NERACA PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH Per 31 Desember Uraian Ref

1. Neraca Komparatif LAPORAN KEUANGAN POKOK

NERACA PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH Per 31 Desember 2009 (dalam rupiah) No. 1 2 3 4 5 6 7 8

Uraian ASET ASET LANCAR Kas di Kas Daerah Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerima Piutang Lainnya Persediaan Jumlah Aset Lancar ( 3 s/d 7)

9 10 11 12 13 14 15

INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Nonpermanen Investasi Nonpermanen Lainnya Jumlah Investasi Nonpermanen (11) Investasi Permanen Jumlah Investasi Permanen (13) Jumlah Investasi Jangka Panjang (12 + 14)

16 17 18 19 20 21 22 23 24

ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Jaringan dan Instalasi Aset Tetap Lainnya Konstruksi dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan Jumlah Aset Tetap (17 s/d 23)

25 26 27

DANA CADANGAN Dana Cadangan Jumlah Dana Cadangan (26)

28 29 30 31

ASET LAINNYA Aset Lainnya Jumlah Aset Lainnya (29) JUMLAH ASET (8+15+24+27+30)

32 33 34 35 36

KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Utang Jangka Pendek Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Pendek ( 34 s/d 35 )

Ref

V.5.1.1.a.(1) V.5.1.1.a.(2) V.5.1.1.a.(3) V.5.1.1.a.(4) V.5.1.1.a.(5) V.5.1.1.a

V.5.1.1.b.(1).a) V.5.1.1.b.(1)

V.5.1.1.b

V.5.1.1.c.(1) V.5.1.1.c.(2) V.5.1.1.c.(3) V.5.1.1.c.(4) V.5.1.1.c.(5) V.5.1.1.c.(6) V.5.1.1.c

V.5.1.1.c.(1) V.5.1.1.c

Saldo Akun Tahun 2009 (Audited)

13.563.599.261,18 692.996.079,00 14.079.199,87 6.072.667.485,00 577.702.037,00 20.921.044.062,05

20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00

1.092.640.000,00 15.219.999.182,00 146.300.000,00 46.372.727,00 4.524.832.150,00 3.788.883.900,00 24.819.027.959,00

-

V.5.1.1

45.760.072.021,05

V.5.1.2.a.(1) V.5.1.2.a

1.434.663.700,00 1.434.663.700,00

1

2. Laporan Realisasi Anggaran Komparatif

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2009 (dalam rupiah) No.

Uraian

Ref

Anggaran 2009

(%)

Realisasi 2009

1

PENDAPATAN

2

PENDAPATAN ASLI DAERAH

3

Pendapatan Pajak Daerah

5.2.1.a.a)

-

208.939.751,83

0,00%

4

Pendapatan Retribusi Daerah

5.2.1.a.b)

-

199.914.864,00

0,00%

5

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

5.2.1.a.c)

6

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

5.2.1.a.d)

7

5.2.1 5.2.1.a

Jumlah Pendapatan Asli Daerah ( 3 s/d 6 )

630.000.000,00

1.441.816.554,39

228,86%

630.000.000,00

1.850.671.170,22

293,76%

8

PENDAPATAN TRANSFER

9

TRANSFER PEMERITAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN

10

Dana Bagi Hasil Pajak

5.2.1.b. (1). (a)

10.798.109.646,00

8.511.767.040,00

78,83%

11

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

5.2.1.b. (1). (b)

21.272.629.171,00

24.254.590.553,00

114,02%

12

Dana Alokasi Umum

5.2.1.b. (1). (c)

58.482.239.000,00

58.482.239.000,00

100,00%

13

Dana Alokasi Khusus

5.2.1.b. (1). (d)

3.720.000.000,00

3.720.000.000,00

100,00%

94.272.977.817,00

94.968.596.593,00

100,74%

14

Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan ( 10 s/d 13 )

15

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA

16

Dana Otonomi Khusus

17

Dana Penyesuaian

18

5.2.1.b 5.2.1.b. (1)

5.2.1.b. (2) 5.2.1.b. (2)

Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (16 s/d 17)

19

TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI

5.2.1.b. (3)

20

Pendapatan Bagi Hasil Pajak

5.2.1.b. (3)

21

Pendapatan Bagi Hasil Lainnya

22

Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi ( 20 + 21 )

23

Jumlah Pendapatan Transfer ( 14 + 18 + 22 )

24

LAIN - LAIN PENDAPATAN YANG SAH

25

Pendapatan Hibah

26

Pendapatan Dana Darurat

27

Pendapatan Lainnya

-

0,00%

-

4.584.825.000,00

0,00%

-

4.584.825.000,00

0,00%

4.303.181.989,96

74,21%

5.798.471.487,00 -

-

-

5.798.471.487,00

4.303.181.989,96

74,21%

100.071.449.304,00

103.856.603.582,96

103,78%

7.500.000.000,00

3.000.000.000,00

40,00%

5.2.1.c 5.2.1.c. 1)

5.2.1.c. 2)

2.694.380.000,00

2.694.380.000,00

100,00%

28

Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (24 s/d 26)

10.194.380.000,00

5.694.380.000,00

55,86%

29

JUMLAH PENDAPATAN ( 7 + 23 + 28 )

110.895.829.304,00

111.401.654.753,18

100,46%

30

BELANJA

31

BELANJA OPERASI

32

Belanja Pegawai

5.2.2.a. 1)

52.678.632.008,56

48.795.818.187,00

92,63%

33

Belanja Barang

5.2.2.a. 2)

19.821.221.154,90

15.121.198.259,00

76,29%

34

Bunga

35

Subsidi

5.2.2.a. 3)

405.132.000,00

405.132.000,00

100,00%

36

Hibah

5.2.2.a. 4)

1.855.000.000,00

1.645.000.000,00

88,68%

37

Bantuan Sosial

5.2.2.a. 5)

1.416.100.000,00

1.034.700.000,00

73,07%

76.176.085.163,46

67.001.848.446,00

87,96%

38

5.2.2. 5.2.2.a.

