8/"/-^*%*,r'kti@""^Zd/Arrr* QYlrrlrt* ifr/'"nh KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAIGRTA
NOMOR 459/2010 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
.
DENGAN MHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI DAEMH KHUSUS IBUKOTA JAIGRTA,
Menimbang
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal
2 ayat (2)
Peratr;ran
Presiden Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air, perlu
menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Dewan Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta; Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2OO4
tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 rentang Sistem Perencanaan Pembangunan Naslonal;
4. Undang-Undang Nomor g2 Tahun
2OO4
tentang Pemerlntahan
Daerah sebagaimana telah beberapa xali dlubah terakhlr dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan
Bencana;
6. Undang-Undang
Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang Nasional;
7" Undang-Undang Nomor
'
29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta sebagai lbukota Negerra Kesatuan Republik lndonesia;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Tata Pelayanan Publik;
9. undang-undang
Nomor 32 Tahun 2009 tent'bng perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Pemsintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerlntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembaglan Urusan Pemerlntahan antara Pemerlntah, pemerintihan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daorah Kabupaten/Kota
;
12. Peraturan Pe'merintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang permukaan; 13. Peraturan Pemerintah.Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah; 14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun ZbOg tentang Dewan Sumber ti
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpuncur;
16, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daeran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
17. Peraturan Menteri PekerJaan umum Nornor 04lPRTlMl2008 tentang Pedoman Pembentukan Wadah Koordlnasl Pengelolaan Sumbel Daya Air pada Tlngkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Wilayah SLngai;
18. Peraturan DaBrah Nomor 6 Tahun 1996 tentang Rgncana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus lbukota Jakarta;
19. Peraturan Daerah Nomor.
5 Tahun 2OO7 tontang i,okok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah;
20, Peraturan Dagrah Nomor :10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
21. Peraturan Gubernur Nomor 130 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan BelanJa Daerah Provlnsi Daerah Khusus lbukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 174 Tahun 2009; 22. Keputusan Gubernur Nomor 114112009 tentang Tlm Pembentukan Dewan Sumber Daya Air;
MEMUTUSMN
Menetapkan KESATU
:
:
KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI DAEMH.KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
Membentuk Dewan Sumber Daya Alr dengan susunan'keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lamplran Keputusan Gubernur inl.
,
:.,/ 11
3
./
ii/
/
Tugas Dewan sebagaimana dimak'sud pada diktum KESATU adalah membantu Gubemur dalam koordlnasl pengelolaan sumber daya air
KEDUA
melalul
a, Penyusunan dan perumusan kebijakan serta strategi pengelolaan sumber daya air dl Provinel DKI Jakarta berdasarkan kebijakan nasional sumber daya air dongan memperhatikan kepentingan Provinsi sekitamya;
b. Perumusan pola dan rencana pengelolaan sumber daya'alr
Provinsi
DKI Jakarta;
c.
Penyusunan dan perumusan kebijakan pengglolaan sistem infornrasi hidrologl, hldrsmeteorologl dan hidrogeologi pada tlngkat".Provinsi
dengan memperhatlkan kebijakan sistem lnformasi
hidrologi,
hidrometeorologl dan hidrogeologi pada tingkat nasional; dan
d, Pemantauan dan evaluasl pelaksanaan tindak lanjut penetapan
wilayah sungai dan cekungan air tanah serta pengusulan perubahan penetapan wilayah sungal dan cekungan air tanah.
KETIGA
Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Sumber Daya Air, dlbentuk Sekretariat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan'
KEEMPAT
Mekanisme dan tata cara kerJa Dewan Sumber Daya Air, akan diatur i lebih lanjut oleh fietua
E
Dewan.
Biaya yang diperfukan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini
KELIMA
dibebankap pada Anggaran Pendapatan dan BelanJa Daeqh Provinsi
DKI Jakaita' Tahun Aqggaran 2010 melalul Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas'-Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta pada Kegiatan Operasional Dewan Sumber Daya Air, Keputusan Gubernur ini mulalberlaku pada tanggal ditetapkan'
KEENAM
Ditetapkan dlJararta
padatanggal
Tembusan
;
1. Menteri Pekerjaan
Umum
'
2. MenteriDalam Negerl 3, Menteri Lingkungan Hidup 4. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PekerJaan Umum
5. Ketua DPRD Provinsl DKlJakarta 6. WakilGubernur Provlnsl DKI Jakarta 7. Sekretaris Daerah Provinsi DKlJakarta B. Ketua Dewan Sumber Daya Alr Naslonal
9.
