NEWS_PAS NEWSLETTER PEMASYARAKATAN
EDISI 01/I/2015
MENKUMHAM: Petugas Terlibat Narkoba,
Pecat !
Tahun 2015 Bang Napi Dapat 3 Kali Remisi
Kemenkumham Segera Bebaskan 20 Ribu Napi Narkoba
Keren, Mukena Buatan Rutan Pondok Bambu Tembus Pasar ASEAN
DAFTAR ISI Salam Pembaharuan “Kami PASTI” ....................................................
3
Tahun 2015 Bang Napi Dapat 3 Kali Remisi ..........................................
4
Gelora Semangat “Kami PASTI” Pemasyarakatan...............................................
6
Menkumham : Petugas Terlibat Narkoba, Pecat! ...............................................................
7
Kisah Taubat Napi Narkoba Lapas Sustik Jakarta ........................................
8
Pemasyarakatan Rehabilitasi WBP Pengguna Narkotika ................................
9
Tahun 2015 Bang Napi Dapat 3 Kali Remisi
4
Menkumham : Petugas Terlibat Narkoba, Pecat!
7
Kemenkumham Segera Bebaskan 20 Ribu Napi Narkoba.................................................... 10 10 Alasan Mengapa Perlu Merevisi PP 99/2012 ........................................ 11 Keren, Mukena Buatan Rutan Pondok Bambu Tembus Pasar ASEAN...................................... 12
Kemenkumham Segera bebaskan 20 Ribu Napi Narkoba
10
Keren, Mukena Buatan Rutan Pondok Bambu Tembus Pasar ASEAN
12
Tong Serbaguna Produksi Lapas Pekalongan Dijual Online ..................................................... 13 GasPAS CANTIK .............................................. 14 Foto Kegiatan ................................................... 16
2
Edisi 01 • 2015 • Newsletter Pemasyarakatan
EDITORIAL Salam Pembaharuan....
Penerbit INFOKOM DITJENPAS Pelindung 1. Direktur Jenderal Pemasyarakatan 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Penanggung Jawab Direktur Informasi dan Komunikasi Pemimpin Redaksi M. Akbar Hadiprabowo Redaksi Pelaksana Rika Aprianti Tim Perancana dan Perumus Syarpani, Sigit Budianto, Mitro Subroto, JP. Budi Waskito Tim Penghimpun dan Pengolah Berita Wenny Maria, Wachjoe Widowati, Glorya Novita, Amir Farizal, Lukman Agung W., Idang Heru Sukoco, Yulia Wahyuningsih, M. Singgih Pratama Tim Penyunting/Editing Irma Rachmani, Nanda Hakiki, Deni Nurpatria Tim Pencetak, Publikasi, dan Distribusi Agung Prasetyo, Rezza Juliano, M. Fariz, Erossyan Freda, Kurniawan Tim Evalap Martha Masseleng, Hery Setiawan, Katarina Ekowati Alamat Redaksi Jl. Veteran III No.11, Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110, Indonesia
“Kami PASTI”
M
asih dalam kehangatan Idul Fitri 1436 H, ijinkanlah kami mewakili segenap keluarga besar Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengucapkan Selamat Idul Fitri, Mohon Maaf Lahir dan Batin. Semoga dengan kesucian Idul Fitri, semakin memotivasi kita untuk kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas dalam ke-PASTI-an (Profesional, Akuntabel, Sinergis, Transparan, Inovatif). Kami PASTI merupakan pembuktian kinerja dan tanggung jawab kita kepada publik sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Terbitnya Newsletter Pemasyarakatan News_PAS (News_PAS) merupakan media yang akan menjadi ruang penyampaian informasi dan kinerja Pemasyarakatan, baik bagi internal Pemasyarakatan, stakeholder, dan masyarakat umum. Berita tentang Pemasyarakatan tidak ada habisnya menjadi
santapan publik. Positif dan negatif adalah kondisi yang memang harus dihadapi secara PASTI. Isu yang paling menggema dalam dua bulan terkahir ini adalah tentang narkoba di lapas/rutan dan pemberian Remisi Khusus Hari Raya Idul Fitri, khususnya kepada narapidana kasus TIPIKOR. Pada 23 Juli 2015 lalu, bertepatan dengan hari Anak Nasional, juga telah disampaikan Remisi Khusus Anak. Pro dan kontra adalah tantangan sekaligus dukungan karena sebenarnya kita, selain sebagai pengemban amanat masyarakat, juga pelaksana peraturan perundang-undangan. Semoga News_PAS dapat menjadi partner bagi kita semua yang mengedepankan Profesional, Akuntabel, Sinergis, Transparan, Inovatif dalam penyampaian informasi dan kinerja Pemasyarakatan. Ayo Kerja, Kami PASTI.....!!!!