-

Jumlah Belanja Operasi ( 32 s/d 37 )

-

39

BELANJA MODAL

40

Belanja Tanah

5.2.2.b. 1)

1.345.160.000,00

1.092.640.000,00

81,23%

41

Belanja Peralatan dan Mesin

5.2.2.b. 2)

16.858.900.179,25

14.907.830.910,00

88,43%

42

Belanja Bangunan dan Gedung

5.2.2.b. 3)

7.706.850.374,65

7.064.755.600,00

91,67%

43

Belanja Jalan,Irigasi dan Jaringan

5.2.2.b. 4)

1.007.350.000,00

904.014.677,00

89,74%

44

Belanja Aset Tetap Lainnya

5.2.2.b. 5)

45

5.2.2.b.

Jumlah Belanja Modal ( 40 s/d 44 )

46

BELANJA TAK TERDUGA

5.2.2.c.

47

Belanja Tak Terduga

5.2.2.c.

48

Jumlah Belanja Tak Terduga (47)

333.461.578,00

311.146.500,00

93,31%

27.251.722.131,90

24.280.387.687,00

89,10%

1.416.772.008,64

-

0,00%

1.416.772.008,64

-

0,00%

-

49

TRANSFER

5.2.2.d.

50

TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA

5.2.2.d.

51

Bagi Hasil Pajak

-

-

52

Bagi Hasil Retribusi

-

-

53

Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

54 55 56

JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA (50 s/d 52) JUMLAH BELANJA ( 45 + 48 + 54) SURPLUS/(DEFISIT)

5.2.2.d.

6.051.250.000,00

5.862.823.280,00

96,89%

6.051.250.000,00

5.862.823.280,00

96,89%

110.895.829.304,00

97.145.059.413,00

87,60%

-

14.256.595.340,18

3

3. Laporan Arus Kas Komparatif

LAPORAN ARUS KAS PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2009 (dalam rupiah) No.

Uraian

1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi 2 Arus Masuk Kas 3 Pendapatan Pajak Daerah 4 Pendapatan Retribusi Daerah 5 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 6 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 7 Dana Bagi Hasil Pajak 8 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 9 Dana Alokasi Umum 10 Dana Alokasi Khusus 11 Dana Otonomi Khusus 12 Dana Penyesuaian 13 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi 14 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 15 Pendapatan Hibah 16 Pendapatan Dana Darurat 17 Pendapatan Lainnya 18 Jumlah Arus Masuk Kas ( 3 s/d 17)

Ref 5.3.a

208.939.751,83 199.914.864,00 1.441.816.554,39 8.511.767.040,00 24.254.590.553,00 58.482.239.000,00 3.720.000.000,00 4.584.825.000,00 4.303.181.989,96 3.000.000.000,00 2.694.380.000,00 111.401.654.753,18

19 Arus Kas Keluar 20 Belanja Pegawai 21 Belanja Barang 22 Bunga 23 Subsidi 24 Hibah 25 Bantual Sosial 26 Belanja Tak Terduga 27 Belanja Hasil Pajak 28 Belanja Hasil Retribusi 29 Belanja Hasil Pendapatan Lainnya 30 Jumlah Arus Kas Keluar ( 20 s/d 29 ) 31

48.795.818.187,00 15.121.198.259,00 405.132.000,00 1.645.000.000,00 1.034.700.000,00 5.862.823.280,00 72.864.671.726,00

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi ( 18 - 30 )

32 Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan 33 Arus Masuk Kas 34 Pendapatan Penjualan atas Tanah 35 Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin 36 Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan 37 Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan

2009

38.536.983.027,18 5.3.b -

5

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH Catatan Atas Laporan Keuangan

TAHUN

2009

4. Catatan atas Laporan Keuangan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Laporan Keuangan merupakan bagian dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Di samping itu ketentuan mengenai penyampaian Laporan Keuangan juga diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 56 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2009 ini merupakan perwujudan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009, yang disusun dalam bentuk Peraturan Walikota (Perwako) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2009 berpedoman pada ketentuan Pasal 298 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Prinsip pokok dalam penyajian Laporan Keuangan yang tercantum dalam Perwako ini adalah: Menggambarkan informasi tentang pengelolaan keuangan daerah kepada pihak yang berkepentingan dalam hal ini masyarakat melalui DPRD. Laporan keuangan menyajikan perbandingan antara realisasi dan anggaran. Laporan menyajikan posisi Aset (kekayaan), Kewajiban (hutang), dan Ekuitas Dana pada akhir tahun anggaran. Menyajikan arus kas dari posisi awal tahun, mutasi penerimaan dan pengeluaran serta posisi akhir tahun. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, tujuan Laporan Keuangan secara umum adalah memberikan informasi mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan: 1) Akuntabilitas Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan oleh masyarakat melalui DPRD kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, melalui penyampaian laporan keuangan secara priodik.

