Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak 2009

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak

2009

PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI (Studi Normatif Terhadap Pasal 146 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dari Perspektif Asas Hukum Audi Et Alteram Partem dan Voluntair) Oleh : H. Neris Abstrak Bahwa ketentuan Pasal 146 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, lebih tepat jika ditempatkan dalam wilayah yurisdiksi contentiosa yang berbasis pada asas hukum Audi Et Alteram Partem. Sedangkan terhadap ketentuan Pasal 146 ayat (1) huruf c ditempatkan dalam wilayah yurisdiksi voluntair yang b erbasis pada asas hukum ex parte . Selanjutnya direkomendasikan perlu dilakukan revisi terhadap ketentuan Pasal 146 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan keterkaitannya dengan Pasal 157 agar dalam pelaksanaannya ke depan dapat lebih memberikan nilai kebenaran, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum secara komprehensif integral. Abstract The provisions of Article 146 paragraph 1 letter a and b of the law number 40 of 2007 on incorporation, is more appropriate if placed in the region yurisdiksi contentiosa which based on the principle of law audi et alteram partem, whereas the provisions of Article 146 paragraph (1) letter c is placed in yurisdiksi voluntair based on the principle of law ex parte. It is recommended to revise Article 146 of Law number 40 of 2007 on incorporation and its links with a bunch of Article 157 for its implementation in the future to provide more value of truth, fairness, certainty, and a comprehensive and integral law benefit.

1

Hakim Tinggi Kalimantan Barat

150

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak

2009

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang

Latar Belakang

Perseroan Terbatas.

Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang diselenggarakan

oleh

itu,

melalui

Undang-Undang

swasta,

Nomor 40 tahun 2007 telah diakomodasi berbagai

koperasi, dan segenap komponen masyarakat

ketentuan mengenai Perseroan, baik berupa

berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar

penambahan

1945 dan Peraturan perundang-undangan yang

penyempurnaan,

berlaku.

ketentuan lama yang dinilai masih relevan.

Salah

pemerintah,

Karena

satu

penyelenggaraan

pilar

penting

pembangunan

dalam

nasional

di

ketentuan

baru,

maupun

perbaikan

mempertahankan

Antara lain mengenai Tanggung Jawab Sosial dan

bidang ekonomi adalah keberadaan perseroan

Lingkungan

terbatas sebagai badan hukum yang merupakan

pembangunan

persekutuan

dasar

meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan

dan

yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri,

perjanjian,

modal,

didirikan

atas

melakukan kegiatan usaha,

yang

bertujuan

ekonomi

setempat

mewujudkan

berkelanjutan

dan

masyarakat

guna

dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi

komunitas

pada

dalam saham.

umumnya. Undang-Undang ini juga mempertegas perseroan

ketentuan mengenai pembubaran, likuidasi, dan

terbatas di Indonesia telah diatur berdasarkan

berakhirnya status badan hukum Perseroan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang

dengan memperhatikan ketentuan dalam undang-

Perseroan Terbatas sebagai ganti Undang-Undang

undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Nomor 1 Tahun 1995 yang dinilai sudah tidak

Pembayaran Utang. Pasal 142 (1) Undang-

sesuai

Undang Nomor 40 Tahun

Pada

saat

lagi

kebutuhan

ini

keberadaan

dengan

perkembangan

masyarakat,

dinamika

hukum,

Perseroan Terbatas menyatakan : “Pembubaran

kehidupan

Perseroan” terjadi :

ekonomi, kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi yang berkembang pesat pada era globalisasi.

Di

samping

itu,

a. berdasarkan keputusan RUPS; b. karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir; c. berdasarkan penetapan pengadilan; d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;

meningkatnya

tuntutan masyarakat akan pelayanan birokrasi yang cepat, kepastian hukum, serta tuntutan pengembangan pengelolaan

dunia

usaha

perusahaan

yang

sesuai baik

2007 tentang

prinsip (good

corporate governance) menuntut penyempurnaan 151

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak e. karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau f. karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2009

melanggar peraturan perundangundangan; (b) Adanya cacat hukum dalam akta pendirian; dan (c) Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan. Untuk alasan pada huruf (a) dan (b) penjelasan Pasal 146 hanya menyatakan cukup jelas. Sedangkan untuk alasan pada huruf (c), menyatakan, bahwa : “Yang dimaksud dengan

Terkait dengan pembubaran perseroan

"alasan

berdasarkan penetapan pengadilan, Pasal 146

Perseroan

tidak

mungkin

untuk

dilanjutkan", antara lain :

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dengan

a. Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak; b. dalam hal sebagian besar pemegang saham sudah tidak diketahui alamatnya walaupun telah dipanggil melalui iklan dalam Surat Kabar sehingga tidak dapat diadakan RUPS; c. dalam hal perimbangan pemilikan saham dalam Perseroan demikian rupa sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah, misalnya 2 (dua) kubu pemegang saham memiliki masingmasing 50% (lima puluh persen) saham; atau d. kekayaan Perseroan telah berkurang demikian rupa sehingga dengan kekayaan yang ada Perseroan tidak mungkin lagi melanjutkan kegiatan usahanya.

tegas menentukan, bahwa : (1) Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan atas : a. permohonan kejaksaan berdasarkan alasan Perseroan melanggar kepentingan umum atau Perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan; b. permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian; c. permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan. (2) Dalam penetapan pengadilan ditetapkan juga penunjukan likuidator. Dengan mencermati ketentuan Pasal 146 di atas, ada 3 (tiga) alasan pokok suatu perseroan dapat dibubarkan melalui “Pengadilan Negeri”, yaitu:

Karena itu, pemaknaan terhadap alasan-

(a) Melanggar kepentingan umum atau Perseroan melakukan perbuatan yang

alasan tersebut masih perlu dicari referensinya berdasarkan pendapat pakar hukum, peraturan 152

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak perundang-undangan pengadilan.

Selain

dan itu,

putusan-putusan

proses perkara di sidang Pengadilan, Majelis

menimbulkan

Hakim harus mendengarkan para pihak yang

juga

persoalan hukum (legal problem) :

bersengketa untuk membela hak dan kepentingan mereka masing-masing. Dengan kata lain, para

a. Mengapa untuk pembubaran Perseroan melalui Pengadilan Negeri menggunakan format “permohonan” bukan “gugatan” dan pihak perseroan yang hendak dibubarkan tidak diberikan kesempatan untuk didengar keterangannya di sidang pengadilan serta tidak ada upaya upaya hukum banding maupun kasasi terhadap Penetapan Pengadilan Negeri ? b. Asas Hukum apakah yang mendasari ketentuan Pasal 146 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang mengatur Pembubaran Perseroan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri ? Sebagaimana diketahui, di dalam hukum

pihak haruslah diperlakukan sama, adil dan tidak memihak. Sedangkan,

perkara ke sidang pengadilan tanpa adanya sengketa dengan pihak lain (without disputes or differences with another party). Menurut Yahya Harahap, apa yang dipermasalahkan pemohon berdasarkan asas hukum “non contentious procesrecht” sama sekali tidak bersentuhan dengan persoalan hak dan kepentingan orang

sengketa dan “non-contentieus procesrecht” atau non-sengketa.

“non

“voluntair” ialah: permohonan untuk memutus

“contentious procesrecht” atau hukum acara acara

berdasarkan

contentious procesrecht” berlaku asas hukum

acara dikenal dua jenis proses beracara yaitu

hukum

2009

lain. 3

Terhadap

“contentious procesrecht” lazim digunakan surat

Jika kedua asas tersebut diterapkan pada

gugatan untuk menyelesaikan sengketa para pihak

Pasal 146 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-

melalui “putusan hakim”. Sebaliknya terhadap

Undang Nomor 40 Tahun 2007, yang intinya

“non-contentieus procesrecht” lazim digunakan

mengedepankan kata “permohonan” bukan

surat permohonan untuk meminta “penetapan

“gugatan” sepertinya asas hukum “voluntair”

hakim”.

(“non

mengedepan

Berdasarkan “contentious procesrecht”

yang

asas

yang

hukum

Akan tetapi karena pembubaran perseroan

Alteram Partem” (Mendengarkan Kedua Belah 2

sebagai

procesrecht”)

mendasarinya.

tersebut, juga berlaku asas hukum “Audi Et Pihak).

contentious

pastilah akan menimbulkan persoalan hak-hak,

Azas ini mendalilkan bahwa dalam

kepentingan dan nilai keadilan dari pihak 2

Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Hukum Acara Peradilan Agama, Cet. II; Jakarta: PT Garuda Metro Politan Press, 1993, Hlm. 72. Lihat pula

Pasal 121 ayat (2), 132 a, HIR dan pasal 145 ayat (2), 157 R.Bg. 3 Ibid.

153

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak

2009

perseroan yang hendak dibubarkan, maka

secara proporsional seimbang dengan tetap

seharusnya asas hukum “Audi Et Alteram

menghormati

Partem”

lainnya yang terkait.4

yang

digunakan.

Hal

ini

juga

bersesuaian dengan :

kepentingan-kepentingan

yang

Ternyata memang tidak mudah untuk

a. Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaaan Mahkamah Agung yang menyatakan : Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. b. Ketentuan Pasal 5, bahwa : (1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang ; (2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. c. Pasal 16 ayat (1) : Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Tampak dari substansi uraian di atas,

mendeskripsikan kepentingan umum, karenanya

begitu beragam dan luasnya makna kepentingan

Demikian pula dengan makna perbuatan

seyogyanya pula tidak memberi batasan yang konkret mutlak dan ketat mengenai kepentingan umum,

sebab

kepentingan

manusia

itu

berkembang dinamis dan tanpa batas absolut. Namun tetap diperlukan suatu rumusan umum sebagai pedoman tentang pengertian kepentingan umum yang dapat digunakan terutama oleh hakim dalam memutuskan sengketa yang berkaitan dengan kepentingan umum, yang secara dinamis tidak tergantung pada waktu dan tempat. Tiaptiap kasus harus dilihat secara kasuistis. Di sinilah, peran hakim berdasarkan kebebasannya sangat menentukan untuk memaknakan secara yuridis, sosiologis dan dinamis tentang apa saja yang termasuk pengertian kepentingan umum. 5

umum. Secara teoretis dapatlah dikatakan bahwa

melanggar

kepentingan umum merupakan hasil (resultante)

Pelanggaran

pemikiran

banyak

mengakibatkan suatu Perseroan dapat dimohon

kepentingan-kepentingan di dalam masyarakat

oleh Kejaksaan ke Pengadilan Negeri untuk

dengan menerapkan kepentingan yang utama

dibubarkan ? Secara konkret, hal ini tampaknya

menjadi kepentingan umum. Secara praktis dan

berkaitan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-

konkret akhirnya diserahkan kepada hakim untuk

Undang Nomor 40 Tahun 2007, bahwa :

menimbang

dari

sekian

menimbang-nimbang kepentingan manakah yang lebih utama dari kepentingan yang lain atau

4 5

154

Ibid. Ibid.

peraturan yang

perundang-undangan. bagaimanakah

yang

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak “Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan

2007

serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang

dengan

Jabatan Notaris.

ketentuan

undangan,

peraturan

ketertiban

perundang-

umum,

dan/atau

Tentang

Perseroan

2009

terbatas

maupun

Analisis

kesusilaan”.

terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997

Asas Hukum Pasal 146 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Seperti telah dikemukakan pada Bab

tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang

pendahuluan, bahwa terkait dengan pembubaran

menimbulkan dampak (pencemaran) sedemikian

perseroan berdasarkan penetapan pengadilan,

luasnya, juga dapat dijadikan alasan untuk

Pasal 146 Undang-Undang Nomor 40 Tahun

mengajukan

2007 tentang Perseroan Terbatas dengan tegas

Karena perseroan memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan, maka pelanggaran

permohonan

pembubaran

suatu

menentukan, bahwa :

perseroan ke Pengadilan Negeri. Kemudian,

siapakah

(1) Pengadilan Negeri dapat membubarkan

pihak

Perseroan atas :

berkepentingan dan apa pula yang dimaksud



dengan cacat hukum dalam akta pendirian ? Lazimnya

yang

dimaksud

dengan

permohonan kejaksaan berdasarkan alasan Perseroan melanggar kepentingan umum atau Perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan;  permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian;  permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan. (2) Dalam penetapan pengadilan ditetapkan juga penunjukan likuidator. Persoalan hukum (legal problem)

pihak

berkepentingan dalam hubungan keperdataan adalah pihak-pihak yang berkepentingan atau memiliki legal standing secara langsung maupun tidak

langsung

terhadap

suatu

perkara,

keberadaan suatu perseroan dan/atau akibat perbuatan melanggar hukum oleh

suatu

perseroan. Bisa perorangan, kelompok, LSM, badan

hukum

privat

maupun

publik.

Sedangkan cacat hukum dalam akta pendirian,

yang mengedepan secara akademis maupun

tentunya terkait dengan persyaratan-persyaratan ataupun larangan-larangan pembuatan

faktual adalah :

akta



pendirian suatu perseroan atau akta otentik berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 155

Mengapa untuk pembubaran Perseroan melalui Pengadilan Negeri menggunakan format “permohonan” bukan “gugatan” dan pihak perseroan yang hendak

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak



dibubarkan tidak diberikan kesempatan untuk didengar keterangannya di sidang pengadilan serta tidak ada upaya upaya hukum banding maupun kasasi terhadap Penetapan Pengadilan Negeri ? Asas Hukum apakah yang seharusnya mendasari ketentuan Pasal 146 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 yang mengatur Pembubaran Perseroan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri ? Dengan

mencermati

materi

antara pihak penggugat dan tergugat. Gugatan contentiosa inilah yang disebut sebagai gugatan perdata.6 Jika ditelusuri lebih lanjut, terdapat ciriciri pokok dari gugatan contentiosa, antara lain sebagai berikut : 7 a. Permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan mengandung sengketa (dispute, differences); b. Sengketa terjadi antara dua pihak atau lebih dari dua pihak; c. Bersifat partai (party) dengan komposisi pihak yang satu sebagai penggugat dan pihak lainnya sebagai tergugat; d. Gugatan dapat diajukan secara lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Negeri baik oleh Penggugat sendiri maupun oleh Kuasa Hukumnya; e. Gugatan dialamatkan kepada Pengadilan Negeri sesuai kompetensi Relatifnya, diberi tanggal, bulan dan tahun, serta ditandatangani oleh Penggugat ataupun Kuasanya; f. Gugatan memuat secara lengkap dan jelas identitas (nama, alamat, kedudukan, serta identitas lainnya) dari pihak penggugat dan yang digugat baik orang maupun badan hukum; g. Fundamentum Petendi, ialah dasar gugatan atau dasar tuntutan (grondslag van de lis), baik mengenai dasar hukum, peristiwa/perbuatan hukum, hubungan hukum, dan fakta-fakta hukumnya; h. Petitum gugatan yang berisi pokok tuntutan penggugat dalam bentuk tunggal, alternatif, asesoir (Accesoir/Tambahan), maupun mohon keadilan (ex-aequo et bono).

muatan

maupun penjelasan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ternyata jawaban

terhadap

ditemukan.

masalah

Karena

itu,

tersebut perlu

tidak

dilakukan

penelusuran terhadap literatur-literatur hukum dan hukum acara peradilan perdata, sebagai berikut : 1. Yurisdiksi Contentiosa Dalam proses acara peradilan perdata di Indonesia, dikenal dua sistem gugatan, yaitu : sistem

dagvaarding

permohonan

(gugatan)

(Gugatan

dan

Voluntair).

sistem Sistem

pemasukan perkara secara dagvaarding diatur dalam

Pasal

1

RV

(Reglement

of

de

Rechtsvordering Staatblaad 1847 – 52 Jo. 1849 – 61 dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai reglement

acara

perdata).

2009

Dalam

perkembangannya, Stelsel dagvaarding disebut

6

M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hlm. 46-47. 7 Ibid, Hlm. 48-68. Lihat pula Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, Hlm. 48-49.

juga sebagai yurisdiksi contentiosa (“contentious procesrecht”) ialah kewenangan peradilan untuk memeriksa perkara yang mengandung “sengketa” 156

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak

2009

Karena adanya dua pihak atau lebih yang

Permohonan atau ”gugatan voluntair”,

bersengketa, maka dalam proses acara sengketa

adalah :”permasalahan perdata yang diajukan

ini, terbangun asas “Audi Et Alteram Partem”

dalam bentuk permohonan yang ditandatangani

(Mendengarkan Kedua Belah Pihak). Azas ini

pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada

mendalilkan bahwa dalam proses perkara perdata

Ketua Pengadilan Negeri”,dengan ciri-ciri pokok

di sidang Pengadilan, Majelis Hakim harus

:

mendengarkan para pihak yang bersengketa untuk

a. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (for the benefit of one party only). b. Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan permohonan tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu. c. Dengan demikian, apa yang dipermasalahkan pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain. d. Permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (without disputes or differences with another party). e. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat ex-parte. f. Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat ex-parte. g. Permohonan untuk kepentingan sepihak atau terlibat dalam permasalahan hukum yang diajukan dalam kasus itu, hanya satu pihak. 9

membela hak dan kepentingan mereka masingmasing. Dengan kata lain, para pihak haruslah diperlakukan sama, adil dan tidak memihak. 2. Yurisdiksi Voluntair Istilah “Yurisdiksi Voluntair” terdapat dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman,

bahwa

:

“Penyelesaian

setiap

perkara yang diajukan kepada badan-badan peradilan mengandung pengertian di dalmnya penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan yurisdiksi

voluntair”.

Tetapi

berdasarkan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, ketentuan Pasal 2 dan penjelasannya tersebut tidak diatur lagi. 8 Namun, secara faktual “permohonan” atau ”gugatan voluntair” (“non contentious procesrecht”) itu

Karena itu, Pengadilan Negeri memiliki

tetap eksis baik di lingkungan peradilan umum

kewenangan

maupun peradilan agama.

masalah perdata yang bersifat sepihak atau ex-

voluntair

parte dalam keadaan :

8

9

Ibid, Hlm. 28.

157

Ibid, Hlm. 29.

untuk

menyelesaikan

2009

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak 

mengeluarkan Penetapan No. 5 Pen/Sep/1975,

Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja. Dengan syarat : hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan yang ditentukan sendiri oleh undang-undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara volintair melalui bentuk permohonan. 10



Mengacu pada karakteristik

yang berisi pertimbangan dan penegasan, bahwa : 1) Pernyataan secara deklarator tentang sahnya RUPS dan susunan pengurus serta tidak mengikatnya perjanjian melalui gugatan voluntair, bertentangan dengan asas prosesual; 2) Secara prosesual, ketetapan voluntair yang dijatuhkan PN dalam kasus ini, harus berdasarkan gugatan contentiosa. 3) Yurisdiksi voluntair, hanya sah apabila hal itu ditentukan dengan undang-undang.11 b. Putusan Peninjauan Kembali (PK)

gugatan

voluntair di atas, maka dalam praktik peradilan perdata terdapat beberapa Penetapan Mahkamah Agung RI yang menyatakan Putusan Voluntair Pengadilan

Negeri

tidak

sesuai

dengan

No/PK/AG/1990, Tanggal 22 Januari

karakteristik yurisdiksi voluntair tersebut, antara

1991. Putusan PK ini dikeluarkan karena

lain :

Pengadilan

telah

Ltd.

pembagian harta warisan yang diajukan

Penetapan ini dikeluarkan karena PN

salah seorang ahli waris dalam bentuk

Jakarta Pusat pada tanggal 27 Juni 1972

permohonan

telah menjatuhkan Putusan Voluntair

Terhadap penetapan itu, ahli waris lain

dalam perkara permohonan No. 274/1972,

mengajukan

dengan isi putusan :

Agung dan atas permohonan tersebut MA

1) Menyatakan sah RUPS ;

menjatuhkan

2) Menyatakan perjanjian yang dibuat

menegaskan :

Kasus

Forest

Product

Corp

Ltd. Tetapi atas permintaan pihak yang merasa dirugikan terhadap putusan voluntair PN Jakarta tersebut,

Mahkamah

Agung

atau PK

gugatan kepada

putusan,

voluntair. Mahkamah

antara

lain

1) Gugatan voluntair hanya dapat diterima pengadilan apabila untuk itu ada ketentuan undang-undang yang mengaturnya secara khusus; 2) Dalam kasus penetapan ahli waris dan pembagian harta warisan, tidak ada dasar hukumnya untuk diperiksa secara voluntair.12

tidak mengikat Forest Product Corp

RI

11 10

Pandeglang

menjatuhkan penetapan ahli waris dan

a. Penetapan MA No. 5 Pen/Sep/1975 dalam

Pusat

Agama

12

Ibid, Hlm. 30.

158

Ibid, Hlm. 31. Ibid, Hlm. 32.

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak Mengacu pada karakteristik gugatan

b. Putusan Peninjauan Kembali (PK) No/PK/AG/1990, Tanggal 22 Januari 1991. Putusan PK ini dikeluarkan karena Pengadilan Agama Pandeglang telah menjatuhkan penetapan ahli waris dan pembagian harta warisan yang diajukan salah seorang ahli waris dalam bentuk permohonan atau gugatan voluntair. Terhadap penetapan itu, ahli waris lain mengajukan PK kepada Mahkamah Agung dan atas permohonan tersebut MA menjatuhkan putusan, antara lain menegaskan : 3) Gugatan voluntair hanya dapat diterima pengadilan apabila untuk itu ada ketentuan undang-undang yang mengaturnya secara khusus; 4) Dalam kasus penetapan ahli waris dan pembagian harta warisan, tidak ada dasar hukumnya untuk diperiksa secara voluntair.14

voluntair di atas, maka dalam praktik peradilan

perdata

Penetapan

Mahkamah

terdapat Agung

beberapa RI

yang

menyatakan Putusan Voluntair Pengadilan Negeri tidak sesuai dengan karakteristik yurisdiksi voluntair tersebut, antara lain : a. Penetapan MA No. 5 Pen/Sep/1975 dalam Kasus Forest Product Corp Ltd. Penetapan ini dikeluarkan karena PN Jakarta Pusat pada tanggal 27 Juni 1972 telah menjatuhkan Putusan Voluntair dalam perkara permohonan No. 274/1972, dengan isi putusan : 1) Menyatakan sah RUPS ; 2) Menyatakan perjanjian yang dibuat tidak mengikat Forest Product Corp Ltd. Tetapi atas permintaan pihak yang merasa

Berdasarkan norma hukum, asas hukum,

dirugikan terhadap putusan voluntair PN

putusan pengadilan, dan pendapat hukum dari

Jakarta Pusat tersebut, Mahkamah Agung

pakar hukum di atas mengenai yurisdiksi

RI

contentiosa

mengeluarkan

Penetapan

No.

5

dan

yurisdiksi

voluntair,

dapat

Pen/Sep/1975, yang berisi pertimbangan

dilakukan analisis untuk menentukan ke arah

dan penegasan, bahwa :

manakah seharusnya asas hukum yang mendasari



ketentuan





13

2009

Pernyataan secara deklarator tentang sahnya RUPS dan susunan pengurus serta tidak mengikatnya perjanjian melalui gugatan voluntair, bertentangan dengan asas prosesual; Secara prosesual, ketetapan voluntair yang dijatuhkan PN dalam kasus ini, harus berdasarkan gugatan contentiosa. Yurisdiksi voluntair, hanya sah apabila hal itu ditentukan dengan undang-undang.13

Pembubaran

Perseroan

Terbatas

melalui Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 146 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas? Untuk menjawab persoalan tersebut, perlu dilakukan analisis terhadap unsur-unsur atau alasan permohonan yang terkandung dalam

14

Ibid, Hlm. 31.

159

Ibid, Hlm. 32.

2009

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak ketentuan Pasal 146 Undang-Undang Nomor 40

1) Atas dasar aturan hukum, kriteria dan

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa :

parameter apa suatu alasan berdasarkan kepentingan umum dapat dinilai sah,

(1) Pengadilan Negeri dapat membubarkan

pasti, benar, dan adil ?. Sampai kini,

Perseroan atas : a. permohonan kejaksaan berdasarkan alasan

aturan hukum yang mengatur secara tegas,

Perseroan melanggar kepentingan umum

jelas dan konkret tentang kriteria atau

atau Perseroan melakukan perbuatan yang

parameter kepentingan umum justru masih

melanggar

sangat umum sifatnya, sebagaimana telah

peraturan

perundang-

dikemukakan pada Bab I Pendahuluan.

undangan;

Konsekuensinya,

b. permohonan pihak yang berkepentingan

istilah

kepentingan

berdasarkan alasan adanya cacat hukum

umum sangat potensial untuk ditafsirkan

dalam akta pendirian;

secara subyektif ataupun obyektif oleh

c. permohonan pemegang saham, Direksi

pihak-pihak yang merasa berkompeten

atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan

untuk mengajukan permohonan, gugatan

Perseroan

dan/atau

tidak

mungkin

untuk

memeriksa,

mengadili

serta

memutus perkara Pembubaran Perseroan.

dilanjutkan. (2) Dalam penetapan pengadilan ditetapkan

2) Meskipun

juga penunjukan likuidator.

dalam

kasus

pembubaran

perseroan ini, pada awalnya seolah-olah tidak ada sengketa, namun sebagai akibat

Analisis Pasal 146 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007

dari

kejaksaan

berdasarkan

permohonan,

gugatan

dan/atau putusan pembubaran perseroan, pada

Pasal 146 ayat (1) huruf a menentukan : “permohonan

adanya gilirannya

akan

memunculkan

sengketa atau upaya perlawanan terhadap

alasan

putusan/penetapan pengadilan. Apalagi,

Perseroan melanggar kepentingan umum atau

bila terdapat pihak ketiga yang merasa hak

Perseroan melakukan perbuatan yang melanggar

dan kepentingannya dirugikan, sehingga

peraturan perundang-undangan”. Masalah yang

akan ikut intervensi ke dalam perkara

mengedepan :

tersebut.

Terhadap alasan Kepentingan Umum :

3) Peneliti berpandangan, apabila alasanalasan 160

pembubaran

perseroan

yang

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak diajukan oleh pihak kejaksaan ternyata

(b) Mengacu pada ketentuan Amandemen UUD 1945 di atas, maka seharusnya terhadap tindakan hukum Pembubaran Perseroan melalui Penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud Pasal 146 ayat (1) a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, diterapkan asas “Audi Et Alteram Partem” (Mendengarkan Kedua Belah Pihak), ialah pihak yang mengajukan permohonan pembubaran dan pihak termohon pembubaran perseroan. Hal ini juga bersesuaian dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang antara lain menyatakan : (1) Pasal 1 : Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. (2) Pasal 5 : Ayat (1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedabedakan orang. Ayat (2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. (3) Pasal 8 : Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (4) Pasal 9 : Ayat (1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi. Ayat (2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan

tidak memiliki fakta hukum yang kuat dan/atau tidak akurat, maka berpotensi untuk

menimbulkan

ketidakadilan,

kerugian materiil ataupun imateriil bagi perseroan yang dibubarkan. Hal ini jelas akan melanggar hak-hak konstitusional perseroan

sebagai

(rechtspersoon),

badan

sebagaimana

hukum di

2009

atur

UUD 1945 : (a) Bahwa badan hukum (rechtspersoon) adalah subyek hukum yang memiliki hak, kewajiban dan kepentingan hukum yang sama (dipersamakan) dengan orang (Natuurlijke Persoon ) sebagai subyek hukum. Karena itu, baik orang maupun badan hukum adalah subyek hukum yang memiliki hak-hak konstitusional berdasarkan konstitusi. Amandemen UUD 1945 antara lain menyatakan: (1) Pasal 28D ayat (1) : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. (2) Pasal 28 H ayat (2) : “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. (3) Pasal 28 I ayat (2) : Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

161

2009

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana. (3) Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam undangundang. (5) Pasal 20 : Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan; c. perbaikan akibat tindak pidana; d. pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun. Sungguhpun demikian, tidak ada pasal,

Persoalannya

adalah

pelangaran

ayat atau klausul yang menentukan bahwa atas

terhadap peraturan perundang-undangan yang

dasar penerapan sanksi pidana tambahan atau

seperti apa yang bisa dijadikan alasan untuk

tindakan tata tertib, atau atas dasar putusan

dapat

pengadilan pidana baik umum, khusus maupun

membubarkan Perseroan Terbatas.

Apakah sebatas

yang ditentukan dalam

Undang-Undang Nomor 40 Tahun

tindak pidana korupsi dapat dijadikan serta

2007

merta alasan untuk membubarkan perseroan

ataukah

melalui penetapan Pengadilan Negeri. Dengan

termasuk pula peraturan perundang-undangan

kata lain, hal itu bisa ditafsirkan secara luas oleh

lainnya di luar Undang-Undang Nomor 40

Pihak Kejaksaan sebagai Pemohon dan Hakim

Tahun

Pengadilan Negeri yang diberikan kewenangan

Tentang

Perseroan

Terbatas,

2007. Hal ini memang sangat luas

cakupan maupun dimensi penafsirannya. Dalam korporasi

di

konteks bidang

untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan voluntair Kejaksaan tersebut.

pertanggujawaban perlindungan

dan

Sehubungan

dengan

pemasalahan

pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana

tersebut,

telah peneliti kemukakan pada Bab II Sub C,

kepada pihak Termohon ialah Perseroan yang

memang Pasal 119 Undang-Undang Nomor

hendak

32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan

berkepentingan lainnya yang terkait dapat ditarik

Pengelolaan

untuk didengar keterangan, sehingga asas audi et

Lingkungan

Hidup

telah

menentukan, bahwa : “Selain pidana

peneliti

berpendapat,

dibubarkan

sepatutnyalah

dan/atau

Pihak

alteram partem terpenuhi.

sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang ini, terhadap badan usaha dapat

Akibat Hukum Pembubaran Melalui Penetapan Pengadilan

dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa : 162

Perseroan

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak Ketentuan

mengenai

Pembubaran,

dicantumkan kata "dalam likuidasi" di belakang nama Perseroan.18

Likuidasi dan Berakhirnya Status Badan Hukum Perseroan di atur pada Pasal 142 s.d. Pasal 152

Dalam jangka waktu paling lambat 30

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang

(tiga

Perseroan Terbatas.

pembubaran

Pasal 142 ayat (1) huruf c, menyatakan pembubaran

Perseroan

terjadi

puluh)

a. wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator; dan b. Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan Perseroan dalam rangka likuidasi. 15 Apabila ketentuan pada huruf b dilanggar, Direksi,

anggota

Dewan

Surat

Komisaris, dan Perseroan bertanggung jawab secara

tanggung

pengangkatan,

renteng.

16

pemberhentian

Kabar

Mengenai sementara,

Pembubaran Perseroan melalui Penetapan

Tetapi

sejak

Negara

Republik

pengumuman. Sedangkan pemberitahuan kepada

dan

Menteri wajib dilengkapi dengan bukti:

pertanggungjawaban likuidator diterima oleh pengadilan.

dan Berita

(enam puluh) hari terhitung sejak tanggal

Perseroan kehilangan status badan hukum sampai

atau

wajib

sebagaimana dimaksud pada huruf d adalah 60

Pengadilan maupun RUPS tidak mengakibatkan

RUPS

likuidator

a. pembubaran Perseroan dan dasar hukumnya; b. nama dan alamat likuidator; c. tata cara pengajuan tagihan; dan d. jangka waktu pengajuan tagihan. Jangka waktu pengajuan tagihan

mutandis berlaku bagi likuidator.17

likuidasi

tanggal

memuat:

jawab, dan pengawasan terhadap Direksi mutatis

selesainya

Perseroan,

sejak

Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a

pemberhentian, wewenang, kewajiban, tanggung

dengan

terhitung

a. kepada semua kreditor mengenai pembubaran Perseroan dengan cara mengumumkan pembubaran Perseroan dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia; dan b. pembubaran Perseroan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan bahwa Perseroan dalam likuidasi. Pemberitahuan kepada kreditor dalam

Perseroan melalui Penetapan Pengadilan :

anggota

hari

memberitahukan:

“berdasarkan

penetapan pengadilan”. Terhadap Pembubaran

maka

2009

a. dasar hukum pembubaran Perseroan; dan b. pemberitahuan kepada kreditor dalam Surat Kabar.19

saat

pembubaran pada setiap surat ke luar Perseroan 15

Pasal 142 ayat (2). Pasal 142 ayat (5). 17 Pasal 142 ayat (6). 16

18 19

163

Pasal 143. Pasal 147.

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak

2009

Dalam hal pemberitahuan kepada kreditor

keberatan ditolak oleh likuidator, maka kreditor

dan Menteri belum dilakukan, pembubaran

dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri

Perseroan tidak berlaku bagi pihak ketiga. Jika

dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam

likuidator lalai melakukan pemberitahuan, maka

puluh) hari terhitung sejak tanggal penolakan. 21

likuidator

secara

tanggung

renteng

dengan

Kreditor yang mengajukan tagihan sesuai

Perseroan bertanggung jawab atas kerugian yang

dengan jangka waktu yang ditentukan, dan

diderita pihak ketiga.20

kemudian

ditolak

oleh

likuidator

dapat

Kewajiban likuidator dalam melakukan

mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dalam

pemberesan harta kekayaan Perseroan dalam

jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari

proses likuidasi meliputi pelaksanaan:

terhitung sejak tanggal penolakan. Terhadap Kreditor yang belum mengajukan tagihannya

a. pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang Perseroan; b. pengumuman dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi; c. pembayaran kepada para kreditor; d. pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham; dan e. tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan. Dalam hal likuidator memperkirakan

dapat mengajukan melalui pengadilan negeri dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak pembubaran Perseroan diumumkan. Tagihan yang diajukan kreditor tersebut dapat dilakukan dalam hal terdapat sisa kekayaan hasil likuidasi yang diperuntukkan bagi pemegang saham. Dan terhadap sisa kekayaan hasil likuidasi telah dibagikan kepada pemegang saham dan terdapat

bahwa utang Perseroan lebih besar daripada

tagihan

kekayaan Perseroan, maka likuidator wajib

kreditor,

negeri

memerintahkan likuidator untuk menarik kembali

mengajukan permohonan pailit Perseroan, kecuali

sisa kekayaan hasil likuidasi yang telah dibagikan

peraturan perundang-undangan menentukan lain,

kepada pemegang saham. Dan pemegang saham

dan semua kreditor yang diketahui identitas dan

wajib

alamatnya, menyetujui pemberesan dilakukan di

mengembalikan

sisa

kekayaan

hasil

likuidasi secara proporsional dengan jumlah yang

luar kepailitan. Tetapi, Kreditor juga dapat

diterima terhadap jumlah tagihan. 22

mengajukan keberatan atas rencana pembagian

Selanjutnya dalam hal likuidator tidak

kekayaan hasil likuidasi dalam jangka waktu

dapat melaksanakan kewajibannya, maka atas

paling lambat 60 (enam) puluh hari terhitung sejak tanggal pengumuman. Apabila pengajuan

21 20

pengadilan

22

Pasal 148.

164

Pasal 149. Pasal 150.

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak

2009

permohonan pihak yang berkepentingan atau atas

kurator diterima oleh RUPS, pengadilan atau

permohonan kejaksaan, ketua pengadilan negeri

hakim pengawas. Selanjutnya Menteri akan

dapat

mengumumkan berakhirnya status badan hukum

mengangkat

likuidator

baru

dan

memberhentikan likuidator lama. Pemberhentian

Perseroan

dalam

likuidator, dilakukan setelah yang bersangkutan

Indonesia. 24

Berita

Negara

Republik

dipanggil untuk didengar keterangannya. 23 Likuidator bertanggung jawab kepada

Kesimpulan

RUPS atau pengadilan yang mengangkatnya atas

Bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

likuidasi Perseroan yang dilakukan. Sedangkan Kurator pengawas

bertanggung atas

jawab

likuidasi

kepada

hakim

Perseroan

yang

Tentang Perseroan Terbatas, tidak merumuskan secara jelas apakah Pasal 146 yang mengatur Pembubaran

dilakukan. Likuidator juga wajib memberitahukan

Partem” ataukah yurisdiksi voluntair yang

memberikan pelunasan dan pembebasan kepada

berbasis pada asas hukum “ex parte” atau “non

likuidator atau setelah pengadilan menerima

contentious procesrecht”. Sungguhpun demikian

pertanggungjawaban likuidator yang ditunjuknya.

pengaturan

Ketentuan ini juga berlaku bagi kurator yang diterima

Undang-Undang Undang

setelah semua ketentuan dipenuhi. Ketentuan ini

1970

Nomor

35

Tahun

1999

tentang

pengertian di dalamnya penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan yurisdiksi voluntair”.

paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak

23

Tahun

kepada badan-badan peradilan mengandung

pengumuman dilakukan dalam jangka waktu likuidator

14

“Penyelesaian setiap perkara yang diajukan

Penggabungan,

Peleburan, atau Pemisahan. Pemberitahuan dan

pertanggungjawaban

Nomor

Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, bahwa :

berlaku juga bagi berakhirnya status badan

tanggal

yurisdiksi

sebagaimana telah diubah dengan Undang-

menghapus nama Perseroan dari daftar Perseroan,

karena

adanya

pernah diatur berdasarkan Pasal 2 ayat (1)

berakhirnya status badan hukum Perseroan dan

Perseroan

tentang

contentiosa dan yurisdiksi voluntair sudah

oleh

hakim pengawas. Kemudian, Menteri mencatat

hukum

Pengadilan

berbasis pada asas hukum “Audi Et Alteram

proses likuidasi dalam Surat Kabar setelah RUPS

telah

melalui

Negeri, menganut yurisdiksi contentiosa yang

kepada Menteri dan mengumumkan hasil akhir

pertanggungjawabannya

Perseroan

atau 24

Pasal 151.

165

Pasal 152.

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak

2009

diterjemahkan oleh Tristam Moeliono, Jakarta: Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia.

Daftar Pustaka Abdulkadir Muhammad, 2002. Hukum Perusahaan, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Peraturan dan Perundang-Undangan Amandemen Undang-Undang Dsaar 1845. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang –Undang Nomor Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Perubahannya UU No. 9 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan.

Barda Nawawi Arief, 1994. Perbandingan Hukum Pidana, Jakarta: RajaGrafindo Persada. A.F. Elly Erawaty, 2003. Globalisasi Ekonomi dan Perdagangan Bebas: Suatu Pengantar” dalam Aspek Hukum dari Perdagangan Bebas: Menelaah Kesiapan Hukum Indonesia dalam Melaksanakan Peragangan Bebas, diedit oleh Ida Susanti dan Bayu Seto, Bandung: Citra Aditya. Chatamarrasjid Ais, 2003. Badan Hukum Yayasan Suatu Analisis Mengenai Yayasan Sebagai Suatu Badan Hukum Sosial, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perilindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hukum Acara Perdata (HIR dan Rbg).

Erman Rajagukguk, 1997. Peranan Hukum dalam Pembangunan pada Era Globalisasi: Implikasinya bagi Pendidikan Hukum di Indonesia. Pidato Pengukuhan Guru Besar diucapkan pada upacara penerimaan guru besar bidang hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Esmi Warassih, 2005. Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Semarang: PT. Suryandaru Utama. Munir Fuady, 2003. Perseroan Terbatas Paradigma Baru, Bandung: PT Citra Aditya Bakti H.S. Kartadjoemena, 2000. Substansi Perjanjian GATT/WTO dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa: sistem, kelembagaan, prosedur implementasi, dan kepentingan negara berkembang. Jakarta: UI Press. Jan Michiel Otto, 2003. Kepastian Hukum di Negara Berkembang [Reële Rechtszekerheid in ontwikkelingslanden], 166

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak

2009

Rancang Bangun Hukum Tata Negara Terimbas Politik (Analisis Pembaharuan Hukum Indonesia Dari Sisi Hukum Tata Negara) Oleh : Turiman Fachturahman Nur

Abstrak Para calon-calon yuris dan/atau yuris mulai melakukan dobrakan yang tentunya tetap berada pada koridor hukum yang berlaku. Keberadaan suatu lembaga yang bernama Mahkamah Konstitusi telah memberikan ruang bagi kita untuk melakukan pengawasan hukum terhadap produk-produk hukum yang telah dihasilkan dari suatu ranah politik. Perlu diingat bahwa stigma yang ada sekarang, yaitu kebobrokan hukum Indonesia merupakan cambukan bagi kita semua, seiring berjalannya waktu stigma itu dapat kita rubah sepanjang kita orang-orang hukum dapat menggerakkan suatu sistem hukum nasional ke arah kelompok 3, hal ini sangat mungkin terjadi sepanjang para calon-calon yuris dan/atau yuris selalu berpegang pada suatu makna yang terkandung dalam hukum itu sendiri. Abstract The future jurists and / or jurists began a breakthrough that would remain in the corridors of the law.The

existence of an institution called the supreme high court has provided a space for us to conduct legal surveillance to legal products that have resulted from a political sphere. Keep in mind that the existing stigma that Indonesian law dilapidation was a whip for us all, as time goes along, we could change that stigma as we –the legal people- could mobilize a national legal system toward a group of three. It was most likely to occur during the future jurists and / or jurists always adhere to a meaning that is contained in the law itself.