Edisi 01 • 2015 • Newsletter Pemasyarakatan
3
Tahun 2015
Bang Napi Dapat 3 Kali Remisi
Kalapas narkotika Jakarta menyerahkan remisi khusus hari raya Idul Fitri, kepada perwakilan warga binaan
P
unishment and Reward adalah dua hal yang bertolak belakang, namun dituntut sejalan. Menempatkan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lapas/Rutan adalah penghukuman terakhir sebagai akibat pelanggaran hukum yang telah dilakukan (the last resort). Setelah punishment yang ditandai ketok vonis hakim, reward menjadi hak yang harus dipenuhi bagi narapidana yang
4
telah menjalani masa hukumannya dengan baik. Sangat diyakini hadiah terbesar bagi WBP adalah kebebasan atau pengurangan hukuman, baik berupa remisi, Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), maupun Cuti Menjelang Bebas (CMB) Remisi bagi narapidana Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) saat ini masih menjadi isu panas. Namun apapun pro kontra yang menyeruak, pemberian remisi
Edisi 01 • 2015 • Newsletter Pemasyarakatan
kepada narapidana adalah hal yang memiliki dasar hukum dan menjadi perintah bagi Pemasyarakatan untuk memenuhinya sebagai hak narapidana yang telah memenuhi persyaratan. Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh setiap WBP untuk mendapatkan remisi adalah menjalani telah menjalani sekurangkurangnya enam bulan masa pidana, berkelakuan baik selama berada di Lapas, dan mengikuti
program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik. Selain syarat-syarat di atas, terdapat syarat-syarat tambahan bagi WBP yang termasuk kategori tindak pidana khusus, yaitu terorisme, narkotika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya. Contohnya kasus Tipikor yang mengharuskan bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya, membayar lunas denda, dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan. Untuk tindak pidana terorisme mewajibkan WBP bersangkutan mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar kesetiaan kepada NKRI. Pada tahun ini, pemerintah akan memberikan remisi sebanyak tiga kali kepada WBP yang telah memenuhi persyaratan, yakni Remisi Umum, Remisi Khusus Hari Raya Keagamaan, dan Remisi Dasawarsa. Selain itu terdapat remisi lainya, yaitu Remisi Kemanusiaan dan Remisi Tambahan . Remisi merupakan pengurangan masa hukuman yang diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM kepada WBP setelah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan remisi adalah salah satu hak dari
setiap WBP. Aturan ini lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi. Remisi Khusus Hari Raya Idul Fitri tahun ini diberikan kepada 54.434 narapidana beragama Islam (31,14 persen dari jumlah total 174.798 narapidana dan tahanan), 545 orang diantaranya langsung menghirup udara bebas karena masa pidananya selesai dengan remisi yang diperoleh. Sedangkan dalam rangka Hari Anak Nasional diusulkan 909 Anak yang telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Remisi Anak (27, 74% dari jumlah total 3.276 Anak). Remisi Umum diberikan pada peringatan Hari Kemerdekaan RI setiap tanggal 17 Agustus. Sedangkan Remisi Khusus diberikan pada hari besar keagamaan sesuai dengan agama yang dianut oleh WBP dan Anak Didik Pemasyarakatan (Andik PAS) yang bersangkutan.