7


TAHUN

2009

2) Manajerial Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat. 3) Transparansi Menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat dan pihakpihak yang berkepentingan berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatan pada peraturan perundangundangan guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). 4) Keseimbangan antar generasi Membantu para pengguna dalam mengetahui apakah penerimaan Pemerintah Daerah pada periode pelaporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan dan pelaporan Laporan Keuangan dalam Perwako diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah antara lain: 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara; 2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 4) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 5) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 6) Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 7) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; 8) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8


TAHUN

2009

10) Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 23 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran; dan 11) Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2009.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Unsur Laporan Keuangan dalam Perwako ini menggunakan format sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu sebagai berikut: 1) Laporan Realisasi Anggaran Menyajikan informasi pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pelaksanaan APBD pada akhir tahun anggaran yang menggambarkan perbandingan antara anggaran pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dengan realisasinya dalam periode satu tahun. Penyajian Laporan Realisasi APBD terdiri dari anggaran Pendapatan, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan beserta realisasinya yang disusun berdasarkan anggaran setelah perubahan. 2) Laporan Arus Kas Laporan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas selama satu tahun anggaran yang dikelompokkan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi aset non-keuangan, aktivitas pembiayaan dan aktivitas non anggaran. Aktivitas non anggaran yang membedakan saldo kas dengan sisa perhitungan anggaran berasal dari Perhitungan Fihak Ketiga (PFK). Saldo akhir kas terdiri atas sisa kas di Kas Daerah dan sisa kas pada Bendahara Pengeluaran (Sisa UYHD yang belum disetor per 31 Desember 2009), serta sisa kas pada Bendahara Penerimaan (bila terdapat unit swadana RSUD atau lainnya). 3) Neraca Neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan pada akhir periode mengenai Aset (kekayaan), Hutang (kewajiban) dan Ekuitas Dana dari suatu entitas (untuk Tahun Anggaran 2009 posisi per 31 Desember 2009). Unsur yang dicakup dalam neraca terdiri atas Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut: 1) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan

9


TAHUN

2009

untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. 2) Kewajiban adalah kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. 3) Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara total aktiva dengan total kewajiban pemerintah daerah. 4) Catatan Atas Laporan Keuangan Merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan, yang memuat penjelasan naratif maupun rincian dari angka yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Di samping itu juga mencakup informasi mengenai kebijakan keuangan, pencapaian target APBD dan hal-hal lainnya. Catatan atas Laporan Keuangan dibuat untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Penjelasan lebih lanjut mengenai pos-pos Laporan Keuangan terdapat pada poin “V. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan”.

10


TAHUN

2009

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro Indikator makro bidang ekonomi dan sosial yang dipertimbangkan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009, di antaranya bersumber dari Badan Pusat Statistik. Sehubungan dengan belum terbentuknya BPS Kota Sungai Penuh, maka belum dapat disajikan data-data indikator makro, meliputi: 1) Pertumbuhan ekonomi tahun 2009. 2) Struktur ekonomi tahun 2009. 3) Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita tahun 2009 dan total Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2009. 4) Laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2009, tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2009, dan jumlah penduduk miskin yang pada tahun 2009. 5) Tingkat melek huruf penduduk pada tahun 2009. 6) Angka harapan hidup di tahun 2009.

2.2 Kebijakan Keuangan Dalam menjalankan roda perekonomian dan pemerintahan di Kota Sungai Penuh untuk mewujudkan visi “Mewujudkan Kota Sungai Penuh menjadi Kota Pusaka, pusat perdagangan, industri dan jasa, pendidikan, kebudayaan dan pariwisata puncak andalas Sumatra” diperlukan kebijakan fiskal dan keuangan, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran. Sebagai daerah pemekaran yang baru terbentuk tahun 2008 sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 2008 tanggal 21 Juli 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi. Kota Sungai Penuh dalam Tahun Anggaran 2009 belum mengeluarkan perangkat Peraturan Daerah mengenai Pendapatan Aslli Daerah (PAD) dari sumber pajak dan retribusi daerah. Sehingga belum disebutkan secara rinci mengenai jenis dan tarif masing-masing pajak dan retribusi daerah. Pada Tahun Anggaran 2009 ini pula, Pemerintah Kota Sungai Penuh belum menganggarkan (PAD) dari pajak dan retribusi daerah. Sehingga pada Tahun Anggaran 2009 penerimaan PAD jumlahnya belum signifikan untuk menopang belanja daerah dalam APBD, dan masih mengandalkan dukungan dana dari penerimaan transfer/bagi hasil dan Dana Alokasi Umum dari Pemerintah Pusat. Dari sisi pengeluaran, dalam Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 23 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran telah

11


TAHUN

2009

ditetapkan sebagai batas tertinggi pengeluaran untuk tiap-tiap kegiatan agar terjadi efisiensi dan efektivitas kegiatan. Selanjutnya sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 150 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, pada tahun 2009 belum disusun perangkat kebijakan yang menjadi dasar dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dalam peraturan daerah karena belum terbentuknya DPRD Kota Sungai Penuh. Peraturan daerah tersebut nantinya akan disesuaikan dengan peraturan terbaru (antara lain Permendagri Nomor 59 Tahun 2008, PP Nomor 3 Tahun 2008, PP Nomor 38 Tahun 2008) dimana secara substansial mengatur halhal pokok yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah. Ketentuan secara rinci diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah (antara lain akan disusun Kebijakan Akuntansi).

