatan Banten Bersatu (GERBANG RATU) di Kecamatan Kasemen Kota Serang, teori yang digunakan adalah teori implementasi Edward III, berikut rincian dari dimensi dan indikator yang digunakan pada tabel 3.1 di bawah ini :

41

Tabel 3.1 Definisi Operasional Penelitian Dimensi

Indikator Komunikasi

Sumber daya Impelementasi Peraturan Gubernur Banten nomor 13 Tahun 2012 tentang Program Gerakan Pembangunan Kecamatan Banten Bersatu di Kecamatan Kasemen Kota Serang Disposisi

Struktur Birokrasi

Pertanyaan Transmisi : Bagaimanakah penyaluran komunikasi dari pemerintah kepada masyarakat mengenai kebijakan tersebut? Kejelasan : Bagaimanakah kejelasan dalam penyaluran komunikasi yang disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat? Konsistensi : Bagaimanakah konsistensi pemerintah dalam penyaluran komunikasi yang disampaikan mengenai kebijakan ini? Staf : Bagaimanakah staf yang dipilih oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut? Informasi : Bagaimanakah informasi yang diberikan pemerintah kepada pelaksana kebijakan dan masyarakat mengenai kebijakan tersebut? Wewenang : Bagaimanakah pemerintah memberikan wewenang kepada para pelaksana kebijakan? Fasilitas : Bagaimanakah pemerintah mecukupi fasilitas pendukung (sarana/prasarana) untuk menunjang pelaksanaan kebijakan tersebut? Pengangkatan Birokrat : Bagaimanakah pemerintah memilih/mengangkat pelaksana kebijakan untuk diberi wewenang menjalankan kebijakan tersebut? Insentif : Bagaimanakah pemerintah menentukan insentif yang akan diperoleh para pelaksana kebijakan? Melaksanakan SOPs : Bagaimanakah pelaksana kebijakan melaksanakan SOPs? Melaksanakan Fragmentasi : Bagaimanakah pemerintah melaksanakan fragmentasi untuk melaksanakan kebijakan tersebut?

(Sumber : Peneliti, 2015)

42

3.5.Instrumen Penelitian Dalam penelitian diperlukan suatu alat ukur yang tepat dalam proses pengolahannya. Hal ini untuk mencapai hasil yang diinginkan. Alat ukur dalam penelitian disebut juga instrumen penelitian, atau dengan kata lain bahwa pada dasarnya instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan dalam mengukur fenomena alam atau sosial yang diamati. Secara spesifik fenomena ini disebut dengan variable penelitian yang kemudian ditetapkan untuk diteliti. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat peneltian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian, baik secara akademik maupun logistiknya. Yang melakukan validasi adalah peneliti sendiri, melalui evaluasi diri seberapa jauh pemahaman terhadap metode kualitatif, penguasaan teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan dan bekal memasuki lapangan. Adapun alat-alat tambahan yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data berupa panduan wawancara, buku catatan, dan kamera digital. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono 2010;59).

43

3.6.Informan Penelitian Informan penelitian diperoleh dari kunjungan lapangan yang dilakukan di lokasi penelitian yaitu di Badan Pemberdayaan Perempuan Masyarakat Desa (BPPMD) Provinsi Banten, Tim Koordinasi Pelaksana Program (TKPP) Gerbang Ratu Kota Serang, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Kota Serang, dan Camat Kasemen serta Lurah Kasemen, Lurah Banten, Lurah Kasunyatan yang bertanggung jawab atas jalannya program di Kecamatan Kasemen dan Tokoh masyarakat dari beberapa Kelurahan di Kecamatan Kasemen sebagai pembanding. Informan tersebut ditentukan dan ditetapkan tidak berdasarkan pada jumlah yang dibutuhkan, melainkan berdasarkan pertimbangan fungsi dan peran informan sesuai fokus dan lokus masalah penelitian. Informan dalam penelitian ini merupakan stakeholders Implementasi Peraturan Gubernur Banten Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Gerakan Pembangunan Kecamatan Banten Bersatu yaitu : Ketua Tim Koordinasi Pelaksana Program (TKPP) Gerbang Ratu Kota Serang, Koordinator Kota Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Kota Serang, Camat Kasemen, Lurah Kasemen, Lurah Banten, Lurah Kasunyatan dan tokoh masyarakat dari Kelurahan Kasemen, Kelurahan Banten, Kelurahan Kasunyatan Kecamatan Kasemen.

44

Tabel 3.2 Informan Penelitian No

Kode Jabatan Informan Informan 1. I1 Tenaga Ahli Administrasi GERBANG RATU BPPMD Provinsi Banten 2. I2 Korkot Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Kota Serang 3. I3 BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat ) Kelurahan Kasemen 4. I4 BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat ) Kelurahan Kasunyatan 5. I5 BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat ) Kelurahan Kilasah 6. I6 Tokoh Masyarakat Kelurahan Kasemen 7. I7 Tokoh Masyarakat Kelurahan Kasunyatan 8. I8 Tokoh Masyarakat Kelurahan Kilasah (Sumber : Peneliti, 2015) 3.7.Teknik Pengumpulan dan Analisis Data 3.7.1. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono 2010;62). Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dapat dilakukan dalam empat cara yaitu sebagai berikut; 1. Observasi Nasution (1988) Observasi adalah dasar semua ilmu pegetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat canggih, sehingga benda-benda

45

yang sangat kecil (proton dan elektron) maupun yang sangat jauh (benda ruang angkasa dapat diobservasi dengan jelas (Sugiyono 2010; 64). 2. Wawancara Esterberg (2002) mendefinisikan wawancara atau interview sebagai berikut. “a meeting of two persons to exchange infoemation and idea throught question and responses, resulting in comunnication and joint contstruction of meaning about a particular topic”. Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono 2010;72). Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, khususnya dalam melakukan wawancara adalah : 1. Buku catatan : untuk mencatat percakapan dengan sumber data. 2. Alat perekam : untuk merekam semua percakapan karena jika hanya menggunakan buku catatan, peneliti sulit untuk mendapatkan informasi yang diberikan oleh informan. Selanjutnya sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi atas data primer dan sekunder. Data primer diambil langsung dari informan penelitian. Dalam hal ini data primer diambil melalui wawancara. Sedangkan data sekunder adalah data yang tidak langsung berasal dari informan. Data sekunder yang dipakai yaitu Buku Pedoman Pelaksana Program GERBANG RATU.

46

Berdasarkan sumber data primer diatas berupa hasil wawancara untuk mempermudah dan memfokuskan masalah penelitian maka disusunlah pedoman wawancara dengan berdasarkan indikator variabel penelitian, yaitu sebagai berikut : Tabel. 3.3 Pedoman Wawancara Variabel

Sub Variabel Komunikasi

Sumber Daya Implementasi Kebijakan

Disposisi

Struktur Birokrasi

Indikator

Kode Informan

Transmisi Kejelasan Konsistensi Staff Fasilitas Informasi Wewenang Pengangkatan Birokrat Insentif

I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8

Melaksanakan SOPs Melaksanakan Fragmentasi

I1, I2, I3, I4, I5

I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8

I1, I2, I3, I4, I5

(Sumber : Peneliti, 2015) 3. Dokumentasi Dokumen merupakan catatan peristiwa

yang sudah berlalu.

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), ceritera, biografi, peraturan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen

47

merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualtitatif (Sugiyono 2010;82) 4. Triangulasi Dalam teknik pegumpulan data, triangulasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber daya (Sugiyono 2010;83). Denzin (Prastowo, 2011;269) membedakan teknik menjadi lima macam yaitu : a. Triangulasi sumber, yaitu suatu teknis pengecekan kredibilitas data yang dilakukan dengan memeriksa data yang didapatkan melalui beberapa sumber. b. Triangulasi teknik, yaitu suatu teknik pemgecekan kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik berbeda. c. Triangulasi waktu, suatu teknik pengecekan kredibilitas data dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi berbeda. d. Triangulasi penyidik, yaitu cara pemeriksaan kredibilitas data yang dilakukan dengan memanfaatkan pengamat lain untuk pengecekan derajat kepercayaan data.

48

e. Triangulasi teori, yaitu cara pemeriksaan kredibilitas data yang dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teori untuk memeriksa data temuan penelitian. Dari semua macam triangulasi data diatas, peneliti dalam melakukan analisis data menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi

sumber

dalam

penelitian

ini

dilakukan

dengan

membandingkan data hasil wawancara dari pada informan yang dituju. Sedangkan triangulasi teknik dalam penelitian ini dilakukan dengan mengecek data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yaitu data yang diperoleh dengan wawancara, kemudian dicek dengan observasi di lapangan dan dokumentasi. 3.7.2. Teknik Analisis Data Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang terus-menerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali. Data yang diperoleh pada umumnya adalah data kualitatif (walaupun tidak menolak data kuantitatif), sehingga teknik analisis data yang digunakan belum ada polanya yang jelas. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini Nasution (1998) menyatakan analisis telah mulai sejak merumuskan dan

49

menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian (Sugiyono 2010;89). 1. Analisis Sebelum di Lapangan Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun demikian fokus penelitian ini masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan. 2. Analisis Selama di lapangan Model Miles and Huberman Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setetlah dianalisis terasa belum memuaskan, amaka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Menurut Miles and Huberman dalam Sugiyono (2010:91) aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification. Apabila digambarkan proses tersebut akan nampak sebagai berikut :

50

Data Collection

Data Display

Data Reduction

Conclusion: Drawing/verivying Gambar 3.1 Analisis Data Menurut Miles dan Huberman

a. Data Reduction Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mepermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. b. Data Display Setelah

data

direduksi,

maka

langkah

berikutnya

adalah

mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.

51

c. Conclusion Drawing/Verification Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan itu merupakan kesimpulan yang kredibel.

52

3.8.Jadwal Penelitian Tabel 3.4 Jadwal Penelitian Waktu Penelitian No

Kegiatan Okt

1 2

3

4 5 6 7

8 9

2014 Nov Des

Observasi Awal Pengajuan BAB I, II, III Bimbingan Dan Revisi BAB I, II, III Seminar Proposal Revisi Proposal Penyusunan BAB IV-V Bimbingan dan Revisi BAB IV-V Penyusunan Laporan Akhir Sidang Skripsi

(Sumber : Peneliti, 2015)

Jan

Feb

Mar

Apr

2015 Mei

Juni

Juli

Agustus

53

BAB IV HASIL PENELITIAN 4.1. Deskripsi Obyek Penelitian 4.1.1. Profil Kota Serang Kota Serang adalah wilayah baru hasil pemekaran dari Kabupaten Serang Provinsi Banten. Sebagai ibukota provinsi, kehadirannya adalah sebuah konsekuensi logis dari keberadaan Provinsi Banten. Terdiri dari 6 (enam) kecamatan

yaitu;

Kecamatan

Serang,

Kecamatan

Kasemen,

Kecamatan

Walantaka, Kecamatan Curug, Kecamatan Cipocok Jaya dan Kecamatan 2

Taktakan. Kota Serang memiliki luas wilayah 266,77 km dengan jumlah penduduk sekitar 523.384 jiwa. Batas wilayahnya diantaranya adalah sebelah Utara yaitu Teluk Banten Sebelah Timur yaitu Kecamatan Pontang dan Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang, sebelah Selatan yaitu Kecamatan Cikeusal, Kecamatan Petir

dan

Kecamatan Baris Kabupaten Serang serta Sebelah Barat yaitu Kecamatan Pabuaran, Kecamatan Waringin Kurung dan Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang. Dari 6 (enam) kecamatan tersebut sendiri 20 kelurahan dan 46 desa. Kota ini diresmikan pada tanggal 2 November 2007 berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang, setelah sebelumnya RUU Kota Serang disahkan 17 Juli 2007 kemudian dimasukkan dalam lembaran Negara Nomor 98

53

54

Tahun 2007 dan tambahan lembaran Negara nomor 4748, tertanggal 10 Agustus 2007. Sebelumnya, pemerintah Provinsi Banten dalam mempercepat terwujudnya pemerintahan Kota Serang telah mempersiapkan empat kelompok kerja ( Pokja ) yang akan bekerja sebelumnya ditetapkan Penjabat Walikota Serang. Keempat pokja tersebut terdiri dari Pokja Personil, Pokja Keuangan Perlengkapannya dan Pokja Partai Politik. Pembentukan dan susunan personil masing masing pokja diisi oleh pejabat Pemprov Banten dan Pemkab Serang. Untuk menjalankan roda pemerintahan sebelum diselenggarakan pilkada, Asisten Daerah ( Asda ) 1 Pemprov Banten Asmudji HW akhirnya terpilih sebagai Depdagri menyaring tiga nama calon yang diajukan Gubernur Banten saat itu, Asmudji dilantik di Jakarta oleh Mendagri pada 02 November 2007. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang, Pertimbangan pembentukan Kota Serang adalah perlunya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik guna terwujudnya kesejahteraan masyarakatnya. Pada 5 Desember 2008 melalui pemilihan kepala daeang langsung/ dilantiklah Walikota dan Wakil Walikota Serang definitif. Sejak saat itu hingga 5 tahun ke depan Kota Serang akan dipimpin oleh duet kepemimpinan H. Bunyamin dan TB. Chaerul Jaman yang mengusung visi terwujudnya landasan Kota Serang yang global dan berwawasan lingkungan dan misi menyiapkan proses perencanan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah

55

Kota Serang; Menyiapkan tata pemerintahan yang baik dan benar; Meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku ekonomi di berbagai sektor; Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan formal dan non formal yang terjangkau dan bekualitas. Pemerintah Kota Serang juga ingin mewujudkan pelayanan kesehatan dasar gratis bagi masyarakat kurang mampu; menciptakan sistem pelayanan prima (mudah, murah, cepat, ramah dan berkualitas) dan mengembangkan nilai-nilai seni dan budaya serta pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan. Kemudian pada pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Kota Serang, 5 September 2013, TB Chaerul Jaman yang berpasangan dengan Sulhi Choir mengalahkan empat pasangan calon lain. Lalu pelantukan pun digelar dalam siding paripurna istimewa DPRD Kota Serang yang dipimpin Ketua DPRD Kota Serang Nur’aini.. 4.1.1.1. Slogan Kota Serang Madani Menegaskan tujuan pemerintahan Kota Serang untuk mewujudkan Kota Serang yang madani, yang pada dasarnya mempunyai prinsip sebagai berikut : 1) Menghormati kebebasan beragama (5 agama yang diakui pemerintah Indonesia yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945) 2) Menjaga persaudaraan antar umat beragama 3) Menjaga perdamain dan kedamaian 4) Menjaga persatuan

56

5) Etika politik yang bebas bertanggung jawab 6) Pemerintahan yang melindungi hak dan kewajiban warga Negara (masyarakat) 7) Konsistensi penegakan hukum berdasarkan kebenaran dan keadilan 8) Terciptanya masyarakat yang demokratis 9) Menghormati hak-hak azasi individu 10) Selalu berada dalam koridor agama Semua itu diharapkan bisa terwujud dalam pemerintahan kota yang bersih, adil, bertanggung jawab, agung, dan berwibawa, sehingga bisa menciptakan masyarakat Kota Serang yang sejahtera di semua bidang (sosial, politik, budaya dan pendidikan) 4.1.1.2.Visi Misi Kota Serang 1) Visi Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan pimpinan dan pelayanan publik di bidang informasi dan kehumasan yang berkualitas 2) Misi a. Mengembangkan aparatur kehumasan yang professional dalam mengolah informasi b. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di bidang informasi dan komunikasi c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas system informasi dan komunikasi

57

4.1.1.3.Keadaan Geografis

Kota Serang secara geografis terletak antara 5099’-60 22’ Lintang Selatan dan 1060 07’-1060 25’ Bujur Timur. Apabila memakai koordinat system UTM (Universal Transfer Mercator) zone 48E wilayah Kota Serang terletak pada koordinat 618.000 m sampai dengan 638.000 m dari Barat ke Timur dan 9.337.725 m sampai dengan 9.312.475 m dari Utara ke Selatan. Jarak terpanjang menurut garis lurus dari utara ke selatan adalah sekitar 21,7 Km dan jarak terpanjang dari Barat ke timur adalah sekitar 20Km. sebelah utara Kota Serang berbatasan dengan Laut Jawa, dan sebelah timur berbatasan dedngan Kabupaten Serang, begitu juga disebelah selatan dan disebelah barar berbatasan dengan Kabupaten Serang.

58

Kota Serang mempunyai kedudukan sebagai pusat pemerintahan Provinsi Banten, juga sebagai daerah alternatif dan penyangga (hinterland) ibukota Negara, karena dari Provinsi DKI Jakarta hanya berjarak sekitar 70 km. wilayah Kota serang sebagian besar adalah dataran rendah yang memiliki ketinggian kurang dari 500 mdpl dan beriklim tropis dengan curah hujan yang cukup tinggi dan hari hujan banyak dengan ukuran tertinggi dalam sebulan 70 mm dan rata-rata 19 hari hujan. 4.1.1.4.Pemerintahan Kota Serang pada tahun 2012 terdiri dari 6 kecamatan dan 66 desa/kelurahan, dengan 36 diantaranya adalah kelurahan. Pemerintah Kota Serang selama tahun 2012 didukung oleh 5.317 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terdiri dari 29 orang PNS golongan I, 1.029 orang golongan II, 2.756 orang golongan III dan 1620 orang golongan IV. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang pada tahun 2011, mempunyai 4 Komisi dan 5 Fraksi dengan total anggota adalah 45 orang. Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Serang diantaranya sebagai berikut : 1) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masuarakat 2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3) Kantor Perpustakaan & Arsip Daerah 4) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB 5) Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal

59

6) Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informatika 7) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 8) Dinas Pertanian 9) Badan Kepegawaian Daerah 10) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 11) Kantor Lingkungan Hidup 12) Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah 13) Dinas Pendidikan 14) Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan 15) Dinas Pekerjaan Umum 16) Dinas Kesehatan 17) Sekretariat DPRD 18) Sekretariat Kota Serang 19) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) 4.1.2.

Profil Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa (BPPMD) dipimpin oleh seorang Kepala dan didampingi oleh Sekretaris serta 6 (enam) Kepala Bidang lainnya yang diharapkan mampu melaksanakan Tugas dan Fungsi sehingga dapat melakukan perubahan sosial dalam arti merubah kondisi kehidupan masyarakat untuk mencapai suatu kemajuan yang diinginkan.

60

Program Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa (BPPMD) Provinsi Banten memiliki dua makna pokok, yakni meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pembangunan dan meningkatkan kemandirian masyarakat melalui pemberian wewenang secara proporsional kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam rangka membangun diri dan lingkungannya secara mandiri. Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa dapat dilakukan melalui tiga aspek pokok, yakni : (1) menciptakan suasana yang memungkinkan berkembangnya potensi yang dimiliki masyarakat, (2) memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui pemberian input berupa bantuan dana, pembangunan sarana dan prasarana baik fisik maupun sosial dan (3) melindungi masyarakat melalui pemihakan kepada masyarakat yang lemah. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa sebagai salah satu perangkat daerah Provinsi Banten memiliki kewajiban untuk turut serta dalam mewujudkan Visi Pembangunan Banten 2012-2017 yaitu “Perempuan dan Masyarakat Sebagai Penggerak Utama Terwujudnya Masyarakat Banten Bersatu dan Sejahtera”. Visi ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan perempuan dan masyarakat di Banten yang dinamis dan religius untuk mewujudkan kemampuannya dalam menentukan masa depan perempuan dan masyarakat desa Provinsi Banten yang sejahtera berlandaskan Iman dan Takwa.