25

Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak

167

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak

2009

Pendahuluan

saat ini tetapi dengan konsekuensi Indonesia

Pergeseran Penegakan hukum tata negara

sebagai sebuah negara tidak pernah bisa memutus

Lahirnya

berbagai

kebijakan

mata rantai pelanggaran HAM di masa lalunya,

yang

dimana kebijakannya yang mengorbankan banyak

menimbulkan penolakan keras dari banyak

kaum marginal terus berlanjut, wacana di atas

komunitas lokal di tanah air, tentu menuju ke

adalah sekelumit yang ditengarai oleh Prof.

suatu pertanyaan, dimana letak penghargaan atas

Soetandyo Wignjosoebroto Guru Besar Fakultas

kebhinnekaan dalam agenda pembaharuan hukum

Ilmu Sosial dan Politik Universitas Airlangga dan

di Indonesia? Jawabannya bisa diperoleh dari

Ketua Badan Pengurus HuMa26

keberadaan aturan-aturan baik di tingkat daerah

Ketika

maupun di level nasional yang justru menolak

kebijakan

itu

diformulasikan

kemajemukan bangsa Indonesia. Artinya, ide

kedalam sebuah peraturan perundang-undangan,

pembaharuan hukum masyarakat Indonesia baru

misalnya dalam bentuk produk yang nama

justru menuju ke pemaksaan kaidah sosial

Undang-Undang ada anggapan yang berkembang

masyarakat tertentu kepada masyarakat lain yang

dikalangan pakar ilmu politik, bahwa materi

memiliki nilai dan kebutuhan hukum yang

muatan undang-undang itu sebenarnya

berbeda. Apa yang terjadi disini adalah sebuah

dari sebuah proses politik dalam hal ini kalangan

pengulangan terhadap pola-pola kebijakan lama

DPR

di era regim hukum Orde Baru yang menerima

konstruksi materi muatan rancangan undang-

begitu saja keutamaan kekuasaan politik dan

undang yang sudah disusun berdasarkan asas-asas

mendepak desakan pembaharuan hukum yang

hukum menjadi berantakan strukturnya, karena

dituntut

pasal-pasal ”diprereli satu persatu” dan atau

oleh

komunitas

marginal

seperti

bersama

Pemerintah

dan

proses

kadangkala

formulasi norma dirubah berdasarkan sebuah

masyarakat adat, perempuan dan anak-anak.

kepentingan atau ”pesanan” kekuatan di infra

Dengan berkaca pada situasi ini maka

struktrur politik.

masyarakat baru Indonesia memiliki dua pilihan: untuk

Selaras dengan ini Prof. Dr Komaruddin

menjadi

Hidayat menyatakan: ”sebuah demokrasi akan

pluralisme hukum. Hal ini bertujuan untuk

memperkuat negara, kalau parpolnya sehat,

mencegah resistensi dan korban yang lebih

Parpol sehat kalau diisi oleh para politisi yang

Pertama,

mereview

mengakomodasi

kebijakan

pluralitas

lama

sosial

banyak bagi komunitas. Kedua, tetap bergerak 26

dalam alur perubahan sebagaimana telah dijalani

Prof Dr Soetandyo Wignjosoebroto, FORUM KEADILAN: N0. 09, 25 Juni 2006

168

2009

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak pintar

dan berkualitas.

Tetapi kalau DPR

terhadap peran hukum sebagai alat

untuk

politisinya tidak berkualitas, maka UU yang

mendinamisasikan masyarakat, sehingga fungsi

dijahit ibarat baju, setelah jadi dipakai terasa

cita hukum dalam negara berubah dalam arti

sesak.

dapat

Mungkin anda berpendapat apakah UU

Produk DPR selama ini ibarat baju yang pas

mengakomodasi

semua

dinamika

masyarakat yang kompleks seperti Indonesia.

dipakai”27

Dengan demikian hukum sebagai suatu

Paparan diatas memberikan pemahaman

proses tidak dapat dilihat sebagai suatu perjalanan

yang keliru, bahwa hukum itu sama dengan

penetapan peraturan –peraturan hukum saja.

undang-undang, sedangkan hukum itu tidak dapat

Melainkan, hukum sebagai proses perwujudan

dipungkiri bahwa hukum itu pada dasarnya tidak

tujuan sosial hukum, dengan kata lain yang

begitu saja jatuh dari langit, tetapi dibuat oleh

tengah berlangsung dalam perjalanan penetapan

manusia dan selalu berada dalam lingkup sosial

peraturan itu adalah proses penetrasi dari sektor-

tertentu, itu artinya hukum tidak hadir dan

sektor kehidupan masyarakat.

bergerak diruang hampa dan berhadapan dengan

Berkaitan dengan hal yang demikian itu,

hal-hal yang abstrak, melainkan selalu berada

Bredermeier berpendapat bahwa didalam sistem

pada tatanan sosial tertentu dalam lingkup-

sosial dijumpai bekerja 4 (empat) proses-proses

lingkup manusia yang hidup, pemahaman yang

fungsional

demikian itu menggugah sebagian besar pemikir

perwujudan tujuan (3) mempertahankan pola dan

dan penstudi hukum untuk melihat hukum tidak

(4) integrasi. Keempat proses itu saling kait

dalam sebuah norma an sich. Para penganut

mengkait

perspektif ini berpendirian bahwa hanya dengan

memberikan input. Setiap sub proses memperoleh

cara itulah kita dapat melihat ”wajah hukum”

input dari ketiga lainnya. Sementara sub Proses

secara sempurna.

28

utama,

dan

yaitu:

secara

(1)

timbal

adaptasi

balik

(2)

saling

memperoleh input dari ketiga lainnya. Sementara

Memaknai hukum pada tataran seperti itu

itu output dari salah satu proses itu juga akan

tentunya kita mengharapkan bahwa penyusunan

menjadi input bagi sub proses yang lain.

peraturan perundang-undangan yang bersifat

Semua

demokratis seharusnya adalah mempresentasikan

itu

menunjukkan

bahwa

pemanfaatan hasil studi ilmu-ilmu sosial di dalam studi hukum nampaknya sangat diperlukan.

27

Prof Dr Komarudin Hidayat, Makalah “Memantapkan Kehidupan Demokrasi Dalam Masyarakat Pluralisme, 2009 28 Prof Dr Esmi Warassih, SH.MS Pranata Hukum sebuah telaah Sosiologis, PT Suryadaru Utama, Semarang, 2005

Barang tentu ini tidak dapat

terjadi

bila

paradigma berpikir yang kita ikuti masih tetap 169

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak bertumpu pada aliran analisis –positivitis. Pada

Penegakan

hukum

tegaknya

proses

dilakukannya

dapat dipisahkan dari realitas sosial yang ada.

berfungsinya norma-norma hukum secara nyata

Sehingga dalam beberapa hal tugas-tugas yang

sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau

menyangkut pelaksanaan keadilan memerlukan

hubungan–hubungan hukum dalam kehidupan

keahlian-keahlian yang bersifat non hukum, yang

bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau darui

seringkali belum dikuasai benar para petugas

sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat

hukum yang ada pada saat ini, Untuk itu, para

dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula

penstudi hukum perlu menguasai ilmu-ilmu sosial

diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu

agar dapat menambah pemahaman mengenai

melibatkan semua subyek hukum dalam setiap

hubungan hukum dan realitas sosial didalam

hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan

masyarakat modern dan demokratis ini, tentu ada

aturan normatif atau melakukan sesuatu atau

benarnya apa dinyatakan Prof Dr Satjipto

tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan

Raharjo, dalam bukunya ” pemanfaatan ilmu-

diri pada norma aturan hukum yang berlaku,

ilmu sosial bagi pengembangan ilmu hukum, jika

berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan

pendapat ini diaplikasikan dalam analisis Hukum

hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya

Tata Negara, seharusnya hukum tata negara tidak

itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai

hanya menggunakan pendekatan normatif saja,

upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk

tetapi pendekatan sosio-politik, ini artinya adanya

menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu,

pergeseran analisis hukum tata negara bagi para

apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu

penstudi ilmu hukum tata negara.

diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

pemerhati ilmu politik

untuk

adalah

tataran inilah kita menyadari, bahwa hukum tidak

Adalah menarik ketika ada anggapan para

upaya

2009 atau

Pengertian penegakan hukum itu dapat

menyatakan sebuah

pula ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi

pendapat, bahwa sesungguhnya hukum dalam

hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga

bentuk

perundang-undangan,

mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam

khususnya Undang-Undang adalah hasil dari

arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada

proses

bagaimana

nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya

menjelaskan pendapat ini dari sisi hukum tata

bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan

negara & bagaimana pula penegakan hukumnya ?

yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti

peraturan politik,

pertanyaannya

sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut

170

2009

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak penegakan peraturan yang formal dan tertulis

formil yang sempit maupun dalam arti materil

saja. Karena itu, penerjemahan perkataan “Law

yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap

enforcement” ke dalam bahasa indonesia dalam

perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum

menggunakan perkataan “Penegakan Hukum”

yang

dalam arti luas dapat pula digunakan istilah

penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan

“Penegakan

kewenangan

Peraturan”

dalam

arti

sempit.

bersangkutan

maupun

oleh

oleh

aparatur

Undang-undang

untuk

Pembedaan antara formalita aturan hukum yang

menjamin berfungsinya norma-norma hukum

tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang

yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan

dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam

bernegara.

bahasa inggris sendiri dengan dikembangkannya

pembahasan kita tentang penegakan hukum dapat

istilah “the rule of law” atau dalam istilah “ the

kita tentukan sendiri batas-batasnya Apakah kita

rule of law and not of a man” versus istilah “ the

akan membahas keseluruhan aspek dan dimensi

rule by law” yang berarti “the rule of man by

penegakan hukum itu, baik dari segi subyeknya

law” Dalam istilah “ the rule of law” terkandung

maupun

makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan

membahas hal-hal tertentu saja, misalnya hanya

dalam artinya yang formal, melainkan mencakup

menelaah aspek-aspek subyektif saja. Makalah ini

pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di

memang sengaja dibuat untuk memberikan

dalamnya. Karena itu, digunakan istilah “ the rule

gambaran saja mengenai keseluruhan aspek yang

of just law”. Dalam istilah “the rule of law and

terkait dengan tema penegakan hukum itu.

Dari pengertian yang

obyeknya

atau

kita

luas

batasi

itu,

haya

not of man”, dimaksudkan untuk menegaskan

Seperti disebut di muka, secara obyektif,

bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu

norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup

negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum,

Pengertian hukum formal dan hukum materiil.

bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah “the

Hukum formal hanya bersangkutan dengan

rule

peraturan perundang-undangan yang tertulis,

by

law”

yang

dimaksudkan

sebagai

pemerintahan oleh orang yang menggunakan

sedangkan

hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.

pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam

Dengan uraian diatas jelaslah kiranya

hukum

materiil

mencakup

pula

masyarakat. Dalam bahasa yang tersendiri,

bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum

kadang-kadang

itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan

pengertian penegakan hukum dengan penegakan

untuk menjadikan hukum, baik dalam artian

keadilan.

171

orang

membedakan

antara

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak Penegakan hukum dapat dikaitkan dengan

berisikan

penegakan

keadilan

2009 itu

sendiri,

pengertian pengertian “law enfocement” dalam

sehingga penegakan hukum dan penegakan

arti sempit, sedangkan penegakan hukum dalam

keadilan merupakan dua sisi dari mata uang yang

arti

sama.

hukum

materil,

diistilahkan

dengan

penegakan keadilan. Dalam bahasa Inggris juga terkadang dibedakan antara konsepsi “court of

Indentifikasi Permasalahan

law” dalam arti pengadilan hukum dan “court of

Berdasarkan paparan diatas pertanyaan ilmiahnya

justice” atau pengadilan keadilan. Bahkan dengan

adalah

semangat yang sama pula, Mahkamah Agung di

analisis

pergeseran

Pembaharuan dari sisi Hukum Tata Negara ?

Amerika serikat disebut dengan istilah “Supreme

Adapun identifikasi permasalahannya adalah berikut

Court of Justice”. Istilah-istilah

bagaimana

ini.

itu

dimaksudkan

untuk

Bangsa Indonesia menghadapi suatu masalah

menegaskan bahwa hukum yang harus ditegakkan

serius yang harus dilalui dalam menjalankan agenda

itu pada intinya bukanlah norma aturan sendiri,

reformasi ini. Sudah terlampau banyak konsep dan

melainkan nilai-nilai keadilan yang terkandung

gagasan para pakar untuk mengatasinya, tetapi

didalamnya.

yang

ternyata belum sepenuhnya membawa hasil optimal

membedakan antara tugas hakim dalam proses

ke arah penyelesaian yang kongkrit. Karena pada

pembuktian dalam perkara pidana dan perdata.

umumnya, mereka melihat berbagai peristiwa dan

Dalam perkara perdata dikatakan bahwa hakim

permasalahan bangsa dari sudut pandangnya sendiri-

cukup

Memang

menemukan

ada

bukti

doktrin

formil

sendiri, jarang yang berpikir secara sistemik, melalui

belaka,

pendekatan yang lebih menyeluruh dan komprehensif.

sedangkan dalam perkara pidana barulah hakim

Hal ini membuktikan bahwa penyelesaian krisis yang

diwajibkan mencari dan menemukan kebenaran

menimpa bangsa Indonesia, diperlukan alternatif

materil yang menyangkut nilai-nilai keadilan

pendekatan

yang

lebih

relevan

yang

mampu

yang harus diwujudkan dalam peradilan pidana.

mengakomodasikan berbagai kepentingan yang ada.

Namun demikian, hakikat tugas hakim itu sendiri

Dengan bertitik tolak dari kerangka pemikiran filsafat

memang seharusnya mencari dan menemukan

hukum yang bercirikan mendasar, rasional, reflektif

kebenaran materil untuk mewujudkan keadilan

dan komprehensif, diharapkan dapat membantu semua

materiil. Kewajiban demikian berlaku, baik dalam

pihak dapat bersikap lebih arif dan tidak terkotak-

bidang pidana maupun perdata. Pengertian kita

kotak

tentang penegakan hukum sudah seharusnya

menemukan akar masalahnya. Tahap selanjutnya

172

keilmuannya

yang

memungkinkan

dapat

2009

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak diharapkan dapat memberikan solusi yang tepat dalam

Ekses-ekses

mengatasi krisis yang menerpa bangsa Indonesia.

Sudah banyak lontaran gagasan dikemukakan oleh banyak kalangan, mulai dari para pejabat pemerintah,

baru runtuh dari panggung kekuasaan politik pada

tokoh masyarakat, tokoh agama, ilmuwan dan lain-

penghujung Mei 1998. Seperti yang diprediksikan

lain untuk memberikan jalan keluar (solution)

oleh banyak pihak, reformasi ini memerlukan proses

terhadap krisis yang tengah dihadapi masyarakat.

yang cukup panjang dan tidak mungkin mengubah

Bermacam-macam teori dan retorikapun dikemukakan

segala sesuatunya secara cepat sesuai dengan tuntutan

untuk meyakinkan masyarakat. Akan tetapi pada

dan keinginan yang diharapkan rakyat. Bahkan untuk

umumnya, mereka melihat berbagai peristiwa dan

mereformasi berbagai tatanan kehidupan bangsa yang

permasalahan bangsa dari kacamatanya atau sudut

sudah lama tertanam lebih dari tiga dasawarsa

pandangnya sendiri-sendiri, jarang yang berpikir

mudah serta

secara sistemik, melalui pendekatan yang lebih

membutuhkan pengorbanan yang amat besar dari

menyeluruh dan komprehensif. Tidak mengherankan

rakyat dan bangsa Indonesia. Tidak sekedar berupa

kalau banyak pakar politik, pakar hukum, pakar

harta benda, pikiran maupun tenaga, tetapi nyawa-

ekonomi

nyawa anak bangsapun banyak berguguran di bumi

dan

sebagainya

berlomba-lomba

mengemukan pendapatnya sesuai dengan versinya

pertiwi tercinta ini.

masing-masing.

Bangsa Indonesia menghadapi suatu masalah

Banyaknya konsep dan gagasan di atas,

serius yang harus dilalui dalam proses reformasi ini,

ternyata belum sepenuhnya membawa hasil optimal

mulai dari krisis moneter yang berkembang menjadi

ke arah penyelesaian yang kongkrit. Justru masyarakat

krisis ekonomi, meletusnya berbagai kerusuhan,

awam yang hidup serba miskin fasilitas, menjadi

mencuatnya kembali pertentangan etnis dan agama,

semakin bingung harus mengikuti pendapat yang

munculnya kelompok-kelompok kepentingan yang

mana, karena semua pendapat selalu mengaku yang

saling berebut pengaruh dan sebagainya. Langsung

terbaik, meskipun dalam praktik ternyata sulit pula

maupun tidak langsung tentu amat berpengaruh stabilitas

merugikan

dan sedapat mungkin harus dicarikan jalan keluarnya.

reformasi dijalankan bangsa Indonesia, sejak orde

terhadap

yang

tersebut tentunya tidak diharapkan oleh masyarakat

Sudah hampir satu dasa warsa lamanya proses

merupakan pekerjaan yang tidak

reformasi

negara

dan

untuk

ketentraman

diaplikasikan

membuktikan

masyarakat. Masyarakat menjadi resah, trauma dan

bahwa

(non

aplicable).

penyelesaian

Hal

krisis

ini yang

menimpa bangsa Indonesia, diperlukan alternatif

merasa tidak nyaman dalam menjalani kehidupan

pendekatan

sehari-harinya, terutama yang terjadi di kota-kota

yang

lebih

relevan

yang

mampu

mengakomodasikan berbagai kepentingan yang ada.

besar yang potensial memunculkan aksi kerusuhan

Betapapun memang harus diakui bahwa untuk

massa.

memberikan jalan keluar dari krisis ini tidak mudah, 173

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak karena

begitu

kompleks

permasalahan

2009

krisis yang terjadi dalam masyarakat kita pasca

yang

melatarbelakanginya.

reformasi. Untuk membahas dan mencermati permasalahan tersebut, dalam tulisan ini akan

Bagaimana

Multi

Player

Efek-nya

diuraikan

dalam

kenyataan

tinjauan

ontologis,

epistemologis dan aksiogis ilmu hukum, ruang

Pendidikan Hukum ?

Melihat

tentang

tersebut,

lingkup objek pengkajian filsafat hukum, serta

sudah

urgensi dan relevansinya filsafat hukum dalam

selayaknya kalangan dunia pendidikan tinggi

membantu

harus mencoba mencari alternatif yang tepat

menyelesaikan

krisis

yang

multidimensional ini.

untuk diterapkan mengatasi krisis yang menimpa

Tinjauan ontologis, epistemologis dan

bangsa Indonesia ini. Dalam kaitan inilah, para pakar, kaum akademisi maupun para praktisi

aksiologis

terutama yang berbasis pendidikan tinggi hukum,

kecenderungan dalam ilmu hukum, ternyata ada

sebenarnya dapat ikut berpartisipasi memberikan

dua kecenderungan yang sedang terjadi, yakni :

peran dan sumbangan pemikirannya terhadap

(1) ilmu hukum terbagi-bagi ke dalam berbagai

situasi dan kondisi krisis yang dihadapi bangsa

bidang yang seolah-olah masing-masing berdiri

Indonesia saat ini. Dalam hal ini, para sarjana

sendiri, (2) ilmu hukum menumpang pada bidang

hukum tentunya tidak sekedar melihat persoalan

ilmu lain sehingga seolah-olah bukan merupakan

dari pedekatan hukum dalam arti normatif

suatu ilmu yang berdiri sendiri. Kecenderungan

semata, tetapi dapat ditempuh dengan pendekatan

pertama terlihat dengan terbentuknya ilmu hukum

yang lebih mendasar, rasional, reflektif dan

ke dalam ilmu yang bersifat normatif, ilmu yang

komprehensif melalui pengkajian dan analisis

bersifat empiris dan ilmu yang bersifat filosofis.

filsafati, terutama bertitik tolak dari kerangka

Terkadang para penganut ketiga bidang ilmu

tinjauan filsafat hukum.

hukum itu masing-masing saling menafikan.

Apabila

dilihat

kentalnya sikap yang menganologikan ilmu

adalah bagaimanakah peran dan sumbangan yang diberikan filsafat

hukum

Kecenderungan kedua tampak dengan semakin

Permasalahan yang kemudian muncul dapat

ilmu

hukum dengan sosiologi hukum dan antropologi

hukum dalam era

hukum.

reformasi. Dalam wujud apakah filsafat hukum

Kecenderungan

memberikan kontribusinya. Kemudian apakah

ilmu

hukum

tersebut

mungkin filsafat hukum dijadikan salah satu

sudah tentu mengurangi kemampuan ilmu hukum

terapi untuk membantu memecahkan berbagai

dalam perkembangannya dan dalam menghadapi 174

2009

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak masalah-masalahnya. Adanya ilmu hukum yang

Dalam hal ini ada aliran yang mengatakan bahwa

bersifat integratif merupakan suatu kebutuhan.

segala sesuatu bersifat materi (alls being is

Hal ini karena adanya kelemahan yang dijumpai

material) , sementara pendapat lain menyebutkan

dalam ilmu hukum yang murni secara teoritis

bahwa semua yang ada bersifat sebagai roh atau

semata-mata (normative) maupun ilmu hukum

spirit (alls being is spirit) . Pandangan ini

yang terapan semata-mata (empiris). Integralitas

menentukan bagaimana atau dengan kacamata

ilmu adalah kebalikan dari spesialisasi dalam

apa seseorang (subjek) melihat suatu objek

ilmu. Spesialisasi ilmu dalam perkembangan ilmu

tertentu.

merupakan bukti dari kemajuan karena ilmu

tentang syarat-syarat dan kaidah-kaidah apa yang

menjadi berkembang semakin kaya. Tetapi

harus dipenuhi oleh suatu objek tertentu. Hal ini

spesialisasi ilmu dalam ilmu hukum menjadi

berkaitan dengan cara, metode atau pendekatan

steril dan dangkal. Mungkin ilmu hukum dapat

apa yang akan digunakan untuk melihat objek itu.

berkembang

menangkap

Selanjutnya tinjauan aksiologis adalah melihat

hakekat yang lebih menyeluruh dari kenyataan

bagaimana aksi atau pelaksanaan dari sesuatu.

yang dihadapi.

Dengan kata lain bagaimana pengaruh dan

tetapi

tidak

dapat

Tinjauan

kemanfaatan

Seolah-olah seperti orang buta yang

epistemologis

(utility)

suatu

menyoroti

objek

bagi

menangkap ekor disangka itulah gambaran gajah

kepentingan hidup manusia. Tinjauan aksiologis

atau seperti halnya melihat bagian sisi saja dari

tak dapat dilepaskan dari persoalan nilai (value)

mata uang dan melupakan sisi lainnya. Ilmu

yang dianut dan mendasari suatu objek tertentu.

hukum mempunyai objek kajian hukum. Sebab

a. Tinjauan Ontologis

itu kebenaran hukum yang hendak diungkapkan

Secara umum ada tiga hal yang dapat

oleh ilmuwan hukum berdasarkan pada sifat-sifat

dipelajari dari hukum, yaitu : (1) nilai-nilai

yang melekat pada hakekat hukum. Untuk

hukum, seperti keadilan, ketertiban, kepastian

membicarakan hakekat hukum secara tuntas,

hukum dan lain-lain, (2) kaidah-kaidah hukum

maka

yang

berupa kaidah yang tertulis maupun tidak tertulis,

mendasarinya, yaitu tinjauan ontologis, tinjauan

kaidah yang bersifat abstrak maupun nyata, (3)

epistemologis dan tinjauan aksiologis.

perilaku hukum atau dapat juga disebut kenyataan

perlu

diketahui

tiga

tinjauan

Tinjauan ontologis membicarakan tentang keberadaan

sesuatu

(being)

atau

hukum atau peristiwa hukum. Secara umum

eksistensi

filsafat

(existence) sebagai objek yang hendak dikaji.

hukum mengkaji nilai-nilai hukum,

sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi 175

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak

2009

hukum, dan lain-lain serta mengkaji perilaku

benar. Untuk mencari keadilan yang benar itu

hukum. Sedang kaidah hukum dikaji oleh bidang

maka ditentukanlah cara untuk mencarinya yang

yang disebut normwissenschaf atau ilmu tentang

disebut metode. Metode ilmu hukum ditentukan

kaidah.

oleh aspek ontologis dan aksiologis dari hukum. Titik sentral pengkajian dan penelitian

Konsep mengenai metode dan ilmu bersifat

ilmu hukum adalah kaidah-kaidah hukum. Ilmu

universal. Artinya, untuk bidang apa saja atau

hukum tidak dapat dipisahkan dari kaidah hukum.

untuk jenis ilmu manapun adalah sama, tetapi

Tetapi persoalannya adalah dalam posisi dan

pengaruh dari obyek suatu ilmu tentu tak dapat

situasi kaidah hukum yang bagaimana yang

dihindarkan. Sebab itu hakekat hukum dan fungsinya dalam praktek tak dapat dihindari

menjadi perhatian dari ilmu hukum. Sosiologi hukum dan antropologi hukum mempelajari

berpengaruh dalam menentukan metode yang

perilaku hukum sebagai kenyataan hukum. Kedua

digunakan dalam ilmu hukum.

bidang ilmu hukum ini tidak bisa dilepaskan dari

Apabila melihat hakekat hukum, ilmu

adanya kriteria bahwa perilaku atau kenyataan itu

hukum tidak didasarkan pada empirisme atau

sudah bersifat normatif. Jadi harus ada ukuran

rasionalisme saja, karena gejala hukum tidak

bahwa bidang penelitian itu bersifat normatif.

hanya berupa hal yang dapat diserap oleh indra

Dalam filsafat hukum, nilai-nilai yang dikajipun

atau pengalaman manusia berupa perilaku hukum

harus bersifat normatif. Ciri yang umum dari

saja tetapi juga berisi hal-hal yang tak terserap

kaidah hukum ialah adanya legitimasi dan sanksi.

oleh indra manusia, yakni nilai-nilai hukum.

Tanpa terbagi-bagi ke dalam bidang-bidang

Kebenaran yang dapat dicapai oleh ilmu hukum

kajian, ilmu hukum dengan sendirinya sudah

ialah apabila disadari adanya penampakan dari

mengkaji nilai, kaidah dan perilaku. Yang

obyek dan seraya menyadari pula arti dibelakang

berbeda antara satu kajian dengan kajian lain

obyek tersebut. Secara hakekat, ilmu hukum

ialah kadar, intensitas atau derajat di anatara

berusaha untuk menampilkan hukum secara

ketiga hal tersebut.

integral. Oleh karenanya metode ilmu hukum harus bersifat integral pula. Dalam ilmu hukum pada waktu sekarang sering dibedakan antara

b. Tinjauan Epistemologis

metode normatif, metode sosiologis dan metode

Ilmu hukum sebagai ilmu bertujuan untuk

filosofis.

mencari kebenaran atau tepatnya keadilan yang

Metode

penemuan

hukum

(rechtsvinding) bukan metode ilmu hukum karena 176

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak metode

penemuan

hukum

hanya

2009

dapat

tersebut tidak mutlak dipergunakan secara padu.

dipergunakan dalam praktek hukum. Penentuan

Yang menjadi ukuran dalam penggunaan metode

penggunaan metode sosiologis dan metode

ialah situasi, kepentingan, kebutuhan dan biaya.

filosofis tergantung pada kadar atau intensitas

Ilmu hukum akan mempunyai kewibawaan

kaidah yang diteliti, sebab tidak semua kaidah

dan kekuatannya apabila bersifat integral dalam

memerlukan analisa

aspek ontologis, epistemologis dan aksiologis.

baik

filosofis

maupun

sosiologis. Dalam

Sebab itu yang diperlukan dalam ilmu hukum perkembangannya,

karena

para

ialah sintesis dari metode-metode, sehingga ilmu

ilmuwan hukum tidak puas dengan metode yang

hukum memiliki suatu metode yang mempunyai

ada, maka muncullah metode multi disipliner atau

ciri khas. Ilmu hukum adalah suatu sistem.

disipliner, yang merupakan perwujudan dari

Sebagai

logika

merupakan

hipotiko-deduktif-verifikatif.

Dalam

suatu

sistem,

suatu

ilmu

hukum

kebulatan

dari

harus seluruh

metode ini suatu masalah berusaha dipecahkan

komponen atau subsistem yang satu sama lainnya

atau didekati dari berbagai disiplin baik yang

saling berhubungan.

termasuk deduktif maupun induktif. Istilah hipotiko deduktif menempatkan kaidah hukum

c. Tinjauan Aksiologis

sebagai hal yang mentah yang perlu untuk

Ilmu hukum bersifat dinamis. Ilmu hukum

dimasukkan kedalam proses “verifikasi” untuk dibuktikan kebenarannya. Dengan mengadakan

mempunyai

verifikasi maka suatu hipotesa atau teori seakan-

dibanding dengan bidang-bidang hukum yang

akan dicocokkan dengan fakta-fakta. Menurut

lain. Secara aksiologis, peran dan fungsi dari ilmu

Popper, bukan verifikasi yang menjadi kriterium

hukum antara lain seperti diuraikan dibawah ini:

demarkasi antara yang ilmu dan bukan ilmu tetapi

Pertama,

ialah falsifikasi, yakni kemampuan menyangkal

pembentukan

kesalahan.

perundang-undangan. Hasil-hasil penelitian ilmu

Dengan

demikian

mengganti verifikasi yang

Popper

bersifat

telah

induktif

hukum

dengan falsifikasi yang deduktif.

peran

ilmu

dan

hukum

hukum

menjadi

fungsi

yang

berpengaruh melalui

masukan

untuk

khas

dalam

penyusunan menyusun

rancangan peundang-undangan.

Secara epistemologis, metode hipotiko-

Kedua, ilmu hukum berpengaruh dalam praktek

deduktyif-verifikatif dinggap ideal, tetapi dalam

hukum atau pelaksanaan hukum. dalam rangka

praktek penerapannya menjadi pragmatis. Metode

peradilan, seorang hakim atau lebih sering 177

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak memutuskan

perkara

dengan

mengambil

bersifat

komprehensif.

Hasil

2009 sistematisasi

pendapat ahli hukum yang berwibawa sebagai

menyajikan informasi yang memudahkan. Ilmu

salah satu dasar pertimbangannya. Begitupun

hukum

juga jaksa dan pengacara sering mengambil

pertimbangan.

pendapat

penguat

sejumlah peraturan tidak cukup bermakna. Semua

argumentasinya dalam mengajukan tuntutan dan

itu harus dianalisa. Analisa atas suatu peraturan

pembelaannya.

akan memudahkan pemahaman atas peraturan itu.

Ketiga,

ahli

ilmu

hukum

hukum

sebagai

menyajikan Adanya

pertimbangan-

sejumlah

data

dan

dalam

Dan selanjutnya, ilmu hukum mempunyai

pendidikan hukum. Pendidikan hukum yang

fungsi sebagai pencerah terhadap kebekuan yang

formal yakni di bangku sekolah dan yang

melanda dunia hukum.

informal di tengah masyarakat lewat media massa

diabaikan bukan semata-mata demi hukum tetapi

dan penyuluhan-penyuluhan sangat dipengaruhi

untuk

oleh ilmu hukum. Seorang mahasiswa di didik

terwujudnya keadilan yang diridhloi oleh Tuhan

oleh seorang pengajar yang mempunyai status

Yang Maha Esa. Sebab itu dalam situasi hukum

sebagai ahli

yang legalistis dan beku, maka ilmu hukum

hukum.

berpengaruh

juga

Seorang ahli

hukum

sesuatu

yang

lebih

mempunyai wawasan yang khas dan pernah

berfungsi

sekurang-kurangnya meneliti hukum. Kualitas

mengajukan

pengajar akan menentukan kualitas dari mereka

kemungkinan-kemungkinan baru.

yang diajar.

Ahli

memberikan

Hukum adakalanya mulia

yakni

pencerahan

dengan

pemikiran-pemikiran

dan

hukum

Belanda

Kan,

mendefinisikan

perkembangan dari bidang-bidang yang lainnya.

ketentuan-ketentuan kehidupan yang bersifat

Dalam suatu sistem hukum yang berusaha untuk

memaksa,

mengatur segala hal atau segala bidang, maka

kepentingan orang dalam mayarakat. Pendapat

sistem

dan

tersebut mirip dengan definisi dari Rudolf von

interventif. Sebab itulah bidang-bidang yang

Ihering, yang menyatakan bahwa hukum bahwa

diatur itu memerlukan suatu kejelasan atas

hukum adalah keseluruhan norma-norma yang

pengaturan

tersebut.

memaksa yang berlaku dalam suatu negara. Hans

untuk

Kelsen menyatakan hukum terdiri dari norma-

Kelima,

ilmu

itu

bersifat

hukum

progressif

berusaha

yang

sebagai

van

Keempat, ilmu hukum akan berpengaruh atas

seperti

hukum

J.

melindungi

keseluruhan kepentingan-

mengadakan sistematisasi. Bahan-bahan yang

norma bagaimana orang harus

tercerai berai disatukan dalam suatu susunan yang

Pendapat ini di dukung oleh ahli hukum 178

berperilaku.

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak Indonesia,

Wiryono

Prodjodikoro,

yang

pribadi

yang

merupakan

2009

kalangan

yang

menyatakan hukum adalah rangkaian peraturan

berhubungan erat dengan penegakan hukum (law

mengenai tingkah laku orang-orang sebagai

enforcement officer) ; (6) keputusan penguasa,

anggota suatu masyarakat, sedangkan satu-

yakni

satunya tujuan dari hukum ialah menjamin

pemerintahan, yaitu proses hubungan timbal balik

keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam

antara unsur-unsur pokok dari sistem kenegaraan;

masyarakat

itu. Selanjutnya Notohamidjoyo

(8) sikap tindak ajeg atau perikelakuan yang

berpendapat bahwa hukum adalah keseluruhan

teratur, yakni perikelakuan yang diulang-ulang

peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang

dengan cara yang sama, yang bertujuan untuk

biasanya bersifat

memaksa untuk kelakuan

untuk mencapai kedamaian; (9) jalinan nilai-nilai,

manusia dalam masyarakat negara serta antar

yaitu jalinan dari konsepsi-konsepsi abstrak

negara, yang berorientasi pada dua asas, yaitu

tentang apa yang dianggap baik dan buruk.

hasil

keadilan dan daya guna, demi tata tertib dan

proses

diskresi

;

(7)

proses

Dalam konstelasi negara modern, hukum

kedamaian dalam masyarakat.

dapat difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial

Definisi-definisi tersebut menunjukkan

(law as a tool of social engineering).29 Roscoe

betapa luas sesungguhnya hukum itu. Keluasan

Pound menekan-kan arti pentingnya hukum

bidang hukum itu dilukiskan oleh Purnadi

sebagai sarana rekayasa sosial ini, terutama

Purbacaraka dan Soerjono Soekanto dengan

melalui mekanisme penyelesaian kasus oleh

menyebutkan sembilan arti hukum. Menurut

badan-badan peradilan yang akan menghasilkan

mereka, hukum dapat diartikan sebagai : (1) ilmu

jurisprudensi. Konteks sosial teori ini adalah

pengetahuan, yakni pengetahuan yang tersusun

masyarakat dan badan peradilan di Amerika

secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran;

Serikat.

(2) disiplin, yakni suatu sistem ajaran tentang

Dalam konteks keIndonesiaan,

fungsi

kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi ; (3)

hukum

norma, yakni pedoman atau patokan siakap tindak

Kusumaatmadja

atau perikelakuan yang pantas atau diharapkan;

pendorong pembaharuan masyarakat.30 Sebagai

demikian

itu, diartikan

oleh sebagai

Mochtar sarana

(4) tata hukum, yakni struktur dan proses perangkat norma-norma hukum yang berlaku

29

Roscoe Pound, 1978, Filsafat Hukum, Jakarta: Bhratara, hal, 7; Lili Rasjidi, 1992, Dasar-dasar Filsafat Hukum, Bandung: Alumni, hal. 43. 30 Mochtar Kusumaatmadja, 1978, Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Yang Sedang Membangun, Jakarta: BPHNBinacipta, hal. 11

pada suatu waktu dan tempat tertentu serta berbentuk tertulis; (5) petugas, yakni pribadi-

179

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak sarana

untuk

masyarakat,

mendorong

penekanannya

pembaharuan terletak

2009

sejak peraturan hukum yang harus dijalankan itu dibuat.32

pada

pembentukan peraturan perundang-undangan oleh

Proses

penegakan

hukum,

dalam

lembaga legislatif, yang dimaksudkan untuk

pandangan Soerjono Soekanto,33 dipengaruhi

menggagas konstruksi masyarakat baru yang

oleh lima faktor. Pertama, faktor hukum atau

ingin

peraturan perundang-undangan. Kedua, faktor

diwujudkan di

masa

depan

melalui

pemberlakuan peraturan perundangundangan itu. Penegakan

sebagaimana

yang terlibat dalam peroses pembuatan dan

dirumuskan secara sederhana oleh Satjipto

penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan

Rahardjo,

untuk

masalah mentalitas. Ketiga, faktor sarana atau

hukum

fasilitas yang mendukung proses penegakan

Keinginan-keinginan

hukum. Keempat, faktor masyara-kat, yakni

hukum yang dimaksudkan di sini yaitu yang

lingkungan social di mana hukum tersebut

merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk

berlaku atau diterapkan; berhubungan dengan

undang-undang

dalam

kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi

Perumusan

dalam perilaku masyarakat. Kelima, faktor

pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam

kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa

peraturan hukum, turut menentukan bagaimana

yang didasarkan pada karsa manusia di dalam

penegakan

Dengan

pergaulan hidup.

demikian pada gilirannya, proses penegakan

Sementara

merupakan

mewujudkan menjadi

hukum,

aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak

suatu

proses

keinginan-keinginan

kenyataan.31

yang

peraturan-peraturan

hukum

dirumuskan

hukum

itu

itu.

dijalankan.

itu

Satjipto

Rahardjo

34

hukum itu memuncak pada pelaksanaannya oleh

membedakan berbagai unsur yang berpengaruh

para pejabat penegak hukum itu sendiri.

dalam proses penegakan hukum berdasarkan

Dari keadaan ini, dengan nada ekstrim

derajat kedekatannya pada proses, yakni yang

dapat dikatakan bahwa keberhasilan ataupun

agak jauh dan yang agak dekat. Berdasarkan

kegagalan

criteria

para

penegak

hukum

dalam

melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai

kedekatan

tersebut,

maka

Satjipto

Rahardjo membedakan tiga unsur utama yang Ibid, hal. 25. Soerjono Soekanto, 1983, Penegakan Hukum, Jakarta: BPHN & Binacipta, hal. 15; Soerjono Soekanto, 1983,Faktor-Faktor yang Mem-pengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali, hal.: 4,5. 34 Satjipto Rahardjo,1983, Masalah Penegakan Hukum,Bandung: Sinar Baru, hal. 23,24 32 33

Satjipto Rahardjo, 1983, Masalah Penegakan Hukum, Bandung: Sinar Baru, hal. 24 31

180

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak terlibat

dalam

proses

penegakan

hukum.