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD APBD Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2009 ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2009, yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan APBD Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2009. Penyusunan APBD ini dilakukan dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai tujuan bernegara. Upaya untuk mencapai tujuan bernegara dimaksud secara operasional dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang sekaligus bertindak selaku pusat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. APBD yang disusun ini telah menerapkan sistem anggaran berbasis kinerja, yakni mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang digunakan. Prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja ini secara operasional dituangkan dalam bentuk Anggaran Belanja Langsung, yakni belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh adanya program/kegiatan yang direncanakan. Struktur APBD terdiri dari anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan. Khusus untuk belanja diklasifikasikan lebih lanjut ke dalam Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai;Barang;Subsidi;Hibah;Bantuan Sosial, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer-Bagi Hasil Pendapatan Lainnya. Pelaporan kinerja operasional yang berdimensi keuangan pada Pemerintah Kota Sungai Penuh telah disajikan tersendiri dalam “Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah” (LAKIP), yang mengacu pada pedoman yang ditetapkan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) dengan Keputusan Nomor 239/IX/6/8/2003.

12


TAHUN

2009

Dalam LAKIP tersebut, dilaporkan aspek akuntabilitas kinerja, di mana esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sejauh mana visi, misi dan tujuan/sasaran strategis telah dicapai selama tahun 2009. Di dalamnya antara lain diuraikan strategi dan sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan/sasaran strategis, tingkat efisiensi suatu program melalui pembandingan output dengan inputnya, serta tingkat efektivitas suatu program melalui pembandingan outcome dengan targetnya.

13

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH

TAHUN

Catatan Atas Laporan Keuangan

2009

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan APBD Kota Sungai Penuh tahun anggaran 2009, yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2009, terdiri dari anggaran pendapatan dan belanja masing-masing sebesar Rp110.895.829.304,00 dan Rp110.895.829.304,00 serta pembiayaan berupa penerimaan pembiayaan sebesar Rp0,00 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp0,00. Melalui Perubahan APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2009 maka anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan mengalami perubahan, yaitu anggaran pendapatan menjadi sebesar Rp110.895.829.304,00 anggaran belanja sebesar Rp110.895.829.304,00 penerimaan pembiayaan sebesar Rp0,00 dan pengeluaran pembiayaan menjadi sebesar Rp0,00. Secara garis besar, anggaran dan realisasi APBD Tahun Anggaran 2009 adalah sebagai berikut: No

Uraian

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%

1

Pendapatan

110.895.829.304,00 111.401.654.753,18 100,46

2

Belanja

110.895.829.304,00

Surplus (Defisit) 3

97.145.059.413,00 87,60

0,00

14.256.595.340,18

~

Penerimaan

0,00

0,00

0,00

Pengeluaran

0,00

0,00

0,00

Pembiayaan Netto

0,00

0,00

0,00

SiLPA

0,00

14.256.595.340,18

Pembiayaan

~

Berdasarkan Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2009 sebagaimana tersebut di atas, kinerja keuangan Pemerintah Kota Sungai Penuh dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Pendapatan yang ditargetkan sebesar Rp110.895.829.304,00, dapat direalisasikan sebesar Rp111.401.654.753,18 atau 100.46 % dari target. Di sisi lain, Belanja yang dianggarkan sebesar Rp110.895.829.304,00 direalisasikan sebesar Rp97.145.059.413,00 atau 87,60 % dari anggaran. 2) Dengan demikian dari anggaran yang tidak surplus/(defisit) sebesar Rp0,00 dapat direalisasikan menjadi surplus sebesar Rp14.256.595.340,18. 3) Hal ini menunjukkan kinerja keuangan yang positif yakni dapat melampaui target pendapatan dan sekaligus menekan realisasi belanja (efisiensi).

14


TAHUN

2009

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah Entitas pelaporan dalam Laporan Keuangan ini adalah Pemerintah Kota Sungai Penuh, yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran; dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana dalam Neraca. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa lainnya tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 1) Pendapatan Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). 2) Belanja Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atau pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. 3) Surplus/Defisit Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit. 4) Pembiayaan Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

15


TAHUN

2009

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto. 5) Aset Aset diakui pada saat kepenguasaannya berpindah.

diterima

atau

kepemilikannya

dan/atau

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan dan Aset Lainnya. 6) Kewajiban Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Kewajiban diklasifikasikan ke dalam Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. 7) Ekuitas Dana Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas Dana Lancar terdiri dari SiLPA; Pendapatan yang Ditanguhkan; Cadangan Piutang; Cadangan Persediaan; dan Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek . Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah daerah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah daerah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundangundangan

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan ini pada dasarnya berpedoman pada PP 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Kebijakan akuntansi yang diberlakukan khusus dalam tahun 2009 adalah belum dicatat penyusutan atas aset yang dimiliki Pemda. Belum dicatatnya penyusutan disebabkan belum adanya peraturan Kepala Daerah yang dapat dijadikan rujukan mengenai besaran, pengelompokan, dan metode penyusutan yang digunakan.