61

Dalam upaya mendukung perwujudan visi Provinsi Banten, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa

Provinsi Banten sebagai

unit yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintah di bidang pemberdayaan masyarakat telah merumuskan pula visi sebagai berikut : 4.1.2.1.Visi BPPMD Dalam periode 2012-2017, Visi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa (BPPMD) Provinsi Banten adalah:“Perempuan dan Masyarakat Sebagai Penggerak Utama Terwujudnya Masyarakat Banten Bersatu dan Sejahtera”. Diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan perempuan dan masyarakat di Banten yang dinamis dan religius untuk mewujudkan kemampuannya dalam menentukan masa depan perempuan dan masyarakat desa Provinsi Banten yang sejahtera berlandaskan Iman dan Takwa. Visi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa (BPPMD) Provinsi Banten tersebut mengacu kepada Visi dan Misi Pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Banten Periode 2012-2017 adalah “ Bersatu mewujudkan Rakyat Banten Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa” diharapkan perempuan dan masyarakat Provinsi Banten mampu untuk meningkatkan dan mewujudkan seluruh perempuan dan masyarakat Provinsi Banten lebih sejahtera dan mandiri. Perempuan dan Masyarakat Provinsi Banten Sebagai Penggerak Utama Pada intinya, dapat meningkatkan kesejahteraan perempuan dan masyarakat desa di Banten yang dinamis dan religius untuk mewujudkan

62

kemampuannya

dalam

menentukan

masa

depan

perempuan

dan

masyarakat desa Provinsi Banten yang sejahtera berlandaskan Iman dan Takwa. Merupakan refleksi dari kemauan perempuan dan masyarakat desa Provinsi Banten dalam menentukan jati dirinya untuk mewujudkan masa depan dalam rangka meningkatkan pemahaman, perilaku dan harkat hidup sebagai individu dan kelompok menuju sejahtera atau keadaan yang menyebabkan individu dan kelompok, memiliki pemahaman dan kemampuan untuk dapat memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki oleh diri dan lingkungannya, sehingga mampu mendukungnya untuk tidak bergantung pada orang lain dan dapat menjaga keberlangsungan keberadaannya agar senantiasa mampu berpartisipasi dalam proses pembangunan dengan melibatkan peran serta perempuan dan masyarakat desa sebagai mitra pemerintah dengan tidak ketergantungan kepada pihak lain dan dapat meningkatkan taraf hidup dan kehidupan baik di dalam keluarga dan masyarakat. Konsepsi Menuju Sejahtera ini adalah kata kunci dari visi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa (BPPMD) Provinsi Banten yang merupakan refleksi dari berkurangnya masyarakat miskin, meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat terutama perempuan dan masyarakat desa, terpenuhinya sarana dan prasarana dasar pendidikan, kesehatan dan ekonomi serta ditemukannya jati diri masyarakat Banten merupakan kondisi dinamis yang memungkinkan perempuan dan masyarakat desa mampu membangun diri dan lingkungannya berdasarkan

63

potensi, kebutuhan, aspirasi dan kewenangan yang ada pada perempuan dan masyarakat desa sendiri yang difasilitasi oleh pemerintah dengan melibatkan peran

serta

perempuan dan

masyarakat

desa

dalam

pembangunan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan perempuan dan masyarakat desa Provinsi Banten. Keberlangsungan partisipasi dan peran perempuan dan masyarakat desa dalam proses pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut dibekali dengan kompetensi keahlian yang memadai yang memungkinkan untuk mewujudkan kesejahteraan baik di keluarga dan lingkungan masyarakat. Pembangunan

seyogyanya

dilihat

sebagai

proses

untuk

meningkatkan kapasitas wilayah dan atau kelompok perempuan dan masyarakat desa agar senantiasa mampu beradaptasi secara kreatif terhadap dinamika lingkungannya. Proses adaptasi-kreatif itu akan menjaga atau bahkan meningkatkan kualitas hubungan timbal balik antara perempuan, masyarakat desa, pemerintah dengan lingkungannya. Hal tersebut berarti bahwa perempuan dan masyarakat desa akan mampu mempertahankan keberlangsungan keberadaannya serta sekaligus tetap mampu berpartisipasi dalam proses pembaharuan pembangunan. Konsepsi pemberdayaan perempuan dan masyarakat desa pada hakekatnya memiliki dua makna pokok, yakni (1) meningkatkan kemampuan perempuan dan masyarakat desa (to give ability or enable) melalui pelaksanaan berbagai kebijakan dan pembangunan, agar kondisi kehidupan perempuan dan masyarakat desa dapat mencapai tingkat

64

kemampuan yang diharapkan; (2) meningkatkan kemandirian perempuan dan masyarakat desa melalui pemberian wewenang secara proporsional kepada perempuan dan masyarakat desa dalam mengambil keputusan (to give autority) dalam rangka membangun diri dan lingkungannya secara mandiri. Hal ini menunjukan bahwa upaya pemberdayaan perempuan dan masyarakat desa berarti memampukan dan memandirikan perempuan dan masyarakat desa. Dalam konteks ini, pemberdayaan perempuan dan masyarakat desa harus dilakukan melalui tiga aspek pokok, yakni : (1) menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi atau daya yang dimiliki perempuan dan masyarakat desa; (2) memperkuat potensi atau daya yang dimiliki perempuan dan masyarakat desa melalui pemberian input berupa bantuan dana, pembangunan prasarana dan sarana baik fisik maupun sosial serta pengembangan lembaga pendanaan, penelitian dan pemasaran di daerah; (3) melindungi perempuan dan masyarakat melalui pemihakan kepada perempuan dan masyarakat desa untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang dan bukan berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi. Kemajuan ekonomi merupakan salah satu dari sekian banyak tujuan pembangunan lainnya, yang pada gilirannya akan mewujudkan masyarakat sejahtera. Namun demikian, kemajuan ekonomi dapat menjadi tidak bermakna tanpa dilandasi kehidupan masyarakat yang penuh magfiroh dari khalik-Nya, oleh karena itu pembangunan yang diarahkan

65

untuk mencapai rakyat Banten Sejahtera harus dilandasi oleh Iman dan Taqwa sebagai ruh-Nya. Khusus dalam rangka meningkatkan kemampuan perempuan dan masyarakat dibutuhkan empat akses minimal yang diperoleh perempuan dan masyarakat desa melalui fasilitas pemerintah, yakni akses terhadap sumber daya; akses terhadap teknologi berdaya guna dan berhasil guna; akses terhadap informasi pasar dan kemudahan pemasaran hasil usaha; dan akses terhadap pembiayaan melalui bantuan dan skim kredit untuk modal usaha ekonomi produktif. Pemberdayaan perempuan dan masyarakat desa yang demikian akan membawa implikasi terhadap tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa (BPPMD) Provinsi Banten. 4.1.2.2.Misi BPPMD Guna mendukung visi tersebut maka dirumuskanlah 4 Misi yang memfokuskan

tujuan

dan

sasarannya

dalam

rangka

melakukan

pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan dan masyarakat di wilayah Propinsi Banten. Misi tersebut antara lain: 1. Meningkatkan

kinerja

dan

profesionalisme

Aparatur

melalui

dukungan Pelayanan Keuangan, Sarana dan Prasarana Perkantoran, Sistem Perencanaan, Evaluasi Pengendalian dan Penyediaan Data Informasi yang Akuntabel.

66

2. Meningkatkan

Kapasitas

Pemerintahan

Desa,

Kelembagaan

Perempuan dan Masyarakat Sebagai Pemersatu Masyarakat Banten; 3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan meningkatkan Ekonomi Masyarakat

Menuju Masyarakat Banten

Sejahtera; 4. Meningkatkan Perlindungan serta Kualitas Hidup Perempuan dan Anak Menuju Masyarakat Banten Sejahtera. 4.1.3. Profil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Kota Serang Program

penanggulangan

kemiskinan

di

perkotaan

(P2KP)

dilaksanakan sejak tahun 1999 sebagai salah satu upaya untuk membangun kemandirian masyarakat bersama pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Melalui P2KP-1 sampai P2KP-3 (1999-2006) telah terbentuk

6.168 BKM yang

merupakan kelembagaan masyarakat terbuka, representative dan mengakar.

Dalam

rangka

sinegisasi

upaya

penanggulangan

kemiskinan pada tahun 2007 Pemerintah Indonesia membuat kebijakan untuk melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) sebagai Program Payung (umbrella policy) untuk mensinergikan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dimulai dengan P2KP dengan PPK.

67

Tujuan program PNPM Mandiri Perkotaan antara lain sebagai berikut : 1. Meningkatkan perubahan perilaku dan sikap masyarakat yang lebih

peduli,

kebersamaan

dan

gotong

royong

dalam

memperbaiki kualitas lingkungan permukiman di perkotaan dan kesejahteraan masyarakat. 2. Meningkatkan akses dan pelayanan kebutuhan dasar (linkungan permukiman, sosial dan ekonomi) sesuai IPM-MDG, bagi warga miskin perkotaan dengan membangun kemandirian masyarakat. 3. Perwujudan pemerintah

good

governance

daerah

bersama

dan

membangun

masyarakat

dan

sinergi pelaku

pembangunan kelompok peduli untuk mencapai pembangunan berkelanjutan (sustainability development) 4.1.3.1.Visi PNPM Mandiri Perkotaan Terwujudnya masyarakat madani, yang maju, mandiri, dan sejahtera dalam lingkungan permukiman sehat, produktif dan lestari. 4.1.3.2.Misi PNPM Mandiri Perkotaan Membangun

masyarakat

mandiri

yang

mampu

menjalin

kebersamaan dan sinergi dengan pemerintah maupun kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan secara efektif dan mampu mewujudkan terciptanya lingkungan permukiman yang tertata, sehat, produktif dan berkelanjutan.

68

4.1.3.3.Nilai-Nilai dan Prinsip-Prinsip yang Melandasai P2KP Nilai-nilai luhur kemanusiaan, prinsip-prinsip kemasyarakatan yang

bersifat

universal,

dan

prinsip-prinsip

pembangunan

berkelanjutan, yang melandasi pelaksaan P2KP adalah sebagai berikut : 1) Nilai-Nilai Universal Kemanusiaan (Gerakan Moral) Nilai-nilai universal kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi, ditumbuh kembangkan dan dilestarikan oleh semua pelaku P2KP dalam melaksanakan P2KP adalah : 1. Jujur 2. Dapat dipercaya 3. Ikhlas/kerelawanan 4. Adil 5. Kesetaraan 6. Kesatuan dalam keragaman 4.1.3.4.Komponen Program PNPM Mandiri Perkotaan a. Komponen 1 : Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pemda o Fasilitasi Masyarakat di lokasi PNPMM o Fasilitasi Masyarakat di lokasi “Graduated” BKMs o Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah

69

b. Komponen 2 : Stimulan BLM o Stimulasi BLM bagi lokasi PNPMM Perkotaan untuk pembiayaan

upaya

penanggulangan

kemiskinan,

khususnya pelayanan insfruktur. o Stimulant BLM Koordinasi bagi lokasi >3x BLM PNPMM untuk koordinasi, promosi, pengembangan kapasitas menuju chanelling program c. Komponen 3 : Dukungan Pelaksanaan dan Bantuan Teknis o Dukungan bantuan teknis konsultan, monitoring dan evaluasi, SIM, dll. d. Komponen 4 : Contingency Activities o Disaster Risk Reduction (DRR) untuk wilayah yang dibiayai oleh World Bank dan Livelihood Development untuk wilayah yang dibiayai oleh IDB 4.1.4. Profil Kecamatan Kasemen

70

Kecamatan Kasemen memiliki luas wilayah 66,52 Km 2, dengan batasbatas Kecamatan sebagai berikiut : 1. Utara

: Laut Jawa

2. Selatan

: Kecamatan Serang

3. Barat

: Kecamatan Kramat Watu Kabupaten Serang

4. Timur

: Kecamatan Pontang Kabupaten Serang

Secara Administrasi wilayah Kecamatan Kasemen terbagi menjadi 10 Desa/Kelurahan, 64 Rukun Warga (RW), 227 Rukun Tetangga (RT). Dengan jumlah penduduk 87.794 jiwa, yang terdiri dari 45.740 jiwa lakilaki, dan 42.054 jiwa perempuan. Kecamatan Kasemen merupakan wilayah pembangunan bagian utara dari kota Serang. Wilayah Pembangunan Bagian Utara ini diarahkan dengan fungsi utama pariwisata cagar budaya dan cagar alam, pelabuhan, perdagangan dan jasa, perumahan dan berbagai fasilitas umum. Di wilayah Kecamatan Kasemen melintas sebuah sungai yang cukup besar dan terkenal yaitu Sungai Cibanten yang bermuara di Karangantu yang ada di wilayah Kecamatan Kasemen. Di Kecamatan Kasemen juga terdapat Cagar Budaya Banten Lama dan Cagar Alam Pulau Dua. Cagar Budaya Banten Lama ini merupakan tempat ziarah yang banyak dikunjungi oleh peziarah baik dari daerah Banten sendiri maupun dari luar daerah Banten, serta masih banyak peninggalan sejarah di masa Kesultanan Banten yang ada di wilayah Kecamatan Kasemen.

71

4.1.4.1.Visi dan Misi Kecamatan Kasemen A. Visi Kecamatan Kasemen Tahun 2012 – 2016 Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana organisasi harus dibawa agar dapat eksis, antipatif, dan inovatif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh organisasi. Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategik, merupakan langkah penting dalam perjalanan organisasi. Visi adalah suatu pedoman dan pendorong organisasi untuk mencapai tujuannya. Visi yang tepat bagi masa depan suatu organisasi akan mampu menjadi akselerator kegiatan organisasi tersebut, termasuk perancangan rencana strategik secara keseluruhan, pengelolaan sumber daya, pengembangan indikator kinerja, cara pengukuran kinerja, evaluasi pengukuran kinerja, yang akan diintegrasikan menjadi sinergi yang diperlukan oleh organisasi.

Menyadari

pentingnya

visi

bagi

organisasi,

maka

Kecamatan Kasemen menetapkan visinya sebagai berikut : “TERWUJUDNYA PEMBERDAYAAN

KONSISTENSI

PERMBANGUNAN

MASYARAKAT

YANG

DAN

TERPADU,

TERUKUR DAN BERKESINAMBUNGAN DI KECAMATAN KASEMEN TAHUN 2016”.

72

4.1.4.2.Misi Kecamatan Kasemen Tahun 2012 – 2016 Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi (Pasal 1 ayat (13) UU No. 25 Tahun 2004). Misi merupakan pernyataan secara luas dan komprehensif tentang tujuan suatu daerah/organisasi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang akan diberikan atau dilaksanakan, kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi, kelompok masyarakat yang dilayani, serta nilai-nilai yang dapat diperoleh. Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, setiap organisasi harus memiliki misi yang jelas. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan organisasi kepada suatu fokus. Misi menjelaskan mengapa

organisasi

ada,

apa

yang

dilakukan

dan

bagaimana

melakukannya. Misi Kecamatan Kasemen adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Aparatur Yang Bersih Dan Berwibawa;

2. Meningkatkan Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat;

3.Mewujudkan Kecamatan Kasemen sebagai pintu gerbang ekonomi Kota Serang, Provinsi Banten dan Nasional;

4. Meningkatkan Usaha Kecil dan Menengah;

73

5.Meningkatkan Kualitas Hasil Pertanian, Perikanan, Pariwisata, Pendidikan, Perdagangan dan Jasa.

4.1.4.3. Strategi Kecamatan Kasemen Strategi pada dasarnya lebih bersifat grand design (agenda), sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi dan misi instansi. Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi sebagai suatu landasan tindak lanjut untuk merespon isu strategis serta prospek pembangunan 2008 - 2013. Strategi sebagai suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan. Adapun Strategi Kecamatan Kasemen tahun 2012 - 2016 adalah sebagai berikut: 1. Pemantapan dan Peningkatan Sumber Daya dan Manajemen Kelembagaan. Strategi ini ditempuh dalam rangka pencapaian Misi Meningkatkan

Kualitas Aparatur Yang Bersih Dan

Berwibawa; 2. Pemantapan kualitas pembangunan dalam pelayanan masyarakat yang konsisten dan terpadu. Strategi ini ditempuh dalam rangka pencapaian Misi Meningkatkan Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat;

74

3. Harmonisasi kerjasama antar lembaga multi stakeholders. Strategi ini ditempuh dalam rangka pencapaian Misi Mewujudkan Kecamatan Kasemen sebagai pintu gerbang ekonomi Kota Serang, Provinsi Banten dan Nasional; 4. Pembagian klastersisai ekonomi lokal . Strategi ini ditempuh dalam rangka pencapaian Misi Meningkatkan Usaha Kecil dan Menengah; 5. Peningkatan kualitas dan hasil usaha unggulan. Strategi ini ditempuh dalam rangka pencapaian Misi Meningkatkan Kualitas Hasil Pertanian, Perikanan, Pariwisata, Pendidikan, Perdagangan dan Jasa. Rumusan kebijakan Kecamatan Kasemen dalam melaksanakan tugas pemerintahannya adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan Kecamatan; 2. Mengadakan rapat kordinasi satu kali dalam satu bulan dan konsultasi keluar daerah tiap tiga bulan sekali; 3. Meningkatkan disiplin administrasi perkantoran; 4. Meningkatkan peran aktif dan control masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan untuk mencapai hasil yang diharapkan; 5. Meningkatkan pengawasan dan monitoring serta evaluasi program kegiatan yang telah direncanakan;

75

6. Meningkatkan hubungan kerja dengan seluruh lembaga pemerintah maupun non pemerintah; 7. Meningkatkan kinerja petugas pelayanandengan SDM yang handal untuk mencapai pelayanan masyarakat yang maksimal; 8. Peningkatan transparansi, partisipasi dan mutu pelayanan melalui peningkatan akses dan sebaran informasi. 4.2.

Deskripsi Data Deskripsi data merupakan penjelasan mengenai data yang telah didapatkan

dari hasil penelitian lapangan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori model implementasi kebijakan menurut Edward III. Teori tersebut menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (outcomes) yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang akan dicapai. Variable-variabel yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan yaitu : 1. Komunikasi a. Transisi b. Kejelasan c. Konsistensi 2. Sumber Daya a. Staff b. Informasi c. Wewenang d. Fasilitas

76

3. Disposisi a. Pengangkatan Birokrat b. Insentif 4. Struktur Birokrasi a. Melaksanakan SOPs b. Melaksanakan Fragmentasi Berdasarkan kategori diatas, maka peneliti membuat matrik agar data-data yang ada dari hasil kategorisasi dapat dibaca dan dipahami secara keseluruhan. Setelah itu dianalisis kembali untuk mencari kesimpulan yang signifikan selama penelitian. Setelah data dan informasi yang didapatkan bersifat jenuh, artinya telah ada pengulangan informasi, maka kesimpulan tersebut dapat diambil untuk dijadikan jawaban dalam membahas masalah penelitian. 4.2.1. Informan Penelitian Adapun informan-informan yang dibutuhkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut : Tabel 4.1 Informan Penelitian No.