Remisi Kemanusian mencakup 3 jenis remisi, yaitu Remisi Sakit Berkepanjangan ( pada Hari Kesehatan Dunia untuk WBP yang sakit berkepanjangan), Remisi Lanjut Usia (Hari lanjut Usia Nasional setiap tangal 29 Mei) dan Remisi Anak Nasioanal (khusus Anak pada Hari Anak nasional setiap tanggal 23 Juli). Warga binaan yang menerima remisi tersebut sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan. Ada pula remisi tambahan dimana akan diberikan kepada WBP dan Andik PAS secara bersamaan dengan pemberian remisi umum atau pun remisi khusus apabila selama menjalani masa pidana yang bersangkutan berbuat jasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan, dan melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lapas. Remisi dasawarsa diberikan setiap 10 tahun pada peringatan Hari Kemerdekaan RI. Remisi dasawarsa diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 120 Tahun 1955. Terakhir, remisi dasawarsa diberikan pada tahun 2005 pada peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-60. (Sy/Rk)
Edisi 01 • 2015 • Newsletter Pemasyarakatan
5
Gelora Semangat
“Kami PASTI” Pemasyarakatan G
erakan “Ayo kerja, Kami PASTI” secara serentak telah dicanankan pada tanggal 1 Juni 2015 di seluruh Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. Pencanangan awal saat apel di seluruh Kantor Wilayah Hukum dan HAM yang dipimpin oleh pejabat eselon I. Pencanangan tersebut diikuti dengan penandatangan pakta integritas “Ayo kerja, Kami PASTI” oleh seluruh jajaran petugas Pemasyarakatan. Slogan sakti “Kami PASTI” merupakan kumulatif dari sebuah tekad hebat yang dapat dijabarkan sebagai berikut: PROFESIONAL dapat dimaknai bahwa bekerja dengan kerangka acuan kerja yang jelas, jadwal yang tepat, mekasnisme yang benar.
6
AKUNTABEL dalam pengelolaan uang negara harus lebih dioptimalkan dengan pertanggungjawaban yang lebih akuntabel, mendahulukan prinsip efektivitas dan efesiensi dalam mengalokasikan uang negara, dan mempertimbangkan yang strategis dan skala prioritas.
pelayanan, dan bahkan pencapaian kinerja. INOVATIF selalu mengoptimalkan diri untuk terus berkreatifitas, dan mengembangkan inisiatif serta senantiasa melakukan pembaharuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sehingga mampu menguatkan peran Pemasyarakatan.
SINERGI mengembangkan kompetensi sesuai tugas dan fungsi dengan menyatukan energi untuk bekerja dalam kebersamaan melalui komunikasi yang efektif TRANSPARAN mengedepankan pelayanan prima yang akuntabel dengan memberikan informasi penyelenggaraan tugas Pemasyarakatan dengan jelas, baik informasi kebijakan, proses
Edisi 01 • 2015 • Newsletter Pemasyarakatan
“Kami PASTI” merupakan wujud nyata sebagai pengabdian seluruh jajaran Pemasyarakatan yang akan terus dilaksanakan secara berkesinambungan dalam rangka pencapaian visi dan misi, yaitu mewujudkan “masyarakat memperoleh kepastian hukum” dan “melindungi hak asasi manusia.” (M. Fariz)
Apel dan Penandatanganan KAMI PASTI
MENKUMHAM: Petugas Terlibat Narkoba, Pecat !
