Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak 2015

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak

2015

KONSEP PENYIDIKAN RESTORATIVE JUSTICE Oleh : Sukardi ([email protected])

Abstrak Penelitian ini berjudul ―konsep Penyidikan restorative justice‖ yaitu penelitian yang mengkaji hakekat restorative justice sebagai suatu konsep pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana. tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang konstruksi konsep penyidikan restorative justice dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian normative, menggunakan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier, dengan metode analisis menggunakan penalaran deduktif. Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa prnisip restorative justice banyak dikaji dalam pemahaman sebagai metode penyelesaian masalah pidana, dengan memposisikan diluar sistem peradilan pidana. Salah satu unsur yang menjadi kunci dalam penerapan prinsip restorative justice adalah proses konferensi atau mediasi antar pihak yang bersengketa. Secara faktual ternyata proses konferensi atau mediasi ini tidak mudah mendudukkan perkaranya, dan menempatkan orang-orang yang dilibatkan dalam proses mediasi. Proses mediasi tidak cukup hanya dengan pengakuan, karena akan menabrak berbagai asas dan norma lain seperti hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan proses investigasi ilmiah untuk menentukan status orang-orang yang terlibat dalam suatu perkara, serta mendudukkan perkaranya. Bersarakan pandangan ini, maka prinsip restorative justice idealnya diterapkan dalam sistem peradilan pidana. prinsip restorative justice dikonstruksi mulai pada tahap pra ajudikasi, ajudikasi dan pasca ajudikasi. Kata Kunci : Restorative justice, Penyidikan, Mediasi, sistem peradilan pidana. Abstract This research entitled "Investigation concept of restorative justice" the study examines the essence of restorative justice as an approach to solving criminal cases. The purposes of this research to provide an overview of the construction of the investigation concept of restorative justice in the investigation of criminal law enforcement in Indonesia. The research was done by normative study, primary legal materials, secondary and tertiary, with the method of s deductive reasoning analysi. The results of this research, authors has indicated that the restorative justice principal had been almost studied in the understanding as a criminal problem-solving method, so it has done by the position outside the criminal justice system. One element that is a key in the application of the principles of restorative justice is a conference or mediation process between the parties to the dispute. Factually, it turns out the conference or mediation process is not easy to position the case, and put the people who are involved in the mediation process. The mediation process is not enough has just to recognition, because it will broke a variety of other such as principles and norms of human rights. Therefore, the necessary process of scientific investigation to determine status of those involved in a case, and position the case. Based on this view, the principle of restorative justice should ideally be applied in the criminal justice system. principles of restorative justice began to be constructed in the pre adjudication, adjudication and postadjudication. Keywords: Restorative justice, investigation, mediation, criminal justice system.

1

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak I.

akhirnya akan menjadikan metode mediasi

Pendahuluan Perkembangan hukum pidana saat ini

menunjukkan

2015

adanya

sebagai kunci utama penerapan konsep ini.

kecenderungan

Penggunaan metode mediasi pada dasarnya

pergeseran konsep keadilan dan paradigma

tidak dikenal dalam proses penegakan hukum

Pemidanaan dalam sistem hukum pidana, yaitu

pidana, akan tetapi mediasi sebgai bentuk

dari konsep retributif justice (criminal justice)

penyelesaian sengketa memiliki ruang lingkup

ke konsep Restorative Justice.1 Ahmad Ali

utama berupa wilayah privat/perdata.5 Di

menyebut

sebagai

dalam perkara pidana, pelaku kejahatan atau

konsep modern hukum pidana . Ahmad Ali

pelanggar tidak dapat melakukan tawar-

juga membandingkan antara restorative justice

menawar (bargaining) dengan negara sebagai

dengan Restitutive Justice dalam konsep

penjelma dan penjaga kepentingan umum.6

restorative justice

ini 2

penyelesaian perkara pidana.3

Oleh

karena

itu,

jika

pemahaman

Pembahasan mengenai penerapan prinsip

terhadap prinsip restorative justice dipahami

restorative justice dalam berbagai kajian dan

sebagai metode penyelesaian masalah, maka

pendefinisian oleh berbagai pakar cenderung

konstruksi prinsip restorative justice akan

menerjemahkan konsep ini sebagai suatu

diarahkan pada penyelesaian di luar sistem

metode penyelesaian masalah,4 sehingga pada

peradilan pidana dengan mengacu pada konsep alternative

dispute

resolution

dalam

penyelesaian perkara perdata.

2

Ahmad Ali, 21 Desember 2011, Restorative (RJ) adalah konsep Modern Hukum Pidana, Harian Fajar, Makassar, Hal 4 kolom. 3 Achmad Ali, 2009, Menguak teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legalprudence), Volume I Pemahaman awal, Edisi Pertama, Cetakan ke-3, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal : 247. 4 Lihat misalnya pembahasan tentang restorative justice oleh Marshall, Tony F. 1999. Retorative Justice an Overview. London : Home Office, Information & Publications Group, hal : 5. James Dignan mengutip Van Ness dan Strong (1997), Lihat James Dignan, 2005, Understanding Victims and Restorative Justice. Open University Pres, hal : 3. Lihat juga John Braithwaite, 2002, Restorative Justice and Responsive Regulation. Ofxord: Oxford University Press, hal : 10; Mariam Liebmann, 2007, Restorative Justice : How it Works, Jessica Kingsley Publishers, London : hal : 25; Howard Zehr, 2002, The Little Book of Restorative Justice, Good Books Intercourse, United State Of America, hal : 37; Luna, E. 2001, Reason and Emotion in Restorative Justice. Paper provided to author, 2001, p. 12; Margarita Zernova, 2007, Restorative Justice, Ideals and Realities,Ashgate Publishing Limited, hal : 7.

Mengkaji penyelesaian

lebih perkara

mendalam

hakekat

melalui

prinsip

restorative justice ini, maka sesungguhnya merupakan konsep yang sudah ada dalam pola penyelesaian perkara pidana adat.7 Pendekatan 5

Syahrizal Abbas, 2009, Mediasi dalam Persfektif Hukum Syariah, Hukum Adat & hukum Nasional, Edisi Pertama, Cetakan ke-1, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal : 22. 6 Ibid, hal : 21. 7 Menurut John Braithwaite bahwa : “according to its proponent, restorative justice is not a new invention. Rather, it is a return to traditional pattern of dealing with conflict and crime that had been present in different cultures throughout human history. Lihat John Braithwaite, 2002, opcit, p. 1. Lihat juga Margarita Zernova, 2007, opcit, p. 7 Pada tahun 1980an, John Braithwaite memperkenalkan sistem penghukuman dengan pendekatan restorative justice, karena terinspirasi oleh masyarakat Maori dalam menangani

2


2015

Restorative justice digunakan juga dalam

dalam disertasinya9 menilai pandangan Zehr

sistem hukum

sudah

tersebut membawa keadilan restoratif dalam

berabad-abad lamanya. Sebutlah misalnya

quasi atau yang tidak murni, karena seolah

dalam sistem hukum pidana adat Papua,

mengesampingkan aspek kesukarelaan sebagai

mekanisme penyelesaian masalah melalui

ciri pendekatan keadilan restoratif dalam

sidang adat lebih mengutamakan musyawarah

penyelesaian perkara pidana.

mufakat,

pidana adat

nilai

keadilan

yang

tercermin

pada

Pandangan

penulis

terhadap

prinsip

pengembalian kerugian korban. Jadi fokus

restorative justice, bahwa prinsip restorative

kesepakatan

justice hanya dapat diterapkan dalam sistem

penyelesaian

perkara

pada

pemulihan korban Sejalan

peradilan pidana dan bukan diluar sistem. yang

Ahmad Ali membedakan dengan tegas antara

bahwa

penerapan prinsip restorative justice sebagai

penggunaan pendekatan Restorative justice

metode penyelesaian perkara pidana dengan

dalam penyelesaian suatu perkara pidana,

penerapan

harus berdasarkan keadilan dan legitimasi

resolution (ADR) sebagai out of court

sebagai pengukuhannya, karenanya harus tetap

settlement

dalam kerangka pemidanaan yang disebut

perkara perdata.

―restorative punishment‖. Pendangan Zehr ini

Fenomena

dibangun

dengan

oleh

pemahaman

Howard

Zehr8

konsep

sebagai

alternative

metode

penegakan

Dispute

penyelesaian

hukum

di

memberikan gambaran bahwa penggunaan

Indonesia khususnya proses penyidikan yang

prinsip restorative justice pada dasarnya harus

dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik

dilakukan dalam sistem peradilan pidana, dan

Indonesia saat ini, telah memberikan gambaran

tidak dapat dicapai jika dilakukan diluar sistem

kontroversi,

peradilan pidana.

protes atau kritik tajam dari berbagai kalangan.

Mendasarkan pada pandangan Aertsen

polemik,

bentuk

perlawanan,

Pendapat berbagai pihak yang tidak setuju

tentang New informalism, Eva Achjani Sulfa

dengan

proses

hukum

ini,

seringkali

didasarkan pada asumsi melukai perasaan hukum masyarakat, melukai keadilan hukum penyimpangan di lingkungan mereka, yang menekankan penyelesaian masalah dengan melibatkan masyarakat dan petinggi masyarakat setempat untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. 8 Howard Zehr, 1990, changing Lenses, A New Focus For Crime and Justice, Herald Press, Scottdale PA, hal : 209 sebagaimana dikutip oleh Eva Achjani Sulfa, Juni 2009, Keadilan Restoratif Di Indonesia (Study tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana), Disertasi Doktor Ilmu Hukum Fakultas hukum Universitas Indonesia, hal 128.

masyarakat yang sesungguhnya tidak setuju lagi dengan proses hukum yang formal melalui sistem peradilan pidana. Misalnya berbagai kasus aktual yang menarik perhatian publik

9

3

Eva Achjani Sulfa, Juni 2009, ibid, hal 128.


2015

seperti : Kasus Nenek Minah,10 dan Kasus

kalangan sebagai contoh nyata sistem formil

Basar Suyanto dan Kholil,11 Kasus Deli

pidana

(pelajar SMP) mencuri voucher; dan kasus

memperhatikan kepentingan

nenek Rasmiah yang dituduh mencuri sop

pelaku. Hal ini seringkali menimbulkan reaksi,

buntut dan piring majikannya yang kemudian

kontroversi dan sorotan yang sangat tajam

harus berujung di meja hijau; dan banyak lagi

kepada

kasus-kasus

proses

berbagai sudut pandang dan argumentasi

penyelesaiannya menimbulkan polemik yang

masing-masing. Sebagian pihak menganggap

lain

berkepanjangan.

yang

dalam

12

lebih

aparat

bersifat

penegak

represif korban

hukum

tanpa dan

dengan

bahwa aparat penegak hukum terjebak dalam

Gambaran kasus aktual yang terjadi di

pikiran-pikiran hukum normatif, bahwa hukum

Indonesia tersebut di atas, dinilai oleh banyak

memberi kesan angker dan menakutkan untuk masyarakat. Bahkan dalam perkara-perkara

10

Nenek Minah yang berusia lima puluh lima tahun, Warga Desa Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas yang dituduh mencuri 3 biji buah kakao ditempatnya bekerja di PT. Rumpun Sari Antan 4 di desa Darmakradenan tak jauh dari rumahnya yang kemudian diproses hukum di Pengadilan Negeri Purwokerto, Jawa Tengah dengan putusan pidana penjara selama satu bulan lima belas hari dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani terdakwa. Sebelumnya, nenek Minah ini sudah menjalani masa tahanan rumah selama 3 bulan. Kasus nenek Minah ini, menarik perhatian berbagai pihak, terutama wartawan, LSM dan pengamat hukum. Muncul berbagai sorotan, kritik hingga terbentuk opini pihak tertentu yang menganggap turunnya kredibilitas penegak hukum yaitu polisi dan kejaksaan. Lihat Saladin Ayyubi/Global/fit, Kamis, 19 November 2009, Hakim Menitikkan Air Mata Baca Putusan Nenek Pencuri 3 Biji Buah Coklat, News-Nusantara, Website Internet : http://news.okezone.com/ read/2009/11/20/340/277729/340/hakim-menitikkan-airmata-baca-putusan-nenekpencuri-3-biji-buah-coklat, diakses tanggal 25 September 2011. 11 Kasus pencurian semangka senilai Rp 30 ribu oleh Basar Suyanto dan Kholil, dituntut penjara dua bulan 10 hari oleh jaksa di Pengadilan Negeri Kediri, Jawa Timur, yang akhirnya divonis 15 hari dengan masa percobaan satu bulan. Lihat IGN sawabi, Rabu, 16 Desember 2009, Pencuri Semangka Divonis 15 Hari Penjara, Website Internet : http://regional.kompas.com/ read/2009/12/16/13074643/pencuri.semangka.divonis.1 5.hari. penjara, diakses tanggal 25 September 2011. 12 Jecky Tengens, Selasa, 19 July 2011, Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Pidana Indonesia, Website Internet : http://hukumonline.com/berita/ baca/ lt4e25360a422c2/pendekatan-restorative-justice-dalamsistem-pidana-indonesia, diakses tanggal 25 September 2011.

tersebut muncul istilah melukai rasa keadilan masyarakat. Meskipun sesungguhnya belum dapat diklarifikasi masyarakat yang mana yang dil ukai rasa keadilannya, atau konsep keadilan yang dijadikan parameter untuk mengukur kinerja aparat penegak hukum tersebut, serta mengukur aspek keadilan masyarakat. Oleh karena itu, dalam tulisan ini penulis akan membahas mengenai konsep penyidikan restorative justice dalam penegakan hukum pidana,

dengan

menempatkan

prinsip

restorative justice dalam eksistensinya sebagai suatu konsep penyelesaian masalah yang berorientasi pada restorasi terhadap korban, dalam sistem peradilan pidana khususnya dalam proses penyidikan tindak pidana.

II. Metode Penelitian Jenis Penelitian Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian normatif, yang mengkaji konsep 4

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak penyidikan

tindak

pidana

dan

prinsip

2015

dalam sistem hukum pidana disebabkan oleh sedikitnya

pidana Indonesia, sehingga dapat dikonstruksi

Perkembangan Hak Asasi Manusia; Perubahan

konsep penyidikan restorative justice yang

pandangan masyarakat atas kejahatan dan

ideal diterapkan dalam penegakan hukum

perubahan pandangan masyarakat terhadap

pidana di Indonesia.

penjahat itu sendiri. Perkembangan perhatian

Sumber data

dan penguatan terhadap perlindungan Hak

Data

yang

yaitu

:

Asasi Manusia, memandang pemidanaan yang

sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum

memberikan pembenaran terhadap pemberian

primer berupa peraturan perundang-undangan,

sanksi berupa nestapa kepada seseorang

bahan

sebagai

referensi,

tersier

pendapat

berupa

faktor

data

hukum

digunakan

tiga

utama13

restorative justice dari persfektif sistem hukum

berupa ahli

buku-buku

maupun

hasil

akibat

dilakukan,

perbuatan

sepintas

pidana

yang

bertentangan

dengan

penelitian terdahulu, dan bahan hukum tersier

HAM.

Perkembangan

perhatian

terhadap

berupa kamus-kamus bahasa, kamus ilmiah

HAM

mengakibatkan

sejumlah

hukuman

hukum dan black law dictionary.

kemudian ditinjau ulang karena dianggap tidak

Metode analisis

manusiawi seperti hukuman mati. Bahkan

Metode analisis dalam penulisan ini

sejumlah Negara Arab yang menganut Islam

dimulai dengan mengabstraksi bahan-bahan

dan meratifikasi Konvensi anti penyiksaan,

hukum primer, bahan hukum sekunder dan

meninjau ulang hukuman potong tangan.14

bahan

hukum

tersier,

sehingga

dapat

Berbagai

Negara

mengembangkan

dikonstruksi konsep penyidikan dan prinsip

prinsip Restorative justice sebagai konsep

restorative justice, teori-teori hukum pidana,

dengan metode baru dalam menyelesaikan

menganalisis kelemahan-kelemahan prinsip

masalah-masalah pidana. Penerapan prinsip

restorative dari persfektif penegakan hukum

restorative justice di beberapa Negara tersebut

pidana, melakukan sistematisasi, dan terakhir

didesign sebagai metode penyelesaian masalah

dengan

alternative dengan sanksi alternative yang

menggunakan

metode

penalaran

silogisme deduktif. 13

Eva Achjani Zulfa, 2006, Pergeseran Paradigma Pemidanaan di Indonesia, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun Ke -36 No. 3 Juli – September 2006, hal : 393. 14 Ibid, hal : 394-395. Sudut pandang HAM diperkuat dengan lahirnya DUHAM khususnya Pasal 3 yang mengatur tentang Hak Hidup, yang juga diatur dalam ketentuan Pasal 6 ICCPR (International covenant Civil and Political Rights) dan Pasal 6 Konvensi tentang hak anak, maka sejumlah hukuman seperti hukuman mati kemudian ditinjau ulang karena dianggap tidak manusiawi.

III. Hasil Penelitian Dan Pembahasan Perkembangan Hukum Pidana Perkembangan hukum pidana saat ini menunjukkan

adanya

kecenderungan

mengalami pergeseran paradigma Pemidanaan 5

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak difokuskan pada kepentingan korban, pelaku

(keadilan

dan masyarakat.

(keadilan masyarakat)", dan sebagainya.16

Prinsip Restorative Justice

reparatif),

2015

"community

justice",

Restorative justice menurut badan PBB,

Kata Restorative justice berasal dari

UNODC dalam Handbook of Restoratice

bahasa inggris, terdiri dari dua kata yaitu :

justice, adalah bahwa : “Restorative justice is

―restoration‖

Perbaikan;

an approach to problem solving that, in its

pemulihan; atau pemugaran, dan ―justice‖

various forms, involves the victim, the

artinya : keadilan. ―restorative‖ artinya : (kata

offender,

benda)

agencies and the community.”

yang

obat

artinya

yang

:

menyembuhkan/

menguatkan/menyegarkan; (kata sifat) yang menguatkan,

menyembuhkan,

their

social

networks,

justice

Rumusan definisi restorative justice di

atau

dalam

Handbook on

Restorative Justice

menyegarkan.15 Dengan demikian, pengertian

Programmes yang disusun oleh PBB tersebut

restorative justice menurut bahasa adalah

memberikan

keadilan

partisipatif yang dirancang untuk mencapai

penyembuhan,

atau

keadilan

pemulihan.

Penekanan

pada

proses

hasil yang diinginkan. Dengan demikian,

Pengertian restorative justice tersebut di

―restorative process‖ didefinisikan sebagai

atas dapat diidentifikasi adanya beberapa

proses apapun di mana korban dan pelaku, dan

dimensi pengertian antara lain : bahwa

bila perlu, setiap individu lain atau anggota

pemulihan yang dimaksud adalah pemulihan

masyarakat

yang

hubungan

berpartisipasi

aktif

antara

korban

dan

pelaku;

terkena

kejahatan,

bersama-sama

dalam

pemulihan atau penyembuhan juga dapat

penyelesaian masalah-masalah yang timbul

dimaknai pemulihan kerugian korban atau

dari kejahatan, umumnya dengan bantuan

kerusakan yang ditimbulkan oleh tindakan

fasilitator.17

pelaku; sedangkan dimensi keadilan ditujukan pada keadilan individu yaitu keadilan korban. Ada banyak istilah yang digunakan 16

untuk menggambarkan gerakan restorative

United Nations, 2006, Handbook on Restorative Justice Programmes, Criminal Justice Handbook series, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Vienna Austria, hal : 6. Dijelaskan bahwa ―Restorative justice is a way of responding to criminal behaviour by balancing the needs of the community, the victims and the offenders 17 Ibid, hal : 7. A Restorative Process is ―any process in which the victim and the offender, and where appropriate, any other individuals or community members affected by a crime, participate together actively in the resolution of matters arising from the crime, generally with the help of a facilitator"

justice antara lain : "communitarian justice" (keadilan komunitarian), "positive justice" (keadilan

positif),

"relational

justice",

(keadilan relasional), "reparative justice", 15

John M Echol dan Harun Shadily, 2000, Kamus Inggris Indonesia, PT. Gramedia, Jakarta, hal : 339 dan 482.

6


2015

Howard Zehr dalam bukunya ―the little

Definisi Restorative Justice menurut Restorative Justice consortium 2006, yaitu18 :

book of Restorative Justice” memberikan definisi tentang Restorative justice yaitu :20

―Restorative justice works to resolve conflict and repair harm. it encourages those

“a process to involve to the extent

who have caused harm to acknowledge the

possible, these who have a stake in a

impact of what have done and gives them an

specific offence and to collectively

opportunity to make reparation. it offers those

identify and address harms, needs, and

who have suffered harm the opportunity to

obligations, in order to heal and put

have their harm or loss acknowledged and

things as right as possible.”

amends made.‖

Howard Zehr memaknai restorative

Restorative justice menurut Tony F.

justice sebagai proses yang memungkinkan

Marshall adalah : ―a process whereby parties

keterlibatan pihak-pihak yang lebih luas, yakni

with a stake in a specific offence collectively

para pihak yang mempunyai kepentingan atas

resolve how to deal with the aftermath of the

suatu pelanggaran yang spesifik. Kemudian

19

offence and its implications for the future.‖

secara

bersama,

mengarahkan

mengidentifikasi

kerugian,

kebutuhan,

dan dan

kewajiban dalam rangka menyembuhkan dan 18

Lihat Liebmann, Mariam, 2007, opcit: hal : 25. (Keadilan restoratif bekerja untuk menyelesaikan konflik dan memperbaikan kesalahan, mendorong mereka yang telah menyebabkan kerugian untuk mengakui dampak dari apa yang telah dilakukan dan memberikan mereka kesempatan untuk membuat perbaikan, menawarkan mereka yang telah menderita kerugian memiliki kesempatan untuk diganti kerugian mereka atau diakui kerugiannya dan menebus kesalahan yang dibuat). 19 Marshall, Tony F. 1999. Opcit, hal : 5. Bahwa restorative justice adalah sebagai ―proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan.‖ Lihat juga James Dignan, 2005, opcit, hal : 3. Lihat juga John Braithwaite, 2002, Opcit, hal : 10. Keadilan restoratif (juga kadang-kadang disebut "reparatif keadilan") pada hakekatnya adalah sebuah pendekatan untuk keadilan yang berfokus pada kebutuhan korban, pelaku, serta masyarakat yang terlibat, bukan memuaskan prinsipprinsip hukum abstrak atau menghukum pelaku. Korban mengambil peran aktif dalam proses, sementara pelaku didorong untuk mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka, "untuk memperbaiki hal membahayakan yang mereka lakukan dengan meminta maaf, mengembalikan ke keadaan semula, atau melakukan pelayanan masyarakat".

menempatkan hak para pihak sebagai titik yang mungkin dituju untuk diselesaikan. Kemudian menurut Sharpe21 bahwa keadilan

20

Lihat Howard Zehr, 2002, Opcit, hal : 37. Ada tiga ide utama yang mendukung keadilan restoratif menurut Howard Zehr yaitu : Pertama adalah pemahaman bahwa korban dan masyarakat sekitar memiliki keduanya telah terpengaruh oleh aksi pelaku dan, di samping itu, restorasi diperlukan. Kedua, kewajiban pelaku adalah menebus kesalahan dengan kedua korban dan masyarakat yang terlibat. Ketiga, dan proses yang paling penting dari keadilan restoratif, adalah konsep penyembuhan. Langkah ini memiliki dua bagian: penyembuhan bagi korban, serta memenuhi kebutuhan pribadi pelaku. Kedua belah pihak samasama penting dalam proses penyembuhan untuk menghindari residivisme dan untuk mengembalikan rasa aman bagi korban. 21 Yayasan Pemantau Hak Anak, Children’s Human Rights Foundation, Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional, Website Internet : www.ypha.or.id/.../Anak-yang-Berhadapan-denganHukum-dalam-Perspektif-Hukum-HAM-

7

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak restoratif

memiliki

karakteristik

2015

―A definition of restorative justice

yang

fundamental dengan beragam nilai yang

includes

disebut dengan pengikutsertaan (partisipasi),

element : first, crime is viewed primarily

demokrasi,

as a conflict between individuals this

tanggung

jawab,

pemulihan,

keamanan, penyembuhan, dan reintegrasi.

the

following

fundamental

results injuries to victims, communities,

John Braitwaith mendefinisikan prinsip

and the offenders themselves; second,

restorative justice sabagai :22

the aim of the criminal justice process

―Restorative justice is a procces

should be to create peace in communities

brings together all stakeholders in

by reconciliation the parties and the

effected by some harm. That has been

repairing the injuries caused by dispute;

done…. These stakeholders meet in a

thirds, the criminal justice process

circle to discuss how they have been

should pacilitate active participation by

affected by the harm and come to some

victims, offenders and their communities

agreement as to what should be done to

in order to find solutions to the conflict.”

right any wrongs suffered… restorative

Marian

Liebmann

secara

sederhana

justice is about healings (restorative)

mengartikan restorative justice sebagai suatu

than hurting.”

sistem

Burt memberikan

Galaway definisi

dan

hukum

yang

―bertujuan

untuk

Joe

Hudson

mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku

terhadap

prinsip

dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan

Restorative justice sebagai berikut bahwa :23

untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.‖24

Internasional3.pdf, diakses pada tanggap 17 Oktober 2013, hal : 5, hal : 8 22 Lihat John Braitwaite, 1990, Crime Shame and Reintegration, Chambridge University Press, Chambridge. Dikutip oleh Eva Achjani Sulfa, Juni 2009, opcit, hal : 50-51. Keadilan restoratif adalah proses menyatukan semua pemangku kepentingan yang yang terlibat dalam permasalahan. Yang telah dilakukan .... pemangku kepentingan ini adalah bertemu dalam lingkaran untuk mendiskusikan bagaimana mereka telah dipengaruhi oleh bahaya dan memutuskan beberapa kesepakatan mengenai apa yang harus dilakukan ke depan setiap kesalahan yang diderita. Bahwa keadilan restoratif adalah tentang penyembuhan (restoratif) daripada menyakiti. 23 Burt Galaway dan Joe Hudson, 1990, Criminal Juatice, Restitution and Reconsiliation, Criminal Justice Press, Mosey, New York, hal : 2. Dikutip juga oleh Eva Achjani Sulfa Achjani Sulfa, Juni 2009, ibid, hal : 51. Bahwa elemen mendasar dari definisi restorative justice adalah : pertama, kejahatan dipandang sebagai konflik antar individu yang mengakibatkan kerugian bagi

korban, pelaku dan masyarakat; kedua, tujuan dari proses peradilan pidana harus menciptakan perdamaian dalam masyarakat melalui rekonsiliasi para pihak dan memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh sengketa; ketiga, proses peradilan pidana harus memfasilitasi partisipasi aktif para pihak, korban, pelaku dan masyarakat dalam rangka mencari solusi konflik. 24 Lihat Marian Liebmann, 2007, opcit, hal : 25. Liebmann juga memberikan rumusan prinsip dasar restorative justice sebagai berikut: 1. Meprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban; 2. Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan; 3. Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman; 4. Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan; 5. Pelaku pelanggar harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan; 6. Masyarakat turut membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku. Lihat juga Manshur Zikri, 1 Juni 2011, Restorative Justice Sebagai

8

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak Restorative justice dalam pandangan

Menurut

banyak orang as a philosophy, a process, an idea,

a

theory

and

Eva Ahjani Sulfa bahwa

keadilan restoratif adalah konsep pemikiran

intervention.25

an

2015

yang

merespon

pengembangan

sistem

Restorative justice adalah peradilan yang

peradilan pidana dengan menitikberatkan pada

menekankan perbaikan atas kerugian yang

kebutuhan pelibatan korban dan masyarakat

disebabkan atau terkait dengan tindak pidana.

yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme

Restorative justice dilakukan melalui proses

yang bekerja pada sistem peradilan pidana

kooperatif yang melibatkan semua pihak

yang ada saat ini. 28

(stakeholders).26

C. Barton menyatakan bahwa kata kunci

Muladi mengungkapkan bahwa di dalam

dari

restorative

justice

adalah

restorative justice, korban diperhitungkan

“empowerment”, bahkan empowerment ini

martabatnya. Pelaku harus bertanggungjawab

adalah jantungnya restoratif (the heart of the

dan

restorative

diintegrasikan

kembali

komunitasnya.

Pelaku

berkedudukan

seimbang

ke

dan dan

dalam korban

ideology),

oleh

karena

itu

restorative justice keberhasilannya ditentukan oleh pemberdayaan ini. 29

saling

membutuhkan, karena itu harus dirukunkan.27

Konsep

Rekonsiliasi

dalam

konsep

konferensi atau mediasi merupakan metode yang menjadi kunci dalam penerapan prinsip Mekanisme Penyelesaian Perkara Yang Mengedepankan Kepentingan Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual, Website Internet : http://manshurzikri.wordpress.com/2011/06/01/ restorative-justice-sebagai-mekanisme-penyelesaianperkara-yang-mengedepankan-kepentingan-perempuansebagai-korban-kekerasan-seksual/, diakses tanggal 25 September 2011. 25 Kuat Puji Prayitno, 3 September 2012, Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concreto), Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 3 September 2012, hal : 409. Kuat Puji Prayitno mengutip pendapat para pakar antara lain John Braithwaite, Umbreit and Cary, Richardson, Umbreit and Coates, Graef, dan Du Pont. Lihat dalam Darrell Fox, 2009, Social Welfare and Restorative Justice, Journal Kriminologija Socijalna Integracija Year 2009 Vol 17 Issue 1 Pagesrecord No. 55-68, Metropolitan University Department of Applied Social Sciences, London, hal : 56. 26 Ibid. “Restorative justice is a theory of justice that emphasizes repairing the harm caused or revealed by criminal beha-viour. It is best accomplished through cooperative processes that include all stakeholders.‖ 27 Anonim, 16 Juni 2012, Pengertian dan tujuan Restorative Justice, website internet : http://luqmanpinturicchio.blogspot.com/2012/06/restorat

restorative justice. Kerelaan dan keikhlasan semua pihak (korban, pelaku dan masyarakat) untuk menyembuhkan masa lalu (peristiwa yang terjadi) mengembalikan keadaan seperti semula, dan melihat ke masa depan yang lebih baik,

merupakan

esensi

dari

metode

pendekatan restorative justice dalam resolusi konflik. Karena itu, metode konferensi atau mediasi ini diadopsi dalam mekanisme sistem ive-justice-bagian-ii.html, diakses tanggal 21 Oktober 2013. 28 Eva Achjani Zulfa, 2010, Pergeseran Paradigma Pemidanaan, Lubuk Agung, Bandung, hal : 65. 29 C. Barton, Empowerment and Retribution in Criminal Justice, Dalam H. Strang, J. Braitwaite (eds), 2011, Restorative Justice: Philosophy to Practice. Journal TEMIDA Mart 2011. Aldershot: Ashgate/Dartmouth, hlm. 55-76.

9

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak penyidikan tindak pidana sebagai salah satu

(legal

opinion),

instrument penyelesaian perkara pidana.

korupsi, yaitu :32

termasuk

2015

permasalahan

Sistem peradilan pidana pada dasarnya Penyidikan Tindak Pidana Dengan sistem

merupakan suatu proses penegakan hukum

menggunakan

dalam

upaya

pidana,33 yaitu mulai dari tahap penyelidikan

pendekatan

penegakan

hukum

dan penyidikan oleh Polisi, tahap penuntutan

terhadap tindak pidana, dan memperhatikan

oleh

makna ―sistem‖ sebagai suatu proses dari

pemeriksaan di depan sidang pengadilan

peradilan pidana, maka sangat tepat definisi

hingga proses pemasyarakatan di Lembaga

yang

Pemasyarakatan. Oleh karena itu, sistem

dikemukakan

Reksodiputro30

oleh

proses

mengendalikan

hukum pidana baik materil maupun formil,

terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-

karena peraturan perundang-undangan pidana

batas toleransi. Mengacu kepada pengertian

itu merupakan penegakan hukum pidana ‖in

sistem sebagaimana batasan tentang sistem

abstracto‖ yang akan diwujudkan dalam

yang diutarakan oleh Lawrence M. Friedman

penegakan

dalam bukunya “American Law : What is a

melalui sistem peradilan pidana.34

dapat

satu

Umum,

peradilan pidana sangat terkait dengan aturan

untuk

salah

Penuntut

usaha

masyarakat

bahwa

Mardjono

Jaksa

Legal System‖ sebagaimana dikutip oleh Sudikno

Mertokusumo31

bahwa

hukum

pidana

‖in

concreto‖

Penyidikan merupakan salah satu tahap

sistem

dalam proses penegakan hukum pidana dan

haruslah ditelaah sebagai suatu kesatuan yang

merupakan tahap awal dalam criminal justice

meliputi tindakan re-evaluasi, reposisi, dan

system (sistem peradilan Pidana). Oleh karena

pembaharuan (reformasi) terhadap struktur

itu, Proses penyidikan ini menjadi sentral dan

(structure), substansi (substance) hukum, dan

merupakan

budaya hukum (legal culture). Keterpaduan

penegakan

(―integrated‖) dari sistem hukum tersebut

berbagai peristiwa pidana konkrit yang terjadi.

selayaknya dilakukan secara simultan, integral,

Keberhasilan

dan paralel. Systemic approach ini dapat

pidana

dijadikan bahan untuk memecahkan persoalan

penyidikan, oleh karena hasil penyidikan

hukum (legal issue) atau penyelesaian hukum

tindak

tahap

kunci

aturan-aturan

sangat

pidana

dalam

dalam pidana

terhadap

menegakkan

dipengaruhi

tersebut

oleh

yang

upaya

hukum proses

kemudian

(legal solution) maupun pendapat hukum 32

Ibid, hal : 4-8. Muladi dan Barda Nawawi Arif., 1998, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Edisi Kedua, Cet. Kedua, Alumni, Bandung, hal : 197. 34 Ibid, hal : 197.

30

33

Sudikno Mertokusumo, 1996, Penemuan Hukum sebuah pengantar, Edisi I Cet. I, Liberty: Yogyakarta, hal : 102, hal : 3. 31 Ibid, hal : 4.

10

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak dilimpahkan

ke

Penuntut

umum

untuk

2015

evidence to determine what happened and who is responsible”38

selanjutnya diperiksa dalam sidang pengadilan. Penyidikan35 berasal dari kata dasar

Proses

penyidikan

juga

merupakan

―Sidik‖ yang dalam kamus bahasa Indonesia

proses

artinya : memeriksa, menyelidiki, meneliti,36

peristiwa yang terjadi cukup bukti dan

jadi penyidikan adalah kegiatan memeriksa,

merupakan tindak pidana atau bukan, apakah

menyelidiki,

delik

meneliti.

Kata

―Penyidikan‖

yang

menentukan

tersebut

apakah

memenuhi

suatu

unsur-unsur

dalam bahasa Inggris disebut ―Investigation‖,

ketentuan pidana atau atau tidak,

dalam

dapat dikatakan bahwa putusan akhir atau

bahasa

Prancis

―investigation‖ (pencarian),

vonis hakim juga dipengaruhi oleh proses

dalam bahasa Belanda ―zoektocht‖ artinya

pengumpulan bukti pada tahap penyidikan.

penyelidikan.37 Wayne W. Bennett dan Karen

Oleh karena itu, profesionalitas penyidik

M. Hess mendefinisikan criminal investigation

menjadi penting, sebab kesalahan penerapan

sebagai ―the process of discovering, collecting,

Pasal

preparing,

penegakan hukum selanjutnya, dan ketidak

pengusutan

dan

―recherché‖

sehingga

identifying,

and

presenting

akan

berakibat

fatal

bagi

proses

mampuan untuk menerapkan aturan normatif hukum pidana pada peristiwa hukum konkrit yang terjadi akan berimplikasi pada tumpulnya penegakan hukum dan atau merajalelanya

35

Secara yuridis Pengertian Penyidikan dirumuskan dalam Pasal 1 butir 2 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana35 yaitu bahwa: ―Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undangundang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.‖ Sedangkan Penyidik menurut Pasal 1 butir 1 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yaitu bahwa : ―Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.‖ Kemudian penyidik pembantu menurut Pasal 1 butir 3 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yaitu bahwa : ―Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini.‖ 36 Bambang Marhijanto, 1993, Kamus lengkap Bahasa Indonesia masa kini, Terbit Terang, Surabaya, hal : 279. 37 John M. Echols dan Hassan Shadily, 2005, An English Indonesian Dictionary, Cornell University Press, Ithaca and London, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal : 330.

kejahatan, sehingga impian tentang tegaknya supremasi hukum akan jauh dari harapan. Menurut

Hariadi39

bahwa,

dengan

adanya empat institusi penyidik dan empat pejabat yang berwenang mengangkat serta mekanisme sebagaimana kewenangan

38

tata

kerja

dijelaskan yang

yang di

berbeda

bervariasi atas,

dalam

ada tahap

Frank Schmalleger, 2006, Criminal justice Today : An Introductory Text for the 21st Century, ninth Edition, Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, hal : 200. 39 Hariadi, A, 1998, Beberapa Permasalahan di Bidang Penyidikan, Himpunan Karya Tulis Bidang Hukum Tahun 1998, hal 55-72 : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia, hal : 55-56

11

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak penyidikan yaitu kewenangan melaksanakan

yang

tugas penyidikan sesuai dengan lingkup tugas

menggunakan wewenang menurut KUHAP;

masing-masing, sehingga dilihat dari kesatuan

(b). Cara tertutup yaitu penyelidikan yang

sistem

kurang

dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut :

menggambarkan adanya suatu ―badan/lembaga

a. Mendapat kesulitan dengan menggunakan

penyidikan‖ yang mandiri dan terpadu. Oleh

cara terbuka; b. Penyelidikan secara tertutup

karenanya

lebih menitikberatkan kepada segi teknis dan

yang

integral,

situasi

hal

seperti

ini

itu

cenderung

diperlukan

dengan

2015

kerahasian

macetnya penegakan hukum pidana.

penyelidikan yang belum dijangkau dalam

bahwa

tujuan

penyidikan

menunjuk

siapa

kejahatan

dan

yang

adalah

telah

memberi

perumusan

untuk

menyangkut

banyak

menimbulkan konflik dan keruwetan serta Gerson W. Bawengan40 mengemukakan

sejauh

lebih

KUHAP;

c.

Petugas

aspek

yang

melakukan penyelidikan dalam upaya dan

melakukan

usahanya

harus

dapat

menghindarkan

pembuktian-

tindakan-tindakan yang bertentangan dengan

pembuktian mengenai kesalahan yang telah

ketentuan hukum dan peraturan perundang-

dilakukannya.

undangan yang berlaku; dan d. Petugas yang

Untuk

mencapai

maksud

tersebut maka penyidik akan menghimpun

melakukan

keterangan sehubungan dengan peristiwa-

menguasai

peristiwa tertentu, menghimpun keterangan-

antara lain interview, observasi, surveillance

keterangan tersebut biasanya adalah mengenai

dan under cover.

: (a). Fakta tentang terjadinya suatu tindak

penyelidikan teknik-teknik

Setelah

melalui

harus yang

tahap

mampu diperlukan

penyelidikan

pidana; (b). Identitas korban; (c). Tempat yang

tersebut telah menemukan suatu peristiwa

pasti

yang diduga sebagai tindak pidana maka tahap

dimana

dilakukan;

tindak

(d).

Waktu

pidana/kejahatan terjadinya

tindak

penyelidikan tersebut dilanjutkan pada tahap

pidana/kejahatan; (e). Apa yang menjadi motif,

penyidikan.

tujuan serta niat; (e). Identitas pelaku tindak

sederhana, setelah sebuah kasus tindak pidana

pidana/kejahatan.

berhasil diungkap melalui tahap penyelidikan,

Dalam

pelaksanaan

Dengan

bahasa

yang

lebih

penyelidikan

barulah kemudian kasus tersebut masuk pada

tersebut, terdapat 2 (dua) cara yang dapat

tahap penyelesaian kasus melalui serangkaian

dilakukan yaitu : (a). Cara terbuka yaitu

tindakan penyidikan. Dalam tahap penyidikan,

penyelidikan yang dilakukan sepanjang hal itu

terdapat 3 (tiga) pedoman penting bagi

dapat

penyidik kepolisian, yaitu:

menghasilkan

keterangan-keterangan

Pertama, adalah identifikasi perkara.

40

Gerson W. Bawengan, 1986. Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi, Pradnya Paramita, Jakarta, hal : 11.

Artinya, polisi harus mampu memprediksi 12


2015

segitiga mata rantai (triangle connection) yang

Negara Republik Indonesia, dalam penerpan

meliputi korban, bukti-bukti dan tersangka

restorative justice dalah melakukan :

atau minimal 2 (dua) mata rantai yang meliputi korban

dan

bukti-bukti

di

TKP

1. Mengkonstruksi

perkara

pidana

yang

guna

terjadi, sehingga jelas duduk perkaranya,

memperkuat sangkaan perkara yang dihadapi.

serta peran masing-masing pihak dalam

Kedua, polisi harus mampu berpikir logis

perkara tersebut.

dalam menghadapi perkara tersebut. Artinya,

2. Menentukan siapa pelaku atau tersangka

analisis perkara yang terjadi harus dapat

dalam

dipertanggungjawabkan secara logis, ilmiah

perbuatan

(sistemis) yang biasanya dikaitkan dengan

hubungannya

modus

kerusakan yang ditimbulkan.

operandi

diketemukan

di

dan

bukti-bukti

TKP.

terseebut,

yang

bagaimana

dilakukan

dengan

serta

kerugian

dan

berpikir

3. Merumuskan secara proporsional kerugian

kronologis. Mengungkap 3 (tiga) mata rantai

dan kerusakan yang ditimbulkan oleh

kejahatan secara serentak memang mustahil,

perbuatan yang dilakukan oleh pelaku atau

karena tersangka biasanya sudah tidak ada di

tersangka dalam peristiwa pidana tersebut.