Kode Informan

Nama/Jabatan Informan

1.

I1

2.

I2

3. 4.

I3 I4

5. 6. 7. 8.

I5 I6 I7 I8

Tenaga Ahli Administrasi GERBANG RATU BPPMD Provinsi Banten Korkot Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Kota Serang BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) Kasemen BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) Kasunyatan BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) Kilasah Tokoh Masyarakat Kelurahan Kasemen Tokoh Masyarakat Kelurahan Kasunyatan Tokoh Masyarakat Kelurahan Kilasah

77

4.3.

Pembahasan Hasil Penelitian Mengingat bahwa jenis dan analisis data yang dipergunakan dalam

penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka data yang diperoleh bersifat deskriptif berbentuk kata dan kalimat dari hasil wawancara, hasil observasi lapangan serta data hasil dokumentasi lainnya. Dengan menggunakan teknik data kualitatif menggunakan konsep yang diberikan oleh Edward III, data-data tersebut dianalisis selama proses penelitian berlangsung. Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan melalui wawancara, dokumentasi, maupun observasi. Kemudian dilakukan reduksi berdasarkan jawaban yang sama dan berkaitan dengan pembahasan masalah penelitian serta dilakukan kategorisasi dalam penyusunan jawaban penelitian. Dari data yang diperoleh peneliti dilapangan, baik itu berupa observasi maupun wawancara, maka peneliti mendapatkan beberapa data yang kompleks. Akan tetapi setelah data direduksi, maka peneliti mendapatkan data-data sesuai dengan apa yang diinginkan pada fokus penelitian. Edward III mengungkapkan bahwa suatu keberhasilan implementasi kebijakan publik amat ditentukan oleh tingkat implementabilitas kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas Komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi. Kaitannya dengan Peraturan Gubernur Banten Nomer 13 Tahun 2012 Tentang Program Gerakan Pembangunan Kecamatan Banten Bersatu di Kecamatan Kasemen Kota Serang harus dilihat dari empat factor yaitu 1. Komunikasi, 2. Sumber daya, 3. Disposisi, 4. Struktur birokrasi, sebab dari keempat faktor

78

tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda. Jika (1). Komunikasi (atau pentransmisian informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. Karenanya, komunikasi yang baik menghasilkan implementasi kebijakan yang baik pula. (2). Sumber daya merupakan hal penting lainnya karena dalam mengimplementasikan kebijakan sumber daya merupakan tokoh atau penggerak kebijakan tersebut. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauhmana sumber daya dapat berjalan dengan rapi dan baik. (3). Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. (4). Struktur birokrasi, walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, tetapi kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi masih tetap ada karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat

79

mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Peraturan Gubernur Nomer 13 Tahun 2012 Tentang Program Gerakan Pembangunan Kecamatan Banten Bersatu merupakan peratuan yang mengatur tentang Program Pembangunan Kecamata Banten Bersatu antara lain adalah pemberian dana bantuan 1 Milyar per kecamatan se Provinsi Banten. Terkait implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melaksanakan aktivitas, sehingga ujungnya akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan kebijakan tersebut. Lain dari pada itu implementasi kebijakan juga merupakan perihal yang penting dalam semua tahapan kebijakan, sebab dari sini, keseluruhan prosedur kebijakan bisa dipengaruhi oleh tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan kebijakan tersebut. Pada saat penelitian yang dilakukan dengan wawancara dan maupun observasi lapangan, peneliti mendapatkan data-data yang kompleks. Setelah melakukan proses reduksi data justru mendapatkan data-data yang peneliti butuhkan. Data-data tersebut akan dipaparkan peneliti sesuai focus penelitian, diantaranya : 4.3.1. Komunikasi 4.3.1.1.Transmisi Penyaluran komunikasi yang baik akan mendapatkan suatu implementasi yang baik pula, seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi). Hal tersebut disebabkan karena

80

komunikasi telah memulai beberapa tingkatan birokrasi sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komuni kasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi

harus ditransisikan

(atau

dikomunikasikan)

kepada

bagian

personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi (pennyaluran informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. Komunikasi antar tim pelaksana dengan masyarakat sudah berjalan dengan baik karena dengan adanya komunikasi yang baik maka penerima kebijakan akan paham apa yang harus mereka lakukan. Sesuai apa yang dikatakan oleh Tenaga Ahli Administrasi GERBANG RATU BPPMD Provinsi Banten, belaiu menyatakan bahwa: “Komunikasi berjalan dengan baik, karena memang harus terjalin komunikasi yang baik agar program tersebut dapat berjalan dengan semestinya. Sehingga tidak ada hambatan-hambatan yang berarti..” (Wawancara dengan I1 Senin 04 Mei 2015, 10.00 WIB, Kantor BPPMD Provinsi Banten KP3B). Berdasarkan wawancara dengan I1

diatas dapat diketahui bahwa

komunikasi antara tim pelaksana program dengan masyarakat harus terjalin dengan baik karena komunikasi itu sangat penting

agar program ini berjalan

sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh

81

Korkot Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Kota Serang, beliau mengatakan: “Semua komunikasi sudah berjalan dengan baik dan maksimal, sudah seharusnya komunikasi harus terjalin dengan baik agar program pemerintah bisa terlaksana.” (Wawancara dengan I2 Rabu 29 April 2015, 13.00 WIB, kantor PNPM Mandiri Perkotaan Kota Serang Ciceri). Berdasarkan wawancara dengan I2 komunikasi antara tim pelaksana program

diatas dapat diketahui bahwa dengan masyarakat harus berjalan

dengan baik dan maksimal. Hal ini dipertegas oleh BKM Kelurahan Kasemen, beliau menyatakan bahwa: “Komunikasinya baik sekali dan berjalan dengan lancar.” (Wawancara dengan I3 Selasa 28 April 2015, 13.00 WIB, Kantor BKM Kelurahan Kasemen Kecamatan Kasemen). Berdasarkan wawancara dengan I3

diatas dapat diketahui bahwa

komunikasi dari Top-Down berjalan dengan lancar dan baik sekali. Hal ini juga diperkuat oleh tokoh masyarakat Kelurahan Kasemen yang menyatakan bahwa: “Baik, komunikasi berjalan dengan baik. Sebelumnya pihak kecamatan mengadakan sosialisasi di kantor BPPMD provinsi Banten dan yang kedua di Kantor BKM Kelurahan Kasemen yang memberi arahan langsung ke kampungkampung.” (Wawancara dengan I6 Kamis 30 April 2015, 16.00 WIB, Kampung Angsoka Jaya Kasemen). Berdasarkan wawancara dengan I3

dan I6

dapat diketahui bahwa

komunikasi dari pelaksana program kepada masyarakat Kecamatan Kasemen berjalan dengan baik karena pihak pelaksana program mengadakan sosialisasi dan memberi arahan langsung terkait dengan program tersebut.

82

Kemudian wawancara dengan BKM Kelurahan Kasunyatan, beliau mengungkapkan bahwa: “Bagus, komunikasi yang terjalin antara pelaksana program dan masyarakat sangat berjalan dengan maksimal.” (Wawancara dengan I4 Rabu 29 April 2015, 10.00 WIB, Kantor BKM Kelurahan Kasunyatan Kecamatan Kasemen). Berdasarkan wawancara dengan I4

diatas dapat diketahui bahwa

komunikasi dari pelaksana program dan masyarakat harus terjalin dengan baik, agar program pemerintah dapat berjalan dengan maskimal. Hal demikian juga disampaikan oleh tokoh masyarakat Desa Kasunyatan yang mengungkapkan bahwa: “Cukup baik, pihak pemerintah dan PNPM Mandiri sudah cukup memberikan arahan soal GERBANG RATU jadi Insha Allah tidak ada masalah untuk Desa Kasunyatan.” (Wawancara dengan I7 Kamis 30 April 2015, 13.00 WIB, Kampung Kenari Kasunyatan). Berdasarkan wawancara dengan I4

dan I7

dapat diketahui bahwa

komunikasi yang dilakukan pelaksana program sudah cukup, dan tidak ada masalah komunikasi untuk masyarakat Kelurahan Kasunyatan. Selanjutnya

wawancara

dengan

BKM Kelurahan

Kilasah,

beliau

menyatakan bahwa: “Sudah berjalan dengan baik sekali, kalau menurut saya tidak ada masalah kalau untuk masalah komunikasi mengenai program GERBANG RATU ini.” (Wawancara dengan I5 Senin 27 April 2015, 10.00 WIB, Kantor BKM Kelurahan Kilasah Kecamatan Kasemen).

83

Berdasarkan wawancara dengan I5

diatas dapat diketahui bahwa

komunikasi sudah berjalan dengan baik, dan tidak masalah mengenai masalah komunikasi. Hal demikian juga diperkuat oleh tokoh masyarakat Desa Kilasah, beliau menyatakan bahwa: “Komunikasi sudah berjalan dengan baik, pihak kelurahan mengadakan pertemuan dan sudah memberikan arahan yang cukup jelas.” (Wawancara dengan I8, Kamis 30 April 10.00 WIB, Kampung Kilasah). Berdasarkan wawancara dengan I5 dan I8 dapat ditarik kesimpulan bahwa komunikasi dan arahan yang diberikan pihak Kelurahan Kilasah kepada masyakat kasemen sudah cukup jelas. Dalam pelaksanaan program GERBANG RATU ini komunikasi dari atas ke bawah/ Top-Down sangat penting sekali, agar terlaksananya program dengan maksimal. Selain itu juga peneliti menggunakan triangulasi teknik yaitu dengan cara mewawancarai informan lain dengan pertanyaan serupa terhadap informan yang berbeda dan kesimpulan hasil wawancaranya adalah komunikasi yang terjalin dari pelaksana Program GERBANG RATU di Kecamatan Kasemen Kota Serang dengan sasaran program sudah berjalan dengan baik dan maksimal. 4.3.1.2.Kejelasan Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan. Ketidakjelasan pesan kebijakan selalau menghalangi implementasi, pada tatanan tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tatanan yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang hendak

84

diciptakan. Dalam suatu program, kejelasan sangatlah penting karena untuk menjalankan suatu program terutama program pemberdayaan yang diperuntukan kepada masyarakat. Dalam hal ini pemerintah maupun pelaksana program harus dapat mensosialisasikan program tersebut dengan jelas sehingga program tersebut dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Komunikasi antar pelaksana program dengan masyarakat sudah berjalan cukup baik karena adanya komunikasi yang baik maka penerima pelaksana program akan

mudah mengerti apa yang

harus mereka lakukan. Kejelasan dalam komunikasi juga harus diperhatikan agar komunikasi yang diterima tidak membingungkan dan ambigu. Sesuai

dengan

yang diutarakan oleh

Tenaga

Ahli

Administrasi

GERBANG RATU BPPMD Provinsi Banten, bahwa: “Secara prosedural sudah jelas semua, kita melakukan sosialisasi dengan cara memberikan pengarahan langsung dan memberikan pedoman pelaksanaan program dari situ diharapakan dapat dimengerti.” (Wawancara dengan I1 Senin 04 Mei 2015, 10.00 WIB, Kantor BPPMD Provinsi Banten KP3B). Berdasarkan wawancara dengan I1 diatas dapat diketahui bahwa pelaksana program sudah melakukan semua secara prosedural dengan cara melakukan sosialisasi dengan cara memberikan pengarahan langsung dan memberikan pedoman pelaksanaan program dan diharapakan semua pihak dapat mengerti. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Korkot Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Kota Serang, beliau menyatakan bahwa: “Harus jelas, Sosialisasi pelaksana program di Kota Serang terutama di Kecamatan Kasemen sudah sesuai dengan apa yang diharapkan, walaupun tidak

85

semua masyarakat Kasemen hanya tokoh masyarakat saja yang kami harapkan para tokoh masyarakat dapat menyebarluaskan informasi yang sudah diperoleh kepada masyarakat Kasemen lainnya.” (Wawancara dengan I2 Rabu 29 April 2015, 13.00 WIB. Kantor PNPM Mandiri Perkotaan Kota Serang Ciceri). Berdasarkan dengan wawancara dengan I2

dapat diketahui bahwa

sosialisasi sudah dilakukan dengan apa yang diharapkan walaupun tidak semua masyarakat yang menerima sosialisasi tersebut, pelaksana program berharap tokoh masyarakat dapat menyebarluaskan informasi ke semua masyarakat mengenai program GERBANG RATU ini.

Hal ini serupa dengan yang dinyatakan oleh

BKM Kelurahan Kasemen, bahwa: “Informasi mengenai GERBANG RATU dari pihak

pemerintah

kepada

kami

sudah

cukup

jelas,

dan

kami

pun

menginformasikan ke seluruh ketua RT/RW juga sudah jelas.” (Wawancara dengan I3 Selasa 28 April 2015, 13.00 WIB Kantor BKM Kelurahan Kasemen). Berdasarkan wawancara dengan I3 diketahui bahwa dalam pentransmisian informasi dari pihak Pemerintah sudah cukup jelas, dan dari pihak kelurahan kepada ketua RT/RW pun sudah cukup jelas. Hal ini diperkuat oleh pernyataan dari tokoh masyarakat Kelurahan Kasemen, beliau menyatakan bahwa: “Jelas, semua informasi mengenai GERBANG RATU untuk Kelurahan Kasemen sudah tersampaikan dengan baik sampai ke RT/RW setempat.” (Wawancara dengan I6 Kamis 30 April 16.00 WIB, Kampung Angsoka Jaya Kasemen). Berdasarkan wawancara I3 dan I6 komunikasi sudah jelas, informasi mengenai GERBANG RATU di Kelurahan Kasemen sudah tersampaikan dengan jelas sampai ke tingkat RT/RW.

86

Menanggapi

wawancara

dengan

I2, BKM

Kelurahan

Kasunyatan

menyatakan bahwa: “Sudah jelas, setelah pemerintah mengadakan sosialisasi dengan seluruh BKM di kantor BPPMD Provinsi Banten, dan selang waktu 3 hari kami langsung mengadakan pertemuan dengan ketua RT/RW se Kelurahan Kasunyatan guna memberikan informasi yang sudah diperoleh.” (Wawancara dengan I4 Rabu 29 April, 10.00 WIB. Kantor BKM Kelurahan Kasunyatan). Berdasarkan wawancara dengan I4 dapat diketahui bahwa setelah pihak Pemerintah mengadakan sosialisasi, tidak menunggu lama BKM Kelurahan Kasunyatan pun langsung mengadakan pertemuan dengan ketua RT/RW se Kelurahan Kasunyatan guna memberikan informasi yang sudah diperoleh. Hal serupa juga dinyatakan oleh tokoh masyarakat Kelurahan Kasunyatan bahwa: “Jelas, dari pihak pemerintah sangat jelas, dari pihak BKM Kasunyatan juga sangat jelas, tidak ada masalah kalau untuk informasi.” (Wawancara dengan I7 Kamis 30 April 13.00 WIB, Kampung Kenari Kasunyatan). Berdasarkan wawancara dengan I4

dan I7

dapat diketahui bahwa

komunikasi yang dilakukan pihak pemerintah kepada pihak BKM Kelurahan Kasunyatan sudah cukup jelas, dan dari pihak BKM Kelurahan Kasunyatan kepada RT/RW juga sangat jelas. Tidak ada masalah dalam hal komunikasi untuk Kelurahan Kasunyatan. Menanggapi wawancara I2, BKM Kelurahan Kilasah mengakatan bahwa: “Jelas sekali sampai ke tingkat RT/RW juga sudah cukup jelas, sampai ke masyarakat juga tidak ada masalah.” (Wawancara dengan I5 Senin 27 April 10.00 WIB, Kantor BKM Kelurahan Kilasah).

87

Berdasarkan wawancara dengan I5 komunikasi yang diberikan oleh pihak pemerintah sudah jelas sampai ke tingkat RT/RW. Sampai ke masyarakat juga tidak ada masalah. Hal ini diperkuat oleh pernyataan dari tokoh masyarakat Desa Kilasah, beliau menyatakan bahwa: “Dari pemerintah sampai ke BKM kebetulan saya ikut sosialisasinya jadi menurut saya jelas sekali arahan yang diberikan mengenai GERBANG RATU ini.” (Wawancara dengan I8 Kamis 30 April 10.00 WIB, Kampung Kilasah). Dari wawancara dengan I5 dan I8 dapat ditarik kesimpulan bahwa komunikasi dari pihak pemerintah kepada BKM Kelurahan Kilasah dan kepada masyarakat sudah cukup jelas. Setelah peneliti membandingkan hasil wawancara, observasi, studi dokumentasi maka peneliti dapat menarik kesimpulan sementara bahwa komunikasi yang dilakukan oleh pihak pelaksana program sampai kepada masyarakat Kecamatan Kasemen Kota Serang megenai Program GERBANG RATU ini sudah cukup jelas. Hal ini juga diperkuat dengan adanya laporan capaian kegiatan yang diberikan oleh korkot kota Serang. 4.3.1.3. Konsistensi Pemerintah harus konsisten dengan apa yang diberikan dalam suatu pelaksanaan suatu komunikasi. Karena jika tidak ada konsistensi maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana program di lapangan. Dalam segi pemberian arahan dan perintah sikap Pemerintah harus konsisten agar pelaksana program dapat menjalankan program dengan baik dan sesuai prosedur dari

88

Pemerintah. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Tenaga Ahli Administrasi

GERBANG

RATU

BPPMD

Provinsi

Banten,

beliau

mengungkapkan bahwa: “Sudah sangat konsisten, bahkan pemerintah ikut mendorong agar program ini berjalan dengan baik karena dengan adanya program GERBANG RATU ini dapat membantu masyarakat di Kecamatan se Provinsi Banten baik secara fisik maupun ekonomi masyarakatnya.” (Wawancara dengan I1 Senin 04 Mei 2015 10.00 WIB, Kantor BPPMD Provinsi Banten KP3B). Berdasarkan wawancara dengan I1 dapat diketahui bahwa komunikasi yang dilakukan pemerintah sudah konsisten dan pemerintah ikut mendorong agar program ini dapat berjalan dengan baik sehingga dapat membantu masyarakat di semua kecamatan se Provinsi Banten baik secara fisik maupun ekonomi masyarakat. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan Korkot Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Kota Serang, beliau mengungkapkan bahwa: “Sudah konsisten dan cukup jelas sekali.” (Wawancara dengan I2 Rabu 29 April 2015 13.00 WIB, Kantor PNPM Mandiri Perkotaan Kota Serang Ciceri). Berdasarkan wawancara dengan I2 dapat diketahui bahwa komunikasi yang dilakukan dengan pemerintah sudah konsisten dan cukup jelas sekali. Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan dari BKM Kelurahan Kasemen: “Sudah, kami semua bekerja sesuai prosedur yang telah diberikan dan disepakati.” (Wawancara dengan I3 Selasa 28 April 13.00 WIB, Kantor BKM Kelurahan Kasemen).