P
etugas Lapas Narkotika Cipinang, Imran, dipecat Senin (8/6) setelah Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna H. Laoly, melepas atribut Pemasyarakatan Imran karena menyelundupkan narkoba ke lapas. “Tidak ada toleransi bagi petugas yang terlibat narkoba, siapa yang melanggar saya pecat,” tegas Yasonna. Tak hanya Imran, petugas Lapas Tanjungpinang berinisial JHN juga diberhentikan, Senin (22/6) karena terbukti memasukan shabu ke lapas untuk narapidana berinisial EK dengan imbalan Rp. 300 ribu/aksi. “Performa lapas/rutan sebagai garda terakhir pembinaan narapidana tercoreng kewibawaannya akibat oknum yang terlibat narkoba,” tegas Plt. Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Ma’mun, saat mencopot atribut dinas JHN. “Peredaran dan penyalahgunaan narkoba di dalam lapas/rutan merupakan tantangan yang harus dihadapi bersama. Bukan hanya berupa kebijakan, tetapi juga aksi nyata di lapangan,” tambahnya. Tegas terhadap petugas yang terlibat narkoba, Kementerian Hukum dan HAM pun tak ragu mengganjar penghargaan terhadap dua petugas Lapas Kotabaru, yakni Rachmat Arief Wicaksana dan Herdaus, yang menggagalkan penyelundupan shabu dalam sandal oleh pengunjung, Kamis (4/6). Keduanya diterbangkan langsung dari Banjarmasin ke Jakarta untuk menerima penghargaan
Menkumham bersama dua petugas Pemasyarakatan penerima penghargaan
Menkumham copot atribut Pemasyarakatan petugas terlibat narkoba
dari Menkumham. “Saya hanya melaksanakan tugas. Bangga bisa dipanggil Menkumham untuk menerima penghargaan. Walaupun kami di daerah, tapi dapat perhatian dari pusat. Semoga bisa memacu semangat semua petugas untuk bekerja lebih baik,” ujar Rachmat yang diamini Herdaus. Narkoba memang menjadi musuh utama jajaran Pemasyarakatan. Tak heran bila Menkumham tegas akan memecat jajarannya yang terlibat. “Petugas seharusnya jadi pembina,
Plt. Dirjen Pemasyarakatan melepas seragam petugas terlibat narkoba
bukan menjadi perusak masa depan anak bangsa. Namun saya bangga karena masih ada petugas yang punya integritas dan mencegah masuknya narkoba ke dalam lapas/rutan,” puji Menkumham. Berdasarkan data per Januari-Mei 2015, total 111 petugas telah menerima hukuman disiplin. 18 karena terlibat narkoba dimana delapan diantaranya dalam proses penjatuhan hukuman disiplin. (Irma Rachmani)
Edisi 01 • 2015 • Newsletter Pemasyarakatan
7
Kisah Taubat Napi Narkoba Lapas Sustik Jakarta “Saya ingin melanjutkan hidup lebih berguna dan mengambil hikmah dari apa yang telah terjadi dan yang terpenting ingin lebih mendekatkan diri pada Tuhan,” harapnya.
M
uliana (38), narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Jakarta (Lapsustik Jakarta) , harus menjalani pidana 5 tahun 3 bulan karena melanggar undang-undang penyalahgunaan narkoba jenis shabu dan ganja. Ia bertutur sebelumnya juga pernah mencicipi narkoba jenis putau yang diakuinya berefek sangat berbahaya karena bisa merusak organ organ tubuh, menimbulkan penyakit HIV/AIDS melalui penggunaan jarum suntik yang tidak steril dan bergantian, bahkan dapat mematikan bila pemakaiannya berlebihan dan sulit untuk keluar dari kecanduan ini.