2009

Adapun kultur atau budaya hu-kum (legal

Pertama, unsur pembuatan undang-undang cq.

culture)

merupakan gagasan-gagasan,

lembaga legislatif. Kedua, unsur penegakan

sikap, keyakinan-keya-kinan, harapanharapan dan

hukum cq. polisi, jaksa dan hakim. Dan ketiga,

pendapat

unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga

perkembangan-nya, Friedman menambahkan pula

negara dan sosial. Pada sisi lain, Jerome

komponen yang keempat,

Frank, 35 juga berbicara tentang berbagai faktor

komponen

yang turut terlibat dalam proses penegakan

Dengan komponen dampak hukum ini yang

hukum. Beberapa faktor ini selain faktor kaidah-

dimaksudkan adalah dampak dari suatu keputusan

kaidah hukumnya, juga meliputi prasangka

hukum yang menjadi objek kajian peneliti. 37

politik, ekonomi, moral serta simpati dan antipati

Berkaitan dengan budaya hukum (legal culture)

pribadi.

ini, menurut Roger Cotterrell, konsep budaya

hukum. 36

tentang

dampak

hukum

sikapDalam

yang disebutnya (legal

impact).

hukum itu menjelaskan keanekaragaman ide

Sementara itu, Lawrence M. Friedman melihat bahwa keberhasilan penegakan hukum

tentang

selalu

semua

masyarakat dan posisinya dalam tatanan sosial.

komponen system hukum. Sistem hukum dalam

Ide-ide ini menjelaskan tentang praktik-praktik

pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen,

hukum, sikap warga Negara terhadap hukum dan

yakni

kemauan

menyaratkan

komponen

berfungsinya

struktur

hukum

(legal

hukum

dan

yang

ada

dalam

ketidakmauannya

berbagai

untuk

structure), komponen substansi hokum (legal

mengajukan perkara, dan signifikansi hukum

substance) dan komponen budaya hukum (legal

yang relatif, dalam menjelaskan pemikiran dan

culture).

structure)

perilaku yang lebih luas di luar praktik dan

merupakan batang tubuh, kerangka, bentuk abadi

bentuk diskursus khusus yang terkait dengan

dari suatu sistem. Substansi hukum (legal

lembaga hukum. Dengan demikian,

substance) aturan-aturan dan norma-norma actual

budaya hukum mungkin mampu menjelaskan

yang

banyak tentang perbedaan-perbedaan cara di

Struktur

hukum

dipergunakan

oleh

(legal

lembaga-lembaga,

variasi

kenyataan, bentuk perilaku dari para pelaku yang diamati di dalam sistem. 36

Theo Huijbers, 1991, Filsafat Hukum, Yogyakarta: Kanisius, hal. 122; Lili Rasjidi, 1991, Filsafat Hukum Apakah Hukum Itu?, Bandung: Remaja Rosdakarya, hal. 51 37 Lawrence M. Friedman, 1984, American Law: An invalueable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily lives, New York: W.W. Norton & Company, hal 16.

Satjipto Rahardjo,1983, Masalah Penegakan Hukum,Bandung: Sinar Baru, hal. 23,24 35

181

2009

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak mana lembaga hukum yang nampak sama dapat

di dalam masyarakat yang menjunjung tinggi

berfungsi pada masyarakat yang berbeda. 38

semangat

demokrasi.

Hukum

responsif

Substansi hukum dalam wujudnya sebagai

menampakkan ciri bahwa hukum ada bukan demi

peraturan perundangundangan, telah diterima

hukum itu sendiri, bukan demi kepentingan

sebagai instrumen resmi yang memeproleh

praktisi hukum, juga bukan untuk membuat

aspirasi untuk dikembangkan, yang diorientasikan

pemerintah senang, melainkan hukum ada demi

secara pragmatis untuk menghadapi masalah-

kepentingan rakyat

masalah sosial yang kontemporer. Hukum dengan

Berkaitan dengan karakter dasar hukum positif

karakter yang demikian itu lebih dikenal dengan

ini, Sunaryati Hartono melihat bahwa Undang-

di dalam

masyarakat.40

Undang Dasar 1945 disusun dengan lebih

konsep hukum law as a tool of social engineering

berpegang pada konsep hukum sebagai sarana

dari Roscoe Pound, atau yang di dalam

rekayasa sosial ini. 41

terminologi Mochtar Kusumaatmadja disebutkan sebagai hukum yang berfungsi seba-gai sarana

Karakter hukum positif dalam wujudnya

masyarakat.39

sebagai peraturan peraturan perundang-undangan,

untuk

membantu

perubahan

Karakter keberpihakan hukum yang responsif ini,

di

sering

yang

konfigurasi politik momentum pembuatannya,

emansipatif

juga berkaitan erat dengan komitmen moral serta

mengindikasikan sifat demokratis dan egaliter,

profesional dari para anggota legislatif itu sendiri.

yakni hukum yang memberikan perhatian pada

Oleh karena semangat hokum (spirit of law) yang

upaya memberikan perlindungan hak-hak asasi

dibangun berkaitan erat dengan visi pembentuk

manusia dan peluang yang lebih besar kepada

undang-undang,

warga masyarakat yang lemah secara sosial,

membangun hukum yang demokratis, tinjauan

ekonomi dan politis untuk dapat mengambil

tentang peran pembentuk undang-undang penting

peran partisipatif dalam semua bidang kehidupan

dilakukan. Dikemukakan oleh Gardiner bahwa

bermasyarakat,

bernegara.

pemben-tuk undang-undang tidak semata-mata

Dikatakan bahwa hukum yang responsif terdapat

berkekewajiban to adapt the law to this changed

disebutkan

emansipatif.

sebagai

Hukum

berbangsa

hukum

yang

dan

samping

ditentukan

maka

oleh

suasana

dalam

atau

konteks

society, melainkan juga memiliki kesempatan 38

Roger Cotterrell, 1984, The Sociology of Law An Introduction, London: Butterworths, hal. 25 39 Roscoe Pound, 1989, Pengantar Filsafat Hukum, Jakarta: Bhratara, hal. 51. Mochtar Kusumaatmadja, 1986, Fungsi dan Perkem-bangan Hukum dalam Pembangunan Nasional, Bandung: Binacipta, hal. 11.

40

Max Weber dalam A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, 1988, Hukum dan Perkembangan Sosial (Buku I), Jakarta: Sinar Harapan, hal. 483. 41 C.F.G. Sunaryati Hartono, 1991, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Bandung: Alumni, hal. 53.

182

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak untuk

memberikan

sumbangan

terhadap

2009

menerapkan aturan hukum, ketiga Apakah aturan

pembentukan perubahan masyarakat itu sendiri.

hukum

Pembentuk undang-undang, dengan demikian,

Akhirnya

tidak lagi semata-mata mengikuti perubahan

mereka dengan mempertimbangkan ketiga hal

masyarakat,

terebut.

akan

tetapi

justru

mendahului

tersebut hakim

sungguh akan

dapat

diterapkan.

memberikan

pilihan

perubahan masyarakat itu. Dalam kaitan ini

Dalam konteks ini keadilan menjadi

Roeslan Saleh menegaskan bahwa masyarakat

bagian tedekat dari tiap kasus. Argumen bahwa

yang adil dan makmur serta modern yang

keadilan merupakan bagian dari hukum – dan

merupakan tujuan pembangunan bangsa, justru

bukan menyederhanakan

sesungguhnya merupakan kreasi tidak langsung dari pemben-tuk undang-undang. Kalau

kita

atas hukum

adalah akibat yang tidak dimaksud dari kaum

42

positivis. Kaum positivis telah mengatur bahwa keadilan

aturan hukum tidak perlu berisi moral. Aturan

hukum maka sebenarnya letaknya bukan pada

aturan hukum tersebut semata-mata tingkah dari

seperangkat aturan hukum. Pembiaraan keadilan

pembuat aturan dan hakim yang dikeluarkan

hukum lebih tepat ditujukan pada putusan

dalam bentuk perintah. Pada kontks ini, aturan

pengadilan. Pengujian keadilan hukum tidak

hukum adalah fakta. Bukan nilai. Ini bukan

terletak pada substansi aturan hukum namun lebih

berarti bahwa aturan hukum dapat diabaikan.

pada penilaian putusan pengadilan pada tiap-tiap

Aturan hukum tersebut harus dan merupakan

kasus. Oleh karena itu pemaknaan keadilan

bagian dari perhitungan kasus karena aturan

hukum juga harus berhubungan dengan kasus

hukum merupakan bagian topografi dari kasus.

yang menjadi obyek penerapan aturan hukum

Aturan Hukum merupakan bebas nilai, mereka

tersebut. Upaya untuk menemukan keadilan

tidak memunculkan yang seharusnya. Keharusan

hukum hanya mungkin jika seseorang diberi

itu harus dijatuhkan oleh hakim terhadap aturan

seperangkat aturan untuk menerapkannya pada

hukum dan fakta dari kasus. Semua penulis setuju

serangkaian fakta. Hakim akhirnya membuat tiga

bahwa keadilan merupakan tujuan dari hukum.

pertanyaan terhadap penyelesaian atas kasus yaitu

Cuma pertanyaannya adalah, pada abad 19 kaum

: pertama aturan hukum apa yang diadopsi, kedua

positivis ragu apakah keadilan menjadi perhatian

Penilaian

dari praktisi hukum (lawyer). Namun, Keadilan

/versi

membicarakan

uraian

dari

fakta-fakta

untuk

pada hakekatnya merupakan ketepatan dalam 42

Roeslan Saleh, 1979, Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 Dalam Perundang-undangan, Jakarta: Bina Aksara, hal. 12.

183

2009

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak penerapan aturan hukum pada fakta dari sebuah

sejarah hidup kita dalam membentuk pengertian

kasus.

tentang keadilan maka orang lain tersebut tentu

D.

Upaya

Mendekati

Unsur

tidak akan bisa paham mengapa kita menilai

Obyektif

sesuatu itu adil.

Keadilan Memperbincangkan keadilan juga sangat

Tentu saja cara demikian bukanlah hal

bergantung pada sejauh mana pengalaman kita

mudah. Bagimana mungkin orang lain dapat

dalam merasakan keadilan. Antara orang satu

mengetahui pengalaman dan sejarah hidup kita

dengan orang yang lain tentu berbeda pendapat

dalam memberikan definisi tentang hakekat

apabila dimintai pendapat tentang keadilan. Ini

keadilan?. Pertanyaan selanjutnya, dalam bentuk

hal yang logis karena penilaian keadilan juga

media apa kita memberitahukan kepada orang

menyangkut apek perasaan dari orang yang

lain tersebut agar tahu sejarah dan pengalaman

memberi penalaian atas keadilan itu. Sementara

hidup

itu, perasaan seseorang aas sesuatu hal tidaklah

mendokumentasikan sejarah dan pengalaman

sama. Penilaian rasa sesesorang atas sebuah

hidup kita ?. Ataukah kita menggunakan cara

persitiwa dipengaruhi oleh sejarah hidup dan

bercerita kepada orang lain tersebut

pengalaman pribadi dari orang tersebut. Sebuah

beribu pengalaman dan sejarah hidup kita yang

contoh seorang hakim yang mempunyai latar

membentuk pandangan kita tentang keadilan?.

belakang dari kaum berada, fasilitas tercukupi,

Seumpama

tidak pernah bekerja keras dalam memperoleh

bukankah bahasa akan menjadi penghalang dalam

sesuatu hal tentu akan berbeda dengan perasaan

kita memahamkan orang lain atas sejarah dan

keadilan seorang hakim yang dilahirkan dari

pengalaman kita?. Memang sulit untuk menjawab

orang tidak punya, tidak mempunyai fasilitas

hal-hal

yang tercukupi, mendapatkan sesuatu harus

memberitahukan kepada orang lain tentang beribu

dengan kerja keras. Orang lain yang ingin

pengalaman dan sejarah hidup kita dalam

menyelami perasaan keadilan kita maka orang

memandang keadilan. Mungkin karena hal-hal

lain

demikian

lain

tersebut

harus

terlebih

dahulu

kita?.

Apakah

kita

tadi.

hans

menempuh

Sebab,

kelsen

bukan

kita

cara

pernah

tentang

bercerita,

hal

berpendapat

mudah

bahwa

dan sejarah

menurut Hans kelsen, tidak ada kriteria yang

hidup yang kita lalui yang telah membentuk kita

obyektif tentang keadilan karena peneryataan

dalam memahami tentang perasaan keadilan.

benar atau tidak benar merupakan judgement atas

Tanpa pendalaman tentang pengalaman dan

nilai berdasarkan tujuan akhir dan syarat akan

mempelajari ribuan pengalaman

184

2009

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak subyektifitas

dari

kepribadian.

Subyektifitas

Proses hidup kita membentuk perasaan kita dalam

keadilan disebabkan oleh penilaian keadilan

memberikan makna keadilan. Dengan proses

berdasarkan unsur emosi dari pikiran kita,

hidup yang kita jalanin tersebut kita bisa

perasaan kita dan kebijaksanaan kita.

merasakan. Ini berbeda jika kita mempelajari keadilan hanya sebatas pada definisi dan kata

Terlepas dari kesulitan-kesulitan itu, juga

saja.

tidak tepat kalau kita tidak menyinggung aspekaspek pengalaman dan sejarah hidup dari pihak-

Persoalan kemudian timbul, apakah proses

pihak penilai keadilan. Karena cara ini berusaha

hidup antara orang yang satu dengan yang lain

untuk mendekati obyektifitas keadilan. Anthony

bisa

D’amato juga berpendapat bahwa lebih mudah

mempunyai proses hidup sendiri-sendiri dan

menemukan ketidakadilan dari pada mengatakan

berbeda-beda ?. Pengalaman, sejarah hidup antara

apa

amato

orang yang satu dengan yang lainnya tentu

menyampaikan bahwa pengalaman hidup hidup,

berbeda-beda sehingga memaknai keadilan juga

sejarah hidup, pelajaran yang diambil oleh

berbeda. Namun memahami keadilan yang

seseorang terhadap segala perisitiwa dan sesuatu

didefinisikan oleh orang lain memang menuntut

hal disekitarnya merupakan hal yang sangat

kita untuk tahu terlebih dahulu pengalaman hidup

penting dan mempengaruhi tingkat penilaian

dan sejarah hidup orang yang mendefinisikan

seseorang

keadilan. Hal ini untuk menemukan obyektifitas

itu

keadilan.

terhadap

Anthony

keadilan.

D’

Sebegitu

disamakan.

Bukankah

subyektifitas

tiap-tiap

memaknai

orang

pentingnya hal ini, antony mengemukakan bahwa

dari

keadilan.

“ kalau kamu bertanya kepadaku tetang makna

Obyektifitas dalam memaknai keadilan tetap

keadilan, maka hanya ada satu cara , saya akan

menjadi hal yang penting. Obyektifitas ini untuk

menyarankan kepada kamu untuk menghidupkan/

mengurangi kontoversi seputar makna keadilan.

menjalankan video recorder pikiran saya, saya

Pola kerja untuk mencari keadilan hukum

tidak dapat menjelaskan keadilan dengan kata-

di Indonesia juga dapat menggunakan metode

kata karena saya tidak mempelajarinya dengan

sebagaimana

kata-kata-kata. Dari ungkapan ini, bisa dimpulkan

keadilan hukum tidak dapat hanya menggunakan

bahwa mempelajari keadilan tidak dapat dengan

pendekatan legal positivistik secara kaku. Sebab

kata-kata maupun sebuah definisi. Keadilan

pendekatan

hanya bisa dipelajari dari pengalaman yang kita

membeikan makna keadilan prosedural. Lebih

peroleh selama kita berproses dalam hidup.

dari itu, pencarian makna keadilan hukum di 185

diuraikan

legal

di

atas.

positivistik

Pencarian

haya

akan

2009

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak negeri ini harus juga enyelami perasaan hukum

dirasakan. Berbicara keadilan juga berbicara

itu

perasaan hukum.

sendiri.

Sebab

keadilan

hukum

lebih

Ini

berbeda

jikalau

kita

berorientasi pada pemenuhan aspek perasaan

mendeteksi tentang hukum. Kita dapat dengan

obyektif masyrakat memaknai keadilan. Hakim

mudah dan menunjuk “itu hukumya”. Tapi pada

dituntut tidak sebatas pada corong undang-

saat hukum ditegakkan maka isu krusial adalah

undang namun hakim harus juga menjadi corong

adakah

keadilan yang hidup di masyarakat. Ini bukan

tersebut?. Untuk menjawab apa keadilan maka

berarti bahwa kita menghadap-hadapkan keadilan

bukan

prosedural dengan keadilan yang hidup di

merupakan sesuatu yang filsafati. Keadilan tidak

masyrakat. Sebab keadilan Hukum tidak mungkin

cukup didefinisikan tetapi lebih penting dari pada

akan mengandung unsur double standard yang

itu keadilan harus dapat dirasakan. Sebuah

mengkotradiksikan antara unsur yang terkandung

pendefinisian tentang keadilan merupakan hal

dalam

yang

yang tidak penting sebab dengan didefinisikan

terkandung dalam masyarakat. Hukum pada

terebut maka tentu saja bahasa akan membatasi

hakekatnya juga mengandung unsur moral dan

makna dan perasaan dari keadilan itu sendiri.

moral

hukum

positif

merupakan

dengan

hal

yang

unsur

universal.

keadilan hal

Musuh

dalam

gampang

utama

penegakan

karena

serta

hukum

keadilan

kendala

itu

dalam

Universalitas moral akan mendekatkan kita pada

pengembangan sistem hukum otonom adalah

kesamaan merasakan keadilan.

tradisi dan politik. Menurut Mattei, yang

Keadilan hukum menjadi perhatian utama

mengklasifikasikan tiga kelompok sistem hukum

bagi mereka yang berkecimpung di dunia hukum.

nasional:

Keadilan hukum pada hakekatnya seperti sebuah

a. Sistem hukum yang didominasi oleh tradisi yang

kepingan uang logam dimana pada satu sisi ada

bersifat religius atau adat istiadat ataupun

gambar keadilan, pada sisi lain ada gambar

lainnya;

hukum. Penghilangan salah satu gambar saja akan

b. Sistem hukum yang didominasi oleh intervensi

menghilangkan nilai uang itu. Akhirnya uang itu tidak akan bernilai dan tidak dapat digunakan

(campur tangan) politik; c.

sebagai alat pembayaran. Itulah analogi yang

Sistem hukum otonom yang dikuasai dan dijalankan oleh yuris-yuris profesional

dapat penulis berikan untuk menggambarkan

Dengan melihat klasifikasi tersebut, sistem

hukum dan keadilan. Mngukur keadilan menjadi

hukum di Indonesia dapat dikualifikasikan ke

hal yang sulit sebab keadilan itu hanya dapat

dalam kelompok 1 dan 2. Diperlukan usaha dan 186

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak

2009

dobrakan untuk lepas dari kungkungan politik

ditemukan pada agama/kepercayaan maupun

dan tradisi, agar sistem hukum kita dapat berjalan

kebiasaan.

ke arah kelompok 3.

Kedua, Dalam perhelatan politik di Indonesia

Kendala yang sangat berat saat para yuris-

sering

kali

dijumpai

hal-hal

yang

sangat

yuris ataupun calon yuris untuk melepaskan diri

mempengaruhi dan/atau menodai sistem hukum

dari mata rantai politik dan tradisi. Sering kali,

nasional. bila kita melihat bahwa politik dan

dijumpai bahwa para yuris justru terlanjur

hukum

ataupun telah masuk ke dalam lingkaran tradisi

bertautan, sehingga diperlukan suatu perpolitikan

ataupun politik. Inilah yang penulis maksudkan

yang sehat agar produk-produk hukum, yang

bahwa rancang bangun Hukum Tata Negara

merupakan bagian dari sistem hukum itu sendiri,

terimbas politik, mengapa terjadi hal yang

nantinya juga akan baik. Pembuat undang-

demikian ?

undang, yang dalam hal ini orang-orang yang

Pertama, suatu tradisi yang ada di Negara

dilahirkan dari ranah politik sering kali hanya

Indonesia

menjadi

selalu

memberikan

suatu

reaksi

merupakan

suatu

dua

mesin

hal

yang

stempel

salaing

persetujuan

terhadap pembaharuan yang hendak dicapai oleh

parlementer pada setiap rancangan undang-

suatu sistem hukum. atau dengan kata lain selalu

undang yang telah dibuat oleh pansus RUU

menghantui akan terciptanya suatu terobosan-

tersebut. sehingga, hal ini sangat mempengaruhi

terobosan baru dalam suatu sistem hukum.

produk undang-undang yang dihasilkan. maka

Seharusnya

di

tidak heran apabila kita selalu menghasilkan

dalamnya harus tercipta suatu kepastian sering

menjumpai keadaan-keadaan yang pro dan kontra

kali terkendala dengan keberadaan suatu tradisi

dari setiap undang-undang yang dihasilkan, kita

dalam

sangat

lihat baru-baru ini sebagian undang-undang yang

sederhana adalah begitu sulitnya Sistem Hukum

dihasilkan selalu terlekat kata “Kontroversial”,

Nasional untuk melakukan unifikasi hukum

sebagai contoh UU ITE, UU Pornografi, UU

terhadap persoalan-persoalan yang

BHP, dan lain-lain.

suatu

suatu

sistem

bangsa.

hukum

yang

Contoh yang

berkaitan

dengan pewarisan, sehingga berdampak pada ketidakpastian dalam Hukum Waris Nasional

Bagaimana dengan Penegakan Hukum Tata

yang sampai sekarang masih bersifat pluralistik.

Negara Indonesia ?

kendala yang berakar dari tradisi ini dapat

Penegakan Hukum Tata Negara Indonesia sebenarnya berbanding lurus dengan beberapa hal 187

2009

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak yang terjadi dalam peristiwa hukum tata negara,

Undang Dasar; (ii) Perubahan kelembagaan

yaitu :

negara dengan adanya lembaga-lembaga baru dan hilangnya beberapa lembaga yang pernah

a. Perubahan UUD 1945 Pembahasan tentang latar belakang perubahan

ada; (iii) Perubahan hubungan antar lembaga

UUD 1945 dan argumentasi perubahannya

negara; dan (iv) Masalah Hak Asasi Manusia.

telah banyak dibahas diberbagai literatur,

Perubahan-perubahan

seperti buku Prof. Dr. Mahfud MD., Prof. Dr.

reform tersebut belum sepenuhnya dijabarkan

Harun Alrasid, dan Tim Nasional Reformasi

dalam

Menuju Masyarakat

maupun praktek ketatanegaraan sehingga

Madani. Perubahan-

peraturan

hasil

constitutional

perundang-undangan

berbagai kerangka teoritis masih sangat

perubahan tersebut diatas meliputi hampir keseluruhan materi UUD 1945. Menurut Prof.

diperlukan untuk mengembangkan dasar-

Dr. Jimly Asshiddiqie, jika naskah asli UUD

dasar konstitusional tersebut.

1945 berisi 71 butir ketentuan, maka setelah b. Keberadaan Mahkamah Konstitusi

empat kali mengalami perubahan, materi muatan UUD 1945 mencakup 199 butir

Pembentukan MK merupakan penegasan

ketentuan. Bahkan hasil perubahan tersebut

prinsip negara hukum dan jaminan terhadap

dapat dikatakan sebagai sebuah konstitusi

hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan

baru

resmi

dalam UUD 1945. Pembentukan MK juga

“Undang-Undang Dasar Negara Republik

merupakan perwujudan dari konsep checks

Indonesia Tahun 1945”.

and balances dalam sistem ketatanegaraan.

Perubahan UUD 1945 yang dilakukan dalam

Selain itu, pembentukan MK dimaksudkan

empat

sebagai

sama

sekali

kali

dengan

perubahan

nama

tersebut

telah

sarana

penyelesaian

beberapa

mengakibatkan perubahan yang mendasar

masalah ketatanegaraan yang sebelumnya

dalam

tidak

Hukum

Tata

Negara

Indonesia.

diatur

sehingga

menimbulkan

Perubahan tersebut diantaranya meliputi (i)

ketidakpastian.

Perubahan

dalam

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945,

penegasan

MK adalah salah satu pelaku kekuasaan

kehidupan

norma-norma bernegara,

dasar

seperti

bahwa Negara Indonesia adalah negara

kehakiman

selain

Mahkamah

Agung.

hukum dan kedaulatan berada di tangan

Kewenangan MK diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang meliputi memutus

rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-

pengujian undang-undang terhadap Undang188

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak Undang

Dasar,

kewenangan

memutus

lembaga

negara,

2009

sengketa

sesuai dengan kewenangan dan kewajiban

memutus

yang dimiliki oleh MK.

pembubaran partai politik, dan menyelesaikan

Keberadaan MK sebagai penafsir dan penjaga

perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

konstitusi yang dilaksanakan melalui keempat

Selain itu, Pasal 24C ayat (3) menyatakan

kewenangan dan satu kewajibannya tersebut

bahwa MK wajib memutus pendapat DPR

menempatkan UUD 1945 di satu sisi sebagai

atas

hukum tertinggi yang harus dilaksanakan

dugaan

pelanggaran

hukum

yang

dilakukan oleh Presiden dan atau Wakil

secara

Presiden. Selanjutnya keberadaan MK diatur

menjadikannya sebagai domain publik dan

berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2003

operasional.

tentang Mahkamah Konstitusi.

Konstitusi

Berdasarkan

kewenangan

dan

di

Persidangan yang

di

bersifat

sisi

lain

Mahkamah

terbuka

dan

dimiliki

menghadirkan berbagai pihak untuk didengar

tersebut, maka MK berfungsi sebagai penjaga

keterangannya dengan sendirinya mendorong

konstitusi (the guardian of the constitution)

masyarakat

untuk terlibat

atau

agar dilaksanakan baik dalam bentuk undang-

tidaknya

mengetahui

perkembangan

undang maupun dalam pelaksanaannya yang

pemikiran

bagaimana

terkait dengan kewenangan dan kewajiban

konstitusi harus ditafsirkan. Bahkan pihak-

MK.

pihak

Sebagai

penjaga

yang

konsisten,

konstitusi,

MK

dalam

suatu

persidangan

setidakketentuan

juga

dapat

sekaligus berperan sebagai penafsir konstitusi

memberikan pemikirannya tentang penafsiran

(the interpreter of the constitution). Fungsi

tersebut meskipun pada akhirnya tergantung

sebagai penjaga dan penafsir konstitusi

pada penilaian dan pendapat para Hakim

tersebut

dilaksanakan

Konstitusi yang akan dituangkan dalam

putusan

MK

melalui dengan

empat

kewajiban

yang

Keberadaan Mahkamah Konstitusi dengan

dimiliki. Dalam putusan-putusan MK selalu

fungsinya sebagai penjaga dan penafsir

mengandung

pertimbangan

konstitusi

argumentasi

hukum

kewenangan

sesuai

putusan-

dan

satu

hukum

dan

tersebut

telah

menggairahkan

suatu

perkembangan teori Hukum Tata Negara. Jika

ketentuan konstitusi harus ditafsirkan dan

pada masa lalu masalah Hukum Tata Negara

harus

bentuk

hanya berpusat pada aktivitas politik di

undang-undang, maupun dalam bentuk lain

lembaga perwakilan dan kepresidenan, serta

dilaksanakan

bagaimana

putusan-putusannya.

baik

dalam

pokok bahasannya hanya masalah lembaga 189

2009

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak negara, hubungan antar lembaga negara dan

Teori-teori

norma

hukum

diperlukan

hak asasi manusia, maka saat ini isu-isu

misalnya untuk membedakan antara norma yang

konstitusi mulai merambah pada berbagai

bersifat abstrak umum dengan norma yang

aspek

bersifat konkret individual yang menentukan

kehidupan

yang

lebih

luas

dan

melibatkan banyak pihak, bahkan tidak saja

bagaimana

mekanisme

pengujiannya.

ahli hukum.

Pembahasan teori-teori norma

hukum

juga

diperlukan untuk menyusun hierarki peraturan F. Pergeseran Analisis terhadap Teori Hukum

perundang-undangan

Tata Negara

sistem hukum nasional dapat dilakukan sesuai

Mengingat merupakan

UUD

konstitusi

1945

tidak

politik,

tetapi

sehingga

pembangunan

dengan kerangka konstitusional.

hanya juga

Teori-teori

selanjutnya

yang

mulai

konstitusi ekonomi dan sosial budaya, maka

mendapat perhatian dan tumbuh berkembang

perdebatan teoritis konstitusional juga banyak

adalah

terjadi di bidang ekonomi dan sosial budaya. Hal

sesungguhnya penafsiran menempati kedudukan

ini misalnya dapat dilihat dari beberapa putusan

yang sentral karena aktivitas hukum “berkutat”

MK terkait dengan bidang ekonomi seperti dalam

dengan norma-norma dalam ketentuan peraturan

pengujian UU Ketenagalistrikan, UU SDA, dan

perundang-undangan

UU Kepailitan. Di bidang sosial budaya misalnya

(imputation) ke dalam suatu peristiwa nyata.

dapat dilihat dari putusan-putusan pengujian UU

Penafsiran menjadi semakin penting pada saat

Sistem Jaminan Sosial Nasional dan pengujian

suatu norma konstitusi harus dipahami untuk

UU Sisdiknas.

menentukan norma yang lain bertentangan atau

teori

penafsiran.

yang

Dalam

akan

hukum

diterapkan

Perkembangan pelaksanaan kewenangan

tidak dengan norma yang pertama. Kedua norma

Mahkamah Konstitusi tersebut telah mendorong

tersebut harus benar-benar dipahami mulai dari

berkembangnya studi-studi teori Hukum Tata

latar belakang, maksud, hingga penafsiran ke

Negara. Beberapa teori yang saat ini mulai

depan pada saat akan dilaksanakan. Untuk itu saat

berkembang dan dibutuhkan misalnya adalah

ini telah banyak berkembang studi hukum dengan

teori-teori norma hukum, teori-teori penafsiran,

menggunakan alat bantu ilmu penafsiran bahasa

teori-teori

(hermeunetik). Demikian pula teori-teori lain

kelembagaan

negara,

teori-teori

yang juga berkembang cukup pesat.

demokrasi, teori-teori politik ekonomi, dan teoriteori hak asasi manusia. 190

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak

2009

konstitusi (the principle of the supremacy of the

G. Teori Hans Kelsen Tentang Hukum

Constitution) dan prinsip supremasi parlemen

Salah satu teori yang penting di bidang Hukum Tata Negara adalah teori hukum yang

(the

dikemukakan oleh Hans Kelsen. Banyak yang

Parliament). Mahkamah konstitusi ini melakukan

berpendapat bahwa secara teoritis keberadaan

pengujian baik terhadap norma-norma yang

Mahkamah Konstitusi diperkenalkan oleh Hans

bersifat abstrak (abstract review) dan juga

Kelsen.

memungkinkan

Hans

Kelsen

menyatakan

bahwa

principle

of

the

pengujian

supremacy

terhadap

of

the

norma

tentang

kongkrit (concrete review). Pengujian biasanya

legislasi hanya dapat dijamin secara efektif jika

dilakukan secara “a posteriori”, meskipun tidak

pelaksanaan

aturan

konstitusional

menutup kemungkinan dilakukan pengujian “a

terdapat suatu organ selain badan legislatif yang

priori”.

diberikan tugas untuk menguji konstitusionalitas suatu produk hukum. Untuk itu dapat diadakan

Pemikiran Hans Kelsen meliputi tiga

organ khusus seperti pengadilan khusus yang

masalah utama, yaitu tentang teori hukum,

disebut

(constitutional

negara, dan hukum internasional. Ketiga masalah

court). Organ ini khusus yang mengontrol

tersebut sesungguhnya tidak dapat dipisahkan

tersebut dapat menghapuskan secara keseluruhan

karena saling terkait dan dikembangkan secara

undang-undang

konsisten berdasarkan logika hukum secara

mahkamah konstitusi

yang

tidak

konstitusional

sehingga tidak dapat diberlakukan oleh organ

formal.

Logika

formal

ini

telah

lama

lain.

dikembangkan dan menjadi karakteristik utama Pemikiran Kelsen tersebut mendorong

filsafat Neo-Kantian yang kemudian berkembang

dibentuknya suatu lembaga yang diberi nama

menjadi aliran strukturalisme. Teori umum

“Verfassungsgerichtshoft”

Mahkamah

tentang hukum yang dikembangkan oleh Kelsen

Konstitusi (Constitutional Court) yang berdiri

meliputi dua aspek penting, yaitu aspek statis

sendiri di luar Mahkamah Agung, sehingga model

(nomostatics) yang melihat perbuatan yang diatur

ini sering disebut sebagai “The Kelsenian

oleh hukum, dan aspek dinamis (nomodinamic)

Model”. Hal dirumuskan ketika Kelsen menjadi

yang melihat hukum yang mengatur perbuatan

anggota lembaga pembaharu Konstitusi Austria

tertentu.

atau

(Chancelery) pada 1919 – 1920 dan diterima

Friedmann mengungkapkan dasar-dasar

menjadi Konstitusi Tahun 1920. Model ini

esensial dari pemikiran Kelsen sebagai berikut:

menyangkut hubungan antara prinsip supremasi 191

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak 1.Tujuan

teori

hukum,

seperti

tiap

pengetahuan,

adalah

untuk

mengurangi

kekacauan

dan

kemajemukan

ilmu

berhubungan dengan norma yang non-empiris. Norma

menjadi

hukum

yang

berlaku,

yang

pertimbangan moral. Tesis yang dikembangkan

bukan

oleh kaum empiris disebut dengan the reductive thesis, dan antitesisnya yang dikembangkan oleh

Hukum adalah ilmu pengetahuan normatif,

mahzab hukum alam disebut dengan normativity

bukan ilmu alam.

5.

struktur

berpendapat bahwa hukum tidak dibatasi oleh

mengenai hukum yang seharusnya.

4.

memiliki

berbeda dengan mahzab hukum alam, Kelsen

2. Teori hukum adalah ilmu pengetahuan

3.

tersebut

membatasi interpretasi hukum. Di sisi lain,

kesatuan.

mengenai

2009

thesis. Stanley L. Paulson membuat skema

Teori hukum sebagai teori tentang norma-

berikut ini untuk menggambarkan posisi Kelsen

norma, tidak ada hubungannya dengan daya

diantara kedua tesis tersebut terkait dengan

kerja norma-norma hukum.

hubungan hukum dengan fakta dan moral:

Teori hukum adalah formal, suatu teori

Law and Fact normativity Law and thesis Moraity (separability of law and fact) Morality thesis Natural law (inseparability theory of law and morality) Separability Kelsen’s Pure thesis Theory of (separability of Law law and morality)

tentang cara menata, mengubah isi dengan cara yang khusus. Hubungan antara teori hukum dan sistem yang khas dari hukum positif ialah hubungan apa yang mungkin dengan hukum yang nyata. Pendekatan

tersebut

yang

kemudian

disebut dengan “The Pure Theory of Law” telah mendapatkan tempat tersendiri karena berbeda dengan dua kutub pendekatan lain, yaitu antara

reductive thesis (inseparability of law and fact) -

Empiricopositivist theory of law

mahzab hukum alam dengan positivisme empiris. Beberapa ahli

menyebut

pemikiran Kelsen

Kolom vertikal menunjukkan hubungan

sebagai “jalan tengah” dari dua aliran hukum

antara hukum dengan moralitas sedangkan baris

yang telah ada sebelumnya.

horisontal menunjukkan hubungan antara hukum

Empirisme hukum melihat hukum dapat

dan fakta. Tesis utama hukum alam adalah

direduksi sebagai fakta sosial. Sedangkan Kelsen

morality thesis dan normativity thesis, sedangkan

berpendapat

empirico positivist adalah separability thesis dan

bahwa

interpretasi

hukum 192

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak

2009

reductive thesis. Teori Kelsen adalah pada tesis

dasar-dasar hukum sebagai landasan validitas,

separability thesis dan normativity thesis, yang

tidak pada prinsip-prinsip meta-juridis, tetapi

berarti pemisahan antara hukum dan moralitas

melalui suatu hipotesis juridis, yaitu suatu norma

dan juga pemisahan antara hukum dan fakta.

dasar, yang dibangun dengan analisis logis

Sedangkan kolom yang kosong tidak terisi karena

berdasarkan cara berpikir yuristik aktual. The

jika diisi akan menghasilkan sesuatu yang

pure theory of law berbeda dengan analytical

kontradiktif, sebab tidak mungkin memegang

jurisprudence dalam hal the pure theory of law

reductive thesis bersama-sama dengan morality

lebih konsisten menggunakan metodenya terkait

thesis.

dengan masalah konsep-konsep dasar, norma hukum, hak hukum, kewajiban hukum, dan

Teori yang dikembangkan oleh Kelsen sesungguhnya

dihasilkan

dari

hubungan antara negara dan hukum.

analisis

perbandingan sistem hukum positif yang berbedabeda, membentuk konsep dasar yang dapat

Penutup

menggambarkan suatu komunitas hukum secara

Dengan melihat kondisi-kondisi yang demikian

utuh. Masalah utama (subject matter) dalam teori

maka saatnyalah para calon-calon yuris dan/atau

umum adalah norma hukum (legal norm),

yuris mulai melakukan dobrakan yang tentunya

elemen-elemennya, hubungannya, tata hukum

tetap berada pada koridor hukum yang berlaku.

sebagai suatu kesatuan, strukturnya, hubungan

Keberadaan

antara tata hukum tata hukum yang berbeda, dan

dihasilkan dari suatu ranah politik. Perlu diingat

hukum empiris dan keadilan transendental dengan

bahwa

mengeluarkannya dari lingkup kajian hukum.

sosial

yang

spesifik

stigma

kebobrokan

manifestasi dari

yang

hukum

ada

sekarang,

Indonesia

yaitu

merupakan

cambukan bagi kita semua, seiring berjalannya

otoritas super-human, tetapi merupakan suatu teknik

bernama

terhadap produk-produk hukum yang telah

menekankan pada pembedaan yang jelas antara

merupakan

yang

bagi kita untuk melakukan pengawasan hukum

positif yang plural. The pure theory of law

bukan

lembaga

Mahkamah Konstitusi telah memberikan ruang

akhirnya, kesatuan hukum di dalam tata hukum

Hukum

suatu

waktu stigma itu dapat kita rubah sepanjang kita

berdasarkan

orang-orang hukum dapat menggerakkan suatu

pengalaman manusia.

sistem hukum nasional ke arah kelompok 3, hal

The pure theory of law menolak menjadi

ini sangat mungkin terjadi sepanjang para calon-

kajian metafisis tentang hukum. Teori ini mencari

calon yuris dan/atau yuris selalu berpegang pada 193

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak suatu makna yang terkandung dalam hukum itu

Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Yang Sedang Membangun, Jakarta: BPHN-Binacipta. 1978

sendiri.

Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Bandung: Sinar Baru, 1983.

Daftar Kepustakaan Esmi Warassih, SH.MS Pranata Hukum sebuah telaah Sosiologis, PT Suryadaru Utama, Semarang, 2005

Theo Huijbers, 1991, Yogyakarta: Kanisius, 1991

C.F.G. Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Bandung: Alumni, 1991 Komarudin Hidayat, Makalah “Memantapkan Kehidupan Demokrasi Dalam Masyarakat Pluralisme, 2009 Dalam Soetandyo Wignjosoebroto, FORUM KEADILAN: N0. 09, 25 Juni 2006 Roscoe Pound, Filsafat Hukum, Jakarta: Bharata, 1978. Roger Cotterrell, The Sociology of Law An Introduction, London: Butterworths. 1984 Roeslan Saleh, Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 Dalam Perundang-undangan, Jakarta: Bina Aksara, 1979 . Max Weber dalam A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, Hukum dan Perkembangan Sosial (Buku I), Jakarta: Sinar Harapan, 1998. Lili Rasjidi, Dasar-dasar Bandung: Alumni, 1992

Filsafat

2009

Hukum,

Lili Rasjidi, 1991, Filsafat Hukum Apakah Hukum Itu?, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991 Lawrence M. Friedman, , American Law: An invalueable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily lives, New York: W.W. Norton & Company, 1984

194

Filsafat

Hukum,

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak

2009

SOVRENITY OF STATE VERSUS INTERNATIONAL REZIM (Menuju Satu Sistem Beraroma Libral Dan Kapitalis) Oleh : Firdaus

Abstrak Tulisan ini menggambarkan bagaimana suatu nation-state harus mempertahan eksistensinya dalam era globalisasi yang secara tidak langsung telah menggerogoti kedaulatan mereka untuk mengatur kebijakan nasionalnya. Abstract This paper describes how a nation-state must maintain its existence in the era of globalization, which indirectly undermined their sovereignty to set national policy.