89

Berdasarkan wawancara dengan I3 diketahui bahwa pihak pelaksana program sudah melakukan komunikasi dengan konsisten dan pihak Kelurahan Kasemen juga sudah melakukan hal yang sama dan bekerja sesuai prosedur yang telah diberikan dan disepakati. Hal ini diperkuat dengan pernyataan tokoh masyarakat Kelurahan Kasemen yang menyatakan bahwa: “Konsisten, pihak BKM Kelurahan Kasemen memberikan komunikasi yang baik.” (Wawancara dengan I6 Kamis 30 April 16.00 WIB, Kampung Angsoka Jaya Kasemen). Dari wawancara I3 dan I6 dapat ditarik kesimpulan bahwa komunikasi yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat Kasemen sudah konsisten karena pihak BKM sendiri sudah memberikan arahan sesuai prosedur yang sudah disepakati. Menanggapi wawancara dengan

I2, BKM Kelurahan

Kasunyatan

menyatakan bahwa: “Jelas konsisten sekali, dalam hal ini pemerintah sudah jelas memberikan arahan dan dorongan, pihak kami pun sudah mengikuti prosedur sehingga semua masyarakat kasunyatan sudah mengerti mengenai program ini.” (Wawancara dengan I4 Rabu 29 April 2015 10.00 WIB, Kantor BKM Kelurahan Kasunyatan). Berdasarkan dengan wawancara dengan I4 dapat diketahui bahwa komunikasi yang dilakukan pelaksana program sudah cukup konsisten, dan pihak BKM Kelurahan Kasunyatan pun sudah mengikuti prosedur sehingga diharapkan masyarakat sudah mengerti mengenai Program GERBANG RATU ini. Berbeda dengan pernyataan I4, tokoh masyarakat Kelurahan Kasunyatan menyatakan bahwa: “Tidak konsisten kalau menurut saya, sebelumnya program ini berjalan sosialisasi pihak BKM menjelaskan bahwa program GERBANG RATU ini akan

90

bekerja berdasarkan musrenbang kecamatan, tapi dalam implementasinya tidak sesuai dengan musrenbang.” (Wawancara dengan I7 Kamis 30 April 10.00 WIB, Kampung Kenari Kasunyatan). Berdasarkan wawancara dengan I4 dan I7 dapat ditarik kesimpulan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh pihak pelaksana program tidak konsisten ini dibuktikan dengan pernyataan dari tokoh masyarakat Kelurahan Kasunyatan bahwa implementasi Program GERBANG RATU ini tidak sesuai dengan musrenbang. Menanggapi jawaban dari

I7, I2

menjelaskan bahwa: “Memang

berdasarkan musrenbang tetapi dalam implementasinya kita sengaja memberikan wewenang kepada pelaksana program di tingkat desa agar mereka mengetahui apa yang dibutuhkan oleh desa masing-masing, jadi kalau mereka mau bikin jalan yasudah kita bantu fasilitas dan lain-lainnya.” (Wawancara tambahan dengan I2 Rabu 06 Mei 2015 13.00 WIB, Kantor PNPM Mandiri Perkotaan Kota Serang Ciceri). Berdasarkan wawancara dengan I2 menanggapi pernyataan dari I7 dapat diketahui bahwa Program GERBANG RATU mengikuti agenda musrenbag, tetapi dalam implementasinya tetap masyarakat yang memegang kendali atas penggunaan dana bantuan tersebut. Menanggapi wawancara I2, BKM Kelurahan Kilasah menyatakan bahwa: “Sudah konsisten dengan adanya program ini pemerintah juga turut meninjau

91

implementasinya.” (Wawancara dengan I5 Senin 27 April 2013 10.00 WIB, Kantor BKM Kelurahan Kilasah). Berdasarkan wawancara dengan I5 dapat diketahui bahwa komunikasi ke BKM Kelurahan Kilasah sudah konsisten dan pemerintah juga turut meninjau implementasinya. Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan dari tokoh masyarakat Kelurahan Kilasah bahwa: “Konsisten, karena pihak PNPM Mandiri juga melakukan monitoring langsung.” (Wawancara dengan I8 Kamis 30 April 10.00 WIB, Kampung Kilasah). Dari wawancara I5 dan I8 dapat ditarik kesimpulan bahwa komunikasi yang dilakukan pelaksana program GERBANG RATU di Kecamatan Kasemen Kota Serang dari BKM Kelurahan Kilasah sudah konsisten karena adanya tinjauan langsung dan monitoring dari pelaksana program terkait GERBANG RATU. Hasil wawancara ini dilakukan dengan menggunakan triangulasi teknik yaitu tidak hanya mempercayai satu informan saja tetapi juga mecoba mewawancarai informan lain agar hasil dari wawancara tersebut benar-benar dipercaya. Dalam indikator komunikasi baik transmisi, kejelasan maupun konsistensi yang dilakukan oleh pihak pelaksana program maupun masyarakat sudah berjalan dengan baik hal tersebut dapat dilihat berdasarkan asumsi-asumsi dari setiap informan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pelaksana program sudah dilakukan dengan baik. Selain itu juga sesuai dengan obsevasi yang peneliti lakukan, serta ada bukti dokumentasi tentang jalannya proses sosialisai kepada warga. Serta pemerintah konsisten dalam menyampaikan informasi maupun menjalankan kegiatan dari Program GERBANG RATU di Kecamatan Kasemen

92

Kota Serang ini dan senantiasa mendorong program ini dengan baik karena dengan adanya program ini dapat membantu masyarakat baik secara fisik maupun secara ekonomi. Hal ini juga diperkuat dengan adanya laporan capaian kegiatan yang diberikan oleh korkot kota Serang. 4.3.2. Sumber Daya 4.3.2.1.Staf Faktor kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting lainnya, sumber daya manusia yang ada di Kecamatan Kasemen Kota Serang cukup mendukung unutk mendorong agar program pemerintah ini dapat terlaksana dengan baik. Sumber daya manusia yang ada di Kecamatan Kasemen Kota Serang dipilih berdasarkan musyawarah dan seleksi oleh pihak kecamatan dan kelurahan sehingga dapat terlihat yang berkompeten dan mampu untuk menjalankan program tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Tenaga Ahli Administrasi GERBANG RATU BPPMD Provinsi Banten, beliau menyatakan bahwa: “Seluruh pelaksana program ini dipilih oleh kami serta mendapatkan persetujuan dari masyarakat desa tersebut melalui musyawarah berdasarkan syarat-syarat tertentu baik dari segi kemampuan dan pengetahuannya.” (Wawancara dengan I1 Senin 04 Mei 2015 10.00 WIB, Kantor BPPMD Provinsi Banten KP3B). Berdasarkan wawancara dengan I1 diatas dapat diketahui bahwa orangorang yang melaksanakan Program GERBANG RATU ini adalah orang-orang yang sudah dipilih secara musyawarah berdasarkan syarat-syarat tertentu baik dari segi kemampuan dan pengetahuannya. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan

93

oleh Korkot Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Kota Serang, beliau mengungkapkan bahwa: “Pelaksana program di tingkat kelurahan/desa dipilih berdasarkan musyawarah dan telah disepakati oleh semua pihak.” (Wawancara dengan I2 Rabu 29 April 2015 13.00 WIB, Kantor PNPM Mandiri Perkotaan Kota Serang). Berdasarkan wawancara dengan I2 menerangkan bahwa pelaksana program ditingkat kelurahan/desa sudah dipilih berdasarkan musyawarah dan telah disepakati oleh semua pihak. Hal ini diperkuat oleh pernyataan BKM Kelurahan Kasemen, beliau menyatakan bahwa: “Pelaksana program semuanya dari warga desa setempat, jadi mereka yang lebih mengerti apa yang desa mereka butuhkan yang paling penting dana tersebut digunakan dengan sewajarnya dan bersifat pembangunan desa.” (Wawancara dengan I3 Selasa 28 April 13.00 WIB, Kantor BKM Kelurahan Kasemen). Berdasarkan wawancara dengan I3 dapat diketahui bahwa pelaksana program semuanya dari warga desa setempat, jadi mereka yang lebih mengerti apa yang desa mereka butuhkan yang paling penting dana tersebut digunakan dengan sewajarnya dan bersifat pembangunan desa. Hal ini juga sesuai dengan yang dinatakan oleh tokoh masyarakat Kelurahan Kasemen, yang menyatakan bahwa: “Kita dipilih berdasarkan musyawarah di BKM Kelurahan Kasemen, dan harus ada persetujuan dari semua tokoh masyarakat desa.” (Wawancara dengan I6 Kamis 30 April 2015 16.00 WIB, Kampung Angsoka Jaya Kasemen). Berdasarkan wawancara dengan I3 dan I6 maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemilihan staf atau pelaksana program di tingkat kelurahan terutama

94

Kelurahan Kasemen dipilih berdasarkan musyawarah, yang sesuai dengan kriteria dan disepakati oleh semua pihak dan masyarakat desa terkait. Menanggapi wawancara dengan

I2, BKM Kelurahan

Kasunyatan

mengungkapkan bahwa: “Orang-orangnya sesuai dengan musyawarah di BKM waktu itu, pengalamannya, pengetahuannya juga sebagai pertimbangan untuk dipilih.” (Wawancara dengan I4 Rabu 29 April 2014 10.00 WIB, Kantor BKM Kelurahan Kasunyatan). Berdasarkan wawancara dengan I4 dapat diketahui bahwa orang-orangnya sesuai dengan musyawarah di BKM waktu itu, pengalamannya, pengetahuannya juga sebagai pertimbangan untuk dipilih. Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan dari tokoh masyarakat Kelurahan Kasunyatan yang menyatakan bahwa: “Saya dipilih waktu itu karena saya aktif di kegiatan karang taruna desa, dan saya dipercaya sebagai pelaksana program GERBANG RATU di tingkat desa melalui musyawarah.” (Wawancara dengan I7 Kamis 30 April 13.00 WIB, Kampung Kenari Kasunyatan). Berdasarkan wawancara dengan I4 dan I7 dapat ditarik kesimpulan bahwa pemilihan staf/pelaksana program di tingkat Kelurahan Kasunyatan berjalan melalui musyawarah dan mempertimbangkan pengalaman dan pengetahuannya. Menanggapi wawancara dengan I2, BKM Kelurahan Kilasah menyatakan bahwa: “Semua berasal dari desa tempat tinggal masing-masing, dipilih dari musyawarah, setelah dicatat kemudian dipanggil ditanya bersedia atau tidak,

95

setelah itu langsung berjalan.” (Wawancara dengan I6 Senin 27 April 10.00 WIB, Kantor BKM Kelurahan Kilasah). Berdasarkan hasil wawancara dengan I5 pelaksana program di tingkat kelurahan harus berasal dari kelurahan masing-masing, dan kemudian dipilih dari musyawarah setelah itu dipanggil dan ditanya bersedia atau tidaknya menjalan program ini di kelurahannya setelah itu langsung program berjalan. Hal ini juga diperkuat dengan adanya pernyataan dari tokoh masyarakat Kilasah yang menyatakan bahwa: “Pemilihan staf waktu itu lewat musyawarah dan hasilnya baik.” (Wawancara dengan I8 Kamis 30 April 10.00 WIB, Kampung Kilasah). Berdasarkan hasil wawancara dengan I5 dan I8 dapat ditarik kesimpulan bahwa staf Kelurahan Kilasah dipilih melalui musyawarah yang adil dan mufakat. Selain itu juga pertimbangannya adalah pelaksana program harus orang asli desa tersebut. Setelah peneliti mewawancarai semua informan, mengobservasi, dan melihat dokumentasi terkait sumber daya ini terutama dalam hal staf peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa penentuan pegawai yang akan mengelola kegiatan tersebut berdasarkan hasil musyawarah dan juga seleksi berdasarkan kemampuan dan pengetahuannya. Hal ini agar pegawai yang akan mengelola kegiatan memiliki kemampuan yang bagus, sehingga dapat menjalankan tugas dengan baik. 4.3.2.2.Informasi Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama, informasi yang berhubungan dengan cara cara melaksanakan kebijakan.

96

Implementor harus harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Kedua, informasi mengenal data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang yang terlihat dalam pelaksanaan tersebut patuh terhadap hukum. Dalam pelaksanaan Program GERBANG RATU di Kecamatan Kasemen Kota Serang masyarakat mengetahui proses yang berlaku dalam pengelolaan program tersebut. Seperti yang diungkapkan Tenaga Ahli Administrasi GERBANG RATU BPPMD Provinsi Banten beliau mengungkapkan bahwa: “ Sosialisasi dari kami sudah dari A-Z, informasi yang jelas sudah tersampaikan dengan baik, ini dibuktikan dengan implementasi di lapangan.” (Wawancara dengan I6 Senin 04 Mei 2015 10.00 WIB, Kantor BPPMD Provinsi Banten KP3B). Berdasarkan wawancara dengan I1 dapat diketahui bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh BPPMD sudah cukup, informasinya juga sudah tersampaikan dengan baik ini dibuktikan dengan implementasi di lapangan. Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan dari Korkot Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Kota Serang beliau menyatakan bahwa: “Informasi sudah jelas dengan dikeluarkan buku pendoman pelaksanaan yang diberikan kepada masing-masing fasilitator di desa, didalam buku pendoman tersebut sudah sangat jelas peraturan, teknis, dan segala sesuatu mengenai Program GERBANG RATU ada di situ.” (Wawancara dengan I2 Rabu 29 April 2015 13.00 WIB, Kantor PNPM Mandiri Perkotaan Kota Serang Ciceri).

97

Berdasarkan wawancara dengan I2 dapat diketahui bahwa informasi yang diberikan oleh kami sudah cukup jelas dan kami juga mengeluarkan buku pedoman pelaksanaan yang didalamnya sudah tertera teknis, peraturan, dan segala sesuatu mengenai program tersebut. Hal ini serupa dengan dinyatakan oleh BKM Kelurahan Kasemen: “Bagus sekali tidak ada masalah, kalau masyarakat masih bingung kan bisa menghubungi fasilitator dari PNPM Mandiri atau saya

dan

sudah diberikan buku pedoman, yang jelas informasi sudah sampai dengan maksimal.” (Wawancara dengan I3 Selasa 28 April 2015 13.00 WIB, Kantor BKM Kelurahan Kasemen). Berdasarkan wawancara dengan I3 dapat kita ketahui bahwa informasi sudah tersalurkan dengan baik ini dibuktikan dengan pernyataan dari tokoh masyarakat Kasemen, beliau menyatakan bahwa: “Jelas dan sudah dimengerti, lagi pula sudah ada buku pedoman pelaksanaan jadi yang kurang dimengerti tinggal baca disitu ada semua.” (Wawancara dengan I6 Kamis 30 April 16.00 WIB, Kampung Angsoka Jaya Kasemen). Berdasarkan wawancara dengan I3 dan I6 maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk di Kelurahan Kasemen dalam hal informasi tidak ada masalah dikarenakan masyarakat terbantu dengan adanya sosialisasi dan pemberian buku pedoman pelaksanaan GERBANG RATU disetiap desa. Menanggapi wawancara dengan

I2, BKM Kelurahan

Kasunyatan

menyatakan bahwa: “Informasi sudah jelas, kalau tidak jelas pasti mandek dan banyak masalahnya.” (Wawancara dengan I4 Rabu 29 April 2015 10.00 WIB, Kantor BKM Kelurahan Kasunyatan).

98

Berdasarkan wawancara dengan I4 dapat diketahui bahwa informasi yang dilakukan oleh pihak BKM Kelurahan Kasunyatan sudah sangat jelas ini dibuktikan tidak ada masalah dalam pelaksanaan program di wilayah tersebut. Hal ini juga diperkuat oleh tokoh masyarakat Kasunyatan, beliau mengungkapkan bahwa: “Jelas sekali, Informasi yang saya dapat jelas dan ada buku pedoman pelaksanaan juga jadi cukup jelas.” (Wawancara dengan I7 Kamis 30 April 13.00 WIB, Kampung Kenari Kasunyatan). Berdasarkan wawancara dengan I4 dan I7 dapat ditarik kesimpulan bahwa informasi dari BKM Kelurahan Kasunyatan tidak ada masalah karena masyarakat merasa terbantu dengan adanya informasi berupa lisan dan tulisan dari pemerintah. Menanggapi wawancara I2, BKM Kelurahan Kilasah juga beranggapan bahwa: “Informasi yang disalurkan sudah jelas dan dimengerti, buku pedoman pelaksanaan juga sudah saya berikan.” (Wawancara dengan I5 Senin 27 April 2015 10.00 WIB, Kantor BKM Kelurahan Kilasah). Berdasarkan wawancara dengan I5 dapat diketahui bahwa informasi yang sudah disalurkan oleh pihak BKM Kelurahan Kilasah sudah dimengerti dan jelas, sesuai dengan buku pedoman pelaksanaan yang sudah diberikan. Hal ini juga diperkuat dengan adanya pernyataan dari tokoh masyarakat Kelurahan Kilasah yang menyatakan bahwa: “Cukup jelas dan dimengerti, kita bekerja juga berdasarkan buku pedoman pelaksanaan yang sudah diberikan.” (Wawancara dengan I8 Kamis 30 April 10.00 WIB, Kampung Kilasah).