Muli, demikian ia biasa disapa, aktif di kegiatan Theurapetic Community (TC), salah satu program rehabilitasi bagi pecandu narkoba di Lapsustik Jakarta. Konselor yang diberdayakan kebanyakan mantan pecandu yang sudah pulih. “Bagi kami pecandu narkoba, konselor yang pernah seperti kami (pecandu) memang lebih di dengar, dibandingkan konselor yang belum pernah menjadi pengguna (narkoba, red) karena mereka pernah merasakan kesakitan seperti kami. Mereka role model untuk pemulihan dan motivator untuk kami percaya diri untuk bisa sembuh dan keluar dari jerat ketergantungan narkoba,” tutur Muli. Laki – laki berperwakan sedang ini, kini telah menjalani hukuman selama 2 tahun 3 bulan. “Saya ingin mengajukan Pembebasan Bersyarat (PB) dan mengikuti program PB, namun masih terganjal persyaratan karena belum menjalani masa hukuman 2/3 tahun,” akunya. Seketika raut wajahnya berubah sedih. Muli berkeluh kesah selama mendekam di penjara tak mendapatkan dukungan keluarga karena ayahnya telah wafat tujuh hari sebelum ia tertangkap. Ia pun merasa bersalah dan menyesali apa yang telah diperbuatnya walau terkadang kalah dengan keinginan memakai narkoba lagi. Dalam menjalani hari-harinya di
8
Edisi 01 • 2015 • Newsletter Pemasyarakatan
lapas, Muli semaksimal mungkin mengisinya dengan kegiatankegiatan positif yang diselenggarakan Lapasustik Jakarta, termasuk pembinaan kerohanian. Melaksanakan shalat di masjid adalah salah satu rutinitasnya. Menurutnya lapas adalah tempat untuk merubah halhal yang tidak baik dan menyadari tanggungjawab hidupnya di kemudian hari, kendati dirinya sadar terhadap stigma yang melekat di masyarakat, yang selalu berpandangan negative kepada mantan pecandu narkoba. “Tantangan terberat sebenarnya adalah nanti setelah keluar dari Lapas,” ujarnya. Maret 2016, Muliana direncanakan mendapatkan Pembebasan Bersyarat yang diprogramkan Lapasustik Jakarta. Sejuta keinginan dan cita – cita ia sematkan untuk masa depannya yang lebih baik, termasuk pun berkeinginan mempunyai yayasan amal serta bertekad meninggalkan segala hal yang tidak baik. “Saya ingin melanjutkan hidup lebih berguna dan mengambil hikmah dari apa yang telah terjadi dan yang terpenting ingin lebih mendekatkan diri pada Tuhan,” harapnya. “Narkoba tidak bisa disembuhkan, hanya bisa pulih. Untuk itu harus ada kekuatan yang lebih besar, yaitu kekuatan Tuhan.” Terakhir Muli menitipkan pesan untuk generasi bebas di luar tembok lapas. ”Jangan pernah sekalipun coba - coba kenal narkoba.” (Aldri)
Pemasyarakatan Rehabilitasi WBP Pengguna Narkotika
Program Rehabilitasi Narkoba di Lapas Bogor
S
aat ini Indonesia dinyatakan dalam keadaan darurat narkoba. Dilansir dari hasil penelitian BNN bahwa pengguna narkotika sudah sampai pada taraf mengkhawatirkan, yakni 4,2 juta pengguna/korban penyalahgunaan narkotika dan diprediksi setiap harinya lima orang meninggal dunia. Dampak dari keadaan tersebut membawa ekses terhadap jumlah hunian Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) yang dipenuhi kasus/perkara narkotika. Dari 171.000 penghuni Lapas/Rutan, 67.000 diantaranya adalah kasus narkotika (pengguna/ korban pengguna, bandar, dan pengedar). Pembinaan terhadap pelaku kasus narkotika pun bukan perkara mudah karena keberadaan mereka di Lapas/Rutan berbaur antara bandar, pengedar, kurir, sekaligus pengguna sehingga terjadi saling interaksi, mengenal, dan membutuhkan antar mereka yang
Therapeutic Community Rehabilitasi Pengguna Narkoba Lapas Narkotika Jakarta