TKP kecuali tertangkap tangan. Karena itu

4. Merumuskan siapa yang menjadi korban,

polisi harus mampu berpikir secara kronologis,

berapa kerugian yang menjadi haknya,

mengkorelasikan kasus secara runtut, teratur,

serta berapa nilai ganti rugi yang harus

untuk

diberikan untuk mengembalikan kerugian

mengungkap

Ketiga,

yang

perkara

perkaranya

sedetail

mungkin sekaligus kelak sangat bermanfaat

dan kerusakannya.

dalam merumuskan pasal demi pasalnya,

5. Menghitung

kerusakan yang

dan

kerugian

mengemas unsur-unsur yang kuat dan dapat

masyarakat

timbulkan

oleh

dipertanggungjawabkan validitasnya.41

perbuatan pelaku, bagaimana hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku

Penyidikan restorative justice

dengan kerugian dan kerusakan yang

Penerapan prinsip restorative justice

ditimbulkan dalam masyarakat.

dalam konsep penegakan hukum pidana oleh

6. Mengidentifikasi

anggota

masyarakat

Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada

yang berkompeten untuk dilibatkan dalam

dasarnya adalah dikonstruksi untuk mengawal

proses mediasi dengan korban dan pelaku.

proses restorative justice antar pihak. Proses

7. Menyiapkan

penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian

forum

mediasi

dan

konferensi antar pihak. 8. Menjadi mediator dalam proses mediasi atau konerensi antara korban, pelaku dan

41

Kunarto dan Anton Tabah, 1996, Polisi : Harapan dan Kenyataan, CV Sahabat, Klaten, hal : 118.

13

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak masyarakat, mengenai

memberikan posisi

menawarkan

criteria

kasusnya,

solusi-solusi

2015

restorative justice pada proses peradilan

dan

pidana

dalam

harus

konkrit

bahwa

meskipun

disepakati semua pihak untuk berdamai dan

penyelesaiannya.

menyelesaikan perkaranya secara damai dalam

9. Menyiapkan segala administrasi yang

suatu kesepakatan bersama, akan tetapi nilai

terkait dengan penyelesaian masalah antar

dan norma perbuatan melawan hukum tetap

pihak.

harus divonis oleh hakim bahwa perbuatan

10.

Menyiapkan langkah-langkah strategis

tersebut adalah perbuatan bersalah, yang

mengenai penyelesaian masalah, hingga

dilarang oleh semua norma yang berlaku,

ke tahap eksekusi.

sehingga diputuskan bersalah. Terkait dengan

Penerapan prinsip restorative justice

sanksi

pidana

yang

kesepakatan

dapat

dalam konsep penegakan hukum pidana oleh

disesuaikan

Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada

apakah penjara selama satu hari, denda, dan

dasarnya harus melalui tahapan-tahapan dalam

hukuman tindakan lain yang sifatnya adil bagi

criminal justice system, sehingga konsep

semua pihak.

penyelesaian perkara dengan menggunakan

dengan

diberikan,

bersama

Suatu proses penyidikan dinilai fair jika

restorative justice ini dapat

memenuhi syarat-syarat :42 pertama, adanya

berjalan secara ilmiah, dan memberikan

konsistensi penerapan standar-standar terhadap

keadilan dan kepastian hukum kepada semua

siapapun dan sepanjang waktu. Artinya,

pihak.

penyidik

pendekatan

Proses mediasi dalam konferensi antara

dalam

menerapkan

prinsip

restorative justice harus mendasarkan pada

korban pelaku dan masyarakat yang dimediasi

prinsip

oleh penyidik Kepolisian Negara republic

diskriminatif, tidak tebang pilih serta tidak

Indonesia, tetap menjadi pilihan para pihak

memihak dalam menangani perkara; kedua,

hingga mencapai kesepakatan, akan tetapi

tidak bisa oleh kepentingan pribadi, artinya

kesepakatan tersebut tetap harus dimintakan

penyidik

dalam

menerapkan

putusan pada hakim Pengadilan negeri untuk

restorative

justice

mampu

memberikan

kepentingan umum (para pihak) di atas

kepastian

hukum

terhadap

―equality

before

the

law‖,

non

prinsip

menempatkan

penyelesaian perkara tersebut. 42

Otto Cornelis Kaligis, 2008, Miscarriage Of Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana : Perlunya Pendekatan Keadilan Restoratif, Pidato Pengukuhan Guru besar, Universitas Negeri Manado, Sulawesi Utara, hal : 14 dikutip dari Konovsky, M.A. and Folger, R, 1991, The Effects of Procedures, Social Accounts, and Benefits Level on Victims’ Layoff Reactions, Journal of Applied Social Psychology, 21, hal : 630-650.

Paling penting dalam proses tersebut adalah konsep ―forgive but not forget‖ (memaafkan

tetapi

tidak

melupakan).

Pendekatan ini dalam penerapan prinsip 14

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak kepentingan

pribadinya,

keikhlasan dan ketulusan;

berkeja

dengan

merupakan

ketiga,

akurasi

(interactional justice).43

keputusan yang didasarkan informasi dan fakta

keadilan

Keadilan

dalam

2015 interaksional

proses

penyidikan

yang dapat dipercaya, artinya penyidik harus

restoratif tidak hanya semata-mata diukur dari

mampu membuktikan (mengumpulkan bukti)

hasil

secara ilmiah, tidak mencampuradukkan antara

prosedural

fakta dan pendapat pribadi; keempat, dapat

akuntabel. Dengan kata lain selain keadilan

dikoreksi,

substansial

dalam

arti

terbuka

untuk

yang

dicapai, harus

yang

tetapi

cukup

harus

proses

yang

beralasan

dan

dipenuhi,

maka

diperdebatkan dan dibanding, artinya bahwa

keadilan prosedural juga sama pentingnya.

hasil kinerja penyidik yang diperoleh dengan

Oleh karena itu, diperlukan kepastian proses

metode ilmiah, terukur dan teruji, transparan

dan kepastian putusan dalam penerapan prinsip

dan akuntabel; kelima, representasi dari semua

restorative justice dalam konsep penegakan

hal yang tercakup di dalamnya; artinya bahwa

hukum pidana.

hasil penyidikan yang dilakukan bersifat

Teori keadilan prosedural (procedural

komprehensif, tidak bersifat parsial, sehingga

justice theory menjelaskan mengapa persepsi-

keputusan yang diambil harus benar-benar

persepsi fairness itu tidak hanya didorong oleh

secara utuh dari semua hal yang terkait;

hasil, outcomes, (sebagai tujuan dari keadilan

keenam, etis, dalam arti terpenuhinya

distributif), tetapi juga dipengaruhi oleh proses

standar-standar etika, artinya bahwa proses

yang fair yang digunakan untuk mencapai

penyidikan dilakukan secara professional, dan

hasil.44 Teori keadilan prosedural menjaga

proporsional sesuai dengan standar ketentuan

agar orang dapat melihat lebih jauh dari

yang berlaku, dan menjunjung tinggi nilai-nilai

sekedar hasil keputusan jangka pendek. Jadi,

etika dan kemanusiaan.

dapat terjadi keputusan yang tidak disukai

Syarat-syarat ini perlu dilengkapi syarat

masih dapat diterima dengan syarat keputusan

proses yang fair yang dikemukakan Bias dan Moag,

43

Bias, R.J,. & Moag, J.S., 1986, Interactional Justice; Communication Criteria of Fairness, Research on Negotiation in Organizations, 1, hal : 43-45 dalam OC Kaligis, 2008, opcit, hal : 14. Terpenuhinya syaratsyarat tersebut di atas mewujudkan suatu procedural fairness, yakni gagasan bahwa ―if the primary legal procedural safeguards are in place then the procedure must be fair, regardless of whether on actually thinks it is fair.‖ Terjaga dan terjaminnya procedural fairness melahirkan keadilan prosedural (procedural justice) dan memberikan legitimasi pada sistem peradilan pidana. Jill Howieson, 2002, Perception of Procedural Justice and Legitimacy in Local Court Mediation, Murdoch University Electronic Journal of Law, Vol. 9 No. 2, Juni 2002 dalam OC Kaligis, 2008, ibid, hal : 14. 44 OC Kaligis, 2008, Ibid, hal : 14.

yakni: ―respectful, treating those

effected with consideration and dignity; justified, in that explanations of the procedures and outcomes should be adequately reasoned and sincerely communicated.‖ Dua hal ini

15

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak tersebut

didasarkan

pada

proses

yang

untuk

dipersepsikan fair.45

konsep

bukti-bukti

tindak

pidana yang dilakukan. Sebaliknya untuk

Konstruksi prinsip restorative justice dalam

menghilangkan

2015

yang

dibangun

mendapatkan keuntungan dari ganti rugi,

oleh

banyak orang yang bersedia berbohong bahkan

promovendus, mutlak harus mempedomani

dibawah sumpah untuk mengaku sebagai

kedua konsep keadilan tersebut yaitu keadilan

korban

substansi dan keadilan procedural.

kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu

Investigasi dalam pengertian hukum

1.

penyidikan tindak pidana sangat diperlukan dalam proses penerapan prinsip restorative justice dalam kerangka sistem peradilan pidana. Konstruksi prinsip restorative justice dari sudut pandang sistem, seharusnya tetap dirumuskan sebagai suatu pendekatan yang mekanismenya tetap dalam kerangka sistem pidana

sebagai

legitimasi

pengukuhannya. Beberapa pertimbangan yang harus

diperhatikan

untuk

2.

memposisikan

prinsip restorative justice tetap dalam sistem peradilan pidana, yaitu bahwa meskipun Konferensi atau Mediasi merupakan unsur penting dalam prinsip restorative justice dan kata kunci dari restorative justice adalah “empowerment”, sebagai the heart of the restorative perkembangan perkembangan

ideology,

akan

kejahatan ilmu

yang

tetapi mengikuti

pengetahuan

dan

teknologi, sehingga tidak semua pelaku tindak 3.

pidana mau mengakui perbuatannya, bahkan menggunakan

pengetahuan

dan

tindak

pidana.

berbagai

tindak pidana antara lain :

pidana positif adalah proses penyelidikan dan

peradilan

suatu

teknologi

45

Greenberg., J, 1987, ―A Taxonomy of Organization in Procedural Justice‖, Administrative Science Quarterly, 40, hal : 495-523.

16

Pihak korban : a. Tidak jelas siapa korbannya. b. Pihak lain mengaku sebagai korban. c. Korban tidak mau perkaranya di Mediasi. d. Korban terdiri dari banyak pihak/kelompok. e. Korbannya adalah Negara. f. Korban menghendaki hasil kesepakatan adalah pidana pokok g. Korban tidak dapat menentukan kerugiannya. h. Tidak terjadi kesepakatan dalam proses mediasi. Pelaku a. Pelaku yang juga sebagai korban b. Pelaku tidak mengakui perbuatannya c. Pelaku palsu d. Pelaku tidak menghendaki proses mediasi e. Pelaku lebih dari satu orang f. Pelaku merupakan badan hukum atau korporasi g. Pelaku tidak memiliki harta untuk ganti rugi. h. Pelaku melarikan diri. i. Pelaku sepakat, tapi tidak mau melaksanakan hasil kesepakatan. j. Pelaku tidak sepakat dalam proses mediasi. k. Pelaku instansi pemerintah/Negara Masyarakat a. Pihak yang mewakili masyarakat dalam mediasi. b. Masyarakat memihak dalam perkara c Masyarakat enggan mengikuti mediasi.

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak d. Tidak memiliki pengetahuan cukup terhadap para pihak e. Tidak mewakili masyarakat secara keseluruhan. f. Tidak memiliki pengetahuan yang cukup terhadap perkara yang terjadi

2015

pidana tetap berada dalam sistem peradilan pidana. Bahwa penerapan prinsip restorative justice tetap dalam kerangka sistem peradilan pidana agar hasil kesepakatan dalam proses

IV.

Penutup

mediasi tetap mempunyai legitimasi yuridis

Sebagai Penutup dalam tulisan ini adalah bahwa

ada

kecenderungan

dan

pergeseran

dikonstruksi

perkembangan hukum pidana, masyarakat memilih

penyelesaian

sesungguhnya

korban.

adalah

Proses

Mediasi

diawali

dengan

penyelidikan dan penyidikan ilmiah untuk menentukan pihak-pihak yang akan duduk

manusia. Hakekat keadilan dalam prinsip

dalam forum Mediasi, penyidik bertindak

restorative justice ini adalah merefleksikan

sebagai Mediator, dengan menentukan kriteria

keadilan sebagai bentuk keseimbangan hidup

proporsional

manusia, sehingga prilaku menyimpang dari

korban,

pelaku kejahatan dinilai sebagai prilaku yang keseimbangan.

konsep

keadilan semua pihak terutama keadilan

penghargaan terhadap harkat dan martabat

menghilangkan

mengadopsi

dengan fokus orientasi pada pemenuhan

restorative Justice. Bahwa prinsip keadilan ini,

dengan

Mediasi penal dalam prinsip restorative justice

perkaranya dengan didasarkan pada prinsip

restorasi

dekriminalisasi.

menerapkan prinsip-prinsip restorative justice,

hukum pidana di Indonesia, terutama dalam

lebih

menimbulkan

Bahwa konstruksi konsep penyidikan dengan

paradigma pemidanaan dan konsep penegakan

cenderung

tidak

baik

maupun

menyangkut

tuntutan

tanggungjawab

pelaku,

kemudian hasil kesepakatan tetap dimintakan

Dengan

putusan Pengadilan yang bersifat inkrach.

demikian model penyelesaian perkara yang dilakukan

adalah

upaya

mengembalikan

Daftar Pustaka

keseimbangan tersebut, yang tidak cukup

Achmad Ali, 2009, Menguak teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legalprudence), Volume I Pemahaman awal, Edisi Pertama, Cetakan ke-3, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Achmad Ali, 21 Desember 2011, Restorative (RJ) adalah konsep Modern Hukum Pidana, Harian Fajar, Makassar.

hanya dengan dengan membebani kewajiban terhadap

pelaku

kejahatan

dengan

kesadarannya mengakui kesalahan, meminta maaf, dan mengembalikan kerusakan dan kerugian korban seperti semula akan tetapi perlu pembuktian ilmiah melalui mekanisme prosedur ilmiah, sehingga penerapan prinsip restorative justice dalam penegakan hukum

17

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak Anonim, 16 Juni 2012, Pengertian dan tujuan Restorative Justice, website internet : http://luqmanpinturicchio.blogspot. com/2012/06/ restorative-justicebagian-ii.html, diakses tanggal 21 Oktober 2013. Bambang Marhijanto, 1993, Kamus lengkap Bahasa Indonesia masa kini, Terbit Terang, Surabaya. Bias, R.J,. & Moag, J.S., 1986, Interactional Justice; Communication Criteria of Fairness, Research on Negotiation in Organizations, 1. Burt Galaway dan Joe Hudson, 1990, Criminal Juatice, Restitution and Reconsiliation, Criminal Justice Press, Mosey, New York. Darrell Fox, 2009, ―Social Welfare and Restorative Justice‖, Journal Kriminologija Socijalna Integracija Year 2009 Vol 17 Issue 1 Pagesrecord No. 55-68, Metropolitan University Department of Applied Social Sciences, London. Eva Achjani Zulfa, 2006, Pergeseran Paradigma Pemidanaan di Indonesia, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun Ke -36 No. 3 Juli – September 2006. ______________, Juni 2009, Keadilan Restoratif Di Indonesia (Study tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana), Disertasi Doktor Ilmu Hukum Fakultas hukum Universitas Indonesia. ______________, 2010, Pergeseran Paradigma Pemidanaan, Lubuk Agung, Bandung. Frank Schmalleger, 2006, Criminal justice Today : An Introductory Text for the 21st Century, ninth Edition, Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey. Gerson W. Bawengan, 1986. Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik

2015

Interogasi, Pradnya Paramita, Jakarta. Greenberg., J, 1987, ―A Taxonomy of Organization in Procedural Justice‖, Administrative Science Quarterly, 40. Hariadi, A, 1998, Beberapa Permasalahan di Bidang Penyidikan, Himpunan Karya Tulis Bidang Hukum Tahun 1998, hal 55-72 : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia. Howard Zehr, 1990, changing Lenses, A New Focus For Crime and Justice, Herald Press, Scottdale PA. ___________, 2002, The Little Book of Restorative Justice, Good Books Intercourse, United State Of America. H. Strang, J. Braitwaite (eds), 2011, Restorative Justice: Philosophy to Practice. Journal TEMIDA Mart 2011. Aldershot: Ashgate/Dartmouth. IGN sawabi, Rabu, 16 Desember 2009, Pencuri Semangka Divonis 15 Hari Penjara, Website Internet : http://regional.kompas.com/ read/ 2009/12/16/13074643/pencuri.sem angka.divonis.15.hari. penjara, diakses tanggal 25 September 2011. James Dignan, 2005, Understanding Victims and Restorative Justice. Open University Pres. Jecky Tengens, Selasa, 19 July 2011, Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Pidana Indonesia, Website Internet : http://hukumonline. com/berita/baca/ lt4e25360a422c2/pendekatanrestorative-justice-dalam-sistempidana-indonesia, diakses tanggal 25 September 2011. Jill Howieson, 2002, Perception of Procedural Justice and Legitimacy in Local Court Mediation, Murdoch

18

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak University Electronic Journal of Law, Vol. 9 No. 2, Juni 2002. John Braitwaite, 1990, Crime Shame and Reintegration, Chambridge University Press, Chambridge. ___________________, 2002, Restorative Justice and Responsive Regulation. Ofxord: Oxford University Press. John M Echol dan Harun Shadily, 2000, Kamus Inggris Indonesia, PT. Gramedia, Jakarta, hal : 339 dan 482. ______________________________, 2005, An English Indonesian Dictionary, Cornell University Press, Ithaca and London, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Konovsky, M.A. and Folger, R, 1991, The Effects of Procedures, Social Accounts, and Benefits Level on Victims’ Layoff Reactions, Journal of Applied Social Psychology, 21. Kuat Puji Prayitno, 3 September 2012, Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concreto), Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 3 September 2012. Kunarto dan Anton Tabah, 1996, Polisi : Harapan dan Kenyataan, CV Sahabat, Klaten. Luna, E. 2001. Reason and Emotion in Restorative Justice. Paper provided to author, 2001. Manshur Zikri, 1 Juni 2011, Restorative Justice Sebagai Mekanisme Penyelesaian Perkara Yang Mengedepankan Kepentingan Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual, Website Internet : http://manshurzikri.wordpress.com /2011/06/01/ restorative-justicesebagai-mekanisme-penyelesaianperkara-yang-mengedepankankepentingan-perempuan-sebagaikorban-kekerasan-seksual/, diakses tanggal 25 September 2011.

2015

Margarita Zernova, 2007, Restorative Justice, Ideals and Realities, Ashgate Publishing Limited. Mariam Liebmann, 2007, Restorative Justice : How it Works, Jessica Kingsley Publishers, London. Marshall, Tony F. 1999. Retorative Justice an Overview. London : Home Office, Information & Publications Group. Muladi dan Barda Nawawi Arif., 1998, Teoriteori dan Kebijakan Pidana, Edisi Kedua, Cet. Kedua, Alumni, Bandung. Otto Cornelis Kaligis, 2008, Miscarriage Of Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana : Perlunya Pendekatan Keadilan Restoratif, Pidato Pengukuhan Guru besar, Universitas Negeri Manado, Sulawesi Utara. Saladin Ayyubi/Global/fit, Kamis, 19 November 2009, Hakim Menitikkan Air Mata Baca Putusan Nenek Pencuri 3 Biji Buah Coklat, News-Nusantara, Website Internet : http://news.okezone.com/ read/2009/11/20/340/277729/340/h akim-menitikkan-air-mata-bacaputusan-nenekpencuri-3-bijibuah-coklat, diakses tanggal 25 September 2011. Sudikno Mertokusumo, 1996, Penemuan Hukum sebuah pengantar, Edisi I Cet. I, Liberty: Yogyakarta. Syahrizal Abbas, 2009, Mediasi dalam Persfektif Hukum Syariah, Hukum Adat & hukum Nasional, Edisi Pertama, Cetakan ke-1, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. United Nations, 2006, Handbook on Restorative Justice Programmes, Criminal Justice Handbook series, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Vienna Austria. Yayasan Pemantau Hak Anak, Children‘s Human Rights Foundation, Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Perspektif Hukum Hak 19

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak Asasi Manusia Internasional, Website Internet : www.ypha.or.id/ Anak-yang-Berhadapan-denganHukum-dalam-Perspektif-HukumHAM-Internasional3.pdf, diakses pada tanggap 17 Oktober 2013. UU No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9) jo UU No. 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660) yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3850),. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209). UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5076) PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3250).

2015

PP No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5145). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5145). Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Dasar dilakukan Penyidikan Surat Keputusan Kapolri No Pol.: Kep/20/IX/2005 tertanggal 7 September 2005 tentang Rencana Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia 2005-2009 DUHAM (deklarasi Universal Hak Azasi Manusia)

20


2015

HUKUM SEBAGAI KESEIMBANGAN PESPEKTIF KEBENARAN WAHYU Oleh : Ahmad Rifai Rahawarin ([email protected])

Abstrak Hukum ada untuk mewujudkan keseimbangan atas dasar kehendak ilahi yang sesuai dengan kebenaran wahyu karena kebenaran agama yang tertuang dalam sumber ilmu pengetahuan berupa wahyu yang Allah turunkan kepada umat manusia melalui pelantaraan para nabi merupakan pengetahuan yang dikehendaki Allah untuk keseimbangan manusia di muka bumi ini, karena keseimbangan adalah fitrah manusia dan fitrah segala wujud, maka hukum hendak dibuat sesuai dengan kehendak Allah, guna menghadirkan peradaban di negeri ini. Karena yang tidak berjalan di atas garis keseimbangan ini, pasti bakal runtuh cepat atau lambat, Kata Kunci : Hukum, Keseimbangan, Kebenaran, Wahyu Abstract The existence of law is to create balancing in the basis of the divine revelation in accordance into the truth of faith because the truth of the religion has been revelation contained in the source of knowledge in the form of revelation that Allah revealed to mankind through the prophet is the knowledge that Allah wants to balance all of the human in this earth, because the balance is human nature and the nature of all beings, then the law will be made in accordance into the will of Allah, in order to bring civilization in this country. Because of that who does not obey in the walk the lines of the balance, definitely goig to collapse sooner or later. Keywords: Law, Balance, Truth, Revelation

21


2015

itu, benar-benar dalam penyimpangan yang jauh”(QS. 2:176). Namun

I. Pendahuluan Hukum

pencipta

manusia

selalu

ada

mengingkari kebenaran dari tuhannya, dan

bandingannya. Oleh karena Pencipta maha

merasa bahwa hasil pemikirannya yang lebih

mengetahui masa lalu, sekarang dan akan

baik untuk mengatur kehidupan mereka,

datang, paling mengerti kebutuhan, sifat,

sehingga

tabiat, kecenderungan dan segala aspek pada

penyimpangan terhadap kebenaran tuhannya,

manusia

tidak

sehingga Allah pun memperingatinya dalam

ciptaannya,

ayat selanjutnya bahwa: ―Tetapi jika kamu

Sedangkan manusia dalam membuat hukum

menyimpang (dari jalan Allah) sesudah datang

memiliki kepentingan tertentu dan sebagai

kepadamu

makhluk

ketahuilah, bahwasanya Allah Maha Perkasa

ciptaan-Nya.

memiliki

Allah

kepentingan

ia

adalah

tidak

kebanyakan

SWT

pada

lemah.

Tidak

sah

terjadilah

bukti-bukti

penyimpangan-

kebenaran,

maka

lagi Maha Bijaksana”( QS, 2:209).

mengklaim bahwa syariat Islam ketinggalan zaman dan hukum buatan manusia lebih baik

Bobroknya suatu masyarakat ditandai

karena faktor pembandingnya tidak satu

dengan bobroknya hukum di masyarakat

tingkatan

tersebut.

atau

tidak

dibandingkan.

relevan

Tidak

membandingkan

antara

produk

untuk

Bobroknya

hukum

di

suatu

mungkin

masyarakat ditandai dengan penegakan hukum

hukum

di kalangan bawah dan tidak berdayanya

pencipta dengan produk hukum dari hasil

hukum

ciptaannya.

islam.com, diakses pada tanggal 5 januari

Allah SWT dalam Al-Qur‘an surah AlBaqarah

ayat

147

berfirman

di

kalangan

atas

(www.suara-

2015). Kondisi demikian terjadi dikarenakan

bahwa:

adanya penurunan moral atau dengan kata lain

―Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab

hilangnya karakter para pembuat hukum dan

itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-

penegak hukum yang jujur dan berani dalam

ayat

penegakan hukum yang berlandaskan suatu

bahwa

keyakinan akan kehendak ilahi, Serta substansi

kebenaran tersebut terdapat dalam kitabnya

hukum yang ada dan berlaku saat ini

Al-Qur‘an, bahwa Allah berfirman: ―Yang

kebanyakan tidak berlandaskan oleh kehendak

demikian itu adalah karena Allah telah

ilahi,

menurunkan Al Kitab dengan membawa

merajalelanya kriminalitas dan kehancuran

kebenaran; dan sesungguhnya orang-orang

lainnya yang disebabkan lemah dan tidak

yang berselisih tentang (kebenaran) Al Kitab

berdayanya hukum saat ini. bahwa eksistensi

orang

yang

selanjutnya

ragu‖. Allah

Kemudian

menyampaikan

di

22

sehingga

realitas

menunjukan

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak hukum saat ini tidak dapat memberikan

sudah

keseimbangan dalam masyarakat, sehingga

dipecahkan. Rahasia alam semesta, misalnya,

gagal pula memanusiakan manusia.

telah banyak diungkapkan melalui kemajuan

Banyak

dijumpai

hukum

(undang-

banyak

ilmu

masalah

2015

tersebut,

yang

yang

pada

berhasil

gilirannya

undang) yang bertentangan dengan norma

menghasilkan teknologi-teknologi spektakuler,

agama dan etika. kriminalitas terus menerus

seperti bioteknologi, teknologi di bidang

meningkat dalam berbagai bentuk. Sisi lain,

komputer, komunikasi maupun ruang angkasa.

aparat penegak hukum tidak sungguh-sungguh

Akan tetapi sebanyak dan semaju apapun ilmu

dan maksimal memberantas segala bentuk

yang

kejahatan.

menilai

pertanyaan-pertanyaan yang belum berhasil

hukum yang ada tidak mampu menjadi

dijawab. Maka ketika ilmu tidak lagi mampu

terminal akhir untuk memperoleh keadilan,

menjawab,

pemanfaatan dan kepastian.

menjadi porsi pekerjaan filsafat.

Sehingga

masyarakat

Dengan demikian, dalam rangka menata

dimiliki

Pudjo

manusia,

tetap

saja

pertanyaan-pertanyaan

Sumedi

AS

dan

ada

tersebut

Mustakim,

sistem hukum nasional, maka kebenaran

menjelaskan bahwa Istilah dari filsafat berasal

agama harus mendapat tempat sebagai bahan

bahasa

penyusun dan pembuat peraturan perundang-

perkembangan jaman akhirnya dikenal juga

undangan serta penegakan hukum. Karena

dalam berbagai bahasa, seperti : ‖philosophic‖

agama

sendiri

dalam kebudayaan bangsa Jerman, Belanda,

memberikan jawaban atas segala persoalan

dan Perancis; ―philosophy‖ dalam bahasa

asasi

Inggris; ―philosophia‖ dalam bahasa Latin; dan

dengan

yang

karakteristiknya

dipertanyakan

manusia

yang

Yunani:

‖philosophia‖.

terdapat di dalam wahyu yang bersumber dari

―falsafah‖

tuhan (Endang Saifuddin Anshari, 1981:172-

http://akhmadsudrajat.wordpress.com.)

173)

dalam

bahasa

Seiring

Arab.

Plato (428-348 SM) mengatakan bahwa Dari fenomena tersebut, diduga hukum

filsafat adalah pengetahuan yang berminat

yang berlaku sekarang kurang memenuhi

mencapai pengetahuan kebenaran yang asli.

kehendak

Sedangkan Aristoteles (384–322 SM) bahwa

Allah

sehingga

terjadi

ketidakseimbangan.

filsafat

adalah

meliputi

ilmu

kebenaran ilmu-ilmu

(pengetahuan) yang

yang

terkandung

II. Pembahasan Dan Analisa

didalamnya

metafisika,

logika,

Filsafat Dan Filsafat Hukum

retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika.

Perkembangan ilmu dan teknologi begitu

Cicero (106 – 43 SM) Filsafat adalah sebagai

pesatnya. Dengan ilmu yang dimiliki manusia,

―ibu dari semua seni ―the mother of all the 23

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak arts― ia juga mendefinisikan filsafat sebagai

4. Koheren dan konsisten. Koheren artinya

ars vitae (seni kehidupan ) Lanjut Al Farabi

sesuai

bahwa filsafat adalah ilmu (pengetahuan)

(logis).

tentang alam maujud bagaimana hakikat yang

mengandung kontradiksi.

sebenarnya.

kita

kerjakan

?

pengaturan

untuk

mencapai

sesuatu

maksud atau menunaikan sesuatu peranan

(jawabannya Etika )

tertentu.

dimanakah

harapan

kita

?

7. Komprehensif, adalah mencakup secara

(jawabannya Agama )

menyeluruh. Berfikir secara kefilsafatan

dinamakan

(jawabannya

manusia?

berusaha untuk menjelaskan fenomena

Antropologi)

yang

(http://akhmadsudrajat.wordpress.com.)

alam

semesta

secara

luas.

berfilsafat itu berfikir dengan ciri-ciri tertentu 1997:17).

di

8. Secara bebas sampai batas-batas yang

berarti setiap berfikir adalah berfilsafat, karena

UGM,

ada

keseluruhan sebagai suatu sistem.

Berfilsafat adalah berfikir. Hal ini tidak

Filsafat

dengan

yang saling berhubungan menurut tata

2. Apakah yang seharusnya kita kerjakan ?

(Fakultas

dimaksud

artinya kebulatan dari sejumlah unsur

(jawabannya metafisika )

yang

tidak

6. Sistematik, berasal dari kata sistem yang

didalamnya tercakup empat persoalan. dapat

yang

artinya

hal serta proses-proses individual.

dan pangkal dari segala pengetahuan yang

4. Apakah

Konsisten

berfikir

dan abstraksi dari pengalaman tentang hal-

adalah ilmu pengetahuan yang menjadi pokok

yang

kaidah-kaidah

konsep di sini adalah hasil generalisasi

Imanuel Kant ( 1724 – 1804 ) Filsafat

3. Sampai

dengan

5. Konseptual,

(http://akhmadsudrajat.wordpress.com).

1. Apakah

2015

9. Bertanggungjawab,

Ada

yang

pertama

pertangungjawaban

adalah

terhadap

hati

beberapa ciri berpikir secara kefilsafatan, yaitu

nuraninya. Di sini tampak hubungan

1. Radikal, berfikir secara radikal adalah

antara kebebasan berfikir dalam filsafat

berfikir sampai ke akar-akarnya.

dengan etika yang melandasinya.

2. Universal, adalah berfikir tentang hal-hal

Filsafat itu juga bersifat introspektif atau

serta proses-proses yang bersifat umum. 3. Konseptual,

yang

dimaksud

mempergunakan

daya

upaya

introspektif.

dengan

Artinya, filsafat tidak hanya menjangkau

konsep di sini adalah hasil generalisasi

kedalaman dan keluasan dari permasalahan

dan abstraksi dari pengalaman tentang hal-

yang dihadapi tetapi juga mempertanyakan

hal serta proses-proses individual.

peranan dari dirinya dan dari permasalahan tersebut. Seperti yang di nyatakan oleh 24

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak Sugiyanto

Darmadi

Filsafat

filsafat hukum berguna untuk membimbing

mempertanyakan tentang struktur yang ada

kita menganalisis masalah-masalah hukum

dalam

yang

secara rasional dan mempertanyakan jawaban

dihadapinya. Sifat introspektif dari filsafat

itu secara terus menerus. Jawaban tersebut

sesuai dengan sifat manusia yang memiliki

seharusnya tidak sekedar diangkat dari gejala-

hakekat dapat mengambil jarak (distansi) tidak

gejala yang tampak, tetapi sudah sampai

hanya pada hal-hal yang berada di luarnya

kepada nilai-nilai yang ada dibalik gejala-

tetapi juga pada dirinya sendiri. Fungsi filsafat

gejala itu. Analisis nilai inilah yang membantu

adalah kreatif, menetapkan nilai, menetapkan

kita untuk menentukan sikap secara bijaksana

tujuan, menentukan arah, dan menuntun pada

dalam menghadapi suatu masalah kongkret.

dirinya

dan

(1998:18)

2015

permasalahan

jalan baru.

Menurut Sugiyanto Darmadi (1998:18)

Sementara itu Poerwantana (1988:8) berpendapat

bahwa

filsafat

bahwa secara kritis, filsafat hukum berusaha

hendaknya

untuk memeriksa gagasan hukum yang sudah

mengilhamkan keyakinan kepada kita untuk

ada, melihat koherensi, korespodensi dan

menopang dunia baru, mencetak manusia-

fungsinya. Filsafat hukum berusaha untuk

manusia yang tergolong ke dalam berbagai

memeriksa nilai dari pernyataan yang dapat

bangsa, ras dan agama itu mengabdi kepada

dikategorikan sebagai hukum.

cita-cita mulia kemanusiaan. Filsafat tidak ada

Satjipto

Rahardjo

(1982:321)

artinya sama sekali apabila tidak universal,

mengemukakan pendapatnya bahwa filsafat

baik dalam ruang lingkupnya maupun dalam

hukum

semangatnya.

pertanyaan yang bersifat dasar dari hukum.

itu

mempersoalkan

pertanyaan-

Sedangkan berbicara filsafat hukum

Pertanyaan-pertanyaan yang bersifat dasar dari

menurut Darji Darmodiharjo dan Shidarta

hukum, tentang dasar-dasar bagi kekuatan

(2006:11) bahwa filsafat hukum merupakan

mengikat dari hukum itu sendiri.

cabang filsafat, yakni filsafat tingkah laku atau

Soerjono

Soekanto

(1984:44)

etika, yang mempelajari hakikat hukum.

mengatakan bahwa Pada akhirnya seorang ahli

Dengan perkataan lain filsafat hukum adalah

hukum akan mengartikan hukum, sebagai

ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis,

jalinan nilai-nilai, dan nilai-nilai tersebut akan

jadi objek filsafat hukum adalah hukum, dan

dirumuskannya sebagai konsep-konsep abstrak

objek tersebut dikaji secara mendalam sampai

dalam diri manusia mengenai apa yang

pada inti atau dasarnya, yang disebut dengan

dianggap baik akan dianutnya dan apa yang

hakikat.

dianggap buruk harus dihindari sehingga

Lebih

lanjut

menurut

Darji

Darmodiharjo dan Shidarta (1995:17) bahwa 25


2015

filsafat hukum akan memberikan jawaban

yang dilaksanakan berlandaskan substansi

yang tidak terjawab oleh ilmu hukum.

hukum yang dilaksanakan oleh para penegak

Adanya

karakteristik

khusus

dari

hukum

dan

masyarakat.

pemikiran filsafat hukum di atas sekaligus juga

keseimbangan

menunjukkan

kompleks dari integrasi/interaksi substansi

arti

pentingnya.

Dengan

merupakan

Sedangkan

hukum

dengan berbagai sifat dan karakternya tersebut,

dimodifikasi/diatur dalam ketentuan-ketentuan

maka

sebagai

filsafat

hukum

dapat

dijadikan salah satu alternatif untuk ikut

terhadap

berbagai

respon

hukum

terhadap

yang

perubahan

masyarakat.

membantu memberikan jalan keluar atau pemecahan

keyakinan

yang

mengetahui dan memahami filsafat hukum

sebenarnya

dan

interaksi

Kemampuan

hukum

untuk

krisis

mempertahankan keseimbangan oleh penegak

permasalahan yang menimpa bangsa Indonesia

hukum tidak dapat dipisahkan dari faktor

dalam proses reformasi ini. Tentu saja

moral/keyakinan hukum dan substansi hukum

kontribusi yang dapat diberikan oleh filsafat

yang

hukum dalam bentuk konsepsi dan persepsi

keseimbangan. Tujuan dari hukum adalah

terhadap pendekatan yang hendak dipakai

mempertahankan

dalam penyelesaian masalah-masalah yang

mempertahankan keseimbangan harus dengan

terjadi. Pendekatan mana didasarkan pada

terwujudnya

sifat-sifat dan karakter yang melekat pada

pemanfaatan sebagai tujuan antara dari hukum.

filsafat hukum itu sendiri.

Ketiga

berperan

dalam

keseimbangan,

keadilan,

tujuan

pembentukan

antara

kepastian

tersebut

untuk

dan

saling

menstabilisasi bagian hukum ketika bagian Hukum Sebagai Keseimbangan

hukum lain diwujudkan.

Hukum positif secara faktual tidak dapat

Allah menciptakan alam ini di atas dasar

mewujudkan keseimbangan bagi masyarakat,

keseimbangan. Para ahli ilmu pengetahuan

perlu adanya perubahan secara mendasar dan

sepakat tentang hakekat keseimbangan ini.

totalitas atas sistem hukum yang ada. unsur

seandainya jarak antara matahari dan bumi

sistem hukum yang dimaksud adalah substansi

bergeser,

hukum dan keyakinan hukum. Substansi

keseimbangannya,

hukum

bencana kosmic yang luar biasa. Di dalam

larangan

adalah keseluruhan perintah dan yang

diserta

keluar

dari

orbit

niscaya

akan

terjadi

dan

tubuh manusia, hakikat keseimbangan dapat

penghargaan/hadiah sebagai ketentuan yang

dirasakan, jika suatu saat metabolisme dalam

dibuat

ilahi.

tubuh tidak berfungsi secara seimbang, dan

Sedangkan keyakinan hukum adalah ketaatan

penyebaran darah hanya berjalan pada bagian-

berlandaskan

sanksi

dan

kehendak

26


2015

bagian tertentu saja, pasti di bagian yang tak

guna mewujudkan keseimbangan, kemudian

kebagian darah itu akan terjadi kemacetan.

Allah turunkan ketentuan-ketentuannya untuk

Akibatnya tidak bisa lagi menikmati tubuh

tetap

secara normal (www.dudung.net, diakses pada

tersebut berupa wahyu sebagai sumber ilmu

tanggal 5 maret 2012).

pengetahuan yang menerangkan apa yang

Karena mengikuti keseimbangan adalah

menjaga

keseimbangan,

ketentuan

boleh dilakukan dan yang tidak boleh guna

fitrah manusia, dan fitrah segala eksistensi

menjaga

kehidupan

titik

tersebut merupakan kehendak Allah kepada

keseimbangan ini, pasti akan terpencilkan dari

umat manusia untuk tetap eksis di alam

alam ini. Allah memutar zaman, atas dasar

semesta, namun Allah maha bijak yang

keseimbangan antara siang dan malam. Dan

memberikan pilihan kepada umat manusia

jika seandainya zaman ini berjalan hanya

untuk

dengan waktu siang saja, atau malam saja,

kebaikan

niscaya - kata Imam Syafi'ie dalam salah satu

konsukwensinya. Oleh sebab itulah hukum

sya'irnya, ―manusia akan bosan‖. Akibatnya

sebagai bentuk regulasi ciptaan manusia hadir

tidak

dari

untuk membatasi pilihan manusia tersebut.

kebosanan itu akan terjadi tekanan psikologis

Namun pembatasan yang akan dibuat oleh

secara total, dimana pada gilirannya akan

manusia haruslah berada pada jalur yang

membuntukan segala

dikehendaki Allah SWT.

ada

ini.

Bila

keluar

perkembangan.

dari

Sebab

kemungkinan untuk

berkembang dan produktif (www.dudung.net,

juga

Allah

memilih atau

ketentuan

sendiri,

apakah

keburukan

Allah

memilih

dengan

segala

Allah SWT menghendaki suatu kebaikan

diakses pada tanggal 5 maret 2012). Begitu

keseimbangan,

kepada umat manusia yang tertuang dalam

mempertahankan

wahyunya,

terkadang

disebutkan

secara

wujud manusia atas dasar keseimbangan antara

abstrak, terkadang samar, terkadang konkrit,

laki dan perempuan. Seandainya di dunia ini

dan terkadang disuruh untuk berfikir sendiri

hanya terdiri dari kaum hawa saja, atau kaum

untuk kebaikannya. Sehingga disinilah hukum

adam saja, pasti tidak ada lagi kontinuitas

hadir untuk memperjelas semua kehendak

kehidupan ini. Satu hal lagi, burung-burung

Allah SWT tersebut.

yang beterbangan di angkasa itu, pasti akan jatuh jika salah satu sayapnya tiba-tiba tidak

Kebenaran Wahyu

berfungsi.

Wahyu

Adanya siang dan malam, laki-laki dan

adalah

pengetahuan

yang

disampaikan oleh Allah kepada manusia lewat

perempuan, kebaikan dan kejahatan, dan

perantaraan

para

sebagainya. Kesemuanya itu Allah ciptakan

2011:109).

Wahyu

27

nabi

(Amsal

yang

Bakhtiar,

berisikan

ilmu

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak pengetahuan

tersebut

mengatur

2015

tentang

dan sebagainya. Firman-firman Allah SWT

kehidupan seseorang yang terjangkau oleh

tersebut yang ditemukan dalam Al-Qur‘an,

pengalaman, maupun yang mencakup masalah

pada hakikatnya dipandang sebagai stimulus

transedental, seperti latar belakang dan tujuan

yang menyebabkan manusia berpikir (Sukarno

penciptaan manusia, dunia, dan segenap isinya

Aburaera, Dkk, 2009:8).

serta kehidupan di akhirat nanti (Jujun S

Al-Qur'an adalah pegangan hidup dan

Suriasumantri, 2000:54).

mati, dunia dan akhirat. Qur'an merupakan

Wahyu berupa Al-Qur'an sebagai sumber

landasan idiil dan spirituil, landasan hidup di

Ilmu pengetahuan, Misalnya tentang adanya

dunia dan di akhirat. Qur'an, tidak hanya

tingkatan-tingkatan kejadian dari manusia di

memuat perkara akhirat saja, tetapi juga

dalam Qur'an surat Nuh ayat 14 menjelaskan

perkara dunia. Itulah sebabnya bila membaca

“Padahal

telah

Al-Qur'an akan menemui bermacam-macam

menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan

hukum, apakah itu hukum pidana, perdata,

kejadian”, selanjutnya Qur'an surat Al An'am

atau

ayat 97 memuat theorie Astronomi yaitu “Dan

kemasyarakatan. Demikian pula ia memuat

Dialah

bintang-bintang

hukum dengan lengkapnya hukum perkawinan

bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk

dan sopan santun perang (www.badilag.net,

dalam kegelapan di darat dan di laut”.

diakses pada tanggal 5 maret 2012).