99

Berdasarkan wawancara dengan I5 dan I8 dapat ditarik kesimpulan bahwa informasi yang diberikan oleh pihak BKM Kelurahan Kilasah kepada masyarakat Kilasah mengenai Program GERBANG RATU ini sudah cukup dimengerti dan masyarakat bekerja juga sesuai dengan buku pedoman pelaksanaan yang sudah diberikan. Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan studi dokumentasi dengan semua informan mengenai sumber daya dalam hal informasi maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa baik Pemerintah dan masyarakat sudah memberikan semua informasi terkait dengan Program GERBANG RATU di Kecamatan Kasemen Kota Serang ini dengan sangat baik dan menjalankan proses tersebut sesuai dengan alur yang berlaku berdasarkan buku pedoman pelaksanaan. Hal ini juga diperkuat dengan adanya laporan capaian kegiatan yang diberikan oleh korkot kota Serang. 4.3.2.3.Wewenang Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan merupakan otoritas atas legitimasi bagi para pelaksana program dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Tetapi dalam konteks lain, ketika wewenang formal tersebut ada maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak

100

efektivitas diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, tetapi disisi lain efektivitas akan menyurut mana kala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atas demi kepentingan kelompoknya. Dalam hal ini pemerintah maupun pengelola di lapangan sudah menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik, seperti yang diungkapkan oleh Tenaga Ahli Administrasi GERBANG RATU BPPMD Provinsi Banten, beliau menyatakan bahwa: “Pemerintah maupun pelaksana program GERBANG RATU sudah menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik ketika musyawarah maupun dalam pelaksanaannya.” (Wawancara dengan I1 Senin 04 Mei 2015 10.00 WIB, Kantor BPPMD Provinsi Banten KP3B). Berdasarkan wawancara dengan I1 dapat diketahui bahwa pemerintah sudah menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik ketika musyawarah maupun dalam pelaksanaannya. Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan dari Korkot Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Kota Serang yang menyatakan bahwa: “Semua koordinator sudah menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik dan dalam pelaksanaan pun berjalan dengan baik.” ( Wawancara dengan I2 Rabu 29 April 2015 13.00 WIB, Kantor PNPM Mandiri Perkotaan Kota Serang Ciceri). Berdasarkan wawancara dengan I2 dapat diketahui bahwa semua koordinator sudah menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik dan dalam pelaksanaannya pun berjalan dengan baik. Hal ini juga dipertegas oleh BKM Kelurahan Kasemen bahwa: “Semua wewenang sudah diberikan kepada masingmasing pelaksana program di tingkat kelurahan, dan semuanya berjalan dengan

101

baik.” (Wawancara dengan I3 Selasa 28 April 2015 13.00, Kantor BKM Kelurahan Kasemen). Berdasarkan wawancara dengan I3 dapat diketahui bahwa semua wewenang sudah diberikan kepada masing-masing pelaksana program di tingkat Kelurahan, semuanya berjalan dengan baik. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari tokoh masyarakat Kelurahan Kasemen yang menyatakan bahwa: “ Wewenang sudah diberikan setelah hasil musyawarah pelaksana program diberikan, setelah itu pelaksana program langsung menjalankan program dengan wewenang yang sudah diberikan.” (Wawancara dengan I6 Kamis 30 April 2015 16.00 WIB, Kampung Angsoka Jaya Kasemen). Berdasarkan wawancara dengan I3 dan I6 dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberian wewenang dari Pemerintah kepada pelaksana program di tingkat Kelurahan Kasemen di Kecamatan Kasemen berjalan dengan baik. Menanggapi wawancara I2, BKM Kelurahan Kasunyatan menyatakan bahwa: “Pemberian wewenang kepada pelaksana program di tingkat kelurahan sudah berjalan dengan baik dan tidak ada masalah.” (Wawancara dengan I5 Rabu 29 April 10.00 WIB, Kantor BKM Kelurahan Kasunyatan). Berdasarkan wawancara dengan I4 dapat diketahui bahwa pemberian wewenang kepada pelaksana program di tingkat kelurahan sudah berjalan dengan baik dan tidak ada masalah. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh tokoh masyarakat Kelurahan Kasunyatan yang menyatakan bahwa: “Wewenang sudah

102

diberikan oleh masing-masing pelaksana program dengan baik.” (Wawancara dengan I7 Kamis 30 April 13.00 WIB, Kampung Kenari Kasunyatan). Berdasarkan wawancara I4 dan I7 dapat ditarik kesimpulan bahwa wewenang yang diberikan kepada pelaksana program di tingkat Kelurahan Kasunyatan sudah berjalan dengan baik dan tidak ada masalah. Menanggapi wawancara I3, BKM Kelurahan Kilasah menyatakan bahwa: “Sudah dengan baik pemberian wewenangnya, masing-masing pelaksana program yang sudah diberikan wewenang di Kelurahan Kilasah juga melakukan tugasnya dengan baik.” (Wawancara dengan I5 Senin 27 April 2015 10.00 WIB, Kantor BKM Kelurahan Kilasah). Berdasarkan wawancara dengan I5 dapat diketahui bahwa pemberian wewenang pada masing-masing pelaksana program berjalan dengan baik. Hal ini juga sesuai dengan apa yang diutarakan oleh tokoh masyarakat Kelurahan Kilasah yang menyatakan bahwa: “Sudah baik, semuanya sudah punya wewenangnya masing-masing.” (Wawancara dengan I8 Kamis 30 April 2015 10.00 WIB, Kampung Kilasah). Berdasarkan wawancara dengan I5 dan I8 dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberian wewenang kepada semua pelaksana program di tingkat Kelurahan Kilasah sudah berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi dengan semua informan untuk sumber daya dalam hal wewenang dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah maupun pelaksana program sudah menjalankan

103

wewenangnya masing-masing dengan baik sesuai dengan prosedur GERBANG RATU yang berlaku. 4.3.2.4.Fasilitas Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan, implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukan, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. Maka dari itu fasilitas sarana dan prasarana harus mendukung agar implementasi dari suatu kebijakan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Sesuai dengan apa yang diutarakan oleh Tenaga Ahli Administrasi GERBANG RATU BPPMD Provinsi Banten, beliau mengutarakan bahwa: “Fasilitas pastinya kita bantu dari segi pengadaan alatalat

pendukung

yang

dibutuhkan

masyarakat

maupun

prasarananya.”

(Wawancara dengan I1 Senin 04 Mei 2015 10.00 WIB, Kantor BPPMD Provinsi Banten KP3B). Berdasarkan hasil wawancara dengan I1 dapat diketahui bahwa fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam melaksanakan program tersebut akan sepenuh dibantu oleh dinas-dinas terkait. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Korkot Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Kota Serang yang menyatakan bahwa: “Fasilitas yang dibutuhkan masyarakat tersedia cukup, dan mendukung jalannya program dengan baik.” (Wawancara dengan I2 Rabu 29 April 2015 13.00 WIB, Kantor PNPM Mandiri Perkotaan Kota Serang Ciceri).

104

Berdasarkan hasil wawancara dengan I2 dapat diketahui bahwa fasilitas tersedia cukup dan sangat membantu jalannya program GERBANG RATU di Kecamatan Kasemen Kota Serang. BKM Kelurahan Kasemen yang menyatakan bahwa: “Fasilitas sudah ada dan dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing kelurahan.” (Wawancara dengan dengan I3 Selasa 28 April 2015 13.00 Kantor BKM Kelurahan Kasemen). Berdasarkan wawancara dengan I3 dapat diketahui bahwa fasilitas pendukung sudah ada dan dapat digunakan dengan kebutuhan dari masing-masing desa. Hal ini sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh tokoh masyarakat Kelurahan Kasemen, yang menyatakan bahwa: “Fasilitas sudah ada dari pemerintah, tinggal kita butuhnya apa tinggal bilang dan pakai.” (Wawancara dengan I6 Kamis 30 April 2015 16.00 WIB, Kampung Angsoka Jaya Kasemen). Berdasarkan wawancara dengan I3 dan I6 dapat diketahui bahwa fasilitas dalam mendukung program GERBANG RATU untuk di Kelurahan Kasemen Kecamatan Kasemen Kota Serang sudah ada dan tersedia dengan baik. Menanggapi wawancara dengan

I2, BKM Kelurahan

Kasunyatan

menyatakan bahwa: “Fasilitas sudah ada tinggal pakai saja.” (Wawancara dengan I4 Rabu 29 April 2015 10.00 WIB, Kantor BKM Kelurahan Kasunyatan). Hal ini sesuai dengan apa yang diutarakan dengan tokoh masyarakat Kelurahan Kasunyatan yang mengutarakan bahwa: “Fasilitas yang dibutuhkan sudah ada dan tidak ada masalah.” (Wawancara dengan I7 Kamis 30 April 2015 13.00 WIB, Kampung Kenari Kasunyatan).

105

Berdasarkan wawancara dengan I4 dan I7 dapat diketahui bahwa fasilitas untuk menjalankan program GERBANG RATU di Kelurahan Kasunyatan Kecamatan Kasemen Kota Serang sudah tersedia dengan baik dan tidak ada masalah. Menanggapi wawancara dengan I2, BKM Kelurahan Kilasah menyatakan bahwa: “Untuk fasilitas pendukung tidak ada masalah, masyarakat juga merasa terbantu untuk menjalankan program tersebut.” (Wawancara dengan I5 Senin 27 April 2015 10.00 WIB, Kantor BKM Kelurahan Kilasah). Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh tokoh masyarakat Kelurahan Kilasah yang menyatakan bahwa: “Fasilitas lengkap dan cukup membantu.” (Wawancara dengan I8 Kamis 30 April 2015 10.00 WIB, Kampung Kilasah). Berdasarkan wawancara dengan I5 dan I8 dapat diketahui bahwa fasilitas dalam mendukung Program GERBANG RATU di Kelurahan Kilasah Kecamatan Kasemen Kota Serang sudah cukup lengkap dan tidak ada masalah. Fasilitas yang dimaksud

adalah

fasilitas pendukung jalannya

program

tesebut

seperti

pembangunan jalan, fasilitas yang dibutuhkan adalah alat berat seperti buldozer. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi dengan semua informan penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa fasilitas pendukung untuk kegiatan Program GERBANG RATU di Kecamatan Kasemen Kota Serang dipenuhi dengan baik, sehingga dengan demikian dapat mempermudah masyarakat dalam menjalankan program tersebut dengan baik. Hal ini juga diperkuat dengan adanya laporan capaian kegiatan yang diberikan oleh korkot kota Serang.

106

4.3.3. Disposisi 4.3.3.1.Pengangkatan Birokrat Disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatanhambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kabijakan-kabijakan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pegangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kabijakan yang telah ditetapkan, lebih khususnya lagi pada kepentingan masyarakat. Jadi dalam pemilihan personil itu harus melalui seleksi yang jelas agar kebijakan yang akan dijalankan berjalan dengan baik. Dalam menangani Program GERBANG RATU di Kecamatan Kasemen Kota Serrang ini pengangkatan pegawainya sudah cukup baik dikarenakan melalui tahap musyawarah dan seleksi berdasarkan kemampuan dan pengetahuannya. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Tenaga Ahli Administrasi GERBANG RATU BPPMD Provinsi Banten, beliau mentakan bahwa: “Seperti yang sudah dikatakan

diawal,

seluruh

pelaksana program

ini

dipilih

berdasarkan

musyawarah di BKM kelurahan berdasarkan syarat-syarat tertentu baik dari segi kemampuan maupun pengetahuannya.” (Wawancara dengan I1 Senin 04 Mei 2015 10.00 WIB, Kantor BPPMD Provinsi Banten KP3B). Berdasarkan wawancara dengan I1 dapat diketahui bahwa seluruh pelaksana program ini dipilih berdasarkan musyawarah di BKM kelurahan berdasarkan

syarat-syarat

tertentu

baik

dari

segi

kemampuan

maupun

pengetahuannya. Hal demikian juga disampaikan oleh Korkot Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Kota Serang beliau menyampaikan

107

bahwa: “Lewat musyawarah di BKM, setiap kampung mengusulkan nama nanti ada seleksi dengan persyaratan tertentu.” (Wawancara dengan I2 Rabu 29 April 2015 13.00 WIB, Kantor PNPM Mandiri Perkotaan Kota Serang Ciceri). Berdasarkan wawancara dengan I2 dapat diketahui bahwa pengangkat pelaksana program dipilih berdasarkan musyawarah yang masing-masing kampung mengusulkan nama dan setelah itu di seleksi sesuai dengan kemampuan dan pengetahuannya. Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan

BKM Kelurahan

Kasemen yang menyatakan bahwa: “Lewat musyawarah yang dihadiri oleh semua perwakilan kampung setelah itu dilakukan tahap penyeleksian mana yang sekiranya mampu itulah yang dipilih untuk menjalankan program di wilayah masing-masing.” (Wawancara dengan I3 Selasa 28 April 2015 13.00 WIB, Kantor BKM Kelurahan Kasemen). Berdasarkan wawancara dengan I3 dapat diketahui bahwa pengangkatan pelaksana program di BKM Kelurahan Kasemen lewat tahap musyarawah dan seleksi berdasarkan kemampuan dan pengetahuan. Hal ini juga senada dengan yang disampaikan BKM Kelurahan Kasunyatan, beliau menyatakan bahwa: “Lewat musyawarah dan seleksi, yang terpenting harus berasal

dari

desa/kelurahan masing-masing.” (Wawancara dengan I4 Rabu 29 April 2015 10.00 WIB, Kantor BKM Kelurahan Kasunyatan). Berdasarkan wawancara dengan I4 dapat diketahui bahwa pengangkatan birokrat di BKM Kelurahan Kasunyatan juga melewati tahap musyawarah dan seleksi, yang terpenting harus berasal dari desa/kelurahan masing-masing. Hal ini juga diperkuat oleh BKM Kelurahan Kilasah yang menyatakan bahwa:

108

“Penangakatan pelaksana program berdasarkan musyawarah dan seleksi kepada masing-masing nama dari setiap kampung.” (Wawancara dengan I5 Senin 27 April 2015 10.00 WIB, Kantor BKM Kelurahan Kilasah). Berdasarkan wawancara dengan semua informan penelitian mengenai pengangkatan birokrat dalam hal menjalankan Program GERBANG RATU di Kecamatan Kasemen Kota Serang lewat tahapan musyawarah dan seleksi sesuai dengan kemampuan dan pengetahuannya. Hal ini juga diperkuat dengan adanya laporan capaian kegiatan yang diberikan oleh korkot kota Serang. 4.3.3.2.Insentif Edward III juga menjelaskan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang yang bertindak menurut kepentingannya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (self interest) atau organisasi. Dalam pengelolaan Program GERBANG RATU di Kecamatan Kasemen Kota Serang pegawai yang mengelola tidak mendapatkan insentif dari pemerintah namun dana bantuan ini dikenakan pajak pph 22 sebesar 1,5%. Seperti yang diungkapkan oleh Tenaga Ahli Administrasi GERBANG RATU BPPMD Provinsi Banten, beliau mengungkapkan bahwa: “Tidak ada, hanya saja ada potongan pajak pph 22 sebesar 1,5%. Hanya itu saja yang

109

dibebankan ke dana bantuan.” (Wawancara dengan I1 Senin 04 Mei 2015 10.00 WIB, Kantor BPPMD Provinsi Banten KP3B). Berdasarkan wawancara dengan I1 dapat diketahui bahwa pelaksana program tidak mendapatkan insentif dari program tersebut hanya saja terdapat potongan pajak pph 22 sebesar 1,5% yang dibebankan kepada dana bantuan Program GERBANG RATU tersebut. Hal ini juga diperkuat oleh Korkot Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Kota Serang, beliau menyatakan bahwa: “Untuk insentif kepada pelaksana program tidak ada dan tidak bisa karena semua pelaporan dana semuanya transparan, BKM dan masyarakat sebelumnya sudah mengetahui adanya potongan pajak didalam Program GERBANG RATU ini.” (Wawancara dengan I2 Rabu 29 April 2015 13.00 WIB, Kantor PNPM Mandiri Perkotaan Kota Serang Ciceri). Berdasarkan wawancara dengan I2 dapat diketahui bahwa tidak ada insentif yang diterima oleh pelaksana program, karena semua pelaporan dana transparan dan BKM dan semua masyarakat sebelumnya sudah mengetahui bahwa ada potongan pajak didalam Program GERBANG RATU ini. Hal demikian juga disampaikan oleh BKM Kelurahan Kasemen, beliau menyatakan bahwa: “Tidak ada, karena semuanya bisa melihat laporan pengeluaran dan pemasukan. Potongan saya jamin hanya ada di pajak pph 22 saja.” (Wawancara dengan I3 Selasa 28 April 2015 13.00 WIB, Kantor BKM Kelurahan Kasemen). Berdasarkan wawancara dengan I3 dapat diketahui bahwa untuk di BKM Kelurahan Kasemen semua pelaporan dana dapat dilihat pemasukan maupun pengeluarannya, sekalipun ada potongan dalam dana Program GERBANG RATU

110

ini itu hanyalah pajak pph 22. Hal demikian juga diperkuat oleh BKM Kelurahan Kasunyatan, beliau menyatakan bahwa: “Kami dan semua masyarakat tidak mendapatkan insentif apa-apa, kami sudah berkomitmen bahwa dana bantuan ini adalah murni untuk pengembangan jalan-jalan kampung.” (Wawancara dengan I4 Rabu 29 April 2015 10.00 WIB, Kantor BKM Kelurahan Kasunyatan). Berdasarkan wawancara dengan I4 dapat ditarik kesimpulan bahwa, BKM Kelurahan Kasunyatan dan semua masyarakat sudah berkomitmen bahwa dana bantuan GERBANG RATU ini adalah murni untuk pengembangan jalan-jalan kampung di Kelurahan Kasunyatan. Hal ini juga sama dinyatakan oleh BKM Kelurahan Kilasah, yang menyatakan bahwa: “Untuk insentif tidak ada, potongan hanya ada pada pajak pph 22 sebesar 1,5% saja, untuk potongan yang lain tidak ada.” (Wawancara dengan I5 Senin 27 April 2015 10.00 WIB, Kantor BKM Kelurahan Kilasah). Berdasarkan wawancara dengan semua informan penelitian mengenai insentif, peneliti

dapat

menarik

kesimpulan

bahwa

pelaksana

Program

GERBANG RATU di Kecamatan Kasemen Kota Serang tidak ada yang dapat insentif dan memanipulasi dari dana bantuan dikarenakan semua pelaporan dana pemasukan dan pengeluaran bersifat trasparan, hanya saja terdapat potongan pajak pph 22 sebesar 1,5%. Hal ini juga diperkuat dengan adanya laporan capaian kegiatan yang diberikan oleh korkot kota Serang.

111

4.3.4. Struktur Birokrasi 4.3.4.1.Standart Operating Procedures (SOPs) Standart Operating Procedures (SOPs) adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan/administrator/birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan oleh masyarakat). Prosedur pada dasarnya adalah suatu susunan yang teratur dari kegiatan yang berhubungan satu sama lain dan prosedur-prosedur yang berkaitan dengan melaksanakan dan memudahkan kegiatan dalam suatu oraganisasi sehingga tercapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan, dalam pelaksanaan Program GERBANG RATU di Kecamatan Kasemen Kota Serang pun harus memiliki prosedur yang jelas terkait dengan program tersebut agar tercapainya tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan wawancara dengan Tenaga Ahli Administrasi GERBANG RATU BPPMD Provinsi Banten, beliau menyatakan bahwa: “Melalui sosialisasi yang dilakukan pihak kami dan pihak BKM setempat dengan menjelaskan semua prosedurnya, dan hasilnya bagus masyarakat dapat menerima dengan baik.” (Wawancara dengan I1 Senin 04 Mei 2015 10.00 WIB, Kantor BPPMD Provinsi Banten KP3B). Berdasarkan wawancara diatas, Korkot Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Kota Serang juga menyatakan bahwa: “Prosedurnya sudah dijelaskan pada tahap sosialisasi awal dan masyarakat mau tidak mau harus mengikuti prosedur demi berjalannya program ini dengan baik.”