43

Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak

195

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak

2009

perkembnagan sejarah kehidupan politik umat

Latar Belakang Globalisasi dapat dilihat dari beberapa

manusia.. Negara bangsa telah mengakhiri era

sisi, , yaitu pada sisi politik dan pada sisi

Monarchi di Eropa dan dalam negara bangsa pula

ekonomi. Sebagian besar penelaan globalisasi

muncul semangat nasionlisme. Dalam era negara

lebih

bangsa

banyak

fenomena

menekankan ekonomi44

perekembangan mendorong

politik

proses

pada

sisi

orang-orang

Eropa

mencapai

kemajuan peradan yang dapat kita lihat sekarang

yang

ini. Konsep negara bangsa pula yang mendorong

kita

lahirnya ruh untuk mendirikan negara sendiri bagi

globalisasi

para pemimpin wilayah-wilayah kolonial yang

internasional

cermati, maka dapat dilihat bahwa

pula

melihat

,tanpa

globalisasi.

atau

Jikalau

akhirnya melahirkan berpulu-puluh negara baru,

mencapai bentunya sekarang ini tidak terlepas

setelah berakhirnya perang dunia ke dua.

dari kemenangan idiologi liberalisme terhadap komunisme yang hancur bersamaan dengan

Memang harus diakui bahwa konsep

runtuhnya kekaisaran komunisme yang di pimpin

negara- bangsa adalah konsep yang dibawa oleh

Uni Sovyet.

para

kolonialis

kewilayah-wilayah

jajahan

mulai menunjukan

mereka .Para kolonialis itulah yang menentukan

bentuknya, seorang penulis futuristik45, membuat

batas-batas teritorial wilayah jajahannya. Batas –

tesis bahwa Nation-State atau negara -bangsa

batas wilayah itu kemudian menjadi batas

telah berakhir. Sebagian orang percaya terhadap

wialayah

tesis tersebut, terutama ketika para pembaca buku

memproklamirkan kemerdekaanya.

Ketika globalisasi

bagi

negara-negara

yang

tersebut menyaksikan keruntuhan Uni sovyet .

Pasca perang dunia kedua,tidak saja

Namun sebagian pembaca menganggap tesis

membawa berkah bagi rakyat wilayah kolonial

tersebut terlalu outopis, mengapa demikian

dimana

karena negara-bangsa adalah bentuk kumunitas

baru,tetapi melahirkan pola hubungan yang bi-

politik yang dibentuk dan dibangun di atas

polar

rerutuhan peperangan seratus tahun di Eropa yang

hubungan bi-polar ini dipicu oleh persaingan

di akhir dengan perjanjian West Pahalia pada abat

idologi

ke 17 telah mencapai bentuk terakhir dari

UniSovyet dan rezim liberal yang di pimpin oleh

44

mereka dalam

dapat

hubungan

komunis

yang

mendirikan international. di

komandoi

negara Pola oleh

USA dan sekutu baratnya. Persaingan kedua

lihat saja tulisan, Ohmea, Gidden, William K

idiologi ini, merabah sektor politik dan ekonomi

Tabb , Mansour Fakih, dan lainya. 45 Lihat Kenichi Ohmae, seorang ahli manajemen berkebangsaan Jepang yang menulis buku Borderless World (1991) dan buku The End of Nation State (1995).

yang merupakan inti persoaalan dari kedua 196

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak

2009

ideologi tersebut. Persaingan ini melahirkan blok-

malapetaka bagi negaranya. Dengan program

blok dunia yang dipisah dari segi militer, politik

tersebut Gorbachev ingin memasukan ide-ide

dan ekonomi dan membagi wilayah dunia

liberal barat dalam sistim komunisnya. Secara

kedalam wilayah blok tersebut.

tidak sadar ia malah mengundang masuknya paham dan intervensi barat

Di bidang militer persaing kedua negara

dalam urusan

dan ideologi tersebut melahirkan bentuk keja

kehidupan masyarakatnya. Akibatnya Uni Sovyet

sama militer di berbagai belah dunia. D I Asia

harus bubar dan ini mempunya efek berantai

Selatan AS dan sekutu Asianya mendirikan

dengan hancurnya rezim komunis negara-negara

Cento,

Eropa Timur.

di

Asia

tenggara

AS

mendirikan

SEATO.Kedua fakta pertahan ini akhirnya bubar

Hancurnya rezim komunis international

dalam tahun 70-an46, di Eropa Barat dan Selatan,

berarti kemenangan pada liberalisme. Hal ini

AS dan sekutu Baratnya mebentuk NATO, yang

membawa implikasi yang sangat besar dalam

masih bertahan sampai saat ini dan bahkan negara

polarasi hubungan international dari model bi-

Eropa yang menjadi anggotanya semakin meluas

polar menjadi multi-polar. Selain itu perubahan

setelah runtuhnya USSR (Uni Sovyet) dan

itu menbawa AS dan negara barat menjadi

bubarnya fakta Warswa yang didirikan Uni

kekuatan dominan dalam politik international.

Sovyet beserta negara satelitnya pada dekade 90-

Liberalisme telah mengguguli sosialisme dan

an..

komunisme internasional. Pada phase ini lah dan

dimulainya liberalisasi dalam segala bentuknya

keterbelahan polarasi hubungan international,

baik sistem politik, ekonomi, kebudayaan dan

berakhir dengan runtuhnya Uni Sovyet di tangan

lainnya. Liberalisme mulai merasuk keseluruh

Mikail Gorbachev, seorang pemimpin muda dari

penjuru dunia, melalui proses globalisasi dan di

Uni Sovyet. Malapetaka yang menimpa Uni

dukung dengan kemajuan dalam bidang teknologi

Sovyet dimulai ketika Gorbachev ingin membawa

tranfortasi dan komunikasi. Mekipun globaliasi

perubahan dinegaranya. Program Pretroika dan

dimulai

Galsnot (keterbukaan

liberalisasi

Persaingan

dicanangkannya

kedua

idiologi

dan domokrasi) yang

untuk

perubahan di negaranya,

pada

sektor

telah

perdagangan,

masuk

dalam

namun bidang

bentuk

lainnya,seperti politik, hukum, dan kebudayaan.

malah membawa

Standar nilai barat menjadi acuan untuk melihat

memberikan

apakan suatu bangsa dianggap beradap atau tidak, 46

Uraian yang lengkap tentang kedua fakta pertahan ini dapat dilihat dalam Lie Tek Cheng “ Study Wilayah jilid I dan II –LIPI ;1980

demokratis atau tidak, adil atau tidak adil.

197

2009

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak Standar- barat ini kemudian dijadikan ukuran

Negara seperti itu menghadapi tantangan

sebagai suatu persyaratan untuk masuk dalam

besar

berujud

kesenjangan

antara

di

satu

kehidupan dunia international yang didominasi

pihak,wilayah formal wewenang politik yang

negara-negara barat. Negara-negara non barat

mereka nyatakan sebagai milik mereka, dipihak

harus menyesuaikan dengan standar-standar barat

lain kenyataan dan struktur negara dan sistem

baik dalam kehidupan politik,ekonomi, budaya

ekonomi pada aras nasional,regional maupun

maupun hukum. Persoalan mendasar adalah

global. Kesenjangan antara ideal bahwa negara

masih berdaulatkan suatu nation-stsate, dalam

pada prinsipnya mampu menentukan sendiri masa

mengatur kehidupan nasionalnya.

depannya dengan kenyataan bahwa ekonomi dunia,organisasi international, lembaga-lembaga

Pembahasan

regional dan global dan hukum international dalam praktek mampu membentuk dan mengadili Implikasi Globalisi pada bidang Politik ,

pilihan-pilihan yang tersedia bagi negara-negara

Ekonomi dan Hukum

nasional.

Seperti telah dikemukan di atas bahwa

Berbagai

organisasi international yang

fonomena globalisasi dapat dilihat dari perubahan

dibentuk untuk mengelola

fonomena dalam politik international . Sistem

kegiatan

International

lingkungan hidup,perburuhan

yang

semula

bertumpu

pada

transional

berbagai

seperti

bidang

perdagangan, dan berbagai

kapasitas negara-bangsa untuk berfungsi sebagai

masalah kebijakan kolektif. Dalam hal ini ada

aktor yang otonom dan berdaulat penuh, sekarang

beberapa

semakin beralih ke sistem yang memuat berbagai

perkembangan

aktor,negara maupun non negara,yang mampu

trannasional

saling

perubahan dalam struktur pembuatan keputusan

menyusupi

yurisdiksi

masing-masing.

hal

yang

menarik

organisasi telah

.pertama

international

menimbulkan

dan

banyak

Negara nasional yang semula memiliki kapasitas

dalam

untuk menentukan arah perpolitikan domestik

perpolitikan

maupun

terkendala.

bersamaan dengan munculnya pula bentuk-

Banyak negara-bangsa mungkin masih bisa

bentuk baru prose pembuatan keputusan kolektif

mempertahankan kedaulatan nasionalnya, tetapi

yang melibatkan pemerintahan nasional, bisnis

banyak diantaranya yang mengalami kemerosotan

maupun ngo ( misal konprensi maslah lingkungan

otonomi nasional akibat psoses global yang

hidup) . Kedua berbagai itu seperti bank

international,

semakin

berlangsung sejak tahun 1970-an (Held.1991:213) 198

politik

dunia.

Bentuk-bentuk

multinasional

bermunculan

baru dan

2009

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak Dunia,IMF,UNDP,UNESCO,dan PBB sendiri,

Defenisi dari Martin Albrow menyebutkan

dibentuk untuk menangani persoalan manajemen

globalisasi menyangkut seluruh proses dimana

dan alokasi aturan main dan sumberdaya; karena

penduduk

itu sangat terpolitiksasi

dan kadang-kadang

masyarakat dunia yang tunggal, masyarakat

kontroversial. Di dalamnya sering terjadi konflik

global. Sedangkan Robert Cox berpendapat

atas pengendalian kebijakan. Beberapa organisasi

karakteristik globalisasi adalah kecenderungan

international dalam banyak hal sering mampu

menyatunya

mengintervensi

wewenang

pembagian

Dalam

ini

kaitan

spektakuler.hal

ini

IMF

politik

national.

merupakan

terjadi

karena

dunia

terinkorporasi

ke

internasionalisasi kerja

internasional

produksi, yang

perpindahan penduduk dari selatan ke utara,

IMF

lingkungan kompetisi baru yang mempercepat proses

negara yang sedang mengalami krisi neraca

negara…membuat

pembanyaran untuk tunduk pada atauran main

globalisasi dunia ( Pontoh, 2003 : 23).

yang ditetapkannya Peranan IMF di Indonesia contoh

nyata

bagaimana

baru,

paling

mempunyai wewenang untuk memaksa negara-

merupakan

dalam

itu

dan

internasionalisasi

negara

sebagai

agen

Gambaran globalisasi yang melihat dari

IMF

fonomena ekonomi melahir dua kubu yang saling

mengatur kebijakan nasional Indonesia di sektor

berhadapan yaitu kubu yang menentang dan yang

ekonomi. Kendala dari organisasi semacam ini

mendukungng

akan semakain banyak seperti WTO,APEC dan

Giddens

semacamnya akan berfungsi secara penuh.

memetakan pengkaji globalisasi kedalam dua

Menuju Satu Sistim Ekonomi

kelompok

proses

dalam

globalisasi.

bukunya

Anthony

Runaway

World,

. Pertama, kaum menolak yang

berpendapat globalisasi hanyalah mitos. Manfaat

Penomena globaliasi di konstruksi Barbara ditandai dengan adanya peningkatan

dan kerugian ekonomi global tidak begitu

makna dan peristiwa yang terjadi di seluruh dunia

berbeda dengan yang pernah ada pada periode

yang menyebar dengan cepat untuk membentuk

sebelumnya.

suatu dunia yang tunggal, terintegrasi secara

beranggapan globalisasi tidak hanya sangat riil

ekonomi, sosial, budaya, teknologi, bisnis dan

dimana pasar global jauh lebih berkembang

pengaruh lainnya yang menembus batas dan sekat

menembus batas-batas negara.

Parker ,

Kedua,

kaum

penerima

yang

tradisional seperti bangsa-bangsa, kebudayaan

Karakteristik globalisasi digambarkan melalui

nasional, waktu dan ruang, serta bisnis industri

ciri yang melekat pada kegiatan ekonomi yang

meningkat dengan mudah ( Suherman, 2002 : 30).

diistilahkannya dengan 4 I’s, yaitu : Investment, 199

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak

2009

Industry, Information Technology and Individual

Pada sisi lainnya ketergantungan negara atau

Consumers (Ohmae, 1995 : 2). Secara lebih rinci

industri nasional kepada pasokan dan impor dari

dijelaskan bahwa : Investasi, tidak lagi dibatasi

luar akan semakin besar. Baik ketergantungan

faktor

finalsial,teknologi dan

geografi.

Investasi

akan

bergerak

bahan

baku.

Indutri

kemanapun jika kesempatannya atraktif dan

otomotif Indonesia merupakan contoh yang

menghasilkan

besar

menarik dari model ketergantungan industri

investasi merupakan uang swasta dimana peranan

nasional kepada prinsipalnya,yaitu perusahaan-

negara untuk mengontrolnya semakin kecil.

perusahan

Industri, orientasinya lebih global dibandingkan

demikian ini membuat Indonesia berada dalam

dengan masa sebelumnya. Jika pada masa lalu

posisi yang rawan untuk terjadinya krisis

perusahaan

ekonomi.

keuntungan.

melakukan

Sebagian

persetujuan

dengan

otomotif

Jepang.

Kondisi

yang

pemerintah dimana mereka akan membangun

Kondisi yang demikian menimbulkan

industri dengan membawa sumber daya dan

kesenjangan yaitu kesenjangan antara wewenang

keterampilan

sekarang

formal negara dengan kenyataan sistem produksi

lebih

dan pertukaran yang membantasi kekuasaan atau

strategi

sebagai

perusahaan

pertukaran, multinasional

berorientasi pada keinginan dan keperluan untuk

ruang

mengkreasi pasar dimanapun mereka berada.

Persoalan

Teknologi

fasilitator

menarik. Pertama dua bidang pokok proses

pergerakan investasi yang memungkinkan suatu

globalisasi yaitu international produksi dan

perusahaan beroperasi di banyak belahan dunia

transaksi

tanpa harus membangun keseluruhan sistem dan

diorganisir oleh MNC secara global. Alan

infrastruktur

Rugman

Informasi,

mereka,

merupakan

tetapi

cukup

dengan

lingkup ini

wewenang membuat

finansial,ternyata dalam

bukunya

politik

nasional.

beberapa

dimensi

lebih The

banyak End

of

membangun jaringan sesuai dengan kebutuhan.

Globalization,

Konsumen Individual, kini semakin mengglobal

perdagangan dan investasi global hanya dikuasai

dalam orientasinya. Dengan kemudahan akses

oleh kurang lebih 500 MNC dari total 30.000

pada gaya hidup di seluruh dunia, konsumen

MNC yang ada. 500 MNC ini menguasai 90%

menjadi lebih ingin membeli yang terbaik dan

dari total foreign direct investment dunia dan

termurah tanpa harus melihat apakah barang

lebih dari setengah perdagangan internasional.

tersebut produk negaranya atau bukan.

Kedua, beropersi secara global bagi MNC

yang

menegaskan

bahwa

sebenarnya hanya berarti beroperasi secara

200

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak

2009

regional, di „triad markets‟ yaitu : Amerika Utara,

menghendaki negara harus menyingkir dari

Eropa dan Jepang Padahal tujuan untama aktor

kegiatan

tanpa

memburu

Internasioanal. Ketiga, posisi “ positive economic

teknologi

nattionlism” yaitu posisi dimana negara memikul

komunikasi dan tranfortasi telah menggrogoti

tanggung jawab meningkatkan secara optimal

batas antar pasar-pasar national yang semula

kemampuan

terpisah; pada hal batas itu merupakan syarat

kehidupan yang produktif , namun bersamaan

penting untuk mnjamin kebijakan ekonomi

dengan itu negara harus menjamin kegiatan yang

nasional

dilakuknya tidak merugika negara lain.

basis

nsional

keuntungan

ini

.Kedua

yang

adalah

kemajuan

betul-betul

merdeka.

Ketiga

,globalisasi juga mengurangi kebesan pemerintah

ekonomi

baik

rakyatnya

nasional

sehingga

maupun

mencapai

Kebanyakan negara akan mengambil pada

untuk menerapkan kebijakan nasional yang

posisi ketiga ini,termasuk Indonesia. Namun

diinginkannya.

berbagai

sayangnya kelemahan pada national- power yang

kebijakan

ada pada Indonesia meneyababkan posisi untuk

kesejahteraan sosial yang “ keynesian” umumnya

memaksa negara lain untuk memperhatikan

disebabkan

untuk

kepentingan nasional Indonesia menjadi sangat

melakukan intervensi dan mengelola eonomi

lemah. Hal ini ditunjukan dengan sikap Singapura

nasionalnya,yang

sangat

yang selalu menolak memberikan data reil nilai

terkendala oleh sistem moneter dan pembagian

perdagangan dengan Indonesia, yang sangat

kerja yang bersifat global.

merugikan Indonesia.

pemerintah

Misalnya untuk

oleh

kesulitan

menerapkan ketidak pada

mampuan gilirannya

Reaksi Negara.

Hukum

Model yang dibuat oleh Robert Reich

Hukum International.

(1991: 312) yang mungkin dilakukan negara

Hukum International yang berkembang selama ini

dapat berada dalam tiga posisi. Pertama “ zero-

telah

sum nationalisme “ pada posisi ini perintah taruhan

menimbulkan nasional.

ada

kerugian Kedua,

cosmopolitanisme”

kemungkinan pada posisi yaitu

dan

hukum yang baru . Walaupun tidak didukung

dapat

oleh lembaga-lembaga dengan daya paksa efektif,

perekonomian

hukum international mempunyai konsekwensi

“laissez-faire posisi

individu,negara

organisasi non pemerintah pada satu sistim aturan

diharapkan mengutamkan kepentingan nasional ,dengan

menempatkan

yang

yang 201

luas.Sejak

munculnya

negara

2009

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak bangsa,terdapat dua aturan hukum international

pemerintahnya sendiri di pengadilan asing atau

untuk

international

menjamin

kedaulatan

national,yaitu

,sehingga

negara

tidak

dapat

“imunity from jurisdiction” dan “ imunity of

memperlakukan warganya semaunya sendiri.

State agencies” .Yang pertama adalah prinsip

Bibitanya sudah disebarkan diUni Eropa dalam

yang menyatakan bahwa tidak ada negara yang

bentuk Konvensi Perlindungan HAM , yang

bisa dituntut di pengadilan negara lain karena

memberikan kemungkinan warga negara suatu

tindakan yang dilakukan sebagai pemegang

negara onggota untuk mengajukan petisi langsung

kedaulatan.

kedua

ke Komisi HAM Uni Eropa . Ketiga Perubuahn

menyatakan bahwa kalau ada seseorang yang

Hukum International akhir-akhir ini menujukan

melanggar

ia

bahwa gagasan tentang „ a society of sovereign

bertindak sebagai agen negaranya sendiri dan

states‟ sebagai prinsip paling dasar dalam

dibawa kepengadilan negara lain itu,maka ia tidak

organisasi

bisa dinyatakan salah karena tidak bertindak

digantikan oleh gagasan tentang „ cosmopolitant

sebagai individu swasta tetapi sebagai wakil dari

community‟

negaranya. Maksud dari aturan ini adalah untuk

hukum,sekumpulan negara-negara berdaulat itu

melindungi otonomi suatu pemerintahan dalam

menghadapi tantangan dari berbagai aktor baru

semua persoalan politik luar negeri dan mencegah

terutama non negara (Held,1993*214-222).

;

sedangkan

prinsip

hukum dinegara

lain ketika

politik

manusia

>artinya

telah

sebagai

semakin sumber

pengadilan domestik agar tidak menghakimi prilaku negara asing ( dengan pengertian semua

Implikasi terhadap sistim hukum nasional

pengadilan distri semua negara mematuhi aturan

Semakin

itu). Artinya ,pemerintah diberi kebesan yang sangat

besar

untuk

mengejar

konvensi

kepentingan

atau

banyak

negara

sebagai

peserta

konvensi

pula

masuknya

nasionalnya ; yang bisa membatasinya hanya

International,semkain

kearifan berpolitiknya sendiri.Namun akhir-akhir

kekuatan asing dalam sistim hukum Indonesia.

ini kedua prinsip ini banyak digugat terutama

Dalam doktrin hukum sifat nasionlitas hukum

oleh pengadilan domestik negara barat.Walaupun

sangat kental mepengaruhi sistim hukum ,karena

sering kali kedaulatan sering dimenangkan ketika

hukum sangat berkaitan dengan tingkat kesadaran

kasus ini muncul,ketegangan antara hukum

budaya dan nilai-nilai yang tumbuh dan di

international dan kedaulatan national semakin

hanyati dalam masyarakat Indonesia. Pandangan

meningkat. Kedua ada hal menarik mengenai

yang

kemungkinan

dipertahankan. Sistim hukum nasional telah dan

warganegara

menuntut 202

demikian

besar

meratifikasi

sudah

tidak

dapat

lagi

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak merupakan bagain terintergrasi pada sistim

Kesimpulan

hukum International, terutama pada bagian hukum

ekonomi.

Lihat

saja

pada

2009

Arah perkembangan rezim internasional

aturan

yang mendorong terjdinya pola

transnasional

kepabeanan ,investasi, perdagangan, dan lainya

yang semakin jelas menampakan sosoknya, baik

dimana dalam norma hukum yang mengatur

di bidang politik ,maupun ekonomi. Dominasi

sektor-sektor tesebut harus mengikuti ketentuan-

negara-negara barat terhadap percaturan politik

ketentuan hukum international. Dalam hukum

dan ekonomi memunculkan ketidka jelasan dan

investasi, Indonesia dituntut untuk memasukan

ke-tidak

azas anti diskriminasi.Dengan azas ini berarti

international . Kemunculan aktor-aktor baru

hukum investasi di Indonesia tidak boleh lagi

adilan

dalam

pola

hubungan

sebagai kekuatan internasioanal dan diakui

membedakan atau memberikan perlakuan yang

sebagai subyek hukum international, merupakan

berbeda antara investasi asing dengan investasi

tantangan terhadap sistem negara-bangsa . Hal ini

dalam negeri.

tidak berarti dapat menggeser paran negara –

Perubahan yang terbesar dalam sistim

bangsa sebagai aktor utama dalam proses

hukum Indonesia sebagi akibat dari globalisasi adalah

terbentuk

berbagai

peradilan

hubungan internasional .

yang

Walaupun berbagai akror trannasional dan

sebelumnya tidak dikenal dalam sistim hukum

beragam

nasional. Lahirnya Peradilan Niaga , peradilan

untuk mendukung, kegiatan politik international

HAM adalah contoh nyata dari pengaruh

tetap didominasi oleh perilaku negara-bangsa;

globalisasi.

berbagai sistim politik tetapa berwarna nasional.

Melihat dari substansi norma

positifnya, dapat dilihat bahwa norma-norma

rezim

Kedaulatan

positif yang dipakai dalam peradilan tersebut

Internasional

nasional

dikembangkan

harus

tetap

dipertahankan meskin kedaaulatan itu bukan lagi

terutama peradilan HAM merupakan adopsi dari

merupakan bentuk kekuasaan publik yang tidak

berbagai konvesi Internasional tentang HAM.

terbatas . Meski pun rezim International yang

Demikian pula dengan peradilan Niaga perubahan

tumbuh di era globalisasi sekarang menunjukan

norma dan sistim peradilan mengikuti model

adanya tumpang tindih wewenang antara negara-

common law sistim. Perubahan ini lah yang

bangsa

menyebabkan terjadinya kekacau dalam sistim

transnasional

hukum dalam Pengadilan niaga yang selalu

dengan

organisasi-organisasi

itu bukan berarti bahwa negara-

bangsa sudah tidak relevan. Negara-bangsa masih

menimbulkan kontroversial itu.

dibutuhkan untuk kesejahteraan rakyatnya. 203

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak Namun, sistim ekonominya menjadi semakin global .Dalam bidang kegiatan produksiyang berlaku adalah mekanisme pembagian kerja internasional. Artinya,logika negara –bangsa harus berkompromi dengan logika kapitalisme yang tidak meneganl batas negara.Dengan kata lain kita memiliki banyak sistim politik,tetapi hanya satu sistim ekonomi yaitu sistim ekonomi dunia kapitalis (Mas‟oed 1996).

Daftar Pustaka Held,Davis (1991) “ Democracy,the nationstate,and Global Sytem” dalam Political Theory Today; Cambridge: Polity Press Reich,Robert B.(1991) “The Works of The Nations” New York; Alfred A.Knopf Mas’ oed, Mohtar (1996)” Nasionalisme dan Tantangan Global Saat ini”

204

2009

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak

2009

TINJAUAN TERHADAP PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI ERA OTONOMI DAERAH

OLEH Joko Martono Abstrak Penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kota Pontianak pada dasarnya menyangkut pendataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan dan pembangunan sektor lainnya di Kota Pontianak. Dalam rangka memberikan landasan bagi penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kota Pontianak sesuai dengan kewenangannya Pemerintah Daerah Kota Pontianak membentuk Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan. Abstract Basically, implementation of population administration in Pontianak city involves data collection and control in the control of documents and demographic data through population registration, civil registration, population information management and utilization of services and development results to other sectors in Pontianak city. In order to provide the foundation for population administration in Pontianak city in accordance with authority of Pontianak local governments, they form a local regulation No. 1 of 2008 on population administration

47

Dosen Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak

205

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak

2009

perkawinan, perceraian, kematian dan mutasi

Latar Belakang

penduduk,

Negara Kesatuan Republik Indonesia

penerbitan

nomor

induk

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

kependudukan sementara, Kartu Keluarga, Kartu

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada

Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Penduduk

hakikatnya

memberikan

serta pengelolaan data penduduk dan penyuluhan.

perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan

Dari pengertian tersebut di atas, maka

berkewajiban

status pribadi dan status hukum atas setiap

dapat

peristiwa kependudukan dan peristiwa penting

administrasi kependudukan meliputi pendaftaran,

yang dialami oleh penduduk Indonesia yang

pencatatan dan pengesahan kejadian-kejadian

berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara

penting yang dialami warga masyarakat yang

Kesatuan Republik Indonesia.

terdiri dari kelahiran, kematian, perkawinan,

Untuk

memberikan

diketahui

perceraian,

perlindungan,

bahwa

perpindahan

bidang

kegiatan

penduduk

beserta

perubahannya.

pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan

Menurut Handbook on Civil Registration

Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk

Vital Statistics yang dikeluarkan oleh United

Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang

Nations Populations Fund (UNFPA) dan World

berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik

Health Organization

Indonesia, perlu dilakukan pengaturan tentang

negara, terutama negara berkembang dianjurkan

Administrasi Kependudukan.

untuk menyelenggarakan Sistem Registrasi Sipil

(WHO)

bahwa

setiap

Administrasi

dan Data Statistik Vital. Maksud pelaksanaan

Kependudukan hanya dapat terlaksana apabila

sistem adalah untuk pengesahan peristiwa vital

didukung oleh pelayanan yang profesional dan

yang

peningkatan kesadaran penduduk. Pada dasarnya

pengumpulan data statistik kependudukan yang

baik pendaftaran penduduk maupun pencatatan

handal untuk kepentingan pembangunan. Dalam

sipil merupakan 2 (dua) dimensi kegiatan yang

sistem ini semua penduduk, baik WNI maupun

obyeknya sama yaitu di bidang administrasi

WNA yang mengalami kejadian vital atau

kependudukan. Pendaftaran penduduk adalah

perubahan

kegiatan pendaftaran dan atau pencatatan data

mendaftarkan diri atau mencatatkan peristiwa

penduduk beserta perubahannya, yang meliputi

yang dialami kepada petugas yang ditunjuk

pendaftaran

(Haryanto, 2002: 3).

Pengaturan

dan

tentang

pencatatan

kelahiran, 206

merupakan

status

hak

penduduk

kependudukannya

serta

harus

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak Semenjak dekade tahun tujuh puluhan, tepatnya

tahun

1977

Pemerintah

2009

status pribadi dan status hukum atas setiap

Republik

Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting

Indonesia telah menetapkan kebijakan di bidang

yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada

Administrasi

di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan

Kependudukan

yaitu

dengan

dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 52

Republik Indonesia.

Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk yang

Untuk

kemudian

disusul

dengan

memberikan

perlindungan,

menyempurnakan

pengakuan, penentuan status pribadi dan status

kebijakan di bidang Catatan Sipil yaitu dengan

hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan

ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 12

Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk

Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan

Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang

Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil.

berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik

Pada dasarnya baik pendaftaran penduduk

Indonesia, perlu dilakukan pengaturan tentang

maupun pencatatan sipil merupakan 2 (dua)

Administrasi Kependudukan. Pengaturan tentang

dimensi kegiatan yang obyeknya sama yaitu di

Administrasi

bidang administrasi kependudukan. Pendaftaran

terlaksana apabila didukung oleh pelayanan yang

penduduk adalah kegiatan pendaftaran dan/atau

profesional dan peningkatan kesadaran penduduk,

pencatatan data penduduk beserta perubahannya,

termasuk Warga Negara Indonesia yang berada di

yang

luar negeri

meliputi

pendaftaran

dan

pencatatan

kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian dan mutasi

penduduk,

penerbitan

nomor

Kependudukan

Peraturan

hanya

dapat

perundang-undangan

induk

mengenai Administrasi Kependudukan yang

kependudukan sementara, Kartu Keluarga, Kartu

ada tidak sesuai lagi dengan tuntutan pelayanan

Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Penduduk

Administrasi Kependudukan yang tertib dan

serta pengelolaan data penduduk dan penyuluhan

tidak

(Himpunan Peraturan di Bidang Penyelenggaraan

pengaturan secara menyeluruh untuk menjadi

Pendaftaran Penduduk, Depdagri, 1999: 170).

pegangan bagi semua penyelenggara negara yang

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan

Pancasila

dan

diskriminatif

sehingga

diperlukan

berhubungan dengan kependudukan. Dan hal

Undang-Undang

inilah

yang

menjadi

dasar

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

pemerintah

pada

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

hakikatnya

berkewajiban

memberikan

perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan

kependudukan. 207

membentuk

pertimbangan

Undang-Undang

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak Untuk

melaksanakan

Undang-Undang

h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Nomor 23 Tahun 2006, kemudian pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 37

Kemudian dalam rangka merealisasikan

Tahun 2007 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2006

tentang

2009

kewajiban

Administrasi

dan

tanggungjawab

pemerintah

daerah kabupaten/kota seperti tersebut di atas,

kependudukan. Dalam ketentuan Pasal 17 PP

maka

Nomor 37 Tahun 2007 dinyatakan bahwa

pemerintah

daerah

Kota

Pontianak

membentuk Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun

pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan

2008 tentang Administrasi Kependudukan.

bertanggung jawab menyelenggarakan urusan

Baik dalam Undang-Undang Nomor 23

Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh

Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 37

bupati/walikota dengan kewenangan meliputi:

Tahun 2007 maupun dalam Peraturan Daerah

a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

Kota

pontianak

Nomor

1

Tahun

2008

dinyatakan bahwa Administrasi Kependudukan

b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;

adalah

rangkaian

kegiatan

penataan

dan

penertiban dalam penerbitan dokumen dan data

c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk,

d. pembinaan penyelenggaraan Kependudukan;

hasilnya

dan

e. pelaksanaan kegiatan masyarakat di bidang Kependudukan;

Pencatatan

Sipil,

pengelolaan

informasi

Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan

sosialisasi Administrasi

untuk

pelayanan

publik

dan

pembangunan sektor lain. Dalam Peraturan Daerah Kota pontianak

pelayanan Administrasi

Nomor 1 Tahun 2008 dinyatakan bahwa setiap penduduk

f. penugasan kepada desa atau nama lain untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;

wajib

kependudukan

dan

melaporkan peristiwa

peristiwa

penting

yang

dialaminya kepada petugas registrasi dan pejabat pencatatan sipil dengan memenuhi persyaratan

g. pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten/kota; dan

yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 208

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak

2009

1 Tahun 2008). Ketentuan ini menunjukan bahwa

kependudukan yang menetapkan kewajiban bagi

setiap penduduk memiliki kewajiban dalam

setiap

pelaksanaan administrasi kependudukan, yaitu

(pelaksana administrasi kependudukan), namun

kewajiban

dalam kenyataannya di Kota Pontianak masih

untuk

kependudukan

dan

melaporkan peristiwa

peristiwa

penting

yang

penduduk

dan

pemerintah

daerah

banyak warga masyarakat (penduduk) yang tidak

dialaminya.

memiliki

identitas

seperti

Nomor

Induk

Selain meletakan kewajiban bagi setiap

Kependudukan, Kartu Keluarga, Kartu Tanda

penduduk, Peraturan Daerah Kota Pontianak

Penduduk, Akta Pencatatan Penduduk, dan Akta

Nomor 1 Tahun 2008 juga meletakan kewajiban

Kelahiran.

Selain

itu

pengelolaan

data

kependudukan oleh instansi yang berwenang juga

dan tanggung jawan pemerintah daerah, yaitu dan

belum tersusun dan terdata dengan baik. Hal ini

bertanggung jawab menyelenggarakan urusan

menimbulkan dampak dan mempengaruhi data

administrasi kependudukan yang dilakukan oleh

statistik penduduk yang kurang falid yang pada

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan

akhirnya mengakibatkan penyelenggaraan sistem

kewajiban:

administrasi kependudukan di wilayah Kota

Pemerintah

Daerah

berkewajiban

Pontianak tidak berdayaguna dan berhasilguna

a. Mendaftar peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting; b. Memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; c. Menerbitkan dokumen kependudukan; d. Mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; e. Menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan f. Melaksanakan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil (Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Perda Nomor 1 Tahun 2008).

dalam menunjang pembangunan nasional dan daerah. Hal ini juga menunjukan bahwa warga masyarakat belum memahami pentingnya fungsi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam kaitannya dengan sistem administrasi kependudukan. Pembahasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kota Pontianak Di Kaitkan Dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam

kontek

pembangunan

daerah

sebagai bagian dari pembangunan nasional yang Walaupun telah dikeluarkan berbagai peraturan

terkait

dengan

bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan

administrasi 209

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak kemampuan

masyarakat bagi setiap anggota

masyarakat

agar terwujud derajad

Peristiwa Penting; 4. mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional, serta lokal; dan 5. mendukung pembangunan sistem Administrasi Kependudukan.

tertib

administrasi kependudukan, melalui kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Pelaksanaan pembangunan di kependudukan

bidang Adapun tujuan dari Penyelenggaraan

memerlukan perangkat hukum

Administrasi Kependudukan adalah untuk:

baik ditingkat pusat maupun daerah. Berkaitan dengan

hal

tersebut

pemerintah

1. memberikan keabsahan identitas dan

telah

mengeluarkan berbagai produk hukum yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam mewujudkan 2.

pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum atas peristiwa penting dan peristiwa

3.

kependudukan yang dialami oleh penduduk. Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari Penyelenggaraan administrasi negara.

Dari

Administrasi pemenuhan

sisi

kepentingan

Kependudukan hak-hak

Penduduk,

4.

memberikan

administratif,

2009

seperti

5.

pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan Dokumen Kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif. Administrasi Kependudukan diarahkan untuk: 1. memenuhi hak asasi setiap orang di

bidang Administrasi Kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional; 2. meningkatkan kesadaran Penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan; 3. memenuhi data statistik secara nasional mengenai Peristiwa Kependudukan dan

kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk; memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk; menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya; mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu; dan menyediakan data Penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan (hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak yang dikombinasikan dengan ketentuan dalam UU Nomor 23 Tahun 2006).

Dari arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam

penyelenggaraan

administrasi

kependudukan seperti tersebut di atas, jelaslah 210

2009

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak adanya keinginan yang besar dari pemerintah dan

membentuk Peraturan Daerah Kota Pontianak

juga pemerintah daerah untuk menciptakan tertib

Nomor 1 Tahun 2008 tentang Administrasi

administrasi

Kependudukan.

kependudukan,

memberikan

perlindungan dan kepastian hukum bagi setiap

Pencatatan

Sipil

adalah

pencatatan

penduduk/warga negara, serta dalam rangka

peristiwa penting yang dialami oleh seseorang

menghimpun dan menyajikan data kependudukan

dalam register pencatatan sipil pada Dinas

dalam

sistem

Kependudukan dan Catatatan Sipil. Sedangkan

administrasi kependudukan yang terintegrasi

peristiwa penting adalah kejadian yang dialami

dalam

oleh seseorang meliputi:

rangka

menyelenggarakan

menunjang

kegiatan

pemerintahan,

pembangunan, dan kemasyarakatan. Arah

dan

tujuan

lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan

penyelenggaraan

anak, pengesahan anak, pengangkatan anak,

administrasi kependudukan seperti tersebut di

perubahan

atas juga sejalan dengan arah/tujuan dalam

kewarganegaraan.

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam Undang-Undang

Nomor

Tahun

nama

Dari

dan

pencatatan

perubahan

sipil

status

dihasilkan

2004

dokumen Pencatatan Sipil yaitu bukti otentik

dinyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan

hasil pencatatan berupa akta-akta catatan sipil

daerah diarahkan/bertujuan untuk mempercepat

yang meliputi akta kelahiran, akta perkawinan,

terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui

akta perceraian bagi yang bukan beragama Islam,

peningkatan,

pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan

pelayanan,

32

kelahiran, kematian,

pemberdayaan,

dan

peran serta masyarakat, serta peningkatan daya

anak/adopsi,

saing daerah dengan memperhatikan prinsip

peristiwa penting lainnya.

demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan bahwa

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

diselaraskan

dengan

nama,

serta

Pendaftaran Penduduk pada dasarnya

menganut stelsel aktif bagi Penduduk, di mana

Dalam melaksanakan kewenangan di administrasi

ganti

Perlu juga disadari oleh semua pihak

dan kekhususan suatu daerah dalam sistem

bidang

kematian,

kependudukan

yang

kewenangan

dalam

pelaksanaan Pendaftaran Penduduk didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya

Peristiwa

Kependudukan

yang

penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai

dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya.

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Demikian juga halnya dengan Pencatatan Sipil

yang berlaku, pemerintah daerah Kota Pontianak

pada dasarnya juga menganut stelsel aktif bagi 211

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak

2009

Penduduk. Pelaksanaan Pencatatan Sipil didasarkan

terbatas atau tinggal sementara, serta perubahan

pada asas peristiwa, yaitu tempat dan waktu

status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi

terjadinya Peristiwa Penting yang dialami oleh

tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain

dirinya dan/atau keluarganya.

kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan,

Dengan

demikian,

penyelenggaraan

dan

keberhasilan

pendaftaran

penduduk

perceraian,

pengakuan,

dan

termasuk

dan

pengangkatan,

pengesahan

anak,

serta

pencatatan sipil juga sangat tergantung keaktifan

perubahan status kewarganegaraan, ganti nama

dari

dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh

penduduk

yang

melakukan

pendaftaran

pencatatan

sipil.

bersangkutan penduduk

Apabila

untuk

seseorang

maupun

penduduk

merupakan

kejadian

yang

harus

dilaporkan karena membawa implikasi perubahan

tidak

melaporkan berbagai peristiwa kependudukan

data identitas atau surat keterangan kependudukan.

maupun peristiwa penting yang dialaminya, maka

Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan

kegiatan

Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah

pendaftaran

penduduk

maupun

pencatatan sipil tidak akan berhasil sesuai dengan

untuk

yang diharapkan.

pencatatan sesuai dengan ketentuan peraturan

Dalam

penyelenggaraan

kependudukan

juga

pengadministrasian

dan

perundang-undangan.

administrasi

tergantung

dilakukan

Dalam

dari

pemenuhan

hak

Penduduk,

kegiatan/program kerja yang dirancang oleh

terutama di bidang Pencatatan Sipil, masih

pemerintah daerah khususnya instansi terkait.

ditemukan

Adapun kegiatan/program yang sudah dirancang

didasarkan pada perlakuan diskriminatif yang

oleh

Pontianak

membeda-bedakan suku, keturunan, dan agama

khususnya Dinas Kependudukan dan Catatan

sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan

Sipil.

produk

pemerintah

daerah

Sebagaimana penyelenggaraan meliputi

kegiatan

Kota

diketahui

administrasi pendaftaran

penggolongan

kolonial

Penduduk

Belanda.

yang

Penggolongan

Penduduk dan pelayanan diskriminatif yang

bahwa

demikian itu tidak sesuai dengan Pancasila dan

kependudukan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

kependudukan

Tahun 1945. Kondisi tersebut mengakibatkan

(terkait dengan peristiwa kependudukan) dan

pengadministrasian kependudukan mengalami

pencatatan sipil 9terkait dengan peristiwa penting).

kendala yang mendasar sebab sumber Data

Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan

Kependudukan

alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal 212

belum

terkoordinasi

dan

2009

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak terintegrasi, serta terbatasnya cakupan pelaporan

merupakan

yang

sistem

verifikasi dan validasi data jati diri seseorang

Administrasi Kependudukan yang utuh dan

guna mendukung pelayanan publik di bidang

optimal.