Dia

yang

sesungguhnya

menjadikan

Al-Qur'an

tidak

menentang

hukum

antar

manusia

dan

fitrah

manusia. Itulah sebabnya didalam Islam tidak

III. Penutup

diakuinya hukum Calibat atau pembujangan.

Berfilsafat adalah berfikir dengan secara

Manusia dibuat laki-laki dan perempuan

radikal, universal, konseptual, koheren dan

adalah untuk kawin, untuk mengembangkan

konsisten. sistematik, komprehensif, serta

keturunan. Serta Qur'an tidak bertentangan

secara

dengan aqal dan fikiran manusia. Itulah

Sedangkan filsafat hukum merupakan cabang

sebabnya Islam sangat menghargai akal dan

filsafat, yakni filsafat tingkah laku atau etika,

fikiran yang sehat. Tuhan sebagai penetap

yang mempelajari hakikat hukum, dimana

fitrah kodrati manusian telah memerintahkan

Hukum sebagai keseimbangan tidak dapat

manusia

potensi

dipisahkan dari faktor moral/keyakinan hukum

berpikirnya sebagaimana firman Allah dengan

dan substansi hukum yang berperan dalam

kata-kata ―afala tatafakarun ‖ (apakah kamu

pembentukan keseimbangan, Keseimbangan

tidak berpikir), ―afala ta‘qilun‖ (apakah kamu

adalah fitrah manusia dan fitrah segala wujud,

tidak berakal), ―tandzur‖ (maka perhatikanlah)

maka hukum hendak dibuat sesuai dengan

untuk

mempergunakan

28

bebas

dan

bertanggungjawab.

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak kehendak

Allah

yang

tertuang

dalam

kebenaran wahyu.

Daftar Pustaka Amsal Bakhtiar, Filsafat Ilmu, Jakarta: Rajawali Pers, 2011. Darji Darmodiharjo, dan Shidarta, Pokokpokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Cet, VI Mei 2006. Endang Saifuddin Anshari, Ilmu, Filsafat dan Agama, cet. VII. Surabaya: Bina Ilmu, 1981. Fakultas Filsafat UGM, Filsafat Ilmu Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Klaten : Intan Pariwara, 1997 Jujun S Suriasumantri, Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer, cet. XIII, Jakarta: Sinar Harapan, 2000. Poerwantana, dkk, Seluk Beluk Filsafat Islam, Bandung, Rosda Karya, 1988 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung, Alumni, 1982. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, 1984 Sugiyanto Darmadi, Kedudukan Ilmu Hukum dalam Ilmu dan Filsafat, Bandung, Mandar Maju, 1998. Sukarno Aburaera, Dkk., Filsafat Hukum, Malang: Bayumedia Publishing, 2009. www.badilag.net/.../36.../7453-7-kebenaranislam-yang-mutlak.html www.dudung.net/artikel-islami/rahasiakeseimbangan.html www.suara-islam.com/.../1502-penegakanhukum-dan-keadilan-dala... http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/02/ 08/pengertian-filsafat/

29

2015


2015

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA Oleh : Sakka Pati ([email protected]) Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jaminan perlindungan hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di Indonesia, Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan metode pengumpulan data primer melalui kuesioner dan wawancara. Pupulasi terdiri dari Pekerja Rumah Tangga dan Majikan pada tiga loksi penelitian yaitu Makassar, Yogyakarta dan Jakarta dengan metode stratified random sampling dalam penentuan sampel. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan tabulasi frekwensi dan metode penalaran induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa substansi pengaturan hukum terhadap pelindungan Pekerja Rumah Tangga dalam perundang-undangan tenaga kerja, khususnya Pekerja Rumah Tangga, belum terakomodasi secara tegas dalam peraturan hukum, juga makna perlindungan hukum bagi pekerja yang dilindungi secara konstitusional dalam Pasal 28 UUD 1945 belum dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga belum dapat menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi pekerja rumah tangga. Hal ini mencerminkan bahwa perlindungan hak-hak dasar, Hak-hak Kodrat dan jaminan social bagi Pekerja Rumah Tangga belum terimplementasi dalam substansi hukum yang ada. Belum terakomodasinya bentuk perlindungan hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga tersebut berimplikasi belum terjaminnya keadilan substantif bagi eksistensi Pekerja Rumah Tangga. Kata Kunci : Pekerja Rumah Tangga, Majikan, Perlindungan hukum, Perjanjian, jaminan sosial. Abstract This research study aims to determine guarantees for legal protection against domestic workers in labor legislation in Indonesia, This research uses by empirical research with primary data collection method through questionnaires and interviews. The population consists of Domestic Workers and Employers in three research location are Makassar, Yogyakarta and Jakarta with stratified random sampling method in the determination of the sample. The data obtained has been analyzed qualitatively by using tabulated of the frequency and inductive reasoning method. The results showed that the substance of the legal arrangements for the protection of domestic workers in labor legislation, particularly domestic workers, has not been explicitly accommodated in law, also the meaning of legal protection for workers who are constitutionally protected in Article 28 UUD 1945 has not translated into legislation, so it can not ensure justice and the rule of law for domestic workers. This reflects that the protection of fundamental rights, Rights of Nature and social security for domestic workers has not been implemented in the existing legal substance. Yet the accommodation of the forms of legal protection against domestic workers are not guarantee of substantive justice implications for the existence of Domestic Workers. Keywords: Domestic Workers, landlord, legal protection, agreements, social security.

30


2015

upah minimum dan pembayaran, jaminan sosial

termasuk

jaminan

akomodasi dan konsumsi,

melahirkan,

pendidikan dan

pelatihan, mekanisme pengaduan.46 Pekerja rumah tangga menurut konvensi ini berarti setiap orang yang bekerja dan terikat di dalam pekerjaan rumah tangga dalam suatu hubungan kerja,47 sementara seseorang yang melakukan pekerjaan rumah tangga hanya

I. Pendahuluan Eksistensi

Pekerja

Tangga

secara kadang-kadang atau sewaktu-waktu dan

sebagai bagian dari Tenaga Kerja pada

bukan sebagai sarana untuk mencari nafkah,

umumnya dan Pekerja formal khususnya telah

bukan merupakan pekerjaan rumah tangga.

diakui secara internasional melalui proses

Sedangkan istilah pekerjaan rumah tangga

perjuangan

berarti pekerjaan yang dilaksanakan di dalam

yang

Rumah

cukup

panjang,

sejak

Resolusi mengenai aksi normatif kondisi pekerja

rumah

tangga

diusulkan

atau untuk satu atau beberapa rumah tangga.

di

Jaminan dan harapan pekerja rumah

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), bahkan

tangga

resolusi itu diulang pada tahun 1948, tahun

Hukum dengan diadopsinya Konvensi ILO

1965, tahun 2002, barulah pada tahun 2008,

No. 189 pada tanggal 16 Juni 2011 mengenai

usulan resolusi Standar Setting Situasi Kerja

kerja Layak bagi Pekerja Rumah Tangga.

Layak Kerja Pekerja Rumah Tangga diterima

Dalam konvensi ini ditetapkan hak-hak dan

untuk

prinsip-prinsip

dibahas

di

Internasional

Labour

untuk

memperoleh

dasar

bagi

perlindungan

pekerja

dan

Organisation (ILO) yang berakhir dengan

mengharuskan negara mengambil serangkaian

lahirnya Konvensi ILO No. 189 mengenai

langkah dengan tujuan untuk menjadikan kerja

Kerja Layak Pekerja Rumah Tangga. Syarat46

International Labor Organization. 2010.Mengakui Pekerjaan Rumah Tangga Sebgai Pekerjaan, Edisi Khusus Pekerja Rumah Tangga, ILO, Jakarta 47 Menurut Imam Soepomo Pada dasarnya hubungan kerja, yaitu hubungan antara buruh dan majikan, terjadi setelah diadakan perjanjian, dimana buruh menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada majikan dengan menerima upah dan dimana majikan menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan buruh dengan membayar upah. Pahrozi, 15 Maret 2012, Unsur-unsur Hubungan kerja, Website Internet : http://hukumketenagakerjaanindonesia. blogspot.com/2012/03/unsur-unsur-hubungan-kerja. html, diakses tanggal 17 Januari 2014.

syarat dan kondisi kerja yang layak bagi pekerja

terkandung

dalam

pasal-pasalnya

yaitu; definisi/cakupan, perlindungan hak asasi manusia pekerja rumah tangga, batasan usia minimum pekerja dan penghapusan pekerja anak, kontrak kerja dan muatan kontrak kerja,hak-hak dan situasi kerja, privasi dan hak dokumennya,jam kerja dan libur mingguan, 31


2015

layak sebagai sebuah realitas bagi pekerja

pekerja rumah tangga, yaitu tenaga kerja yang

Rumah Tangga

bekerja dengan menerima upah atau imbalan

Dalam Undang-Undang Dasar Negara

dalam bentuk lain. Sedangkan orang yang

Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 Ayat

mempekerjakan adalah pemberi kerja yang

(2), mengatur tentang : ―Tiap-tiap warganegara

sehari-hari

berhak atas pekerjaan yang dan penghidupan

majikan.48

juga

dikenal

dengan

istilah

yang layak bagi kemanusiaan‖, dan Pasal 28 D

Human Rights Watch menulis beberapa

Ayat (2) ― Setiap orang berhak untuk bekerja

persfektif dengan istilah 8 Mitos tentang

serta mendapat imbalan dan perlakuan yang

Pekerja Rumah tangga yang masih bertahan

adil dan layak dalam hubungan kerja‖.

dan paling mengkhawatirkan tersebar luas

Ketentuan

tersebut

antara lain :49 1). Pekerja rumah tangga adalah

menunjukkan bahwa pekerja rumah tangga

―pembantu‖ bukan pekerja; 2). Pekerja rumah

sebagai

uintuk

tangga tidak dapat dimonitor; 3). Kemudahan

memperoleh perlindungan dalam melakukan

majikan untuk dapat mempekerjakan seorang

pekerjaan

pekerja rumah tangga, sekalipun mereka tidak

Konstitusional

warga

guna

negara

mencapai

berhak

kesejahteraan

hidupnya.

mampu membayar upah minimum; 4). Pekerja

Di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-

rumah tangga tidak memerlukan kontrak

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

tertulis; 5). Pekerjaan rumah tangga bukan

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik

pekerjaan

Indonesia Tahun 2003 Nomor 39), dijelaskan

Pemberian satu hari libur; 7). Ini adalah

beberapa pengertian ketenagakerjaan antara

48

guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat; pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain; sedangkan pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang tenaga

kerja

jam

kerja

tetap;

6).

Secara Normatif istilah ketenagakerjaan bisa bermakna tempat kerja, pekerja/buruh, sedangkan pemberi kerja dapat bermakna perorangan, pengusaha, badan hukum atau dalam penulisan ini disebut Majikan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan istilah ―Pekerja Rumah Tangga‖ yang merupakan istilah bagi tenaga kerja yang bekerja dalam ruang lingkup rumah tangga. Penggunaan istilah ini mengacu pada istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah No. 6 Tahun 1993 tentang Peningkatan Kesejahteraan Pekerja Rumah Tangga. Istilah ini juga merupakan terjemahan dari istilah Pramuwisma, Domestic Workers yang digunakan oleh ILO. Istilah Pekerja Rumah Tangga menurut peneliti lebih manusiawi dari istilah Pembantu atau Babu yang sering digunakan oleh masyarakat awam. Istilah Pembantu atau Babu berkonotasi negatif karena mengandung image budak, atau jenis pekerjaan yang tidak terhormat. 49 Human Rights Watch, 2009, Pekerja di Dalam Bayang-Bayang Pelecehan dan Eksploitasi terhadap Pekerja Rumah Tangga Anak di Indonesia. Printed in the United States of America, New York, hlm. 25 - 48

lain adalah : ―tenaga kerja, adalah setiap orang

mempekerjakan

dengan

dengan

membayar upah atau imbalan dalam bentuk lainnya. Berdasarkan definisi tersebut istilah pembantu rumah tangga bisa dipakai istilah 32


2015

budaya ―ngenger,‖50; 8). Ini bukan masalah

10.744.887 orang Pekerja Rumah Tangga

besar.

berada dalam posisi rentan terhadap eksplotasi, Fenomena

tentang

masih

adanya

kekerasan fisik, psikis dan seksual, yang

kedelapan mitos sebagaimana diuraikan di

dilakukan

atas, menunjukkan bahwa perlindungan hokum

penyalur.53 Oleh karena itu, memposisikan

terhadap Pekerja Rumah Tangga, masih sangat

PRT secara jelas dan tegas sebagai pekerja

jauh dari keadilan, khususnya jika ditinjau dari

dalam hubungan kerja antara Pekerja Rumah

aspek ketenagakerjaan. Keberadaan Pekerja

Tangga dan majikan akan membawa implikasi

Rumah

Tangga

yang jelas pula tentang perlindungan hukum

sebagai

pekerja

yang

masih

Informal,

diposisikan

menempatkan

oleh

majikan

maupun

agen

sebagai Pekerja Rumah Tangga.

bargaining position dari Pekerja Rumah

Sejalan dengan hal tersebut di atas

Tangga di posisi yang lemah dihadapan

beberapa fakta dalam kehidupan sehari-hari

hokum.

tidak terlindunginya pekerja rumah tangga

Data ILO menunjukkan 45 persen

antara lain : hubungan hukum antara pekerja

pekerja rumah tangga tidak memiliki hari libur

rumah tangga dengan pemberi kerja pada

yang cukup, dan sebanyak 50 persen tidak

umumnya tidak didasari suatu perjanjian kerja:

memiliki jam kerja yang normal. Pekerja

Pekerja rumah tangga seringkali dikecualikan

rumah tangga juga belum terorganisir dalam

dari cakupan upah minimum; Upah seringkali

suatu wadah seperti sarekat sehingga sulit

digunakan sebagai alat pengendalian oleh

mendapat akses perlindungan hukum.51 Secara

Majikan;

sosial dan politis berimplikasi pada hubungan

terlambat, bahkan sering tidak terbayarkan;

kerja dan perlindungan hukum bagi Pekerja

Kamar dan tempat tinggal serta makanan

Rumah

Tangga

itu

sendiri.52

Sekitar

Pembayaran

upah

terkadang

biasanya dianggap sebagai suatu pembayaran; Adanya perbedaan yang signifikan antara

50

Wawancara Human Rights Watch dengan Rachmat Sentika, Deputi Kesejahteraan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Jakarta, 16 Desember 2004.. Ibid, hal : 43―Dalam kebudayaan kami Jawa, kami ini disebut ngenger. Kalau anak-anak bekerja di sebuah rumah, mereka dianggap oleh majikan-majikan mereka sebagai anak sendiri dan disekolahkan sebagai imbalan mereka bekerja di rumah itu. Kadang mereka tidak mendapatkan gaji karena majikan mereka menyediakan makanan dan akomodasi.‖

standar kerja yang berlaku secara umum Kerja Antara Pekerja Rumah Tangga Dan Majikan Berbasis Hak-Hak Buruh Dalam Islam, Conference Procedings, Annual International conference on Islamic Studies (AICIS XII) hal : 2381 53 Ibid, hal : 2381 . Dari jumlah PRT sebanyak 10.744.887 orang tersebut, 90% adalah PRT perempuan, dan Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA) yang berumur di bawah 18 tahun sebanyak 202.235 orang (11,79%). Lihat Hasil Rapid Assesment JALA (Jaringan Nasional Advokasi) PRT tahun 2009, dalam Okky Asokawati, ―Pengakuan Dan Perlindungan Hak-Hak PRT Dalam RUU Tentang Perlindungan PRT‖, makalah Disampaikan dalam Diskusi Media ―Kerja Layak Bagi PRT‖ -Komnas Perempuan ,2011

51

http://.tempo.co/read/news/2013/09/02/17/10, 7juta-PRT bekerja tanpa perlindungan, diakses 11 November 2013 52 Triana Sofiani, Rita Rahmawati dan Shinta Dewi Rismawati, Membangun Konsep Ideal Hubungan

33

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak dengan pekerja rumah tangga; Seringkali

2015

Lokasi Penelitian

pekerja rumah tangga harus tunduk pada

Lokasi Penelitian di kota Makassar,

ketentuan jam kerja yang bisa mengancam

Jakarta dan Yogyakarta. Alasan pemilihan

kesehatan sindiri, misalnya bersedia untuk

Kota Makassar karena belum memiliki Perda

bekerja dengan jam kerja panjang atau bahkan

tentang Pekerja Rumah Tangga. Sedangkan

tanpa

harus

alasan memilih DKI Jakarta dan Yogyakarta

perintah

karena kedua lokasi penelitian tersebut telah

istirahat

melaksanakan

dan

senantiasa

tugas-tuigas

atas

majikan.54

memiliki

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, menarik untuk

dikaji

mengenai

Peraturan

Daerah

tentang

Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

jaminan

Sumber Data

Perlindungan Hukum bagi Pekerja Rumah

Data primer diperoleh langsung 100

Tangga, khususnya ditinjau dari sudut pandang

orang responden dari tiga lokasi penelitian

keadilan.55

masing-masing lokasi 40 orang di Makassar, 30 orang di Yogyakarta dan 30 orang di

II. Metode Penelitian

Jakarta. Sedangkan data sekunder berupa

Pendekatan dan Jenis Penelitian

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder

Penelitian ini menggunakan dua tipe

dan bahan hukum tersier.

penelitian yaitu penelitian hukum empiris

Prosedur Pengumpulan Data

(sosio legal study) dan penelitian hukum

Teknik

pengumpulan

data

dari

normatif (normative legal study). Pendekatan

responden dilakukan melalui tehnik-tehnik :

dalam

(1)

penelitian

ini

adalah

dominan

Interview

(wawancara).

pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif

dilakukan

dikembangkan untuk mengungkapkan gejala-

Masyarakat (LSM) pemerhati pekerja rumah

gejala kehidupan masyarakat seperti apa yang

tangga pada tiga lokasi penelitian; dan (2)

terpersepsi oleh masyarakat itu sendiri dan dari

Kuisioner

kondisi mereka sendiri tanpa diintervensi

menyebarkan

56

(naturalistis).

terhadap

Wawancara

(daftar daftar

Lembaga

pertanyaan), pertanyaan

Swadaya

yaitu kepada

responden populasi Pekerja Rumah Tangga sebanyak 50 orang dan Majikan 50 orang pada

54

Hasil observasi atau pengamatan penulis dalam tahun 2013. 55 Hans Kellsen hanya mengakui satu macam keadilan, yaitu keadilan yang lahir dari hukum positif yang ditetapkan oleh manusia berdasarkan norma dasar berlakunya hukum positif B. Kusumohamidjojo, 1999 Ketertiban yang Adil,Problematika Filsafat Hukum. Grasindo, Jakarta, hlm. 129 56 Soetandyo Wignjosoebroto, 2009. Ragamragam penelitian hukum, dalam Sulistyowati Irianto &

tiga lokasi penelitian. Teknik Analisis Data

Shidart (Ed).Metode Penelitian Hukum:Konstelasi dan Refleksi, JHMP-FHUI, Yayasan Obor Indonesia. Jakarta hlm 140

34


2015

Analisis kualitatif merupakan metode

Pekerja Rumah tanggal di lokasi penelitian

utama yang digunakan untuk mengolah data

Provinsi Makassar dari 20 orang pekerja

primer yang diperoleh dari lapangan dengan

rumah tangga yang diteliti hanya 2 orang atau

tiga tahapan yaitu : tahapan mengelola data;

sebesar 10 % yang memiliki kualifikasi

tahapan deskripsi; dan tahapan penjelasan, dan

tamatan SMA;

penemuan pola-pola yang menyatu di dalam

sebesar 50 % dengan kualifikasi pendidikan

data. Selanjutnya data yang diperoleh melalui

SD atau SMP; dan sebanyak 8 orang atau

pengedaran

dengan

sebesar 40 % dengan kualifikasi pendidikan

menggunakan tabulasi frekuensi dan metode

tidak lulus SD. Tingkat penghasilan Pekerja

penalaran induktif.

Rumah tanggal dari 20 orang pekerja rumah

III. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

tangga yang diteliti hanya 9 orang atau sekitar

Gambaran Umum Pekerja Rumah Tangga

45 % yang memiliki penghasilan antara 1 juta

pada lokasi penelitian

sampai dengan 5 juta Rupiah perbulan; dan

kuesioner

dianalisis

1. Makassar

sebanyak 10 orang atau

sebanyak 11 orang atau sebesar 55 % yang

penelitian yang dilakukan oleh JALA

memiliki penghasilan di bawah 1 juta Rupiah

PRT sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat

perbulan.

pada tahun 2008 terdapat kurang lebih 30.000

2. Yogyakarta

pekerja rumah tangga yang dominan adalah

Koordinator aksi, Sayuti, menjelaskan

perempuan ada di kota Makassar dan belum

bahwa57 berdasarkan data yang dikumpulkan

memiliki

Rumah

organisasinya sejak 2008 bahwa Jumlah

Tangga. Gambaran umum tentang kondisi

pembantu di Yogyakarta berdasarkan sensus

pekerja rumah tangga di Makassar masih

penduduk tercatat 6000 orang. Namun, hanya

menganut sistem kekeluargaan. Majikan lebih

500 orang yang menjadi anggota organisasi.

Perda

tentang

Pekerja

banyak merekrut pekerja rumah tangga dari

Hasil penelitian menunjukkan bahwa,

sanak keluarga dekat yang dibawa dari

Tingkat pendidikan Pekerja Rumah tanggal di

kampung halaman ke kota-kota. Hubungan

lokasi penelitian Daerah Istimewa Yogyakarta

hukum antara pekerja rumah tangga dengan

dari 15 orang pekerja rumah tangga yang

majikan tidak didasarkan pada mekanisme

diteliti hanya 1 orang atau sebesar 6,70 % yang

perjanjian sebagaimana dirumuskan dalam

memiliki kualifikasi tamatan SMA; sebanyak

BW, akan tetapi didasarkan pada sistem

11 orang atau sebesar 73,30 % dengan

kekeluargaan.

57

Tempo.com, 15 Februari 2013, Pembantu Rumah Tangga Tuntut Perlindungan Perda, website internet : http://www.tempo.co/read/news/2013/02/15/ 058461584/Pembantu-Rumah-Tangga-TuntutPerlindungan-Perda, diakses tanggal 8 September 2014.

Data empirik dari sampel yang diteliti menggambarkan bahwa, Tingkat pendidikan 35


2015

kualifikasi pendidikan SD atau SMP; dan

5 juta Rupiah perbulan. Kemudian tingkat

sebanyak 3 orang atau sebesar 20,00 % dengan

penghasilan Majikan sesuai data Responden

kualifikasi pendidikan tidak lulus SD. Tingkat

yang diteliti adalah bahwa dari 15 orang

penghasilan Pekerja Rumah tanggal di lokasi

Majikan yang diteliti, hanya sebanyak 2 orang

penelitian di Yogyakarta khususnya penelitian

atau

pada Responden, adalah bahwa dari 15 orang

penghasilan antara 1 – 5 juta rupiah perbulan,

pekerja rumah tangga yang diteliti semua

sebanyak 8 orang atau sekitar 53,30 % yang

responden sebanyak 15 orang atau 100 %

memiliki penghasilan antara dan sebanyak 5 –

memiliki penghasilan antara 1 juta sampai

10 juta rupiah perbulan dan sebanyak 5 orang

dengan 5 juta Rupiah perbulan.

atau

3. Jakarta

penghasilan di atas 10 juta Rupiah perbulan.

Berdasarkan

hasil

penelitian

sekitar

sekitar

13,30

33,40

%

yang

%

memiliki

yang

memiliki

bahwa Perlindungan Hukum58

Tingkat pendidikan Pekerja Rumah tanggal di lokasi penelitian Daerah Khusus Ibukota

Menurut

Fitzgerald,

bahwa

teori

Jakarta dari 15 orang responden pekerja rumah

pelindungan

hukum

tangga yang diteliti, sebanyak 6 orang atau

mengintegrasikan

dan

sebesar 40 % yang memiliki kualifikasi

berbagai

tamatan SD hingga SMP dan sebanyak 9 orang

karena dalam suatu lalu lintas kepentingan,

atau

sebesar

pendidikan

60

SMA.

%

kepentingan

bertujuan mengoordinasikan

dalam

masyarakat

dengan

kualifikasi

perlindungan terhadap kepentingan tertentu

Sementara,

Kualifikasi

hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan

berbagai

responden yang diteliti, sebanyak 12 orang

Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan

atau sebesar 80 % dengan kualifikasi S2 dan

kepentingan

Sebanyak 3 orang atau sebesar 20 % dengan

memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan

kualifikasi pendidikan Sarjana (S1). Tingkat

kepentingan manusia yang perlu diatur dan

penghasilan Pekerja Rumah Tanggal di lokasi

dilindungi.60

manusia,

di

lain

pihak.59

pendidikan untuk Majikan dari 15 orang

sehingga

hukum

penelitian di DKI Jakarta khususnya pada Responden yang diteliti adalah bahwa dari 15

58

Perlindungan hukum subtantif adalah perlindungan hukum yang mengacu pada pelaksanaan hak-hak yang secara subtantif melekat pada hukum. Artinya meskipun tidak diterapkan dalam undangundang namun pelaksanaannya melekat pada orang/aktivitasnya. Muhammad Tahir Azhary, 1995, Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya, UI-Press, Jakarta, hal : 1 . 59 Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, hal : 53. 60 Ibid, hal : 69.

orang Pekerja Rumah Tangga yang diteliti, sebanyak 6 orang atau sekitar 40 % yang memiliki penghasilan di bawah 1 juta dan sebanyak 11 orang atau sebesar 60 % yang memiliki penghasilan antara 1 sampai dengan 36


No 1 2 3 4

Penilai -an Sangat Setuju Setuju RaguRagu Tidak Setuju Jumlah

Makassar F % 2 10

Responden Jakarta F % -

Yogyakarta F % 2 -

F 4

% 8

2015

Jumlah

6 7

30 40

1 10

20 53,3

1 10

20, 66,7

8 27

16 54

5

25

4

26,7

2

13,3

11

22

20

10 0

15

100

15

100

50

10 0

Sumber : Data Primer Tahun 2014 Tabel 2 Pandangan Majikan tentang jaminan terlindunginya hak-hak dasar Pekerja Rumah Tangga dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku. Sumber : Data Primer Tahun 2014

1. Perlindungan Hak-Hak dasar61

Berdasarkan hasil penelitian pada tiga

Untuk mengetahui gambaran tentang jaminan terlindunginya hak-hak dasar Pekerja

lokasi

penelitian

menggambarkan

bahwa

Rumah Tangga dalam peraturan perundang-

pandangan Pekerja Rumah Tangga tentang

undangan ketenagakerjaan yang berlaku dapat

jaminan terlindunginya hak-hak dasar Pekerja Rumah Tangga dalam peraturan perundang-

No 1 2 3 4

Penilaian Sangat Setuju Setuju RaguRagu Tidak Setuju

Jumlah

Makassar F % -

Responden Jakarta Yogya-karta F % F % -

F -

% -

4 6

20 30

1 12

10

50

2

2 2 5 2

6.6 7 80

Jlh

6 8

40 53,3

11 26

1

6,67

13

13. 3

20

100

15

10 0

15

100

50

undangan ketenagakerjaan yang berlaku pada tiga lokasi penelitian sebanyak 50 responden, menunjukkan bahwa hanya sebanyak 11 orang atau sebesar 22 % yang menyatakan setuju bahwa ada jaminan terlindunginya hak-hak

2 6 1 0 0

dasar Pekerja Rumah Tangga dalam peraturan perundang-undangan

ketenagakerjaan

yang

berlaku; sementara itu sebanyak 13 orang atau

dilihat dari tabel di bawah ini:

sekitar 26 % yang menyatakan tidak setuju Tabel 1 Pandangan Pekerja Rumah Tangga tentang jaminan terlindunginya hak-hak dasar Pekerja Rumah Tangga dalam peraturan perundangundangan ketenagakerjaan yang berlaku.

bahwa

peraturan

perundang-undangan

ketenagakerjaan yang berlaku sudah menjamin terlindunginya hak-hak dasar Pekerja Rumah Tangga; selanjutnya sebanyak 26 orang atau

61

Setidaknya ada 8 hak dasar pekerja yaitu antara lain :a. berhak untuk memperoleh, meningkatkan dan mengembangkan potensi kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya; b. hak atas jaminan sosial dan keselamatan dan kesehatan kerja; c. Hak atas perlindungan Upah; d. atas pembatasan waktu kerja, istirahat, cuti dan libur; e. untuk membuat Perjanjian Kerja Bersama; f. Hak dasar mogok; g. Hak dasar khusus untuk pekerja perempuan; h. Hak mendapat perlindungan atas tindakan PHK Anonim, Undangundang ketenagakerjaan, 15 Oktober 2013, Wubsite internet https://www.facebook.com/permalink.php?id=62873552 0499620&story_fbid=646336595406179, diakses tanggal 17 Oktober 2014 .

sebesar 52 % yang menyatakan ragu-ragu adanya jaminan terlindunginya hak-hak dasar Pekerja Rumah Tangga dalam peraturan perundang-undangan

ketenagakerjaan

yang

berlaku. Penilaian

responden

Majikan

menunjukkan bahwa dari 50 orang responden yang diteliti pada tiga lokasi penelitian, 37

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak sebanyak 12 orang atau sebesar 24 % yang

sudut

menyatakan setuju bahwa sudah ada jaminan

sesungguhnya

terlindunginya hak-hak dasar Pekerja Rumah

jaminan terlindunginya hak-hak dasar Pekerja

Tangga dalam peraturan perundang-undangan

Rumah Tangga yaitu 13 orang atau sekitar 26

ketenagakerjaan

sedangkan

%, dan yang setuju sebanyak 11 atau sekitar 22

sebanyak 11 orang atau sekitar 22 % yang

% saja. Sudut pandang Pekerja Rumah Tangga

menyatakan tidak setuju bahwa telah ada

terhadap keadilan dan jaminan terhadap hak-


haknya tentu berbeda dengan sudut pandang


Majikan, sesuai dengan peran dan fungsinya

undangan

serta kepentingannya masing-masing.

yang

berlaku,

ketenagakerjaan

yang

berlaku;

pandang

Pekerja

2015

belum

Rumah

dapat

Tangga

memberikan

2. Perlindungan atas hak kodrat62

kemudian sebanyak 27 orang atau sebesar 54 % yang menyatakan ragu-ragu adanya jaminan

Untuk mengetahui gambaran tentang

terlindunginya hak-hak dasar Pekerja Rumah

jaminan terlindunginya hak-hak Asasi Pekerja



ketenagakerjaan yang berlaku.

undangan ketenagakerjaan yang berlaku dapat

Berdasarkan data dari hasil penelitian

dilihat dari tabel di bawah ini Tabel 3 Pandangan Pekerja Rumah Tangga tentang jaminan terlindunginya hak-hak asasi pekerja rumah tangga dalam aturan hukum yang terkait ketenagakerjaan

pada tiga lokasi penelitian tersebut di atas yang terdiri dari 50 responden dari Pekerja Rumah Tangga dan 50 responden dari Majikan, dapat disimpulkan bahwa sebanyak 23 orang atau sebesar 23 % yang menyatakan setuju adanya

No


1


2 3

undangan

ketenagakerjaan

yang

berlaku,

4

sedangkan sebanyak 24 orang atau sebesar 24

Penilaian Sangat Setuju Setuju RaguRagu Tidak Setuju Jumlah

Makassar F % -


Yogyakarta F % -

F -

% -

3 8

15 40

3 11

4 9

26,7 60

10 28

20 56

9

45

1

2

13,3

12

24

20

10 0

15

15

100

50

100

20 73,3 6,67

100

Jumlah

% yang menyatakan tidak setuju adanya jaminan terlindunginya hak-hak dasar Pekerja Rumah Tangga dalam peraturan perundang62

Setiap manusia tanpa memandang ras, kepercayaan atau jenis kelamin berhak mengejar kesejahteraan material dan kemajuan spiritual dalam kondisi yang menghargai kebebasan, harkat martabat manusia untuk memperoleh keamanan ekonomi dan kesempatan yang sama. Asri Wijayanti 2012. Sinkronisasi Hukum Perburuhan terhadap Konvensi ILO, analisis kebebasan Berserikat dan Penghapusan Kerja Paksa di Indonesia.Karya Putra Darwati. Bandung

undangan ketenagakerjaan yang berlaku. Pandangan

Penulis

terhadap

tersebut di atas, adalah bahwa peraturan

data dalam

perundang-undangan

ketenagakerjaan yang berlaku khususnya dari 38


2015

adanya jaminan terlindunginya hak-hak asasi Pekerja Rumah Tangga dalam peraturan perundang-undangan

ketenagakerjaan

yang

berlaku.

Tabel 4 Pandangan majikan tentang jaminan terlindungnya hak-hak asasi pekerja rumah tanggadalam aturan hukum yang terkait ketenagakerjaan

Penilaian

responden

Majikan

menunjukkan bahwa dari 50 orang responden yang diteliti pada tiga lokasi penelitian, sebanyak 12 orang atau sebesar 24 % yang

No 1 2 3 4

Penilai an Sangat Setuju Setuju RaguRagu Tidak Setuju Jumlah

Makassar

Responden Jakarta

Yogyakart a F % -

F -

% -

F -

% -

6 9

30 45

3 8

20 53,3

3 10

5

25

4

26,7

2

20

100

15

100

15

20 66, 7 13, 3 10 0


Jumlah F 12 27 11

terlindunginya hak-hak asasi Pekerja Rumah

% 24 54 22

Tangga dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan

penelitian

menggambarkan

berlaku,

sedangkan

sebanyak 11 orang atau sekitar 22 % yang 50

menyatakan tidak setuju bahwa telah ada

10 0

jaminan terlindunginya hak-hak asasi Pekerja

Berdasarkan hasil penelitian pada tiga lokasi

yang


bahwa


undangan

ketenagakerjaan

yang

berlaku;


kemudian sebanyak 27 orang atau sebesar 54


% yang menyatakan ragu-ragu adanya jaminan

undangan ketenagakerjaan yang berlaku pada


tiga lokasi penelitian sebanyak 50 responden,


menunjukkan bahwa hanya sebanyak 10 orang


atau sebesar 20 % yang menyatakan setuju


bahwa ada jaminan terlindunginya hak-hak

pada tiga lokasi penelitian tersebut di atas yang

asasi Pekerja Rumah Tangga dalam peraturan

terdiri dari 50 responden dari Pekerja Rumah

perundang-undangan

yang

Tangga dan 50 responden dari Majikan, dapat

berlaku; sementara itu sebanyak 12 orang atau

disimpulkan bahwa sebanyak 22 orang atau

sekitar 24 % yang menyatakan tidak setuju

sebesar 22 % yang menyatakan setuju adanya

bahwa

perundang-undangan


ketenagakerjaan yang berlaku sudah menjamin



undangan

Tangga; selanjutnya sebanyak 27 orang atau

sedangkan sebanyak 23 orang atau sebesar 23

sebesar 54 % yang menyatakan ragu-ragu

% yang menyatakan tidak setuju adanya

peraturan

ketenagakerjaan

39

ketenagakerjaan

yang

berlaku,


2015


Untuk mengetahui gambaran tentang


jaminan sosial bagi pekerja rumah tangga

undangan ketenagakerjaan yang berlaku.

dalam

Pandangan

Penulis

terhadap

tersebut di atas, adalah bahwa

data

aturan

hukum

yang

terkait

ketenagakerjaan saat ini dapat dilihat dari tabel

adanya

di bawah ini. Tabel 5 Pandangan Pekerja Rumah Tangga tentang adanya jaminan sosial bagi pekerja rumah tangga dalam aturan hukum yang terkait ketenagakerjaan saat ini.

perbedaan pandangan antara Pekerja Rumah Tangga pada lokasi penelitian di Makassar sebanyak 3 orang (15%) yang setuju dan sebanyak 9 orang (45%) yang tidak setuju, dengan dua lokasi penelitian lainnya yaitu

N o

Jakarta sebanyak 3 orang (20%) yang setuju

1

dan 1 orang (6,67%) yang tidak setuju,

2 3

sementara Yogyakarta sebanyak 4 orang

4


(26,67%) yang setuju dan 2 orang (13,33%)

Makassar F % -


Yogyakarta F % -

F -

% -

4 5

20 35

3 10

20 66.7

6 8

40 53,3

13 23

26 46

11

45

2

13.3

1

6,7

14

28

20

100

15

100

15

100

50

100

Jumlah

yang tidak setuju, adalah disebabkan oleh

Sumber : Data Primer Tahun 2014

karena pada kedua lokasi penelitian yaitu

Tabel 6 Pandangan Majikan tentang adanya jaminan sosial bagi pekerja rumah tangga dalam aturan hukum yang terkait ketenagakerjaan saat ini.

Jakarta dan Yogyakarta telah diterapkan Peraturan Daerah tentang Pekerja Rumah Tangga, sedangkan di

Lokasi Penelitian

N o

Makassar belum ada Peraturan Daerah terkait dari

1 2

diberlakukannya Peraturan Daerah terhadap

3

Pekerja

4

Pekerja

Rumah

Rumah

Tangga.

tangga

Dampak

ini

cenderung

memberikan jaminan perlindungan hak-hak Pekerja

Rumah

tangga,


Makassar F % -


Yogyakarta F % -

F -

% -

7 9

35 45

3 8

20 53,3

3 10

20 66,7

13 27

26 54

4

20

4

26,7

2

13,3

10

20

20

100

15

100

15

100

50

100

Jumlah

Sumber : Data Primer Tahun 2014

sehingga

mempengaruhi pandangan responden pada kedua lokasi penelitian tersebut. pendapatan/gaji yang diterima; Lihat Deutsche Stiftung fur internationale Entwicklung-DSE. Discussion Report – Beyond Safety Nets: The Challenge of Social Protection in a Globalizing World. International Labour Organization (ILO) menyebutkan bahwa jaminan sosial merupakan bentuk perlindungan yang disediakan dalam suatu masyarakat untuk masyarakat itu sendiri melalui berbagai upaya dalam menghadapi kesulitan keuangan yang dapat terjadi karena kesakitan, kelahiran, pengangguran, kecacatan, lanjut usia, ataupun kematian, Lihat juga International Labor Organization. 2002. Social Security and Coverage for All. ILO.

3. Jaminan sosial63 63

Deutsche Stiftung für Internationale Entwicklung (DSE) melalui discussion report mengambil definisi perlindungan sosial yang digunakan oleh PBB dalam ―United Nations General Assembly on Social Protection‖, yaitu sebagai kumpulan kebijakan dan program pemerintah dan swasta yang dibuat dalam rangka menghadapi berbagai hal yang menyebabkan hilangnya ataupun berkurangnya secara substansial

40

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak Berdasarkan hasil penelitian pada tiga lokasi

penelitian

menggambarkan

ragu-ragu adanya jaminan sosial bagi pekerja

bahwa

rumah tangga dalam aturan hukum yang


terkait ketenagakerjaan saat ini.

jaminan sosial bagi pekerja rumah tangga dalam

aturan

hukum


terkait

pada tiga lokasi penelitian tersebut di atas yang

ketenagakerjaan saat ini, pada tiga lokasi

terdiri dari 50 responden dari Pekerja Rumah

penelitian

responden,

Tangga dan 50 responden dari Majikan, dapat

menunjukkan bahwa sebanyak 13 orang atau

disimpulkan bahwa sebanyak 26 orang atau

sebesar 26 % yang menyatakan setuju bahwa

sebesar 26 % yang menyatakan setuju adanya

ada jaminan sosial bagi pekerja rumah tangga

jaminan sosial bagi pekerja rumah tangga

dalam

dalam

sebanyak

aturan

ketenagakerjaan

yang

2015

50

hukum saat

ini;

yang

terkait

sementara

aturan

hukum

yang

terkait

itu

ketenagakerjaan saat ini, sedangkan sebanyak

sebanyak 14 orang atau sekitar 28 % yang

24 orang atau sebesar 24 % yang menyatakan

menyatakan tidak setuju adanya jaminan sosial

tidak setuju adanya jaminan terlindunginya

bagi pekerja rumah tangga dalam aturan

hak-hak dasar Pekerja Rumah Tangga dalam

hukum yang terkait ketenagakerjaan saat ini;

peraturan

selanjutnya sebanyak 23 orang atau sebesar 46


perundang-undangan

% yang menyatakan ragu-ragu adanya jaminan

Pandangan Penulis bahwa perbedaan

sosial bagi pekerja rumah tangga dalam aturan

pandangan antara Pekerja Rumah Tangga

hukum yang terkait ketenagakerjaan saat ini.

dengan Majikan. Perbedaan pandangan ini

Penilaian

Majikan

dimungkinkan karena perbedaan kepentingan

menunjukkan bahwa dari 50 orang responden

dalam kedua pihak. Akan tetapi, pihak yang

yang diteliti pada tiga lokasi penelitian,

paling merasakan aspek perlindungan sosial

sebanyak 13 orang atau sebesar 26 % yang

dalam hal ini adalah Pekerja Rumah Tangga


yang menunjukkan bahwa lebih banyak yang

sosial bagi pekerja rumah tangga dalam aturan

menyatakan tidak setuju bahwa dalam aturan

hukum yang terkait ketenagakerjaan saat ini,

hukum yang terkait ketenagakerjaan saat ini

sedangkan sebanyak 10 orang atau sekitar 20

telah ada jaminan sosial bagi Pekerja Rumah

% yang menyatakan tidak setuju bahwa telah

Tangga yaitu hanya sebanyak 13 orang atau

ada jaminan sosial bagi pekerja rumah tangga

sekitar 26 %, dan yang setuju sedangkan yang

dalam

tidak setuju sebanyak 14 atau sekitar 28 %.

aturan

responden

hukum

yang

terkait

ketenagakerjaan saat ini; kemudian sebanyak 27 orang atau sebesar 54 % yang menyatakan 41

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak IV.