112

(Wawancara dengan I2 Rabu 29 April 2015 13.00 WIB, Kantor PNPM Mandiri Perkotaan Kota Serang Ciceri). Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa prosedur sudah dijelaskan pada tahap sosialisasi awal dan masyarakat mau tidak mau harus mengikuti prosedur demi berjalannya program ini dengan baik. Hal ini diperkuat oleh pernyataan dari BKM Kelurahan Kasemen, yang menyatakan bahwa: “Prosedurnya ada dan sudah dijelaskan dengan baik, kalau belum dijelaskan pelaksana program di Kelurahan pasti tidak akan mengerti program ini untuk apa dan untuk siapa.” (Wawancara dengan I3 Selasa 28 April 13.00 WIB, Kantor BKM Kelurahan Kasemen). Hal demikian juga diperkuat oleh BKM Kelurahan Kasunyatan yang menyatakan bahwa: “Melalui sosialisasi awal dan semua prosedurnya sudah dijelaskan dengan baik sehingga masyarakat tahu tujuan dari program ini apa.” (Wawancara dengan I4 Rabu 29 April 10.00 WIB, Kantor BKM Kelurahan Kasunyatan). Senada dengan pernyataan diatas, BKM Kelurahan Kilasah juga menyatakan bahwa: “Prosedur sudah dijelaskan dengan baik dan tidak ada masalah, karena dari atas pun sudah menjalankan semuanya sesuai prosedur yang berlaku.” (Wawancara dengan I5 Senin 27 April 10.00 WIB, Kantor BKM Kelurahan Kilasah). Berdasarkan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi diatas dengan semua informan penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah

113

sudah melakukan Standart Operating Procedures dengan baik guna menjelaskan kepada masyarakat tujuan dari Program GERBANG RATU di Kecamatan Kasemen Kota Serang. Hal ini juga diperkuat dengan adanya laporan capaian kegiatan yang diberikan oleh korkot kota Serang. 4.3.4.2.Melakukan Fragmentasi Melakukan fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi, pada umumnya semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan semakin berkurang kemungkinan keberhasilan kebijakan tersebut. Dalam Program GERBANG RATU ini pemerintah dalam hal ini adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa berkoordinasi dengan PNPM Mandiri Perkotaan. sehingga keberhasilan atau kegagalan dalam program ini adalah murni tanggung jawab dari kedua badan tersebut. Berdasarkan wawancara dengan Tenaga Ahli Administrasi GERBANG RATU BPPMD Provinsi Banten, beliau menyatakan bahwa: “Kami maupun pelaksana program di tingkat kelurahan sudah tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan GERBANG RATU baik dari sosialisasi maupun pelaksanaannya.” (Wawancara dengan I1 Senin 04 Mei 2015 10.00 WIB, Kantor BPPMD Provinsi Banten KP3B). Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa pemerintah dan pelaksana program di tingkat desa sudah bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan GERBANG RATU baik dari sosialisasi maupun pelaksanaannya. Hal ini juga serupa dengan yang disampaikan oleh Korkot Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Kota Serang, beliau menyatakan

114

bahwa: “Pemerintah maupun pelaksana program sudah menjalankan program dengan baik, dan sangat bertanggung jawab dalam melaksanakan program ini.” (Wawancara dengan I2 Rabu 29 April 2015 13.00 WIB, Kantor PNPM Mandiri Perkotaan Kota Serang Ciceri). Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa pemerintah maupun pelaksana program sudah menjalankan program dengan baik, dan sangat bertanggung jawab dalam melaksanakan program ini. Hal ini diperkuat oleh pernyataan dari BKM Kelurahan Kasemen yang menyatakan bahwa: “Pemerintah dan pelaksana program di tingkat kelurahan sudah menjalankan program ini sesuai prosedur dan sudah bertanggung jawab sesuai dengan wewenangnya masing-masing. Jalan yang sudah bagus merupakan bukti konkritrnya bahwa tanggung jawab semua pelaksana program sudah baik.” (Wawancara dengan I3 Selasa 28 April 2015 13.00 WIB, Kantor BKM Kelurahan Kasemen). Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa pemerintah dan pelaksana program di tingkat kelurahan sudah menjalankan program ini sesuai prosedur dan sudah bertanggung jawab sesuai dengan wewenangnya masingmasing. Jalan yang sudah bagus merupakan bukti konkritrnya bahwa tanggung jawab semua pelaksana program sudah baik. Hal demikian juga dinyatakan oleh BKM Kelurahan Kasunyatan, beliau menyatakan bahwa: “Pemerintah sudah bertanggung jawab dengan baik dan tidak ada masalah.” (Wawancara dengan I4 Rabu 29 April 2015 10.00 WIB, BKM Kelurahan Kasunyatan). Hal demikian juga dinyatakan dengan BKM Kelurahan Kilasah, beliau menyatakan bahwa: “Tanggung jawab pemerintah dan pelaksana program di

115

tingkat kelurahan sudah bagus, karena sebelumnya sudah diberikan tanggung jawab dan wewenang masing-masing.”(Wawancara dengan I5 Senin 27 April 2015 10.00 WIB, Kantor BKM Kelurahan Kilasah.) Berdasarkan wawancara, studi dokumentasi, dan observasi yang peneliti lakukan dengan semua informan penelitian mengenai fragmentasi (penyebaran tanggung jawab) pada pelaksanaan Program GERBANG RATU di Kecamatan Kasemen Kota Serang sudah berjalan dengan baik, bahwa dalam pelaksanaannya dan sosialisasinya Pemerintah dan pelaksana program di tingkat desa sudah bertanggung jawab sesuai dengan wewenang yang sudah diberikan. Dan adanya beberapa

dokumentasi

mengenai

proyek-proyek

yang

sudah

dijalankan

merupakan bukti bahwa penyebaran tanggung jawab sudah dilakukan dengan baik oleh pelaksana program dengan menggunakan dana bantuan dari Program GERBANG RATU. Hal ini juga diperkuat dengan adanya laporan capaian kegiatan yang diberikan oleh korkot kota Serang. 4.4.

Pembahasan Program Gerakan Pembangunan Kecamatan Banten Bersatu (GERBANG

RATU) merupakan program yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Banten yang dalam

pelaksanaannya,

program

ini

mempunyai

visi

yaitu

tercapatnya

kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin pedesaan. Dimana perangkat kecamatan dan desa adalah bagian yang sangat vital, dan harus ikut berpartisipasi dalam menjalankan program tersebut agar program tersebut dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan.

116

Dalam penelitian ini peneliti akan membahas tentang fokus penelitian, dimana berdasarkan mekanisme implementasi kebijakan menurut Edward III ada empat faktor yang mempengaruhi agar implementasi kebijakan dalam berjalan dengan baik, yaitu: 1. Komunikasi : Transmisi, Kejelasan, dan Konsistensi 2. Sumber Daya : Staf, Wewenang, Informasi, dan Fasilitas 3. Disposisi : Pengangkatan Birokrat dan Insentif 4. Struktur Birokrasi : Melaksanakan SOPs dan Melakukan Fragmentasi 1. Komunikasi Dimana dalam mengimplementasikan kebijakan komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari kebijakan tersebut. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dan dapat berjalan dengan baik bila komunikasi yang terjalin antara Pemerintah dengan masyarakat berjalan dengan baik pula. Komunikasi dalam hal ini ada tiga bagian yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi harus berjalan dengan baik. Pertama yaitu transmisi, dalam penelitian ini transmisi (penyaluran komunikasi) yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat sudah berjalan dengan baik, karena dalam kegiatan ini adanya sosialisasi yang melibatkan Pemerintah dan perwakilan dari setiap BKM. Dari perwakilan BKM ini diharapkan dapat menyebarluaskan informasi kepada semua masyarakat di Kelurahan tersebut.

117

Kedua

yaitu

kejelasan,

dalam

penelitian

ini

kejelasan

dalam

menyampaikan komunikasi yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat sudah berjalan dengan baik dan jelas. Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa Pemerintah sudah melakukan sosialisasi yang sesuai dengan prosedur. Ketiga

yaitu

konsisten,

dalam

penelitian

ini

konsistensi

dalam

menyampaikan komunikasi yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat sudah konsisten dalam memberikan informasi mengenai program tersebut. Walaupun hasil wawancara dengan dengan I8 menyebutkan bahwa pemerintah tidak konsinten dalam melakukan komunikasi mengenai program ini, hal ini langsung diklarifikasi oleh I2 bahwa program tersebut memang berdasarkan musrenbang tetapi dalam implementasinya kita sengaja memberikan wewenang kepada pelaksana program di tingkat kelurahan agar mereka mengetahui apa yang dibutuhkan oleh kelurahan masing-masing, jadi singkatnya jalannya program GERBANG RATU fleksibel, bisa sesuai dengan musrenbang atau sesuai dengan kebutuhan desa tersebut ini tergantung dengan pelaksana program di lapangan. 2. Sumber Daya Faktor kedua yang mempengaruhi keberhasilan dari implementasi kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting lainnya, menurut Edward III. Dalam menjalankan suatu kebijakan untuk menjalankan kebijakan tersebut agar dapat berjalan dengan baik dibutuhkan sumber daya yang baik dan mendukung agar kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik dan sesuai yang diharapkan. Sumber daya dalam hal ini ada empat bagian yaitu staf, wewenang, informasi, dan fasilitas.

118

Pertama yaitu staf, seluruh pelaksana program dipilih berdasarkan hasil musyawarah dan seleksi berdasarkan syarat-syarat tertentu dari segi kemampuan dan pengentahuan, jadi dapat disimpulkan dari bagian staf sudah memadai dan bagus karena mereka dipilih berdasarkan musyawarah dan seleksi sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan, sehingga sudah memenuhi syarat untuk menjadi pelaksana Program GERBANG RATU di Kecamatan Kasemen Kota Serang. Kedua yaitu informasi, Pemerintah sudah memberikan informasi kepada masyarakat dengan sangat baik ini dibuktikan dengan dikeluarkannya buku pedoman pelaksanaan sebagai sumber informasi tertulis yang diberikan kepada seluruh pelaksana program di tingkat desa. Ketiga yaitu wewenang, Pemerintah sudah memberikan wewenang kepada pelaksana program berdasarkan musyawarah pemilihan pelaksana program dan masing-masing sudah menjalankan wewenangnya dengan baik. Keempat yaitu fasilitas, fasilitas pendukung untuk kegiatan Program GERBANG RATU di Kecamatan Kasemen Kota Serang dipenuhi dengan baik, sehingga dengan demikian dapat mempermudah masyarakat dalam menjalankan program tersebut dengan baik. 3. Disposisi Disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatanhambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kabijakan-kabijakan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pegangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang

119

yang memiliki dedikasi pada kabijakan yang telah ditetapkan, lebih khususnya lagi pada kepentingan masyarakat. Jadi dalam pemilihan personil itu harus melalui seleksi yang jelas agar kebijakan yang akan dijalankan berjalan dengan baik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, amak para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yangakan mereka lakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Pertama yaitu pengangkatan birokrat, untuk menjadi pegawai dalam pelaksanaan Program GERBANG RATU di Kecamatan Kasemen Kota Serang ini melalui musyawarah, setiap kampung mengusulkan perwakilannya masingmasing dan nantinya akan ada tahapan seleksi dengan persyaratan tertentu oleh BKM Kelurahan. Dalam mekanisme pengangkatan birokrat dapat diketahui dengan jelas bahwa telah berjalan dengan baik. Dengan adanya seleksi diharapkan pelaksana program di tingkat desa dapat menjalankan program tersebut dengan baik. Kedua yaitu insentif, dalam impelementasinya pelaksana program tidak ada yang mendapatkan insentif atau dapat memanipulasi dana karena pelaporan pemasukan dan pengeluaran dana semua trasparan. Hanya saja Program GERBANG RATU di Kecamatan Kasemen Kota Serang dikenakan potongan pajak pph 22 sebesar 1,5%.

120

4. Struktur Birokrasi Walaupun sumber-sumber unutk melaksanakan kebijakan tersedia, atau para pelasana kebijakan sudah mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Birokrasi sebagai pelaksana sebuhan kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik, adalah dengan melakukan Standart Operating Procedures (SOPs)

dan melaksanakan Fragmentasi

(Penyebaran tanggung jawab). Pertama yaitu Standart Operating Procedures (SOPs), masyarakat harus mengetahui prosedur yang berlaku dalam Program GERBANG RATU di Kecamatan Kasemen Kota Serang karena masyarakat merupakan sasaran penting dalam program tersebut. Jika Pemerintah tidak menjelaskan prosedur program ini dengan baik maka masyrakat sebagai pelaksana program tidak akan bisa menjalankan program ini dengan baik juga. Memberikan buku pedoman pelaksanaan GERBANG RATU kepada pelaksana program merupakan salah satu contoh Pemerintah telah mengikuti SOPs dengan baik. Kedua yaitu melakukan Fragmentasi (penyebaran tanggung jawab), Pemerintah maupun pelaksana program yang ada di Kecamatan Kasemen Kota Serang sudah melakukan Fragmentasi dengan baik, sesuai dengan pernyataan dari informan penelitian dan adanya beberapa dokumentasi mengenai proyek -proyek yang sudah dijalankan merupakan bukti bahwa penyebaran tanggung jawab sudah

121

dilakukan dengan baik oleh pelaksana program dengan menggunakan dana bantuan dari Program GERBANG RATU.

BAB V PENUTUP 5.1. Kesimpulan Implementasi Peraturan Gubernur Banten Nomer 13 Tahun 2012 Tentang Program Gerakan Pembangunan Kecamatan Banten Bersatu (GERBANG RATU) di Kecamatan Kasemen Kota Serang sudah berjalan dengan baik seperti yang diharapkan, karena sesuai dengan teori Edward III yaitu implementasi kebijakan akan berjalan dengan baik jika faktor-faktor seperti Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi sudah dijalankan oleh pemeirintah dengan baik pula. Adapun penjelasan dari penelitian ini menurut faktor-faktor dari Edward III yang mempengaruhi implementasi kebijakan, antara lain sebagai berikut: 1. Komunikasi Komunikasi memiliki tiga faktor pendukung yaitu, transmisi, kejelasan dan konsisten. Dari ketiga faktor pendukung komunikasi dapat disimpulkan bahwa, komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah kepada masyarakat sudah tersampaikan dengan baik, jelas dan konsisten. Hal ini dibuktikan dengan adanya papan informasi yang terpampang di setiap BKM, dan dikeluarkannya buku pedoman pelaksanaan yang diberikan kepada masing-masing BKM. 2. Sumber Daya Sumber daya memiliki empat faktor pendukung yaitu, staf, wewenang, informasi, dan fasilitas. Dari keempat faktor pendukung sumber daya dapat

122

123

disimpulkan bahwa sumber daya untuk melakukan program GERBANG RATU di Kecamatan Kasemen Kota Serang sudah sesuai dengan prosedur dari pemilihan staf, pemberian informasi, pemberian wewenang, sampai kepada penyediaan fasilitas semua sudah berjalan dengan baik. 3. Disposisi Disposisi memiliki dua faktor pendukung yaitu pengangkatan birokrat, dan insentif. Dari kedua faktor pendukung disposisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pengangkatan birokrat dipilih berdasarkan musyawarah di BKM dan dilakukan tahap seleksi sesuai kemampuan dan pengetahuannya sehingga dalam implementasinya semua dapat bekerja dengan baik. Dalam penentuan insentif semua pelaksana program tidak menerima insentif dan dana yang turun dari pemerintah tidak ada potongan apapun selain pajak pph 22 sebesar 1,5%. 4. Struktur Birokrasi Struktur birokrasi memiliki dua faktor pendukung yaitu Standart Operating Procedures (SOPs) dan melakukan fragmentasi. Dari kedua faktor pendukung strutur birokrasi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah sudah melakukan Standart Operating Procedures (SOPs) dengan baik ini dibuktikan dengan kegiatan yang dilakukan BKM sesuai dengan buku pedoman pelaksanaan. Dalam melakukan fragmentasi pemerintah juga sudah melakukan penyebaran tanggung jawab dengan baik, ini dibuktikan dengan koordinasi dan tanggung jawab dari pemerintah sampai masyarakat jelas dan sesuai dengan kemampuan masing-masing.

123

124

5.2. Saran 1) Diharapkan kepada Pemerintah di Provinsi Banten dapat melanjutkan kembali program tersebut dikarenakan program ini sangat membantu masyarakat

pedesaan

dalam

hal

pembangunan

infrastruktur,

menumbuhkan rasa gotong-royong di lingkungan masyarakat desa, dan melatih kemampuan serta keterampilan masyarakat desa dalam hal merencanakan, mengaplikasikan, dan bertanggung jawab atas segala hal yang bersangkutan dengan kemajuan atau kemunduran dari desa tersebut. 2) Seharusnya dana bantuan dari Program GERBANG RATU ini tidak dikenakan pajak karena perhitungannya sangat membebani masyarakat dan dana yang diperoleh minim. Seperti yang diketahui oleh peneliti dana bantuan tersebut dikenakan pajak pph 22 atau potongan sebesar 1,5% dari jumlah dana bantuan. Pemerintah Provinsi Banten seharusnya dapat mencontoh PNPM Mandiri karena dana bantuan dari PNPM Mandiri tidak dikenakan pajak.

124

DAFTAR PUSTAKA BUKU : Abidin, S Z. 2012. Kebijakan Publik. Jakarta : Salemba Humanika Agustino, L. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta Ahadiano, A. 2011. Public Goods. Jakarta : Semesta Arikunto, S. 2007. Manajemen Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta. Aristo, A. 2005. Public dan Private Goods. Bandung : Alfabeta Dunn, W. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press Islamy, I. 2004. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta : Bumi Aksara Imron, Ali. 2002. Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia. Jakarta: PT Bumi Aksara. Indiahono, D. 2009. Kebijakan Publik (Berbasis Dynamic Policy Analisys). Yogyakarta: Gava Media Margono, 2010. Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta. Mega, K. 2012. Public Goods ( Barang Publik ). Jakarta: Sienarita Nugroho, R. 2012. Public Policy. Jakarta : PT Elex Media Komputindo Prastowo, A. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif (dalam perspektif rancangan penelitian). Yogyakarta: Arruzz Media Subarsono. 2013. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Sugiyono, 2010. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta

Wahab, S A, 2012. Analisis Kebijakan (Dari Formulasi ke Penyusunan Model Implementasi Kebijakan). Jakarta: PT. Bumi Aksara Wicaksono, K W. 2006. Administrasi dan Birokrasi Pemerintah. Yogyakarta : Graha Ilmu DOKUMEN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN : Peraturan Gubernur Banten Nomor 13 Tahun 2012. Tentang Pentunjuk Teknis Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Melalui Program Gerakan Pembangunan Kecamatan Banten Bersatu Dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Tahun 2012 Pedoman Pelaksanaan Program Gerakan Pembangunan Kecamatan Banten Bersatu (GERBANG RATU) Data PPLS (Pendataan Perlindungan Sosial) Tahun 2011, 2012, 2013 SUMBER LAIN Badan Pusat Statistik. Jumlah Pengangguran dan Tingkat Kemiskinan di Provisi Banten. Melalui, http://www.BPS.go.id/modules.php?na/jumlahpengangguran-dan-tingkat-kemiskinan-banten, (Diakses pada tanggal 28 Oktober 2014) Skripsi Nursanti Pratiwi, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kecamatan Kelapa Dua. Tahun 2010. Skripsi Hilman Irmansyah, Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, pemberantasan, dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kota Serang. Tahun 2015.

MEMBER CHECK Nama

: Aan

Jabatan

: Tokoh Masyarakat Kelurahan Kilasah

Waktu Wawancara

: Kamis 30 April 2015 Pukul 10.00 WIB

Lokasi Wawancara

: Kampung Kilasah

Hasil Wawancara

:

1. Bagaimanakah penyaluran komunikasi dari pemerintah kepada masyarakat mengenai kebijakan tersebut? Komunikasi sudah berjalan dengan baik, pihak kelurahan mengadakan pertemuan dan sudah memberikan arahan yang cukup jelas. 2. Bagaimanakah kejelasan dalam penyaluran komunikasi yang disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat? Dari pemerintah sampai ke BKM kebetulan saya ikut sosialisasinya jadi menurut saya jelas sekali arahan yang diberikan mengenai GERBANG RATU ini. 3. Bagaimanakah konsistensi pemerintah dalam penyaluran komunikasi yang disampaikan mengenai kebijakan ini? Konsisten, karena pihak PNPM Mandiri juga melakukan monitoring langsung. 4. Bagaimanakah staf yang dipilih oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut?