16


TAHUN

2009

Kebijakan Akuntansi yang secara umum diterapkan dalam penyusunan Neraca per 31 Desember 2009 ini berpedoman pada PP 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dengan pokok-pokok kebijakan sebagai berikut: 1) Kas (1) Kas adalah alat pembayaran yang sah, yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah. (2) Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas Pemerintah Daerah yang berada dalam pengelolaan Pemegang Kas Daerah, baik dalam bentuk tunai maupun pada Bank. (3) Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran yang tidak dipergunakan lagi/dipertanggungjawabkan dan belum disetor ke Kas Daerah (sisa UYHD). 2) Piutang Pajak/Retribusi (1) Piutang dinilai sebesar nilai nominal. (2) Piutang diakui pada saat timbulnya hak atas piutang tersebut. Untuk Piutang Pajak/Retribusi Daerah yang diakui sebagai piutang bila sudah ada ketetapannya (SKP/SKPT/SKR). 3) Bagian Lancar dari Tagihan (1) Merupakan reklasifikasi dari tagihan penjualan angsuran jangka panjang dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo tahun berikutnya atau yang telah jatuh tempo tetapi belum diselesaikan. (2) Bagian lancar piutang ini disajikan sebesar nilai nominal. 4) Piutang Lainnya (1) Merupakan piutang dana perimbangan yang menjadi hak Pemerintah Kota Sungai Penuh namun belum diterima sampai dengan berakhirnya tahun anggaran. (2) Piutang ini disajikan sebesar nilai nominal. 5) Persediaan (1) Persediaan adalah barang habis pakai yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. (2) Persediaan dicatat pada akhir tahun periode akuntansi dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan. (3) Persediaan dinilai dalam neraca dengan cara :

Harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian;

Harga standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

17


TAHUN

2009

Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

6) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD dan lembaga lainnya menggambarkan jumlah yang dibayarkan oleh pemerintah daerah untuk penyertaan modal pada BUMD di dalam dan luar negeri serta lembaga lainnya. Investasi ini diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomis dan atau manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. (2) Dana yang dipersiapkan untuk penyertaan modal pada periode akuntansi berikutnya, namun belum memperoleh pengesahan berupa Peraturan Daerah untuk diklasifikasikan sebagai Dana Cadangan, dicatat sebagai bagian dari kelompok penyertaan modal pemerintah daerah. (3) Dibukukan berdasarkan harga perolehan atau nilai nominal yang disetorkan, termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut. 7) Aset Tetap (1) Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi, untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Perolahan Aset Tetap bersumber dari sebagian atau seluruh dana APBD, baik melalui pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan. (2) Aset Tetap terdiri atas :

Tanah

Peralatan dan Mesin

Gedung dan Bangunan

Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset Tetap Lainnya, dan

Konstruksi Dalam Pengerjaan

(3) Aset Tetap dinyatakan dalam neraca dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Apabila Aset Tetap dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasi. (4) Aset Tetap Pemerintah Daerah dalam tahun 2009 belum dilakukan penyusutan. (5) Aset Tetap akan dihapuskan apabila dalam keadaan rusak berat, berlebih, usang, hilang dan sebagainya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

18


TAHUN

2009

(6) Aset Tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berkenaan, yaitu pada saat aset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah dan diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga penggantinya pada saat diperoleh. (7) Aset Tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berkenaan, yaitu pada saat aset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah dan diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga penggantinya pada saat diperoleh. 8) Dana Cadangan (1) Dana Cadangan adalah dana yang dibentuk untuk membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran. (2) Jumlah yang diklasifikasikan ke dalam kelompok Dana Cadangan dan peruntukannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 9) Aset Lainnya (1) Aset Lainnya adalah Aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Lancar, Aset Tetap maupun Investasi Jangka Panjang. (2) Aset Lainnya diantaranya terdiri atas :

Tagihan Penjualan Angsuran

Tuntutan Ganti Rugi

Kemitraan dengan Pihak Ketiga (Built Operate Transfer/BOT)

Aset Tak Berwujud

Aset Lainnya.

(3) Aset Lainnya yang diperoleh melalui pembelian dinilai dengan harga perolehan. Dalam hal Tagihan Penjualan Angsuran dari hasil penjualan aset pemerintah, harga perolehan merupakan harga nominal dari kontrak. 10) Kewajiban Jangka Pendek (1) Kewajiban Jangka Pendek merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. (2) Kewajiban Lancar diantaranya terdiri atas : Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang yang Jatuh Tempo Utang Jangka Pendek (3) Kewajiban Lancar dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

19


TAHUN

2009

11) Kewajiban Jangka Panjang (1) Kewajiban Jangka Panjang merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Utang Jangka Panjang dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Kota/Kota Lainnya, maupun lembaga keuangan bank dan bukan bank. (2) Utang Jangka Panjang diakui pada saat dana tersebut diterima dan dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. 12) Ekuitas Dana (1) Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dengan utang pemerintah daerah. (2) Ekuitas Dana terdiri atas Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi dan Ekuitas Dana Cadangan. (3) Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara jumlah total nilai Aset Lancar dengan jumlah total nilai Kewajiban Jangka Pendek. (4) Ekuitas Dana Investasi merupakan selisih antara jumlah total nilai Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Aset Lainnya dengan jumlah total nilai Kewajiban Jangka Panjang. (5) Ekuitas Dana Cadangan merupakan akumulasi dana yang disisihkan dalam Dana Cadangan guna membiayai kegiatan yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