2015

Penutup

hak-hak dasar, hak-hak kodrat dan Jaminan

Substansi pengaturan hukum terhadap

sosial Pekerja Rumah Tangga.

pelindungan Pekerja Rumah Tangga dalam perundang-undangan tenaga kerja, khususnya

Daftar Pustaka

Pekerja Rumah Tangga, belum terakomodasi

Ahmadi Miru, 2013. Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Rajawali Pers Anonim, http://.tempo.co/read/news/2013/09/0 2/17/10,7juta-PRT bekerja tanpa perlindungan, diakses 11 November 2013 Asri Wijayanti 2012. Sinkronisasi Hukum Perburuhan terhadap Konvensi ILO, analisis kebebasan Berserikat dan Penghapusan Kerja Paksa di Indonesia.Karya Putra Darwati. Bandung B. Kusumohamidjojo, 1999 Ketertiban yang Adil,Problematika Filsafat Hukum. Grasindo, Jakarta Deutsche Stiftung fur internationale Entwicklung-DSE. Discussion Report – Beyond Safety Nets: The Challenge of Social Protection in a Globalizing World. Human Rights Watch, 2009, Pekerja di Dalam Bayang-Bayang Pelecehan dan Eksploitasi terhadap Pekerja Rumah Tangga Anak di Indonesia. Printed in the United States of America, New York. International Labor Organization. 2002, Social Security and Coverage for All. ILO. 2002 International Labor Organization. 2010. Mengakui Pekerjaan Rumah Tangga Sebgai Pekerjaan, Edisi Khusus Pekerja Rumah Tangga, ILO, Jakarta Kusnu Goesniadhie S. 2006. Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundangundangan (Lex Spesialis Suatu Masalah). Surabaya: JP Books. Muhammad Tahir Azhary, 1995, Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya, UI-Press, Jakarta.

secara tegas dalam peraturan hukum, juga makna perlindungan hukum bagi pekerja yang dilindungi secara konstitusional dalam Pasal 28 UUD 1945 belum dijabarkan dalam peraturan

perundang-undangan.

Dengan

demikian, substansi hukum ketenagakerjaan tersebut pada dasarnya belum dapat menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi pekerja rumah tangga. Hal tersebut terjadi karena tanggungjawab Negara belum terimplementasi dalam substansi hukum yang ada; paradigm harmonisasi, dan dalam

substansi

undangan

prinsip-prinsip perjanjian peraturan

ketenagakerjaan

perundang-

belum

secara

implisit menjamin Pekerja Rumah Tangga sebagai bagian dari Tenaga Kerja pada umumnya. Bentuk perlindungan hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga belum terakomodasi, sehingga

berimplikasi

belum

terjaminnya

keadilan substantif bagi eksistensi Pekerja Rumah Tangga. Hal ini juga disebabkan oleh Pandangan terhadap profesi Pekerja Rumah Tangga yang diposisikan sebagai pekerja informal sehingga selain tidak terakomodasi sebagai unsur yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, tetapi juga berimplikasi pada tidak terlindunginya 42

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak Okky Asokawati, 2011, ―Pengakuan Dan Perlindungan Hak-Hak PRT Dalam RUU Tentang Perlindungan PRT‖, makalah Disampaikan dalam Diskusi Media ―Kerja Layak Bagi PRT‖ Komnas Perempuan. Peraturan Daerah No. 6 Tahun 1993 tentang Peningkatan Kesejahteraan Pekerja Rumah Tangga. Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung Soetandyo Wignjosoebroto, 2009. Ragamragam penelitian hukum, dalam Sulistyowati Irianto & Shidart (Ed).Metode Penelitian Hukum:Konstelasi dan Refleksi, JHMP-FHUI, Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. Tempo.com, 15 Februari 2013, Pembantu Rumah Tangga Tuntut Perlindungan Perda, website internet : http://www.tempo.co/read/news/2013/ 02/15/ 058461584/Pembantu-RumahTangga-Tuntut-Perlindungan-Perda, diakses tanggal 8 September 2014. Triana Sofiani, Rita Rahmawati dan Shinta Dewi Rismawati, Membangun Konsep Ideal Hubungan Kerja Antara Pekerja Rumah Tangga Dan Majikan Berbasis Hak-Hak Buruh Dalam Islam, Conference Procedings, Annual International conference on Islamic Studies (AICIS XII). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Burgelijk Wetbook (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) UU No. 23 Tahun 1997 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235). UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja,

2015

UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Peraturan Menteri tenaga Kerja Nomor 04 Tahun 1993 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada tanggal 20 Nopember 1989. Konvensi ILO No 87 Tahun 1948 (Keppres No 83 Tahun 1998) : ―Kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi Konvensi ILO No. 98 Tahun 1949 (UU No 18 Tahun 1956) : ―Penerapan azasazas hak untuk bernegosiasi dan berunding bersama.‖ Konvensi ILO No. 100 Tahun 1951 (UU No. 80 Tahun 1957) : ―Pengupahan yang sama bagi pekerja laki-laki dan perempuan.‖

43


URGENSI PENYELESAIAN SENGKETA NUKLIR INTERNASIONAL DALAM KERANGKA PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DALAM UPAYA MEWUJUDKAN MASA DEPAN PEACE-BUILDING DUNIA INTERNASIONAL : SUATU PERSPEKTIF NON PROLIFERATION NUCLEAR Oleh : Ria Wulandari ([email protected]) Abstrak Konflik (sengketa) internasional dalam era modern memang sangat rentan terjadi yang disebabkan berbagai macam perbenturan kepentingan (conflict of interest) antar negara. Energi nuklir adalah salah satu tantangan dunia internasional dalam hal ini penggunaan energi nuklir yang bisa mengancam perdamaian dunia internasional terutama bahkan memang untuk keperluan militer. Peranan Dewan Keamanan PBB dalam upaya penyelesaian sengketa internasional pada dasarnya berkaitan dengan tugas dan fungsinya untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Penyelesaian konflik (sengketa) dapat ditempuh dengan cara pertama, penyelesaian secara damai, kedua penyelesaian secara damai dengan tindakan paksa dan yang ketiga, penyelesaian dengan penggunaan kekuatan secara fisik (use of force) dengan pengerahan pasukan militer. Jadi, penyelesaian sengketa internasional perlu dan memang harus ditempuh penyelesaian secara damai, agar kenyamanan kehidupan bermasyarakat terlebih secara internasional tetap terjaga. Kata Kunci : Sengketa, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Peace-Building Abstract Conflict in international modern era are very vulnerable place caused by different kinds of conflicts of interest between countries. Nuclear energy is one of the challenges the international community in this regard the use of nuclear energy that could threaten international peace indeed even primarily for military purposes. The role of the UN Security Council in international dispute resolution efforts are basically related to the duties and functions to maintain international peace and security. Settlement of the conflict can be reached by the first way, a peaceful settlement, the second peaceful settlement of the action and the third force, the settlement with the use of physical force (use of force) with the deployment of military forces. Thus, the settlement of international disputes should and indeed must be the completion of a peaceful, comfortable life in order to advance the international community is maintained. Keywords : Conflict, United Nations, Peace-Building

44

2015

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak sengketa

I. Pendahuluan

internasional

2015

jangan

dibiarkan

Konflik (sengketa) internasional dalam

berlarut-larut atau harus segera diselesaikan.

era modern memang sangat rentan terjadi yang

Salah satu tujuan penyelesaian sengketa adalah

disebabkan

perbenturan

untuk mencegah dan menghindari terjadinya

kepentingan (conflict of interest) antar negara

peperangan antar negara dan penggunaan

maupun

kekerasan. Bila sengketa tidak terselesaikan,

berbagai

aktor

macam

lainnya.

Upaya-upaya

penyelesaian sengketa internasional tentunya

persengketaan

harus dilakukan secara optimal agar sengketa-

dapat

sengketa

terhadap

tersebut

tidak

meluas

dan

berkepanjangan yang cepat atau lambat dapat mengancam

perdamaian

dunia.

yang terjadi

menimbulkan

dikhawatirkan

krisis

perdamaian

dan

dan

ancaman keamanan

internasional.

Untuk

Penyelesaian

sengketa

internasional

menghadapinya tentu saja diperlukan aturan-

jangan ditafsirkan bahwa suatu sengketa harus

aturan penyelesaian sengketa internasional yang

diserahkan

berdasarkan

pengadilan internasional. Selesainya sengketa

prinsip-prinsip

perdamaian

dan

dan

diselesaikan

keamanan internasional sehingga apa pun

internasional

keputusan yang dicapai nanti dapat diterima

organisasi internasional.

secara baik oleh para pihak yang bersengketa

Pada

(berkonflik).

dapat

abad

juga

ke-19,

melalui

melalui

peran

negara

masih

merupakan entitas/aktor utama dalam setiap

Hubungan-hubungan internasional yang

hubungan internasional, khususnya hukum

diadakan antar negara, atau suatu negara

internasional.

dengan

tidak

argumen Oppenheim yang mengatakan bahwa

selamanya terjalin dengan baik. Acap kali

―Hukum antar bangsa dibuat oleh persetujuan

hubungan itu menimbulkan sengketa. Sengketa

bersama diantara negara-negara, dan bukan

dapat bermula dari berbagai sumber potensi

oleh individu perseorangan, sehingga negara

sengketa. Sumber potensi sengketa antar

merupakan subyek hukum internasional yang

negara dapat berupa masalah perbatasan,

utama‖65. Namun seiring berjalannya waktu,

sumber daya alam, kerusakan lingkungan,

maka

perdagangan dan lain-lain64.

dalam masyarakat internasional menjadi bagian

organisasi

internasional

Fakta

keberadaan

ini

diperkuat

Organisasi

oleh

Internasional

Sengketa internasional yang terjadi dapat berdampak

negatif

bagi

masyarakat

65

Peter Malanczuk, Akehurst‘s, 1997, Modern Introduction to International Law, Seventh Revised Edition, Routledge, London, hlm.91. Teks asli berbunyi : ―Since the law of nations is based on the common consent of individual states, and not of individual human beings, states solely and exclusively are subjects on international law.‖

internasional pada umumnya, oleh sebab itu

64

Huala Adolf, 2004, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Sinar Grafika : Jakarta, hlm.1.

45


2015

yang tidak terpisahkan terhadap relasi-relasi

konstitusional yang memberikan kewenangan

internasional.

kepada Organisasi Internasional.

Keberadaan

Internasional

Selain, dengan adanya keberadaan suatu

dewasa ini menjadi fundamental dalam upaya

organisasi internasional untuk mendorong,

lebih memajukan dan mendorong kerjasama

mengembangkan

internasional yang menyeluruh di berbagai

hubungan internasional, maka keberadaan

bidang dan kawasan. Mengapa demikian ?.

organisasi internasional adalah sangat penting

Hal itu di dasari pada kedudukan Organisasi

juga untuk menyelesaikan, mencegah dan

Internasional sebagai subyek hukum internasional

mewujudkan tatanan yang lebih baik dan

atau non state actors. Sebagai subyek hukum

damai

internasional tentunya Organisasi Internasional

internasional.

adalah

Organisasi

pemegang

berdasarkan tataran

hak

hukum

sistem

dan

kewajiban

internasional.

internasional,

dalam

Berkenaan

Dalam

internasional

tentunya

dan

bahkan

mendinamisasi

semangat

kerjasama

dengan

hubungan

komunitas

masyarakat

internasional tentunya terdapat tantangan dan

keberadaan sistem itu sendiri dipengaruhi oleh

permasalahan-permasalahan

pelaku atau pihak di dalamnya yakni termasuk

dihadapi dan diantisipasi serta dipecahkan

Organisasi

Internasional

bersama.

hubungan

internasional,

yang

mempengaruhi

termasuk

peran

Tantangan

yang

yang

dihadapi

harus

dunia

organisasi internasional dalam penyelesaian

internasional adalah bagaimana menemukan

sengketa internasional.

aturan-aturan baru untuk menguasai bidang

Hubungan internasional di masa-masa mendatang

akan

semakin

tenaga nuklir dan thermo-nuklir serta riset

kompleks.

ilmiah

pada

umumnya,

kemudian

untuk

Permasalahan-permasalahan internasional baik

mengatur kegiatan-kegiatan negara di angkasa

secara langsung maupun tidak langsung akan

luar dan dalam kosmos, untuk melindungi dan

berpengaruh terhadap kondisi domestik suatu

mengendalikan lingkungan manusia, untuk

negara maupun dunia internasional pada

mengawasi

umumnya.

mengenai pertumbuhan penduduk dunia dan

pertumbuhan

populasi

dunia

Berkaitan dengan keberadaan / eksistensi

untuk menangani arus lintas batas data

Organisasi Internasional, tentunya Organisasi

komputer, serta mengadakan suatu penemuan

Internasional memiliki fungsi dalam perannya

yuridis baru bagi eksplorasi dan eksploitasi

sebagai sebuah ―institusi / badan internasional‖. Fungsi-fungsi

dari

organisasi-organisasi

internasional adalah fungsi-fungsi legal atau 46

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak nuklir.

Tentunya

2015

sumber-sumber dasar laut diluar batas-batas

energi

masih

terdapat

kelautan nasional.66

organisasi internasional yang juga berperan

Berdasarkan hal tersebut, maka salah

lebih khusus membangun dunia yang damai

satu tantangan dunia internasional adalah

seperti Badan Energi Atom Internasional

mengenai

(IAEA).

energi

penggunaan

nuklir

energi

dalam

nuklir

hal

yang

ini

Kemudian

pasti

juga

terdapat

bisa

permasalahan selain energi nuklir yang bisa

mengancam perdamaian dunia internasional

mengancam perdamaian dan keamanan dunia

terutama bahkan memang untuk keperluan

internasional.

militer, jelas bisa mengancam perdamaian dunia

dan

keberadaan

tatanan

dunia.

suatu

organisasi

internasional

yang

akan

Untuk

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas,

badan

Bagaimanakah

/

itulah

menarik

untuk

dikaji

cara-cara

mengenai penyelesaian

mengupayakan

sengketa internasional pada umumnya dan

penggunaan energi nuklir secara baik menjadi

Bagaimanakah peranan PBB dalam upaya

sangat penting.

peace-building perdamaian dan keamanan

Bagaimanakah eksistensi PBB untuk

dunia internasional ?

membangun dan mengupayakan perdamaian dan

keamanan

internasional

dalam

hal

II. Pembahasan dan Analisa

menjaga serta mengatur penggunaan energi

Sengketa Internasional dan Penyelesaiannya

nuklir secara damai dan penyelesaian sengketa

Istilah ―sengketa-sengketa internasional‖

yang berkenaan dengan nuklir. Untuk itulah,

(international disputes) mencakup bukan saja

maka dalam tulisan ini akan dibahas mengenai

sengketa-sengketa

hal tersebut dengan mengambil judul :

melainkan juga kasus-kasus lain yang berada

“Urgensi

Nuklir

dalam lingkup pengaturan internasional, yakni

Internasional Dalam Kerangka Perserikatan

beberapa kategori sengketa tertentu antara

Bangsa-Bangsa Dalam Upaya Mewujudkan

negara di satu pihak dan individu-individu,

Masa

badan-badan

Penyelesaian

Depan

Internasional

Sengketa

Peace-Building (Suatu

Perspektif

Dunia

antara

korporasi

negara-negara,

serta

bukan negara di pihak lain.

Non

Proliferation Nuclear)”.

badan-badan 67

Sengketa-

sengketa internasional yang terjadi tentu harus diselesaikan melalui cara-cara atau metode-

Tinjauan dalam tulisan ini adalah

metode tertentu.

sebuah alternatif dalam hal upaya mewujudkan dunia yang damai dalam hal penggunaan

66

67

T. May Rudy, 2002, Hukum Internasional 1, Refika Aditama : Bandung.

J.G. Starke, 2003, Pengantar Hukum Internasional 2, Cetakan Keempat, Sinar Grafika : Jakarta, hlm. 645.

47

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak Pada

umumnya,

2015

metode-metode

Prinsip ini juga sentral dan penting.

penyelesaian sengketa digolongkan dalam dua

Prinsip inilah yang melarang para pihak untuk

kategori68 :

menyelesaikan

1. Cara-cara

penyelesaian

damai,

sengketanya

dengan

yaitu

menggunakan senjata (kekerasan). Prinsip ini

apabila para pihak telah dapat menyepakati

termuat antara lain dalam Pasal 13 Bali

untuk menemukan suatu solusi yang

Concord

bersahabat.

Manila.70

2. Cara-cara penyelesaian secara paksa atau

dipakai

atau

dikenakan

perkembangan

ke-4 Deklarasi

menyatakan : ‖ ..... In case of disputes on matters directly

adalah

melalui kekerasan. Dalam

Preambule

Pasal 13 Bali Concord antara lain

dengan kekerasan, yaitu apabila solusi yang

dan

affecting them, they shall refrain from the abad

ke-20

threat or use of force and shall at all times

khususnya setelah usai Perang Dunia II,

settle such disputes among themselves

penyelesaian sengketa internasional harus

through friendly negotiations‖.

diupayakan secara maksimal dengan cara

3. Prinsip

damai, sebagai bagian dari upaya menjaga

penyelesaian sengketa

perdamaian Untuk

dan

mencapai

keamanan

internasional.

penyelesaian

kebebasan

memilih

cara-cara

Prinsip ini termuat dalam Pasal 33 ayat

sengketa

(1) Piagam PBB dan Section 1 Paragraf 3 dan

internasional, maka harus berdasarkan prinsip-

10 Deklarasi Manila dan Paragraf ke-5 dari

prinsip tertentu.

Friendly Relations Declaration.71

Prinsip-prinsip penyelesaian sengketa

4. Prinsip kebebasan memilih hukum yang

secara damai yaitu :

akan diterapkan terhadap pokok sengketa

1. Prinsip itikad baik (good faith)

Kebebasan

para

pihak

untuk

Prinsip itikad baik dapat dikatakan

menentukan hukum ini termasuk kebebasan

sebagai prinsip fundamental dan paling sentral

untuk memilih kepatutan dan kelayakan (ex

dalam penyelesaian sengketa antar negara.

aequo et bono).72

Prinsip ini mensyaratkan dan mewajibkan

5. Prinsip kesepakatan para pihak yang

adanya itikad baik dari para pihak dalam

bersengketa (konsensus)

menyelesaikan sengketanya.69 2. Prinsip larangan penggunaan kekerasan

70

Huala Adolf, 2004, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Sinar Grafika : Jakarta, hlm.16. 71 Ibid 72 Pasal 38 (2) Statuta Mahkamah Internasional : This provision shall not prejudice the power of the Court to decide a case ex aequo et bono, if the parties agrre hereon.

dalam penyelesaian sengketa

68

Ibid, hlm. 646. Section 1 Paragraph 1 Deklarasi Manila.

69

48

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak Prinsip inilah yang menjadi dasar bagi

berdasarkan

prinsip-prinsip

2015 fundamental

integritas wilayah negara-negara.76

pelaksanaan prinsip ke-3 dan ke-4 diatas. Prinsip kebebasan ke-3 dan ke-4 hanya akan

Disamping ketujuh prinsip di atas,

bisa dilakukan atau direalisasikan manakala

Office of the Legal Affairs PBB memuat

ada kesepakatan dari para pihak.73

prinsip-prinsip lain yang bersifat tambahan77,

6. Prinsip penggunaan terlebih dahulu hukum

yaitu :

nasional negara untuk menyelesaikan suatu

1. Prinsip larangan intervensi baik terhadap

sengketa (prinsip exhaustion of local

masalah dalam atau luar negeri para pihak.

remedies)

2. Prinsip persamaan hak dan penentuan

Prinsip ini termuat dalam Section 1

nasib sendiri.

Paragraf 10 Deklarasi Manila74. Kemudian dalam

sengketa

the

Interhandel

3. Prinsip

(1959),

negara.

Mahkamah Internasional menegaskan :

4. Prinsip

‖ Before resort may be had to an

occured

hukum

Berkenaan

terjadinya

sengketa

internasional, maka diperlukan sudut pandang

opportunity to redress it by its own means,

tertentu sebagai acuan bahwa suatu masalah

within the framework of its own domestic

dapat

legal system‖.75

internasional. Dalam Case Concerning East

dikatakan

sebagai

sengketa

internasional

Timor (Portugal vs. Australia), Mahkamah

tentang kedaulatan, kemerdekaan, dan

Internasional (ICJ) menetapkan 4 kriteria

integritas wilayah negara-negara

sengketa yaitu :

Deklarasi

hukum

have

dan

an

7. Prinsip-prinsip

should

kemerdekaan

internasional.

international court, the state where the violation

persamaan kedaulatan negara-

mencantumkan

1. Didasarkan pada kriteria-kriteria objektif.

prinsip ini dalam Section 1 Paragraf 1. Prinsip

Maksudnya adalah dengan melihat fakta-

ini

fakta yang ada.

mensyaratkan

bersengketa melaksanakan dalam

Manila

untuk

negara-negara terus

kewajiban

berhubungan

satu

yang

menaati

dan

2. Tidak didasarkan pada argumentasi salah

internasionalnya sama

satu pihak.

lainnya

3. Penyangkalan mengenai suatu peristiwa atau fakta oleh salah satu pihak tentang adanya sengketa tidak dengan sendirinya

73

Huala Adolf, 2004, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Sinar Grafika : Jakarta, hlm.17. Lihat juga dalam Pasal 15 Bali Concord atau Pasal 16 Bali Concord. 74 Ibid, hlm.18. 75 Ibid

membuktikan bahwa tidak ada sengketa.

76 77

49

Ibid Ibid

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak 4. Adanya

sikap

yang

saling

2015

Secara pokok tugas Dewan Keamanan

bertentangan/berlawanan dari kedua belah

adalah sebagai berikut :

pihak yang bersengketa.

a). Menyelesaikan perselisihan dengan caracara damai, yaitu dengan cara yang didasarkan atas persetujuan sukarela atau

Peranan PBB Dalam Upaya Peace-Building Perdamaian

Dan

Keamanan

Dunia

Terbentuknya

Perserikatan

Bangsa-

paksaan

b). Mengambil

(PBB)

sebagai

suatu

masyarakat

internasional

di

bidang

PBB sebagai berikut : 1. Memelihara perdamaian dan keamanan internasional selaras dengan asas-asas dan

dari dan bertujuan memelihara perdamaian dan

tujuan PBB.

keamanan internasional, dilengkapi dengan

2. Menyelidiki tiap-tiap persengketaan atau

organ-organ utama yaitu : Majelis Umum,

situasi

Dewan Keamanan, Dewan Perwalian, Dewan

3. Mengusulkan

dan Sekretaris Jenderal dengan tugas dan

menetapkan

terkuat di PBB. Secara prinsip tugasnya adalah

diserahkan

suatu

untuk

sistem

mengatur

adanya

suatu

ancaman

terhadap perdamaian atau tindakan agresi

hal

dan mengusulkan tindakan apa yang harus

mempertahankan perdamaian dan keamanan memang

rencana-rencana

5. Menentukan

internasional. Lalu, apa saja tugas dan fungsi

internasional

yang

persenjataan.

keamanan

Dalam

untuk

sengketa-sengketa

4. Merumuskan

Dewan Keamanan PBB adalah badan

PBB.

menimbulkan

demikian atau syarat penyelesaian.

dalam Piagam PBB.

Keamanan

dapat

metode-metode

menyelesaikan

kewenangan masing-masing sesuai yang diatur

Dewan

yang

pergeseran internasional.

Ekonomi dan Sosial, Mahkamah Internasional

dan

terhadap

Kemudian fungsi Dewan Keamanan

Perserikatan Bangsa-Bangsa yang lahir

perdamaian

tindakan-tindakan

berarti penyerangan.

perdamaian dan keamanan internasional.

menjaga

menjalankan

ancaman perdamaian dan perbuatan yang

organisasi

internasional membawa harapan-harapan baru bagi

dalam

persetujuan.

Internasional

Bangsa

hukum

diambil.

kepada

6. Menyerukan untuk mengadakan sanksi-

Dewan Keamanan, dengan syarat bahwa

sanksi ekonomi dan tindakan lain yang

semua tindakan Dewan Keamanan tersebut

bukan

harus selaras dengan tujuan dan asas-asas

perang

untuk

mencegah

atau

menghentikan agresor.

PBB.

7. Mengadakan aksi militer terhadap agresor. 50

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak 8. Melaksanakan fungsi-fungsi perwakilan

pengaturan persenjataan (Pasal 26 Piagam).

PBB di daerah ―strategis‖. 9. Mengusulkan

kepada

2015

Kelima, prinsip umum mengenai kerjasama di

Majelis

Umum

bidang

pemeliharaan

perdamaian

dan

pengangkatan seorang Sekretaris Jenderal,

keamanan internasional (Pasal 11 ayat 1

dan bersama–sama dengan Majelis Umum,

Piagam).

pengangkatan para Hakim dari Mahkamah

Dalam hal penyelesaian secara damai,

Internasional

terdapat dalam Bab VI Pasal 33 ditegaskan : ―The parties to any dispute, the continuance of

10. Menyampaikan laporan tahunan kepada Majelis Umum.

which is likely to endanger the maintenance of

Usaha-usaha pemeliharaan perdamaian

international peace and security, shall, first of

dan keamanan internasional, PBB dalam hal

all, seek a solution by negotiation, enquiry,

ini membebankan pada Dewan Keamanan

mediation, conciliation, arbitration, judicial

PBB, telah meletakkan 5 prinsip dalam

settlement, resort to regional agencies or

Piagamnya.

arrangements, or other peaceful means of their

Pertama,

menyelesaikan

prinsip

perselisihan

untuk

internasional

own choice‖.

secara damai (Pasal 2 ayat 3 jo. Bab VI dan

Kemudian Pasal 34 Piagam PBB : ―The

Bab VIII Piagam). Bagaimanakah bunyi Pasal

Security Council may investigate any dispute,

2 ayat 3 Piagam PBB adalah sebagai berikut :

or any situation which might lead to

―All Members shall settle their international

international friction or give rise to a dispute,

disputes by peaceful means in such a manner

in order to determine whether the continuance

that international peace and security, and

of the dispute or situation is likely to endanger

justice, are not endangered‖. Kedua, prinsip

the maintenance of international peace and

untuk tidak menggunakan ancaman kekerasan

security‖.

(Pasal 2 ayat 4 Piagam). Adapun bunyi Pasal 2

Selanjutnya Dewan Keamanan dapat

ayat 4 Piagam PBB yakni sebagai berikut : ―All

menilai suatu kondisi yang bersifat ancaman

Members shall refrain in their international

atau bukan bagi perdamaian dan keamanan

relations from the threat or use of force against the

internasional. Dalam Pasal 39 Piagam PBB

territorial integrity or political independence of any

ditegaskan

state, or in any other manner inconsistent with the

menentukan ada tidaknya sesuatu ancaman

Purposes of the United Nations‖. Kemudian yang

terhadap perdamaian, pelanggaran terhadap

ketiga, prinsip mengenai tanggung jawab

perdamaian atau tindakan agresi dan akan

untuk menentukan adanya ancaman (Pasal 39

menganjurkan atau memutuskan tindakan apa

Piagam).

yang harus diambil sesuai dengan Pasal 41 dan

Keempat,

prinsip

mengenai 51

:

Dewan

Keamanan

akan

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak Pasal 42, untuk memelihara atau memulihkan

demonstrations,

perdamaian

operations by air, sea, or land forces of

dan

keamanan

internasional.

Dalam pasal ini Dewan Keamanan diberikan

blockade,

2015 and

other

Members of the United Nations‖.

mandat untuk menilai secara objektif terhadap

Dengan

demikian

peranan

Dewan

suatu masalah, apakah termasuk ancaman atau

Keamanan PBB dalam upaya penyelesaian

bukan, ada tidaknya ancaman bagi perdamaian

sengketa internasional pada dasarnya berkaitan

dan keamanan internasional (kursif penulis).

dengan tugas dan fungsinya untuk memelihara

Lalu bagaimanakah bunyi Pasal 41

perdamaian

dan

keamanan

internasional.

Piagam PBB. Pasal tersebut menyatakan :

Adapun langkah-langkah yang diambil berupa

―The Security Council may decide what

: penyelesaian secara damai, penyelesaian

measures not involving the use of armed force

secara damai dengan tindakan paksa dan yang

are to be employed to give effect to its

terakhir dengan penggunaan kekuatan secara

decisions, and it may call upon the Members of

fisik (use of force) dengan pengerahan pasukan

the United Nations to apply such measures.

militer.

These may include complete or partial

internasional

interruption of economic relations and of rail,

ditempuh penyelesaian secara damai, agar

sea, air, postal, telegraphic, radio, and other

kenyamanan kehidupan bermasyarakat terlebih

means of communication, and the severance of

secara internasional

diplomatic relations‖. Berarti disini Dewan

penulis).

Jadi,

penyelesaian

perlu

dan

sengketa

memang

tetap terjaga

harus

(kursif

Keamanan dapat mengambil tindakan paksa III. Penutup

agar keputusannya ditaati.

Dunia dan masyarakat internasional

Namun, dimungkinkan juga Dewan Keamanan

mengambil

mengupayakan

tindakan

keputusan fisik.

terus dinamis, mengubah diri dan membangun

untuk

diri. Salah satu pihak sebagai non state actor

Piagam

adalah Organisasi Internasional. Keberadaan

memberikan mandat untuk itu yakni Pasal 42.

Organisasi Internasional dewasa ini menjadi

Adapun bunyi Pasal 42 Piagam PBB :

fundamental dalam upaya lebih memajukan

―Should the Security Council consider that

dan mendorong kerjasama internasional yang

measures provided for in Article 41 would

menyeluruh di berbagai bidang dan kawasan.

be inadequate or have proved to be

Berkenaan dengan hubungan internasional dan

inadequate, it may take such action by air, sea, or land forces as may be necessary to maintain or restore international peace

komunitas

masyarakat

internasional

terdapat

tantangan

dan

tentunya

permasalahan-

permasalahan yang harus dihadapi dan diantisipasi

and security. Such action may include 52


2015

serta dipecahkan bersama. Salah satu tantangan

sekitar 30 negara yang akan memiliki nuklir di

dunia internasional adalah mengenai energi

masa mendatangnya.

nuklir dalam hal ini penggunaan energi nuklir yang

bisa

mengancam

perdamaian

dan

keamanan dunia internasional. Untuk itu keberadaan / eksistensi PBB

Daftar Pustaka Adolf, Huala, 2004, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Sinar Grafika : Jakarta. Akehurst‘s Malanczuk, Peter, 1997, Modern Introduction to International Law, Seventh Revised Edition, Routledge, London. Arechaga, De Jimenez Eduardo, 1983, United Nations Security Council, Encylopedia of Public International Law. Canada's Nuclear Story, (Harrap Research Publications, London, 1966), Chapter 12. CBS News (April 22, 2006). Iran To Enrich Uranium In Russia Fite, David and Sharon Squassoni, "Brazil's Nuclear History", Arms Control Today (October 2005). Federation of American Scientists (fas.org). Romania Special Weapons Federation of American Scientists (fas.org) (October 2, 1999). Nuclear Weapons Program-(Argentina) Federation of American Scientists (fas.org) (May 29, 2000). Nuclear Weapons Program (South Africa) Federation of American Scientists (fas.org). Ghali, Boutros Boutros, 1992, An Agenda for Peace, United Nations : New York. M. Franck, Thomas and Faiza Patel, 1991, UN Police Action in Lieu of War : The Order Chapters, 85:1 AJIL. Nuclear Threat Initiative (nti.org) (February 2006). Libya Nuclear Overview

sebagai organisasi internasional yang terbesar di dunia

menjadi

sangat

penting

untuk

mewujudkan peace-building dan menjaga serta mengantisipasi

ancaman

perdamaian

dan

keamanan dunia internasional dari penggunaan nuklir yang bukan untuk tujuan damai. Oleh karena itu adanya PBB sebagai organisasi internasional yang didirikan pada tanggal 24 Oktober

1945

menciptakan

dengan

tujuan

perdamaian

dan

prinsip keamanan

internasional termasuk dalam hal penggunaan energi nuklir secara damai serta menangkal penggunaannya

untuk

keperluan

militer,

haruslah terus didukung dalam optimalisasi fungsi dan tujuannya. Adapun upaya yang telah dan masih harus

dilakukan

yaitu

upaya

membuat

instrumen internasional yang lebih ketat yakni berbagai aturan internasional berupa traktat, konvensi, protokol, dan aturan internasional lainnya di bidang nuklir sebagai instruyen atau dasar hukum bagi setiap kegiatan dan tindakan tenaga nuklir untuk tujuan damai, selain yang sudah ada seperti Non Proliferasi Nuklir dalam hal

pengaturan

meningkatkan demikian

energi

pengawasan,

diperkirakan

nuklir

serta

jika

tidak

kemungkinan

Saudia Arabia Working On Secret Nuclear Program With Pakistan Help - Report AFX News

ada 53


2015

Piagam PBB PENEMUAN HUKUM (RECHTSVINDING) DAN PENCIPTAAN HUKUM Statuta Mahkamah Internasional (RECHTSSCHEPPING) OLEH HAKIM DALAM RANGKA Deklarasi Manila MEWUJUDKAN KEADILAN SUBSTANTIF PADA PENEGAKAN Bali Concord HUKUM DI ERA TRANSISI DI INDONESIA Oleh : Aktris Nuryanti Abstrak Penemuan hukum dan penciptaan hukum oleh hakim dalam penegakan hukum di era transisi di Indonesia sangat urgen terutama dalam mewujudkan keadilan substantif mengingat bahwa reformasi hukum yang dicita-citakan sejak kemerdekaan baru dicetuskan masih terus berjalan, sementara hakim tidak boleh menolak mengadili perkara yang diajukan kepadanya. Walau terikat oleh peraturan perundang-undangan namun hukum bebas atau non-doktrinal layak diposisikan sebagai tambahan atas aturan perundang-undangan. Oleh sebab itu maka hakim harus dapat mengkontekskan aturan hukum yang ada sesuai dengan rasa keadilan dan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Penegak hukum di Indonesia cenderung berpegang pada paradigma positivistik yang sangat mengutamakan aspek prosedural maka perlu dilakukan perubahan mendasar terhadap paradigma tersebut,dengan mengingat bahwa mewujudkan keadilan merupakan hal mendasar yang selalu dirindukan manusia. Peraturan hukum dan perundang-undangan sebaiknya hanya sebagai pedoman, dalam mewujudkan keadilan. Kata kunci: penemuan hukum, penciptaan hukum, keadilan substantif, penegakan hukum, era transisi. Abstract Legal discovery and the creation of law by judges in the law enforcement in an era of transition in Indonesia is very urgent, especially in the realization of substantive justice that legal reforms since independence aspired still ongoing, while the judge may not refuse to hear a case brought before it. Although formed by rules but the laws of free or non-doctrinal worth positioned in addition to the rule of law. Therefore , the judge must be able to provide legal regulations in accordance with the sense of justice and the values of life in society. Law enforcement in Indonesia tend to stick to the positivist paradigm that prioritizes the necessary procedural aspects fundamental changes to this paradigm, keeping in mind that achieving justice is fundamental that humans always be missed. Laws and regulations should only as a guide for achieving justice. Keywords: legal discovery, creation of law, substantive justice, law enforcement, the era of transition.

54


2015

masa yang telah berlangsung sebelumnya. Semangat yang muncul karena adanya suasana dan perilaku yang tidak diinginkan pada masa sebelumnya

ataupun

karena

adanya

ketidakteraturan dalam masyarakat (disorder). Jadi reformasi yang menggaung kembali pada tahun

I. Pendahuluan Reformasi 1998 yang

dimulai dengan

suasana gegap gempita untuk

1998

hanyalah

penamaan

untuk

membedakan dengan orde-sebelumnya yaitu

mengakhiri

orde baru.

kekuasaan orde baru dengan ciri-cirinya yang

Tidak dapat dipungkiri bahwa di bidang

sentralistik dan otoriter telah berusia lebih dari

politik, reformasi berlangsung dengan sangat

satu dasa warsa. Pada bidang kehidupan

mengesankan,

tertentu seperti demokrasi, aksi-aksi dan

reformasi di bidang hukum? Banyak kalangan

perilaku yang di masa orde baru ditekan kuat-

menilai bahwa reformasi di bidang hukum

kuat (repressed) kini dapat diekspresikan

berjalan lambat. Di sini hukum dikonsepkan

dengan

secara sosiologik, sebagai hukum yang dapat

bebas

seperti,

mengeluarkan

pendapat,

akuntabilitas,

transparansi

kemerdekaan

kebebasan

lalu

bagaimana

dengan

pers,

diamati di alam pengalaman. Dari segi

lain-lain.

substansinya hukum terlihat sebagai suatu

Perubahan suasana demokratis dirasakan bagai

kekuatan sosial yang empirik wujudnya,

luapan air bah, dan menempatkan Indonesia

namun terlahir secara sah, dan bekerja untuk

sebagai salah satu Negara demokrasi terbesar

memola

di dunia.

masyarakat. Dari segi strukturnya hukum

dan

Sejujurnya,era reformasi bagi bangsa

terlihat

perilaku-perilaku

sebagai

institusi

aktual

peradilan

yang

indonesia telah bergulir sejak bangsa Indonesia

kerjanya

menyatakan kemerdekaannya. Transisi dari

masukan (materi hukum in abstracto, yaitu

alam kolonial ke alam merdeka menuntut

produk system politik)

adanya

pembaharuan.

keluaran (keputusan in concreto) yang dengan

Demikian pula ketika orde lama ditumbangkan

cara demikian mencoba mempengaruhi dan

oleh orde baru dan selanjutnya orde baru

mengarahkan bentuk serta interaksi sosial yang

digantikan

Istilah

berlangsung di dalam masyarakat. Hukum

reformasi yang digunakan lebih menunjuk

bukan norma yang eksis secara eksklusif di

perubahan

oleh

orde

dan

reformasi.

kepada semangat untuk berubah ke arah tatanan yang lebih baik dibandingkan dengan 55

mentransformasikan

warga

masukan-

menjadi keluaran-


2015

dalam suatu system legitimasi yang formal jadi

sebagai perintah atau dengan kata lain , hukum

bersifat non-doktrinal78.

atau aturan sebenarnya adalah satu jenis

Beberapa contoh kasus seperti yang

perintah

yang

harus

dilaksanakan,

yang

menimpa Basyar dan kholil (Kediri – mencuri

disusun oleh sumber yang jelas dan pasti yaitu

semangka karena kehausan), Manisih (Batang

institusi dalam sebuah Negara yang tunduk

– tuduhan mencuri + 5 kg kapuk randu), Klijo

pada sebuah kedaulatan80.

Sumarto (Sleman Yogyakarta - mencuri 1

Untuk mewujudkan keadilan substantif

tandan pisang klutuk). Dan Mbah Minah

dalam penegakan hukum di era transisi di saat

(Purwokerto - mencuri 3 buah kakao dihukum

dimana kondisi hukum biasanya berada dalam

1,5 bulan) serta anak yang diadili karena

suasana dan perilaku yang tidak diinginkan

didakwa

bekas

ataupun karena adanya ketidakteraturan dalam

(Sulawesi), menunjukkan bahwa para penegak

masyarakat (disorder), maka penemuan hukum

hukum di Indonesia dominan menerapkan

(rechtsvinding)

konsep

(rechtscepping) oleh hakim merupakan suatu

mencuri

hukum

sandal

yang

jepit

doctrinal

yang

mengkonsepkan hukum secara positivistik

dan

penciptaan

hukum

harapan besar para pencari keadilan.

sebagai norma ius constitutum atau law as

Berdasarkan paparan di muka maka

what it is (written) in the books. Cara-cara

penulis memberikan rumusan masalah sebagai

pemikiran yang teramat legal positivistik inilah

berikut:

yang sering disebut sebagai kendala utama

(rechtsvinding)

bidang hukum di Indonesia.79

(rechtsschepping)

oleh

penegakan

di

Paradigma positivisme yang mentradisi

Apa

urgensi dan

hukum

penemuan penciptaan hakim era

transisi

hukum hukum dalam serta

di kalangan penegak hukum termasuk hakim,

bagaimana cara hakim menemukan hukum

telah menempatkan hakim hanya sebagai

(rechtsvinding)

corong undang-undang (la bouche de la loi)

(rechtsschepping) tersebut?

dan melahirkan putusan-putusan yang hanya memenuhi

unsur

keadilan

dan

menciptakan

hukum

II. Pembahasan dan Analisa

prosedural

semata,

sekaligus

Urgensi Penemuan Hukum (Rechtsvinding)

keadilan

substantif

dan Penciptaan Hukum (Rechtsschepping)

(substancial justice). Bagi penganut positivis,

Oleh Hakim Dalam Penegakan Hukum Di

seperti John Austin, hukum memang diartikan

Era Transisi

(procedural

justice)

menjauhkan

unsur

78

Soetandyo Wignyosoebroto dalam Butir-butir Pemikiran dalam Hukum, editor: Sri Rahayu Oktoberina dan Niken Safitri, Refika Aditama, 2008, hal 58. 79 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (suatu kajian filosofis dan sosiologis), Gunung Agung, 2002, hal 18.

80

Ratno Lukito, Hukum Sakral dan Hukum Sekuler, Pustaka Alfabet, Jakarta, 2008, hal 182

56


2015

Hukum merupakan suatu hal yang selalu

transisi. Di situ sangat jelas digambarkan

aktual untuk dibicarakan, hal ini antara lain

dinamika hukum dan bahwa hukum itu tidak

disebabkan karena hukum itu inheren dengan

pernah diam. Kemajuan dalam perkembangan

masyarakat, ia akan selalu ada dimanapun

hukum suatu bangsa, karena sebab-sebab

suatu masyarakat berada untuk melayani dan

tertentu, bisa mengalami kemunduran dan

bekerja dalam masyarakat yang senantiasa

kembali kepada keadaan sebelum mengalami

berubah. Dalam perjalanan sejarah bangsa

kemajuan. Suatu bangsa yang karena keadaan

Indonesia, tercatat bahwa di Indonesia pernah

tertentu ―harus‖ berhukum secara otoriter dan

berlaku orde kolonialisme yang menggunakan

represif, karena digunakan sebagai alat oleh

hukum

penguasa, bisa berubah ke arah hukum yang

untuk

melindungi

kepentingan

kolonial, orde lama di bawah kepemimpinan

otonom.