Para Anggota Dewan yang bersanglutan
t5 ltaret
2010
Lamplran
:
Keputusan Gubernur Provinsl Daerah Khusus lbukota Jakarta
Nomor Tanggal
459
/
2-o10
l5 uaret
2010
SUSUNAN KEANGGOTMN PEMBENTUKAN DEWAN SUMBER DAYA AIR
Kedudukan dalam Dewan
l.
Unsur Pemerintah
1.
Gubernur Provinsl DKI Jakarta
2,
Asisten Pembangunan dan Llngkungan Hldup Sekda
Ketua merangkap Anggota
Provinsi DKI Jakarta 3.
Ketua Harlan merangkap Anggota
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
WakilKetua Harlan
Provinsi DKI Jakarta
merangkap Anggota
4.
Kepala Dlnas Pekerjaan Umum Provinsi DKlJakarta
Sekretarls merangkap Anggota
5.
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane
Anggota
6,
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi
Anggota
DKI Jakarta 7.
Kepala Dinas Perlndustrlan dan Energi Provinsl DKI
Anggota
Jakarta B.
Kepala Dlnas Kelautan dan Pertanian Provlnsi DKI
Anggota
Jakarta 9. 10.
Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta
Anggota
Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan
Anggota
Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Perhubungan Provinsl DKI Jakarta
Anggota
12. Kepala Dinas Parlwisata dan Kebudayaan Provlnsl DKI Jakarta
Anggota
13r
Anggota
Kepala Dinas Kebersihan Provinsl DKI Jakarta
14, Kepala Biro Prasarana Provinsi DKI Jakarta
dan Sarana Kota
Setda
Anggota
15.
Kepala Biro Tata Ruang dan Llngkungan Hldup Setda Provlnsl DKlJakarta
Anggota
16,
Kepala Badan Kerjasama Pembangunan Jabotabek
Anggota
'/
ll,
Unsur Non Pemerintah
lr. H- Wishnu Subagyo, M.Si.
Anggota
HATHI Cabang Jakarta
lr, Bambang Warsito, Dipl. H.E.
Anggota
Kemitraan Air I ndonesia
lr. Lambok M. Hutasoit, Ph.D
Anggota
lkatan Ahll Geologi lndonesla
5,
Dr. Suyud Wamo Utomo, M.Si.
Anggota
Pusat Penelltian Sumber Daya Manusia dan Lingkungan Program PascasarJana Ul (PPSML PPs-Ul)
Anggota
Selamet Daroynl
Anggota
WALHI 0.
lr. Pandu Gunandito
Anggota
DPD REI DKlJakarta 7,
lr. AbdulAlim Salam, M.Sc.
Anggota
lkatan Ahll Perencanaan lndonesta 8,
Laksamana Ardisomantri, M.B.A.
Anggota
Persatuan Hotel dan Rgstoran lndonesia
L 10,
lr. lndra DJunaedl
Anggota
lkatan Alumni Teknik Penyehatan lndonesia (|ATPl) N, Darismanto, Dipl. PG (WR) M.Eng (WR)
Anggota
Lembaga Pembangunan Masyarakat SeJahtera 11.
Dr. lr. Firdaus Ali, M.Sc.
Anggota
Fakultas Teknik (Lingkungan) Unlversltas lndonesla
12. Josephine Asristiti Setyarini
Anggota
Hlinpunan Ahli Teknik Tanah lndonesia (HATTI) 13.
A.R. Sinaga
Anggota
I(ADIN DKI Jakarta 14. lr. Fatchy Muhamad
Anggota
Masyarakat Air lndonesla 15.
Drs. H. Soedirman Forum Pedull Lingkungan Masyarakat Kelapa G?!lng
Anggota