20


TAHUN

2009

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Neraca Neraca merupakan salah satu Laporan Keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Laporan ini sangat penting artinya bagi manajemen Pemerintahan Daerah, bukan hanya untuk memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya dan keuangan yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Penjelasan Pos-Pos Neraca 5.1.1 ASET

Rp45.760.072.021,05

a. ASET LANCAR

Rp20.921.044.062,05

(1) Kas di Kas Daerah

Rp13.563.599.261,18

Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2009 merupakan saldo rekening giro Kas Daerah per 31 Desember 2009, yang terdapat pada: - Rekening Giro BPD Jambi Cabang Sungai Penuh: Nomor 0301500084 JUMLAH (2) Kas di Bendahara Pengeluaran

Rp13.563.599.261,18 Rp13.563.599.261,18 Rp692.996.079,00

Kas di Bendahara Pengeluaran per tanggal 31 Desember 2009 merupakan sisa UYHD setelah dikurangi dengan pajak yang belum disetor sampai dengan tanggal 31 Desember 2009. Rincian sisa kas di Bendahara Pengeluaran per SKPD dapat dilihat pada Lampiran-I. (3) Kas di Bendahara Penerimaan

Rp14.079.199,87

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2009 merupakan penerimaan Pajak Galian C sebesar Rp3.803.211,87 dan SIPP sebesar Rp3.427.818,00 pada DPPKAD, penerimaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C sebesar Rp3.769.170,00 pada Dinas Pekerjaan Umum; penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada puskesmas sebesar Rp3.079.000,00 yang terdiri dari Puskesmas Tanah Kampung sebesar Rp496.500,00; Puskesmas Kumun sebesar Rp337.000,00; Puskesmas Sungai Penuh sebesar Rp1.176.000,00; Puskesmas Rawang sebesar Rp115.000; Puskesmas Desa Gedang sebesar Rp954.500,00 yang belum disetor ke Kas Daerah per 31 Desember 2009. (4) Piutang Lainnya

Rp6.072.667.485,00

Piutang Lainnya per 31 Desember 2009 merupakan Pendapatan Hibah dari Kabupaten Kerinci berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi sebesar

21


TAHUN

2009

Rp4.500.000.000,00 dan Dana Bagi Hasil Provinsi sebesar Rp1.572.667.485,00 yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp251.005.939,00; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp600.683.707,00; Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp717.027.460,00 dan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan sebesar Rp3.950.379,00. (5) Persediaan

Rp577.702.037,00

Jumlah tersebut merupakan saldo persediaan barang habis pakai per 31 Desember 2009 yang terdiri atas: a. Persediaan ATK

Rp

b. Obat dan Alat Kesehatan

Rp 352.826.492,00

c. Benda Berharga

Rp 211.349.300,00

d. Bahan dan Material

Rp

Jumlah

9.092.145,00

4.434.100,00

Rp 577.702.037,00

Atas persediaan tersebut diketahui hal-hal sebagai berikut: a. Terdapat persediaan obat berdasarkan LPLPO pada 5 puskesmas di Kota Sungai Penuh per 31 Desember 2009 sebanyak 203 jenis obat dengan jumlah 1.482.490 item tidak dapat diketahui secara langsung nilai obat-obatan tersebut; b. Terdapat bibit Surian sebanyak 950 kg, Mahoni sebanyak 4.090kg, Durian sebanyak 198kg dan Petai sebanyak 31kg dipersemaian untuk ditumbuhkembangkan dan dibagikan kepada masyarakat untuk penghijuan hutan pada Dinas Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan tidak dapat diketahui secara langsung nilai bibit-bibit tersebut; c. Terdapat pakan Itik sebanyak 2.400kg dengan harga perolehan Rp10.800.000,00, persediaan bibit tanaman Kopi sebanyak 10kg dengan harga perolehan Rp2.500.000,00 dan bibit tanaman cengkih sebanyak 7kg dengan harga perolehan sebesar Rp1.750.000,00 yang tidak dilaporkan ke DPPKAD.

b. INVESTASI JANGKA PANJANG (1) Investasi Non Permanen a) Investasi Non Permanen Lainnya

Rp20.000.000,00 Rp20.000.000,00 Rp20.000.000,00

Investasi Jangka Panjang per tanggal 31 Desember 2009 merupakan Saldo Investasi Non Permanen Lainnya atas Itik yang digulirkan kepada peternak oleh Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan sebesar Rp20.000.000,00 sebanyak 20 lusin itik dengan harga perlusin Rp500.000,00.

22


c. ASET TETAP

TAHUN

2009

Rp24.819.027.959,00

Aset Tetap yang dicatat dalam neraca per 31 Desember 2009 adalah Aset Tetap yang berasal dari pengadaan tahun 2009 dan pengadaan tahun 2008 yang menggunakan pendapatan hibah dari Pemerintah Kabupaten Kerinci. Sedangkan Aset Tetap yang diperoleh sebelum tahun 2008 belum dapat dicatat kedalam neraca per 31 Desember 2009 karena belum ada serah terima dari Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh. (1) Tanah

Rp1.092.640.000,00

Jumlah tersebut merupakan nilai Tanah yang dimiliki Pemerintah Kota Sungai Penuh, dengan rincian sebagai berikut: -

Belanja Modal TA 2009

Rp1.092.640.000,00

-

Jumlah nilai Tanah per 31 Desember 2009

Rp1.092.640.000,00

Jumlah tersebut merupakan nilai Tanah Pemerintah Kota Sungai Penuh per 31 Desember 2009. (2) Peralatan dan Mesin