Administrasi Kependudukan. Sebagai kunci akses

belum

terwujud

dalam

suatu

dalam

Kondisi sosial dan administratif seperti

kunci

akses

pelayanan

dalam

melakukan

kependudukan,

NIK

yang dikemukakan di atas tidak memiliki sistem

dikembangkan ke arah identifikasi tunggal bagi

database

menunjang

setiap Penduduk. NIK bersifat unik atau khas,

pelayanan Administrasi Kependudukan. Kondisi

tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar

itu harus diakhiri dengan pembentukan suatu sistem

sebagai Penduduk Indonesia dan berkait secara

kependudukan

yang

langsung

Administrasi Kependudukan yang sejalan dengan memenuhi

tuntutan

masyarakat

seluruh

Dokumen

Kependudukan.

kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk

dengan

atas

Untuk

penerbitan

NIK,

setiap

pelayanan kependudukan yang profesional yang

Penduduk wajib mencatatkan biodata Penduduk

didukung oleh semangat otonomi daerah.

yang diawali dengan pengisian formulir

Seluruh menjadi

kondisi

dasar

membentuk

tersebut

pertimbangan

atas

biodata Penduduk di kelurahan secara benar.

perlunya

NIK wajib dicantumkan dalam setiap Dokumen

di

Undang-Undang

Kependudukan,

tentang

baik

dalam

pelayanan

Kota

Pendaftaran Penduduk maupun Pencatatan

Pontianak kondisi demikian juga masih ada,

Sipil, serta sebagai dasar penerbitan berbagai

sehingga

dokumen yang ditetapkan menurut peraturan

Administrasi

Kependudukan, hal

tersebut

dasar/mendorong

pemerintah

dan

di

juga

menjadi

daerah

perundang-undangan.

Kota

Pontianak dalam membentuk Peraturan Daerah

Pendaftaran Penduduk pada dasarnya

Nomor 1 Tahun 2008.

menganut

stelsel

aktif

bagi

Penduduk.

Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk didasarkan

Peraturan Daerah tentang Administrasi dan

pada asas domisili atau tempat tinggal atas

pembentukan sistem yang mencerminkan adanya

terjadinya Peristiwa Kependudukan yang

reformasi di bidang Administrasi Kependudukan.

dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya.

Salah satu hal penting adalah pengaturan mengenai

Pencatatan Sipil pada dasarnya juga menganut

penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

stelsel

NIK adalah identitas Penduduk Indonesia dan

Pencatatan Sipil didasarkan pada asas peristiwa,

Kependudukan

ini

memuat

pengaturan

213

aktif

bagi

Penduduk.

Pelaksanaan

2009

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak yaitu tempat dan waktu terjadinya Peristiwa

Induk Kependudukan, Kartu Keluarga, Kartu

Penting yang dialami oleh dirinya dan/atau

Tanda Penduduk, Akta Pencatatan Penduduk,

keluarganya.

Akta Kelahiran, dan lain sebagainya.

Dalam

rangka

pembangunan

Selain

itu

pengelolaan

data

berkelanjutan serta dalam upaya peningkatan

kependudukan oleh instansi yang berwenang

pelayanan publik, maka perlu memperhatikan

juga belum tersusun dan terdata dengan baik.

adanya faktor kependudukan secara menyeluruh,

Hal

baik pendaftaran, dokumen, pengelolaan dan lain

mempengaruhi data statistik penduduk yang

sebagainya. Data dan dokumen serta informasi

kurang

kependudukan ini dapat dipergunakan untuk

mengakibatkan

perencanaan

program

administrasi kependudukan di wilayah Kota

pemerintah serta pelayanan masyarakat. Tertib

Pontianak tidak berdayaguna dan berhasilguna

administrasi kependudukan mewujudkan hak dan

dalam menunjang pembangunan nasional dan

kewajiban

daerah. Hal ini juga menunjukan bahwa warga

pembangunan

bagi warga

dan

negara

yang

harus

ini

menimbulkan falid

yang

dampak pada

dan

akhirnya

penyelenggaraan

sistem

diberikan sejak mereka lahir. Dokumen otentik

masyarakat

dapat bermanfaat bagi warga masyarakat yang

fungsi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan

mengalami peristiwa penting dan sebagai bukti

Sipil

status seseorang akan kewarganegaraannya dalam

administrasi kependudukan.

hubungan dengan masyarakat secara luas, karena

belum memahami pentingnya

dalam

Masih

kaitannya

adanya

dengan

penduduk

sistem

Kota

setiap peristiwa kependudukan memerlukan bukti

Pontianak yang tidak memiliki dokumen

sah menurut peraturan perundangan.

kependudukan maupun dokumen pencatatan

Pentingnya dokumen kependudukan

sipil sebagai bukti sah atas terjadinya peristiwa

dan pencatatan sipil sebagai suatu bukti yang

kependudukan dan peristiwa penting yang

sahnya bagi setiap penduduk kurang disadari

dialami oleh penduduk di Kota Pontianak,

oleh masyarakat di Kota Pontianak, sehingga

menunjukkan

banyak penduduk di Kota Pontianak yang

administrasi kependudukan belum berjalan

tidak memiliki bukti yang sah terkait dengan

sebagaimana diharapkan.

bahwa

penyelenggaraan

peristiwa kependudukan dan peristiwa penting

Terdapat beberapa kendala yang

yang dialaminya, seperti banyak penduduk

dihadapi dalam penyelenggaraan administrasi

yang tidak memiliki identitas seperti Nomor

kependudukan di Kota Pontianak, antara lain: 214

2009

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak 1. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan dan dokumen pencatatan sipil, hal ini berdampak pada rendahnya keinginan masyarakat untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya, dalam rangka untuk mendapatkan bukti yang sah. 2. Terdapat penduduk Kota Pontianak yang tidak memiliki dokumen sama sekali, sehingga menyulitkan instansi terkait untuk memberikan status kependudukan dan pencatatan sipil guna mendapatkan dokumen dasar yang harus dimiliki penduduk. 3. Pengetahuan dan pemahaman sebagian warga masyarakat masih kurang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan di bidang administrasi kependudukan, termasuk pengetahuan dan pemahaman mengenai stetsel aktif dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. 4. Kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang mengerti/menguasai teknologi informasi dalam melakukan proses pengolahan data kependudukan secara cepat. 5. Prasarana dan sarana penunjang penyelenggaraan administrasi kependudukan yang masih sangat terbatas, sehingga hal ini seringkali menjadi penghambat dalam memberikan pelayanan yang profesional kepada penduduk.

mengurus

daerah,

Undang-Undang disebutkan

dalam Nomor

bahwa

prinsip

penjelasan 32

Tahun

otonomi

mengatur

semua

urusan

pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undangundang

ini.

membuat

Daerah

memiliki

kewenangan

kebijakan daerah untuk memberi

pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan

dengan

prinsip

tersebut

dilaksanakan juga prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benarbenar

sejalan

dengan tujuan

dan

maksud

pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian

Sehubungan dengan penyelenggaraan otonomi

dan

utama dari tujuan nasional.

umum

Penyelenggaraan otonomi daerah harus

2004 selalu

daerah

berorientasi

pada

menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya

kesejahteraan

dalam

memperhatikan kepentingan serta aspirasi yang

arti

daerah

diberikan

kewenangan 215

masyarakat

peningkatan dan

selalu

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak

2009

tumbuh dalam masyarakat. Sejalan dengan

penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan data-

prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus

informasi

selalu

perhatian untuk mewujudkannya. Karena sampai

berorientasi

kesejahteraan

pada

masyarakat

peningkatan dengan

kependudukan,

patut

menjadi

selalu

saat ini, peraturan perundang-undangan yang

memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang

mendukungnya masih terpisah-pisah, berjalan

tumbuh dalam masyarakat.

sendiri-sendiri tanpa ada kaitan satu dengan

Dalam penyelenggaraan administrasi

lainnya. Perwujudan suatu sistem memang sangat

kependudukan, peran berbagai instansi terkait

didambakan oleh masyarakat. Bahkan sebagai ciri

sangat menentukan keberhasilan, sehingga perlu

dari penyelenggaraan

administrasi

yang

modern

khususnya bidang pelayanan masyarakat.

adanya peningkatan kapasitas para pelaksana penyelenggaraan

negara

kependudukan.

Kebutuhan yang paling dekat adalah

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan

pencatatan sipil, namun demikian belum ada yang

bekal, pengetahuan dan kemampuan teknis para

secara otomatis dapat mengalir datanya pada

aparat/petugas yang menangani kependudukan

pendafataran

dan

ternyata masing-masing masih mementingkan

pencatatan

sipil

akan

tata

cara

penduduk.

penyelenggaraan administrasi kependudukan dan

kepentingan

pencatatan

sipil.

Sedangkan

memperhatikan

diharapkan

adalah

peningkatan

hasil

teknis bagi petugas kecamatan dan

yang

kemampuan

koordinatif.

sektoralnya

Pada dari

kepentingan

Sebagai

contoh

prakteknya, pada

lebih

bersama

secara

konkrit,

data

kelurahan

pencatatan perkawinan bagi yang beragama

akan tata cara penyelenggaraan administrasi

Islam, berhenti di KUA hanya sebagai laporan

kependudukan dan pencatatan sipil. Hasil lain

data ke Departmen Agama. Sedangkan Kantor

yang diharapkan adalah terwujudnya tertib

Catatan Sipil di wilayah yang sama tidak

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

memiliki akses dan tidak memperoleh data sama

di kecamatan, dan kelurahan sebagai titik awal

sekali dari KUA. Sehingga fungsi Kantor Catatan

menuju tertib administrasi kependudukan dan

Sipil seolah-olah hanya berlaku bagi bukan yang

pencatatan

beragama

sipil

berskala

nasional

secara

berjenjang.

Islam.

Demikian

pula

masalah

perceraian yang diputus baik oleh Pengadilan sistem

Agama (bagi yang beragama Islam) maupun

administrasi yang menyangkut seluruh masalah

Pengadilan Negeri (bagi yang beragama lain).

kependudukan,

Data dari kedua pengadilan tersebut tidak

Gagasan

menyusun yang

meliputi

suatu

pendaftaran 216

2009

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak ditransfer secara otomatis kepada Kantor Catatan

sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi

Sipil. Oleh karenanya adalah wajar kalau data

negara.

dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil

Administrasi

dengan BPS tidak sama.

pemenuhan

Demikian

pula

dalam

Dari

kepentingan

Kependudukan hak-hak

pelayanan

masalah

sisi

publik

Penduduk, memberikan

administratif,

serta

seperti

perlindungan

yang

perkawinan, kematian, dan status anak. Banyak

berkenaan dengan Dokumen Kependudukan,

manfaat yang membawa akibat hukum bagi diri

tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.

seseorang.

yang

Administrasi Kependudukan diarahkan untuk:

diterbitkan oleh pejabat Kantor Catatan Sipil,

pertama, memenuhi hak asasi setiap orang di

Sebuah

akta

perkawinan

bidang

memiliki arti yang sangat besar di kemudian hari, manakala

terjadi

sesuatu.

Misalnya

Administrasi

Kependudukan

tanpa

diskriminasi dengan pelayanan publik yang

untuk

kepentingan menentukan ahli waris, menentukan

profesional;

dan

Penduduk akan kewajibannya untuk berperan

memastikan

muhrimnya,

atau

bahwa dapat

mereka memberi

adalah arah

serta

ke

kedua,

dalam

meningkatkan kesadaran

pelaksanaan

Administrasi

pengadilan mana ia mengajukan cerai dan lain-

Kependudukan; ketiga, memenuhi data statistik

lain yang tanpa disadari akta-akta tersebut sangat

secara

penting

kependudukan dan Peristiwa Penting; keempat,

artinya

bagi

kehidupan

seseorang.

nasional

mengenai

Memang tidak dapat disangkal bahwa sistem

mendukung

perumusan

administrasi kependudukan merupakan sistem

perencanaan

pembangunan

yang

mengatur

menyangkut

kebijakan secara

dan

nasional,

administrasi

yang

regional, serta lokal; dan kelima, mendukung

kependudukan

pada

pembangunan

seluruh

masalah

Peristiwa

sistem

Administrasi

Kependudukan.

umumnya. Dalam hal ini terkait tiga jenis pengadministrasian, yaitu pertama pendaftaran

Penyelenggaraan berlujuan

Administrasi

penduduk, kedua pencatatan sipil, dan ketiga

Kependudukan

untuk:

pertama,

pengelolaan informasinya. Ketiga sub sistem

memberikan keabsahan identitas dan kepastian

tersebut masing-masing memiliki pengertian dan

hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap

definisi yang mampu memberikan gambaran

Peristiwa kependudukan dan Peristiwa Penting

tentang seluruh kegiatannya.

yang dialami oleh penduduk; kedua, memberikan

Administrasi Kependudukan sebagai

perlindungan status hak sipil Penduduk; ketiga,

suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan

menyediakan data dan informasi kependudukan

217

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk

Daftar Pustaka

dan Pencatatan sipil pada berbagai tingkatan

Amrah Muslimin, 1982, Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah, Alumni, Bandung.

secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan

Atmosudirdjo, Prajudi, 2001, Administrasi Negara, Indonesia, Jakarta.

kebijakan dan pembangunan pada umumnya; keempat,

mewujudkan

tertib

Administrasi

Kependudukan secara nasional dan terpadu; dan kelima,

menyediakan

data

Penduduk

2009

Hukum Ghalia

Ateng Syafruddin, 1985, Pasang Surut Otonomi Daerah, Bina Cipta, Bandung.

yang

menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam pembangunan, dan kemasyarakatan.

Hadjon, Philipus M., dkk., 1994, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University, Yogyakarta

Penutup

Marcus

penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan,

Penyelenggaraan administrasi kependudukan di

Mertokusumo, Sudikno, 1996, Mengenal Hukum (suatu pengantar), Liberty, Yogyakarta.

Kota Pontianak pada dasarnya menyangkut pendataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen

dan

data

kependudukan

pendaftaran

penduduk,

pengelolaan

informasi

melalui

pencatatan kependudukan

M. Arif Nasution, 2000, Demokratisasi dan Problema Otonomi Daerah, Mandar Maju, Bandung.

sipil, serta

pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan dan

Prajudi Atmosudirdjo, 1994, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta.

pembangunan sektor lainnya di Kota Pontianak. Dalam

rangka

memberikan

landasan

Lukman, 2007, Hukum Tata Pemerintahan Daerah, Cetakan Pertama, PMIH Untan Press, Pontianak.

bagi

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen I, II, III dan IV.

penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kota Pontianak sesuai dengan kewenangannya

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

Pemerintah Daerah Kota Pontianak membentuk Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Administrasi Kependudukan.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

218

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan.

219

2009

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak

2009

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Terhadap Hak-Hak Pasien Di Rumah Sakit Kartika Husada Pontianak Oleh : H. Mochammad Salim Abstrak Pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak pasien, tenaga medis dan non medis di Rumah Sakit Kartika Husada Pontianak, dengan harapan dapat membuka pandangan tentang tanggung jawab dan kewajiban semua fihak, termasuk tanggung jawab hukum. Dimana hubungan hukum selalu menimbulkan hak dan kewajiban yang berlaku timbal balik, demikian pula halnya dengan hubungan hukum antara pasien dengan tenaga medis maupun non medis di Rumah Sakit Kartika Husada Pontianak, yaitu hak bagi profesional medis akan menjadi sebuah kewajiban bagi pasien dan hak pasien akan menjadi kewajiban bagi tenaga medis, yang selama ini tidak banyak difahami baik oleh tenaga medis maupun pasien. Dengan memahami hak dan kewajibannya terkait dengan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Kartika Husada Pontianak diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan dan meningkatkan pengembangan ilmu kedokteran dan hukum kedokteran di Rumah Sakit Kartika Husada. Abstract The implementation of the mandate of the law number 29 of 2004 on the medical practice in relation to legal protection of the patients rights, medical and non medical staff in Kartika Husada hospital Pontianak, hoping to open a view on the responsibilities and obligations of all parties, including the legal responsibility. The law relationship always raises rights and obligations that apply reciprocity, so is the legal relationship between the patients with medical and non medical staff in Kartika Husada hospital Pontianak. The right for medical personnel will be mandatory for patients and patients' rights will be mandatory for medical personnel, who have not understood well by many medical workers and patients. By understanding their rights and obligations associated with the implementation efforts of health services in Kartika Husada hospital Pontianak, it is expected to improve service quality and enhance the development of medical science and law.

48

TNI dan dr THT di Kota Pontianak

220

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak

kesehatan memiliki peranan penting karena

Pendahuluan

terkait langsung dengan pemberian pelayanan

Pembangunan bidang kesehatan pada dasarnya

ditujukan

untuk

kesehatan dan mutu pelayanan yang diberikan.

meningkatkan

Dasar yuridis bagi dokter untuk melakukan

kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup

tindakan medis terhadap pasien adalah ilmu

sehat bagi setiap orang untuk mewujudkan

pengetahuan, teknologi medik, dan kompetensi

derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu

yang dimiliki melalui proses pendidikan formal

unsur kesejahteraan sebagaimana diamanatkan

dan pelatihan yang

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun

1945.

Kondisi

manusia haruslah dapat pemberian

haruslah secara terus-menerus,

upaya

ditingkatkan

kualitasnya

diwujudkan dalam

berbagai

ditempuh untuk mencapai

profesi dokter. Pengetahuan yang dimilikinya

kesehatan

sebagai bentuk hak yang paling asasi bagi setiap bentuk

2009

Dokter dengan perangkat keilmuannya

bidang

kesehatan kepada masyarakat Indonesia melalui

memiliki

karakteristik

penyelenggaraan pembangunan bidang kesehatan

kekhususannya

yang berkualitas dan bertanggung jawab serta

perlindungan

terjangkau secara ekonomis oleh seluruh lapisan

keselamatan

masyarakat. Penyelenggaraan praktik kedokteran

dari pembenaran yang diberikan oleh ilmu

yang merupakan inti dari keseluruhan rangkaian

hukum,

kegiatan dan aktifitas dalam penyelenggaraan

tindakan medis terhadap organ tubuh manusia

upaya bidang kesehatan haruslah dilakukan oleh

dalam upaya memelihara dan meningkatkan

setiap profesi dokter yang memiliki kode etik

derajat kesehatan.

itulah yuridis

dan

khusus,

yang

memerlukan

karena

menyangkut

pasien. Kekhasannya ini terlihat

yaitu

Dengan

dan moral yang tinggi, keahlian dan kewenangan

khas

diperkenankannya

demikian

melakukan

tindakan

medis

yang secara terus menerus ditingkatkan mutunya

terhadap tubuh manusia yang dilakukan oleh

melalui upaya pendidikan dan pelatihan yang

bukan dokter dapat diklasifikasikan sebagai

berkesinambungan, sertifikasi, registrasi, lisensi,

tindak pidana yang dapat diancam dengan

pembinaan dan pengawasan serta pemantauan

ancaman pidana. Berkurangnya kepercayaan

secara periodik agar penyelenggaraan praktik

masyarakat terhadap profesi dokter, maraknya

kedokteran sesuai dengan perkembangan ilmu

tuntutan hukum yang diajukan oleh masyarakat

pengetahuan, teknologi, hukum dan hak azasi

dewasa

manusia. Dokter sebagai pemberi pelayanan 221

ini

seringkali

diidentikan

dengan

2009

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak kegagalan sebuah upaya penyembuhan yang

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 29

dilakukan oleh dokter.

Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, maka

Sebaliknya apabila tindakan medis yang

penyelenggaraan

praktik

kedokteran

mulai

dilakukan oleh dokter dapat berhasil, dianggap

menunjukkan penempatan hak-hak pasien yang

sebagai hal yang semestinya, karena profesi

lebih

dokter dan dengan perangkat ilmu pengetahuan

diterapkannya

dan teknologi yang dimiliki sudah sewajarnya

ini,dimana selama ini apabila ada kesalahan

dapat

tindakan

menyembuhkan

penyakit,

upaya

sehingga

Undang

dokter

selalu

dengan Undang saja

sebelum

Nomor pasien

29 yang

dari

penyakit

selalu dianggap identik dengan

Kelompok medis selalu merasa diatas

kesalahan dalam sebuah tindakan medik. Padahal

angin, perlindungan hukum bagi pasien jauh

sebagai

bisa

tertinggal di belakang.Undang-Undang Nomor 29

untuk

tahun 2004 ini sekaligus untuk dapat melakukan

ada

penilaian terhadap kemampuan profesi dokter

berikhtiar

biasa

secara

menyembuhkan

suatu

dokter

hanya

maksimal penyakit,

tidak

suatu

dibanding

kegagalan

manusia

penyembuhan

baik

disalahkan.

jaminan pasti sembuh, sebab yang pasti dan maha

dalam

memberikan

pelayanan

kepada

penentu adalah Tuhan Yang Maha Kuasa.

masyarakat, Undang-Undang Nomor 29 Tahun

Berbagai upaya (hukum) dalam rangka

2004 tentang Praktik Kedokteran ini juga akan

memberikan perlindungan secara menyeluruh

menjembatani kepentingan kedua fihak yaitu

kepada setiap masyarakat sebagai fihak penerima

antara

pelayanan dan dokter sebagai fihak pemberi

kesehatan. Dalam Undang-Undang Nomor 29

pelayanan kesehatan telah banyak dilakukan,

Tahun 2004 diatur mengenai hak dan kewajiban

akan tetapi kemajuan ilmu pengetahuan dan

dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan,

teknologi kedokteran nampaknya berkembang

serta hak dan kewajiban masyarakat (pasien)

lebih cepat dari perkembangan ilmu hukum,

dalam menerima pelayanan kesehatan. Dalam

sehingga menyebabkan

hukum tertinggal atau

kenyataannya apakah semua kewajiban dokter

tidak seimbang dengan kemajuan di bidang ilmu

sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

kedokteran.

dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004

pemberi

dan

penerima

pelayanan

Perangkat hukum yang mengatur hak dan

maupun ketentuan dalam kode etik kedokteran,

kewajiban tenaga medis serta yang mengatur hak

dimana pada akhirnya mengakibatkan hak-hak

dan kewajiban pasien, khususnya di Indonesia

masyarakat (pasien) juga tidak terlaksana dengan

sudah nampak ada kemajuan, yaitu dengan

baik. Dalam tesis ini penulis memfokuskan 222

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak

2009

penelitian pada Rumah Sakit Kartika Husada

Kartika Husada berarti dapat melakukan praktik

Pontianak.

kedokteran di wilayah hukum Kalimantan Barat.

Rumah

Sakit

yang

Dengan demikian, maka Rumah Sakit Kartika

dimaksudkan di sini adalah Rumah Sakit

Husada sebagai institusi militer, selain melayani

Angkatan

Darat

Kartika

III

Detasemen

upaya kesehatan prajurit TNI dan keluarganya

Pontianak

Kesehatan

juga melayani masyarakat umum. Organisasi dan

Komando Daerah Militer VI/Tanjungpura atau

Tugas Rumah Sakit Militer telah dibakukan,

sering disebut Rumkit Tk.III Pontianak. Rumah

sehingga Rumah Sakit Militer akan sama pada

Sakit ini terletak di Jalan Adi Sucipto Km 6,5

tingkatan yang sama, misalnya untuk wilayah

Pontianak

wilayah

Korem maka rumah sakit yang dibentuk yaitu

Kabupaten Kubu Raya yang selanjutnya dalam

Rumah sakit Tk.III ,ini setara dengan Rumah

tesis ini disingkat Rumah Sakit Kartika Husada.

Sakit Umum Tipe C, sedangkan untuk wilayah

Kesehatan

Tingkat

Husada

Wilayah

dan

sekarang

masuk

Rumah Sakit Kartika Husada adalah rumah

sakit

militer,

sehingga

Kodam dibangun Rumah Sakit Tk.II.ini setara

dalam

dengan Rumah Sakit

operasionalisasinya juga berdasarkan ketentuan

seterusnya.

yang diatur dalam hukum kemiliteran. Dengan

Organisasi dan Tugas, diatur melalui Surat

demikian dokter Rumah Sakit Kartika Husada

Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor

dalam menjalankan profesinya selain tunduk

Skep/69/XII/2004 tanggal 24 Desember 2004

kepada ketentuan hukum militer, juga harus

tentang Organisasi dan Tugas Rumah Sakit.

tunduk pada Undang-Undang Nomor 29 tahun

Ketentuan

Umum tipe B dan internal

mengenai

Selain mengatur Tugas dan wewenang

2004 tentang Praktik Kedokteran dan juga harus

personil

mentaati norma Kode Etik Kedokteran Indonesia

Keputusan Kasad ini juga mengatur peralataan

(KODEKI). Dalam operasionalnya Rumah Sakit

apa yang harus dimiliki rumah sakit serta personil

Kartika Husada selain melayani pasien dinas

yang mengoperasikannya. Tetapi untuk jabatan

yaitu militer beserta keluarganya dan sipil militer

personil yang melayani permasalahan hukum

dan keluarganya, Rumah Sakit ini juga melayani

yang

masyarakat umum, sehingga siapa saja dapat

belumlah ada.

berobat kerumah sakit tersebut tanpa melihat sipil

diberikan

berkaitan

Angkatan

dengan

Darat,

hukum

Surat

kedokteran

Pemberi pelayanan kesehatan, walaupun

atau militer. Atas

Kesehatan

berstatus militer tidak bisa lepas dari ketentuan dasar

kewenangan

yang

telah

hukum yang tercantum dalam Undang-Undang

tersebut maka dokter Rumah Sakit

Nomor 29 tahun 2004. Ketentuan hukum militer 223

2009

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak yang diterapkan di Rumah Sakit militer adalah

hak untuk menentukan nasib sendiri dan hak atas

khusus mengenai pelanggaran Disiplin Militer

informasi. Hak dan kewajiban harus dibedakan

dan Pidana Militer, inipun hanya untuk personil

dengan hukum karena hak dan kewajiban bersifat

yang berstatus militer aktif, dan tidak bagi

individual

karyawan sipil. Institusi Rumah Sakit Kartika

sedangkan hukum bersifat umum (universal) dan

Husada Pontianak , belum mempunyai personil

berlaku untuk semua orang. Dalam hal tertentu,

khusus yang bertugas menangani masalah yang

umumnya hak dan kewajiban yang dimiliki

berkaitan dengan hukum kedokteran. Jabatan

tenaga

yang

berbalikan, artinya hak yang dimiliki

dianggap

tidak

perlu

ini

biasanya

yang

medik

melekat

dan

pada

pasien

individu,

bersifat

saling profesi

dibebankan kepada Kepala Rumah Sakit. Padahal

medik merupakan kewajiban bagi pasien, dan hak

tidak semua Kepala Rumah Sakit menguasai

pasien

Hukum Kedokteran. Hal ini mengakibatkan

dilaksanakan oleh tenaga medik.

penanganan aduan hukum dari pasien kurang

dan kewajiban yang dimiliki oleh tenaga medis

mendapat

dan pasien di RS Kartika Husada yaitu:

tanggapan sebagaimana

mestinya.

Dalam banyak hal menunjukkan sering terjadinya

merupakan

kewajiban

yang

harus

Adapun hak

1. Perlindungan Hak dan Kewajiban Pasien

benturan antara kepentingan militer dengan

Hak pasien bersumber dari hak dasar

pelaksanaan ketentuan sebagaimana diatur dalam

individu dalam bidang kesehatan (individual

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, dan

of human right). Hak pasien di antaranya telah

bahkan sering terjadi penanganan pasien umum

diatur dalam Undang-Undang Nomor 23

disamakan dengan penanganan pasien anggota

Tahun 1992 tentang Kesehatan, yaitu Pasal 4,

TNI atau dengan kata lain nuansa kemiliteran

Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 53 Ayat (2).

lebih

Berdasarkan ketentuan

dominan

dibandingkan

dengan

pasal-pasal di atas,

melaksanakan ketentuan dalam Undang-undang

nampak jelas bahwa hak pasien dilindungi

Nomor 29 Tahun 2004 dalam menangani pasien

oleh rumah sakit Kartika Husada. Pengaturan

umum.

mengenai hak-hak Pasien tersebut, antara lain meliputi:

Analisis Pelaksanaan Perlindungan Hak dan Kewajiban Asas perjanjian terapeutik bertumpu pada

a. Hak untuk memperoleh informasi yang jelas perihal penyakitnya (meliputi penyakit yang diderita, tindakan medis yang akan dilakukan, kemungkinan masalah yang timbul akibat tindakan medis dan tindakan yang dilakukan

dua macam hak asasi yang paling mendasar, yaitu 224

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak

b.

c.

d.

e.

f.

untuk mengatasinya, alternatif terapi lainnya dan perkiraan biaya yang diperlukan). Oleh karena itu dalam kebijakan Kepala RS Kartika Husada bahwa pasien dapat menfoto copy rekaman medis terbatas 123. Hak menyetujui tindakan medis yang akan dilakukan oleh profersi medis atas penyakit yang dideritanya. Oleh sebab itu RS Kartika Husada sering memberikan kesempatan pasien untuk melakukan konsultasi sebelum tidakan medis dilaksanakan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh drg Eni pada saat penulis menyerahkan formulir ques sekaligus wawancara di ruang kerjanya 124. Hak untuk memberikan persetujuan dalam bentuk informed consent jika sebelumnya pasien dalam keadaan pingsan (tidak sadarkan diri), atau bagi pasien yang akan menjalani tindakan operasi. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh dr Neti pada saat penulis menyerahkan formulir ques sekaligus wawancara di ruang kerjanya 125. Hak untuk dirahasiakan selamanya tentang keadaan kesehatan termasuk data-data medis yang dimilikinya. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh sdr Wasirat pada saat penulis menyerahkan formulir ques sekaligus wawancara di ruang kerjanya kamar Rawat Inap 126. Hak untuk mendapatkan pelayanan medis sebaik-baiknya (berdasarkan Pasal 2 Kode Etik Kedokteran Indonesia yang menyatakan bahwa dokter harus senantiasa melakukan profesinya menurut ukuran tertinggi), maksudnya pelayanan Yankes yang maksimal. Hak untuk menolak perawatan dari profesi medis atas kesadaran sendiri tanpa adanya

2009

intervensi dari fihak lain. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Aya Irjani pada saat penulis mewawancarai di ruang kerjanya 127. g. Hak untuk menolak tindakan medis tertentu yang akan dilakukan oleh tenaga medis terhadap diri pasien. Oleh karena itu kebijakan Kepala RS Kartika Husada Pontianak dengan menerapkan kebebasan pasien 128. Sekalipun pasien tidak memahami hakhaknya sebagaimana tersebut di atas, namun fihak institusi rumah sakit Kartika Husada Pontianak sebagai

penyelenggara

pelayanan

kesehatan

masyarakat berupaya melindungi hak-hak pasien secara maksimal. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh 2 responden dari pasien dinas dan 5 responden dari pasien masyarakat umum, bahwa selama mereka berobat di rumah sakit Kartika Husada Pontianak selama 3 tahun terakhir ini selalu mendapatkan pelayanan yang layak dan wajar. Mengenai kewajiban pasien terhadap institusi

penyelenggara

upaya

pelayanan

kesehatan dalam hal ini rumah sakit Kartika Husada Pontianak, sebagaimana dikatakan oleh Kepala Rumah Sakit Kartika Husada Pontianak, bahwa selama ini pasien selalu memenuhi kewajibannya terutama biaya administrasi 129.

123

Ques dan Wawancara dengan dr. Jojok.S Kepala RS Kartika Husada Pontianak, April 2008. 124 Ques dan Wawancara dengan drg. Eni di RS Kartika Husada Pontianak, April 2008. 125 Ques dan Wawancara dengan dr. Neti di RS Kartika Husada Pontianak, April 2008. 126 Ques dan Wawancara dengan sdr. Wasirat di Ruang Rawat Inap RS Kartika Husada Pontianak, April 2008.

127

Ques dan Wawancara dengan Ibu Aya Irjani di RS Kartika Husada Pontianak, April 2008. 128 Ques dan Wawancara dengan dr. Jojok.S Kepala RS Kartika Husada Pontianak, April 2008. 129 Wawancana dengan dr. Jojok.S Kepala RS Kartika Husada Pontianak, April 2008.

225

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak Perlindungan

Hak

dan

2009

melaksanakan pengobatan bagi pasien. Dengan

kewajiban

demikian terbentuklah apa yang dinamakan

Tenaga Medis Berbicara soal hubungan antara pasien

sebuah perikatan (verbintenis). Dalam perikatan

dengan tenaga medis, selalu menimbulkan hak

hukum antara dokter dengan pasien, maka

dan kewajiban yang berlaku timbal balik,

perikatannya adalah ”inspanning verbintenis”

demikian pula halnya dengan hubungan yang

atau disebut perikatan sebuah ikhtiar atau

terjadi antara pasien dan tenaga medis di RS

pengupayaan. Pengertian dari

Kartika Husada, yaitu hak dokter akan menjadi

ikhtiar dimaksudkan bahwa prestasi yang harus

sebuah kewajiban bagi pasien dan hak pasien

diberikan oleh tenaga medis terhadap pasiennya adalah merupakan upaya semaksimal mungkin,

akan menjadi kewajiban bagi seorang medis. Dengan kata lain

artinya seorang profesi medis tidak menjanjikan

hubungan yang melahirkan

suatu hasil tertentu kepada pasiennya.

aspek hukum antara dua subyek hukum (si sakit dan sang pengobat) yang kemudian melahirkan hak

dan

kewajiban

ini tidak mungkin dimintakan suatu jaminan dari

bersangkutan. Tentu hubungan hukum ini tidak

tenaga medis, agar pasiennya dipastikan dapat

menjanjikan suatu kesembuhan bagi seorang

sembuh seperti seia kala. Perikatan antara tenaga

pasien, karena obyek dari hubungan hukum itu

medis dengan pasien sering dikenal dengan

berwujud

yang

istilah perjanjian atau kontrak atau transaksi

dilakukan secara hati-hati dan cermat oleh sang

”terapeutik”. Transaksi terapeutik terjadi pada

pengobat berdasarkan ilmu pengetahuan dan

saat pasien datang kepada tenaga medis di RS

pengalaman

dalam

Kartika Husada, dalam arti menerima penawaran

menangani penyakit pasiennya. Sikap kehati-

jasa pelayanan kesehatan dan selanjutnya sang

hatian dan kecermatan sang pengobat dalam

tenaga medis menerima pasien dan kemudian

mengupayakan kesembuhan si pasien disebut

mengupayakan kesembuhan atas penyakit si

istilah ”inspanning verbintenis” dan bukan

pasien.

sebagaimana halnya ”resultan verbintenis” yang

Perdata diatur dalam Pasal 1601. Perjanjian

menjanjikan suatu hasil. Oleh karena itu dilihat

tersebut dapat diadakan secara tertulis maupun

dari hubungan hukum, antara tenaga medis dan

lisan, tetapi dalam praktik sehari-hari di RS

pasien terdapat apa yang dikenal dengan istilah

Kartika Husada banyak dilakukan secara lisan,

”saling sepakat” untuk mengikatkan diri dalam

sebab tidak praktis dan tidak efisien jika setiap

seorang

upaya

para

Dan yang jelas adalah bahwa perikatan

pihak

sebuah

bagi

perikatan

maksimal

profesi

dokter

226

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak

2009

saat dibuat perjanjian tertulis, tetapi jika dokter

yang nyata-nyata melanggar hukum maka akan

akan melakukan tindakan operasi medis pasti

diselesaikan dengan hukum yang berlaku di

membuat perjanjian dalam bentuk tertulis.

lingkungan Angkatan Darat.

militer diselesaikan melalui peradilan militer dan

Hak-hak profesi Tenaga Medis di RS Kartika Husada yang timbul

oleh

Untuk anggota

untuk anggota dari pegawai negeri sipil di

karena

lingkungan Angkatan Darat dapat diserahkan

adanya transaksi terapiutik yaitu:

pada pengadilan negeri setempat. a. b. c. d. e.

f. g. h.

Bidan kewenangannya telah dilindungi

Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesi yang disandangnya. Hak menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan peraturan, profesi dan etika. Hak atas informasi yang lengkap dan jujur dari pasien tentang keluhan yang diderita. Hak atas imbalan jasa dari sebuah upaya pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada pasiennya. Hak mengakhiri hubungan dengan pasien, jika pasien tidak patuh atau berkembangnya hubungan yang kurang baik antara tenaga medis dengan pasien. Hak atas iktikat baik dari pasien dalam pelaksanaan perjanjian atau transaksi terapeutik. Hak untuk diperlakukan adil dan jujur. Hak atas privacy tenaga medis. Pelanggaran

disiplin

kedokteran

dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 363/Men Kes/Per/IX/1980 yang disebutkan

bahwa

bidan

berwenang

untuk

memberikan obat-obatan tertentu dalam bidang kebidanan, sepanjang hak itu tidak melalui suntikan. Dalam perikatannya, tanpa instruksi dari dokter, tenaga keperawatan tidak berwenang untuk bertindak sendiri, kecuali dalam bidang tertentu yang bersifat umum dan merupakan tugas seorang perawat, sebagaimana diatur dalam Permenkes. Dalam melakukan pekerjaannya, tanggung jawab sepenuhnya berada pada bidan

dan

yang bersangkutan meliputi kewenangan tugas

pelanggaran etika kedokteran bagi tenaga medis

antara lain melayani kasus ibu untuk: pengawasan

di RS Kartika

kehamilan,

Husada dapat diancam dengan

pertolongan

persalinan

normal

Pasal 67 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004

(termasuk pertolongan persalinan letak sungsang

tentang Prakrik Kedokteran.

multipara),

episiotomi

dan penjahitan

luka

Oleh karena itu Majelis Kode Etik

perineum tingkat I dan tingkat II, perawatan nifas

Kedokteran Indonesia memberi keputusan dari

dan menyusukan, pemberian uterotonik, dan

pengaduan terkait dengan disiplin profesi dokter.

pemakaian cara kontrasepsi sesuai kebijakan

Sedangkan bagi tenaga medis dan para medis

pemerintah. 227

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak Dibawah pengawasan dokter bidan diberi wewenang

khusus

kehamilan,

pertolongan

persalinan dan pertolongan darurat. melakukan kewajibannya

menurut

Dalam

Peraturan

Menteri Kesehatan tentang Kewenangan Bidan dinyatakan: ”... bahwa bidan harus merujuk pasien yang ada dalam keadaan diluar batas kemampuannya ke unit pelayanan kesehatan yang lebih mampu untuk

memberikan

terdekat

dengan

pertolongan tempat

atau

kejadian,

yang dengan

memperhatikan keselamatan pasien tersebut 148 Tidak adanya batasan yang jelas antara kewenangan tugas di bidang medis dengan bidang keperawatan di rumah sakit Kartika Husada,

dalam

kerancuan

praktiknya

kadang

terjadi

kewenangan, yaitu kewenangan di

bidang medis yang ditangani oleh tenaga perawat seharusnya

merupakan

pendelegasian

kewenangan dokter sebagai tenaga medis. Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban 



Yang mempengaruhi pelaksanaan kewajiban tenaga medis dan apotiker selaku pemberi upaya pelayanan kesehatan terhadap pasien selaku penerima upaya pelayanan kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 di RS Kartika Husada Pontianak, sebagaimana diungkapkan pada bagian terdahulu bahwa kadangkala kepentingan untuk melayani masyarakat menjadi prioritas kedua, karena tenaga medis yang seharusnya 148

Ibid.,

228

2009

melayani pasien terpaksa ditunda sesaat karena sang pengobat sedang rapat koordinasi di Kesatuan Sandaran atau tugas lainnya yang tidak dapat diwakilkan (terkait dengan sistem komando), sebagai akibatnya ada sebagian pasien yang merasa dirugikan karena harus menunggu kedatangan sang pengobat dalam waktu relatif lama. Selain itu ada beberapa profesi dokter militer di RS Kartika Husada merasa sebagai unsur komandan yang dalam kesehariannya selalu dilayani oleh driver, ajudan dan tinggal perintah saja kepada bawahannya, kebiasaan itu sering terbawa dalam menghadapi pasien yang seolah-olah si pasien dianggap sebagai bawahannya yang bisa dimarah, diperintah dan bahkan bisa dipukul, padahal profesi dokter sesuai sumpahnya adalah sebagai pelayan upaya kesehatan masyarakat dan bukan sebaliknya minta dilayani. Disinyalir ada beberapa tenaga medis yang masih beranggapan bahwa pasien dinas dianggap sebagai pasien gratis sekalipun mereka setiap bulan membayar Askes melalui potongan gaji selama berdinas aktif dilingkungan Angkatan Darat, sedangkan untuk pasien umum sebagai pasien yang memberikan imbalan sejumlah uang tunia kepada institusi sering lebih diutamakan pelayanannya, hal ini merupakan bentuk diskriminasi dalam upaya pelayanan medis, oleh karena itu suasana yang demikian tentu akan berdampak dan berkesan buruk terhadap institusi. Yang mempengaruhi kewajiban pasien dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, di RS Kartika Husada yaitu bahwa pada umumnya pasien kurang memahami tanggungjawab keilmuan dari seorang profesional dokter, tenaga medis, paramedis, non mediks dan apotiker; padahal tanggung jawab dari tenaga profesional tersebut akan melahirkan kewajiban bagi pasien untuk memenuhinya. Untuk pasien dinas sebagaimana diuraikan di atas sering

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak



merasa dirinya di nomor duakan dalam pelayanan kesehatan oleh beberapa oknum profesi medis hal ini akan melahirkan sifat empati dan acuh dari para pasien dinas terhadap institusinya sendiri. Sedangkan bagi pasien umum karena merasa seolah-olah mendapat prioritas pelayanan kesehatan akhirnya timbul semacam sentimen terpemdam antara pasien dinas dan pasien umum yang akan berakibat buruk pada institusi itu sendiri. Kewajiban bagi institusi rumah sakit dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi pasien dinas, pasien umum, tenaga medis, paramedis, maupun non medis merupakan keharusan, oleh karena itu unit pelayanan pengaduan sengketa hukum medis sangat berpengaruh besar dalam penegakan keadilan di rumah sakit tersebut. Selama unit pelayanan pengaduan sengketa medis tidak dipandang sebagi unit kerja yang dapat melindungi baik bagi institusi sebuah rumah sakit, pasien/ konsumen, tenaga medis maupun tenaga non medis, dapat dipastikan bahwa perlindungan hukum bagi semua fihak tidak akan dapat mencapai sasaran optimal dan memenuhi kebutuhan riil dalam upaya pelayanan kesehatan masyarakatnya.