Soekarno yang menggunakan hukum untuk

berhukum lebih didasarkan pada penggunaan

kepentingan ambisi revolusinya, serta orde

kekerasan dan paksaan, bisa berubah dan

baru yang dipimpin oleh Soeharto yang

bukan lagi kekuatan fisik yang diandalkan,

menggunakan hukum untuk mengamankan

melainkan kekuatan dari bekerjanya hukum itu

pembangunan.

telah

sendiri yang sudah menjadi semakin otonom.

disebutkan di muka menggunakan hukum

Di sini orang berbicara mengenai munculnya

sebagai instrumen kekuasaan. Dan saat ini kita

kedaulatan

hukum,

bukan

berada dalam suatu orde yang dinamai orde

Perubahan

tersebut

disebabkan

reformasi.

mencatat

dinamika internal dalam masyarakat yang

warna berikut gejolak hukumnya sendiri.

berhasil merobohkan tekanan sosial yang

Namun di setiap pergantian orde selalu

bergerak dinamis.

diteriakkan keburukan

Ketiga

orde

Masing-masing

kegagalan, orde

yang

orde

kelemahan,

sebelumnya

dan

Keadaan

represif,

dimana

cara

kekuasaan. karena

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa

yang harus

dalam ketertiban tersimpan bibit-bibit ketidak-

diperbaiki, dan dirubah oleh orde berikutnya.

tertiban,

Setiap orde mengemban agenda perubahan

―ketertiban

yang mengarahkan ke kehidupan berbangsa

sehingga muncul

muncul dari

ungkapan

ketidaktertiban‖

(order out of chaos)82. Bukti-bukti empirik

dan bernegara yang lebih baik.

mengenai hal tersebut, yang bermula dari

Nonet dan Selznick81 membuat paparan

ilmu-ilmu kimia dan fisika, sekarang juga

yang cukup bagus pada waktu menulis tentang

sudah merambah masuk ke ranah ilmu-ilmu

hukum dalam masyarakat yang mengalami 81

82

Philippe Nonet & Philip Selznick, Hukum Responsif, Pilihan Hukum Di Masa Transisi, Huma dan Ford Foundation, Jakarta, 2003.

Satjipto Rahardjo, Biarkan Hukum Mengalir, Penerbit

Buku Kompas, Jakarta, 2008, hal 133

57


2015

sosial dan hukum.83 Apa yang dikemukakan

dapat dirasakan akan tetapi perwujudannya

ini relevan dengan masa transisi yang beberapa

merupakan sesuatu yang senantiasa dirindukan

kali terjadi dalam setiap pergantian orde.

oleh masyarakat. Bahwa manusia membentuk kehidupan bermasyarakat juga sebagai sisi lain

Salah satu agenda reformasi 1998 adalah

dari kehidupan berkeadilan.

melakukan reformasi peradilan khususnya

Keadilan merupakan salah satu tujuan

tentang penegakan hukum dan keadilan dalam

hukum di samping kepastian hukum dan

mengangkat derajat supremasi hukum di

kemanfaatan. Idealnya, hukum mengakomodir

Negara hukum Republik Indonesia. Reformasi

ketiganya. Putusan hakim misalnya, sedapat

peradilan haruslah menjadi inti pembangunan

mungkin merupakan resultante dari ketiganya.

hukum di Indonesia dengan berpegang pada adanya

kemauan

politik

Tetapi, masyarakat umumnya berpendapat

untuk

bahwa aspek keadilanlah yang menjadi tujuan

menyempurnakan penegakan hukum melalui

hukum,

penerapan yang konsisten atas prinsip-prinsip umum

keadilan

yang

layak

sebabnya mengapa keadilan selalu di sorot masyarakat.

prinsip keadilan (menyelenggarakan keadilan

akan saya korbankan hukum itu. Hukum hanya

otoritas peradilan), prinsip persidangan yang

sarana, sedangkan tujuannya adalah keadilan.

jujur (terbuka untuk umum, persamaan di mendapat

Mengapa

bantuan

sarananya

menjamin hak dan kewajiban, putusan yang

yang 85

berkaitan

dengan

hubungan

antar

Mantan Hakim Agung yang religius dan sangat responsif dengan perkembangan hukum dan masyarakat indonesia. 86 Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hal 156

identifikasi demikian. Keadilan adalah sesuatu yang abstrak, ia tidak dapat dilihat, hanya

Bulletin Komisi Yudisial, Juni 2008, hal 21

maka

menyatakan bahwa ―keadilan adalah kebajikan

does not seem to be a law‖ menunjukkan

Ibid 134

tujuannya,

Aristoteles dalam Nicomachean Ethics

justice deny” atau ―a law which is not just

84

daripada

sementara substansial justice-nya menjauh.

dengan

keadilan. Ungkapan seperti “justice delay,

83

karena

procedural justice-lah yang akan mewujud

berdasarkan hukum kebenaran dan keadilan).84 diidentikkan

dikorbankan

aparat penegak hukum lebih menonjolkan

kepastian hukum (prosedur hukum yang

sering

tujuan

sarana?‖86. Manakala dalam berhukum para

hukum, praduga tak bersalah) dan prinsip

Hukum

pernah

keadilan saya korbankan kepastian hukum,

melarang campur tangan oleh pihak di luar

hak

Siregar85

Bismar

mengatakan bahwa, ―Bila untuk menegakkan

berdasarkan hukum, kebenaran dan keadilan,

hukum,

itu maka masalah

keadilanlah yang harus diutamakan, itulah

(algemene

beginselen van behooklijk rehctpraak) seperti:

hadapan

oleh karena

58


2015

manusia‖. Adil dapat berarti menurut hukum,

keadilan atas nama tuhan di dunia. Karenanya,

dan

yang

hakim dalam menjalankan kewajibannya harus

semestinya. Menurutnya, seseorang dikatakan

dijaga agar selalu menggunakan hati nuraninya

tidak adil apabila orang itu mengambil lebih

dalam menyuarakan keadilan. Diakui atau

dari bagian yang semestinya.87

tidak, penegakan hukum di Indonesia, mulai

apa

yang

sebanding,

yaitu

Hingga saat ini, lembaga peradilan yang

dari proses penyidikan hingga vonis, masih

menjadi tumpuan masyarakat dalam mencari

didominasi oleh paradigma positivistik, lebih

keadilan, masih sangat lemah dan belum

mengutamakan masalah kepastian hukumnya

mencerminkan sebagai lembaga sentral yang

dari pada aspek keadilan dan kemanfaatan.

terhormat melainkan sebagai lembaga yang

Undang-undang dijadikan satu-satunya dasar

marjinal

berfikir

yang mudah

kekuasaan,

politik

peradilan

dinilai

menempatkan penyelenggara

dikendalikan

dan masih

diri

uang. belum

sebagai

hukum

Lembaga

pada

dan

kasus-kasus

yang

tanpa

mengakomodasi

efek

bekerjanya

hukum,

akhirnya

timbullah persoalan dalam upaya pencapaian

berintikan

keadilan substansial (substansial justice).

keadilan. Bahkan masih terkesan tebang pilih terhadap

hukum,

kehendak masyarakat luas, apalagi melihat

mampu

wadah

yang

oleh

Van den Bergh menyebutkan dua tipe

ditanganinya.

hukum; yang pertama adalah geleerd recht,

Beberapa kasus korupsi (BLBI, Century gate)

yang

dan illegal loging yang selalu menyita

terlebih dahulu, dan yang kedua adalah

perhatian

mestinya

angeleerd recht yang tidak membutuhkan

didahulukan, ternyata dibiarkan atau sengaja

pembelajaran khusus terlebih dahulu. Geleerd

diperlambat hingga dikhawatirkan akhirnya

recht

terlupakan. Jikapun ada yang sampai ke

positivisme yang melahirkan legisme. Hal ini

pengadilan, putusan yang dihasilkan terkesan

tidak terlepas dari pesatnya perkembangan

diatur sesuai dengan pesanan.88

ilmu pengetahuan dan teknologi pada abad

Peran

masyarakat

penegak

dan

hukum

membutuhkan

memiliki

pembelajaran

hubungan

erat

khusus

dengan

untuk

XIX. Pada waktu itu hukum dipanggil untuk

mewujudkan keadilan sangat besar, disamping

melegitimasi hal-hal yang dicapai oleh ilmu

bertanggung jawab mewujudkan kepastian

pengetahuan dan teknologi. Respon ilmu

hukum dan kemanfaatan hukum. Secara

hukum adalah membangun suatu tatanan yang

filosofis, profesi hakim mengemban visi dan

penuh dengan kepastian. Kepastian-kepastian

misi suci untuk menegakkan hukum dan

ini menyelamatkan produk ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memberikan konfirmasi.

87 88

Ibid. Ibid 25

Maka era ilmu hukumpun menjadi suatu era 59

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak yang penuh dengan kepastian yang berpuncak

pernah

pada kodifikasi. Kodifikasi ini menampilkan

melainkan penuh dengan gejolak, ia tidak

hukum dalam bentuknya sebagai suatu skema

berjalan

yang tuntas (finite scheme) dan kaku (rigid).

89

bekerja

pada

secara

2015

aras

lurus-lurus

rule-making,

saja,

sebagai

cerminan dari keteraturan, melainkan juga rule breaking90

Reaksi dan bekerjanya para penegak hukum dalam menyikapi kasus-kasus Mbah Minah,

Manisih,

Prita

dan

lain-lain

Cara

Hakim

Menemukan

Hukum

menunjukkan cara-cara berfikir positivistik,

(Rechtsvinding) Dan Menciptakan Hukum

begitu terpaku pada teks, pembacaan teks,

(Rectschepping)

pemaknaan teks yang seperti diketahui bahwa

Penemuan hukum merupakan unsur

sifat penting dari hukum tertulis adalah

penting dalam memecahkan masalah hukum

kekakuannya (Lex dura sed tamen scripta)

dan menerapkan hukum (the power of solving

sehingga ketika mereka berhukum masalah

legal problems), menguasai kaedah hukum

fairness,

saja

reasonableness,

common

sence

belumlah

cukup.

terutama

dalam berhukum dipilah dan disisihkan.

memeriksa dan memutus perkara, penemuan

positivis

sangat

berbeda

hukum

bahwa hukum tidak pernah selesai karena ia berada

dalam

ini

dalam

dianggap

yang

Penemuan hukum oleh hakim, pada

―menjadi‖.

hakekatnya perwujudan pengembanan hukum

Reformasi hukum di Indonesia memang belum

secara ilmiah dan secara praktikal. Penemuan

selesai bahkan mungkin tak akan pernah

hukum sebagai sebuah reaksi terhadap situasi-

selesai, maka di masa transisi, dimana kondisi

situasi problematikal yang dipaparkan orang

hukum dalam suasana dan perilaku yang tidak

ke dalam peristilahan

diinginkan

dengan

ataupun

proses

hakim

hakim

mempunyai wibawa91.

dengan Satjipto Rahardjo yang mengatakan selalu

oleh

oleh

hukum

sebagai sesuatu yang mencirikan akal sehat

Pandangan

dilakukan

Penemuan

karena

adanya

hukum

berkenaan


hukum,

ketidakteraturan dalam masyarakat (disorder),

konflik-konflik hukum atau sengketa-sengketa

ditambah lagi dengan hukum bukan suatu

hukum. Penemuan hukum diarahkan pada

skema

yang

penemuan

hukum

pemberian

penciptaan

hukum

pertanyaan tentang hukum dan hal pencarian

(rechtscepping) oleh hakim merupakan suatu

penyelesaian-penyelesaian terhadap sengketa-

(rechtsvinding)

tuntas, dan

jawaban

terhadap

pertanyaan-

yang urgen untuk dilakukan. Satjipto Rahardjo 90

bahkan menilai bahwa hukum memang tidak 89

Ibid 135 Sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo, Bab-bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal 5 91

Sutandyo, opcit, hal 30

60


2015

sengketa konkrit. Terkait padanya antara lain

tidak ada92 atau kurang jelas‖ melainkan wajib

diajukan

tentang

untuk memeriksa dan mengadilinya. Hal ini

penjelasan/tafsiran dan penerapan-penerapan

sejalan dengan Pasal 27 ayat (1) dan

aturan hukum, dan pertanyaan-pertanyaan

menentukan pula hakim selaku penegak

tentang

hukum


makna

dari

fakta-fakta

yang

dan

keadilan

wajib

menggali,

terhadapnya hukum harus diterapkan. Jadi

mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum

penemuan hukum selalu berkenaan dengan hal

yang hidup dalam masyarakat. Doktrin hukum

menemukan penyelesaian-penyelesaian dan

yang menyatakan bahwa hakim mengetahui

jawaban-jawaban berdasarkan kaidah-kaidah

hukum (ius curia novit) harus diartikan hakim

hukum.

karena jabatannya menentukan hukum apa

Penemuan hukum termasuk kegiatan

yang berlaku terhadap perkara yang diadilinya.

sehari-hari para yuris, dan dan dapat dilakukan

Sementara itu, bagi penganut system civil law

pada setiap bidang hukum, seperti hukum

sumber hukum utama yang menjadi acuan

pidana, hukum perdata, hukum pemerintahan,

dalam proses analisis fakta tersebut adalah

hukum pajak dan lain-lain. Ia adalah aspek

peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini

penting dalam ilmu hukum dan praktek

yang

hukum.

peraturan perundang-undangan tersebut belum

Dalam

menjalankan

profesinya,

menjadi

keputusan-keputusan

berdasarkan

membantu hakim dalam penyelesaian suatu

hasil analisisnya terhadap fakta-fakta yang

perkara atau masalah hukum. Dalam situasi

diajukan

sebagai

dan

seperti ini, seorang hakim tidak dapat begitu

kaitannya

dengan

hukum-

saja menolak untuk menyelesaikan perkara

hukum positif. Menurut ketentuan Pasal 14

tersebut. Artinya, seorang ahli hukum harus

ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 1970

mampu berperan dalam menetapkan atau

tentang

Pokok

menentukan apa yang akan merupakan hukum

Kekuasaan Kehakiman, yang telah dirubah

dan apa yang bukan hukum, walaupun

dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun

peraturan perundang-undangan yang ada tidak

1999 dan mengalami perubahan lagi dengan

dapat membantunya. Fakultas Hukum Erasmus

Undang-undang

hukum

kaidah-kaidah

Ketentuan-ketentuan

4

tidak

dapat

Tahun

2004

(Rotterdam Belanda) pernah menyarankan

tidak

boleh

agar hukum, peraturan dan undang-undang,

menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu

hanya berfungsi memberikan panduan yang

perkara yang diajukan dengan dalih hukumnya

terbuka, tidak pasti, deterministik, dan final.

menggariskan

No.

atau

apabila

jelas,

masalah

lengkap

adalah

seorang hakim pada dasarnya harus membuat hukum,

belum

masalah

―Pengadilan

92

61

Ibid 18


2015

Berfikir hukum seperti ini sangat menarik

hukum bebas atau non-doktrinal diposisikan

karena mengingatkan pada cara berfikir dalam

sebagai tambahan dari aturan perundang-

hukum adat yang cenderung luwes.93

undangan.

Hakim

dapat

mengkontekskan

Pada konteks hukum positif, berfikir

aturan hukum yang ada sesuai dengan rasa

hukum secara luwes juga dapat dilihat pada

keadilan dan nilai-nilai masyarakat, yang

kewenangan hakim untuk menemukan hukum

merupakan inti dari ajaran penemuan hukum

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat

bebas yang beraliran sosiologis. Hukum bebas

(1) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang

dalam pengertian rasa keadilan dan nilai-nilai

kekuasaan kehakiman, juga harus ditafsirkan

masyarakat sangat identik dengan hukum

secara sistematis dengan Pasal 28 ayat 1 dan 2

agama dan adat yang ada di dalam masyarakat.

UU Nomor 4 Tahun 2004 yang berbunyi

Namun tidak sebatas itu saja, tafsir rasa

sebagai berikut:

keadilan dan nilai-nilai masyarakat juga dapat

1.

Hakim

wajib

menggali,

mengikuti,

ditafsirkan

di

dalam

dinamika

sosial

memahami nilai-nilai hukum dan rasa

kemasyarakatan. Dimana aspek tuntutan dan

keadilan dalam masyarakat.

tekanan masyarakat mengenai mana yang adil

2. Dalam

menerapkan

berat

ringannya

dan tidak adil menjadi aspek yang tidak dapat

pidana, hakim wajib memperhatikan

diabaikan dalam memutus suatu perkara.

pula sifat yang baik dan jahat dari

Secara operasional, dalam penemuan

terdakwa.

hukum (rechtsvinding) dan penciptaan hukum

Dari pasal di atas jelas dinyatakan bahwa hakim

wajib

menggali,

mengikuti

(rechtsschepping)

dan

dengan

memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan

dengan

yang baik dan jahat dari terdakwa sebelum memutus perkara. Hal ini berarti bahwa selain hukum yang doktrinal diberlakukan pula hukum

yang

menunjukkan

non-doktrinal. bahwa

Indonesia

Hal

Konstruksi

penalaran

hukum

analogi

wetstoepassing),

penghalusan

(rechtsvervijning)

ataupun

dilakukan (analogishe hukum penalaran

faktor-faktor yang sifatnya non-logikal dan

menganut

non-yuridis, terkadang memang diperlukan seperti

hukum bebas tersebut hakim masih terikat oleh perundang-undangan.

dilakukan

argumentum a contrario. Mempertimbangkan

ini

ajaran penemuan hukum bebas, namun dalam

peraturan

hakim

melakukan konstruksi hukum dan

penafsiran.

dalam masyarakat dan memperhatikan hal-hal

oleh

dalam

penghalusan

hukum

(rechtsvervijning), agar hukum tidak menjadi

Sehingga

keras

bagi

kelompok-kelompok

tertentu.

Misalnya mencuri karena kelaparan atau 93

Satjipto Rahardjo, Lapisan-lapisan Dalam Studi Hukum, Bayumedia Publishing, Malang, 2009, hal 36.

didesak kebutuhan ekonomi tentu tidak sama 62

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak dengan orang yang mencuri karena ketamakan.

menginterpretasi,

Sementara cara atau metode penafsiran dalam

hermeneutika.95

berhukum juga sangat beragam misalnya

utamanya

penafsiran autentik, penafsiran berdasarkan

bagi para hakim pada saat

hakim tidak semata-mata hanya penerapan

atau penafsiran sejarah, perkawinan sistematis,

peraturan-peraturan hukum terhadap peristiwa

penafsiran sosiologis dan lain-lain. hal

juga

menemukan hukum. Penemuan hukum oleh

pertumbuhan hukum dalam undang-undang

lagi

disebut

Disinilah urgensi hermeneutika hukum,

penafsiran gramatikal atau kadang juga disebut

Satu

atau

2015

konkret, tetapi sekaligus penciptaan hukum

penting

dalam

dan

pembentukan

hukumnya.

Bagi

para

hubungannya dengan penemuan hukum adalah

penegak hukum yang lain, seperti jaksa, polisi,

masalah hermeneutika hukum. Gadamer dalam

maupun para advokat/pengacara, hermeneutika

bukunya ―Truth and Method‖ memprediksikan

hukum juga penting artinya terutama pada saa

bahwa hermeneutika sebagai sebuah fenomena

mereka membuat tuntutan atau dakwaan

pemahaman

(untuk jaksa), melakukan penyidikan (untuk

dan

penafsiran

yang

benar

terhadap apa yang dipahami bukan hanya

polisi),

masalah yang cocok bagi metodologi ilmu

membela perkaranya (untuk pengacara). Sebab

kemanusiaan (humaniora). Untuk waktu lama,

tugas hakim, jaksa, polisi, dan pengacara itu

bakal

tiada lain termasuk melakukan interpretasi atas

lahir

hermeneutika

teleologis

dan

dan

mendampingi

dalam

hermeneutika hukum, yang secara teoretis

teks

tidak banyak berkaitan dan merupakan bantuan

yang dijadikan dasar pertimbangannya serta

bagi aktivis praktis seorang hakim dan praktisi

interpretasi atas peristiwa dan fakta hukumnya

hukum lainnya.94

itu sendiri96.

Para

penentang

perundang-undangan

logikal

Sehubungan dengan penemuan hukum

memaparkan bahwa sesungguhnya metode

oleh hakim tersebut, beberapa yurisprudensi

keilmu-alaman

tetap Mahkamah Agung RI dan masih aktual

tidak

positivisme

hukum/peraturan

klien

memadai

untuk

mempelajari tindakan (perilaku) manusia.

untuk dikemukakan sebagai berikut:

Karena itu, ilmu-ilmu sosial mensyaratkan

a.

suatu jenis metode tersendiri yaitu metode mengerti dan memahami (verstehen) dengan

94

Jazim Hamidi, Mengenal Lebih Dekat Hermeneutika Hukum, dalam Butur-butir Pemikiran Dalam Hukum memperingati 70 Tahun Prof.Dr.B.Arief Sidharta,SH, Refika Aditama, Bandung, cet 1 2008, halaman 88.

95 96

63

Putusan MA RI Tanggal 13 April 1960 No. 110 K/SIP/1960 memberi fatwa hukum: ―janda adalah ahli waris dari suaminya yang telah meninggal dunia‖. Penemuan hukum di sini adalah telah menggeser putusan MA terdahulu yang

Ibid, hal 89-90. Ibid. hal 91-92


b.

c.

d.

telah menetapkan janda hanya berhak atas warisan. Beberapa yurisprudensi tetap MA RI menggariskan fatwa hukum, jual beli rumah, tidak memutuskan hubungan sewa menyewa yang telah ada. MA RI pernah menerapkan tentang ketentuan uang paksa (dwangsom) yang tidak diatur dalam system HIR dan RBg, namun hakim menerapkan penemuan hukumnya untuk memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan. Sedangkan penemuan hukum hakim dalam perkara pidana, sesuai yurisprudensi MA RI tanggal 8 Januari 1996, No. 42 K/Kr/1965, pada umumnya suatu tindakan dapat hilang sifat melawan hukumnya, selain berdasarkan suatu ketentuan perundang-undangan yang berdasarkan asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum, terpenuhinya 3 faktor, yakni : 1) Kepentingan umum dilayani, 2) Terdakwa sendiri tidak mendapat untung, 3) Negara tidak dirugikan.97 Sedangkan contoh penciptaan hukum

penciptaan hukum dengan melihat kasus sebagai berikut: a. Penggunaan internet dan computer yang dikategorikan sebagai kejahatan ―cyber crime‖ adalah jelas tidaklah dijumpai pada hukum pidana materiel, baik dalam delikdelik dalam KUHP maupun delik-delik di luar KUHP/Tindak Pidana Khusus; b. Pembobolan bank dengan merubah dan menggunakan pasword orang lain, akhirnya dana simpanan/deposito dapat beralih; c. Beberapa delik perbankan yang seolaholah kelihatannya hanya kredit macet namun sesungguhnya kredit itu tercair karena adanya plafon kredit, agunan fiktif atau agunan kuburan, gunung, sungai dan sebagainya98. Hukum adalah sesuatu yang tumbuh, hidup dan berkembang bersama masyarakat sehingga sesungguhnya hukum itu merupakan pantulan dari masyarakatnya. Oleh sebab itu ketika penegak hukum berhukum, selayaknya

(rehtsscepping) antara lain adalah sebagai

sensitifitas terhadap apa yang diidamkan

berikut:

masyarakat terhadap hukum, yang dapat dilihat dan dirasakan dari nilai-nilai dan

a. MA RI dalam tingkat kasasi telah menciptakan hukum dengan memberi fatwa: kwitansi asli tidak selalu berarti bukti pembayaran. Adalah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dan sependapat dengan putusan pengadilan negeri bahwa dengan bukti kwitansi tidaklah cukup membuktikan adanya pembayaran tetapi harus ditunjang dengan adanya bukti-bukti lain termasuk pengakuan para pihak, mempersoalkan kebenaran materiil kwitansi itu apakah benar isi kwitansi itu sebab tidak menutup kemungkinan dapatnya terbit kwitansi rekayasa. b. Dalam era reformasi dan transformasi dewasa ini, banyak sekali bermunculan kasus dimana hakim dapat memberi 97

2015

kebiasaan dari masyarakat dijadikan dasar karena memang tidak mudah untuk memaksa masyarakat berhukum menurut cara yang tidak berakar pada nilai-nilai dan kebiasaan dalam masyarakat itu. Selalu terdapat hubungan tarik menarik antara hukum yang berlaku dan diberlakukan, dengan masyarakatnya. Hukum bukan suatu institute yang steril dan suatu skema yang selesai. Hukum tidak ada dalam

98

Buletin Komisi Yudisial, Vol II Juni 2008, hal 19

64

Ibid.

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak dunia

abstrak,

melainkan

juga

dalam

2015

hakim tidak boleh menolak mengadili

kenyataan di masyarakat.99

perkara yang diajukan kepadanya.

Satjipto Rahardjo bahkan menggagas

b. Indonesia menganut ajaran penemuan

hukum progresif yang berangkat dari asumsi

hukum bebas, walau masih terikat oleh

dasar bahwa hukum adalah untuk manusia,

peraturan

bukan sebaliknya100. Berangkat dari asumsi

hukum

ini, maka kehadiran hukum bukanlah untuk

diposisikan sebagai tambahan dari aturan

dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang

perundang-undangan.

lebih luas dan besar, itulah sebabnya ketika

c. Hakim

perundang-undangan bebas

harus

atau

dapat

namun

non-doktrinal

mengkontekskan

terjadi permasalahan di dalam hukum, maka

aturan hukum yang ada sesuai dengan rasa

hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki,

keadilan dan nilai-nilai yang hidup di

bukan

dalam masyarakat.

manusia

yang

dipaksa

untuk

dimasukkan ke dalam skema hukum101. Beliau

Penemuan hukum (rechtsvinding) dan

juga mengatakan bahwa hukum diberi warna

penciptaan

oleh manusia, baik sebagai individu maupun

dilakukan

kelompok. Dalam hal ini hakim dapat memberi

hukum dan penafsiran yang sangat beragam

warna pada hukum melalui penemuan dan

termasuk

penciptaan

hermeneutika.

hukumnya

dalam

rangka

hukum dengan

(retschepping) melakukan

diantaranya

adalah

dapat

konstruksi

penafsiran

mewujudkan keadilan substantif. Daftar Pustaka III. Penutup

Lukito Ratno, 2008, Hukum Sakral dan Hukum Sekuler, Pustaka Alfabet, Jakarta. Nonet, Philippe dan Philip Selznick, 1978, Law & Society in Transition: Toward Responsive Law, terjemahan: Rafael Edy Bosco, 2003, Hukum Responsif (Pilihan Dimasa Transisi), Hu Ma, Jakarta. Oktoberina, Sri Rahayu dan Niken Savitri (penyunting), 2008, Butir-butir Pemikiran Dalam Hukum (memperingati 70 tahun Prof.Dr.B.Arief Sidharta,SH), Refika Aditama, Bandung. Rahardjo, Satjipto, 2009, Hukum dan Perilaku (Hidup Baik Adalah Dasar Hukum Yang Baik), Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

Penemuan hukum (rechtsvinding) dan penciptaan

hukum

(rechtschepping)

oleh

hakim dalam penegakan hukum di era transisi di Indonesia sangat urgen terutama dalam mewujudkan keadilan substantif mengingat bahwa : a. Reformasi hukum yang dicita-citakan sejak kemerdekaan baru dicetuskan masih terus berjalan, belum selesai, sementara 99

Satjipto Rahardjo, op.cit, hal 116-117 Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif Hukum yang Membebaskan, Jurnal Hukum Progresif, Vol 1/No. 1/ April 2005, PDIH UNDIP, hal 5. 101 Ibid. 100

65


2015

------------, 2009, Lapisan-Lapisan Dalam Studi Hukum, penyunting: Rachmad KAJIAN YURIDIS CREDIT UNION BERDASARKAN Safa‘at, Bayumedia Publishing, UNDANG-UNDANG PERKOPERASIAN Malang. ------------, 2009, Membangun dan Merombak Oleh : Hukum Indonesia (Sebuah Pendekatan dan Afra Roki Rachmawati Lintas Disiplin), Genta Publishing, ([email protected]) Yogyakarta. ------------, 2009, Sisi-sisi Lain Dari HukumAbstrak Di Indonesia, editor: Karolus Kopong Penelitian yang berjudul Kajian Yuridis Credit Union Berdasarkan Undang-undang Medan ini dandilatarbelakangi Frans J.Rengka,adanya Penerbit Perkoperasian fenomena perkembangan Credit Union (CU) yang Buku Kompas, Jakarta. cukup pesat di Kalimantan Barat. Credit Union (CU) yang hingga saat ini secara hukum ------------, Biarkan Hukum Mengalir nyatanya dapat meningkatkan kesejahteraan dipayungi 2008, oleh Undang-undang Perkoperasian, (Catatan Kritis Tentang hidup masyarakat. Namun, perlu Pergulatan dikaji lebih mendalam, bagaimana Credit Union (CU) Manusia Dan Hukum), menjalani kegiatan usahanyaPenerbit sambilBuku tetap mempertahankan kesehatannya.Dari hasil Kompas, Jakarta. penelitian diketahui bahwa pengaturan hukum yang digunakan dalam kegiatan usaha Credit ------------, 2010, Penegakan Hukum Union (CU) adalah didasarkan padaProgresif, Undang-undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992, PT Kompas Media Nusantara, khususnya dalam Pasal-pasal yang Jakarta. mengatur tentang koperasi simpan pinjam, Peraturan Salman, Otje, dan Anton F Susanto, 2005, Pemerintah, Peraturan Menteri, AD/ ART dan Pola Kebijakan masing-masing Credit Union Teori Hukum (Mengingat,beberapa kesamaan prinsip Credit Union (CU) (CU). Kesimpulan ini diambil berdasarkan dan Membukaperundang-undangan tersebut walaupun sudah denganMengumpulkan koperasi simpan pinjam. Peraturan Kembali), PTmasih Refika cukup baik, dirasakan kurang Aditama, memadai. Karena masih ada bagian-bagian dari kegiatan Bandung, usaha Credit Union (CU) tidak tercakup dalam undang-undang. Bahkan istilah Credit Union Seno Indrayanto, 2009,secara Humanisme dab (CU)Adji, sendiri belum tertulis eksplisit dalam peraturan perundang-undangan mana pun. Pembaruan Penegakan Hukum, hukum yang lebih khusus lagi bagi lembaga Pada bagian akhir direkomendasikan pengaturan Buku Kompas, Jakarta. Credit Penerbit Union (CU) ini. Sehingga mampu mewadahi perkembangan Credit Union (CU) yang Unger, Roberto M, 2008, Teori Hukum Kritis, pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. terjemahan Dariyatno dan DS Kata kunci: Credit Union, Perkoperasian Widowatie, Nusa Media, Bandung. Yusriyadi, 2006, Paradigma Sosiologis Dan Abstract Implikasinya Terhadap This research entitled ―Legal Study of Credit Union Based on Cooperative Regulation‖ Ilmu Berdasarkan Hukum Dan (KajianPengembangan Yuridis Credit Union Undang-undang Perkoperasian) is conducted due Di ofIndonesia, to rapidPenegakan developmentHukum phenomena Credit Union in West Kalimantan. In fact, Credit Union Pidato Guru the Besar increases socialPengukuhan welfare. We conduct research on how Credit Union can improve their Dalam Sosiologi Hukum padaat once. Credit Union activities regulation in activities and Bidang keep their business healthy Fakultas Hukum Universitas Indonesia is based on Cooperative Law, Number 25 of 1992. These are particularly on articlesDiponegoro. of saving and loan cooperative, Government Regulation, Minister Regulations, Buletin Komisi Yudisial II Juni charters, and pattern of Vol policies in 2008. each Credit Union. Those regulations are pretty good, but still not completely, since there‘s no Credit Union term on all of them and the lack of regulations about Credit Union specific activities. In the end of research, we suggest the recommendations of specific regulations of Credit Union. These future regulations should accommodate Credit Union developments and activities to increase and improve the social welfare more and more. Key Words: Credit Union, Cooperatives

66


I. Pendahuluan 67

2015


2015

Credit Union atau lazim disingkat CU

anggota.107 Credit Union mempunyai aturan

dewasa ini semakin berkembang luas di

berbeda untuk menjadi anggotanya. Yaitu

masyarakat, khususnya Kalimantan Barat. Hal

dengan tidak begitu saja menerima setiap

ini ditandai dengan semakin bertambahnya

orang yang ―punya uang‖ untuk menjadi

CU, baik jumlah lembaganya, anggotanya,

anggota. Anggota harus melalui masa calon

maupun aset dan perputaran uang di dalamnya.

anggota, dan menerima pendidikan dasar

Sejak awal lahirnya CU di Kalimantan Barat,

sebelum menjadi anggota.108

yaitu CU Khatulistiwa Bhakti pada tahun 1985,

102

Selain itu, CU berfokus pada servis atau

hingga saat ini di Kalimantan Barat

pelayanan,

lebih

dari

pada

keuntungan

telah terdapat 48 CU Primer.103 Jumlah

finansial yang diraih. Tingkat suku bunga,

anggota koperasi seluruhnya termasuk anggota

sebagai contoh, lebih menarik di credit union

CU mencapai 1,2 juta orang atau lebih dari

daripada bank. Bunga simpanan yang lebih

seperlima

tinggi, serta bunga yang dikenakan kepada

jumlah

penduduk

Kalimantan

Barat,104 di mana total penduduk Kalimantan Barat adalah 4.395.983 jiwa.

pinjaman,

105

lebih

rendah.109

Dibandingkan

dengan lembaga keuangan lain yang juga

Tahun 1976 sebetulnya telah berdiri CU

melakukan kegiatan usaha simpan pinjam dana

Pancur Kasih dan CU Lantang Tipo. Namun

masyarakat,

dalam

khususnya dalam hal memberikan pinjaman

perjalanannya

CU

tersebut

tidak

berkembang, bahkan menghilang. Dan baru bangkit

lagi

Khatulistiwa

dengan Bhakti,

berdirinya yang

CU

memiliki

kemudahan

kepada anggota.

CU

Selain itu CU menanamkan kebiasaan

merupakan

menabung bagi para anggotanya. Dengan

laboratorium bagi CU-CU selanjutnya.106

demikian,

CU

mengubah

pola

pikir

Secara sederhana, CU mendapatkan dana

anggotanya. Dari budaya masyarakat yang

dari anggotanya, dan menyalurkannya untuk

terbiasa instan—langsung memanfaatkan uang

memenuhi

saat

kebutuhan

anggota.

CU

mendapat

pinjaman—menjadi

memberikan fasilitas lebih hanya kepada

menciptakan modal dahulu dengan menabung

orang-orang

secara rutin. Jika telah tercipta modal atau

yang

sudah

resmi

menjadi

102

http://pipiw.wordpress.com/2008/09/18/credit-uniondi-indonesia-seperti-apa/ 103 Data hingga tahun 2006. Lihat: http://indobersatu.blogspot.com/ 104 http://m.antarakalbar.com/berita/311721/wagub--12juta-anggota-koperasi-di-kalbar 105 Data hingga tahun 2010. Lihat: http://kalbar.bps.go.id/ 106 http://www.kalimantannews.com/berita.php?idb=1170

107

http://infocreditunion.wordpress.com/perbedaanbank-cu/ 108 Ibid. 109 http://infocreditunion.wordpress.com/perbedaanbank-cu/

68


2015

tabungan, baru dapat memanfaatkan jasa

untuk menilik keberadaan dan pengaturan CU

pinjam anggota.110

yang sampai saat ini dilekatkan pada aturan

Kemudahan peminjaman oleh anggota

perkoperasian. Oleh karena itu penulis tertarik

ini merupakan daya tertarik tersendiri sebuah

untuk menuangkan ide ini dalam bentuk

CU di mata para anggota. Ketiadaan syarat

penelitian yang berjudul “Kajian Yuridis

yang

Credit Union Berdasarkan Undang-undang

berbelit-belit,

hanya

bermodalkan

Perkoperasian”.

simpanan sukarela yang menjadi bagian saham di

CU,

anggota

langsung

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas,

mendapatkan pinjaman anggota. Waktu yang

menarik untuk dikaji mengenai Undang-

diperlukan

pinjaman

undang Perkoperasian mengatur tentang Credit

anggota hingga cairnya dana sangat singkat,

Union (CU) dan apakah pengaturan Credit

bahkan dalam hitungan menit hingga jam saja

Union (CU) yang dilekatkan pada Undang-

di hari yang sama. Sistem pengembalian

undang

pinjaman juga sangat memudahkan keuangan

memadai?

sejak

sudah

bisa

permohonan

Perkoperasian

sudah

tepat

dan

anggota. Berbagai kemudahan layanan anggota di

II. Metode Penelitian

CU ini turut andil dalam menggerakkan

a. Tipe Penelitian

ekonomi masyarakat, apalagi yang berada di pedalaman. Di mana biasanya bank tidak

Ditinjau dari sudut tujuan penelitian

menjangkau masyarakat hingga pedalaman,

hukumnya maka penelitian ini adalah

sebaliknya CU bahkan dapat berdiri di sebuah

penelitian hukum normatif.111 Penelitian

kampung kecil. Hal ini membuat CU dekat

bersifat deskriptif yang bertujuan untuk

dengan masyarakat.

menggambarkan tentang suatu hal pada saat tertentu,112

Seperti telah disebutkan di awal, prinsip

fenomena

rinci.113

digambarkan

koperasi yang lazimnya telah berkembang di

Sedangkan dari sudut bentuknya penelitian

Indonesia.

ada

ini merupakan penelitian preskriptif yaitu

beberapa hal dalam CU yang sebenarnya tidak

dimaksudkan untuk mendapatkan saran-

pada

praktiknya

sama dengan koperasi seperti yang diatur

111

sangat

juga

dalam CU sangat dekat dan mirip dengan

Namun,

dengan

tersebut

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal 14. 112 Bambang Waluyo. 2002. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Sinar Grafika, Jakarta. Hal 8-9. 113 Catatan bahan pekuliahan Seminar Desain Penelitian, Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum, UGM oleh Nurhasan Ismail. 2008. Tidak dipublikasikan.

dalam Undang-undang Perkoperasian. Perlu suatu kajian yuridis yang lebih mendalam

110

http://www.antaranews.com/print/1182836295/menga mbil-manfaat-dari-credit-union

69

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk

mengatasi

Penelitian

masalah-masalah

dilakukan

2015 melalui

penelitian kepustakaan untuk memperoleh

tertentu.114

berbagai dokumen yang relevan. Dalam

b. Pendekatan Masalah

penelitian kepustakaan ini, data yang

Penelitian

ini

diperoleh adalah data sekunder,117 yang

menggunakan

meliputi bahan hukum primer, sekunder dan

pendekatan perundang-undangan (statute

tersier sebagai berikut:

approach). Selain penelitian dalam ruang

1) Bahan Hukum Primer

lingkup hukum adat, penelitian hukum dalam

level

dogmatik

atau

Bahan hukum primer, yaitu bahan

penelitian untuk keperluan praktik hukum

hukum yang bersifat mengikat,118 antara

tidak

pendekatan

lain meliputi:

Pendekatan

a) Undang-Undang

dapat

lepas

perundang-undangan.

hukum

dari

115

perundang-undangan merupakan keharusan

b) Kitab

adalah berbagai aturan hukum yang menjadi sekaligus

tema

sentral

pendekatan hendak

Undang-undang

Hukum

Perdata (KUH Perdata)

suatu

penelitian.116 Dalam

Negara

Republik Indonesia Tahun 1945

untuk digunakan karena yang akan diteliti

fokus

Dasar

c) Undang-undang Nomor 17 Tahun penelitian

ini

perundang-undangan

membahas

berbagai

2012

digunakan

tentang

Perkoperasian.

Lembaran Negara Republik Indonesia

karena

Tahun

peraturan

2012

Nomor

perundang-undangan terkait Credit Union

Tambahan

(CU). Pendekatan ini hendak menjawab

Republik Indonesia Nomor 5355

rumusan masalah pertama dan kedua

Union

(CU),

serta

dan

Negara

d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun

sekaligus. Yaitu tentang pengaturan hukum Credit

Lembaran

212,

1995, tentang Pelaksanaan Kegiatan

apakah

Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

pengaturan Credit Union (CU) tersebut

Lembaran Negara Republik Indonesia

sudah cukup tepat memadai.

Tahun 1995 Nomor 19

c. Bahan-bahan Hukum 114

Soerjono Soekanto. 2007. Pengantar Penelitian Hukum. UI Press, Jakarta. Cetakan 2007. Hal 10. 115 Pieter Mahmud Marzuki. 2007. Penelitian Hukum. Edisi Pertama Cetakan Ketiga. Kencana, Jakarta. Hal 96. 116 Johnny Ibrahim. 2007. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Cetakan Ketiga. Bayumedia Publishing, Malang. Hal 302.

117

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka, mencakup dokumen-dokumen resmi, bukubuku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian. Lihat Soerjono Soekanto. Op. Cit. Hal 12. 118 Burhan Ashshofa. 2007. Metode Penelitian Hukum. Rineka Cipta, Jakarta. Hal 103.

70

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak e) Serta berbagai aturan terkait dengan

diadakan

koperasi dan Credit Union (CU)

analisis

terhadap

2015 dokumen-

dokumen awal yang dipilih. Setelah studi dokumen pada tahap

2) Bahan Hukum Sekunder

awal dilakukan, dan dituangkan dalam

3) Bahan hukum tersier

bentuk rancangan penelitian, selanjutnya adalah Studi Dokumen. Dilakukan setelah

d. Prosedur Pengumpulan Bahan-bahan

pembuatan rancangan penelitian. Studi

Hukum

Dokumen adalah alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.121

Seperti telah dijelaskan sebelumnya pengumpulan

bahan-bahan

dilakukan

Karena penelitian ini adalah penelitian

melalui penelitian kepustakaan. Penelitian

normatif, maka sumber bahan hukum yang

kepustakaan dilaksanakan di Pontianak,

utama adalah dokumen-dokumen, seperti

dengan lingkup Provinsi Kalimantan Barat.

yang

Bahan-bahan hukum diperoleh melalui alat

dokumen

pengumpulan data berupa studi dokumen.

mengumpulkan

Pertama-tama dilakukan pengamatan untuk

diperlukan untuk menjawab permasalahan

mengamati dan mencatat secara sistematik

yang diajukan dalam rumusan masalah.

gejala-gejala yang diselidiki.119 Tujuannya

e. Pengolahan dan Analisis Bahan-bahan

adalah untuk mengadakan eksplorasi atau

telah

dijelaskan lanjutan

di

atas.

dilakukan

bahan

Studi untuk

hukum

yang

Hukum

penjelajahan dan mendapatkan deskripsi Analisis secara mendalam terhadap

awal yang relatif lengkap mengenai objek

bahan-bahan hukum yang telah diperoleh,

penelitian.120 Dalam

tahap

ini

kemudian dihubungkan dengan teori yang

dilakukan

digunakan, untuk menjawab permasalahan

preliminary research, yaitu pada tahapan

yang diajukan. Seperti telah disebutkan di

sebelum rancangan penelitian ini disusun. Hasil

pengamatan

awal

inilah

atas bahwa penelitian ini bersifat deskriptif,

yang

namun tidak hanya menyajikan informasi

kemudian menjadi dasar pemilihan topik

yang bersifat deskriptif

yang hendak ditulis dalam rancangan

dalamnya juga menganalisis dan mengkaji

penelitian ini. Studi dokumen juga sudah

informasi yang diperoleh dari sumber baru

dimulai pada tahap awal ini, karena rancangan

penelitian

dibuat

belaka, tetapi di

setelah

119

Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi. 2007. Metodologi Penelitian. Bumi Aksara, Jakarta. Hal 70. 120 Soerjono Soekanto. Op. Cit. Hal 22.