Rp15.219.999.182,00

Jumlah tersebut merupakan nilai Peralatan dan Mesin yang dimiliki Pemerintah Kota Sungai Penuh, dengan rincian sebagai berikut: - Belanja Modal tahun 2009

Rp14.907.830.910,00

- Aset Tetap dari Pendapatan Hibah tahun 2008

Rp

226.313.272,00

- Koreksi tambah kurang

Rp

85.855.000,00

- Jumlah nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2009

Rp15.219.999.182,00

(3) Gedung dan Bangunan

Rp

146.300.000,00

Jumlah tersebut merupakan nilai Gedung dan Bangunan yang dimiliki Pemerintah Kota Sungai Penuh, dengan rincian sebagai berikut: - Belanja Modal Tahun 2009

Rp

- Koreksi tambah kurang termasuk reklasifikasi Gedung dan Bangunan Kota Sungai Penuh ke Aset Lainnya disebabkan adanya rehabilitasi sedang/berat dan pembangunan atas Gedung dan Bangunan tersebut yang masih berstatus milik Kabupaten Kerinci dan belum diserahterimakan kepada Kota

Rp (6.918.455.600,00)

7.064.755.600,00

23


TAHUN

2009

Sungai Penuh per 31 Desember 2009 sebesar Rp3.366.289.200,00 - Jumlah nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2009 (4) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Rp 146.300.000,00 Rp

46.372.727,00

Jumlah tersebut merupakan nilai Jalan, Irigasi, Jaringan yang dimiliki Pemerintah Kota Sungai Penuh, dengan rincian sebagai berikut : - Belanja Modal Tahun 2009 - Koreksi kurang reklasifikasi Jalan, Irigasi dan Jaringan Kota Sungai Penuh ke Aset Lainnya disebabkan adanya rehabilitasi dan pembangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan di atas lahan yang masih berstatus milik Kabupaten Kerinci yang belum diserahterimakan oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Kota Sungai Penuh per 31 Desember 2009 - Jumlah nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2009 (5) Aset Tetap Lainnya

Rp

904.014.677,00

Rp (857.641.950,00)

Rp

46.372.727,00

Rp 4.524.832.150,00

Jumlah tersebut merupakan nilai aset tetap lainnya per 31 Desember 2009 yang dimiliki Pemerintah Kota Sungai Penuh, dengan rincian sebagai berikut: - Belanja Modal Tahun 2009

Rp

311.146.500,00

- Pengadaan Aset Tetap dari Pendapatan Hibah tahun 2008

Rp

4.860.000,00

- Koreksi tambah kurang termasuk reklasifikasi atas Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi dan Instalasi karena adanya rehabilitasi aset yang masih berstatus milik Kabupaten Kerinci dan pembangunan di atas lahan milik kabupaten Kerinci yang belum diserahterimakan oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Kota Sungai Penuh per 31 Desember 2009

Rp 4.208.825.650,00

24


TAHUN

2009

sebesar Rp4.223.931.150,00 - Jumlah nilai aset tetap lainnya per 31-12-2009 (6) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Rp4.524.832.150,00 Rp3.788.883.900,00

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2009 sebesar Rp 3.788.883.900,00 merupakan jumlah keseluruhan biaya yang dibayarkan untuk perolehan aset tetap berupa Gedung dan Bangunan atas pembangunan Kantor Walikota Sungai Penuh yang sampai dengan 31 Desember 2009 masih dalam proses pengerjaan/pembangunan.

d. DANA CADANGAN

Rp0,00

(1) Dana Cadangan

Rp0,00

Dana Cadangan merupakan alokasi dana yang dicadangkan Pemerintah Daerah untuk tujuan tertentu (seperti pembangunan/belanja modal yang memerlukan dana beberapa tahun anggaran/multi years) dan dibahas bersama DPRD untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah. Dalam tahun 2009 tidak terdapat dana cadangan yang dialokasikan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh.

e. ASET LAINNYA

Rp0,00

Dalam tahun 2009 tidak terdapat aset milik Pemerintah Kota Sungai Penuh yang termasuk dalam kelompok Aset Lainnya.

5.1.2 KEWAJIBAN a. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Rp1.434.663.700,00

(1) Utang Jangka Pendek Lainnya

Rp1.434.663.700,00

Berupa Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% pada Dinas Pekerjaan Umum yang dibayarkan Tahun Anggaran 2010 atas pekerjaan fisik yang dilakukan Tahun Anggaran 2009

5.1.3 EKUITAS DANA a. EKUITAS DANA LANCAR

Rp44.325.408.321,05 Rp19.486.380.362,05

Jumlah tersebut merupakan selisih antara Aset Lancar dengan Kewajiban Jangka Pendek. Kelompok Ekuitas Dana Lancar ini terdiri dari: (1) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Rp14.256.595.340,18

(2) Pendapatan yang ditangguhkan

Rp

14.079.199,87

25


TAHUN

2009

(3) Cadangan untuk Piutang

Rp 6.072.667.485,00

(4) Cadangan untuk Persediaan

Rp

(5) Dana yg Hrs Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek

Rp(1.434.663.700,00)