2009

hukum medik juga belum ada, oleh karena itu pengaduan

terkait

malpraktik

sebelum

dengan 2006

6

kali

ditangani

dugaan secara

kekeluargaan yang kadang tidak memenuhi tuntutan

sebuah

keadilan.

Faktor

yang

mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban pasien dan tenaga medis dalam upaya pelayanan kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 di RS Kartika Husada, yaitu rendahnya pemahaman sebagian pasien terhadap tanggung jawab dan kewajiban serta kemampuan keilmuan tenaga medis, padahal tanggung jawab tenaga medis merupakan kewajiban pula bagi pasien atas pelayanan yang diberikan dokter. Daftar Pustaka Achadiat, Chrisdiono, Dinamika Etika & Hukum Kedokteran Dalam Tantangan Zaman, 2007, PB. Kedokteran EGC, Jakarta. Alexander Seran, 1999, Moral Politik Hukum, Obor, Jakarta.

Penutup Pelaksanaan perlindungan hak dan kewajiban

Ameln, Fred, 1991, Kapita Selekta Hukum Kedokteran, Grafika Atmajaya, Jakarta.

tenaga medis selaku pemberi upaya pelayanan kesehatan dalam praktiknya di RS Kartika

Darji Darmodiharjo dan Shidarta, tanpa tahun, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Jakarta.

Husada berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 sebagaimana dikatakan oleh Kepala

Darus Badrulzaman, Miriam, 1981, Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya, Alumni, Bandung.

Urusan Pelayanan Medik bahwa perlindungan terhadap tenaga medik dirasakan minim, hal ini dapat

dimengerti sebab unit

penanganan

Guwandi, 2003, Dokter, Pasien dan Hukum, BP. Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta.

sengketa hukum medik belum ada, demikian juga personil yang memiliki latar belakang pendidikan 229

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak

Guwandi, 2005, Medical Error dan Hukum Medis, BP. Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta. Helm, Ann, Malpraktik Kedokteran Menghindari Masalah Hukum, 2006, PB. Kedokteran EGC, Jakarta. Hermani, Bambang., Kepala Bgian THT Rumah Sakit Cipto Mangun Kusumo/ Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2003, Majalah Farmacia, Vol.II, No.10, Jakarta. Isfandyarie, Anny, dan Afandi Fachrizal, 2006, Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi bagi Dokter, Pen. Prestasi Pustaka Publiser, Jakarta. Jenie, Siti Ismijati, 2006, Makalah: Aspek Yuridis di dalam dan disekitar perjanjian penyembuhan (transaksi terapeutik), suatu tinjauan keperdataan. Koeswadji, Hermien Hadiati, 2002, Hukum untuk Perumahsakitan, Citra Aditya Bhakti, Bandung. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Besrta Penjelasannya. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer di Indonesia. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Konsumen Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Penjelasannya.

230

2009

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak

2009

DAMPAK LIBERALISASI KETENAGALISTRIKAN NASIONAL Oleh ; Indrati Rini Abstrak Dampak pembatalan UU No.20/ 2002 bagi konsumen listrik, yaitu hak-haknya kurang terlindungi, karena tidak tertulis dalam ketentuan UU No.15/ 1985, maka saaat ini berdasar UU. No. 30/ 2009 Konsumen harus pro-aktif dalam memperjuangkan hak-haknya secara pro-aktif memperjuangkan hak- hakny kepada pelaku usaha, dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota/ Kabupaten, atau ke Pengadilan Negeri. PT. PLN (Persero) sebagai pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan ditutunt bersikap profesional, yaitu bertanggung jawab secara terbuka dan transparan kepada publik dalam melaksanakan kuasa usaha mengelola ketenagalistrikan nasional dengan memberikan produk dan pelayanan terbaik bagi masyarakat, tanpa menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak. Abstract The impact of the cancellation of the law No. 2 of 2002 for electricity consumers, which is less protected their rights, because it is not written in the provisions of law No. 15 of 1985, so this time under the law No. 30 of 2009 consumers should be proactive in asserting their rights to business actors, and non-governmental consumer protection agencies, consumer dispute resolution agency of city / county, or district court. PT PLN (Persero) as the power holders of electricity business are required to be professional, that is publicly responsible and transparent to the public in implementing the national electricity authority to manage the business by providing products and best service for the community, without causing harm to both parties.

49

Dosen Magister Ilmu Hukum, Guru Besar Ilmu Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

231

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak

2009

agar pengelolaan sektor usaha ketenagalistrikan

Fakta Hukum

dapat lebih efisien, transparan dan

kompetitif,

UU No.2/ 2002, yang selanjutnya disebut UU

dalam

masyarakat

Kontroversial, dibatalkan

yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila

Tak percaya tetapi fakta membuktikan, oleh

Mahkamah

rangka mewujudkan suatu

Konstitusi tanggal 14 Desember 2004. Seakan

dan UUD

kita tersentak dari lamunan bahwa Indonesia

tenaga listrik diterapkan secara awal pada sisi

berkiprah

keketagalistrikan

pembangkitan, kemudian jika sudah ada kesiapan

nasional, regional,

perangkat keras dan lunaknya akan diterapkan

dalam

liberal, yang

pasar

bernuansa

pada sisi penjualan. Dalam hal ini konsumen

bahkan global, seolah sirna ditelan hukum.

listrik mempunyai the right to chooes, yaitu ada

Bukan main fakta hukum pembatalan itu, kalau

boleh

saya sebut

sebagai

hak menentukan pilihan

fakta

mutu dan pelayanan yang paling baik‟. Intinya,

kucing. Betapa tidak, UU Kontro itu berlaku

tak ada monopoli di sektor ketenagalistrikan.

disahkan oleh Presiden RI tanggal 23

Penerapan

September 2002, dalam ketentuan penutupnya

pada

pada UU tua, sekarang UU No. 30/ 2009 yang

sekilas berikut pelaksanaan

tinggi,

selanjutnya

menengah. Dalam

pada

menunjang

bertugas mengatur dan mengawasi penyediaan

walaupun hanya

tenaga listrik di daerah yang telah menerapkan

ini. UU Kontro yang telah retstrukturisasi

penjualan tsb,

“Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik, yang

kompetisi”. 51

almarhum tersebut, merupakan landasan hukum bagi

di sisi

terlaksananya kompetisi ini, maka dibentuklah

kedua UU tsb, ada baiknya kita

coba membandingkannya,

tegangan

tegangan

sebagai hukum positif (positive law).

Untuk memperoleh gambaran muatan apa yang ada pada

kompetisi

dimulai dari konsumen besar yang tersambung

mencabut UU No. 15/ 1985.50 Kemudian balik berlaku

atas pasokan tenaga

listrik yang ditawarkan „paling bersaing dengan

spektakuler, sebab ada undang-undang balik sejak

1945. Kompetisi usaha penyediaan

Peran

pemerintah

terkurangi

dengan adanya badan tsb, yaitu dalam hal

sektor

penetapan

ketenagalistrikan nasional. Tujuan utamanya,

regulasi

walaupun tidak

bisnis

ketenagalistrikan,

mengurangi kewenangannya

dalam membuat kebijakan. Pendek kata, UU “in 50

Pada saat UU Kontro ini berlaku, yaitu pada saat diundangkan, maka UU No. 15/ 1985 dinyatakan tidak berlaku, berarti tidak berdampak hukum lagi,namun UU No. 5/1985 sekarang diberlakukan kembali.

51

Badan ini mempunyai kekuasan legislasi, yaitu berwenang mengeluarkan peraturan-peraturan, seperti Grid Code, Tariff Code, Procurement Tendering Code termasuk law enforcement., berupa penegakan hukum ketenagalistrikan.

232

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak memoriam”

tsb

bermuatan

seluk-beluk

kompetisi

ketenagalistrikan, yang diberikan

oleh negara, “yang

2009

pelaksanaannya dilakukan

oleh BUMN”. 52

Dalam

hal

ini

yang

kepada BUMN/D, Koperasi, dan Swasta secara

dimaksudkan adalah PT. PLN (Persero) sebagai

terstruktur

pemegang

dimulai dari pemanfaatan sumber

atau

penerima

usaha.

perjanjian

kuasa

energi untuk pembangkit tenaga listrik, rencana

Dengankata lain,

umum ketenagalistrikan, usaha ketenagalistrikan,

(lastgeving), antara pemerintah, yaitu Menteri

hak

usaha dan

Energi dan Sumber Daya

tanah oleh

pemberi kuasa ( lastgever ) dengan PT. PLN

dan

kewajiban

konsumen listrik, pemegang

izin

pelaku

penggunaan usaha,

harga-jual

listrik,

penerimaan

negara, lingkungan

hidup dan

keselamatan

ketenagalistrikan,

pemanfaatan

jaringan listrik

untuk

kepentingan

lain, pembinaaan dan pengawas tenaga dan

ketentuan

pidana

Mineral

sebagai

(Persero) selaku penerima kuasa ( lasthebber ), yang

berobyekkan pada pengelolaan sektor

usaha ketenagalistrikan, agar

orang

dapat tersedia

tenaga listrik dalam jumlah yang cukup dan

pengawasan, badan

listrik, serta

ada

kuasa

merata dengan mutu pelayanan yang baik.

penyidikan

Selanjutnya

di

ketenagalistrikan tidak merugikan negara dan

sektor

ketenagalistrikan.

sepanjang

pengelolaan

usaha

dapat memenuhi kebutuhan tenaga listrik yang

Sekarang mari kita kaji bersama UU tua

lebih

merata, serta

demi

meningkatkan

“yang disahkan untuk pertama kali pada tanggal

kemampuan

30 Desember 1985”, yang

intinya senada

kesempatan pada koperasi dan badan usaha

Dalam UU yang

lain untuk menyediakan tenaga listrik berdasar

dengan UU No. 30/ 2009. baru ini

telah

ditetapkan

atau

digariskan

pada

izin

negara, maka dapat diberikan

usaha

ketenagalistrikan. Di sini

bahwa tenaga listrik sebagai salah satu hasil

pemerintah yang mengatur

pemanfaatan kekayaan alam

yang menguasai

Syarat-syarat

hajat hidup orang banyak, maka perlu digunakan

pengusahaan,

untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat

52

yang merata materiil dan

spirituil

tentang pemanfaatan,

harga-jual listrik. penyediaan, instalasi

dan

UU No.15/ 1985 menggantikan Ordonansi 13 September 1890, Bepalingen Omrent den aanleg en het gebruik van geleiden voor electrische verlichting en het Overbrengen van kracht door middle van electriciteit in Nederlansch Indie, yaitu Ketentuan Mengenai Pemasangan dan Penggunaan Saluran Untuk Penerangan Listrik dan Pemindahan Tenaga Listrik di Indonesia dalam Stb. 1890 No. 190 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Ordonansi 1934 Stb. 1934 No.63.

berdasar

Pancasila dan UUD 1945. Dalam pem- bangunan nasional, tenaga listrik memiliki arti penting, yaitu sebagai pendorong kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, penyediaan tenaga listrik dikuasai

233

2009

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak standarisasi pemerintah.

ketenagalistrikan Demikian

kewajiban masyarakat

diatur

oleh

rakyat,

juga mengenai hak &

hukum

ketenagalistrikan diatur

harus

taat

pada

hukum, termasuk

ketenagalistrikan,

demikianlah

filosofinya. Menurut pengamatan saya, negara

oleh Peraturan Pemerintah. Pemerintah juga

kita menganut

melakukan pembinaan dan pengawasan umum

system). Tradisi sejarah penjajahan membawa

atas

usaha

Indonesia ke dalam civil law system, yang lebih

UU tua ini, negara

mengutamakan hukum tertulis daripada hukum

pekerjaan

dan

pelaksanaan

ketenagalistrikan. Intinya menguasai kesejahteraan

sektor ketenagalistrikan rakyat,

boleh

untuk

jadi

yang hidup

bersifat

utama daripada

Hasil komparisi antara UU tua dan UU kontroversial, yaitu UU tua berisi

27 pasal,

mana dalam UU tua Negara/

hukum

landasan hukum

yang tidak

tertulis,

namun

sekarang

nampaknya telah berbaur

antara

keduanya,

tak

terkecuali

hukum

ketenagalistrikan.

sedangkan UU Kontroversial berisi 71 pasal, di Pemerintah

Aliran yang bernuansa yuridis-formal telah

ketenagalistrikan

menuntun kita dalam melakukan pembuatan

yang didelegasikan pada PT. PLN namun dalam UU

di masyarakat (the living law).

Singkatnya per-UU-an adalah

monopolistik dan tersentralisir.

dominan dalam menguasai

sistem campuran (mixed law

(Persero),

hukum (rechtsvorming) dan penegakan hukum

“in memorian” terbuka

(law enforcement). Hal ini nampak jelas dari

kompetisi secara bertahap, dari

pembangkitan

ketentuan “peraturan per-UU-an adalah peraturan

sampai ke penjualan listrik pada konsumen.

tertulis, yang dibentuk oleh lembaga negara

Problemnya dengan berlakunya “UU No15/ 1985

atau pejabat yang berwenang,

yang sekarang UU 30/ 2009

secara umum”. 53 Pancasila merupakan sumber

dampaknya bagi sejauhmana dan

sejauhmana

konsumen l istrik,

sikap atau tindakan

pelaku usaha, utamanya

dan

dan

mengikat

dari segala sumber hukum negara, sebagai

pemerintah

grund

PT.

ketenagalistrikan tunduk dalam membuat dan

PLN

norm.

Prakteknya,

pejabat

sektor

(Persero) dalam mengelola tenaga listrik untuk

menegakkan hukum, yaitu

kepentingan konsumen listrik ?

UU-an yang disusun berjenjang sesuai dengan tata urutannya (hirarchie), mulai dari UUD

Problematika Konsumen

1945,

Indonesia adalah negara berdasar atas hukum (rechtsstaat), bukan

berdasar atas

berdasar pada per-

UU / Perpu,

Peraturan Pemerintah,

kekuasaan 53

Aliran Positivistis ini, tercermin dari UU No.10/ 2004 tentang Pembentukan Per-UU-an.

belaka (machtsstaat). Berarti pemerintah dan 234

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak Peraturan Presiden, dan

Perda (propinsi,

- Bagaimana PPJ yang pembayarannya dikaitkan dengan rekening listrik ? - Sejauhmana tanggung jawab pemerintah, baik pusat maupun daerah di sektor ketenagalistrikan? - Apa yang dapat dilakukan oleh Pengadilan Negeri, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dalam menangani keluhan atau sengketa konsumen listrik dengan PT. PLN (Persero) ? - Benarkah tanggung jawab Pemerintah lebih besar berdasar UU tua daripada UU kontroversial ?

kabupaten / kota, dan desa/ setingkat). Kekuatan per-UU-an adalah

ketenagalistrikan

mengikat, sepanjang dibuat berdasar

peraturan yang l ebih tinggi dan peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan peraturan yang

dengan

lebih tinggi. Prinsip ini jika

dilanggar, maka dampaknya batal demi hukum (nietig, null and void). pula

“Governmental

Di samping itu, ada policies

are

generally

regarded as legal obligations, which command the loyalty of citizens”. Dampaknya segala perUU-an dan kebijakan

Tiada

pemerintah, rakyat mau

tidak mau harus tunduk, termasuk

UU

2009

salahnya

kita

mengkritisi

laporan

pengaduan konsumen listrik ke PLN sebagaimana

tua

dalam tabel berikut ini:

tentang ketenagalistrikan.

No

Sekarang problem aktual-faktual yang timbul

1 2 3 4 5 6 7 8 9

sebagai dampak berlakunya kembali UU tua, antara lain : - Sejauhmana daya berlaku dari produk (barang dan jasa), kontrak, lembaga dan berbagai aktivitas lain, yang berlandaskan pada „UU in memoriam’? - Adakah perlindungan hukum bagi konsumen dalam mendapatkan listrik yang bermutu dengan harga yang terjangkau ? - Hak-hak konsumen listrik setarakah dengan PT. PLN (Persero) ? - Upaya-upaya apa yang dapat dilakukan konsumen, jika haknya dilanggar ? - Bagaimana aspek legalitas „KONSUIL‟ , Komite Nasional Keselamatan Untuk Instalasi Listrik ?

Masalah Pasang Baru Baca Meter Kehandalan Pembayaran Tagihan Tambah/Turun daya Pemadapan sepihak Pelayanan call center Jaringan

Jumlah

Jumlah 2 12 11 8 10 7 23 24 6

% 1.9% 11.7% 10.7% 7.8% 9.8% 6.8% 20.4% 23.4% 5.9% 100%

103

Berdasar tabel di atas, nampak bahwa pengaduan jenis pelayanan call center menduduki jumlah terbanyak, sedangkan terkecil adalah pasang baru. Pengaduan tersebut

disampaikan

konsumen, baik secara lisan/ tilpun maupun tulisan/ surat. Dari jenis-jenis

pengaduan tsb,

mencerminkan fakta bahwa

problem atau

masalah konsumen ternyata telah ada yang dapat 235

2009

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak diselesaikan dengan pihak PT. PLN, tetapi ada

1945”,55

pula yang tidak selesai, dan ada pula yang belum

cabang

selesai atau mengambang,

menguasai hajat hidup orang banyak. Dalam hal

bahwa Negara menguasai cabangproduksi

yang penting , yang

konsumen dalam UU tua tidak

ini terlihat perekonomian berdasar demokrasi

tertulis dalam pasal-pasalnya namun dalam UU

ekonomi demi kemakmuran rakyat Indonesia.

Kontro dan UU No. 30/2009 secara

Kondisi penguasaan sektor ketenagalistrikan yang

Hak-hak

diatur secara mendedeta l

eksplisit

berdasar kompetisi bebas yang

kewajiban dan

bernuansa

tanggung jawab konsumen listrik. Dari 3 UU tsb,

liberal, dapat menyengsarakan rakyat, maka

maka UU Kontrol dan UU.

muncul

mengakomodir

30/2009 lebih

permohonan uji

materiil (judicial

review) UU Kontro ke Mahkamah Konstitusi

konsumen listrik daripada UU

Tua.Oleh karena itu, konsumen harus lebih pro-

oleh

aktif memberdayakan diri

antaranya Serikat Pekerja PLN, BHI, Ikatan

mendasarkan

hak-haknya

sendiri,

“dengan

pada

UU

54

Di samping itu,

konsumen listrik dapat juga

memperjuangkan

Perlindungan Konsumen”. hak-haknya Penyelesaian

melalui Sengketa

LPKSM

Sekarang,

Hasilnya

di

sangat

kondisinya

kembali

pada

filosofi semula, bahwa negara menguasai (bukan

Kota/

memiliki) sektor ketenagalitrikan, sebab jika tidak, dikuatirkan tampuk produksi akan jatuh ke tangan

Sikap Pelaku Usaha Pembatalan UU

rekananannya,

investor swasta, terutama asing

(foreign inveestor),

Kontro mengundang

dikuatirkan rakyat sebagai

konsumen berada dalam posisi yang tertindas.

reaksi dari berbagai kalangan, baik dari pelaku

PT. PLN (Persero) berharap dapat bekerjasama

konsumen,

dengan berbagai investor,

bahkan juga pemerintah. UU tsb memang sejak awal

masyarakat “,

menakjubkan, UU Kontro dibatalkan.

Kabupaten.

usaha, PLN dan

elemen

Keluarga Pensiunan PLN.

atau Badan

Konsumen

“sejumlah

maupun

“ditengarai bertentangan dengan UUD

baik

luar

negeri

dalam negeri. Boleh jadi PLN

melakukan langkah yang

mengarah

pada

kompetisi internal, seperti

antara dua anak

perusahaannya di bidang pembangkitan, yaitu

54

UU No 8/ 1989 tentang Perlindungan Konsumen sebagai „the umbrella act‟, ada 9 hak konsumen, di antaranya hak mendapat ganti rugi, sebaliknya ada 5 hak pelaku usaha, di antaranya hak untuk mendapat perlindungan hukum dari konsumen yang beritikad tidak baik.

55

Esesnsi Pasal 33 ayat 2 UUD 1945, yaitu domein publik, termasuk listrik dikelola oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

236

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak

2009

PT.Pembangkitan Jawa-Bali dan PT. Indonesia

tegangan rendah”.57 Dengan dibatalkannya UU

Power tetap dilanjutkan,

Kontro, ternyata PLN tetap menjaga kemurnian

mampukah keduanya

memasok seluruh kebutuhan nasional.

kontrak-2 dengan pihak ketiga yang telah

PLN mengungkapkan

ditandatangani & berlaku sampai habis masa

bahwa keputusan pembatalan UU Kontro sama

berlakunya. Di samping itu, PLN melakukan

sekali

ikut

restrukturisasi sesuai asas desentralisasi secara

menyusun, mensosialisasi dan melaksanakannya.

hati-hati sejalan dengan otonomi daerah. Kita

Namun,

lihat, apakah konsumen mempunyai posisi tawar

Jajaran Direksi

di luar harapan, sebab

mereka

PLN tetap bersikap arif menerima

pembatalan tsb, dan berupaya berdampak negatif PLN

sebagai

agar

pada masyarakat. pemegang

kuasa

di hadapan PLN, fakta yang membuktikan.

tidak “Peran

Tindakan Pemerintah

usaha

Di sejumlah

ketenagalistrikan (PKUK) sangat berat

dan

56

berkembang seperti

AS, Inggris, Australia,

dalam

Selandia

Korea,

akan menunggu arahan pemerintah“,

Baru,

dan

upaya mengajak pihak swasta untuk bekerjasama

Singapura,

dengan

telahbdikompetisikan.

PLN

secara

menguntungkan. PLN dituntut

sehat dan

memberikan

dan

para

saling

rekanannya

negara

maju

sektor

persaingan

harus

dan

Filipina

serta

ketenagalistrikan Berbicara

kompetisi /

diingat sifat listrik, yaitu

pelayanan terbaiknya,

bbegitu dibangkitkan langsung digunakan, maka

sesuai dengan standar pelayanan publik dan

jumlahnya harus sesuai.bUU Kontro alamarhum

pelaksanaan dari

menghendaki monopoli vertikal

Public Service Obligation.

Salah satu perwujudan peran tsb, yaitu dengan

sektorbpembangkit,

dibentuknya

penjualan

Untuk

Komite

Nasional

Keselamatan

Instalasi Listrik (National Committee

For Safety of

Electrical

Singkatbkata

Instalation), yang

berunsurkan PT. PLN (Persero),

dan

transmisi, usaha

distribusi,

pengelolaan

pada harga listrik

yangblebih murah dibanding

monopoli.

Listrik, Produsen Peralatan Litrik dan Pemanfaat

sini, timbul

Listrik dan Konsumen. Badan ini tugas utamanya

yang lebih utama, yaitu monopoli

adalah

kompetisi,

“melaksanakan

menerbitkan atas

pemeriksaan

dan

pasar.

dengan kompetisi akan tercapai

efisiensi, bisa terlihat

Kontraktor

dipecah, dari

pertimbangan dilematis

Di

pemerintah mana

memang.

versus

“Indonesia

Sertfikat Laik Operasi Instalasi ,

pemanfaatan

tenaga

listrik

konsumen

57

Direktur KONSUIL bertanggung jawab pada Menteri ESDM c/q Direktur Jendral Listrik Dan Pemanfaatan Energi, SK. Menteri ESDM No.1109 K/ 30/ MEM/ 2005

56

Direktur Utama PT. .PLN (Persero), Jawa Pos, Surabaya, Tanggal 18 Maret 2009.

237

2009

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak memang unik, monopoli dilarang”, perkecualian bagi BUMN produksi

atau

58

dari masyarakat”.59

tetapi ada

yang mengelola

pemasaran

produk

dibedakan dalam dua kategori yaitu:

yang

a. Harga jual tenaga lsistrik untuk konsumen yang disediakan Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalitrikan ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri.

menguasai hajat hidup orang banyak. Idealnya ingin meraih kepastian hukum, namun mengapa ada perkecualian.

b. Harga jual tenaga listrik untuk konsumen yang disediakan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk kepentingan umum, ditetapkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/ Walikota.

Seharusnya fokus perhatian kita terarah pada kata-kata “menguasai “

dan “cabang

produksi yang penting”. Siapa yang berwenang menentukannya,

Perlu kita cermati bahwa antara PLN dan

legislatif (DPR), Pemerintah

(eksekutif) atau lembaga lain, seperti Mahkamah Konstitusi.

Menteri

ESDM

menengarai

pembatalan UU Kontro dapat

menghambat

dan

tidak

ada

lagi

telah

tenaga

Dalam

listrik.

hal

ini

seharusnya

adakah hak untuk

listrik dijamin hukum. Hal inilah dapat menjadi

Umum

sumber conflict

of

interest,

muncul terjadinya demonstrasi melakukan

jual beli

memilih dan hak untuk menawar dari konsumen

Ketenagalistrikan Daerah. Pemerintah

kontrak/perjanjian

barang dan harga. Namun

top down,

Rencana

Konsumen ada

kedudukan mereka sejajar dalam menentukan

investasi. Saat ini penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan kembali bersifat

Harga jual tenaga listrik

langkah-

yang sering di masyarakat

sebagai dampak dari kenaikan tarif dasar listrik.

langkah memasukkan muatan regulasi melalui

PP revisi tsb ternyata

berbagai kebijakan atas listrik,

masyarakat, di

di antaranya

mendapat kritik

dari

antaranya dari Ketua Serikat

berupa PP No.3 Tahun 2005. Dalam PP revisi

Pekerja PLN, bahwa ”tarif listrik dalam negeri

ini ditentukan bahwa “ harga jual tenaga listrik

menjadi lebih mahal &

untuk konsumen diatur dan ditetapkan dengan

kartel, padahal PP ini bertujuan menarik investor

memperhatikan kepentingan dan kemampuan

listrik”.60

dapat

menciptakan

59

PP No. 3/2005 tentang Perubahan PP No. 10/ 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik, posisi tawar konsumen lemah yaitu lebih banyak tunduk dan menerima saja.

58

Monopoli sebagi penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau penggunaan Jasa tertetnu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha, Pasal 1 ayat 1 UU No.5/1999Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

60

Ketua DPP Serikat Pekerja PLN, Jawa Pos, Surabaya, 5 Pebruari 2009

238

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak Dengan adanya kenaikan harga BBM,

Kesimpulan

dapat berdampak TDL akan berubah. Faktanya,



tahun 2009 ini Pemerintah bersama PLN berjanji tdak akan

menaikkan tarif

dasar listrik.

dana

atas

obligation.Yangpasti mampu melihat masyarakat sehingga

public

pemerintah

ketentuan UU No.15/ 1985, maka saaat ini berdasar UU. No. 30/ 2009 Konsumen harus

service

pro-aktif

diharapkan

kondisi riil

kmampuan

masyarakat

yang

sosial-ekonomi bersifat

Lembaga

telah

akuntabilitas

antara dan

lain



publik

penuh

penyediaan tenaga listrik, yang dilaksanakan

oleh

didorong

dituntut dapat

dan

PT.

PLN

mengelola

mandiri

dan

ketenagalistrikan

nasional

terbaik bagi masyarakat, tanpa menimbulkan

riil

kerugian bagi kedua belah pihak.

(Persero)



mengendalikan

professional

bertanggung

dengan memberikan produk dan pelayanan

Pemerintah, yang secara riil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral harus bertindak

manajemen ketenagalistrikan yang transparan efisien,

ketenagalistrikan ditutunt

publik dalam melaksanakan kuasa usaha

atas usaha secara

pemegang

jawab secara terbuka dan transparan kepada

yang

Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral jawab

usaha

sebagai

bersikap profesional, yaitu

luasnya. Sekarang Pemerintah, dalam hal ini bertanggung

Konsumen

Masyarakat, Badan Penyelesaian

PT. PLN (Persero) kuasa

good

transparansi,

partisipasi

dan

ke Pengadilan Negeri.

2009 tentang Ketenagalistrikan, yaitu dengan governance,

hak-

Sengketa Konsumen Kota/ Kabupaten, atau

mengesahkan UU. No.30/

memasukkan dasar-dasar prinsip-prinsip

pelaku usaha,

Perlindungan

Swadaya

dapat

dihindari, minimal dikurangi. Saat ini ternyata Pemerintah

memperjuangkan

hak- hakny kepada

pada

merugikan

dalam

haknya secara pro-aktif memperjuangkan

dalam mengelola sektor listrik, dampak

hak-haknya kurang

terlindungi, karena tidak tertulis dalam

ataupun Pemerintah dapat memberikan

kompensasi

Dampak pembatalan UU No.20/ 2002 bagi konsumen listrik, yaitu

Penyesuaian tarif listrik dapat dilakukan oleh PLN

2009

arif dalam menguasai ketenagalistrikan,

demi

yaitu

kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia,

mampu

meminta

semoga.

memberikan kekuasaan dan

pertanggungjawabannya

pada

pemegang kuasa usaha dan pemegang izin usaha,

239

sehingga

penyediaan

dan

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak

2009

pengelolaan tenaga listrik mampu disediakan secara cukup memadai secara nasional. 

Konsumen

listrik

hendaknya

baik dalam

mengkonsumsi

Daftar Pustaka

beritikad

Davis G. Epstein and Steve H. Nickles, Consumers Law, West Publishing Co., Minnesota, 1981.

listrik, yaitu

berperilaku lebih mengedepankan kepatuhan sebagai

pembeli-pengguna

mengurangi

hak-haknya yang dilanggar

untuk

diperjuangkan,

baik

tanpa

Husni Syawali dan Neni Sri, Perlindungan Konsumen, Mandar Bandung, 2000.

secara

Indrati Rini, Penerangan Jalan Umum Antara Hak dan Kewajiban, PT.PLN Jawa TimurLPKS, Surabaya, 2008. ------- , Posisi Tawar Konsumen Atas Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik, PT. PLN. (Persero) Divre V – Konsuil, Surabaya, 2008.

kekeluargaan dengan pelaku usaha atau pemerintah, maupun secara

hukum, jika

perlu melakukan gugatan class action atau legal standing. 

PT. PLN (Persero) hendaknya secara terus menerus berbenah diri

dalam berbisnis,

Joni Emirzon, Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan,Gramedia, Pustaka Utama Jakarta, 2001.

yaitu baik dari sisi kualita manajemen dan teknologi listrik maupundari sisi kuantita

Thomas R. Dye, Understanding Public Policy, Prentice Hall Inc., Engelwood Cliffs, N.J., 1978.

listrik, dengan tetap mengejar keuntungan perusahaan tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat-konsumen. 

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Warta Konsumen, Edisi April, Jakarta, 2009.

Pemerintah, dalam hal ini Menteri ESDM hendaknya

lebih

menggerakkan dan

menggeliatkan

usaha

nasional, yaitu

menarik

Undang-Undang Keempat, 2002.

ketenagalistrikan investor baik

yang

Dasar

1945,

Amandemen

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan.

domestik maupun asing, berdasar asas pemerintahan

Hukum Maju,

baik, tanpa segan

menegakkan hukum ketenagalistrikan secara

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan.

benar dan konsisten terlepas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, demi mewujudkan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 Tentang Ketenagalistrikan.

dunia impian negara Indonesia yang adil dan makmur.

Undang-Undang No.or 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan. 240

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah 10 Tahun 1989 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik.

241

2009

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak

2009

PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA DALAM KONTEKS FORMULASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINDAK PIDANA LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN MATI ATAU LUKA BERAT KORBAN BERDASARKAN UNDANGUNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DAN HUBUNGANNNYA DENGAN PASAL 359 DAN PASAL 360 KUHP JO PASAL 591 DAN PASAL 592 RUU KUHP DITINJAU DARI SISTEM PEMIDANAAN Oleh: JONNES SILITONGA Abstrak Bahwa secara parsialitas (Undang-undang di luar KUHP), Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP secara tidak langsung sudah direformasi oleh Pasal 229, Pasal 310 dan Pasal 311 Jo Pasal 235 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 236, Pasal 240, dan Pasal 241 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Secara langsung sudah diperbaharui berdasarkan Pasal 591 dan Pasal 592 RUU KUHP Draft II 2005. Abstract Partially, (the law outside of penal code), article 359 and article 360 penal code (KUHP) indirectly been reformed by article 229, article 310 article 311 Jo article 235 paragraph (1) and paragraph (2), article 236, article 240, and article 241 law number 22 of 2009 on traffic and road transport directly been updated based on article 591 and article 592 draft bill of penal code (KUHP) in draft II of 2005.

61

Anggota Kepolisian Daerah Kalimantan Barat

242

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak Pendahuluan

teknologi,

Lahirnya Undang-Undang Nomor

akuntabilitas

22

Angkutan

Jalan menggantikan Undang Undang lama Nomor hukum

dalam

penyelenggaraan

serta negara.

Jalan

dilaksanakan

secara

bersama-sama oleh semua instansi terkait

14 Tahun 1992, merupakan contoh nyata dari perubahan

daerah,

Maka pembinaan bidang Lalu Lintas dan

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

terjadinya

otonomi

2009

(stakeholders) untuk menciptakan Lalu

tata

Lintas dan Angkutan Jalan yang aman,

kehidupan berlalu lintas jalan raya di Indonesia.

selamat, tertib, lancar, dan terpadu. 62

Sebab, jalan merupakan prasarana kehidupan mobilitas masyarakat yang vital bagi pencapaian

2. Untuk menekan angka Kecelakaan Lalu

tujuan yang diinginkan, baik di bidang sosial,

Lintas yang dirasakan sangat tinggi, upaya

ekonomi,

dan

ke depan diarahkan pada penanggulangan

pertahanan. Karena itu, Lalu Lintas dan Angkutan

secara komprehensif yang mencakup upaya

Jalan

pembinaan, pencegahan, pengaturan, dan

budaya,

mempunyai

politik, peran

keamanan, strategis

dalam

penegakan hukum. 63

mendukung pembangunan dan integrasi nasional untuk

memajukan

kesejahteraan

umum

3. Pasal 229 UU No. 22 Tahun 2009 telah

sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang

menentukan penggolongan kecelakaan lalu

Dasar 1945.

lintas, yaitu :

Jika dicermati dasar pemikiran Undang-

(1)

Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka terdapat nilai-nilai

a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan;

fundamental yang mendasarinya, antara lain : 1. Bahwa

sebagai

bagian

dari

b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau

sistem

transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan

harus

c. Kecelakaan Lalu Lintas berat.

dikembangkan

(2)

potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan,

kesejahteraan,

Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas:

ketertiban

Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang

berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi 62

Penjelasan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 63 Ibid.

dan pengembangan ilmu pengetahuan dan 243

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang. (3)

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.

(4)

Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

(5)

Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan Kendaraan, serta ketidaklaikan Jalan dan/atau lingkungan.

2009

Ayat (4) : Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Pasal 311 Ayat (4) : Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

4. Terhadap kecelakan lalu lintas berat pada ayat (4) di atas, dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 310 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 311 ayat (4) dan ayat (5), yang menentukan : Pasal 310

Ayat (5) : Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Ayat (3) : Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana 244

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak

2009

Pasal 591

Jika dicermati ketentuan Pasal 310 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 311 ayat (4) dan ayat

(1)

Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan orang lain luka sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan jabatan, profesi, atau mata pencaharian selama waktu tertentu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.

Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

(2)

Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan orang lain luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 360

(3)

Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori IV.

(5) tersebut menunjukkan adanya perubahan (pembaharuan) terhadap ketentuan Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP Jo Pasal 591 dan Pasal 592 RUU KUHP Draft II 2005, yang menyatakan : Pasal 359

(1) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

Pasal 592

(2) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebahkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah. BAB XXIV RUU KUHP DRAFT II 2005 TINDAK PIDANA MENGAKIBATKAN

YANG

MATI ATAU LUKA KARENA KEALPAAN 245

(1)

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 591 dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau profesi, maka pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).

(2)

Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c dan pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf g.

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak

2009

Terlihat sanksi pidana pada Pasal 359

denda paling banyak Rp. 20.000.000,00

KUHP : “pidana penjara paling lama lima

(dua puluh juta rupiah)”; ayat (5) :

tahun atau pidana kurungan paling lama satu

“pidana penjara paling lama 12 (dua

tahun”, sedangkan Pasal 360 ayat (1) :

belas) tahun atau denda paling banyak

“pidana penjara paling lama lima tahun atau

Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta

pidana kurungan paling lama satu tahun”,

rupiah)”.

ayat (2) : “pidana penjara paling lama

Selain itu, ketentuan Pasal 235, Pasal 236,

sembilan bulan atau pidana kurungan paling

Pasal 240, dan Pasal 241 Undang-Undang Nomor

lama enam bulan atau pidana denda paling

22 tahun 2009, juga mewajibkan kepada pelaku

tinggi empat ribu lima ratus rupiah”.

(pihak

Pasal 591 ayat (2) RUU KUHP :

yang

menyebabkankan

kecelakaan

lalu

“pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun

bantuan,

santunan,

atau pidana denda paling banyak Kategori

pengobatan, dan kerugian lainnya kepada pihak

IV”. Ayat (3) : “pidana penjara paling

korban. Adanya perubahan pemidanaan tentang

singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5

“kealpaan” yang menyebabkan mati atau luka

(lima) tahun atau pidana denda paling sedikit

berat kepada orang lain menurut Undang-Undang

Kategori III dan paling banyak Kategori IV”.

Nomor 22 Tahun 2009 serta hubungannya dengan

Sebaliknya Undang-Undang

sanksi Nomor

pidana 22

Pasal

menurut

Tahun

dan

a. Pasal 310 ayat (3) : “pidana penjara

KUHP

paling lama 5 (lima) tahun dan/atau

360

KUHP

serta

perkembangan pembaharuan

berdasarkan

RUU

KUHP

maupun

B. Identifikasi Masalah

(sepuluh juta rupiah)”; ayat (4) : “pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun banyak

Pasal

pemakaman,

perbandingan Hukum Pidana.

denda paling banyak Rp. 10.000.000,00

paling

biaya

memberikan

penulis untuk mengkajinya dari persepktif sistem peminaan serta

denda

untuk

perkembangan RUU KUHP, telah menarik minat

2009

menentukan :

dan/atau

359

lintas)

terjadinya

1. Bagaimana formulasi pertanggungjawaban tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan mati atau luka berat korban menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan hubungannnya dengan Pasal 359 dan

Rp.