121

71

Ibid. Hal 21.

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak dan

menghubungkan

dengan

sumber-

bertanggung jawab, maka kegiatan ilmiah

sumber lainnya.122

ilmu

Ilmu Hukum termasuk ke dalam kelompok

Ilmu-ilmu

2015

hukum

mencakup

menginventarisasi,

kegiatan

menginterpretasi,

Praktikal

mensistematisasi, dan mengevaluasi aturan-

Normologikal. Ilmu Praktikal adalah ilmu

aturan hukum, baik tertulis maupun tidak

yang secara langsung mempelajari cara

tertulis.124

menemukan dan menawarkan alternatif

Peter

Mahmud

dalam

bukunya

penyelesaian terhadap masalah konkret.

Penelitian hukum menyebutkan langkah-

Ilmu hukum berjenis Normologikal karena

langkah

merupakan

berupaya

tersebut antara lain mengidentifikasi fakta

menemukan hubungan antara dua hal atau

hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak

lebih berdasarkan asas imputasi, yakni

relevan untuk menetapkan isu hukum yang

menautkan tanggung jawab atau kewajiban

hendak dipecahkan, pengumpulan bahan-

untuk menetapkan apa yang seharusnya

bahan hukum yang relevan, melakukan

terjadi atau menjadi kewajiban subjek

telaah atas isu hukum yang diajukan

hukum tertentu dengan situasi konkret

berdasarkan

tertentu.123

dikumpulkan, menarik kesimpulan dalam

ilmu

Metode

yang

Penelitiannya

penelitian.

Langkah-langkah

bahan-bahan

yang

telah

menurut

bentuk argumentasi yang menjawab isu

Soetandyo Wignyosoebroto disebut metode

hukum, memberikan preskripsi berdasarkan

doktrinal.

argumentasi yang telah dibangun di dalam

Inti

masalahnya

adalah

kesimpulan.125

menentukan apa yang menjadi hukumnya bagi situasi konkret tertentu. Untuk itu

Proses pengumpulan dan analisis

diperlukan proses penalaran hukum (legal

bahan-bahan

reasoning).

proses

dilakukan dengan metode sirkuler, yaitu

penalaran hukum guna mencapai putusan

berulang-ulang selama penelitian.126 Namun

hukum (proposisi hukum) secara rasional

dilihat dari langkah-langkah penelitian yang

Untuk

mencapai

hukum

dan

non-hukum

disebutkan oleh Peter Mahmud Marzuki tersebut di atas, maka secara umum yang

122

Beberapa langkah dalam metode penelitian ini diambil dari langkah-langkah penelitian yang dilakukan oleh Diah Apriani Atika Sari dalam tesis yang berjudul ―Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu (Integrated Coastal Zone Management) Secara Berkelanjutan di Kabupaten Kulon Progo‖, pada Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum, UGM, 2008. 123 Bernard Arief Sidharta dalam Sulistyowati Irianto dan Shidarta (Ed). 2011. Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta. Hal 143.

merupakan bagian tahap analisis adalah 124

Ibid. Hal 145. Peter Mahmud Marzuki. Op.Cit. Hal 171. 126 Catatan bahan pekuliahan Seminar Desain Penelitian, Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum, UGM oleh Nurhasan Ismail. 2008. Tidak dipublikasikan. 125

72


2015

kegiatan melakukan telaah atas isu hukum

kekeluargaan. Asas kekeluargaan dalam

yang diajukan berdasarkan bahan-bahan

hal ini dilawankan dengan individualistis.

yang

menarik

Artinya anggota koperasi bukan bersifat

kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang

individual, melainkan kebersamaan dalam

menjawab

memberikan

keanggotaanlah yang dijunjung tinggi.

preskripsi berdasarkan argumentasi yang

Prinsip kebersamaan ini juga terdapat

telah dibangun di dalam kesimpulan.

dalam keanggotaan CU. Termasuk dalam

telah

dikumpulkan,

isu

hukum,

salah satu pilar CU, yaitu solidaritas, kebersamaan dan saling membantu antar

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

anggota.

Credit Union (Cu) Dalam Undang-Undang

c. Pasal 4 Fungsi dan peran koperasi.

Perkoperasian

d. Pasal 5 Prinsip Koperasi

Undang-undang yang menjadi dasar hukum kegiatan Credit Union (CU)

e. Pasal 16 Jenis Koperasi

adalah

f. Pasal 17 , 18, 19, 21, 22, 25, 29, 38

Undang-undang Perkoperasian. Karena sampai

Keanggotaan dan Pengurus Koperasi

dengan saat ini belum ada aturan khusus yang

g. Pasal 41, 42, 43, 44 Modal koperasi

mengatur tentang CU secara sui generis.

h. Pasal 60, 61, 62, 63 Peran Pemerintah

Beberapa aspek kegiatan CU mirip dengan koperasi

sehingga

pengaturan

dilekatkan

Credit

dalam Undang-undang Perkoperasian Nomor

Undang-undang

Simpan Pinjam oleh Koperasi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995

adalah badan usaha yang beranggotakan

Nomor 19. Berikut pasal-pasal yang sangat

orang-seorang atau badan hukum Koperasi

erat terkait dengan CU.

kegiatannya

a. Pasal 1 Kegiatan usaha simpan pinjam

berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus

adalah kegiatan yang dilakukan untuk

sebagai gerakan ekonomi rakyat yang

menghimpun dana dan menyalurkannya

berdasar atas asas kekeluargaan. b. Pasal

2

berlandaskan

menyebutkan

Koperasi

Pancasila

Undang-

dan

Peraturan

1995, tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha

a. Pasal 1 Angka 1, pengertian Koperasi

melandaskan

Dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun

Perkoperasian

yang terkait dengan CU.

dengan

(Cu)

Pemerintah

25 Tahun 1992. Berikut adalah pembahasan pasal-pasal

Union

melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan

untuk

anggota

koperasi

yang

bersangkutan, calon anggota koperasi yang

undang dasar 1945 serta berdasar atas asas 73

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak bersangkutan, koperasi lain dan atau

kesepakatan

anggotanya.

Koperasi

dengan

pihak

pihak

lain

peminjam

antara yang untuk

melunasi hutangnya setelah jangka waktu

yang kegiatannya hanya usaha simpan

tertentu

pinjam.

disertai

dengan

pembayaran

sejumlah imbalan.

(2) Unit Simpan Pinjam adalah unit koperasi

(7) Menteri adalah Menteri yang membidangi

yang bergerak di bidang usaha simpan

koperasi.

pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan.

b. Pasal 2 Kegiatan usaha simpan pinjam hanya dilaksanakan oleh Koperasi Simpan

(3) Simpanan adalah dana yang dipercayakan

Pinjam atau Unit Simpan Pinjam.

oleh anggota, calon anggota, koperasikoperasi lain dan atau anggotanya kepada

(1)

koperasi dalam bentuk tabungan, dan (2)

(4) Simpanan Berjangka adalah simpanan di

c. Pasal 5, 12 Kegiatan usaha koperasi

sekali dan penarikannya hanya dapat

simpan pinjam

dilakukan pada waktu tertentu menurut penyimpan

Unit Simpan Pinjam dapat dibentuk oleh Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder.

koperasi yang penyetorannya dilakukan

antara

Koperasi Simpan Pinjam dapat berbentuk Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder.

simpanan koperasi berjangka.

perjanjian

pinjam-meminjam

mewajibkan

(1) Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi

2015

d. Pasal 16, 17 Modal koperasi

dengan

koperasi yang bersangkutan.

e. Pasal 18, 19, 20 Kegiatan usaha koperasi simpan pinjam

(5) Tabungan Koperasi adalah simpanan di koperasi yang penyetorannya dilakukan

f. Pasal

berangsur-angsur dan penarikannya hanya

21Keanggotaan,

pengurus

serta

pengawas

dapat dilakukan menurut syarat tertentu g. Pasal 24, 25, 27, 28, 38 Pembinaan dan

yang disepakati antara penabung dengan koperasi

yang

bersangkutan

pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan

dengan

Unit Simpan Pinjam oleh Menteri.

menggunakan Buku Tabungan Koperasi.

h. Pasal 37 Sanksi

(6) Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,

berdasarkan

persetujuan

atau 74

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak Bandingkan

Analisis Terhadap Pengaturan Credit Union (Cu)

Yang

Dilekatkan

Pada

yang beranggotakan orang-seorang atau badan

Untuk mengetahui memadai dan tepat

Koperasi

kegiatannya

dengan berdasarkan

prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan

perundang-undangan perkoperasian sebagai

ekonomi rakyat yang berdasar atas asas

undang-undang payungnya, perlu analisis yang

kekeluargaan.‖

mendalam dari berbagai aspek sebagai standar

Credit Union terutama ditujukan bagi

analisis. Untuk mempermudah pembahasan, aspek

hukum

melandaskan

atau tidaknya pengaturan CU dalam peraturan

mengambil

pengertian

Koperasi, ―Koperasi adalah badan usaha

Undang-

Undang Perkoperasian

peneliti

dengan

2015

kesejahteraan anggotanya. Hal kedua, CU

unsur-unsur

berorientasi pada kemandirian finansial

pembentuk CU atau dapat dikatakan kerangka

anggotanya. Tujuan utama CU adalah

konsep dari kelembagaan CU itu sendiri.127

bagaimana agar dapat mengelola uang

a. Istilah dan pengertian

secara bijaksana, meningkatkan nilai-nilai

Istilah Credit Union (CU) berasal dari

moral

dan

fisik

manusia,

agar

mau

Bahasa Latin, yaitu ―credere” yang artinya

bertindak menolong dirinya sendiri. Hal

percaya, dan ―union” atau ―unus” yang

ketiga, berbeda dengan lembaga keuangan

berarti kumpulan. Sehingga ―Credit Union‖

lain, anggota CU adalah sekaligus pemilik

memiliki makna kumpulan orang yang

CU. Hal ini meningkatkan kepercayaan satu

saling

sama lain dalam CU.

percaya,

dalam

suatu

ikatan

organisasi dan sepakat untuk menabungkan

Terlihat bahwa CU bukan sekadar modal129

uang mereka sehingga menciptakan modal

kumpulan

bersama untuk dipinjamkan kepada anggota

menitikberatkan pada kumpulan orang130

dengan

dan

saja, mereka mengikatkan modal bersama

Kerangka konsep tentang CU ini diambil dari preliminary research disertasi. Lihat: Afra Roki. 2014. Kajian Baru Tentang Credit Union (CU) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Indonesia. Proposal disertasi pada program doktor Universitas Indonesia, Jakarta. Hal 30-39. 128 A. Suman Kurik, Membangun Ekonomi Kerakyatan. Cet. 2. (Yogyakarta: Grha Guru, 2008), 33. Pengertian CU ini tidak semata-mata diartikan sebagai kumpulan kepercayaan saja yang tanpa makna. Pengertian ―kumpulan kepercayaan‖ bersifat aktif. Ada pergerakan orang-orang di dalamnya yang saling percaya dan mengikatkan diri dengan mengumpulkan modal di

antara mereka, untuk menolong sesama di antara mereka. 129 Seperti misalnya pada lembaga perbankan yang cenderung kapitalis dan lebih mementingkan modal. 130 Pengertian koperasi pada Pasal 1 Angka 1, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Tampak bahwa koperasi menekankan pentingnya faktor orang dalam koperasi, sebagai gerakan ekonomi rakyat. Prinsip kekeluargaan dilawankan dengan individualitas. Kedua prinsip ini pun sekali lagi lebih mengutamakan faktor orang, bukan modal.

tujuan

produktif

ataupun

kesejahteraan.128

127

75

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak untuk

menolong

diri

sendiri

itu

itu berasal. Jelas sekali pengaturan ini sama

berlandaskan prinsip saling percaya dan

sekali

tolong-menolong di antara mereka. Artinya,

pengertian CU.

selain faktor orang,

ada pula

faktor

1)

yang membentuk konsep CU sebagai satu-

mewadahi

unsur

istilah

Pendidikan Pendidikan merupakan salah satu

kesatuan yang utuh. hal

tidak

b. Pilar atau Asas

pemberdayaan, modal, dan prinsip-prinsip

Dalam

2015

ini

pilar penyangga atau asas dalam kegiatan

undang-undang

perkoperasian dipandang belum memadai

CU.

mewadai CU. Karena hanya menekankan

keberlangsungan CU bermula. Anggota CU

aspek perkumpulan orang. Esensi CU yang

yang

bisa berdaya karena adanya modal dari

pemahaman tentang CU dan cara pandang

sesama anggota yang dipergunakan untuk

mengenai kemandirian finansial. Konsep-

menolong diri sendiri, tidak tampak dalam

konsep dasar ini ditanamkan sejak mula

pengertian koperasi.

menjadi

kepentingan

diberikan

anggota

inilah

dasar-dasar

melalui

pendidikan.

yang sama.

hanya disebutkan berdasarkan kesamaan dan

baru

pendidikan

Semua CU mengimplementasikan konsep

Jenis-jenis koperasi dalam Pasal 16

kegiatan

Dari

Dalam

ekonomi

Pasal

Undan-undang

anggotanya. Contoh jenis koperasi justru

Koperasi

disebutkan dalam penjelasan Pasal 16, yaitu

mengembangkan Koperasi, maka Koperasi

Koperasi

melaksanakan

Simpan

Pinjam,

Koperasi

sekilas

5

pula

disebutkan

prinsip

dalam

Koperasi

Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi

melalui pendidikan perkoperasian. Namun

Pemasaran, dan Koperasi Jasa. Selanjutnya

tak ada penjelasan lebih lanjut apa dan

Pengertian Koperasi Simpan Pinjam dalam

bagaimana pendidikan yang dimaksud.

peraturan pemerintah adalah koperasi yang

Sehingga

kegiatannya hanya usaha simpan pinjam.

melaksanakan pendidikan tersebut. Dalam

Terlihat pemerintah

ada

pedoman

untuk

dalam

peraturan

peraturan pemerintah malah sama sekali tak

merupakan

peraturan

disinggung

bahwa yang

tak

tentang

pendidikan

bagi

pelaksana pun tidak memuat aturan yang

anggota. Tampak jelas pengaturan oleh

memadai. menjelaskan

Tidak siapa

ada orang

unsur

yang

undang-undang

yang

dapat

memadai untuk mewadahi pilar CU, yaitu pendidikan.

melakukan kegiatan simpan pinjam dalam koperasi itu, dan dari mana modal kegiatan 76

koperasi

belum

cukup

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak 2)

merupakan

Solidaritas

didefinisikan.

Pilar kedua CU adalah solidaritas.

Peraturan

setia kawan. Dalam kegiatan CU, rasa terutama

penting

Solidaritas

mewujudkan

solider, sifat satu rasa dan senasib, perasaan

diwujudkan

yang

antar

untuk sesama

anggota dalam CU adalah konsep nyata

Solidaritas adalah sifat atau perasaan

solider

hal

2015

kesejahteraan

anggota.

perundang-undangan

koperasi

dalam hal ini sangat tidak memadai untuk

dengan

mewadahi pilar CU.

mengumpulkan modal uang untuk saling

3)

membantu. Uang yang ada bisa digunakan untuk membatu diri sendiri, dan membantu

Kemandirian Kemandirian adalah pilar CU yang

orang lain. Ada unsur solidaritas terhadap

ketiga.

kepentingan

kemampuan diri untuk berdiri di atas kaki

orang

lain

yang

juga

membutuhkan dana.

Kemandirian

merupakan

sendiri. Pilar kemandirian ini relevan

Penerapan lain dari prinsip ini adalah

dengan prinsip menolong diri, selfhelp, atau

solidaritas kesehatan dan solidaritas duka

swadaya. Mencakup pemahaman anggota

cita melalui pengumpulan dana semacam

terhadap permasalahan yang dialaminya

premi, yang wajib dibayar tiap anggota di

sendiri. Tujuan berorganisasi dalam CU

awal tahun buku. Dana solidaritas yang

adalah untuk membantu menolong diri

terkumpul adalah untuk menolong sesama

sendiri.

anggota

permasalahan yang dialami tentulah diri

yang

menderita

sakit

atau

meninggal dunia. Anggota yang menderita mendapatkan

manfaat

Pihak

yang

paling

mengerti

sendiri.

solidaritas,

Dalam undang-undang koperasi Pasal

sebaliknya anggota yang sehat memberikan

41 disebutkan bahwa modal koperasi terdiri

sumbangannya sebagai bentuk setia kawan

dari modal sendiri dan modal pinjaman,

terhadap sesama anggota.

yang berasal dari anggota, koperasi lainnya

Peraturan

perundang-undangan

dan/ atau anggotanya, Bank dan lembaga

perkoperasian sama sekali tak menyinggung

keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan

tentang solidaritas. Secara umum hanya

surat hutang lainnya, sumber lain yang sah.

menyebut

untuk

Dalam penjelasannya disebutkan bahwa

kepentingan dan kesejahteraan anggota.

sumber lain yang sah berasal dari pinjaman

Solidaritas tak sekadar cukup disebutkan

yang bukan anggota.

koperasi

adalah

dengan istilah umum untuk memajukan

Pasal

42

berikut

penjelasannya

kesejahteraan anggota. Bagaimana cara

menyebutkan pemupukan modal dapat juga

mewujudkan kesejahteraan anggota juga

bersumber dari pemerintah maupun dari 77

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak masyarakat. Peraturan ini diadopsi pula

2015

1) Modal imateriil

oleh peraturan pemerintah tentang Koperasi

a) Modal orang

Simpan Pinjam. Memang pemilik modal

Orang

penyertaan tidak mempunyai hak suara

merupakan modal imateriil yang

dalam Rapat

penting, dan merupakan faktor

Anggota dan penentuan

sebagai

kebijaksanaan Koperasi secara keseluruhan.

penggerak

Namun, pemilik modal penyertaan dapat

tadinya

diikutsertakan

termarjinalkan

pengawasan

dalam usaha

pengelolaan investasi

dan sesuai

CU.

adalah

memang

yang

kalangan

yang

secara

bukan

mereka,

ekonomi,

bersama-sama

membangun ini

tentu

Mereka

akhirnya

perjanjian. Ketentuan

subjek,

sistem

untuk

di

menolong

antara diri

sendiri, keluar dari kemiskinan.132

ketentuan wajib, dilihat dari terminologi ―dapat‖. Artinya boleh iya dan boleh tidak.

b) Modal kepercayaan

Namun, ketentuan ini membuka peluang

Unsur ―credere‖ atau kepercayaan

modal CU masuk dari sumber lain yang

termasuk

bukan dana dari anggota. Hal ini sangat

imateriil. Percaya berarti mengakui

mencederai pilar kemandirian koperasi.

atau yakin bahwa sesuatu memang

Peneliti

undang-undang

benar atau nyata, menganggap atau

koperasi dalam hal ini masih sangat tidak

yakin bahwa sesuatu itu benar-

memadai.

benar ada.133

memandang

modal

anggota akan saling curiga, bahkan

Modal atau kapital, merupakan faktor

cenderung takut modal uang yang

penting dalam CU. Seperti telah dipaparkan

disetornya dipergunakan dengan

di atas, CU bukan sekadar perkumpulan

tidak sebagaimana mestinya oleh

orang, melainkan juga perkumpulan modal

anggota lain selaku pengurus. Pola

yang digunakan untuk saling menolong di

kembali

satu

Jika tak ada kepercayaan, sesama

c. Modal

antara

salah

mereka, kepada

dengan

pikir pengelolaan CU haruslah

meminjamkan

anggotanya.131

berpola

Modal

sebagai

pemilik

(rasa

memiliki yang tinggi).134

berupa materiil dan imateriil yang sama pentingnya dalam membangun CU.

132

Munaldus, dkk, Credit, 171. Anonim, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 856. 134 Munaldus, dkk, Hidup Berkelimpahan Bersama Credit Union. (Jakarta PT. Elex Media Komputindo, 2013), 109. 133

131

Munaldus, dkk, Credit Union: Kendaraan Menuju Kemakmuran Praktis Bisnis Sosial Model Indonesia, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2012), 171.

78


2015

Bertanggung jawab kepada diri sendiri

2) Modal materiil Modal materiil berarti bersifat fisik

merupakan hal yang sulit dilakukan.

atau kebendaan. Dalam hal ini modal

Dengan

materiil CU terutama adalah berupa

seseorang

uang. Perhatian utama CU adalah

mentalnya dalam bidang manajemen

membangun kekuatan keuangan yang

keuangan, sehingga masalah-masalah

meliputi tersedianya dana cadangan

yang terkait dengan finansial dapat

yang

diatasi.

memadai,

internal

yang

pelayanan

dan

pengendalian

akan

memastikan

kepada

anggota

memperbaiki

CU, sikap

3) Demokratis140

secara

Salah satu pengertian demokrasi adalah

Swadaya

gagasan atau pandangan hidup yang

mengandung makna kekuatan atau

mengutamakan persamaan hak dan

tenaga diri sendiri.136

kewajiban

berkelanjutan.135

anggota

menjadi

serta

perlakuan

yang

sama.141 Penerapan prinsip ini adalah

d. Prinsip-prinsip Credit Union (CU)137

semua

1) Menolong diri sendiri (self-help)138

anggota

kewajiban

Prinsip menolong diri sendiri terkait

punya

yang

hak

sama

dan dalam

menyampaikan pendapat, usulan dan

dengan pemahaman anggota terhadap

saran dalam rapat anggota.

permasalahan yang dialaminya sendiri.

4) Kesetaraan142

Tujuannya berorganisasi dalam CU

Setara

adalah untuk membantunya menolong

berarti

sama

atau

sejajar

tingkatan, kedudukannya, sebanding,

diri sendiri.

sepadan, seimbang. Dalam hal ini

2) Tanggung jawab pada diri sendiri139

perlakuan terhadap anggota tidaklah dibeda-bedakan.

135

Munaldus, dkk, Hidup, 32. Anonim, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 1113. 137 Prinsip-prinsip dalam CU secara umum sama antara CU satu dan lainnya. Prinsip yang dipaparkan dalam penelitian ini diambil dari prinsip dalam Credit Union Pancur Kasih (CUPK). Lihat: Thomas, ―Pendidikan Anggota Baru Credit Union Pancur Kasih‖ (makalah, CUPK, 2014), makalah disampaikan dalam pelatihan anggota baru CUPK, Cabang Kota Baru Pontianak, Sabtu 22 Juni 2014. 138 Munaldus, dkk, Credit Union: Kendaraan Menuju Kemakmuran Praktis Bisnis Sosial Model Indonesia, (Jakarta PT. Elex Media Komputindo, 2012), 26. 139 Munaldus, dkk, Credit Union: Kendaraan Menuju Kemakmuran Praktis Bisnis Sosial Model Indonesia, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2012), 33.

5) Keadilan143

136

Adil mengandung pengertian sama berat,

tidak

berat

sebelah,

tidak

memihak. Keadilan distributif yang proporsional selanjutnya akan berlaku, 140

Munaldus, dkk, Credit, 31. http://kbbi.web.id/ (diakses tanggal 25 Juni 2014). 142 Munaldus, dkk, Credit Union: Kendaraan Menuju Kemakmuran Praktis Bisnis Sosial Model Indonesia, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2012), 32. 143 Munaldus, dkk, Credit, 32 141

79

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak ketika pembagian balas jasa anggota adalah

sesuai

dengan

2015

Berdasarkan uraian pada bab-bab di atas,

partisipasi,

maka dapat diambil kesimpulan sebagai

tanggung jawab, dan keaktifannya

berikut:

sebagai anggota CU.

1. Pengaturan hukum yang digunakan dalam

6) Solidaritas144

kegiatan usaha Credit Union (CU) adalah

Solidaritas adalah sifat atau perasaan

didasarkan

solider, sifat satu rasa dan senasib,

Perkoperasian, khususnya dalam Pasal-

perasaan setia kawan. Dalam kegiatan

pasal yang mengatur tentang koperasi

CU, rasa solider diwujudkan terutama

simpan

dengan mengumpulkan modal uang

Peraturan Menteri, AD/ ART dan Pola

untuk saling membantu.

Kebijakan masing-masing Credit Union

7) Tanggung jawab sosial145

(CU). Kesimpulan ini diambil berdasarkan

Manusia

yang

mandiri

dan

melalui

Peraturan

Pemerintah,

(CU) dengan koperasi simpan pinjam.

diharapkan

2. Pengaturan koperasi simpan pinjam yang

mampu membawa perubahan yang

dalam hal ini mencakup Credit Union (CU)

baik

yang

dalam

CU,

pinjam,

Undang-undang

beberapa kesamaan prinsip Credit Union

bertanggung jawab serta berdaya yang terbentuk

pada

masyarakat

tempatnya

tinggal.

dilekatkan

pada

Undang-undang

Perkoperasian cukup baik, namun belum memadai. Masih banyak aspek kegiatan

Dalam hal ini dapatlah disimpulkan

usaha Credit Union (CU) yang tidak

bahwa aturan koperasi memang mengatur

tercakup atau diatur secara detail dalam

ketentuan umum tentang koperasi, yang sudah

undang-undang.

cukup baik dan memadai. Termasuk mengatur

Union (CU) sendiri belum tertulis secara

koperasi kredit yang hanyalah salah satu jenis

eksplisit

dalam

koperasi. Bila bicara dalam konteks CU sudah

undangan

mana

tentu pengaturan yang seperti ini sangat tidak

dimaklumi karena undang-undang koperasi

memadai. Dalam hal tertentu bahkan kurang

memang bukan mengatur khusus Credit

tepat.

Union (CU).

Bahkan

istilah

Credit

peraturan

perundang-

pun.

ini

Hal

dapat

Secara umum keberadaan Credit Union (CU) sangat bermanfaat bagi masyarakat. Oleh

IV. Penutup

karena itu diperlukan pengaturan hukum yang 144

lebih khusus lagi bagi lembaga Credit Union

Munaldus, dkk, Credit Union: Kendaraan Menuju Kemakmuran Praktis Bisnis Sosial Model Indonesia, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2012), 172. 145 Munaldus, Credit, 33.

(CU) 80

ini.

Sehingga

mampu

mewadahi


2015

Lainnya). PT. Remaja Rosdakarya, Bandung. Johnny Ibrahim. 2007. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Cetakan Ketiga. Bayumedia Publishing, Malang. Maria S. W. Sumardjono. 2001. Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian (Sebuah Panduan Dasar). PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Munaldus, dkk. 2012. Credit Union: Kendaraan Menuju Kemakmuran, Praktik Bisnis Sosial Model Indonesia. PT. Elex Media Komputindo, Jakarta. Munaldus, dkk. 2013. Hidup Berkelimpahan Bersama Credit Union. PT. Elex Media Komputindo, Jakarta. Pieter Mahmud Marzuki. 2007. Penelitian Hukum. Edisi Pertama Cetakan Ketiga. Kencana, Jakarta. Singleton, Royce. 1988. Approaches to Social Research. Oxford University Press, New York. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Soerjono Soekanto. 2007. Pengantar Penelitian Hukum. UI Press, Jakarta. Cetakan 2007. Sutrisno Hadi. 2000. Metodologi Research. Andi, Yogyakarta. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Lembaran Negara

perkembangan Credit Union (CU) yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rekomendasi akhirnya berujung pada perlu adanya suatu penelitian lanjutan yang bersifat fundamental, khusus mengkaji sisi kelembagaan CU dan pengaturan hukumnya. Hal ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan CU. Baik kepada lembaganya maupun kepada masyarakat anggota yang menjadi pengguna jasa sekaligus pemilik Credit Union (CU). Daftar Pustaka A. Suman Kurik. 2008. Membangun Ekonomi Kerakyatan. Cet. 2. Grha Guru, Yogyakarta. Babbie, Earl. 1998. The Practice of Social Research. Wadsworth Publishing Company, USA. Bailey, Kenneth D. 1982. Methods of Social Research. The Free Press, New York. Bambang Waluyo. 2002. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Sinar Grafika, Jakarta. Bernard Arief Sidharta dalam Sulistyowati Irianto dan Shidarta (Ed). 2011. Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta. Burhan Ashshofa. 2007. Metode Penelitian Hukum. Rineka Cipta, Jakarta. Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi. 2007. Metodologi Penelitian. Bumi Aksara, Jakarta. Francis X. Wahono, dkk. 2012. Pancur Kasih Empowerment Movement. Intitut Dayakologi, Pontianak. Francis X. Wahono. 2012. Pancur Kasih Credit Union Movement. Institut Dayakologi, Pontianak. Irawan Soehartono. 1995. Metode Penelitian Sosial (Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial

81

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995, tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Credit Union (CU) Pola Kebijakan Pengurus Credit Union (CU) Daftar Jurnal, Tesis, Handout, dan lain-lain yang terkait Diah Apriani Atika Sari. 2008. Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu (Integrated Coastal Zone Management) Secara Berkelanjutan di Kabupaten Kulon Progo. Tesis. Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum, UGM, Yogyakarta. Nurhasan Ismail. 2008. Catatan bahan pekuliahan Seminar Desain Penelitian, Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum, UGM. Tidak dipublikasikan. Website http://indobersatu.blogspot.com/ http://infocreditunion.wordpress.com/perbedaa n-bank-cu/ http://infocreditunion.wordpress.com/perbedaa n-bank-cu/ http://kalbar.bps.go.id/ http://m.antarakalbar.com/berita/311721/wagu b--12-juta-anggota-koperasi-di-kalbar http://pipiw.wordpress.com/2008/09/18/creditunion-di-indonesia-seperti-apa/ http://www.antaranews.com/print/1182836295 /mengambil-manfaat-dari-credit-union http://www.kalimantannews.com/berita.php?idb=1170 http://www.woccu.org/about/creditunion http://www.woccu.org/newsroom#newsroom_ Overview

82

2015


2015

KERJASAMA SOSIAL EKONOMI DALAM KONTEKS PENGELOLAAN PERBATASAN KALIMANTAN BARAT-SARAWAK

Budi Hermawan Bangun ([email protected]) Abstrak Salah satu bentuk kerjasama dalam pengelolaan perbatasan antara Kalimantan Barat dan Sarawak dilakukan melalui kerjasama sosial ekonomi, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan. Meskipun masyarakat di perbatasan memiliki persamaan secara sosial budaya, namun terjadi perbedaan dalam tingkat kesejahteraan yang disebabkan lalainya negara dalam memenuhi hak ekonomi mereka. Kondisi ini menyebabkan masyarakat perbatasan cenderung tergantung kepada negara tetangga dan memelihara hubungan ekonomi transnasional, meskipun harus melanggar hukum nasional. Berdasrkan hal tersebut, model pembangunan wilayah perbatasan, khususnya di Kalimantan Barat dan Sarawak perlu diformulasikan dengan mempertimbangkan: kebutuhan nyata masyarakat di wilayah perbatasan; dan prinsip keuntungan bersama dalam pengelolaan perbatasan dengan negara tetangga. Kata kunci: pengelolaan perbatasan, kerjasama sosial ekonomi.

Abstract One of state‘s border management cooperation between West Kalimantan and Sarawak is done through socio-economic cooperation, which has the goals to improve the border communities prosperity. Although people in the border have a socio-cultural similarities, there are differences in the level of welfare because infirmity of state presence in fulfilling their economic rights. This condition causes the border communities have tendency to depend on neighboring countries and maintain transnational economic relations, even though they have to breaking the national law. Adressing that matters, the model of development in border region, especially in West Kalimantan and Sarawak, should be formulated by considering: the objectives of the state that one of them is to achieve social justice; the real needs of the communities in the border areas; and the principle of mutual benefit in the border management cooperation is done with neighboring countries. Keywords: border management, socio-economic cooperation.

83


2015

keterbelakangan, kemiskinan, mahalnya harga barang dan jasa, keterbatasan prasarana dan sarana

pelayanan

publik

(infrastruktur),

rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta penyebaran penduduk yang tidak merata. Pada level nasional, permasalahan daerah perbatasan adalah berupa: Kebijakan pemerintah yang kurang berpihak kepada pembangunan daerah perbatasan serta masih kurangnya personil, anggaran, fasilitas dan

I. Pendahuluan Kalimantan Barat merupakan salah

kesejahteraan; Terjadinya perdagangan lintas

provinsi di Indonesia146 yang mempunyai

batas illegal; Kurangnya akses dan media

perbatasan darat langsung dengan negara lain

komunikasi serta informasi dalam negeri serta

yaitu Sarawak, Malaysia Timur. Adapun

belum optimalnya koordinasi lintas sektoral

wilayah perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak

dan lintas wilayah dalam penanganan wilayah

membentang sepanjang sekitar 850 kilometer

perbatasan.

dengan luas sekitar 2,1 juta hektar. Secara

internasional/regional, permasalahan daerah

administratif, kawasan ini meliputi 5 wilayah

perbatasan adalah lemahnya kemampuan loby

kabupaten, 15 kecamatan dan 98 buah desa.

dan kreativitas di tingkat nasional. Berbagai

Dengan

level

peluang yang ada, baik dari kawasan ASEAN

potensi

dan juga pembangunan di tataran nasional

permasalahan yang luar biasa. Pemetaan

ternyata tidak bisa terangkai. Dengan demikian

terhadap

berbagai kesenjangan prasarana dan sarana

rupa,

panjang

pada

perbatasan

sedemikian

garis

Sementara

menyimpan

hubungan

pengelolaan

antara

perbatasan

kerjasama antara

yang terjadi pada daerah perbatasan khususnya

Indonesia dan Malaysia dengan pemenuhan

antara Indonesia dengan Malaysia masih tetap

hak-hak

belum terperhatikan sebagaimana mestinya.

ekonomi

menunjukan

adanya

negara

masyarakat tiga

level

perbatasan dimensi

Perbedaan kondisi sosial ekonomi di

permasalahan, yaitu: di level lokal, level

wilayah perbatasan antar negara seperti itu

nasional dan level internasional/bilateral.

dapat menimbulkan sejumlah efek negatif

Pada level lokal, permasalahan yang dihadapi

adalah

berupa

yang cenderung merugikan wilayah perbatasan

keterisolasian,

di Indonesia. Efek negatif tersebut misalnya adalah ―perambahan‖ yang dilakukan oleh

146

Selain itu terdapat 3 provinsi lain yang berbatasan darat langsung dengan wilayah negara lain yaitu: Kalimantan Timur, Papua dan Nusa Tenggara Timur.

negara tetangga (backwash effect) yang dapat 84

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak terjadi secara disengaja atau tidak disengaja,

kontrol

misalnya adalah ―pemanfaatan‖ sumber daya

perbatasan tersebut. Mekanisme pasar yang

alam oleh pihak-pihak dari negara tetangga

bekerja di wilayah ini pada akhirnya memberi

tanpa adanya kompensasi dan kewajiban-

kesempatan kepada pihak-pihak tertentu dari

kewajiban

negara tetangga untuk memperluas aktivitas

yang

memadai

yang

dapat

negara

atas

2015

mengakibatkan kerusakan sumber daya alam

ekonominya

dan lingkungan maupun gangguan terhadap

perbatasan di Indonesia.

kehidupan

sosial

penduduk

di

wilayah

mencakup

wilayah-wilayah

wilayah-wilayah

Selain ketimpangan sosial ekonomi,

perbatasan Indonesia.

wilayah-wilayah

perbatasan

Indonesia-

Efek negatif lain pemanfaatan sumber

Malaysia juga ditandai dengan karakteristik

daya alam oleh pihak-pihak tertentu dari

sosial budaya masyarakat yang memiliki

negara tetangga adalah adanya peningkatan

ikatan

kegiatan ekonomi di negara tersebut yang pada

masyarakat lain negara tetangga. Dalam batas

gilirannya dapat menimbulkan efek negatif

tertentu karakteristik seperti ini dapat menjadi

yang

kendala bagi pengelolaan dan pembangunan

disebut

polarization

effect,

yaitu

tertarik/ditarik-nya sumber daya alam dan

untuk

kelompok

Menyikapi

berbagai

persoalan

di

pusat-pusat

wilayah-wilayah perbatasan, harus dirumuskan

pertumbuhan baru di wilayah negara tetangga

model pembangunan wilayah perbatasan yang

tersebut

terjadinya

dapat mengubah berbagai efek negatif menjadi

pengosongan kegiatan ekonomi di wilayah-

efek positif bagi daerah-daerah yang berada di

wilayah perbatasan negara

wilayah perbatasan di Indonesia.

yang

membangun

dengan

kawasan di wilayah-wilayah perbatasan.

sumber daya manusia suatu negara ke negara tetangga

kekerabatan

berakibat

yang tertarik

sumber daya alam maupun sumber daya

Berdasarkan tulisan tersebut di atas,

manusianya.

menarik untuk dan menggambarkan sejarah

Ketimpangan sosial ekonomi yang terjadi

di

wilayah-wilayah

kerjasama dan realitas kondisi sosial ekonomi

perbatasan

masyarakat

di

perbatasan

Indonesia dapat menyebabkan munculnya

merekomendasikan

berbagai persoalan yang pada batas tertentu

pengelolaan

dapat

khususnya antara Kalimantan Barat dengan

mengakibatkan

Negara

Kesatuan

gangguan Republik

stabilitas Indonesia.

Sarawak,

model

serta

wilayah

yang

perbatasan

dapat

negara,

mengoptimalkan

Fenomena ini dapat terjadi karena wilayah-

pemenuhan

wilayah di perbatasan kurang tersentuh oleh

perbatasan sekaligus memperkecil kesenjangan

aktivitas

ekonomi

negara

dan

lemahnya 85

hak-hak

kerjasama

ekonomi

masyarakat


2015

kesejahteraan masyarakat di garis perbatasan

itu di antara penduduk di kedua wilayah

yang berbeda.

tersebut

bahkan

mempunyai

hubungan

kekeluargaan, baik karena keturunan ataupun karena perkawinan.

II. Metode Penelitian Dilihat dari jenisnya penelitian ini

Secara historis dan yuridis, penetapan

merupakan penelitian kualitatif yang berada

garis perbatasan kedua negara ini telah

dalam ranah kajian

dilakukan oleh kedua penguasa kolonial

mengkaji penelitian

socio legal. Untuk

permasalahan ini

yang

menggunakan

ada

maka

sebelumnya yaitu Kerajaan Belanda dan

pendekatan

Kerajaan

Inggris

dalam

Traktat

London

tanggal 20 Juni 1891.148 Traktat London itu

penelitian hukum non-doktrinal. Data yang dipakai dalam penelitian ini

kemudian

ditindaklanjuti

dengan

The

adalah data sekunder berupa dokumen, buku,

Boundary Agreement yang ditandatangani di

disertasi/tesis, majalah, buletin, arsip, data

London pada tanggal 28 September 1915 dan

statistik dan lainnya.147 Data sekunder tersebut

The Boundary Convention yang ditandatangani

diperoleh melalui studi

di The Hague (Den Haag) tanggal 26 Maret

kepustakaan. Data

yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara

1928.

kualitatif

pertanyaan

menghasilkan pembagian wilayah atas Pulau

bagaimana implikasi kerjasama Sosek Malindo

Borneo dengan menarik garis dari timur ke

terhadap

barat sehingga wilayah pulau tersebut terbagi

untuk

menjawab

pemenuhan

hak-hak

ekonomi

masyarakat di perbatasan.

Perjanjian-perjanjian

tersebut

dalam dua wilayah kekuasaan, yaitu di sebelah utara yang merupakan kekuasaan British

III. Pembahasan dan analisa

Protectorates

Konteks Historis Kerjasama dan Realitas

Sarawak dan Sabah yang merupakan bagian

Sosial Ekonomi Masyarakat Perbatasan di

dari Malaysia serta Brunei Darussalam) dan di

Kalbar-Sarawak

sebelah selatan yang merupakan kekuasaan

(sekarang

dikenal

dengan

Perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak

Dutch Borneo (sekarang lebih dikenal dengan

sejatinya memang dipisahkan oleh kedaulatan

Kalimantan yang merupakan bagian dari

politik kedua negara (Indonesia dan Malaysia),

Republik Indonesia).

namun secara sosio-historis penduduk wilayah

Setelah

berakhirnya

konfrontasi

perbatasan ini saling mengadakan hubungan

Indonesia dengan Malaysia, kedua negara

yang berlangsung turun temurun. Oleh karena

sepakat untuk mengikuti perbatasan yang telah 148

Triana Wulandari, et. al., 2009, Satu Ruang Dua Tuan: Sejarah Wilayah Perbatasan Entikong-Malaysia 1845-2009, Gramata Publishing, Depok, hlm. 44.

147

Sanafiah Faisal, 1990, Penelitian Kualitatif; DasarDasar dan Aplikasi, YA3, Malang, hlm. 17.