mengakibatkan Lapas/ Rutan rawan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. Untuk menanggulanginya, pada 27 April 2015 lalu Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna H. Laoly, telah menetapkan dan meluncurkan 62 Lapas sebagai tempat rehabilitasi bagi Warga Binaan Permasyarakatan (WBP) kasus pengguna/korban pengguna narkotika. Hal ini untuk mendukung program rehabilitasi 100 ribu pengguna/korban penyalahgunaan narkoba, khususnya yang berada di Lapas/Rutan. Menkumham pun menginstruksikan ke-62 Lapas yang telah ditetapkan sebagai tempat rehabilitasi bagi WBP secara bertahap sejak Mei 2015 untuk melaksanakan program rehabilitasi tersebut sebagaimana tertuang dalam
Instruksi Menkumham tanggal 8 April 2015 No. M.HH-01.PK.01.06 Tahun 2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Rehabilitasi bagi WBP Penyalahguna di Lapas dan Rutan. Program rehabilitasi bagi WBP kasus pengguna/korban pengguna narkotika dilaksanakan serentak selama tiga bulan. Tahap pertama yang dimulai Mei-Agustus 2015 telah merehabilitasi 2.201 WBP pengguna/ korban penyalahgunaan narkotika (pasal 27 UU No. 35 tahun 2009). Adapun tahap kedua direncanakan pada September-Nopember 2015 dengan menyasar 3.000 WBP. (Mitro Subroto)
Edisi 01 • 2015 • Newsletter Pemasyarakatan
9
Kemenkumham Segera Bebaskan 20 Ribu Napi Narkoba “Kedepannya perlu dilakukan upaya cepat seperti terobosan, misalnya grasi kepada para pengguna untuk segera direhabilitasi.“
K
ementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) segera membebaskan 20.000 narapidana kasus penyalahgunaan narkoba. Hal ini disampaikan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna H. Laoly, saat melakukan kunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Bogor bersama Ketua Komnas HAM, Nur Kholis, Rabu (29/7). Yasonna menerangkan bahwa langkah tersebut sudah dibicarakan kepada Presiden Joko Widodo. “Sudah dilaporkan ke Presiden, narapidana kasus penggunaan narkoba akan segera dibebaskan,” ujar Menkumham. “Dibebaskan dari Lapas dalam arti untuk segera direhabilitasi,” tambahnya.
10
Edisi 01 • 2015 • Newsletter Pemasyarakatan
Lebih lanjut, Yasona menjelaskan ini merupakan langkah cepat Kemenkumham sebagai upaya mengatasi over kapasitas di Lapas dan Rutan seluruh Indonesia. “Jangan sampai kita yang justru melanggar HAM dengan menempatkan narpidana dalam kondisi yang tidak layak,” tegas Yasonna. Sementara itu, Ketua Komnas HAM saat menyaksikan secara langsung keadaan di Lapas Bogor menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi Lapas yang over kapasitas. “Tidak tega rasanya menyaksikan kamar berkapasitas delapan orang harus diisi 50-an orang. Bahkan di blok wanita kamar berkapasitas delapan orang harus diisi oleh 83 orang,” ucap Nur Kholis. “Kedepannya perlu dilakukan upaya cepat seperti terobosan, misalnya grasi kepada para pengguna untuk segera direhabilitasi. Kami dukung, terlebih hal itu merupakan amanat dari undang-undang yang memang harus dijalankan,” pungkasnya. (Nanda Hakiki)
“Orang baik tidak memerlukan hukum untuk bertindak secara bertanggungjawab, sementara orang jahat selalu mencari celah dalam hukum” – Plato
10 Alasan Mengapa Perlu Merevisi PP 99/2012 Pro/kontra pemberian remisi bagi napi korupsi mendorong sebagian pihak untuk dilakukannya revisi PP 99/2012 tentang Perubahan Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang dinilai diskriminatif. Berikut 10 alasan perlunya revisi PP tersebut yang disampaikan Adrianus Meliala, Pakar Kriminologi dan Anggota Badan Pengamat Pemasyarakatan, saat Seminar Nasional Pelaksanaan Pemberian Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Pelaku Tindak Pidana Khusus di Universitas Kristen Indonesia, Rabu (11/3) lalu. 1. Tidak pas dengan filosofi penghukuman dunia; Filosofi penghukuman sudah berubah dari pembalasan dan penjeraan menjadi rehabilitasi, bahkan menjadi filosofi restorasi.