12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”; b. Pasal 311 ayat (4) : “pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau 246

2009

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak Pasal 360 KUHP Jo Pasal 591 RUU KUHP ?

melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana asalkan saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang lain, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang 65 menimbulkan kejadian tersebut.

2. Bagaimana formulasi sistem pemidanaan menurut RUU KUHP dan kaitannya dengan perbandingann hukum pidana ? Pembahasan Formulasi pertanggungjawaban tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan mati atau luka berat korban Untuk mengetahui apa yang dimaksud

Sedangkan

dengan tindak pidana dan pertanggujngjawaban pidana

maka

dapat

ditampilkan

suatu

memenuhi unsur-unsur: a. Suatu perbuatan manusia; b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh UndangUndang; c. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya dipersalahkan karena telah melakukan perbuatan tersebut.66

Kartanegara menyatakan bahwa suatu tindakan dapat disebut sebagai tindak pidana jika telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: a. Unsur objektif, yang terdiri dari: 1) suatu tindak tanduk, jadi suatu tindakan; 2) suatu akibat tertentu; 3) keadaan

Dengan terjadinya perbuatan pidana maka

b. Unsur subyektif, yang terdiri dari: 1)

pada

dapat dipertanggungjawabkan; 2) adanya kesalahan. 64 Moeljatno,

Simons,

perbuatan dapat dikatakan sebagai delik jika

pendapat

beberapa para pakar hukum pidana. Satochid

Kemudian menurut

menurut

gilirannya

akan

pertanggungjawaban

pidana

menimbulkan bagi

sipelaku.

Pertanggungjawaban pidana itu ada apabila ada “kesalahan”. Di sinilah berlaku asas asas hukum :

yang

“tidak dipidana tanpa adanya kesalahan (Geen

dimaksud dengan perbuatan pidana adalah:

Straf Zonder Schuld)”.

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang

Terkait dengan pengertian di atas, maka dalam konteks makalah ini, yang dimaksud 65

Moeljatno, Azas-azas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1987, Hlm. 54. 66 Satochid Kartanegara, Op Cit. Hlm. 74.

64

Satochid Kartanegara, Hukum Pidana I (Kumpulan Kuliah), Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, tt. Hlm. 84-86.

247

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak dengan

tindak

pidana

lalu

lintas

adalah

2009

dari aspek kewajiban dan akibat perbuatan

perbuatan-perbuatan yang diancam dengan sanksi

penyebab kecelakaan lalu lintas.

pidana sebagaimana dimaksud Pasal 273 s.d.

Karena itu, pada tindak pidana lalu lintas

Pasal 315 UU No. 22 Tahun 2009 dan terbagi

yang menyebabkan mati atau lukanya korban,

atas :

umumnya dianggap terjadi karena “kealpaan”,

a. Pelanggaran : Pasal 274, Pasal 275 ayat

maka sanksi pidana yang dikenakan kepada

(1), Pasal 276, Pasal 278, Pasal 279, Pasal

pelakunya bersifat “Strict liability “. Tanggung

280, Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283,

jawab mutlak (strict liability) adalah bentuk

Pasal 284, Pasal 285, Pasal 286, Pasal

khusus dari tort (perbuatan melawan hukum),

287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290,

yaitu

Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal

perbuatan

294, Pasal 295, Pasal 296, Pasal 297,

didasarkan kepada kesalahan”. tetapi prinsip ini

Pasal 298, Pasal 299, Pasal 300, Pasal

mewajibkan pelaku langsung bertanggung jawab

301, Pasal 302, Pasal 303, Pasal 304,

atas kerugian yang timbul karena perbuatan

Pasal 305, Pasal 306, Pasal 307, Pasal

melawan hukum itu. Karenanya, prinsip strick

308, Pasal 309, dan Pasal 313.

liability ini disebut juga dengan liability without

prinsip

pertanggung

melawan

hukum

jawaban

dalam

yang

“tidak

fault (tanggung jawab tanpa kesalahan).67

b. Kejahatan : Pasal 273, Pasal 275 ayat (2), Pasal 277, Pasal 310, Pasal 311, dan

Menurut Muladi, doktrin pemidanaan

Pasal 312.

berdasarkan konsep strict liability,68 bukan atas

Atas kualifikasi delik di atas, maka tindak

dasar kesalahan subyektif, tetapi atas dasar

pidana lalu lintas yang menyebabkan mati atau

kepentingan masyarakat yang bertujuan untuk

luka berat korban sebagaimana di atur dalam

menjaga

Pasal 229 ayat (4) Jo Pasal 310 ayat (3) dan ayat

sehingga dapat tercipta harmonisasi nilai-nilai

(4) dan Pasal 310 ayat (4) dan ayat (5) Undang-

sosial budaya bangsa Indonesia yang lebih

Undang Nomor 22 Tahun 2009 dikualifikasikan

mengutamakan

sebagai kejahatan. Selain itu formulasi delik

keseimbangan antara kehidupan masyarakat dan

pelanggaran

individu. Ini kebanyakan terdapat pada delik-

maupun

delik

kejahatan

tidak

dirumuskan ke dalam perbuatan “sengaja” dan karena

“kealpaan”,

melainkan

67

keseimbangan

kepentingan

keselarasan,

sosial,

keserasian,

dan

Ibid. Muladi, Makalah, Seminar Kajian dan Sosialisasi UU No. 23 Tahun 1997, Semarang : Fakultas Hukum UNDIP, 1998, Hlm, 17-18. Lihat pula Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994, Hlm., 33.

dirumuskan

68

menurut delik farmal dan delik materiel yang lebih menekankan pertanggungjawaban pidana 248

2009

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak delik yang diatur dalam Undang-Undang yang

kepada ahli waris korban berupa biaya

pada umumnya merupakan delik-delik terhadap

pengobatan dan/atau biaya pemakaman

kesejahteraan

penjualan

dengan tidak menggugurkan tuntutan

makanan dan minuman atau obat-obatan yang

perkara pidana” (Garis Bawah oleh

membahayakan, penggunaan gambar dagang

Penulis);

umum,

misalnya

yang menyesatkan dan pelanggaran lalu lintas. Menurut

ajaran

strict

b. Pasal 235 ayat (2) : “Jika terjadi cedera

liability,

terhadap badan atau kesehatan korban

pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada

pelaku

tindak

pidana

akibat

bersangkutan

Kecelakaan

Lalu

Lintas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229

dengan tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan

ayat (1) huruf b dan huruf c, pengemudi,

(kesengajaan atau kelalaian) para pelaku. Tetapi

pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan

ditekankan kepada hal, akibat dari perbuatannya

Umum wajib memberikan bantuan kepada

itu telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

korban berupa biaya pengobatan dengan

Cukuplah apabila dibuktikan bahwa pelaku tindak

tidak menggugurkan tuntutan perkara

pidana telah melakukan perbuatan yang dilarang

pidana” (idem);

ketentuan pidana atau tidak melakukan perbuatan

c. Pasal 236, bahwa : (1) Pihak yang

yang diwajibkan oleh ketentuan pidana (offences of strick liability).69

menyebabkan terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas

Penerapan Pasal 229, Pasal 310 dan

sebagaimana

dimaksud

dalam

Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun

Pasal 229 wajib mengganti kerugian yang

2009, juga berkorelasi dengan ketentuan Pasal

besarannya

235 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 236, Pasal

putusan

240, dan Pasal 241, yang menentukan:

mengganti

a. Pasal 235 ayat (1) : “Jika korban

Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana

meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu

dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) dapat

Lintas

dalam

dilakukan di luar pengadilan jika terjadi

Pasal 229 ayat (1) huruf c, Pengemudi,

kesepakatan damai di antara para pihak

pemilik, dan/ atau Perusahaan Angkutan

yang terlibat.

Umum

sebagaimana

wajib

dimaksud

“memberikan

bantuan

ditentukan

pengadilan. kerugian

berdasarkan

(2)

Kewajiban

tersebut

pada

d. Pasal 240 menormatifkan : “Korban Kecelakaan

69

Muladi, Beberapa catatan Tentang RUU KUHP, Jakarta, 2004.

249

Lalu

Lintas

berhak

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak mendapatkan:

a.

pertolongan

2009

dan

Pasal 592 RUU KHUP Dafat II 2005, maka

perawatan dari pihak yang bertanggung

formulasinya dapat dikatakan sudah lebih

jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu

maju (progresif) daripada ketentuan Pasal 359

Lintas dan/atau Pemerintah; b. ganti

dan Pasal 360 KUHP. Jo Pasal 591 s.d. Pasal

kerugian dari pihak yang bertanggung

592 RUU KHUP Dafat II 2005.

jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu

Dengan kata lain, dapat pula dikatakan

Lintas; dan c. santunan Kecelakaan Lalu

telah

Lintas dari perusahaan asuransi.

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Lalu

Lintas

dengan tegas menyatakan: “Setiap orang berhak

pertama dan perawatan pada rumah sakit sesuai

dengan

pengakuan,

jaminan,

adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Perumusan norma “kepastian

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat bahwa

atas

perlindungan dan kepastian hukum yang

ketentuan

peraturan perundang-undangan”. disimpulkan

keadilan

a. Pasal 28D Amandemen UUD 1945 yang

berhak

memperoleh pengutamaan pertolongan terdekat

nilai

sebagaimana diamanhkan :

g. Pasal 241 menentukan : “Setiap korban Kecelakaan

mencerminkan

hukum

“Pertanggungjawaban

yang

adil”

tersebut

jelas

mengandung makna “Kepastian Hukum

Hukum Tindak Pidana Lalu Lintas” yang

Materiel” (material certainty legality)

mengakibatkan mati atau lukanya orang lain

yang berbasis pada nilai Ketuhanan Yang

Tidak Dapat Dieleminir, Dihapus atau

Maha Esa sebagaimana dimaksud Pasal

Ditiadakan oleh adanya : bantuan uang,

29 (1) UUD‟45. Kemudian Pasal 29 (1)

pembayaran ganti rugi, santunan kecelakaan,

UUD‟45, yang menyatakan : Negara

biaya pemakaman, dan perawatan kepada

berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

korban dan keluarga korban, dari pihak yang menyebabkan kecelakaan.

b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004

Jika sanksi pidana berdasarkan Pasal

tentang

Kekuasaan

Kehakiman,

juga

dengan tegas menormatifkan, bahwa :

229, Pasal 310 dan Pasal 311 Jo Pasal 235 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 236, Pasal 240,

1) Kekuasaan

dan Pasal 241 Undang-Undang Nomor 22

kehakiman

adalah

kekuasaan negara yang merdeka untuk

Tahun 2009, dikorelasikan dengan Pasal 359

menyelenggarakan

dan Pasal 360 KUHP Jo Jo Pasal 591 s.d.

peradilan

guna

menegakkan hukum dan keadilan 250

2009

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak berdasarkan

Pancasila,

demi

Negara

Hukum

terselenggaranya

1. definisi/pengertian/batasan yuridis tentang “tindak pidana”;

Republik Indonesia (Pasal 1).

2. penegasan

2) Peradilan negara menerapkan dan

sifat

berdasarkan Pancasila” [Pasal 3 ayat

3. penegasan asas “mendahulukan keadilan

c. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun

daripada kepastian hukum”.70

2004 tentang Pembentukan Peraturan telah

Asas sifat perbuatan melawan hukum

menempatkan Pancasila sebagai sumber Konsekuensinya,

hukum

setiap

formal

negara.

Pancasila

yang

dimaksud

merumuskan

peraturan

hakikatnya

perbuatan

melawan

hanya hukum

secara positif, sedangkan dari sudut pandang

perundang-undangan wajib menjabarkan nilai-nilai

liability

alle materiele wederrechtelijkheid);

Esa” [Pasal 4 ayat (1)].

sumber

(no

materil” (asas AVAW – afwezigheids van

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

segala

hukum”

adanya sifat melawan hukum secara

3) Peradilan dilakukan demi Keadilan

dari

melawan

without unlawfulness) atau asas tidak

(2) ].

yang

“tiada

pidana/pertanggungjawaban pidana tanpa

menegakkan hukum dan keadilan

Perundang-undangan,

asas

doktrin hukum pidana maupun menurut

berfungsi

yuriprudensi serta menurut rasa keadilan,

sebagai landasan ideologis, cita moral,

diakui adanya asas “tiada tindak pidana dan

cita hukum, norma pembentuk, dan norma

pemidanaan tanpa sifat melawan hukum

penguji keabsahan peraturan perundang-

(secara materiel)”.71

undangan yang hendak dibentuk di dalam

Karena itu, Pasal 1 RUU KUHP

negara hukum Indonesia.

konsep telah memperluas asas legalitas formal yang dikandung Pasal 1 ayat (1) KUHP

Amanah UUD 1945 dan UndangUndang di atas, hakikatnya juga telah

dengan

menjiwai perubahan Pasal 1 KUHP ke dalam

rumusan sebagai berikut :

rumusan Pasal 1 Jo Pasal 11 RUU KUHP.

(1) Tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan

Menurut Barda Nawawi Arief, kelemahan pokok dari Pasal 1 KUHP adalah tidak

70

asas

legalitas

material

dengan

Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Kencana, Jakarta, 2008, Hlm. 79-81. 71 Ibid.

menegaskan secara eksplisit : 251

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundangundangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan.

(3) Setiap tindak pidana selalu di pandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

(2) Dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang menggunakan analogi.

Alur pemikiran yang melatarbelakangi perumusan pasal 11 RUU-KUHP konsep di atas,

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang undangan.

hakikatnya merupakan kelanjutan dari asas legalitas

Pasal

1 RUU

materiel

sebagaimana

dirumuskan

dalam pasal 1 RUU-KUHP konsep. Selain itu juga

menentukan

batasan/pengertian

juridis

tentang suatu perbuatan pidana yang tidak hanya dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan

(4) Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepanjang sesuai dengan nilainilai Pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa. Ketentuan

2009

diancam dengan pidana (sifat perbuatan melawan hukum formal), tetapi juga harus

bersifat

melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat (sifat perbuatan melawan hukum materiel).

KUHP

Ditegaskan pula pada ayat (3), bahwa

konsep di atas, juga berkaitan dengan

setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat

ketentuan Pasal 11 RUU KUHP konsep yang

melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

menentukan :

RUU KUHP Konsep berpendirian bahwa sifat

(1) Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

melawan hukum merupakan unsur mutlak dari

(2) Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.

pidana

tindak

pidana.

Artinya,

walaupun

dalam

perumusan delik tidak dirumuskan secara tegas adanya unsur melawan hukum, namun suatu perbuatan yang telah dirumuskan sebagai tindak dianggap

dalam

undang-undang

bersifat

melawan

harus hukum.

selalu Jadi

perumusan formal dalam undang-undang harus dilihat sebagai faktor atau ukuran obyektif untuk menyatakan suatu perbuatan bersifat melawan 252

2009

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak hukum. Ukuran formal atau obyektif itu pun

b. RUU KUHP Konsep tidak memandang

masih harus diuji secara materiel, apakah ada

kedua asas/syarat itu sebagai syarat yang

alasan pembenar atau tidak dan apakah perbuatan

kaku dan bersifat absolut. Oleh karena itu,

itu betul-betul bertentangan dengan kesadaran

Konsep

hukum masyarakat. 72

dalam hal-hal tertentu untuk menerapkan

Kemudian

terkait

dengan

formulasi

juga

memberi

kemungkinan

asas “strict liability”, asas “vicarious

pertanggungjawaban pidana menurut KUHP dan

liability”,

RUU KUHP, Barda Nawawi Arief :menjelaskan

maaf/pengampunan

bahwa :73

(rechterlijk pardon – judicial pardon).

a. Berbeda dengan KUHP, di dalam RUU KUHP

konsep

ada

bab

dan

asas

“pemberian

oleh

hakim”

Patut dicatat, bahwa ketentuan mengenai

tersendiri

“rechterlijk pardon” tidak ditempatkan

mengenai “pertanggungjawaban pidana”.

dalam perttangungjawaban pidana (PJP),

Asas umum yang fundamental dalam

tetapi di dalam Bab Pemidanaan.

pertanggungjawaban pidana ini ialah asas

c. Di samping asas umum “tiada pidana

“tiada pidana tanpa kesalahan” (asas

tanpa kesalahan” pada Pasal 37, Konsep

culpabilitas). Asas ini (yang merupakan

juga merumuskan ketentuan dalam Pasal

asas kemanusiaan) dirumuskan secara

39 sebgai berikut:

eksplesit di dalam Pasal 37 RUU KUHP

(2) Perbuatan yang dapat dipidana adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, kecuali peraturan perundangundangan menentukan secara tegas bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan dengan kealpaan dapat dipidana.

konsep (2005-2007) sebagai pasangan dari asas legalitas (yang merupakan asas kemasyarakatan)

dan

merupakan

perwujudan pula dari ide keseimbangan monodualistik.

Formulasi

Pasal

37

Konsep itu berbunyi: “Tidak seorangpun

(3) Seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap akibat tindak pidana tertentu yang oleh Undang-Undang diperberat ancaman pidananya, jika ia sepatutnya mengetahui kemungkinan terjadinya akibat tersebut atau sekurangkurangnya ada kealpaan.

yang melakukan tindak pidana, dipidana tanpa kesalahan”.

72

Barda Nawawi Arief, Perkembangan Asas hukum Pidana Indonesia, Pustaka Magister Semarang, 2008, Hlm. 30-32. 73 Barda Nawawi Arief, Perkembangan Asas Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Pustaka Magister Semarang, 2008, Hlm. 41-43.

253

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak Pasal 39 Ayat (2) di atas memuat prinsip,

(1) Bagi tindak pidana tertentu UndangUndang dapat menentukan bahwa seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan.

bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat dikenakan pada orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja. Pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan karena kealpaan, hanya bersifat eksepsional sepanjang

(2) Dalam hal ditentukan oleh UndangUndang setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain.

ditentukan oleh Undang-Undang. Sedangkan Pasal 39 (3) dimaksudkan mengatur masalah “pertanggungjawaban terhadap akibat yang tidak dituju/tidak

dikehendaki/tidak

disengaja” Kesengajaan dan Kealpaan

(“Erfolgshaftung”) yang tetap berorientasi pada asas

kesalahan,

walaupun

2009

dalam

bentuk

Pasal 39

kesalahan ringan (yaitu apabila ada dolus (1) Seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan jika orang tersebut melakukan tindak pidana dengan sengaja atau karena kealpaan.

eventualis atau culpa). ketentuan mengenai pertanggungjawaban lainnya di dalam Konsep, yang tidak terdapat dalam

KUHP,

adalah

ketentuan

mengenai

(2) Perbuatan yang dapat dipidana adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja kecuali peraturan perundang-undangan menentukan secara tegas bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan dengan kealpaan dapat dipidana.

“kesesatan” (baik berupa : error facti” maupun “error iuris”). Masalah ini diatur dalam pasal 42 Konsep 2005-2007 yang formulasinya juga diorientasikan pada asas kesalahan. Selengkapnya Rumusan Pasal 37 s.d. Pasal 39 dan Pasal 42

(3) Seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap akibat tindak pidana tertentu yang oleh UndangUndang diperberat ancaman pidananya jika ia sepatutnya mengetahui kemungkinan terjadinya akibat tersebut atau sekurang-kurangnya ada kealpaan.

RUU KUHP Konsep, adalah sebagai berikut : Pasal 37 (1) Tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana dipidana tanpa kesalahan. (2) Kesalahan terdiri dari kemampuan bertanggung jawab kesengajaan kealpaan dan tidak ada alasan pemaaf.

Lebih

Pasal 38

lanjut

dapat

dikemukaka

perkembangan pembaharuan hukum pidana 254

2009

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak Indonesia menurut RUU KUHP pada sub 2 di

Dengan pengertian demikian, maka sistem pemidanaan

bawah ini.

identik

dengan

sistem

penegakan hukum pidana yang terdiri dari Formulasi sistem pemidanaan menurut RUU KUHP dan kaitannya dengan perbandingann hukum pidana

sub

sistem

Hukum

Pidana

Materiel/Substantif, sub-sistem Hukum Pidana Formal dan sub-sistem Hukum

Menurut Barda Nawawi Arief, “sistem

Pelaksanaan Pidana. Ketiga sub sistem itu

pemidanaan” dapat diartikan sebagai “sistem

merupakan

pemberian atau penjatuhan pidana” yang dapat

pemidanaan, karena tidak mungkin hukum

dilihat dari dua sudut pandangan, yaitu : 1. Dari

sudut

74

pidana

satu

kesatuan

sistem

dioperasionalkan/ditegakkan

secara konkret hanya dengan salah satu

fungsional

(bekerjanya/berfungsinya/berprosesnya)

sub-sistem

sistem pemidanaan yang diartikan sebagai

pemidanaan yang demikian itu dapat

:

disebut

a. Keseluruhan

sistem

pemidanaan

2. Dari sudut norma-substantif (hanya dilihat

konkretisasi pidana; sistem

“sistem

sistem

dalam arti luas”.

untuk

fungsionalisasi/operasionalisasi/ b. Keseluruhan

dengan

Pengertian

fungsional” atau “sistem pemidanaan

(paraturan

perundang-undangan)

itu.

dari (peraturan

norma-norma

substantif),

diartikan sebagai :

bagaimana hukum pidana ditegakkan

a. Keseluruhan

sistem

atau dioperasionalkan secara konkret

hukum

sehingga seseorang dijatuhi sanksi

pemidanaan; atau

pidana

b. Keseluruhan hukum

materiel

sistem

pidana

aturan/norma

Barda Nawawi Arief, Sistem Pemidanaan Dalam Konsep RUU KUHP 2004, Bahan Sosialisasi RUU KUHP 2004, diselenggarakan oleh Departemen Hukum dan HAM, tgl. 23-24 Maret 2005, di Hotel Sahid Jakarta. Lihat pula, Barda NawawiArief, RUU KUHP Baru, Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Pustaka Magister Semarang, 2008, Hlm.2-3.

untuk

aturan/norma

materiel

pemberian/penjatuhan 74

pidana

sistem pemidanaan dapat

perundang-undangan) yang mengatur

(hukum) pidana.

hukum

untuk dan

pelaksanaan pidana; Dengan

pengertian

keseluruhan

demikian,

peraturan

maka

perundang-

undangan (“statutory rules”) yang ada di 255

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak dalam KUHP maupun UU khusus di luar

c. Perumusan

tujuan

2009 pemidanaan

KUHP, pada hakikatnya merupakan satu

dimaksudkan

kesatuan sistem pemidanaan, yang terdiri

pengendalian

dari “aturan umum” (“general rules”).

memberikan

Aturan umum terdapat di dalam Buku I

rasionalitas dan motivasi pemidanaan yang

KUHP, dan aturan khusus terdapat di

jelas dan terarah.76

dalam Buku II dan III KUHP maupun

undang-undang

sehingga dirumuskan pidana dan aturan pemidanaan dalam undang-undang, yang pada hakikatnya hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan; secara fungsional operasional,

pemidanaan merupakan suatu rangkaian proses dan kebijakan yang konkretasinya sengaja direncanakan melalui tiga tahap:. (1) tahap penetapan/perumusan hukum pidana oleh pembuat undang-undang. (2) tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan. (3) tahap pelaksana/eksekusi pidana.

oleh

dasar

1) sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan (“purposive system”) dan pidana hanya merupakan alat/sarana untuk mencapai tujuan; 2) “tujuan pidana” merupakan bagian integral (sub-sistem) dari keseluruhan sistem pemidanaan (sistem hukum pidana) di samping sub-sistem lainnya, yaitu subsistem “tindak pidana”, “pertanggungjawaban pidana (kesalahan)”, dan “pidana”; 3) perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan dimaksudkan sebagai fungsi pengendali/kontrol/pengarah dan sekaligus memberikan dasar/landasan filosofis, rasionalitas, motivasi, dan justifikasi pemidanaan; 4) dilihat secara fungsional/operasional, sistem pemidanaan merupakan suatu rangkaian proses melalui tahap “formulasi” (kebijakan legislatif), tahap “aplikasi” (kebijakan judisial/judikatif), dan tahap “eksekusi” (kebijakan administratif/eksekutif); oleh karena itu

merupakan sistem hukum yang bertujuan

pidana

filosofis,

pemikiran bahwa: 77

adalah :

pelaksanaan

sekaligus

54 dan Pasal 55 yang bertolak dari pokok

terkandung dalam perumusan tujuan pemidanaan

b. Dilihat

landasan

dan

Pedoman Pemidanaan”, diformulasi dalam Pasal

Kemudian pokok-pokok pikiran yang

hakekatnya

kontrol”

”fungsi

Dalam RUU KUHP Konsep “Tujuan dan

dalam UU Khusus di luar KUHP.

a. Pada

sebagai

aparat

75

76

Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, Hlm. 152-153. 77 Barda Nawawi Arief, Sistem Pemidanaan Dalam Konsep RUU KUHP 2004, Op. Cit, Hlm. 15-17.

75 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, PT Citra Aditya Baksi, 1998, Hlm. 113-114.

256

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak

a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna; c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.79

agar ada keterjalinan dan keterpaduan atara ketiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan, diperlukan perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan. Selain itu, dilatarbelakangi oleh berbagai ide-dasar atau prinsip-prinsip sebagai berikut :78 a. ide keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu; b. ide keseimbangan antara “social welfare” dengan “social defence”; c. ide keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku/ “offender” (individualisasi pidana) dan “victim” (korban); d. ide penggunaan “double track system” (antara pidana/punishment dengan tindakan/treatment/measures); e. ide mengefektifkan “non custodial measures (alternatives to imprisonment)”. f. Ide elastisitas/fleksibil itas pemidanaan (“elasticity/flexibility of sentencing”); g. Ide modifikasi/perubahan/penyesuaian pidana (“modification of sanction”; the alteration/annulment/revocation of sanction”; “redetermining of punishment”); h. Ide subsidiaritas di dalam memilih jenis pidana; i. Ide permaafan hakim (“rechterlijk pardon”/”judicial pardon”); j. Ide mendahulukan/mengutamakan

Kemudian dalam Pasal 54 ayat (2) juga

pemidanaan

bahwa

dimaksudkan

untuk

pemidanaan

tidak

menderitakan

dan

Secara teoretik, perumusaan keempat tujuan pemidanaan dalam Pasal 54 ayat (1) RUU KUHP Konsep di atas merefleksikan pandangan perlindungan

masyarakat

(social

defence),

pandangan rehabilitasi dan resosialisasi terpidana

79

Penjelasannya menyatakan : Pemidanaan merupakan suatu proses. Sebelum proses ini berjalan, peranan hakim penting sekali. Ia mengkonkritkan sanksi pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan menjatuhkan pidana terhadap tertuduh dalam kasus tertentu. Ketentuan dalam pasal ini dikemukakan tujuan dari pemidanaan, yaitu sebagai sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologis untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. 80 Penjelasannya menyatakan : Meskipun pidana pada dasarnya merupakan suatu nestapa, namun pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak merendahkan martabat manusia.

rumusannya

terdapat dalam Pasal 54 ayat (1), RUU KUHP Konsep ialah untuk :

78

menyatakan

merendahkan martabat manusia.80

keadilan dari kepastian hukum; Tujuan

2009

Ibid.

257

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak yang dipertegas ayat (2) bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan

untuk

menderitakan

2009

(2) Ringannya perbuatan keadaan pribadi pembuat atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

dan

merendahkan martabat manusia. Berkenaan dengan Pedoman Pemidanaan, Pasal 55 RUU KUHP Konsep menentukannya sebagai berikut :

Menurut

Pasal 55

Barda

Nawawi

Arief,

81

ketentuan Pasal 55 ayat (2) RUU KUHP Konsep (1) Dalam pemidanaan dipertimbangkan:

wajib

mengandung asas hukum “judicial pardon” atau pemaafan hakim yang bertujuan untuk :

a. kesalahan pembuat tindak pidana;

(a) menghindari pemidanaan.

b. motif dan tujuan melakukan tindak pidana;

kekakuan

/absolutisme

c. sikap batin pembuat tindak pidana;

(b) Menyediakan “klep/katup pengaman”(Veilig heidsklep”);

d. apakah tindak pidana dengan berencana;

(c) Bentuk koreksi judisial terhadap asas legalitas.

dilakukan

e. cara melakukan tindak pidana;

(e) Pengimplementasian / pengintegrasian nilai atau paradigma “hikmah kebijaksanaan” dalam pancasila.

f. sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;

(f) Pengimplementasian / pengintegrasian “ tujuan pemidanaan” ke dalam syarat pemidanaan (karena dalam memberikan permaafan/pengampunan, hakim harus mempertimbangkan tujuan pemidanaan). Tegasnya, syarat atau justifikasi pemidanaan tidak hanya didasarkan pada adanya “tindak pidana” (asas legalitas)

g. riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi pembuat tindak pidana; h. pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana; i. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; j. pemaafan dari korban keluarganya; dan/atau

dan/atau

k. pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

81

Barda Nawawi Arief, Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan : Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan Perbandingan Beberapa Negara, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, Hlm. 69-76.

258

2009

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak dan kesalahan (asas culpabilitas) tetapi juga pada tujuan pemidanaan. 82

circumstances

Selain pemaafan terhadap si pelaku,

Intinya,

attendant

upon

the

commission of the offense or thereafter". alasan

pemaafan

ketentuan RUU KUHP Konsep juga memberikan

menjatuhkan

judicial pardon kepada korban dan keluarga

apapun) dapat diberikan berdasarkan : (1)

korban. Akan tetapi, kewenangan hakim tersebut

ringannya tindak pidana yang dilakukan;

juga harus diimbangi dengan asas culpa in causa

(2) karakter pribadi si pembuat; atau; (3)

atau asas actio libera in causa. Artinya, hakim

keadaan-keadaan pada waktu atau setelah

juga tetap dapat menjatuhkan pidana sekalipun

delik dilakukan.

terdapat alasan penghapus/peniadaan pidana. Selanjutnya

apabila

dilihat

83

b.

sangat

ringan;

mempertimbangkan watak pelaku;

dan 11), Bellarus (Psl. 20 jo. Psl. 1), Bulgaria

dan

dipandang

(Psl. 36), Latvia (Psl. 35), Macedonia (Psl. 32),

sarana

Romania (Psl. 52), dan Yugoslavia (Psl. 33).84

(3)

tidak untuk

(2)

jahat

penjatuhan

dari

pidana

bermanfaat

sebagai

mencegah

pelaku

mengulangi lagi tindak pidana ("special

Sedangkan negara-negara yang secara

deterrence”).

di dalam

UU

1419/1984

memasukkan ketentuan ke dalam KUHP

KUHPnya antara lain : 85 a.

KUHP Yunani : Dalam hal-hal tertentu

delik

KUHPnya antara lain : Armenia (Psl. 48 jo. Psl. 2

pardon

tindakan

menjatuhkan pidana, yaitu apabila : (1)

yang memformulasi tujuan pemidanaan di dalam

judicial

atau

pengadilan dapat menahan diri untuk

dari

perbandingan hukum pidana, maka negara-negara

tegas mengatur

pidana

(tidak

yang memungkinkan pengadilan tidak

Pasal 9a KUHP Belanda : "The judge

menjatuhkan sanksi apapun (Pasal. 302 :

may determine in the judgment that no

2 dan Pasal 314 : 2 PC) : (1) apabila

punishment or measure shall be imposed,

korban

where he deems this advisable, by reason

luka-luka

of the lack of gravity of the offense, the

keluarga

character

offender's next of kin); dan (2) apabila

of

the

offender,

or

the

82

Ibid. 83 Ibid. 84 Barda Nawawi Arief, Sistem Pemidanaan Dalam Konsep RUU KUHP 2004, Loc. Cit. 85 Bahan Kuliah Pembaharuan Hukum Pidana dan Perbandingan Hukum Pidana, PMIH UNTAN.

dari

hilangnya

karena dekat

nyawa

kealpaan dari

sipelaku

seharusnya

karena

trauma

Psikologis

dideritanya karena delik itu.

259

adalah

sipelaku tidak

atau (the

dipidana yang

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak c.

KUHP

Portugal,

Article

74

-

Dalam

konteks

2009

teori-teori

tentang

Dispensation of penalty : “When the

pemidanaan, Muladi telah membagi teori-teori

crime is punishable with imprisonment

tujuan pemidanaan menjadi 3 kelompok yakni :

not superior to 6 months, or only with a

86

fine not superior to 120 days, the court

a. Teori absolut (retributif) : memandang

may declare the defendant guilty without

bahwa

applying penalty if : (a) The unlawfulness

dilakukan

minute; (b) The damages have been

kejahatan

not oppose to the dispensation of penalty.

dinyatakan

“bersalah”,

tetapi

itu

sendiri. bahwa

Teori sanksi

ini dalam

kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan

tidak hanya untuk menghindari

sehingga

penjatuhan pidana penjara pendek

sanksi

bertujuan

untuk

memuaskan tuntutan keadilan.

(sebagai alternatif), tetapi juga ;

(3)

pada

karena orang telah melakukan sesuatu

tidak

:

(2)

berorientasi

hukum pidana dijatuhkan semata-mata

tetap

dijatuhi “pidana”. Ketentuan ini berfungsi (1)

sehingga

mengedepankan

Simpulannya : dalam “dispensa de pena” terdakwa

merupakan

perbuatan dan terletak pada terjadinya

repaired; (c) Reasons of prevention do

pidana),

pemidanaan

pembalasan atas kesalahan yang telah

of the act and the guilt of the agent are

(dispensasi

.

b. Teori teleologis (tujuan) : memandang

sebagai koreksi judisial terhadap

bahwa

asas legalitas ("judicial corrective

pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi

to the legality principle”); dan

sarana mencapai tujuan yang bermanfaat kesejahteraan

dibenarkan/diperlukan dilihat dari

maupun

untuk

menuju Sanksi

mencegah agar orang tidak melakukan

masyarakat

rehabilitasi

masyarakat.

sebagai

ditekankan pada tujuannya, yakni untuk

sudut kebutuhan (baik kebutuhan melindungi

bukan

untuk melindungi masyarakat

mencegah pemidanaan yang tidak

untuk

pemidanaan

si

pelanggar). 86

Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, PT ALUMNI, Bandung, 1998, hlm. 49-51.

260

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak

2009

kejahatan,87 maka bukan bertujuan untuk

perangkat tujuan pemidanaan adalah : (1)

pemuasan absolut atas keadilan.

Pencegahan

c. Teori retributive-teleologis : memandang

umum

dan

khusus;

(2)

Perlindungan masyarakat; (3) Memelihara

bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural,

solidaritas

masyarakat

karena menggabungkan antara prinsip-

Pengimbalan/pengimbangan.

dan

(4)

prinsip teleologis (tujuan) dan retributif

Jika teori tujuan pidana tersebut di

sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak

atas, diaplikasikan ke substansi Pasal 229,

ganda, dimana pemidanaan mengandung

Pasal 310 dan Pasal 311 Jo Pasal 235 ayat (1)

karakter

pemidanaan

dan ayat (2), Pasal 236, Pasal 240, dan Pasal

dilihat sebagai suatu kritik moral dalam

241 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

menjawab tindakan yang salah. Sedangkan

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka

karakter teleologisnya terletak pada ide

menurut pendapat penulis, dapat dikatakan

bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah

sudah mencerminkan

suatu reformasi atau perubahan perilaku

yang bersifat integratif, yaitu: (1) Pencegahan

terpidana di kemudian hari. Pandangan

umum

teori

adanya

masyarakat;

kemungkinan untuk mengadakan artikulasi

masyarakat;

terhadap

Pengimbalan/pengimbangan.

retributif

ini

sejauh

menganjurkan teori

mengintegrasikan

pemidanaan

yang

beberapa

fungsi

sekaligus

retribution

utilitarian

dimana

yang

pencegahan

Memelihara dan

Perlindungan solidaritas (4)

1. Bahwa secara parsialitas (Undang-undang di luar KUHP), Pasal 359 dan Pasal 360

oleh suatu rencana pemidanaan. Karena integratif,

(3)

(2)

D. Penutup

dan

dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai bersifat

khusus;

bersifat

sekaligus rehabilitasi yang kesemuanya

tujuannya

dan

tujuan pemidanaan

KUHP

maka

secara tidak langsung sudah

direformasi oleh Pasal 229, Pasal 310 dan

87

Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif berasas pada 3 (tiga) tujuan utama pemidanaan yaitu preventif, detterence, dan reform atif. Tujuan preventif (prevention) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (detterence) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan yang bisa dibedakan untuk individual, publik dan jangka panjang.

Pasal 311 Jo Pasal 235 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 236, Pasal 240, dan Pasal 241 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Secara 261

langsung

sudah

diperbaharui

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak berdasarkan Pasal 591 dan Pasal 592

Demikian makalah ini disajikan, untuk

RUU KUHP Draft II 2005.

dapat dimaklumi segala kekurangannya. Saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya

2. Meskipun demikian tidak berarti Pasal

kepada Bapak Prof. Dr. Barda Nawawi Arief,

359 dan Pasal 360 KUHP menjadi tidak

S.H., yang telah mengajarkan kepada kami

berlaku lagi. Sebab, sebagai substansi

materi Kuliah Kebijakan Pidana dan Kriminal

induk (Hukum Pidana Matriel) dari

dan Perbandingan Hukum Pidana. Semoga

Sistem Hukum Pidana Indonesia, maka ia

Tuhan

tetap berlaku, terutama di luar ketentuan

KUHP sudah disahkan menjadi undang-

DAFTAR PUSTAKA

undang.

Barda

3. Bahwa pembaharuan hukum pidana Indonesia yang berbasis pada nilai-nilai perkembangan untuk

ilmu

dan

hukum

pidana

mewujudkan

memberikan

Amin.

Terlebih khusus lagi apabila RUU

1945

senantiasa

dan kemajuan hukum pidana Indonesia.

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

UUD

YME

rachamatan-Nya kepada Bapak sekeluarga

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Pancasila,

2009

Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996.

__________, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, PT Citra Aditya Baksi, 1998.

Keadilan

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, memang merupakan keniscayaan

__________,

Sistem Pemidanaan Dalam Konsep RUU KUHP 2004.

__________,

Sistem Pemidanaan Dalam Konsep RUU KUHP 2004, Bahan Sosialisasi RUU KUHP 2004, diselenggarakan oleh Departemen Hukum dan HAM, tgl. 23-24 Maret 2005, di Hotel Sahid Jakarta.

__________,

Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Kencana, Jakarta, 2008.

yang wajib dilakukan oleh bangsa Indonesia

sendiri

(ahli-ahli

Hukum

Pidana Indonesia), untuk menggantikan KUHP (WvS) peninggalaan pemerintah kolonialis Belanda. 4. Oleh karena itu, diharapkan RUU KUHP yang sudah sangat progresif itu hendaknya

dapat

diundangkan

secepatnya. 262

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak __________, Perkembangan Asas hukum Pidana Indonesia, Pustaka Magister Semarang, 2008. Muladi,

Makalah, Seminar Kajian dan Sosialisasi UU No. 23 Tahun 1997, Semarang : Fakultas Hukum UNDIP, 1998, Hlm, 1718. Lihat pula Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994.

__________, Beberapa catatan Tentang RUU KUHP, Jakarta, 2004. Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, PT ALUMNI, Bandung, 1998.Moeljatno, Azas-azas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1987. Satochid Kartanegara, Hukum Pidana I (Kumpulan Kuliah), Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, tt. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang

Lalu

Lintas

dan

Angkutan Jalan Bahan Kuliah Pembaharuan Hukum Pidana dan Perbandingan Hukum Pidana, PMIH UNTAN.