Pemilihan staf waktu itu lewat musyawarah dan hasilnya baik. 5. Bagaimanakah informasi yang diberikan pemerintah kepada pelaksana kebijakan dan masyarakat mengenai kebijakan tersebut? Cukup jelas dan dimengerti, kita bekerja juga berdasarkan buku pedoman pelaksanaan yang sudah diberikan. 6. Bagaimanakah pemerintah

memberikan wewenang kepada para pelaksana

kebijakan? Sudah baik, semuanya sudah punya wewenangnya masing-masing. 7. Bagaimanakah pemerintah mecukupi fasilitas pendukung (sarana/prasarana) untuk menunjang pelaksanaan kebijakan tersebut? Fasilitas lengkap dan cukup membantu.

Tanda Tangan

Aan

MEMBER CHECK Nama

: Ba’adrun

Jabatan

: Tokoh Masyarakat Kelurahan Kasunyatan

Waktu Wawancara

: Kamis 30 April 2015 Pukul 13.00 WIB

Lokasi Wawancara

: Kampung Kenari

Hasil Wawancara

:

1. Bagaimanakah penyaluran komunikasi dari pemerintah kepada masyarakat mengenai kebijakan tersebut? Cukup baik, pihak pemerintah dan PNPM Mandiri sudah cukup memberikan arahan soal GERBANG RATU jadi Insha Allah tidak ada masalah untuk Desa Kasunyatan. 2. Bagaimanakah kejelasan dalam penyaluran komunikasi yang disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat? Jelas, dari pihak pemerintah sangat jelas, dari pihak BKM Kasunyatan juga sangat jelas, tidak ada masalah kalau untuk informasi. 3. Bagaimanakah konsistensi pemerintah dalam penyaluran komunikasi yang disampaikan mengenai kebijakan ini? Tidak konsisten kalau menurut saya, sebelumnya program ini berjalan sosialisasi pihak BKM menjelaskan bahwa program GERBANG RATU ini akan bekerja

berdasarkan musrenbang kecamatan, tapi dalam implementasinya tidak sesuai dengan musrenbang. 4. Bagaimanakah staf yang dipilih oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut? Saya dipilih waktu itu karena saya aktif di kegiatan karang taruna desa, dan saya dipercaya sebagai pelaksana program GERBANG RATU di tingkat desa melalui musyawarah. 5. Bagaimanakah informasi yang diberikan pemerintah kepada pelaksana kebijakan dan masyarakat mengenai kebijakan tersebut? Jelas sekali, Informasi yang saya dapat jelas dan ada buku pedoman pelaksanaan juga jadi cukup jelas. 6. Bagaimanakah pemerintah

memberikan wewenang kepada para pelaksana

kebijakan? Wewenang sudah diberikan oleh masing-masing pelaksana program dengan baik. 7. Bagaimanakah pemerintah mecukupi fasilitas pendukung (sarana/prasarana) untuk menunjang pelaksanaan kebijakan tersebut? Fasilitas yang dibutuhkan sudah ada dan tidak ada masalah.

Tanda Tangan

Ba’adrun

MEMBER CHECK Nama

: Ali Misri

Jabatan

: BKM Kelurahan Kasemen

Waktu Wawancara

: Selasa 28 April 2015 Pukul 13.00 WIB

Lokasi Wawancara

: Kantor BKM Kelurahan Kasemen

Hasil Wawancara

:

1. Bagaimanakah penyaluran komunikasi dari pemerintah kepada masyarakat mengenai kebijakan tersebut? Komunikasinya baik sekali dan berjalan dengan lancar. 2. Bagaimanakah kejelasan dalam penyaluran komunikasi yang disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat? Informasi mengenai GERBANG RATU dari pihak pemerintah kepada kami sudah cukup jelas, dan kami pun menginformasikan ke seluruh ketua RT/RW juga sudah jelas. 3. Bagaimanakah konsistensi pemerintah dalam penyaluran komunikasi yang disampaikan mengenai kebijakan ini? Sudah, kami semua bekerja sesuai prosedur yang telah diberikan dan disepakati

4. Bagaimanakah staf yang dipilih oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut? Pelaksana program semuanya dari warga desa setempat, jadi mereka yang lebih mengerti apa yang desa mereka butuhkan yang paling penting dana tersebut digunakan dengan sewajarnya dan bersifat pembangunan desa. 5. Bagaimanakah informasi yang diberikan pemerintah kepada pelaksana kebijakan dan masyarakat mengenai kebijakan tersebut? Bagus sekai tidak ada masalah, kalau masyarakat masih bingung kan bisa menghubungi fasilitator dari PNPM Mandiri atau saya

dan sudah diberikan

buku pedoman, yang jelas informasi sudah sampai dengan maksimal. 6. Bagaimanakah pemerintah

memberikan wewenang kepada para pelaksana

kebijakan? Semua wewenang sudah diberikan kepada masing-masing pelaksana program di tingkat kelurahan, dan semuanya berjalan dengan baik. 7. Bagaimanakah pemerintah mecukupi fasilitas pendukung (sarana/prasarana) untuk menunjang pelaksanaan kebijakan tersebut? Fasilitas sudah ada dan dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan dari masingmasing kelurahan. 8. Bagaimanakah pemerintah memilih/mengangkat pelaksana kebijakan untuk diberi wewenang menjalankan kebijakan tersebut?

Lewat musyawarah yang dihadiri oleh semua perwakilan kampung setelah itu dilakukan tahap penyeleksian mana yang sekiranya mampu itulah yang dipilih untuk menjalankan program di wilayah masing-masing. 9. Bagaimanakah pemerintah menentukan insentif yang akan diperoleh para pelaksana kebijakan? Tidak ada, karena semuanya bisa melihat laporan pengeluaran dan pemasukan. Potongan saya jamin hanya ada di pajak pph 22 saja. 10. Bagaimanakah pelaksana kebijakan melaksanakan SOPs? Prosedurnya ada dan sudah dijelaskan dengan baik, kalau belum dijelaskan pelaksana program di Kelurahan pasti tidak akan mengerti program ini untuk apa dan untuk siapa. 11. Bagaimanakah pemerintah melaksanakan fragmentasi untuk melaksanakan kebijakan tersebut? Pemerintah dan pelaksana program di tingkat kelurahan sudah menjalankan program ini sesuai prosedur dan sudah bertanggung jawab sesuai dengan wewenangnya masing-masing. Jalan yang sudah bagus merupakan bukti konkritrnya bahwa tanggung jawab semua pelaksana program sudah baik. Tanda tangan

Ali Misri

MEMBER CHECK Nama

: Fadoli

Jabatan

: BKM Kelurahan Kilasah

Waktu Wawancara

: Senin 27 April 2015 Pukul 10.00 WIB

Lokasi Wawancara

: Kantor BKM Kelurahan Kilasah

Hasil Wawancara

:

1. Bagaimanakah penyaluran komunikasi dari pemerintah kepada masyarakat mengenai kebijakan tersebut? Sudah berjalan dengan baik sekali, kalau menurut saya tidak ada masalah kalau untuk masalah komunikasi mengenai program GERBANG RATU ini. 2. Bagaimanakah kejelasan dalam penyaluran komunikasi yang disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat? Jelas sekali sampai ke tingkat RT/RW juga sudah cukup jelas, sampai ke masyarakat juga tidak ada masalah. 3. Bagaimanakah konsistensi pemerintah dalam penyaluran komunikasi yang disampaikan mengenai kebijakan ini? Sudah konsisten dengan adanya program ini pemerintah juga turut meninjau implementasinya.

4. Bagaimanakah staf yang dipilih oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut? Semua berasal dari desa tempat tinggal masing-masing, dipilih dari musyawarah, setelah dicatat kemudian dipanggil ditanya bersedia atau tidak, setelah itu langsung berjalan. 5. Bagaimanakah informasi yang diberikan pemerintah kepada pelaksana kebijakan dan masyarakat mengenai kebijakan tersebut? Informasi yang disalurkan sudah jelas dan dimengerti, buku pedoman pelaksanaan juga sudah saya berikan. 6. Bagaimanakah pemerintah

memberikan wewenang kepada para pelaksana

kebijakan? Sudah dengan baik pemberian wewenangnya, masing-masing pelaksana program yang sudah diberikan wewenang di Kelurahan Kilasah juga melakukan tugasnya dengan baik. 7. Bagaimanakah pemerintah mecukupi fasilitas pendukung (sarana/prasarana) untuk menunjang pelaksanaan kebijakan tersebut? Untuk fasilitas pendukung tidak ada masalah, masyarakat juga merasa terbantu untuk menjalankan program tersebut. 8. Bagaimanakah pemerintah memilih/mengangkat pelaksana kebijakan untuk diberi wewenang menjalankan kebijakan tersebut?

Penangakatan pelaksana program berdasarkan musyawarah dan seleksi kepada masing-masing nama dari setiap kampung. 9. Bagaimanakah pemerintah menentukan insentif yang akan diperoleh para pelaksana kebijakan? Untuk insentif tidak ada, potongan hanya ada pada pajak pph 22 sebesar 1,5% saja, untuk potongan yang lain tidak ada. 10. Bagaimanakah pelaksana kebijakan melaksanakan SOPs? Prosedur sudah dijelaskan dengan baik dan tidak ada masalah, karena dari atas pun sudah menjalankan semuanya sesuai prosedur yang berlaku. 11. Bagaimanakah pemerintah melaksanakan fragmentasi untuk melaksanakan kebijakan tersebut? Tanggung jawab pemerintah dan pelaksana program di tingkat kelurahan sudah bagus, karena sebelumnya sudah diberikan tanggung jawab dan wewenang masing-masing. Tanda Tangan

Budi Surya Ismaya

MEMBER CHECK Nama

: Mihroni

Jabatan

: Tokoh Masyarakat Kelurahan Kasemen

Waktu Wawancara

: Kamis 30 April 2015 Pukul 16.00 WIB

Lokasi Wawancara

: Kampung Angsoka Jaya

Hasil Wawancara

:

1. Bagaimanakah penyaluran komunikasi dari pemerintah kepada masyarakat mengenai kebijakan tersebut? Baik, komunikasi

berjalan dengan baik. Sebelumnya

pihak

kecamatan

mengadakan sosialisasi di kantor BPPMD provinsi Banten dan yang kedua di Kantor BKM Kelurahan Kasemen yang memberi arahan langsung ke kampungkampung. 2. Bagaimanakah kejelasan dalam penyaluran komunikasi yang disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat? Jelas, semua informasi mengenai GERBANG RATU untuk Kelurahan Kasemen sudah tersampaikan dengan baik sampai ke RT/RW setempat. 3. Bagaimanakah konsistensi pemerintah dalam penyaluran komunikasi yang disampaikan mengenai kebijakan ini? Konsisten, pihak BKM Kelurahan Kasemen memberikan komunikasi yang baik.

4. Bagaimanakah staf yang dipilih oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut? Kita dipilih berdasarkan musyawarah di BKM Kelurahan Kasemen, dan harus ada persetujuan dari semua tokoh masyarakat desa. 5. Bagaimanakah informasi yang diberikan pemerintah kepada pelaksana kebijakan dan masyarakat mengenai kebijakan tersebut? Jelas dan sudah dimengerti, lagi pula sudah ada buku pedoman pelaksanaan jadi yang kurang dimengerti tinggal baca disitu ada semua. 6. Bagaimanakah pemerintah

memberikan wewenang kepada para pelaksana

kebijakan? Wewenang sudah diberikan setelah hasil musyawarah pelaksana program diberikan, setelah itu pelaksana program langsung menjalankan program dengan wewenang yang sudah diberikan. 7. Bagaimanakah pemerintah mecukupi fasilitas pendukung (sarana/prasarana) untuk menunjang pelaksanaan kebijakan tersebut? Fasilitas sudah ada dari pemerintah, tinggal kita butuhnya apa tinggal bilang dan pakai. Tanda Tangan

Mihroni

MEMBER CHECK Nama

: Budi Surya Ismaya

Jabatan

: BKM Kelurahan Kasunyatan Waktu

Wawancara

: Rabu 29 April 2015 10.00 WIB Lokasi

Wawancara

: Kantor BKM Kelurahan Kasunyatan Hasil

Wawancara

:

1. Bagaimanakah penyaluran komunikasi dari pemerintah kepada masyarakat mengenai kebijakan tersebut? Bagus, komunikasi yang terjalin antara pelaksana program dan masyarakat sangat berjalan dengan maksimal. 2. Bagaimanakah kejelasan dalam penyaluran komunikasi yang disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat? Sudah jelas, setelah pemerintah mengadakan sosialisasi dengan seluruh BKM di kantor BPPMD Provinsi Banten, dan selang waktu 3 hari kami langsung mengadakan pertemuan dengan ketua RT/RW se Kelurahan Kasunyatan guna memberikan informasi yang sudah diperoleh.

3. Bagaimanakah konsistensi pemerintah dalam penyaluran komunikasi yang disampaikan mengenai kebijakan ini? Jelas konsisten sekali, dalam hal ini pemerintah sudah jelas memberikan arahan dan dorongan, pihak kami pun sudah mengikuti prosedur sehingga semua masyarakat kasunyatan sudah mengerti mengenai program ini. 4. Bagaimanakah staf yang dipilih oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut? Orang-orangnya sesuai dengan musyawarah di BKM waktu itu, pengalamannya, pengetahuannya juga sebagai pertimbangan untuk dipilih. 5. Bagaimanakah informasi yang diberikan pemerintah kepada pelaksana kebijakan dan masyarakat mengenai kebijakan tersebut? Informasi sudah jelas, kalau tidak jelas pasti mandek dan banyak masalahnya. 6. Bagaimanakah pemerintah

memberikan wewenang kepada para pelaksana

kebijakan? Pemberian wewenang kepada pelaksana program di tingkat kelurahan sudah berjalan dengan baik dan tidak ada masalah. 7. Bagaimanakah pemerintah mecukupi fasilitas pendukung (sarana/prasarana) untuk menunjang pelaksanaan kebijakan tersebut? Fasilitas sudah ada tinggal pakai saja.

8. Bagaimanakah pemerintah memilih/mengangkat pelaksana kebijakan untuk diberi wewenang menjalankan kebijakan tersebut? Lewat

musyawarah

dan

seleksi,

yang

terpenting

harus

berasal

dari

desa/kelurahan masing-masing. 9. Bagaimanakah pemerintah menentukan insentif yang akan diperoleh para pelaksana kebijakan? Kami dan semua masyarakat tidak mendapatkan insentif apa-apa, kami sudah berkomitmen bahwa dana bantuan ini adalah murni untuk pengembangan jalanjalan kampung. 10. Bagaimanakah pelaksana kebijakan melaksanakan SOPs? Melalui sosialisasi awal dan semua prosedurnya sudah dijelaskan dengan baik sehingga masyarakat tahu tujuan dari program ini apa. 11. Bagaimanakah pemerintah melaksanakan fragmentasi untuk melaksanakan kebijakan tersebut? Pemerintah sudah bertanggung jawab dengan baik dan tidak ada masalah.. Tanda Tangan

Budi Surya Ismaya

MEMBER CHECK Nama

: Abdi Arrafi S. Kom

Jabatan

: Korkot Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Kota Serang

Waktu Wawancara

: Rabu 29 April 2015 Pukul 13.00 WIB

Lokasi Wawancara

: Kantor PNPM Mandiri Perkotaan Kota Serang Ciceri

Hasil Wawancara

:

1. Bagaimanakah penyaluran komunikasi dari pemerintah kepada masyarakat mengenai kebijakan tersebut? Semua komunikasi sudah berjalan dengan baik dan maksimal, sudah seharusnya komunikasi harus terjalin dengan baik agar program pemerintah bisa terlaksana. 2. Bagaimanakah kejelasan dalam penyaluran komunikasi yang disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat? Harus jelas, Sosialisasi pelaksana program di Kota Serang terutama di Kecamatan Kasemen sudah sesuai dengan apa yang diharapkan, walaupun tidak semua masyarakat Kasemen hanya tokoh masyarakat saja yang kami harapkan para tokoh masyarakat dapat menyebarluaskan informasi yang sudah diperoleh kepada masyarakat Kasemen lainnya.

3. Bagaimanakah konsistensi pemerintah dalam penyaluran komunikasi yang disampaikan mengenai kebijakan ini? Sudah konsisten dan cukup jelas sekali. 4. Bagaimanakah staf yang dipilih oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut? Pelaksana program di tingkat kelurahan/desa dipilih berdasarkan musyawarah dan telah disepakati oleh semua pihak. 5. Bagaimanakah informasi yang diberikan pemerintah kepada pelaksana kebijakan dan masyarakat mengenai kebijakan tersebut? Informasi sudah jelas dengan dikeluarkan buku pendoman pelaksanaan yang diberikan kepada masing-masing fasilitator di desa, didalam buku pendoman tersebut sudah sangat jelas peraturan, teknis, dan segala sesuatu mengenai Program GERBANG RATU ada di situ. 6. Bagaimanakah pemerintah memberikan wewenang kepada para pelaksana kebijakan? Semua koordinator sudah menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik dan dalam pelaksanaan pun berjalan dengan baik. 7. Bagaimanakah pemerintah mencukupi fasilitas pendukung (sarana/prasarana) untuk menunjang pelaksanaan kebijakan tersebut?

Fasilitas yang dibutuhkan masyarakat tersedia cukup, dan mendukung jalannya program dengan baik. 8. Bagaimanakah pemerintah memilih/mengangkat pelaksana kebijakan untuk diberi wewenang menjalankan kebijakan tersebut? Lewat musyawarah di kecamatan, setiap desa mengusulkan nama nanti ada seleksi dengan persyaratan tertentu. 9. Bagaimanakah pemerintah menentukan insentif yang akan diperoleh para pelaksana kebijakan? Untuk insentif kepada pelaksana program tidak ada dan tidak bisa karena semua pelaporan dana semuanya transparan, BKM dan masyarakat sebelumnya sudah mengetahui adanya potongan pajak didalam Program GERBANG RATU ini. 10. Bagaimanakah pelaksana kebijakan melaksanakan SOPs? Prosedurnya sudah dijelaskan pada tahap sosialisasi awal dan masyarakat mau tidak mau harus mengikuti prosedur demi berjalannya program ini dengan baik. 11. Bagaimanakah pemerintah melaksanakan fragmentasi untuk melaksanakan kebijakan tersebut? Pemerintah maupun pelaksana program sudah menjalankan program dengan baik, dan sangat bertanggung jawab dalam melaksanakan program ini.

Pertanyaan Tambahan Untuk menanggapi pernyataan I7 Bagian Komunikasi (Konsistensi). Apakah Program GERBANG RATU di Kecamatan Kasemen Kota Serang harus sesuai dengan musrenbang? Dikarenakan di Kelurahan Kasunyatan ada pernyataan bahwa pemerintah tidak Konsisten dalam melaksanaka program ini karena tidak sesuai dengan musrenbang. Memang berdasarkan musrenbang tetapi dalam implementasinya kita sengaja memberikan wewenang kepada pelaksana program di tingkat desa agar mereka mengetahui apa yang dibutuhkan oleh desa masing-masing, jadi kalau mereka mau bikin jalan yasudah kita bantu fasilitas dan lain-lainnya. Tanda Tangan

Abdi Arrafi, S.Kom

MEMBER CHECK Nama

: Budi Setiawan

Jabatan

: Tenaga Ahli Administrasi GERBANG RATU BPPMD Provinsi Banten

Waktu Wawancara

: Senin 04 Mei 2015 Pukul 10.00 WIB

Lokasi Wawancara

: Kantor BPPMD Provinsi Banten KP3B

Hasil Wawancara

:

1. Bagaimanakah penyaluran komunikasi dari pemerintah kepada masyarakat mengenai kebijakan tersebut? Komunikasi berjalan dengan baik, karena memang harus terjalin komunikasi yang baik agar program tersebut dapat berjalan dengan semestinya. Sehingga tidak ada hambatan-hambatan yang berarti. 2. Bagaimanakah kejelasan dalam penyaluran komunikasi yang disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat? Secara prosedural sudah jelas semua, kita melakukan sosialisasi dengan cara memberikan pengarahan langsung dan memberikan pedoman pelaksanaan program dari situ diharapakan dapat dimengerti. 3. Bagaimanakah konsistensi pemerintah dalam penyaluran komunikasi yang disampaikan mengenai kebijakan ini?