86


2015

ditetapkan oleh pemerintah kolonial, atau yang

shall not exceed six hundred Malaysian

dalam hukum internasional dikenal sebagai

Dollars (M.600) per month.”

prinsip uti possidetis juris. Hal ini tertuang

Dalam

realitanya, dalam

banyak

dalam Memorandum of Understanding (MoU)

penyalahgunaan

yang ditandatangani pada tanggal 11 Agustus

Kesepakatan Lintas Batas 1970 ini yang

1966 di Jakarta yang memberi penegasan garis

ditunjukkan dengan maraknya perdagangan

tapal batas (international boundary) kedua

ilegal. Perdagangan ilegal biasanya dilakukan

negara dengan rumusan sebagai berikut: “The

dengan memanfaatkan masyarakat setempat

Joint Survey Teams are now carriying out of

oleh pihak ketiga dengan cara memberikan

redefinition of international boundary at

sejumlah uang untuk kemudian dibelanjakan

priority area EF in accordance with the Treaty

barang-barang dari Malaysia oleh masyarakat

Series No. 32 (1930) signed between the

setempat. Barang-barang yang dibeli oleh

British and the Dutch on 26th March, 1928.”

masyarakat

tersebut

pelaksanaan

dikumpulkan

dalam

Selanjutnya, tuntutan masyarakat di

jumlah tertentu selanjutnya oleh pihak ketiga

sepanjang perbatasan untuk dapat saling

tersebut dibawa ke daerah lain untuk dijual

berkunjung dan berhubungan difasilitasi oleh

kembali baik di dalam maupun ke luar

pemerintah kedua negara melalui Pemufakatan

Kalimantan

Dasar

biasanya diperdagangkan secara ilegal ini pada

Lintas

Batas

yang biasa disebut

yang

umumnya berupa makanan ringan, biskuit,

1967.

minuman kaleng dan gula pasir. Padahal jika

Pemufakatan tersebut juga mengatur bahwa

mengacu pada Kesepakatan 1970 tersebut

lalu lintas barang ke dalam dan ke luar pada

disebutkan

daerah

melakukan perdagangan hanyalah masyarakat

Crossing”

pada

tanggal

perbatasan

26

on

Barang-barang

Border

dengan”Basic

Arrangement

Barat.

Mei

masing-masing

wajib

bahwa

dengan

yang

diperbolehkan

disalurkan melalui Pos Pengawas Perbatasan.

perbatasan

nilai

perdagangan

Ketentuan inilah yang menjadi dasar dari

maksimal M $. 600 per bulan per orang.

Kesepakatan Perdagangan Lintas Batas atau

Dalam perspektif hukum internasional.

Agreement on Border Trade between the

Indonesia dan Malaysia merupakan negara

Government of the Republic of Indonesia and

yang

the Government of Malaysia tahun 1970.

penguasa

Dalam Pasal (article) II sub 3 kesepakatan ini

Indonesia (17 Agustus 1945) dan Malaysia (31

diatur bahwa: ―The value of goods carried or

Agustus 1957) sebagai negara berdaulat atau

conveyed for purpose of overland border trade

negara

by any person specified in section 3 of Article I

perjanjian Westphalia tahun 1648) menuntut 87

mewarisi

wilayah

kolonial

modern

(suksesor)

sebelumnya.

(menurut

dari

Lahirnya

konsep

pasca

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak diadakannya garis demarkasi atau perbatasan

Pada

masa

ketika

2015

Indonesia

dan

di antara keduanya. Masalahnya, sebelum

Malaysia masih berada di bawah kekuasaan

Indonesia

negara

kolonial, hampir tidak ada sentuhan politik dan

modern, nyaris tidak ada batas-batas sosio-

ekonomi yang kuat di wilayah perbatasan

kultural antara masyarakat kedua negara.

karena peran pemerintah kolonial hanya

dan

Malaysia

menjadi

Di Kalimantan (Borneo), kehidupan sosio-kultural

masyarakat

mempengaruhi

dan

terikat

mendominasi

dan

suku

pusat

kekuasaan.

bahkan

saling

Jikalaupun ada maka sentuhan tersebut sekedar

dalam

ikatan

seputar penetapan garis demarkasi, terutama antara Belanda dan Inggris.152

kekerabatan yang sangat erat, terutama suku Melayu149

lingkaran

Dayak.150

Hal

ini

Seiring dengan terbentuknya Indonesia

menyebabkan meskipun batas-batas fisik telah

dan

Malaysia

sebagai

ditetapkan, batas-batas sosio-kultural antara

kesamaan

sosio-kultural

Indonesia dan Malaysia tidak pernah jelas.151

masyarakat

di

wilayah

negara

modern,

yang

dimiliki

perbatasan

tidak

berbanding lurus dengan kesamaan di bidang 149

Contohnya adalah Kesultanan Sambas yang memiliki riwayat yang panjang, mulai zaman Kerajaan Sambas Tua pada Masa Hindu (Abad 14) dan zaman Kesultanan Sambas Islam (Abad 17), dengan sejarah yang berkaitan dengan sejumlah kerajaan lain, termasuk yang ada di Malaysia (Johor dan Sarawak) dan Kesultanan Brunei Darussalam. Untuk lengkapnya lihat Pabali Musa, 2003, Sejarah Kesultanan Sambas Kalimantan Barat: Kajian Naskah Asal Raja-Raja dan Silsilah Raja Sambas, STAIN Pontianak Press dan Ford Foundation, Pontianak. Lihat juga Mary Somers Heidhues, 2008, Penambang Emas, Petani dan Pedagang di “Distrik Tionghoa” Kalimantan Barat, Yayasan Nabil, Jakarta, hlm. 15. 150 ―Dayak‖ adalah sebutan umum untuk penduduk asli Kalimantan (Borneo) yang non-muslim dan nonMelayu. Lihat Mary Somers Heidhues, ibid., hlm. 8. Etimologi sebutan ini masih diperdebatkan, namun ilmuwan Belanda, August Kaderland, yang diyakini mempergunakan sebutan ―Dayak‖ dalam pengertian di atas pada tahun 1895. Dewasa ini ―Dayak‖ diartikan sebagai sebuah suku bangsa yang terdiri dari 6 suku besar (Apokayah/Kenyah/Kayan/Bahau, Ot Danum/Ngaju, Iban, Murut, Klemantan, dan Punan) serta 405 sub suku kecil yang menyebar di seluruh Pulau Kalimantan (Borneo). Lihat juga J.U. Lontaan, 1975, Sejarah, Hukum Adat dan Adat Istiadat Kalimantan Barat, Pemda Tingkat I Kalbar. 151 Beberapa orang generasi tua di perbatasan IndonesiaMalaysia mengaku mereka baru mengetahui status kewarganegaraan yang mereka miliki berbeda dengan kerabatnya di wilayah Sarawak, Malaysia ketika Presiden Soekarno melancarkan kampanye ―Ganyang Malaysia‖ 27 Juli 1963 yang dilanjutkan dengan konfrontasi terhadap Malaysia.hingga tahun 1966.

ekonomi.

Yang

justru

terjadi

adalah

kesenjangan ekonomi yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan 152

Setidaknya sampai awal abad XIX, penguasa kolonial di Batavia tidak terlalu menunjukkan minat untuk melakukan eksploitasi terhadap wilayah pedalaman Kalimantan. Reputasi pulau ini sebagai terra incognita dan sebagai wilayah yang liar ditambah dengan pemahaman terhadap orang-orang Dayak pedalaman sebagai ―primitif‖ dan ―liar‖ menyebabkan kontrol Batavia terhadap wilayah ini hanya didasarkan pada sistem penyerahan wajib (verplichte leverantie) oleh para penguasa pribumi berdasarkan kontrak-kontrak yang mereka buat sebelumnya. Lihat Triana Wulandari, dkk., op. cit., hlm. 23-24 dan Mary Somers Heidhues, op. cit., hlm. 31-33. Terbaginya lingkup pengaruh kekuasaan kolonial, terutama di Kalimantan (Borneo) baru dimulai ketika James Brooke membangun kekuasaannya di Sarawak. Untuk melindungi kekuasaannya tersebut, Brooke berusaha mendapatkan perlindungan Inggris dengan menyerahkan Borneo kepada Inggris. Usaha tersebut berhasil dengan pengakuan eksistensi Brooke sebagai “Rajah of Sarawak” dan pemberian gelar kebangsawanan Inggris (Sir) kepada Brooke dan keturunannya (1847). Hal ini yang kemudian menggemparkan pemerintah Belanda, bukan saja di Batavia namun juga di Den Haag hingga akhirnya memicu konflik antara Inggris dan Belanda sampai disepakatinya Traktat London (1891). Gambaran lengkap mengenai hal ini dapat dilihat dalam Bab II buku Triana Wulandari, op. cit., hlm. 17-57.

88


2015

antara pemerintah Indonesia dan Malaysia

Minimnya infrastruktur dan layanan hak-hak

dalam memandang wilayah perbatasan negara,

kebutuhan dasar merupakan alasan masyarakat

yang kemudian mempengaruhi kebijakan-

perbatasan

kebijakan yang diputuskan dan pembangunan

pemerintah Indonesia. Padahal dalam lintasan

yang

sejarah,

dilakukan.

Indonesia

mengedepankan

yang

pendekatan

lebih

keamanan

merasa

masyarakat

saja,

ekonomi, sosial dan budaya di perbatasan.

Indonesia-Malaysia.

seluruh

Indonesia

wilayah

bahkan

perbatasan

dikategorikan

perbatasan

oleh

memiliki

kontribusi yang tidak dapat disepelekan begitu

mengakibatkan terabaikannya pembangunan

Hampir

―dianak-tirikan‖

di

terutama

pada

masa

konfrontasi

Di sisi lain, Malaysia yang berhasil

sebagai

mentransformasikan

perbatasannya

sebagai

daerah tertinggal. Sebaliknya Malaysia yang

―beranda depan‖ negara bukan saja berhasil

memandang

sebagai

halaman

mensejahterakan rakyatnya. Infrastruktur dan

melaksanakan

berbagai

layanan kebutuhan dasar yang disiapkan dan

pembangunan yang berhasil meningkatkan

disediakan oleh pemerintah Malaysia bahkan

kesejahteraan

dinikmati oleh sebagian warga Indonesia yang

depan

perbatasan

negaranya

rakyatnya

di

daerah

perbatasan.153

berada di wilayah perbatasan.

Dalam situasi kesamaan sosio-kultural

Lemahnya

kehadiran

negara

di

dan perbedaan tingkat kesejahteraan inilah

kawasan perbatasan dalam artian the art of

masyarakat di sisi perbatasan Indonesia hidup

governing

dan berinteraksi dengan kerabat-kerabatnya di

ketergantungan

sisi perbatasan Malaysia. Hal ini tentu saja

terhadap bukan saja negara tetangga, tetapi

menimbulkan

juga aktor-aktor selain negara.

rasa

ketidakpuasan

mereka

terhadap negara dan pemerintah Indonesia.

menyebabkan

adanya

masyarakat

perbatasan

Berkaitan

dengan

keberadaan

Pada umumnya masyarakat perbatasan merasa

Kesepakatan Perdagangan Lintas Batas tahun

dirinya diabaikan dalam proses pembangunan

1970, merupakan bentuk formalisasi dari

yang

dilaksanakan

oleh

pemerintah.

154

hubungan-hubungan

sosial

ekonomi,

khususnya perdagangan, yang dilakukan oleh 153

masyarakat yang sekarang telah dipisahkan

Robert Siburian, 2004, ―Kondisi Perekonomian Masyarakat Perbatasan: Entikong dan Nunukan‖ dalam Masyarakat Indonesia: Majalah Ilmu-ilmu Sosial Indonesia, Jilid XXX, No. 2, Tahun 2004, LIPI, Jakarta. hlm. 114-115. 154 Akumulasi kekecewaan masyarakat perbatasan tercermin dalam sebuah ungkapan: ―Hanya malaikat yang belum datang ke perbatasan‖. Ungkapan ini asalnya dari masyarakat perbatasan di Entikong. Saat ini ungkapan tersebut menjadi populer hampir di semua wilayah perbatasan darat Indonesia-Malaysia. Reaksi

oleh garis imajiner yang bernama perbatasan lain yang menunjukan kekecewaan masyarakat misalnya adalah: (ancaman) pindah kewarganegaraan dan dalam kasus yang terbaru adalah adanya satu desa di Kabupaten Sintang yang menolak ikut serta (golput) dalam Pilkada Gubernur Kalimantan Barat pada tanggal 20 September 2012 dengan alasan kecewa terhadap pemerintah (pusat dan daerah).

89


2015

negara. Karena itu, kesepakatan tersebut hanya

maksimal perdagangan lintas batas. Tidak

mengatur perdagangan secara tradisional dan

dapat dipungkiri bahwa masyarakat Indonesia

dalam skala kecil (sebesar RM. 600 per orang

yang hidup di wilayah perbatasan dengan

per bulan).

Malaysia lebih senang menggunakan mata

Nilai maksimal kuota perdagangan

uang Ringgit ketimbang Rupiah. Hal ini

sebesar RM. 600 yang dirasakan tidak

didasarkan pada dua alasan. Yang pertama

memadai lagi pada kondisi sekarang. Secara

bersifat praktis, yaitu: kurs Ringgit didasarkan

umum masyarakat perbatasan menginginkan

pada sistem nilai kurs tetap sehingga kurs

agar nilai maksimal tersebut ditambah lagi

Ringgit terhadap Dolar AS (US $) selalu stabil

hingga RM. 1.500.

pada perbandingan US $ 1 = RM. 3,8.155

Bila dikaji secara mendalam, keinginan

Alasan yang kedua lebih bersifat mendalam.

masyarakat perbatasan untuk meningkatkan

Bagi masyarakat perbatasan, penggunaan mata

nilai kuota maksimal perdagangan lintas batas

uang Ringgit juga dapat diartikan sebagai

tersebut menunjukkan bahwa masyarakat di

simbol bahwa sebagian dari kedirian subyektif

perbatasan masih sangat bergantung terhadap

dan kolektif mereka adalah ―Malaysia‖, dalam

produk-produk atau komoditas dari Malaysia.

arti bahwa adanya kesadaran psikologis bahwa

Keinginan seperti ini tidak didapati pada

mereka lebih mengenal dan lebih dihidupkan

masyarakat

Malaysia.

oleh Ringgit dibanding Rupiah. Dengan

Karena itu dapat diartikan bahwa dengan

demikian Ringgit tidak saja dipandang sebagai

naiknya nilai kuota maksimal perdagangan

alat

lintas batas maka semakin banyak pula

pemenuhan pada fasilitasi (pelayanan) negara

produk-produk atau komoditas yang bisa dibeli

kepada warganegaranya.156

di

Sarawak

perbatasan

dan

di

namun

sebagai

simbol

Implikasi dari berbagai masalah sosial

masyarakat di perbatasan Kalimantan Barat.

ekonomi yang terjadi di wilayah perbatasan

Namun logika ini juga dapat dibalik yaitu,

membuat masyarakat di perbatasan merasa

dengan meningkatnya nilai kuota maksimal

diabaikan hak-hak ekonominya oleh negara.

perdagangan

Hal

batas

pulang

transaksi

oleh

lintas

dibawa

sisi

maka

semakin

banyak pula komoditas yang bisa mereka jual

155

jumlah Ringgit, yang meningkat pula. Hal lain yang menarik dikaji berkaitan penggunaan

mata

uang

membuat

masyarakat

memiliki

Robert Siburian, ―Entikong: Daerah Tanpa Krisis Ekonomi di Perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak‖, dalam Antropologi Indonesia Vol. XXVI, No. 67 Tahun 2002, hlm. 92. 156 Adri, ―Kontestasi Politik Identitas dalam Fenomena Illegal Logging di Perbatasan Indonesia-Malaysia: Studi di Kecamatan Badau dan Lanjak, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat‖, dalam Journal Communication Spectrum, Vol. 1 No. 1 Februari-Juli 2011, hlm. 83.

ke wilayah Sarawak dengan keuntungan, yaitu

dengan

ini

Ringgit

Malaysia (RM) sebagai patokan nilai kuota 90


2015

loyalitas yang lemah terhadap negaranya

dilaksanakan secara kaku akan mengakibatkan

sendiri. Hal ini karena adanya pandangan

konflik yang luas dan serta pengabaian hukum. Fenomena

bahwa mereka memiliki hubungan sosial

‖menghindar‖

dan

ekonomi yang lebih rapat dengan masyarakat

‖melawan‖ hukum nasional yang dilakukan

di kawasan perbatasan dibandingkan dengan

oleh masyarakat di perbatasan menampakkan

pusat pemerintahan yang dirasakan jauh

kegagalan

mereka.

masyarakat.

Pandangan

ini

kemudian

bekerjanya Dalam

hukum

dalam

perspektif

sosial,

menimbulkan perasaan lemah dalam hal rasa

keberhasilan pelaksanaan sebuah peraturan

memiliki (feel of belonging) dan penghayatan

hukum sangat ditentukan oleh beberapa faktor.

identitas nasional (internalization of national

Menurut William J. Chambliss dan Robert B.

identity).

Seidman, bekerjanya hukum dalam masyarakat

Masyarakat

perbatasan

melibatkan beberapa unsur atau aspek yang

memiliki kecenderungan untuk memelihara

saling memiliki keterkaitan sebagai suatu

hubungan ekonomi transnasional walaupun

sistem.

mereka harus melanggar hukum nasional.

lembaga

Dalam banyak kejadian hal ini terjadi karena

institutions), lembaga penerap sanksi/penegak

mereka hanya memiliki sedikit pilihan karena

hukum, pemegang peran (role occupant) serta

pemerintah gagal mengintegrasikan kawasan

kekuatan sosietal personal (societal personal

perbatasan ke dalam ekonomi nasional yang

force), budaya hukum serta unsur-unsur

lebih besar.157 Masyarakat perbatasan juga

umpan

memperlihatkan

di

wilayah

kecenderungan

untuk

Beberapa

aspek

pembuat

balik

tersebut

hukum

(feed

back)

(law

yaitu: making

dari

proses

bekerjanya hukum yang sedang berjalan.

159

menghindari, mengelak atau melawan hukum

Chambliss dan Seidman berpendapat

yang mereka lihat sebagai campur tangan atas

bahwa kekuatan sosietal personal yang ada

kepentingan mereka dan cara hidup mereka

dalam masyarakat keberadaannya menekan

yang khas dan unik. Dalam situasi seperti ini,

lembaga pembuat hukum secara langsung dan

meminjam pendapat Martinez

158

, jika hukum

lembaga

yang mengatur interaksi di perbatasan ini

penerap

sanksi/penegak

hukum

secara tidak langsung, sedangkan lembaga penerap

sanksi/penegak

hukum

juga

157

Michiel Baud dan Willem van Schendel, ―Toward a Comparative History of Borderlands‖ dalam Journal of World History, Vol. 8, No. 2, (Fall, 1997), University of Hawai‘i Press, hlm. 229. 158 Oscar J. Martinez, ―The Dynamics of Border Interaction: New Approaches to Border Analysis‖, dalam Clive H. Schofield (ed.), 1994, Global Boundaries, World Boundaries, Vol.1,.Routledge, London, hlm. 12.

mengalami tekanan langsung dari kekuatan sosietal personal. Lembaga pembuat hukum bekerja dengan membuat peraturan yang 159

William J. Chambliss & Robert B. Seidman, 1971, Law, Power and Order, Addison-Wesley Publishing Co., Philipine, hlm. 12,

91

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak ditujukan

untuk

Lembaga

penerap

mengatur

masyarakat.

2015

nilai, gagasan, dan konsep yang berasal dari

hukum

masyarakat.161 Dalam kaitannya dengan proses

bertugas untuk memastikan peraturan tersebut

bekerjanya hukum, Satjipto juga mengatakan

ditegakkan oleh masyarakat dan memberikan

bahwa pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan

sanksi atas setiap pelanggaran peraturan

oleh hukum sama sekali tidak otonom, namun

tersebut, sementara masyarakat merupakan

saling kait-berkait dengan proses yang terjadi

tujuan akhir dari bekerjanya hukum.160

di masyarakat.162 Artinya bahwa antara hukum

sanksi/penegak

Dalam fenomena ―penghindaran‖ dan

dan proses yang terjadi di masyarakat terdapat

―penolakan‖ hukum nasional oleh masyarakat

hubungan saling mengontrol satu dengan

di daerah perbatasan menampakkan suatu

lainnya.

gejala bahwa pembuatan peraturan hukum (law making) sebagai bagian dari politik

Menuju

hukum merupakan hasil ―keputusan politik‖

Masyarakat

atau kebijakan publik yang tidak, ataupun

Kemungkinan

setidaknya kurang, didukung oleh basis sosial

Pemenuhan

Hak

Perbatasan:

Menyikapi

berbagai

Ekonomi Beberapa

persoalan

di

kemasyarakatan yang memadai. Peraturan

wilayah-wilayah perbatasan, harus dirumuskan

hukum tersebut, khususnya yang berkaitan

model pembangunan wilayah perbatasan yang

dengan pengelolaan perbatasan, menampakkan

dapat mengubah berbagai efek negatif menjadi

kecenderungan

efek positif bagi daerah-daerah yang berada di

hanya

sebagai

ungkapan

keinginan pembuatnya semata.

wilayah perbatasan di Indonesia, khususnya di

Ditempatkannya

masyarakat

perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak.

perbatasan dalam posisi cenderung sebagai obyek dari kebijakan pengelolaan

Dalam kaitannya dengan pemenuhan

pembangunan dan

perbatasan,

telah

hak-hak ekonomi masyarakat di perbatasan,

terjadi

model

kerjasama

pengelolaan

perbatasan

pemisahan antara hukum dengan masyarakat

negara yang disusun harus memperhatikan

yang menjadi adressat-nya. Hal ini merupakan

beberapa

kondisi yang tidak ideal, karena menurut

pengelolaan perbatasan negara tersebut harus

Satjipto

dapat

dibangun dengan landasan filosofis bernegara,

Masyarakat

yaitu Pancasila, terutama sila kelima ―keadilan

menurutnya merupakan sumber daya yang

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia‖, dan

memberi hidup (to nature) dan menggerakkan

tujuan bernegara sebagaimana tertuang dalam

dipisahkan

Rahardjo, dari

hukum

masyarakat.

tidak

hukum tersebut, yaitu antara lain dengan nilai160

161

hal.

Pertama

model

kerjasama

Satjipto Rahardjo, 2007, Biarkan Hukum Mengalir, Kompas Gramedia, Jakarta, hlm. 133. 162 Ibid.

Ibid.

92


2015

Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia

diimplementasikan dengan baik oleh masing-

tahun 1945 (UUD 1945), terutama tujuan

masing negara.

―memajukan

kesejahteraan

keduanya

identik

umum‖,

dengan

yang

Berkaitan dengan hal tersebut, model

pemenuhan

pengelolaan

perbatasan

China-Vietnam

kesejahteraan dan hak-hak dasar, termasuk

mungkin dapat menjadi pelajaran. Kerjasama

hak-hak ekonomi, masyarakat.

antara

kedua

negara

didasarkan

pada

Kedua, model kerjasama pengelolaan

pembangunan perdagangan lintas batas (trade-

perbatasan negara harus didesain agar mampu

based border development) dengan intensitas

mendorong perubahan paradigma pengelolaan

pembangunan zona industri di kedua wilayah

perbatasan dari security approach menuju

negara

prosperity

Pemerintah

dari

aspek keamanan. Selain itu model tersebut

memberikan

dukungan

juga harus didesain sedemikian rupa agar

keuntungan maksimal bagi wilayah perbatasan

responsif

kedua negara karena adanya kesamaan konsep

approach

tanpa

terhadap

meninggalkan

kebutuhan

nyata

masyarakat, khususnya di perbatasan, agar dapat

dihasilkan

mendorong

kebijakan

pemenuhan

masyarakat

di

memperkecil

yang

menarik

kedua

investasi.

negara

bagi

juga

terciptanya

pembangunan kawasan perbatasan. Adopsi terhadap model pengelolaan

ekonomi

perbatasan China-Vietnam menjadi menarik

sekaligus

karena perbatasan Kalimantan Barat dan

kesejahteraan

Sarawak sesungguhnya adalah wilayah yang

perbatasan

dengan negara tetangga. Ketiga,

berhasil

dapat

hak-hak

kesenjangan

yang

sangat potensial, strategis dan mempunyai bagaimanapun

potensi sumberdaya secara ekonomi. Dengan

kerjasama pengelolaan perbatasan merupakan

potensi yang sedemikian rupa pemanfaatan

kegiatan yang bersifat bilateral maka model

melalui

kerjasama

negara

mengedepankan investasi dan pembangunan

harus memperhatikan prinsip-prinsip dalam

infrastruktur seperti yang dilakukan China-

hukum internasional, terutama yang berkaitan

Vietnam dapat menumbuhkan pusat-pusat

dengan

atau

pertumbuhan baru serta menciptakan aktivitas

perjanjian internasional. Hal ini berkaitan

ekonomi dan pembangunan daerah yang nyata

dengan bagaimana kesepakatan-kesepakatan

di wilayah perbatasan Kalbar-Sarawak.

bilateral

karena

pengelolaan

perbatasan

kesepakatan-kesepakatan

dibuat

dengan

perbatasan

yang

saling

Pada saat Sarawak telah menetapkan

menguntungkan (mutual benefit) dan pada

diri dan bergerak menuju growth industry

akhirnya

center, keberadaan perbatasan Kalimantan

dihormati,

dasar

pengelolaan

dipatuhi

dan

Barat-Sarawak yang mempunyai sumber daya 93

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak secara

potensial

untuk

keunggulan komparatif dibandingkan dengan

mendapat ‖limpahan‖ investasi yang ada di

daerah perbatasan negara tetangga. Akan tetapi

sisi Sarawak, Malaysia. Hal ini kiranya dapat

hingga saat ini belum terdapat kejelasan

terwujud

kesepakatan-kesepakatan

mengenai bagaimana model PKSN; bagaimana

kerjasama pengelolaan perbatasan Kalimantan

strategi pencapaiannya; siapa sektor terdepan

Barat-Sarawak mengakomodasi hal tersebut.

yang bertanggung jawab untuk mewujudkan

bila

dapat

diarahkan

2015

Untuk lebih mendukung terjadinya

hal itu; bagaimana pembagian peran antara

‖limpahan‖ investasi dari sisi Sarawak ke arah

pusat dan daerah dalam mewujudkan PKSN;

sisi

Barat,

serta apakah semangat pembentukan PKSN

dan

juga akan diadaptasi oleh BNPP dan badan-

kapasitas

badan pengelola perbatasan di tingkat daerah

perbatasan

diperlukan

pula

kebijakan

serta

di

Kalimantan

dukungan

regulasi

peningkatan

kelembagaan berkaitan dengan pengelolaan

dalam pengelolaan perbatasan.

perbatasan negara. Dalam hal ini, pemerintah

Pemerintah

juga

perhatian

manajemen

komoditas yang dihasilkan wilayah perbatasan

negara

dengan

Indonesia

lebih

prosperity

wilayah Sarawak dalam bentuk mentah dan

approach. Salah satu yang paling penting

tanpa pengaturan yang jelas. Akibatnya di

adalah

pembuatan

samping harga jual yang relatif rendah,

regulasi dan kebijakan yang dapat menembus

pendapatan negara relatif kecil, yang paling

hambatan-hambatan terjadinya investasi di

penting adalah nilai tambah dan dampak

perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak serta

ekonomi tidak terjadi di wilayah Kalimantan

mengedepankan pembangunan infrastruktur

Barat. Semua nilai tambah dan dampak

yang dapat mendukung masuknya investasi di

pergerakan ekonomi justru terjadi di wilayah

perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak.

negara tetangga. Oleh karena itu perlu ada

dengan

pada

pola

mengarahkan

Hal ini penting mengingat Pasal 1

regulasi

kemudian

barang-barang

meninggalkan pola security approach dan mengarah

dan

ekspor

memberi

Republik Indonesia harus lebih memperbaiki perbatasan

pada

harus

ekspor

di

wilayah

angka 22 Peraturan Pemerintah Nomor 26

termasuk

Tahun 2008 tentang RTRW Nasional telah

keberpihakan

untuk

menetapkan kawasan perbatasan sebagai Pusat

perekonomian

di

Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), yang

Indonesia.

berarti bahwa untuk ke depan kawasan

dipasarkan

perdagangan

ke

perbatasan

tradisional

dan

mengembangkan

wilayah

perbatasan

Agar dapat efektif untuk mencapai

tersebut akan menjadi pusat kegiatan yang

tujuan

memiliki keunggulan kompetitif dan sekaligus

ekonomi, pengelolaan perbatasan yang lebih 94

optimalisasi

pemenuhan

hak-hak

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak mengutamakan seharusnya

pendekatan juga

pendekatan

lebih

berbasis

kesejahteraan

Terkait

menggunakan

hal

tersebut,

pengelolaan perbatasan negara membutuhkan

Dengan

pemahaman yang komprehensif yaitu dengan

menggunakan pendekatan berbasis hak, dalam

turut menempatkan penduduk di wilayah

pengelolaan

negara,

perbatasan (borderland communities) sebagai

masyarakat diberikan ruang dan kesempatan

bagian dari subyek pengelolaan perbatasan.

yang

Untuk itu sistem pengelolaan perbatasan harus

wilayah

luas

untuk

berkontribusi

hak.

dengan

2015

perbatasan

turut

dan

berpartisipasi,

menikmati

hasil

melibatkan peran para stake holders, termasuk

pembangunan dalam segala aspek. Selain itu

dalam hal ini masyarakat yang hidup di

melalui pendekatan yang berbasis hak, strategi

wilayah perbatasan itu sendiri, untuk membuat

pembangunan dan pengelolaan perbatasan

kebijakan serta melakukan review terhadap

negara akan terfokus pada penggalian akar

misi yang ingin dicapai dalam pengelolaan

masalah sehingga dapat dirumuskan strategi

perbatasan negara.

pembangunan yang bersifat holistik, jangka

Dalam

hubungan

perjanjian

dengan

panjang dan terintegrasi. Hal penting lainnya

tetangga,

dari digunakannya pendekatan berbasis hak

mengenai kerjasama pengelolaan kawasan

adalah bahwa pengelolaan perbatasan sebagai

perbatasan harus dibuat dan dilaksanakan

bagian dari pembangunan harus sejalan dengan

berdasarkan

tuntutan HAM sebagaimana diatur dalam

(mutual benefit) dalam arti bahwa masing-

hukum nasional dan internasional.163

masing wilayah perbatasan dan terutama

prinsip

atau

negara

kesepakatan

keuntungan

bersama

masyarakat yang tinggal di wilayah itu mendapatkan

IV. Penutup Untuk mewujudkan pemenuhan hak ekonomi

dalam

pengelolaan

keuntungan

dari

perjanjian

tersebut.

perbatasan

prinsip keadilan sosial harus mendorong

Daftar Pustaka

pemahaman cara pandang atau wawasan

Adri, ―Kontestasi Politik Identitas dalam Fenomena Illegal Logging di Perbatasan Indonesia-Malaysia: Studi di Kecamatan Badau dan Lanjak, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat‖, dalam Journal Communication Spectrum, Vol. 1 No. 1 Februari-Juli 2011.

bahwa wilayah perbatasan negara merupakan bagian dari wilayah nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi.

163

Baud, Michiel & Willem van Schendel, ―Toward a Comparative History of Borderlands‖ dalam Journal of World

M. Syafari Firdaus, dkk., (eds.), 2007, Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia: Sebuah Panduan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, hlm. 1.

95


2015

Entikong dan Nunukan‖ dalam Masyarakat Indonesia: Majalah Ilmuilmu Sosial Indonesia, Jilid XXX, No. 2, Tahun 2004, LIPI, Jakarta.

History, Vol. 8, No. 2, (Fall, 1997), University of Hawaii Press. Heidhues, Mary Somers, 2008, Penambang Emas, Petani dan Pedagang di “Distrik Tionghoa” Kalimantan Barat, Yayasan Nabil, Jakarta.

Wulandari, Triana, et. al., 2009, Satu Ruang Dua Tuan: Sejarah Wilayah Perbatasan Entikong-Malaysia 18452009, Gramata Publishing, Depok.

Chambliss, William J. & Robert B. Seidman, 1971, Law, Power and Order, Addison-Wesley Publishing Co., Philipine. Faisal, Sanafiah, 1990, Penelitian Kualitatif; Dasar-Dasar dan Aplikasi, YA3, Malang. Firdaus, M. Syafari, dkk., (eds.), 2007, Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia: Sebuah Panduan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta. Lontaan, J.U., 1975, Sejarah, Hukum Adat dan Adat Istiadat Kalimantan Barat, Pemda Tingkat I Kalbar. Martinez, Oscar J., ―The Dynamics of Border Interaction: New Approaches to Border Analysis‖, dalam Clive H. Schofield (ed.), 1994, Global Boundaries, World Boundaries, Vol.1, Routledge, London. Musa, Pabali, 2003, Sejarah Kesultanan Sambas Kalimantan Barat: Kajian Naskah Asal Raja-Raja dan Silsilah Raja Sambas, STAIN Pontianak Press dan Ford Foundation, Pontianak. Rahardjo, Satjipto, 2007, Biarkan Hukum Mengalir, Kompas Gramedia, Jakarta. Siburian, Robert, ―Entikong: Daerah Tanpa Krisis Ekonomi di Perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak‖, dalam Antropologi Indonesia Vol. XXVI, No. 67 Tahun 2002. --------------------, 2004, ―Kondisi Perekonomian Masyarakat Perbatasan: 96


2015

PEMBAHARUAN SISTEM PERADILAN ANAK MELALUI RESTORATIVE JUSTICE

Oleh : Sri Ismawati dan Herlina ([email protected]) Abstrak Penyelesaian perkara anak berdasarkan UU No. 3 Tahun 1997 cenderung Berkonflik dengan Hukum (ABH), dan telah diperbaharui dengan UU No. 11 Tahun 2012 yang sudah diberlakukan pada bulan Juli tahun 2014. . Pendekatan ini menjadi penting karena proses peradilan anak yang selama ini dijalankan bersifat retributif dan punitif. Tawaran model restorative justice dalam restorative dialog dan diversi yang paling mungkin diterapkan di Indonesia, harusnya dibangun sebagai suatu mekanisme informal yang bersumber dan mengacu pada kearifan lokal ataupun hukum adat yang ada di seluruh Indonesia. Acuan ke kearifan lokal dan hukum adat di Indonesia, jelas akan lebih sesuai dan dirasakan lebih mungkin diterima, dikarenakan model atau mekanisme yang dilakukan dilandasi oleh nilai-nilai, asas-asas dan norma yang berfilosofi dan berkepribadian Indonesia. Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Sistem Peradilan Pidana Anak dan Diversi Abstract The child case settlement based on law Number 3 / 1997 tends to have disadvantage toward child conflicting with the law. This law has been renewed with law number 11 / 2014 which is implemented in Juli 2014, formulating the settlement of child judicial case which has a priority in restorative approach and make it as compulsory for law enforcer in every levels to empower divertion. The affering of restorative justice model in restorative dialogue and divertion which are possibly applied in Indonesia should be built as an informal resourced mechanism and refers to local wisdom and custom law. The reffering of local wisdom and custom law is clearly more suitable and it likely can be accepted because the models or mechanism which have a foundation of values, principles and norms, having Indonesian philosophy and character. Key word : Restorative Justice, Criminal Justice System of the child, Divertion.

97


2015

adjudikasi dan pasca adjudikasi. Tahap praadjudikasi meliputi penyidikan dan penyelidikan, tahap adjudikasi, meliputi pemeriksaan dan pembuktian tuntutan pihak jaksa dan tahap pasca adjudikasi, meliputi

eksekusi keputusan pengadilan

yang telah berketetapan seperti pemidanaan

1. Pendahuluan Sistem peradilan pidana anak merupakan

dan pembebasan, pelepasan.

keseluruhan proses penyelesaian perkara anak

Tahap-tahap ini juga berlaku bagi

yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap

penanganan anak-anak yang berhadapan

penyelidikan

dengan hukum. Namun membawa anak ke

sampai

dengan

tahap

pembimbingan setelah menjalani pidana. Sistem

dalam

peradilan pidana anak disini dimaknai sebagai

harusnya merupakan upaya terakhir setelah

suatu sistem yang menunjuk pada bekerjanya

upaya nonformal tidak bisa dilakukan.

peradilan pidana anak, baik dalam menjalankan

Prinsip The Beijing Rules

fungsinya sebagai criminal justice system maupun

terhadap

sebagai criminal justice process, yang berada di

dihindarkan dari pidana penjara. Penjatuhan

bawah peradilan umum. Secara umum Sistem

pidana merupakan upaya terakhir, karena

peradilan pidana (Criminal Justice System )

penjatuhan pidana terhadap pelaku anak

meliputi

berakibat

sistem

masyarakat penegakan kejahatan

peradilan

dalam

dengan tujuan melakukan hukum

untuk

terhadap

memberantas

mesin

sistem

anak

peradilan

pelaku

anak

menentukan

tindak

memasuki

pemasyarakatan (penjara).

pidana

pidana

lembaga Pelaksanaan

pelaku

peradilan pidana anak dalam Standard

kejahatan,

Minimum Rules for the Administration of

melindungi masyarakat dari suatu kejahatan

Juvenile Justice, mensyaratkan

dengan menerapkan prinsip keadilan dan

prinsip peradilan pidana anak, yang akan

melakukan

bermuara pada keadilan restoratif yang salah

rehabilitasi

serta

resosialisasi

pelaku kejahatan. Secara sempit sistem peradilan pidana meliputi kepolisian, lembaga

kejaksaan,

pemasyarakatan,

satunya menggunakan diversi.

unsur-unsur

pengadilan yang

Dengan diberlakukannya

tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

saling

Anak, yang menggantikan UU No. 3 Tahun 1997

melalui beberapa tahapan proses peradilan

mensyaratkan

pidana

Keadilan

tahap

UU No. 11

dan

bekerja sama dalam menegakan keadilan,

yaitu

prinsip-

pra-adjudikasi, 98

tentang

Pengadilan

pengutamaan

Restoratif

dalam

Anak,

pendekatan melakukan


2015

keseluruhan proses penyelesaian perkara

tujuan sistem peradilan pidana anak, seperti

Anak yang berhadapan dengan hukum,

ketentuan

mulai tahap penyelidikan sampai dengan

pelaksanaan proses diversi, tata cara dan

tahap pembimbingan setelah menjalani

koordinasi pelaksanaannya.

pidana.

yang

mengatur

tentang

Pedoman pelaksanaan proses diversi,

Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka

tata cara dan koordinasi pelaksanaannya

6 merumuskan bahwa Keadilan Restoratif

mutlak diperlukan sebagai amanat dari

adalah penyelesaian perkara tindak pidana

Pasal 15 UU No. 11 Tahun 2012. Pasal 1

dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga

angka 7 menyebutkan bahwa diversi adalah

pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait

pengalihan penyelesaian perkara anak dari

untuk bersama-sama mencari penyelesaian

proses peradilan pidana ke proses di luar

yang adil dengan menekankan pemulihan

peradilan

kembali

bukan

merupakan salah satu model/cara/media

pembalasan. Dengan demikian Keadilan

yang dapat merepresentasikan keadilan

restoratif dapat dikatakan sebagai suatu

restoratif, sebagaimana terumus di dalam

pendekatan keadilan yang diarahkan pada

Pasal 5 UU No. 11 Tahun 2014.

pada

semula

kebutuhan korban dan

dan

pelaku,

pidana.

Diversi

sendiri

dengan

Berdasarkan uraian latar belakang di

mengutamakan dialog antara korban dan

atas, maka maka penulis tertarik untuk

pelaku sehingga tercapai tujuan pemulihan

membahas bagaimanakah implementasi dari

masalah yang memuaskan kedua belah

pengaturan keadilan restoratif dalam sistem

pihak tanpa adanya pembalasan. Pelaku

peradilan pidana anak di Indonesia dan

didorong untuk mengakui kesalahan dan

Bagaimanakah model diversi yang sesuai

mengambil tanggungjawab atas perbuatan

dengan tujuan keadilan restoratif dalam

yang dilakukannya, dan korban didorong

sistem peradilan pidana anak.

untuk memainkan peran aktif dalam proses penyelesaian masalah.

II. Metodologi Penelitian

Sejalan dengan pemberlakuan UU No.

Penelitian ini utamanya menggunakan

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak,

utamanya

metode pendekatan hukum

dalam

normatif

mengimplementasikan ketentuan Pasal 5 ayat (1),

atau doktrinal.

yuridis

Penelitian ini

disebut juga penelitian perpustakaan atau

ayat (2) dan ayat (3), maka

studi dokumen164.

Penelitian dengan

diperlukan seperangkat ketentuan yang dapat dijadikan pedoman untuk mencapai

164

Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek,, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm 13.

99

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak pendekatan normatif yuridis, ini digunakan

diidentikkan

untuk

dengan tahapan sesuai dengan pendekatan

mencermati

perundang-undangan

yang mengatur Sistem Peradilan Pidana

untuk

memahami

norma

dilakukan

yang digunakan.

Anak khususnya anak berhadapan dengan hukum,

sebagai

2015

Teknik pengumpulan data dilakukan

konsep-

dengan studi pustaka terhadap bahan hukum

konsep/rumusan keadilan restroratif dalam

primer, bahan hukum skunder166 dan bahan

mengidentifikasi

hukum

dan

mengkaji

hukum

tersier

melalui

inventarisasi,

positif (ius constitutum). Penerapan metode

seleksi, dan sistematisasi, guna menelusuri

pendekatan normatif atau normatif

ini

dokumen dan kepustakaan sesuai masalah

tujuan

penelitian dengan menggunakan teknik

penelitian ini adalah untuk mengkaji secara

yang berlaku di bidang studi kepustakaan

normatif pengaturan dalam Undang-undang

ditambah

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

pendukung. Alat Pengumpul data yang

Peradilan

digunakan adalah kuisioner terbuka dan

tepat

digunakan

Pidana

dikarenakan

Anak.

penggunaan Studi

Demikianpun

dokumen dilakukan

catatan

wawancara

peneliti

terhadap data sekunder, meliputi 3 (tiga)

internet.

bahan

dengan kegiatan

hukum

primer,

bahan

hukum

sekunder dan bahan hukum tertier.

Tahapan

berupa

sebagai

buku,

data

jurnal,

penelitian dimulai inventarisasi hukum

positif sampai dengan penelitian asas-asas hukum167.