2. Tidak pas dengan filosofi Pemasyarakatan Indonesia; Filosofi Pemasyarakatan Indonesia adalah reintegrasi sosial untuk mengurangi dampak buruk prisonisasi. 3. Melanggengkan citra lama penjara pada Lapas; Konsep Lapas mengganti dan memitigasi peran dan citra lama penjara sebagai pencipta derita. Pengetatan remisi sepenuhnya terkait peran dan citra lama penjara, bukan dalam konteks peran dan citra Lapas. 4. Tidak pas dengan tujuan penegakan hukum kasus korupsi; Tujuan utama penegakan hukum kasus korupsi adalah untuk mengembalikan kerugian negara. Kenyataannya, terlepas dari banyak tidaknya kerugian negara yang dapat diselamatkan, seolah tidak ada hubungannya dengan penghukuman terhadap pelakunya. 5. PP 99/2012 bersifat diskriminasi; Menurut SMR, diskriminasi itu dilarang. Pembedaan perlakukan hanya bisa dikaitkan dengan pelaksanaan kegiatan Pemasyarakatan di Lapas. 6. Menutup peluang memodifikasi perilaku;
Pengetatan remisi menggugurkan penggunaan prinsip perilaku stimulus-respons yang dianut Pemasyarakatan. 7. Budaya penjara terganggu; WBP yang terkena pengetatan umumnya berpendidikan dan terdidik sehingga bisa mempengaruhi WBP lainnya. Hubungan dengan petugas pun tegang. 8. Tidak ada kaitannya dengan residivisme; Pemberian remisi tidak ada kaitannya dengan residivisme/ repeat offence karena napi korupsi umumnya first offender sehingga mereka jera untuk menjadi terpidana kembali. 9. Terbukti menambah masalah bagi Lapas; Rasa cemas dihadapi Korps Pemasyarakatan tiap kali momen pemberian remisi. Contoh: insiden di Lapas Tanjung Gusta Medan. 10.Selaraskan dengan kecenderungan pemerintah. Walau tetap pro pemberantasan korupsi, pemerintahaan JokowiJK sepertinya menempuh gaya berbeda. Revisi PP 99/2012 seyogyanya dikaitkan dengan perubahan kecenderungan gaya yang berbeda tersebut.
Edisi 01 • 2015 • Newsletter Pemasyarakatan
11
Mukena Karya Warga Binaan Rutan Pondok Bambu
Keren, Mukena Buatan Rutan Pondok Bambu Tembus Pasar ASEAN
T
idak ada yang menyangka, dari ruangan sempit berteralis besi di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Pondok Bambu mampu menghasilkan produk-produk berkualitas ekspor yang diminati banyak pihak. Bukan hanya dalam negeri, tetapi juga luar negeri. Adalah mukena hasil karya Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Rutan Pondok Bambu yang telah berhasil merambah pasar beberapa negara ASEAN. “Saat ini kami telah memproduksi lebih dari 2.500 produk mukena yang telah
12
dipasarkan ke beberapa negara ASEAN diantaranya Malaysia, Brunei, dan Singapura,” ungkap Kepala Rutan Pondok Bambu, Sri Susilarti kepada INFO_PAS, Kamis (3/7). “Produksinya dimulai sejak Mei tahun lalu. Berawal dari kegiatan mengisi waktu di dalam Rutan, WBP mendesain hingga menjadi mukena bermotif yang akhirnya dipasarkan ke beberapa tempat hingga ke luar negeri,” tutur Sri mengisahkan awal mula produksi mukena di Rutan Pondok Bambu.
Edisi 01 • 2015 • Newsletter Pemasyarakatan
Selain mukena bermotif, Rutan Pondok Bambu juga memproduksi beberapa hasil kerajinan tangan WBP seperti bulu mata palsu, kerajinan mote dan manik-manik, tas etnis, kerudung dan busana muslim, bunga dan rumput hias sintetis, hingga pembuatan roti yang banjir order pada Ramadhan lalu. “Semua produk ini menggunakan merek Bamboo’s Production. Artinya barang-barang ini didesain dan diproduksi WBP Rutan Pondok Bambu,” tegas Sri. (Nanda Hakiki)
Tong Serbaguna Produksi Lapas Pekalongan Dijual Online
L
embaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIA Pekalongan memproduksi tong serbaguna bermotif batik dan animasi. Desainnya unik, menarik, dan pembeli bisa menentukan desain yang diinginkan. Bahkan kini bisa dipesan dan dibeli via Facebook, Twitter, Blackberry Messenger (BBM), serta toko online Tokopedia demi menjangkau wilayah Jawa dan Bali. Produksi tong ini berawal dari program Belajar Membatik bersama Pak Canting yang ditayangkan Batik TV (TV lokal Kota Pekalongan) pada Oktober 2014 yang diikuti sembilan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).