263

2009

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak

2009

PAJAK DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN SAMBAS Oleh: Agustianur Abstrak Bahwa faktor yang berpengaruh dalam meningkatkan PAD dari sektor pajak di Kabupaten Sambas adalah target yang ditetapkan untuk penerimaan pajak belum sepenuhnya berorientasi pada potensi yang ada, masih sering terjadi kebocoran dalam hal pemungutan (belum maksimal), masih kurannya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, dan masih banyak potensi pajak daerah yang belum tergali karena belum adanya payung hukum, masih terbatasnya sarana dan prasarana serta tenaga/petugas pemungut pajak daerah. Strategi kebijakan yang diambil/dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas dalam meningkatkan PAD dari sektor pajak, antara lain membuat payung hukum sebagai landasan dalam pemungutan pajak daerah, melakukan perubahan terhadap payung hukum yang ada dan tidak sesuai lagi dengan kenyataan di lapangan, Menambah atau melengkapi sarana dan prasarana serta menambah tenaga/petugas (SDM) pemungut pajak daerah, meningkatkan anggaran yang terkait dengan mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, memberikan reward terhadap pemungut pajak yang melebihi target yang telah ditetapkan, memberikan punishment terhadap pengelola atau pemungut pajak yang nakal. melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pajak daerah serta digunakan untuk apa saja pajak daerah tersebut, serta melakukan pengawasan dan penegakan hukum terkait dengan pajak daerah. Abstract The factor in increasing local revenues from the tax sector in Sambas district which is the target set for the tax revenue iss not fully oriented to the tax potential that was exist. It still often consists a leakage in the voting (not maximum), taxpayers still lack of awareness in fulfilling their obligations to pay tax, and still much untapped potential of the area because there was no legal protection and still has limited facilities, infrastructure and manpower / personnel local tax collector. Strategy or policy which is taken or is conducted by Sambas district local governments in increasing local revenues from the tax sector are as following: create law as the legal basis of local tax collections, make changes to the existing legal protection and no longer matches the reality on the ground, add or complementary facilities and infrastructure and adding personnel / officer (HR), local tax collectors, increase the budget associated with optimizing the local tax revenue, give reward to the tax collector that exceeds the set target, give punishment to the mischievious administrator or tax collector, conduct counseling and socialization to the society about the importance of local taxes and are what local taxes used for are, as well as monitoring and enforcement of laws relating to local ta.x 88

Pemerhati Hukum dan PNS di Kabupaten Sambas

264

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak

2009

Dalam menghadapi tantangan persaingan

Latar Belakang Negara Republik Indonesia adalah negara

global baik di dalam maupun luar negeri,

kesatuan yang berbentuk Republik sebagaimana

pemerintah telah mengantisipasinya dengan

tercantum dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat (1).

menyelenggarakan

Pancasila

termaktub dalam Undang-Undang No. 32 Tahun

sebagai

paradigma

pembangunan

otonomi

daerah

yang

bahwa

tujuan

2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berprinsip

adalah

untuk

pada pemberian otonomi daerah yang luas, nyata

mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan

dan bertanggung jawab kepada daerah secara

makmur merata baik materiil dan spirituil

proporsional

nasional

menggariskan

pembangunan

nasional

yang

diwujudkan

dengan

pengaturan, pembagian dan pemanfaatan

berdasarkan UUD 1945, dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka,

sumberdaya

berdaulat, bersatu, berkedaulatan rakyat dalam

penyelenggaraan pemerintahan negara yang

suasana

aman,

menganut sistem pemecahan kekuasaan secara

tentram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan

vertikal suatu negara dikenal dengan istilah

pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib

desentralisasi yang membagi kekuasaan negara

dan damai.

terbagi antara pemerintah pusat dan daerah.

perikehidupan

Untuk

bangsa

merealisasikan

yang

mendukung

daerah lebih cenderung pada political aspect, desentralisasi

kelangsungan

cenderung

pada

konteks Sharing of Power dalam prakteknya

dana tersebut dapat diperoleh melalui peran serta secara bersama dalam

lebih

administrative aspect. Namun jika dilihat dari

pemerintahan dan masyarakat itu sendiri. Sumber masyarakat

sistem

pemahaman masing-masing di mana otonomi

besar, sumber dana tersebut memegang peranan guna

Dalam

Desentralisasi dan otonomi daerah mempunyai

tujuan tersebut

negara memerlukan sumber dana yang cukup penting

nasional.

kedua sistem tersebut mempunyai keterkaitan

berbagai

yang

bentuk, satu di antaranya adalah pajak. Sebagai

diwujudkan

kewenangan

negara hukum segala sesuatu tentang pajak telah

yang

dengan cukup

pemberian luas

kepada

pemerintah daerah untuk mengatur, mengurus,

ditetapkan dalam UUD 1945 Pasal 23A yang

mengembangkan

berbunyi “pajak dan pungutan lain yang bersifat

daerah

dan

masyarakatnya

sesuai kepentingan dan potensi daerah di mana

memaksa untuk keperluan negara diatur dengan

kewenangan yang diberikan kepada daerah tanpa

undang-undang“.

campur tangan pemerintah pusat.

265

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak Penyelenggaraan

2009

pemerintahan

Dalam kaitannya dengan otonomi daerah,

mensyaratkan adanya pembagian urusan antara

pajak merupakan sumber pendapatan daerah

pemerintah dengan daerah otonom. Sebagai

yang

wujud penyerahan urusan daerah diberikan hak

penggerak

untuk mendapatkan sumber keuangan berupa

peningkatan pembangunan dan kesejahteraan

tersedianya

pemerintah.

masyarakat. Pemerintah telah menetapkan bagi

Kewenangan memungut dan mendayagunakan

hasil pajak antara pusat dan daerah, bagi hasil

pajak dan retribusi daerah, dan hak untuk

tersebut dalam APBD dapat diketahui dari jenis-

mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya

jenis pajak pusat yang pungutannya dibagi dengan

nasional yang berada di daerah. Oleh karena itu

daerah, di antaranya sebagai berikut:

pendanaan

dari

dipandang

mampu

sekaligus

menjadi

sebagai

motor

pendorong

dibutuhkan suatu organisasi perangkat daerah

1. Pajak Pusat, yakni pajak yang kewenangan

yang dapat mengakomodir kewenangan yang

pemungutanya berada pada pemerintah

diberikan

pusat. Yang tergolong jenis pajak ini

tersebut

sesuai

dengan

tuntutan

otonomi.

adalah

Sejalan

dengan

dan

Pertambahan Nilai atas barang dan Jasa

perkembangan penataan kelembagaan pemerintah

(PPn), Pajak Penjualan atas Barang Mewah

daerah

(PPn.BM), Bea Materai dan cukai

khususnya

keadaan

Pajak Penghasilan (PPh), Pajak

Kabupaten

Sambas,

Reorganisasi Dinas Daerah telah beberapa kali

2. Pajak Daerah, yakni pajak yang kewenangan

dilakukan, di mana dengan ditetapkan Peraturan

pemungutanya

Daerah Kabupaten Sambas Nomor 16 Tahun

Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.

2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi

Dalam Pasal 2 UU No. 34 Tahun 2000

dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sambas,

tentang pajak daerah dan retribusi daerah,

Dinas Pendapatan Daerah merupakan salah satu

disebutkan:

dari 12 (dua belas) Dinas Daerah yang dibentuk

berada

pada

pemerintah

a. Jenis pajak provinsi terdiri dari:

dan ditata kembali sebagai unsur pelaksana teknis

1. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. 2. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. 3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor. 4. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. b. Jenis pajak kabupaten/kota terdiri dari

pemerintah Kabupaten Sambas yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang pendapatan daerah.

266

2009

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak 1. PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) 2. BPHTB (Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan) 3. Pajak Hotel 4. Pajak Restoran 5. Pajak Hiburan 6. Pajak Reklame 7. Pajak Penerangan Jalan 8. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C 9. Pajak Parkir Seiring dengan perkembangan dan perubahan

masyarakat

dan

4. Pembinaan terhadap unit Pelaksana Teknis Dinas; dan 5. Melaksanakan diberikan

tugas

oleh

lainnya

Bupati

yang

(Dispenda

Kabupaten Sambas, 2008: 2). Dengan

masih

terdapatnya

berbagai

potensi di daerah dituntut untuk lebih cerdas mensikapi segala kondisi dan persoalan yang

penyelenggaraan

muncul

di

daerah.

Perkembangan

dan

pemerintahan, maka Undang-Undang Nomor 18

kemajuan daerah sangat bergantung kepada

Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan

kemampuan pemerintah daerah dengan seluruh

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 diganti

komponen masyarakat dalam menggali potensi

dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

yang dimiliki dan memanfaatkan setiap peluang

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

yang ada. Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak

Dengan kondisi di atas, Dinas Pendapatan

menjadi

kata

kunci

yang

daerah mempunyai peran yang sangat strategis,

dipergunakan

untuk

sebagai ujung tombak untuk menggali sumber-

perkembangan

ekonomi

sumber pendapatan daerah, menghimpun dana

nasional, regional maupun lokal. Penerimaan

guna membiaya kegiatan pemerintah maupun

Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak

pembangunan di daerah. Untuk melaksanakan

dipandang

mampu

tugasnya sebagai salah satu Dinas Daerah

percepatan

(akselerasi)

Kabupaten Sambas, Dinas Pendapatan Daerah

kesejahteraan masyarakat secara lebih luas.

melaksanakan fungsi:

mengukur

selalu

baik

menjadi

tingkat

dalam

skala

pendorong,

pembangunan dan

Sejak dikeluarkanya UU No. 32 Tahun

1. Perumus kebijakan teknis;

2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka

2. Pemberian perijinan dan pelaksanaan

Pemerintah Kabupaten Sambas mempunyai kewenangan

pelayanan umum;

untuk

mengatur,

mengurus,

mengembangkan daerah dan masyarakatnya

3. Pelaksanaan penyuluhan, pelatihan, dan

sesuai dengan kepentingan dan potensi daerahnya

pengkajian;

tanpa campur tangan pemerintah pusat. Salah

267

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak satu

kewenangan

menunjang

demi

daerah

yang

2009

sangat

pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2008,

terwujudnya kesejahteraan

sebagian terpenuhi/mencapai target pada setiap

masyarakat adalah keuangan daerah, supaya dapat

tahunnya,

terlaksana

pengelolaan

terealisasi/tidak terpenuhi. Pada tahun 2004

keuangan daerah harus dijalankan sesuai dengan

realisasi mencapai 111,14%, tahun 2005 107,23%,

peraturan yang berlaku. Salah satu sumber

tahun 2006 107,97%, tahun 2007 hanya 98,38%,

keuangan daerah yang potensial untuk mewujudkan

tahun 2008 menjadi 118,93%, dan tahun 2009

masyarakat yang sejahtera adalah hasil pajak.

menjadi 97,35% (Dispenda Kabupaten Sambas,

dengan

baik,

maka

tetapi

ada

juga

yang

tidak

2009: 1).

Pendapat Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen penting sebagai sumber

Dari data di atas tergambar bahwa PAD

pendapatan daerah. Perubahan mendasar yang

Kabupaten Sambas walaupun sebagian besar telah

terjadi dalam tata pemerintahan memberikan

terpenuhi pada setiap tahunnya, namun target yang

kebebasan kepada daerah dalam bentuk otonomi

ditetapkan

daerah

dibandingkan dengan berbagai potensi yang

dan

desentalisasi.

Perubahan

ini

masih

relative

lebih

kecil

jika

memberikan konsekuensi kepada daerah bahwa

dimiliki

oleh pemerintah daerah Kabupaten

pemerintah daerah harus mampu mengatur dan

Sambas, sehingga diperlukan berbagai kebijakan

mengurus sendiri daerahnya termasuk kemampuan

untuk menggali sumber-sumber PAD yang ada di

keuangan daerah. Daerah harus mampu menggali

Kabupaten Sambas.

segala bentuk potensi dalam berbagai sumber

Dari sektor pajak daerah, target yang

sehingga dapat menjadi penopang pendapatan

ditetapkan juga relatif masih kecil (rata-rata lebih-

daerah yang dibutuhkan untuk membiaya kegiatan

kurang

pembangunan

Kabupaten Sambas), apalagi realisasi setiap

dan

pemerintahan

daerah

di

Kabupaten Sambas. Target

penerimaan

10%

dari

target

penerimaan

PAD

tahunnya juga mengalami turun naik (fluktuasi), PAD

Kabupaten

sehingga memerlukan strategi kebijakan yang

Sambas dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2008

dapat meningkatkan PAD Kabupaten Sambas

semua dapat terealisasi di atas 100%, kecuali pada

terutama dari sektor Pajak dalam rangka membiaya

tahun 2009 dari target penerimaan PAD sebesar

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

Rp. 25.163.959.389,37, terealisasi sebesar Rp.

daerah.

23.007.226.612,47 (91,43%). Dari PAD tersebut,

Disadari

untuk sektor pajak daerah dari target penerimaan

bahwa

dalam

meningkatkan

penerimaan daerah melalui pajak daerah terdapat 268

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak

2009

berbagai faktor yang berpengaruh, namun hal

tidak hanya segi kehidupan ekonomi semata-

tersebut harus dijadikan tantangan bagi pemerintah

mata,

daerah

tetap

membangun ekonomi suatu masyarakat tanpa

meningkatkan dan memberdayakan pajak daerah

menyangkut pembangunan segi-segi kehidupan

sebagai salah satu sumber PAD Kabupaten

masyarakat

Sambas. Diperlukan strategi kebijakan yang dapat

masyarakat yang sedang membangun dicirikan

meningkatkan PAD melalui pajak daerah, yang

oleh

pada akhirnya diharapkan pajak daerah dapat

mendefinisikan

pembangunan,

memberikan kontribusi yang cukup besar bagi

ukuran

dipakai

PAD Kabupaten Sambas, dan tentu saja strategi

pembangunan mesti ada perubahan. Peranan

kebijakan tersebut tetap berorientasi pada potensi

hukum

objek pajak yang ada di Kabupaten Sambas,

menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan

sehingga ke depan pajak daerah akan menjadi salah

cara yang teratur.

Kabupaten

Sambas

untuk

karena

suatu

lainnya.

Negara

Apabila

perubahan, yang dalam

tidak

diteliti

bagaimanapun dan

masyarakat

pembangunan

adalah

dapat

semua orang apapun dalam untuk

satu sektor yang memberi kontribusi besar bagi

Ada anggapan yang boleh dikatakan

PAD yang pada akhirnya juga bermanfaat bagi

hampir merupakan keyakinan bahwa perubahan

pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan

yang teratur dapat dibantu oleh perundang-

pembangunan daerah di Kabupaten sambas.

undangan

Apa

menjadi

Faktor-faktor

atau

putusan

pengadilan

atau

yang

kombinasi dari kedua-duanya. Perubahan yang

berpengaruh dalam meningkatkan PAD dan

teratur melalui prosedur hukum, baik ia berujud

pembangunan daerah dari sektor pajak di

perundang-undangan atau keputusan badan-badan

Kabupaten Sambas dan Strategi apa yang diambil

peradilan lebih baik daripada perubahan yang

Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas dalam

tidak teratur dengan menggunakan kekerasan

meningkatkan PAD dan pembangunan daerah?

semata-mata. Karena baik perubahan maupun ketertiban kembar

Analisis

(keteraturan) dari

merupakan

masyarakat

yang

tujuan sedang

membangun, hukum menjadi suatu alat yang Faktor-faktor yang Berpengaruh dalam Meningkatkan PAD dari Sektor Pajak di Kabupaten Sambas Pembangunan dalam arti seluas-luasnya

tidak

meliputi segala segi kehidupan masyarakat dan

yang

dapat

diabaikan

dalam

proses

pembangunan. Jelas kiranya bahwa pemakaian hukum

269

demikian

merupakan

suatu

alat

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak

2009

pembaharuan masyarakat, mengharuskan setiap

dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur

orang memiliki pengetahuan lebih banyak dan

dengan

luas daripada pengetahuan hukum dalam arti

pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

yang lazim. Seorang ahli hukum di suatu

harus didasarkan pada Undang-Undang, dan

masyarakat yang sedang membangun harus

untuk di daerah didasarkan pada peraturan

mengetahui interaksi antara hukum dengan

daerah.

faktor-faktor

lain

Dengan

demikian,

perkembangan

Sebagaimana diketahui bahwa sumber

masyarakat, terutama faktor-faktor ekonomi dan

pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli

sosial.

daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain

Cara

dalam

Undang-Undang.

pemakaian

hukum

demikian

mengharuskan diadakannya analisis fungsional

pendapatan daerah yang sah. PAD terdiri dari

dari sistem hukum sebagai keseluruhan dari

hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil

kaidah-kaidah

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,

dan

lembaga-lembaga

sosial

tertentu.

dan lain-lain PAD yang sah (Pasal 157 UU Dalam

pemerintahan,

rangka Negara

penyelenggaraan Kesatuan

Nomor 32 Tahun 2004).

Republik

Potensi

pajak

daerah

Kabupaten

Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan

Sambas dalam tiga tahun terakhir cukup besar

daerah

daerah-daerah

jika mampu digali dan dikelola dengan baik.

kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut

Misalnya saja dari pajak hotel dan restoran,

mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan

pajak

mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk

pengusahaan

meningkatkan

sebagainya (Hasil wawancara dengan Kabag

provinsi

terdiri

efisiensi

atas

dan

efektivitas

reklame,

pajak

burung

pengelolaan wallet,

dan

dan lain

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan

Hukum

kepada masyarakat.

Kasubbag Administrasi Ketahanan Pangan dan

Untuk menyelenggarakan pemerintahan

dan

Perundang-undangan

dan

Penyuluhan Setda Kabupaten Sambas).

tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten

kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang

Sambas

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

mengalami peningkatan walaupun tidak terlau

yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu

tinggi peningkatannya. Pada tahun 2007 PAD

perwujudan

bahwa

18.197.425.357,-, tahun 2008 sebesar Rp.

penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak

24.414.234.089,-, dan tahun 2009 sebesar Rp.

kenegaraan,

ditegaskan

270

dalam

tiga tahun terakhir

terus

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak

2009

25.499.747.638,- (hasil wawancara dengan

menetapkan tarif Pajak yang seragam terhadap

Kepala Bidang Pajak Dipenda Kabupaten

seluruh jenis Pajak provinsi.

Sambas).

Dalam

mengoptimalkan

penerimaan

Selama ini pungutan Daerah yang

PAD harus ada paying hukum sebagai landasan

berupa Pajak dan Retribusi diatur dengan

dalam pemungutan pajak daerah tersebut. Oleh

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang

karena itu Pemerintah daerah Kabupaten sambas

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana

bersama-sama dengan DPRD Kabupaten Sambas

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34

telah

Tahun 2000. Sesuai dengan Undang-Undang

Peraturan daerah yang terkait dengan pajak daerah

tersebut,

(Hasil wawancara dengan Kabag Hukum dan

Daerah

diberi

kewenangan untuk

menghasilkan/membentuk

memungut 11 (sebelas) jenis Pajak, yaitu 4 (empat)

Perundang-undangan

jenis Pajak provinsi dan 7 (tujuh) jenis Pajak

Sambas), antara lain:

kabupaten/kota. Selain itu, kabupaten/kota juga jenis Pajak lain sepanjang memenuhi kriteria ditetapkan

dalam

Undang-Undang.

Undang-Undang tersebut juga mengatur tarif pajak maksimum untuk kesebelas jenis Pajak tersebut. Terkait dengan Retribusi, UndangUndang tersebut hanya mengatur prinsip-prinsip dalam menetapkan jenis Retribusi yang dapat dipungut

Daerah.

maupun

Berdasarkan uraian di atas tergambar

untuk

bahwa penarikan pajak dari masyarakat yang

yang

dilakukan oleh Pemerintah daerah Kabupaten

ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Selanjutnya,

Sambas telah memiliki landasan/payung hukum

peraturan pemerintah menetapkan lebih rinci

berupa peraturan daerah. Namun menurut penulis

ketentuan mengenai objek, subjek, dan dasar

peraturan daerah yang telah dibentuk tersebut

pengenaan dari 11 (sebelas) jenis Pajak tersebut

masih

dan menetapkan 27 (dua puluh tujuh) jenis

pemberian kewenangan dari sisi pajak daerah,

Retribusi yang dapat dipungut oleh Daerah serta

karena Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997

kabupaten/kota menetapkan

Baik

diberi

jenis

provinsi

Kabupaten

1. Perda Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet (saat ini sedang dibahas oleg Pemda kabupaten Sambas dan DPRD untuk dilakukan perubahan). 2. Perda Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan Perda Nomor 3 tahun 2006 tentang Pajak Parkir. 3. Perda Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pajak Hotel. 4. Perda nomor 2 Tahun 2006 tentang Pajak Restoran.

masih diberi kewenangan untuk menetapkan yang

Setda

beberapa

kewenangan

Retribusi

selain

271

kurang

jika

dibandingkan

dengan

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak

2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

daerah sesuai dengan amanat dari Undang-Undang

sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Nomor 28 Tahun 2009.

Undang Nomor 34 Tahun 2000 memberikan 7

Hasil penerimaan Pajak daerah dan

(tujuh) jenis Pajak kabupaten/kota, sehingga

Retribusi diakui belum memadai dan memiliki

masih bias digali secara maksimal berbagai

peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran

potensi yang ada di kabupaten sambas terkait

Pendapatan

dengan pajak daerah, apalagi saat ini telah

khususnya bagi daerah kabupaten dan kota.

dibentuk Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009

Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai

tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah

dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal,

sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18

dan

Belanja

Daerah

(APBD)

dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat

Tahun 1997, dan memberikan kewenangan yang

diharapkan

lebih besar kepada kabupaten/kota di bidang

pengeluaran

pajak daerah, yaitu dari 7 jenis menjadi 11 jenis,

pemberian peluang untuk mengenakan pungutan

yaitu Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan;

baru yang semula diharapkan dapat meningkatkan

Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak

penerimaan Daerah, dalam kenyataannya tidak

Mineral Bukan Logam dan Batuan; Pajak Parkir;

banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan

Pajak Air Tanah; Pajak Sarang Burung Walet;

kebutuhan pengeluaran tersebut. Dengan kriteria

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

yang ditetapkan dalam Undang-Undang hampir

Perkotaan; dan Bea Perolehan Hak atas Tanah

tidak ada jenis pungutan Pajak dan Retribusi baru

dan Bangunan.

yang dapat dipungut oleh Daerah. Oleh karena itu,

Dengan bertambahnya jenis pajak yang diserahkan

kepada

Kabupaten/Kota

menutup Daerah.

seluruh Oleh

kebutuhan karena

itu,

hampir semua pungutan baru yang ditetapkan oleh

seperti

Daerah memberikan dampak yang kurang baik

tersebut di atas, membuka peluang yang lebih

terhadap

iklim

investasi.

Banyak pungutan

besar kepada daerah untuk meningkatkan PAD

Daerah yang mengakibatkan ekonomi biaya

dari sektor pajak daerah ini. Peluang ini harus

tinggi karena tumpang tindih dengan pungutan

dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah daerah

pusat dan merintangi arus barang dan jasa

Kabupaten sambas untuk meningkatkan PAD,

antardaerah.

tetapi harus diingat bahwa sebelum memungut

Untuk daerah provinsi, jenis Pajak yang

pajak daerah harus terlebih dahulu membentuk

ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut telah

paying hukum di tingkat daerah berupa peraturan

memberikan sumbangan yang besar terhadap 272

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak APBD.

Namun,

adanya

Hasil pajak daerah memberi kontribusi

kewenangan provinsi dalam penetapan tarif

bagi PAD Kabupaten Sambas. Dalam tiga

Pajak,

tahun terakhir kontribusi sector pajak daerah

provinsi

penerimaan

karena tidak

tidak

2009

dapat

pajaknya.

menyesuaikan

Dengan

demikian,

dalam PAD Kabupaten Sambas, yaitu pada

ketergantungan provinsi terhadap dana alokasi

Tahun 2007 target penerimaan sebesar Rp.

dari pusat masih tetap tinggi. Keadaan tersebut

2.832.085.860,- dan terealisasi sebesar Rp.

juga mendorong provinsi untuk mengenakan

2.786.276.797,-. Tahun 2008 target penerimaan

pungutan Retribusi baru yang bertentangan

sebesar Rp. 3.150.322.785,- dan terealisasi

dengan kriteria yang ditetapkan dalam Undang-

sebesar Rp. 3.746.828.137,-, tahun 2009 target

Undang.

penerimaan sebesar Rp. 3.692.488.755,- dan

Pada dasarnya kecenderungan Daerah

terealisasi sebesar Rp. 4.044.622.281,-, dan

untuk menciptakan berbagai pungutan yang tidak

untuk tahun 2010 target penerimaan sebesar

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang--

Rp. 3.795.839.785,- dan sampai dengan bulai

undangan dan bertentangan dengan kepentingan

Mei

umum dapat diatasi oleh Pemerintah dengan

1.628.408.920

melakukan

Kepala Bidang Pajak Dipenda Kabupaten

pengawasan

terhadap

setiap

Retribusi tersebut. Undang-undang memberikan kepada

terealisasi

(hasil

sebesar

wawancara

Rp.

dengan

Dari uraian di atas tergambar bahwa

untuk

walaupun sebagian besar target penerimaan

membatalkan setiap Peraturan Daerah yang

terealisasi dan bahkan ada yang melampaui

bertentangan

dan

target, namun jika dibandingkan dengan jumlah

kepentingan umum. Peraturan Daerah yang

PAD secara keseluruhan dan ditambah lagi

mengatur Pajak dan Retribusi dalam jangka

dengan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten

waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak

sambas terkait dengan pajak daerah, maka

ditetapkan

kepada

sebenarnya penerimaan hasil pajak daerah

Pemerintah. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh)

masih belum maksimal digali oleh pemerintah

hari kerja Pemerintah dapat membatalkan

Kabupaten Sambas.

dengan

harus

Pemerintah

sudah

Sambas).

Peraturan Daerah yang mengatur Pajak dan kewenangan

2010

Undang-Undang

disampaikan

Peraturan Daerah yang mengatur Pajak dan

Terdapat beberapa kendala/hambatan

Retribusi.

yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Sambas yang pada akhirnya menjadi faktor 273

2009

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak yang berpengaruh dalam meningkatkan PAD dari

sedangkan potensi yang ada masih terbuka

sektor pajak di Kabupaten Sambas, yaitu:

peluang untuk meningkatkan PAD, terutama pasca diberlakukannya Undang-undang nomor 28

1) Target yang ditetapkan untuk penerimaan pajak belum sepenuhnya berorientasi pada potensi yang ada. 2) Masih sering terjadi kebocoran dalam hal pemungutan (belum maksimal). 3) Masih kurannya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. 4) Masih banyak potensi pajak daerah yang belum tergali karena belum adanya payung hukum. 5) Adanya beberapa payung hukum berupa perda yang sudah tidak sesuai lagi, namun belum dilakukan perubahan. 6) Masih terbatasnya sarana dan prasarana serta tenaga/petugas pemungut pajak daerah (rangkuman hasil wawancara dengan responden) Dari uraian di atas tergambar bahwa

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Strategi yang Diambil Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas dalam Meningkatkan PAD dari Sektor Pajak Sehubungan dengan penyelenggaraan otonomi

daerah,

Undang-Undang disebutkan

dalam Nomor

bahwa

prinsip

penjelasan 32

Tahun

otonomi

umum 2004 daerah

menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam

arti

daerah

mengurus

meningkatkan PAD dari sektor pajak daerah di

pemerintahan di luar yang menjadi urusan

Kabupaten Sambas, baik yang disebabkan faktor

pemerintah yang ditetapkan dalam undang-

internal

undang

Berbagai

factor

ini.

mengatur

kewenangan

cukup banyak faktor yang berpengaruh dalam

maupun eksternal.

dan

diberikan

Daerah

semua

memiliki

urusan

kewenangan

tersebut masih terbuka peluang untuk dilakukan

membuat

perbaikan dengan berbagai strategi kebijakan

pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan

yang harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten

pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada

Sambas agar PAD dari sektor Pajak Daerah

peningkatan kesejahteraan rakyat.

mengalami peningkatan, terutama setelah adanya

kebijakan daerah untuk memberi

Sejalan

dengan

prinsip

tersebut

penambahan jenis pajak yang dapat dipungut oleh

dilaksanakan juga prinsip otonomi yang nyata

Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas.

dan bertanggungjawab. Prinsip otonomi nyata

Kebijakan yang diambil oleh pemerintah

adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani

daerah Kabupaten Sambas berorientasi pada

urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan

berbagai

masih

tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya

kecilnya kontribusi sektor pajak daerah dalam

telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan

menyumbang PAD bagi Kabupaten Sambas,

berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan

faktor

yang

menyebabkan

274

2009

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi

diaktualisasikan dalam program kerja tahunan

bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan

dan

daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan

denganKabid Bidang Pajak Dipenda Kabupaten

otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi

Sambas).

rencana

yang dalam penyelenggaraannya harus benarbenar

sejalan

dengan tujuan

dan

tindaknya

(hasil

wawancara

Program kerja tahunan dan rencana

maksud

tindakan merupakan bagian yang tak terpisahkan

pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk

dan terdapat instrumen kontrol atas pelaksanaan

memberdayakan daerah termasuk meningkatkan

program kerja yaitu berupa parameter kuantitatif

kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian

maupun kualitatif yang disebut sebagi pengukuran

utama dari tujuan nasional. Penerapan sesungguhnya

kinerja yang akan dapat digunakan sebagai otonomi

ditujukan untuk

daerah

momentum evaluasi sekaligus sebagai masukan

mendekatkan

balik bagi penyusunan dan penyempurnaan program

proses pengambilan keputusan kepada kelompok masyarakat

yang

paling

bawah,

selanjutnya.

dengan

Pengaturan

kewenangan

perpajakan

memperhatikan ciri khas daerah dan lingkungan

yang

setempat, sehingga kebijakan yang akan diambil

pelaksanaan

dapat diterima guna memenuhi kebutuhan serta

kewenangan yang semakin besar kepada Daerah

rasa keadilan masyarakat.

dalam

Dalam daerah

dari

meningkatkan pajak

Dipenda

saat

ini

otonomi

penyelenggaraan

kurang

mendukung

Daerah.

Pemberian

pemerintahan

dan

pelayanan kepada masyarakat seharusnya

telah

diikuti dengan pemberian kewenangan yang

menyusun program kerja yang menitik beratkan

besar pula dalam perpajakan termasuk retribusi

pada pemungutan pajak daerah melalui Visi, Misi

daerah. Basis pajak kabupaten dan kota yang

dan rencana strategis. Dalam upaya meningkatkan

sangat terbatas dan tidak adanya kewenangan

PAD tersebut, Pemerintah daerah telah menyusun

provinsi

program kerja yang menitik beratkan pada

mengakibatkan

peningkatkan pemungutan pajak daerah melalui

kesulitan

Visi, Misi

serta rencana

Dinas

pengeluarannya. Ketergantungan Daerah yang

Pendapatan

Daerah

Kabupaten

sangat besar terhadap dana perimbangan dari

Sambas. Konsep yang terutang dalam program

pusat dalam banyak hal kurang mencerminkan

kerja

akuntabilitas Daerah. Pemerintah Daerah tidak

serta

sektor

penerimaan

ada

Strategis

(Dipenda)

Rencana

strategis

tersebut 275

dalam

penetapan Daerah

untuk

tarif

pajaknya

selalu

mengalami

memenuhi

kebutuhan

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak

2009

terdorong untuk mengalokasikan anggaran secara

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32

efisien dan masyarakat setempat tidak ingin

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan

mengontrol anggaran Daerah karena merasa tidak

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

dibebani dengan Pajak dan Retribusi.

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat oleh

dan Pemerintahan Daerah, perluasan kewenangan

pemerintah daerah Kabupaten Sambas di

perpajakan dan retribusi tersebut dilakukan

bidang pajak daerah selama ini masih belum

dengan memperluas basis pajak Daerah dan

optimal, hal ini dikarenakan:

memberikan kewenangan kepada Daerah dalam

Kebijakan

1.

yang

dilakukan

2.

Masih terbatasnya pemungut pajak.

3.

Masih sulit untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam membayar pajak daerah

4.

penetapan tarif.

Terbatasnya dana yang dapat mendukung pelaksanaan kegiatan pemungutan pajak daerah tersebut.

Perluasan basis pajak tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip pajak yang baik sesuai

tenaga/petugas

dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pajak dan Retribusi tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan/atau menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa

Masih belum tergalinya potensipotensi pajak daerah yang dapat menghasilkan/meningkatkan PAD (Rangkuman hasil wawancara dengan responden).

antardaerah

daerah

menyadari

berbagai

mengoptimalkan

Kabupaten kekurangan

potensi

pajak

kegiatan

ekspor-impor.

Pungutan seperti Retribusi atas izin masuk kota, Retribusi atas pengeluaran/pengiriman barang dari suatu daerah ke daerah lain dan pungutan

Uraian di atas menggambarkan bahwa pemerintah

dan

atas

Sambas

kegiatan

ekspor-impor

tidak

dapat

dalam

dijadikan sebagai objek Pajak atau Retribusi.

daerah

Berdasarkan pertimbangan tersebut perluasan

menjadi PAD. Namun demikian berbagai

basis

upaya sudah dilakukan untuk mengatasi

memperluas basis pajak yang sudah ada,

berbagai kekurangan.

mendaerahkan pajak pusat dan menambah jenis

Untuk

meningkatkan

dengan

dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diperluas

besar dalam perpajakan dan retribusi. Berkaitan kewenangan

dilakukan

ada dilakukan untuk Pajak Kendaraan Bermotor

Daerah seharusnya diberi kewenangan yang lebih pemberian

Daerah

Pajak baru. Perluasan basis pajak yang sudah

akuntabilitas

penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah

dengan

pajak

Pemerintah,

tersebut 276

hingga Pajak

mencakup Hotel

kendaraan

diperluas

hingga

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak

2009

mencakup seluruh persewaan di hotel, Pajak

Dari uraian di atas tergambar adanya

Restoran diperluas hingga mencakup pelayanan

langkah-langkah strategis yang dilakukan/diambil

katering. Ada 4 (empat) jenis Pajak baru bagi

oleh pemerintah daerah untuk mengoptimalkan

Daerah, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan

penerimaan

Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan

akhiirnya

Hak

memberikan

atas

Tanah

dan

Bangunan

yang

dari

sector

diharapkan

pajak,

pajak

kontribusi

yang

daerah

yang

besar

pada dapat bagi

sebelumnya merupakan pajak pusat dan Pajak

peningkatan PAD. Berbagai strategi kebijakan

Sarang

Pajak

yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten

yang

Sambas

Burung

kabupaten/kota

Walet

serta

Pajak

sebagai Rokok

merupakan Pajak baru bagi provinsi.

pada

pokoknya

terkait

dengan

pembenahan/perbaikan payung hukum terkait dengan pajak daerah.

Strategi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Sambas dalam

Untuk

meningkatkan PAD dari sektor pajak antara lain:

meningkatkan

akuntabilitas

pengenaan pungutan, dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 menyatakan bahwa

1) Membuat payung hukum sebagai landasan dalam pemungutan pajak daerah. 2) Melakukan perubahan terhadap paying hukum yang ada dan tidak sesuai lagi dengan kenyataan di lapangan. 3) Menambah atau melengkapi sarana dan prasarana serta menambah tenaga/petugas (SDM) pemungut pajak daerah. 4) Meningkatkan anggaran yang terkait dengan mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. 5) Memberikan reward terhadap pemungut pajak yang melebihi target yang telah ditetapkan. 6) Memberikan punishment terhadap pengelola atau pemungut pajak yang nakal. 7) Melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pajak daerah serta digunakan untuk apa saja pajak daerah tersebut. 8) Melakukan pengawasan dan penegakan hukum terkait dengan pajak daerah

sebagian hasil penerimaan Pajak dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan Pajak tersebut. Pajak Penerangan Jalan sebagian

dialokasikan

untuk

membiayai

penerangan jalan, Pajak Kendaraan Bermotor sebagian dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, dan Pajak Rokok sebagian dialokasikan untuk membiayai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum. Dalam

sistem

perpajakan

harus

diperhatikan mengenai hak-hak wajib pajak, antara lain hak-hak legal atau hukum, yang meliputi

hak-hak

yang

berkaitan

dengan

keabsahan tertentu (specific validity), pelaksanaan 277

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak

2009

dan aplikasi dari hukum pajak. Hak-hak jenis ini

kelangsungan hidup Negara/daerah. Pajak Daerah

umumnya timbul ketika terjadinya interaksi

merupakan iuran wajib berupa uang yang

antara hukum pajak dengan wajib pajak. Hak-hak

dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-

ini dilaksanakan berdasarkan hukum dan fokus

norma hukum, guna menutup biaya produksi

kepada pelaksanaan prinsip-prinsip dasar dari

barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai

hukum dan substansi yang terkandung dalam

kesejahteraan umum. Pajak adalah iuran rakyat

hukum tersebut. Dengan demikian hak-hak ini

kepada kas negara berdasarkan UU dengan tidak

biasanya diterapkan dalam hukum secara umum,

mendapat jasa timbal balik, yang dapat langsung

dan bukan hanya dalam hukum pajak saja.

ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar

Memperhatikan

hak-hak

wajib

pengeluaran umum. Pajak daerah merupakan

pajak

sangat diperlukan bagi pemerintah daerah dalam

iuran wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi

mengambil berbagai kebijakan terkait dengan

atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung

pajak daerah. Pemerintah daerah jangan hanya

yang

mengejar penghasilan dari pajak daerah, tetapi

berdasarkan

juga harus dapat memberikan perlindungan bagi

yang

wajib pajak.

membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan

seimbang,

yang

peraturan

berlaku

dapat

dipaksakan

perundang-undangan

yang

dikenakan

untuk

pembangunan daerah.

Dengan demikian, syarat utama dalam menjalankan sistem perpajakan oleh suatu negara adalah

tersedianya

dasar

hukum

Kesimpulan

yang

melandasinya. Prinsip dasar dalam sistem hukum

Faktor yang berpengaruh dalam meningkatkan

pajak

untuk

PAD dari sektor pajak di Kabupaten Sambas

secara umum diperoleh

adalah target yang ditetapkan untuk penerimaan

dengan adanya pengenaan sanksi yang bersifat

pajak belum sepenuhnya berorientasi pada

konstitusional dengan satu syarat pengenaan

potensi

pajak tersebut telah diatur melalui mekanisme

kebocoran dalam hal pemungutan (belum

hukum di negara bersangkutan.

maksimal), masih kurannya kesadaran wajib

adalah

bahwa

mengenakan pajak

kekuasaan

yang

ada,

masih

sering

terjadi

telah

pajak dalam memenuhi kewajibannya, dan

menyadari bahwa pajak yang dipungut oleh

masih banyak potensi pajak daerah yang belum

Negara/daerah digunakan untuk menjalankan roda

tergali karena belum adanya payung hukum,

pemerintahan/pemerintah daerah demi menjamin

masih terbatasnya sarana dan prasarana serta

Masyarakat

pada

umumnya

278

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak

2009

tenaga/petugas pemungut pajak daerah. Strategi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas, 2008, Selayang Pandang Kabupaten Sambas (Dalam Perspektif Pendapatan Daerah), Sambas.

kebijakan yang diambil/dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas dalam meningkatkan PAD dari sektor pajak, antara lain membuat payung

hukum

sebagai

landasan

dalam

------------------, 2009, Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas Sampai Dengan Bulan Desember 2009, Sambas.

pemungutan pajak daerah, melakukan perubahan terhadap payung hukum yang ada dan tidak sesuai lagi dengan kenyataan di lapangan, Menambah

Gunarto Suhardi, 2002, Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi, Universitas Atmajaya, Cetakan Pertama, Yogyakarta.

atau melengkapi sarana dan prasarana serta menambah tenaga/petugas (SDM) pemungut pajak daerah, meningkatkan anggaran yang terkait dengan

mengoptimalkan

penerimaan

Hartono, Sunaryati, 1988, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, Bina Cipta, Bandung.

pajak

daerah, memberikan reward terhadap pemungut Mertokusumo, Sudikno, 1996, Mengenal Hukum (suatu pengantar), Liberty, Yogyakarta.

pajak yang melebihi target yang telah ditetapkan, memberikan punishment terhadap pengelola atau pemungut

pajak

yang

nakal.

Mulya Lubis dan Richard M. Buxbaum, tanpa tahun, Peranan Hukum Dalam Perekonomian Di Negara Berkembang, Jakarta.

melakukan

penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pajak daerah serta digunakan untuk apa saja pajak daerah tersebut, serta

Nasution, 1988, Metode Penelitian NaturalistikKualitatif, Tarsito, Bandung.

melakukan pengawasan dan penegakan hukum terkait dengan pajak daerah.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2002, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai pustaka, Jakarta.

Daftar Pustaka Bratakusumah, Deddy Supriady, dkk, 2002, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, tanpa tahun, Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat, Erlangga, Jakarta. -----------------, dan Sri Mamudji, 2003, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali, Jakarta.

Brotodiharjo R. Santoso, 1991, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, PT Eresco, Jakarta.

Soleman, B, Taneko, Pokok-Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.

Darji Darmodiharjo dan Shidarta, tanpa tahun, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Jakarta. 279

Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak Sumitro, Rochmat, 1988, Pajak dan Pembangunan, PT. Eresco, Bandung. Widi Widodo dan Dedy Djefris, 2008, Tax Payers Rights (Apa yang perlu kita ketahui tentang Hak-Hak Wajib Pajak), Alfabeta, Bandung. Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

280

2009