Untuk melengkapi penelitian normatif yang diterapkan peneliti, maka penelitian ini juga akan menggunakan data pendukung

166

Lihat Peter Mahmud Marzuki; Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hal.141, bahan Hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas; terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, sedangkan bahan-bahan skunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar komentar atas putusan pengadilan. 167 Inventarisasi hukum dilakukan terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tertier, mulai dari Undangundang Dasar 1945, Undang-undang tentang Kesejahteraan Anak, Perlindungan Anak, Kesejahteraan Anak, Pengadilan Anak, sistem Peradilan Pidana Anak beserta peraturan organik yang berkitan dengan pengaturan undang-undang pokok tentang anak. Penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap ketentuan hukum positif yaitu terhadap asas-asas yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang

dari lapangan, yang diarahkan kepada para akademisi. Tujuan dari data pendukung ini untuk mendapat masukan tentang model diversi

yang

mungkin

diterapkan

di

Indonesia ketika menyelesaikan perkara anak. Spesifikasi Penelitian ini merupakan penelitian

kualitatif

dengan

ranah

penelitian Hukum Normatif165 yaitu hukum 165

Paulus Hadisuprapto. Ilmu Hukum Dan Pendekatannya. Makalah diskusi dalam rangka Dies Natalis Fakultas Hukum UNDIP Semarang, 17 Januari 2006. hal. 15

100

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak Pengolahan

data

tahapan editing data,

dilakukan melalui

Membahas

memeriksa data pada

implementasi

dan

dari

2015

menganalisis

pengaturan

keadilan

instrument penelitian yang telah terjawab

restoratif dalam sistem peradilan pidana,

sesuai dengan tujuan penelitian; Coding data,

sangat berkaitan dengan penerapan prinsip ini

mengklasifikasi

dalam menyelesaikan perkara anak yang

data

melalui

pemberian

identitas tertentu sehingga mempunyai

arti

berhadapan dengan hukum. Hal ini berarti

saat melakukan analisis; Tabulating, penyajian

dalam

data dengan memasukkan data pada tabel-tabel

penyelesaiannya sangat tergantung dari nilai

tertentu,

tertentu,

dan norma yang dirumuskan dalam ketentuan

guna

yang mengatur tentang peradilan pidana anak,

mengatur

menghitungnya

identitas

dan

dinaratifkan

dipahami secara utuh. Setelah

konteks

dimana

dilakukan

dimaksud

merupakan

data,

pedoman atau dasar hukum melaksanakan

yang

peradilan anak. Dasar hukum untuk peradilan

deduktif,

anak itu disandarkan pada Undang-undang

berlandaskan pada teori, konsep, pendapat-

No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

pendapat untuk membuat suatu simpulan

Pidana

berdasarkan data yang telah disajikan secara

sebagaimana diketahui pada bulan juli baru

naratif deskriptif.

saja

dilanjutkan

dengan

dilakukan

melalui

pengolahan

ketentuan

implementasi,

Analisis

data,

penalaran

Hasil dari wawancara yang merupakan data

pendukung

menggantikan

undang-undang

ini

lama

Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Secara makro kedua undang-undang ini

mengetahui pendapat atau persepsi akademisi

dimaksudkan sebagai dasar dari ketentuan

terhadap

mungkin

hukum pidana formal dalam menyelesaikan

ketika

perkara anak ke dalam mesin sistem peradilan

membawa perkara anak ke dalam media

pidana anak agar ketika anak masuk dalam

diversi.

mesin ini, anak dijamin dan dilindungi hak-

diterapkan

oleh

diversi penegak

dianalisis

Undang-undang

guna

model

akan

Anak.

yang hukum

haknya. Perlindungan hak-hak anak dalam penyelesaian perkara anak bermasalah hukum

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

ini tentu

Implementasi dari Pengaturan Keadilan

memerlukan keterlibatan

aparat

penegak hukum yang mampu memahami

Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana

masalah

Anak

anak

secara

paedegogik

dan

psikologis, sebagaimana dirumuskan dalam konsiderans huruf a UU Nomor 3 Tahun 1997 Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

: ―Bahwa anak adalah bagian dari generasi 101

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak muda

memiliki

peranan

strategis

Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 127/Pid.Sus/ 2012/PN.Bi, hal ini dikarenakan Penuntut Umum telah menerapkan prinsip restorative justice dengan tidak menuntut terdakwa untuk dijatuhi hukuman pidana penjara.Mengenai relasi implementasi prinsip restorative justice dengan putusan hakim dapat dilihat, meskipun dakwaan Penuntut Umum terbukti, dan terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak hakim menjatuhkan putusan bersalah namun tidak disertai dengan pidana penjara. Penulis berpendapat hal itu sudah benar yakni dalam melakukan pemeriksaan serta putusan yang dijatuhkan dalam persidangan telah sesuai dengan prinsip restorative justice yang meniadakan hukuman pidana penjara.

dan

mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang‖. Pergantian ini cukup menunjukan adanya pergeseran peradilan dari tujuan yang bersifat retributive justice ke arah restorative justice. UU No. 11 Tahun 2012 sebagai UU peradilan anak yang baru secara tegas meninggalkan tujuan keadilan retributif dan mengutamakan keadilan restoratif. Dalam UU sarat dengan pengaturan

pasal-pasal

tentan

restorative

justice dan diversi sebagai model untuk mencapai keadilan restoratif. Melalui

studi

hukum

2015

doktrinal

Jika

dicermati,

putusan

Hakim

ditemukan praktek penerapan keadilan jenis ini

Pengadilan Negeri Boyolali di atas dijatuhkan

di dalam menyelesaiakan perkara anak yang

pada tahun 2012, dimana pada masa ini

berhadapan dengan hukum. Pengadilan Negeri

ketentuan

Boyolali, misalnya telah menerapkan keadilan

mengadili anak adalah UU No. 3 Tahun 1997,

ini dengan memutuskan anak yang berhadapan

yang

dengan hukum tidak dijatuhi pidana penjara,

keadilan restoratif. Putusan Hakim dimaksud

sebagai mana tertulis dalam abstrak hasil

dapat dimaknai sebagai putusan yang sudah

penelitian Anggora Adi Pratomo dan kawan-

memiliki

kawan, sebagai berikut

168

:

yang

diketahui

visi

masih

tidak

digunakan

mengatur

kedepan

untuk

untuk

tentang

tujuan

perlindungan anak.

Prinsip restorative Justice telah diimplementasikan dalam pemeriksaan perkara pencabulan dengan korabn dan terdaka anak di dalam studi kasus putusan

Berbicara

mengenai

putusan-

putusan hakim yang bersifat visioner secara umum dapat dilihat pendapat dari Hakim

168

Anggoro Adi Pratomo, Triyanti Setyo Prabowo, Rico Bayu Bima Angriawan, Hasil Penelitian, Implementasi Prinsip Restorative Justice dan Relasinya Dengan Putusan Dalam Perkara Percabulan Dengan Korban dan terdakwa Anak ( Studi Kasus Dalam Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 127/Pid.Sus/2012/PN.Bi

agung

Sapardjaja169

169

Komariah Dikatakan

Emong bahwa

Komariah Emong Sapardjaja; www.hukumonline.com, jumat tanggal 27 April 2012,

102

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak Mahkamah Agung sudah sejak lama

2015

nafkah kepada istri dan anak-anak. Salah satu pertimbangannya adalah yang dibutuhkan oleh korban adalah nafkah bulanan, sedangkan pelaku berharap tidak dipecat dari pekerjaannya sebagai PNS. ―Dengan demikian kepentingan hukum kedua pihak dapat terakomodasi,‖ demikian Komariah. Komariah juga menyebutkan keadilan restoratif terdapat dalam perkara narkotika. Dijelaskan Komariah, akhirakhir ini para hakim sering dihadapkan pada dakwaan tunggal dalam kasus narkotika. Biasanya jaksa hanya menggunakan Pasal 112 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal tersebut intinya memberi ancaman pidana bagi seorang yang kedapatan menguasai narkotika. Padahal fakta dalam BAP maupun di persidangan terungkap bahwa pelaku sebenarnya sedang atau selesai menggunakan narkotika dalam jumlah yang sangat kecil sehingga harusnya didakwa dengan Pasal 127 UU Narkotika. Pasal itu mengatur mengenai penyalahgunaan narkotika dimana hakim dibolehkan menjatuhkan sanksi berupa rehabilitasi medis. Dalam perkara seperti ini MA akhirnya memvonis pelaku dengan hukuman penjara yang ringan dikurangi masa rehabilitasi medis. Demikian terdapat dalam Pasal 566 K/Pid.Sus/2012. Kasus terakhir yang dicontohkan Komariah menerapkan keadilan restoratif adalah perkara Nomor 2399K/Pid.Sus/2010. Dalam kasus ini Mahkamah Agung menyatakan bahwa terdakwa memang terbukti melakukan korupsi sesuai Pasal 2 UU Pemberantasan Korupsi. Namun karena kerugian negara yang timbul dari uang yang dikorupsi terdakwa ‗hanya‘ Rp2,9 juta, maka hakim hanya menghukum terdakwa selama setahun penjara. Padahal

menerapkan keadilan restoratif. Walaupun tidak seutuh teori keadilan restoratif seperti dikemukakan para pakar, dimana seharusnya dilibatkan banyak pihak, yaitu korban, pelaku, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Putusan dimaksud yang menurut hakim agung ini sudah menggunakan keadilan restoratif terlihat pada beberapa perkara seperti di bawah ini, sebagaimana dikutip dari berita hukum online.com: Komariah mengatakan MA sudah beberapa kali mengeluarkan putusan yang menerapkan prinsip keadilan restoratif itu. Dalam putusan perkara pidana No. 1600 K/Pid/2009misalnya MA mempertimbangkan pencabutan pengaduan, walaupun pencabutan tersebut sudah melewati batas waktu yang ditentukan dalam aturan KUHP. Alasannya karena keluarga korban dan keluarga pelaku. ―Terlebih lagi karena mereka masih sekeluarga,‖ tulis Komariah seperti tertuang dalam makalah. Keadilan restoratif, lanjut Komariah, juga pernah digunakan MA untuk mengadili seorang suami yang menelantarkan istri dan anaknya. Sang suami didakwa dengan Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 Ayat (1) UU No 23 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan ancaman hukuman paling lama tiga tahun atau denda Rp15 juta. Namun MA dalam perkara No 307 K/Pid.Sus/2010 itu memilih menjatuhkan hukuman percobaan dengan syarat khusus memberikan dalam seminar yang diselenggarakan Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi) di Jakarta, Selasa (26/4)

103


2015

anak dan dewasa yang diputus dengan tujuan

ancaman minimal hukuman adalah empat tahun penjara. ―Tindak pidana korupsi tidak boleh disikapi secara permisif berapapun nilai kerugian negara yang timbul karenanya, akan tetap sebaliknya penjatuhan pidana yang mencederai rasa keadilan juga harus dihindarkan,‖ kata Komariah mengutip pertimbangan hakim dalam putusan tersebut.

keadilan restoratif, dapat dilakukan pada semua tahap dalam peradilan pidana. Mulai dari tingkat penyidikan oleh penyidik, tingkat penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dan di sidang pengadilan oleh hakim pengadilan. Putusan Pengadilan Negeri Boyolali di atas, merupakan contoh bahwa tujuan keadilan

Apabila dicermati,

restoratif

gaung keadilan

itu diawali

oleh Jaksa Penuntut

restoratif sebenarnya sudah terdengar jauh

Umum dan kemudian direspon oleh hakim

sebelum payung hukumnya ada, dan sudah

dalam

diimplementasikan oleh hakim berdasarkan

Mahkamah Agung, diberikan pada tahapan

kewenangan yang dimiliki mereka, walaupun

Kasasi.

putusannya.

Demikianpun

pada

dengan berbagai kondisi dan keadaannya.

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,

Bahkan ternyata, implementasi ini bukan

UU No 11 Tahun 2012, memberikan pedoman

hanya ditujukan pada perkara anak saja,

untuk

terlihat perkara diluar anakpun menjadi fokus

pemeriksaan, yaitu sebagaimana diatur dalam

dari kajian serta analisis

Pasal 5 dan Pasal 7 sebagai berikut:

mahkamah agung

literatur

doktrinal atau penelusurun

terhadap

perkara

anak

yang

diselesaikan dengan tujuan restorative justice ataupun menggunakan forum diversi, belum terlihat

data

statistik

yang

menunjukan

penambahan penyelesainnya. Mengingat UU No. 11 Tahun 2012 baru diberlakukan bulan Juli 2014, maka pada saat ini penegak hukum secara

yuridis,

diberikan

kekuatan

disemua

tahap

Pasal 5 : (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini; b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

sebagai lembaga penerap hukum. Dari studi

penyelesaian

dan

kepastian untuk menyelesaikan perkara anak dengan restorative justice. Perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Boyolali dan Mahkamah Agung di atas, memperlihatkan bahwa setiap perkara baik 104

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak (1)

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

hasil maksimal dari

2015

implementasi keadilan

restoratif terhadap penyelesaian perkara anak. Pada tataran ini disadari bahwa masih

Pasal 7 : (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi. (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

banyak kendala yang dihadapi untuk mencapai keadilan restoratif, apalagi sangat disadari pergeseran paradigma retributif, rehabilitatif ke

restoratif

barulah

bulan

juli

2014

mendapatkan legitimasinya. Kendala atau hambatan ini bukan hanya diletakan pada pundak para aparat penegak hukum, namun juga ikut pada institusi terkait yang menjadi kompenen penting dalam penegakan hukum, kesejahteraan masyarakat, pendidikan dan

Walaupun secara normatif telah diatur

sosial budaya, seperti Kemenkum dan HAM,

akses untuk menggunakan keadilan restoratif

Kemedikbud,

dalam menyelesaikan perkara anak, namun

Kementerian Agama.

akses ini tidak akan secara optimal dapat

Kemenkes,

Menyoroti

kendala

Kemensos

dan

dan

hambatan

membawa pada tujuan dimaksud, apabila tidak

dalam penerapan keadilan restoratif,

didukung oleh ide, pemikiran, sikap dan

Hamzah

tindakan penegak hukum dan masyarakat yang

menjelaskan beberapa hambatan penerapan

sejalan dengan tujuan keadilan restoratif. Hal

keadilan restoratif di Indonesia. Menurut Andi

ini dimaknai bahwa pola pikir, mainstream

Hamzah :

atau paradigma atau bahkan sikap tindakan

pakar

hukum

acara

Andi pidana

hambatan pertama adalah ketiadaan payung hukum yang mengaturnya. ―Karena perkara kriminal diambil alih oleh negara yang diwakili jaksa. Maka walaupun para pihak berdamai, perkara jalan terus kecuali delik aduan.‖ Hambatan lain muncul dari aspek kultural dimana masyarakat cenderung sulit memaafkan. Menurut Andi Hamzah, mengutip mantan gubernur jenderal Inggris di Indonesia Thomas Raffles, bangsa ini cenderung pendendam. ―Lihat saja pernyataan tokoh masyarakat, hukum mati koruptor,

aparat dan masyarakat masih mencerminkan paradigma retributif dan punitif. Hukum yang baik saja sekalipun tidak akan cukup apabila bila tidak memiliki aparat penegak hukum yang baik, yang bekerja dengan nurani hukum sehingga efektifitas dan manfaat hukum bisa dirasakan oleh yang dikenai. Demikianpun ketersediaan sarana dan prasarana kesadaran hukum masyarakat dan budaya masyarakat sangat besar pengaruhnya untuk mencapai 105

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak miskinkan koruptor, koruptor, dll.170

bikin

kebun

1. pada korban dan pelaku; seperti : i.menimbulkan kesadaran bahwa korban dan

Kendala

atau

hambatan

penerapan

korban

Tim Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Justice

Dalam

pelaku

mendapat

prioritas

dukungan, baik untuk penyembuhan

keadilan restoratif juga menjadi perhatian dari

Restorative

2015

dan

kesadaran

tanggungjawab

Penyelesaian

atas

untuk penyelesaian

secara musyawarah;

Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak-

ii.membantu dialog yang intens antara

Anak. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam

korban

menerapkan Restorative Justice diantaranya

dan

pelaku

agar

terjadi

kesepahaman

adalah :

2. Kepolisian;

a. an identifiable victim; b. voluntary participation by the victim; c. an offender who accepts responsibility for his/her criminal behaviour; and, d. non-coerced participation of the offender171 Kendala penerapan keadilan restoratif

melakukan

penguatan

terhadap organisasi kepolisian khusus penyelesaian perkara anak. Kepolisian adalah institusi terdepan dari lokomotif peradilan

pidana

anak,

sehingga

sensitifitas penggunaan pendekatan ini terletak di pundak kepolisian/penyidik

perlu diatasi dengan menemukan jalan keluar

anak. Meskipun tugas kepolisian disatu

atau solusi agar pelaksanaan restorative

sisi menegakan hukum, namun disisi lain

justice dirasakan oleh semua pihak, terutama

kepolisian menuntut kesadaran akan

korban dan pelaku. Penanggulangan masalah

tanggungjawab

diarahkan tidak hanya pada penguatan dan

terhadap

pemberdayaan korban dan pelaku untuk aktif

hukum

ketentraman,

dan

moral

pengayoman,

pelayanan dan perlindungan asyarakat.

dalam proses mencapai tujuan keadilan

3. Kejaksaan;

restoratif, akan tetapi juga harus diarahkan

melakukan

penguatan

terhadap organisasi kejaksaan khusus

pada semua lini yang dapat mendukung

penyelesaian

pencapaian dan kelancaran dari proses

perkara

anak.

Juga

melakukan pengawasan terhadap setiap

dimaksud, yaitu :

perkara anak yang masuk , memilah dan mempertimbangkan penggunaan

170

Andi Hamzah; www.hukumonline.com, jumat tanggal 27 April 2012, dalam seminar yang diselenggarakan Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi) di Jakarta, Selasa (26/4) 171 Kuat Puji Prayitno, Dalam Laporan Tim Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kemkum dan HAM RI, 2013, hal. xxxviii.

keadilan restoratif untuk menyelesaikan perkara anak. Demikian pula perlu pengawasan

terhadap proses atau

jalannya penuntutan terhadap anak. 106

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak 4. Kementerian Hukum dan HAM;

v.Menunjuk

Tim

2015

penyelesaian

dan

i.mengeluarkan kebijakan, edaran atau

rehabilitasi korban yang diselesaikan

standar penanganan penyelesaian

dengan keadilan restoratif dan diversi.

perkara anak dengan tujuan keadilan

6. Kementerian Kesehatan ;

restoratif;

i. mengeluarkan kebijakan, edaran atau

ii.Mengawasi

direalisasikannya

kesepakatan

antara

pihak

standar yang bersifat lintas sektor

yang

utamanya

berperkara dalam forumdiversi;

penanganan

iii.Mengoptimalkan dan mengintensifkan

mendukung

penyelesaian

.

lancarnya

ii.Menyediakan,

mengoptimalkan

penyelesaian perkara anak dalam

mengintensifkan

keadilan restoratif.

terlatih,

5. Kementerian sosial;

kesehatan

prasarana

hasil

dan

untuk

kesepakatan

penyelesaian perkara anak dalam

standar yang bersifat lintas sektor npenanganan

tenaga

sarana

mendukung

i.mengeluarkan kebijakan, edaran atau

untuk

perkara

anak dengan tujuan keadilan restoratif

tenaga terlatih, sarana prasarana untuk

aspek kesehatan untuk


penyelesaian

7. Masyarakat;

dibangkitkan

rasa

perkara anak dengan tujuan keadilan

kepedulian dan tanggungjawab sosial

restoratif

untuk

ii.mendorong dan mengoptimalkan peran

mendukung

rehabilitasi

resosialisasi,

korban

dan

pelaku

anak yang berhadapan dengan hukum,

kenakalan anak. Dari sisi budaya

sehingga mengerti dan memahami

masyarakat

proses

dikembangkan

dan

komunikasi

yang

diharapkan terbangun antara pihak. iii.Menyediakan,

mengoptimalkan

penyelesaian

dan

perlu

digali

kearifan perkara

anak

dan lokal yang

senafas dengan keadilan restoratif .

mengintensifkan pekerja sosial dan

Berbagai alternatif ide, pemikiran,

tenaga pendamping terlatih, sarana

kebijakan dan program di atas sebagai

prasarana

rekomendasi atas kendala yang dihadapi

untuk

mendukung

lancarnya penyelesaian perkara anak

oleh

dalam keadilan restoratif.

pencapaian keadilan restoratif, tidak bisa

iv.Menyediakan tenaga

intitusi

yang

terkait

dalam

advokasi sosial

dilakukan secara parsial dan sektoral.

agar mampu menyelesaiakan perkara

Penanganan terpadu lintas sektor akan

anak diluar jalur formal /diversi.

memberikan hasil lebih baik, sistematis 107


2015

dan terukur, dikarenakan setiap institusi

anak atas tindakan yang dilakukannya

memainkan peran dan fungsinya masing-

seperti anak dianggap jahat, sehingga lebih

masing

baik untuk menghindarkannya ke luar

untuk

saling

mengisi,

berkoordinasi, bahu membahu di dalam

sistem peradilan pidana

mengatasi setiap perkara anak

Diversi sebagai suatu bentuk pengalihan

yang

berhadapan dengan hukum. Model Diversi yang Sesuai dengan Tujuan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Deliquensi anak sangat dipengaruhi

perlindungan

terhadap

Hal

i.

memformulasikan

ahli

hukum

aturan

agar anak bertanggung jawab atas

ii.

menghindari anak dari dampak sistem peradilan pidana

iii.

cap/label anak sebagai penjahat;

formal

d. mencegah recidive anak; Diversi yang mencerminkan keadilan

hukum dari peradilan pidana ke luar pidana,

dengan

restoratif

memberikan

kesadaran

alternatif lain yang dianggap lebih baik

timbul

kesalahannya

dan

anak diberi

dengan melakukan kebaikan terhadap korban,

kenyataan bahwa proses peradilan pidana

sehingga dalam konteks ini korban juga diberi

terhadap anak pelaku tindak pidana melalui lebih

atas

apabila

kesempatan untuk mengganti kesalahannya itu

Konsep diversi didasarkan pada

pidana

anak

tercapai

atas perbuatannya. Selanjutnya

dilakukan dengan pengalihan (diversi).

peradilan

baru

karenanya anak juga mau bertanggungjawab

untuk anak, yang salah satunya dapat

sistem

menjauhkan anak dari stigma/

untuk

mengeluarkan anak berhadapan dengan

peradilan

diversi

perbuatannya

berkonflik

sistem peradilan pidana anak, maka timbul para

dikarenakan

bahwa diversi bertujuan untuk :

dengan hukum dari pengaruh proses formal

pemikiran

keadilan

Sebagaimana telah disinggung di atas

melakukan

anak

ini

dengan


pergaulan, pendidikan, teman bermain, dan Untuk

restoratif.

erat

yang mungkin digunakan untuk mencapai

di luar diri anak. Faktor itu diantaranya

sebagainya.

kaitan

merupakan salah satu sarana atau media

oleh beberapa faktor baik di dalam maupun

lain

memiliki

kesempatan untuk ikut menentukan apa yang

banyak

terbaik untuk dirinya. Dengan demikian

menimbulkan bahaya dalam perkembangan

hubungan pelaku anak dan korban, hubungan

dan pertumbuhan masa depan anak daripada

pelaku

kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan

anak

dan

masyarakat kembali utuh.

akan memberikan stigmatisasi terhadap

108

kelurga

serta

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak Dalam kaitannya dengan

itu Manual

Pelatihan untuk Polisi merumuskan prinsipprinsip program diversi sebagai rambu-rambu

4.

Pelibatan dalam program ketrampilan

5.

Rencana individual antara polisi, anak, dan keluarga

6.

Rencana yang diputuskan oleh pertemuan tradisional Rencana yang didasarkan pada hasil pertemuan kelompok keluarga

penerapan diversi, yang tersaji dalam bentuk tabel di bawah ini 172 : Program-Program

Diversi

oleh

Kepolisian No 1.

Bentuk Program Non intervensi

2.

Peringatan informal

3.

Peringantan formal

–

Penjelasan Bentuk Program dan Tindakan Kegiatannya Bagi beberapa kaum Non-intervensi merupakan upaya terbaik, oleh karena itu diversi tanpa melalui proses formal merupakan upaya yang optimal, terutama bagi tindak pidana yang tidak serius, dimana keluarga, sekolah atau lembaga pengawasan sosial informal lainnya telah beraksi atau akan beraksi dengan cara yang layak dan membangun. Hal ini akan melibatkan polisi untuk mengatakan kepada si anak bahwa apa yang diperbuatnya adalah salah dan memperingatkannya untuk tidak melakukannya lagi, tidak ada berita acara untuk ini Polisi harus mengantar si anak pulang dan memberinya peringatan di hadapan orang tua / walinya. Polisi dapat mencatat peringatan ini dalam

7.

8.

Laporan Tim Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kemenkum dan HAM RI, 2013, hal. Ixi

Mengganti kesalahan dengan kebaikan restitusi

172

9.

109

Pelayanan masyarakat

/

2015

catatan diversi yang disimpan dikantor polisi; Program diversi ini dapat dilakukan oleh anak yang melakukan tindak pidana atau untuk seluruh anak dalam masyarakat umum Hal ini melibatkan anak, keluarga, dan polisi untuk bersamasama membahas halhal yang harus dilakukan : a. mengganti kesalahan dengan kebaikan bagi korban; b. mengganti kesalahan dengan kebaikan bagi masyarakat; c. memperkuat keluarga dgn sistem dukungan disekeliling dan keluarga; d. mencegah tindak pidana lagi Kasus-kasus anak dapat juga dilimpahkan ke pertemuan masyarakat tradisional Pertemuan kelompok keluarga adalah pertemuan semua pihak yang dirugikan oleh tindak pidana untuk bersama-sama memutuskan hal-hal yang harus dilakukan untuk memperbaiki kesalahan dan mencegah terjadinya lagi Anak diminta mengganti kesalahan dengan kebaikan. Si anak dapat diminta untuk membayar kembali kerugian yang diderita oleh korban dengan melihat kemampuan si anak untuk membayar kembali Anak dapat diminta untuk melakukan pelayanan masyarakat


10.

11.

Pelibatan dalam program keterampilan

Rencana individual antara polisi, anak dan keluarga

atau memenuhi tugasnya selama beberapa jam. Pelayanan masyarakat yang berjalan dengan baik yang dikaitkan dengan tindak pidana mempunyai fungsi pengembangan dan pendidikan. Contohnya, seorang anak mengotori tembok atau tempat umum, anak tersebut diminta membersihkan dengan mengecat kembali. Anak dapat pula diminta untuk membuat poster tentang lingkungan yang bersih dan menempelkan ditempat-tempat umum Program diversi yang lain adalah melibatkan anak pada program keterampilan yang dijalankan oleh pelayanan sosial atau LSM. Program keterampilan hidup dapat dilakukan bagi anak yang melakukan tindak pidana atau untuk seluruh anak dalam masyarakat umum Hal ini melibatkan anak, keluarga, dan polisi untuk bersamasama membahas halhal yang harus dilakukan : a. mengganti kesalahan dengan kebaikan bagi korban; b. mengganti kesalahan dengan kebaikan bagi masyarakat; c. memperkuat keluarga dengan sistem dukungan disekeliling anak dan keluarga; d. mencegah terjadinya tindak pidana lagi

12.

Rencana yang didasarkan pada hasil pertemuan kelompok keluarga

2015

Pertemuan kelompok keluarga adalah pertemuan semua pihak yang dirugikan oleh tindak pidana untuk bersama-sama memutuskan hal-hal yang harus dilakukan untuk memperbaiki kesalahan dan mencegah terjadinya lagi

Untuk sampai pada tujuan keadilan restoratif dengan menggunakan alternatif diversi, banyak teori menawarkan modelmodel

dialog

yang

memungkinkan

terjalinnya komunikasi dengan baik antara korban, pelaku anak, keluarga korban dan pelaku, dan masyarakat yang ditengahi oleh fasilitator. Dalam Laporan Tim Pengkajian Hukum

Tentang

Penerapan

Restorative

Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang

Dilakukan

dipetakanlah

Oleh

Anak-Anak

jenis - jenis diversi sebagai

berikut173 : 1. Peringatan Diversi dalam bentuk peringatan, ini akan diberikan oleh polisi untuk pelanggaran ringan. Sebagai bagian dari peringatan, si pelaku akan meminta maaf pada korban. Polisi mencatat detil kejadian dan mencatatkan dalam arsip di kantor polisi. Peringatan seperti ini telah sering dipraktekkan. 2. Diversi informal Diversi informal diterapkan terhadap pelanggaran ringan dimana dirasakan kurang pantas jika hanya sekedar memberi peringatan kepada pelaku, dan 173

110

Ibid, hal. Ivi.


Warner Roberts174 mengusulkan adanya 3

kepada pelaku membutuhkan rencana intervensi yang komprehensif. Pihak korban harus diajak (dapat dilakukan melalui telepon). Untuk memastikanpandangan mereka tentang diversi informal dan apa yang mereka inginkan di dalam rencana tersebut. Diversi informal harus berdampak positif kepada korban, anak dan keluarganya. Yaitu harus dipastikan bahwa anak akan cocok untuk diberi diversi informal. Rencana diversi informal ini anak akan bertanggungjawab, mengakui kebutuhan-kebutuhan korban dan anak, dan kalau mungkin orang tua diminta bertanggungjawab atas kejadian tersebut. 3. Diversi formal Diversi formal dilakukan jika diversi informal tidak dapat dilakukan, tetapi tidak memerlukan intervensi pengadilan. Beberapa korban akan merasa perlu mengatakan pada anak betapa marah dan terlukanya mereka, atau mereka ingin mendengar langsung dari anak. Karena permasalahannya muncul dari dalam keluarga anak maka baiknya ada anggota keluarga lainnya yang hadir untuk mendiskusikan dan menyusun rencana diversi yang baik untuk semua pihak yang terkena dampak dari perbuatan itu. Proses diversi formal dimana korban dan pelaku bertemu muka, secara internasional hal ini disebut sebagai ‖Restorative Justice‖. Sebutan-sebutan lain Restorative Justice, misalnya Musyawarah Kelompok Keluarga (Family Group Conference); Musyawarah Keadilan Restoratif (Restorative Justice Conference); Musyawarah Masyarakat (Community Conferencing).

Dilihat implementatif,

dari

prosesnya,

2015

(tiga) model yang diterapkan di beberapa negara, untuk menjalankan proses restoratif, yaitu

:

Victim

offender

mediation,

conferencing dan circles, dengan beberapa jenis Restoratif Dialoque sebagai berikut : 1. Inderect dialogue model 2

Facilitated victim-offender dialogue model

3. Facilitated victim-offender-supporter model 4. Facilitated all-party dialogue model 5. Guided dialogue model 6. Directed dialogue model Jika Barbara E.Raye dan Ann Warner Roberts menawarkan 3 (tiga) model dialog

dalam diversi, yang terdiri atas 6 (enam) jenis komunikasi restoratif, sebagai bentuk dari mekanisme informal, maka Barda Nawawi Arief

menggambarkan

bahwa

model

mekanisme informal ini dapat juga berbentuk : 1. "informal mediation" 2. "Traditional village or tribal moots" 3. "victim-offender mediation" 4. ‖Reparation negotiation programmes" 5. "Family and community group conferences", 175 174

Barbara E.Raye dan Ann Warner Roberts; Restorative Processes, dalam : Handbook of Restorative Justice, Edited by Gerry Johnstone and Daniel W.Van Ness, Willan Publishing, Portland, Origen, USA, 2007, hlm.212-215. 175 Barda Nawawi Arief, Mediasi Pidana (Penal Mediation) Dalam Penyelesaian Sengketa/Masalah Perbankan Beraspek Pidana di Luar Pengadilan , Dalam Dialog Interaktif Mediasi Perbankan, di Bank Indonesia Semarang, 13 Desember 2006.

secara

Barbara E.Raye dan Ann

111


materiel. Dalam model ini, pelaku tindak pidana dapat dikenakan program kerja yang dengan demikian dapat menyimpan uang untuk membayar ganti rugi/kompensasi. Model ke-5 merupakan program untuk membelokkan kasus pidana dari penuntutan atau peradilan pada prosedur masyarakat yang lebih fleksibel dan informal dan sering melibatkan unsur mediasi atau negosiasi. Pejabat lokal dapat mempunyai lembaga/badan tersendiri untuk mediasi itu.

Untuk menjelaskan ke-5 bentuk dari mekanisme

informal

diuraikan

2015

sebagai

berikut: Model Ke-1 yaitu Model Informal Mediation ini dilaksanakan oleh personil peradilan pidana (criminal justice personnel) dalam tugas normalnya : 1.oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum) dengan mengundang para pihak untuk melakukan penyelesaian informal dengan tujuan, tidak melanjutkan penuntutan apabila tercapai kesepakatan; 2. dapat dilakukan oleh pekerja sosial atau pejabat pengawas (probation officer), oleh pejabat polisi, atau oleh Hakim. Jenis intervensi informal ini sudah biasa dalam seluruh sistem hukum. Model ke-2 : seluruh masyarakat bertemu untuk memecahkan konflik kejahatan di antara warganya. Model ke-3 melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk. Banyak variasi dari model ini. Mediatornya dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen, atau kombinasi.Mediasi ini dapat diadakan pada setiap tahapan proses, baik pada tahap pembiasan penuntutan, tahap kebijaksanaan polisi, tahap pemidanaan atau setelah pemidanaan.Model ini ada yang diterapkan untuk semua tipe pelaku tindak pidana; ada yang khusus untuk anak; ada yang untuk tipe tindak pidana tertentu (misal pengutilan, perampokan dan tindak kekerasan). Ada yang terutama ditujukan pada pelaku anak, pelaku pemula, namun ada juga untuk delik-delik berat dan bahkan untuk recidivist. Model ke-4 ini semata-mata untuk menaksir/menilai kompensasi atau perbaikan yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana kepada korban, biasanya pada saat pemeriksaan di pengadilan. Program ini tidak berhubungan dengan rekonsiliasi antara para pihak, tetapi hanya berkaitan dengan perencanaan perbaikan

Di Indonesia sendiri banyak ditemukan berbagai peradilan informal, seperti peradilan adat176 yang mengusung nilai kearifan lokal yang sangat potensial dan memberi spirit dalam menyelesaikan berbagai konflik yang timbul

di

masyarakat,

khususnya

penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum

176

Ade Saptomo dalam bukunya Hukum dan Kearifan local , Revitalisasi hukum Adat Nusantara, Grasindo, Jakarta, hal. 37, mengacu pada Uundang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 membatasi bahwa : 1. Peradilan Adat adalah peradilan perdamaian di lingkungan masyarakat hukum adat, yang mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana diantara para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan; 2. Pengadilan Adat disusun menurut ketentuan hukum adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan; 3. Pengadilan Adat memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana diantara para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan; 4Dalam hal salah satu pihak yang bersengketa atau yang berperkara berkeberatan atas putusan yang telah diambil oleh pengadilan adat yang memeriksanya, pihak yang berkeberatan tersebut berhak meminta kepada pengadilan tingkat pertama di lingkungan badan peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili ulang sengketa atau perkara yang bersangkutan; 5. Pengadilan Adat tidak berwenang menjatuhkan hukuman pidana penjara atau kurungan; 6. Putusan pengadilan adat mengenai delik pidana yang perkaranya tidak diminta pemeriksaan ulang, menjadi putusan akhir dan berkekuatan hukum tetap;

112

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak Sebagaimana halnya dengan model

2015

Kesamaannya terlihat dari cara komunikasi

diversi, model dialog restorative di atas,

yang

dibangun

dan

mekanisme informal dari kearifan lokal atau

terlibat dalam model ini, yaitu Fasilitator

hukum adat yang ada di Indonesia juga

yang dipegang oleh fungsionaris adat di

dapat dijadikan referensi dari alternatif dan

setiap tingkatan, Victim ( korban) dan

variatif model yang bisa dikembangkan

Supporter Victim (keluarganya), Offender (

untuk pelaksanaan diversi. Pengacuan ke

pelaku

hukum adat atau kearifan lokal Indonesia,

(keluarga

jelas akan lebih sesuai dan dirasakan lebih

masyarakat adat).

anak)

dan

pelaku)

pihak-pihak

Supporter serta

yang

Offender

Community

(

mungkin diterima, dikarenakan model atau mekanisme yang dilakukan dilandasi oleh nilai-nilai,

asas-asas

dan

norma

IV. Penutup

yang Pemberlakukan UU No. 11 Tahun

berfilosofi dan berkepribadian Indonesia. Barukupm

Adat,

misalnya

2012 sebagai pengganti dari UU No. 3

yang

Tahun 1997 telah membawa perubahan

dikenal dan dipraktekan pada masyarakat suku

Dayak

menyelesaiakan

Kanayatn perkara

(anak),

secara

untuk

perlindungan

dapat

restroratif

Family and community group conferences

untuk mengupayakan diversi . Pendekatan

kasus pidana dari penuntutan atau peradilan

ini menjadi penting

lebih

fleksibel dan informal dan sering melibatkan unsur pejabat lokal sebagai mediator. Begitupun

apabila

sebagai

suatu

dapat

dikatakan

anak

secara

memiliki

kecenderungan

formal

lebih

mencederai

restoratif adalah perlindungan anak secara luas. sehingga diperlukan ada model

media

penyelesaian

penyelesaian anak dalam masyarakat Dayak Kanayatn

peradilan

ke depan. Untuk itu esensi dari keadilan

Barbara E, raye di atas, kearifan lokal Adat

karena proses

psikologis anak dalam perkembangannya

disandingkan

dengan model dialog yang ditawarkan oleh

Barukupm

dengan mewajibkan kepada

aparat penegak hukum setiap tingkatan

merupakan program untuk membelokkan

yang

berhadapan

anak harus mengutamakan pendekatan

Family and community group conferences.

masyarakat

yang

upaya

2012, proses penyelesaian perkara pidana

mekanisme informal dengan karakteristik

prosedur

anak

dari

dengan hukum. Dalam UU No. 11 Tahun

dikatakan sebagai satu bentuk atau model

pada

fundamental

perkara

anak

yang

memberikan perlindungan terhadap anak

lebih

tersebut.

menggambarkan model Guided dialogue. 113

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak Dalam

tataran

implementasi,

mekanisme

informal

yang

2015 dibangun

penyelesaiannya sangat tergantung dari

haruslah mereferensi

nilai dan norma yang dirumuskan dalam

ataupun

ketentuan

tentang

Indonesia. Acuan ke kearifan lokal dan

peradilan pidana anak, dimana ketentuan

hukum adat di Indonesia, jelas akan

dimaksud merupakan pedoman atau dasar

lebih

hukum melaksanakan peradilan anak.

mungkin diterima, dikarenakan model

Dasar hukum untuk peradilan anak itu

atau

disandarkan pada Undang-undang No. 11

dilandasi oleh nilai-nilai, asas-asas dan

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

norma

Pidana Anak. Apabila dicermati, gaung

berkepribadian Indonesia. Satu contoh

keadilan

sudah

yang dapat dijadikan contoh adalah

terdengar jauh sebelum payung hukumnya

kearifan lokal Barukupm Adat sebagai

ada, dan sudah diimplementasikan oleh

suatu media penyelesaian anak dalam

hakim berdasarkan kewenangan yang

masyarakat Dayak Kanayatn . Barukupm

dimiliki

mereka.

Mahkamah

Adat ini lebih menggambarkan model

Agung

telah

keadilan

Guided dialogue . Kesamaannya terlihat

restoratif dalam putusannya bukan hanya

dari cara komunikasi yang dibangun dan

ditujukan pada perkara anak saja, namun

pihak-pihak yang terlibat dalam model

juga diberlakukan untuk perkara dewasa.

ini, yaitu Fasilitator yang dipegang oleh

Demikianpun pada Pengadilan Negeri

fungsionaris adat di setiap tingkatan,

Boyolali, telah menerapkan keadilan ini

Victim ( korban) dan Supporter Victim

dengan

(keluarganya), Offender ( pelaku anak)

yang

mengatur

restoratif

sebenarnya

Bahkan menerapkan

memutuskan

anak

yang

kearifan lokal

hukum adat yang ada di

sesuai

dan

mekanisme

yang

yang

dilakukan

berfilosofi

Offender

lebih

dan

berhadapan dengan hukum tidak dijatuhi

dan

pidana penjara.

pelaku) serta Community ( masyarakat

Penyelesaian perkara anak dapat

Supporter

dirasakan

(keluarga

adat).

dilaksanakan dengan mengacu kepada beberapa model restoratif dialog ataupun diversi.

Daftar Pustaka

Model-model ini merupakan

representasi

dari

bentuk

Amiruddin dan Zaenal Asikin, 2006. Pengantar Metode Penelitian Hukum ,PT Raja Grafindo Persada, Jakarta Agus Riyanto; tt, Keadilan Untuk Anak: Perlindungan terhadap anak yang

mekanisme

informal yang telah ditawarkan oleh banyak pakar. Apapun pilihan model yang akan digunakan di Indonesia, 114

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak berhadapan dengan hukum; Kompilasi Instrumen Internasional. Baldwin, John. dan Keith Bottomley, 1978. Criminal Justice Selected Reading. Martin Roberston, London Bambang Waluyo, 1991. Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta E.Raye, Barbara. dan Ann Warner Roberts; 2007. Restorative Processes, dalam : Handbook of Restorative Justice, Edited by Gerry Johnstone and Daniel W.Van Ness, Willan Publishing, Portland, Origen, USA. Inter-Parliamentary Union & UNICEF, 2006. Improving the Protection of Children in Conflict with the Law in South Asia: A regional parliamentary guide on juvenile justice. Kartini Kartono, 1992. Pathologi Sosial, Kenakalan Remaja, Rajawali Pers, Jakarta. Kinloch, Graham C; 2005. ―Sociological Theori; Its Devleelopment and Major Paradigms; (terjemahan Dadang Kahmad; Perkembangan dan Paradigma Utama; Teori sosiologi); CV. Pustaka Setia, Bandung. Lili Rasjidi, I.B. Wiyasa Putra, 1993. Hukum Sebagai Suatu Sistem,: PT. Remaja Rosdakarya, Bandung. Muladi, 1995, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit UNDIP, Semarang Nyoman Serikat Putra Jaya, 2006. Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System), UNDIP, Semarang. .............................................., 2003. Pemberian Malu Reintegratif Sebagai Sarana Non Penal Penanggulangan Perilaku Delinkuensi Anak, Undip Press, Semarang. Peter Mahmud Marzuki, 2009. Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, 2003. Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia, UNICEF.

115

2015

Romli

Atmasasmita, 1983. Problem Kenakalan Anak-anak Remaja,Armico, Bandung. .................................., 1995. Sistem Peradilan Pidana; Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme, Eresco, Bandung.

Supramono, 2007. Hukum Acara Pengadilan Anak, Djambatan, Jakarta. Sharpe, Susan. 1998. Restorative Justice: A vision for Hearing and Change, Alberta, Edmonton Victim Offender Mediation Society, Edmonto. Wagiarti Soetodjo, 2006. Hukum Pidana Anak; Refika Aditama, Bandung.

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak 2015

Recommend Documents