Proses produksinya dimulai Pebruari 2015 melalui Kelas Inspirasi Lapas Pekalongan, suatu wadah untuk mengembangkan kreativitas kepenulisan, seni desain, dan kewirausahaan yang dimulai sejak Mei 2014. Saat ini anggota aktif Kelas Inspirasi sebanyak 20 WBP yang dibina dua pegawai Lapas Pekalongan. “Kelas Inspirasi bukan sekedar mengisi waktu selama di Lapas, namun diharapkan WBP mempunyai keterampilan yang bisa dikembangkan,” kata Kepala Lapas Pekalongan, Suprapto. April lalu, tong serbaguna Lapas Pekalongan ikut dalam Pekan
Kreatif Nusantara 2015 di GOR Jatayu Kota Pekalongan. Pada 6-9 Agustus 2015, tong serbaguna ini juga hadir dalam Apresiasi Kreativitas Pameran Lukisan Djoko Simbardjo. Tong serbaguna Lapas Pekalongan sudah terjual 40 unit diman ukuran kecil (30 liter) dijual Rp. 100.000/unit, sedang (45 liter) Rp. 130.000/unit, dan besar (60 liter) Rp. 200.000/unit. Pengiriman dalam Kota Pekalongan tidak dikenakan biaya, namun untuk luar Kota Pekalongan dikenakan biaya sesuai ketentuan yang berlaku. (Muhammad Anang Saefulloh, Ketua Kelas Inspirasi Lapas Pekalongan).
Edisi 01 • 2015 • Newsletter Pemasyarakatan
13
Panggil Aku petugas pemasyarakatan (GasPAS)
7
Dian Wilis Pratiwi, A.Md.IP Umur : 28 tahun Unit Kerja: Rupbasan Cilacap
Putri Kemala Ulfa
Umur : 25 tahun Unit Kerja: Lapas Anak Medan
Fahrennisa
Umur : 24 tahun Unit Kerja: Ditjen Pemasyarakatan
Pasal 8 (1) UU NO. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan: “Petugas Pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.”
14
Edisi 01 • 2015 • Newsletter Pemasyarakatan
S A P s a G k i t n Cra S si NewsPA Ve
Yonina Indriana
Umur : 25 tahun Unit Kerja: Lapas Tangerang
Sartika Yusriani
Umur : 25 tahun Unit Kerja: Lapas Singkawang
Natalia Elisya A. Kalangie Umur : 25 tahun Unit Kerja: Bapas Palu
Siti Viona Aidilla, A.Md.IP Umur : 27 tahun Unit Kerja: Bapas Surabaya
Edisi 01 • 2015 • Newsletter Pemasyarakatan
15
Menkumham Saat Mengunjungi Pabrik Roti di Lapas Tanjung Gusta Medan, 27 Juni 2015.
Dewi Persik dan Charlie ST 12 Saat Menghibur Warga Binaan di Rutan Salemba Dalam Acara Zikir Cinta Kasih Ramadhan Trans TV, 29 Juni 2015
Koordinasi Ditjenpas Dengan Kanwil Kemenkumham Sumatera Selatan & Gubernur Sumatera Selatan Dalam Rencana Persiapan ASEAN Track & Field Championship (ATFC) 2015, Perkejuaraan Atletik Pegawai Penjara / Pemasyarakatan Se-ASEAN yang Direncanakan Akan Dilaksanakan di Stadion Jaka Baring Palembang, 31 Juli 2015.
Ruang kunjungan Rumah Tahanan Negara Cipinang dipenuhi keluarga/ kerabat Warga Binaan Pemasyarakatan saat hari Raya Idul Fitri 1436 HIjriah.
www.ditjenpas.go.id