Sudah sangat konsisten, bahkan pemerintah ikut mendorong agar program ini berjalan dengan baik karena dengan adanya program GERBANG RATU ini dapat membantu masyarakat di Kecamatan se Provinsi Banten baik secara fisik maupun ekonomi masyarakatnya. 4. Bagaimanakah staf yang dipilih oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut? Seluruh pelaksana program ini dipilih oleh kami serta mendapatkan persetujuan dari masyarakat desa tersebut melalui musyawarah berdasarkan syarat-syarat tertentu baik dari segi kemampuan dan pengetahuannya. 5. Bagaimanakah informasi yang diberikan pemerintah kepada pelaksana kebijakan dan masyarakat mengenai kebijakan tersebut? Sosialisasi dari kami sudah dari A-Z, informasi yang jelas sudah tersampaikan dengan baik, ini dibuktikan dengan implementasi di lapangan. 6. Bagaimanakah pemerintah

memberikan wewenang kepada para pelaksana

kebijakan? Pemerintah maupun pelaksana program GERBANG RATU sudah menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik ketika musyawarah maupun dalam pelaksanaannya.

7. Bagaimanakah pemerintah mecukupi fasilitas pendukung (sarana/prasarana) untuk menunjang pelaksanaan kebijakan tersebut? Fasilitas pastinya kita bantu dari segi pengadaan alat-alat pendukung yang dibutuhkan masyarakat maupun prasarananya. 8. Bagaimanakah pemerintah memilih/mengangkat pelaksana kebijakan untuk diberi wewenang menjalankan kebijakan tersebut? Seperti yang sudah dikatakan diawal, seluruh pelaksana program ini dipilih berdasarkan musyawarah di kecamatan berdasarkan syarat-syarat tertentu baik dari segi kemampuan maupun pengetahuannya. 9. Bagaimanakah pemerintah menentukan insentif yang akan diperoleh para pelaksana kebijakan? Tidak ada, hanya saja ada potongan pajak pph 22 sebesar 1,5%. Hanya itu saja yang dibebankan ke dana bantuan. 10. Bagaimanakah pelaksana kebijakan melaksanakan SOPs? Melalui sosialisasi yang dilakukan pihak kami dan pihak BKM setempat dengan menjelaskan semua prosedurnya, dan hasilnya bagus masyarakat dapat menerima dengan baik.

11. Bagaimanakah pemerintah melaksanakan fragmentasi untuk melaksanakan kebijakan tersebut? Kami maupun pelaksana program di tingkat kelurahan sudah tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan GERBANG RATU baik dari sosialisasi maupun pelaksanaannya. Tanda Tangan

Budi Setiawan

LAMPIRAN

Lampiran

Proses Pengaspalan Jalan Program GERBANG RATU di BKM Kelurahan Kasemen Kecamatan Kasemen Kota Serang

Proses Pengaspalan Jalan Program GERBANG RATU di BKM Kelurahan Kasemen Kecamatan Kasemen Kota Serang

Jalan Coran Hasil Program GERBANG RATU di BKM Kelurahan Kasunyatan Kecamatan Kasemen Kota Serang

Jalan Paving Block Hasil Program GERBANG RATU di BKM Kelurahan Kasunyatan Kecamatan Kasemen Kota Serang

\ Jalan Paving Block Hasil Program GERBANG RATU di BKM Kelurahan Kilasah Kecamatan Kasemen Kota Serang

Jalan Paving Block Hasil Program GERBANG RATU di BKM Kelurahan Kilasah Kecamatan Kasemen Kota Serang

Proses Sosialisasi Program GERBANG RATU dari BKM Kelurahan Kasemen Kecamatan Kasemen Kota Serang

Proses Sosialisasi Program GERBANG RATU dari BKM Kelurahan Kasunyatan Kecamatan Kasemen Kota Serang

Proses Sosialisasi Program GERBANG RATU dari BKM Kelurahan Kilasah Kecamatan Kasemen Kota Serang

Wawancara dengan Bapak Budi Setiawan (Tenaga Ahli Administrasi GERBANG RATU BPPMD Provinsi Banten)

MATRIKS HASIL WAWANCARA 1. Komunikasi 1.1.Transmisi Q

Bagaimanakah

penyaluran

komunikasi

dari

pemerintah

kepada

I

masyarakat mengenai kebijakan tersebut? I1

Komunikasi berjalan dengan baik, karena memang harus terjalin komunikasi yang baik agar program tersebut dapat berjalan dengan semestinya. Sehingga tidak ada hambatan-hambatan yang berarti.

I2

Semua komunikasi sudah berjalan dengan baik dan maksimal, sudah seharusnya komunikasi harus terjalin dengan baik agar program pemerintah bisa terlaksana.

I3

Komunikasinya baik sekali dan berjalan dengan lancar.

I4

Bagus, komunikasi yang terjalin antara pelaksana program dan masyarakat sangat berjalan dengan maksimal.

I5

Sudah berjalan dengan baik sekali, kalau menurut saya tidak ada masalah kalau untuk masalah komunikasi mengenai program GERBANG RATU ini.

I6

Baik, komunikasi berjalan dengan baik. Sebelumnya pihak kecamatan mengadakan sosialisasi di kantor BPPMD provinsi Banten dan yang kedua di Kantor BKM Kelurahan Kasemen yang memberi arahan langsung ke kampung-kampung.

Cukup baik, pihak pemerintah dan PNPM Mandiri sudah cukup

I7

memberikan arahan soal GERBANG RATU jadi Insha Allah tidak ada masalah untuk Desa Kasunyatan. Komunikasi sudah berjalan dengan baik, pihak kelurahan mengadakan

I8

pertemuan dan sudah memberikan arahan yang cukup jelas.

1.2.Kejelasan Q

Bagaimanakah

kejelasan

dalam

penyaluran

komunikasi

yang

I

disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat? I1

Secara prosedural sudah jelas semua, kita melakukan sosialisasi dengan cara memberikan pengarahan langsung dan memberikan pedoman pelaksanaan program dari situ diharapakan dapat dimengerti.

I2

Harus jelas, Sosialisasi pelaksana program di Kota Serang terutama di Kecamatan Kasemen sudah sesuai dengan apa yang diharapkan, walaupun tidak semua masyarakat Kasemen hanya tokoh masyarakat saja

yang

kami

harapkan

para

tokoh

masyarakat

dapat

menyebarluaskan informasi yang sudah diperoleh kepada masyarakat Kasemen lainnya. I3

Sudah, kami semua bekerja sesuai prosedur yang telah diberikan dan disepakati

I4

Sudah jelas, setelah pemerintah mengadakan sosialisasi dengan seluruh BKM di kantor BPPMD Provinsi Banten, dan selang waktu 3 hari kami langsung mengadakan pertemuan dengan ketua RT/RW se Kelurahan

Kasunyatan guna memberikan informasi yang sudah diperoleh.

Jelas sekali sampai ke tingkat RT/RW juga sudah cukup jelas, sampai ke

I5

masyarakat juga tidak ada masalah. Jelas, semua informasi mengenai GERBANG RATU untuk Kelurahan

I6

Kasemen sudah tersampaikan dengan baik sampai ke RT/RW setempat. Jelas, dari pihak pemerintah sangat jelas, dari pihak BKM Kasunyatan

I7

juga sangat jelas, tidak ada masalah kalau untuk informasi. Dari pemerintah sampai ke BKM kebetulan saya ikut sosialisasinya jadi

I8

menurut saya jelas sekali arahan yang diberikan mengenai GERBANG RATU ini.

1.3.Konsistensi Q

Bagaimanakah konsistensi pemerintah dalam penyaluran komunikasi

I

yang disampaikan mengenai kebijakan ini? I1

Sudah sangat konsisten, bahkan pemerintah ikut mendorong agar program ini berjalan dengan baik karena dengan adanya program GERBANG RATU ini dapat membantu masyarakat di Kecamatan se Provinsi Banten baik secara fisik maupun ekonomi masyarakatnya.

I2

Sudah konsisten dan cukup jelas sekali.

I3

Sudah, kami semua bekerja sesuai prosedur yang telah diberikan dan disepakati

Jelas konsisten sekali, dalam hal ini pemerintah sudah jelas memberikan

I4

arahan dan dorongan, pihak kami pun sudah mengikuti prosedur sehingga semua masyarakat kasunyatan sudah mengerti mengenai program ini. Sudah konsisten dengan adanya program ini pemerintah juga turut

I5

meninjau implementasinya. Konsisten, pihak BKM Kelurahan Kasemen memberikan komunikasi yang

I6

baik.. Tidak konsisten kalau menurut saya, sebelumnya program ini berjalan

I7

sosialisasi pihak BKM menjelaskan bahwa program GERBANG RATU ini akan bekerja berdasarkan musrenbang kecamatan, tapi dalam implementasinya tidak sesuai dengan musrenbang. Konsisten, karena pihak PNPM Mandiri juga melakukan monitoring

I8

langsung.

2. Sumber Daya 2.1.Staf Q

Bagaimanakah staf yang dipilih oleh pemerintah untuk melaksanakan

I

kebijakan tersebut? I1

Seluruh pelaksana program ini dipilih oleh kami serta mendapatkan persetujuan dari masyarakat desa tersebut melalui musyawarah berdasarkan syarat-syarat tertentu baik dari segi kemampuan dan pengetahuannya.

Pelaksana program di tingkat kelurahan/desa dipilih berdasarkan

I2

musyawarah dan telah disepakati oleh semua pihak. Pelaksana program semuanya dari warga desa setempat, jadi mereka

I3

yang lebih mengerti apa yang desa mereka butuhkan yang paling penting dana tersebut digunakan dengan sewajarnya dan bersifat pembangunan desa. Orang-orangnya sesuai dengan musyawarah di BKM waktu itu,

I4

pengalamannya, pengetahuannya juga sebagai pertimbangan untuk dipilih. Semua berasal dari desa tempat tinggal masing-masing, dipilih dari

I5

musyawarah, setelah dicatat kemudian dipanggil ditanya bersedia atau tidak, setelah itu langsung berjalan. Kita dipilih berdasarkan musyawarah di BKM Kelurahan Kasemen, dan

I6

harus ada persetujuan dari semua tokoh masyarakat desa. Saya dipilih waktu itu karena saya aktif di kegiatan karang taruna desa,

I7

dan saya dipercaya sebagai pelaksana program GERBANG RATU di tingkat desa melalui musyawarah. Pemilihan staf waktu itu lewat musyawarah dan hasilnya baik.

I8

2.2.Informasi Q

Bagaimanakah informasi yang diberikan pemerintah kepada pelaksana

I

kebijakan dan masyarakat mengenai kebijakan tersebut?

I1

Sosialisasi dari kami sudah dari A-Z, informasi yang jelas sudah tersampaikan dengan baik, ini dibuktikan dengan implementasi di lapangan.

I2

Informasi sudah jelas dengan dikeluarkan buku pendoman pelaksanaan yang diberikan kepada masing-masing fasilitator di desa, didalam buku pendoman tersebut sudah sangat jelas peraturan, teknis, dan segala sesuatu mengenai Program GERBANG RATU ada di situ.

I3

Bagus sekai tidak ada masalah, kalau masyarakat masih bingung kan bisa menghubungi fasilitator dari PNPM Mandiri atau saya dan sudah diberikan buku pedoman, yang jelas informasi sudah sampai dengan maksimal.

I4

Informasi sudah jelas, kalau tidak jelas pasti mandek dan banyak masalahnya.

I5

Informasi yang disalurkan sudah jelas dan dimengerti, buku pedoman pelaksanaan juga sudah saya berikan.

I6

Jelas dan sudah dimengerti, lagi pula sudah ada buku pedoman pelaksanaan jadi yang kurang dimengerti tinggal baca disitu ada semua.

I7

Jelas sekali, Informasi yang saya dapat jelas dan ada buku pedoman pelaksanaan juga jadi cukup jelas.

I8

Cukup jelas dan dimengerti, kita bekerja juga berdasarkan buku pedoman pelaksanaan yang sudah diberikan.

2.3.Wewenang Q

Bagaimanakah

pemerintah

memberikan

wewenang

kepada

para

I

pelaksana kebijakan? I1

Pemerintah maupun pelaksana program GERBANG RATU sudah menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik ketika musyawarah maupun dalam pelaksanaannya.

I2

Semua koordinator sudah menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik dan dalam pelaksanaan pun berjalan dengan baik.

I3

Semua wewenang sudah diberikan kepada masing-masing pelaksana program di tingkat kelurahan, dan semuanya berjalan dengan baik.

I4

Pemberian wewenang kepada pelaksana program di tingkat kelurahan sudah berjalan dengan baik dan tidak ada masalah.

I5

Sudah dengan baik pemberian wewenangnya, masing-masing pelaksana program yang sudah diberikan wewenang di Kelurahan Kilasah juga melakukan tugasnya dengan baik.

I6

Wewenang sudah diberikan setelah hasil musyawarah pelaksana program diberikan, setelah itu pelaksana program langsung menjalankan program dengan wewenang yang sudah diberikan.

I7

Wewenang sudah diberikan oleh masing-masing pelaksana program dengan baik.

I8

Sudah baik, semuanya sudah punya wewenangnya masing-masing.

2.4.Fasilitas Q

Bagaimanakah

pemerintah

mecukupi

fasilitas

pendukung

I

(sarana/prasarana) untuk menunjang pelaksanaan kebijakan tersebut? I1

Fasilitas pastinya kita bantu dari segi pengadaan alat-alat pendukung yang dibutuhkan masyarakat maupun prasarananya. Fasilitas yang dibutuhkan masyarakat tersedia cukup, dan mendukung

I2

jalannya program dengan baik. Fasilitas sudah ada dan dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan dari

I3

masing-masing kelurahan. I4

Fasilitas sudah ada tinggal pakai saja.

I5

Untuk fasilitas pendukung tidak ada masalah, masyarakat juga merasa terbantu untuk menjalankan program tersebut. Fasilitas sudah ada dari pemerintah, tinggal kita butuhnya apa tinggal

I6

bilang dan pakai. I7

Fasilitas yang dibutuhkan sudah ada dan tidak ada masalah.

I8

Fasilitas lengkap dan cukup membantu.

3. Disposisi 3.1.Pengangkatan Birokrat Q

Bagaimanakah pemerintah memilih/mengangkat pelaksana kebijakan

I

untuk diberi wewenang menjalankan kebijakan tersebut? I1

Seperti yang sudah dikatakan diawal, seluruh pelaksana program ini dipilih berdasarkan musyawarah di kecamatan berdasarkan syarat-

syarat tertentu baik dari segi kemampuan maupun pengetahuannya. Lewat musyawarah di kecamatan, setiap desa mengusulkan nama nanti

I2

ada seleksi dengan persyaratan tertentu. Lewat musyawarah yang dihadiri oleh semua perwakilan kampung

I3

setelah itu dilakukan tahap penyeleksian mana yang sekiranya mampu itulah yang dipilih untuk menjalankan program di wilayah masingmasing. Lewat musyawarah dan seleksi, yang terpenting harus berasal dari

I4

desa/kelurahan masing-masing. Penangangkatan pelaksana program berdasarkan musyawarah dan

I5

seleksi kepada masing-masing nama dari setiap kampung. I6

-

I7

-

I8

-

3.2.Insentif Q

Bagaimanakah pemerintah menentukan insentif yang akan diperoleh para

I

pelaksana kebijakan? I1

Tidak ada, hanya saja ada potongan pajak pph 22 sebesar 1,5%. Hanya itu saja yang dibebankan ke dana bantuan.

I2

Untuk insentif kepada pelaksana program tidak ada dan tidak bisa karena semua pelaporan dana semuanya transparan, BKM dan masyarakat sebelumnya sudah mengetahui adanya potongan pajak

didalam Program GERBANG RATU ini. Tidak ada, karena semuanya bisa melihat laporan pengeluaran dan

I3

pemasukan. Potongan saya jamin hanya ada di pajak pph 22 saja. Kami dan semua masyarakat tidak mendapatkan insentif apa-apa, kami

I4

sudah berkomitmen bahwa dana bantuan ini adalah murni untuk pengembangan jalan-jalan kampung. Untuk insentif tidak ada, potongan hanya ada pada pajak pph 22 sebesar

I5

1,5% saja, untuk potongan yang lain tidak ada. I6

-

I7

-

I8

-

4. Struktur Birokrasi 4.1.Standart Operating Procedures (SOPs) Q

Bagaimanakah pelaksana kebijakan melaksanakan SOPs?

I

I1

Melalui sosialisasi yang dilakukan pihak kami dan pihak BKM setempat dengan menjelaskan semua prosedurnya, dan hasilnya bagus masyarakat dapat menerima dengan baik.

I2

Prosedurnya sudah dijelaskan pada tahap sosialisasi awal dan masyarakat mau tidak mau harus mengikuti prosedur demi berjalannya program ini dengan baik.

Prosedurnya ada dan sudah dijelaskan dengan baik, kalau belum

I3

dijelaskan pelaksana program di Kelurahan pasti tidak akan mengerti program ini untuk apa dan untuk siapa. Melalui sosialisasi awal dan semua prosedurnya sudah dijelaskan

I4

dengan baik sehingga masyarakat tahu tujuan dari program ini apa. Prosedur sudah dijelaskan dengan baik dan tidak ada masalah, karena

I5

dari atas pun sudah menjalankan semuanya sesuai prosedur yang berlaku. I6

-

I7

-

I8

-

4.2.Melakukan Fragmentasi Q

Bagaimanakah

pemerintah

melaksanakan

fragmentasi

untuk

I

melaksanakan kebijakan tersebut? I1

Kami maupun pelaksana program di tingkat kelurahan sudah tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan GERBANG RATU baik dari sosialisasi maupun pelaksanaannya.

I2

Pemerintah maupun pelaksana program sudah menjalankan program dengan baik, dan sangat bertanggung jawab dalam melaksanakan program ini.

I3

Pemerintah dan pelaksana program di tingkat kelurahan sudah menjalankan program ini sesuai prosedur dan sudah bertanggung jawab

sesuai dengan wewenangnya masing-masing. Jalan yang sudah bagus merupakan bukti konkritrnya bahwa tanggung jawab semua pelaksana program sudah baik. I4

Pemerintah sudah bertanggung jawab dengan baik dan tidak ada masalah.

I5

Tanggung jawab pemerintah dan pelaksana program di tingkat kelurahan sudah bagus, karena sebelumnya sudah diberikan tanggung jawab dan wewenang masing-masing.

I6

-

I7

-

I8

-