JUMLAH

b. EKUITAS DANA INVESTASI

577.702.037,00

Rp 19.486.380.362,05

Rp24.839.027.959,00

Jumlah tersebut merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang tertanam dalam Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Aset Lainnya, dikurangi dengan Kewajiban Jangka Panjang. Ekuitas ini terdiri dari: (1) Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang

Rp

20.000.000,00

(2) Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Pendek

Rp

0,00

(3) Diinvestasikan dalam Aset Tetap

Rp24.819.027.959,00

(4) Diinvestasikan dalam Aset Lainnya

Rp

0,00

(5) Dana yg Hrs Disediakan utk Pembayaran Hutang Jangka Panjang

Rp

0,00

JUMLAH

Rp24.839.027.959,00

Pengungkapan Atas Pos-Pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan Dengan Penerapan Basis Akrual Atas Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam menyusun Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2009 menggunakan basis kas untuk pengakuan pendapatan dan belanja. Dengan demikian tidak terdapat Aset dan Kewajiban yang timbul akibat penerapan basis akrual, sehingga tidak perlu dilakukan rekonsiliasi dari basis akrual ke basis kas.

26


TAHUN

2009

5.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran 5 .2 .1

Pendapatan

Rp111.401.654.753,18

Pendapatan Daerah Tahun 2009 yang dianggarkan dalam APBD setelah Perubahan adalah sebesar Rp110.895.829.304,00 dengan realisasi sebesar Rp111.401.654.753,18 atau 100,46%. Sesuai susunan APBD setelah perubahan, maka perhitungan pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dengan uraian sebagai berikut: a. Pendapatan Asli Daerah

Rp1.850.671.170,22

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp630.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.850.671.170,22 atau 293,76% dari target/anggarannya. 2) Dengan realisasi tersebut, kontribusi PAD terhadap total Pendapatan adalah sebesar 1,66%. 3) Penerimaan terkecil berasal dari Hasil Retribusi Daerah yakni dengan realisasi sebesar Rp 199.914.864,00 atau ~% dari target/anggaran yang belum ditetapkan (nihil). Dengan realisasi tersebut, kontribusi Hasil Retribusi Daerah terhadap total PAD adalah sebesar 10,80%. 4) Sedangkan penerimaan terbesar berasal dari Lain-Lain PAD yang Sah, yakni dengan realisasi sebesar Rp1.441.816.554,39 atau 228,86% dari target/anggaran yang ditetapkan sebesar Rp630.000.000,00. Dengan realisasi tersebut, kontribusi Lain-Lain PAD yang Sah terhadap total PAD adalah sebesar 77,91%. Rincian atas PAD Tahun Anggaran 2009 beserta kontribusinya terhadap total PAD sebagai berikut:

a)

Pajak Daerah

0,00

208.939.751,83

% Thd. Anggaran ~

b)

Retribusi Daerah

0,00

199.914.864,00

~

10,80

c)

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (Laba BUMD)

0,00

0,00

~

0,00

d)

Lain-Lain PAD yang Sah

630.000.000,00

1.441.816.554,39

228,86

77,91

630.000.000,00

1.850.671.170,22

293,76

100,00

No.

Uraian

Jumlah PAD

Anggaran

Realisasi

% Thd. PAD 11,29

Uraian dari masing-masing sumber penerimaan PAD adalah sebagai berikut : a)

Pajak Daerah

Rp208.939.751,83

Rincian anggaran dan realisasi Pajak Daerah beserta persentase pencapaian realisasi terhadap anggaran dan persentase kontribusi

27


TAHUN

2009

masing-masing jenis Pajak Daerah terhadap total Pajak Daerah adalah sebagai berikut: No

Uraian

(1) (2)

Pajak Restoran Pajak Reklame Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Jumlah Pajak Daerah

(3)

0,00 0,00

58.349.611,00 14.784.600,00

~ ~

% thd Total Pajak Daerah 27,93 7,07

0,00

135.805.540,83

~

65,00

0,00

208.939.751,83

~

100,00

Anggaran

b) Retribusi Daerah

% Thd Anggaran

Realisasi

Rp199.914.864,00

Rincian anggaran dan realisasi retribusi daerah beserta persentase pencapaian realisasi terhadap anggaran dan persentase kontribusi masing-masing jenis retribusi daerah terhadap total retribusi daerah adalah sebagai berikut: No. (1)

Uraian Retribusi Jasa Umum: (a) Retribusi Pelayanan Kesehatan

0,00

39.993.673,00

0,00

~

20,00 14,16

~

0,00

11.683.173,00

~

0,00

870.000,00

0,00

870.000,00

0,00

159.051.191,00

(a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

0,00

45.626.000,00

~

22,82

(b) Retribusi Izin Gangguan

0,00

361.250,00

~

0,18

0,00

10.070.750,00

~

5,04

0,00

600.000,00

~

0,30

Retribusi Jasa Usaha: Retribusi Rumah Potong Hewan

(3)

Realisasi

28.310.500,00

(b) Retribusi Leges (2)

Anggaran

% Thd % Thd Total AnggaRetribusi Ran Daerah

Retribusi Perizinan Tertentu:

(c) Retribusi Penyediaan Dokumen Lelang Pekerjaan (d) Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan (e) Retribusi SIPP

~ ~ ~

5,84 0,44 0,44 79,56

0,00

99.629.641,00

~

49,84

(f) Retribusi Surat Izin Tempat Usaha

0,00

2.763.550,00

~

1,38

Jumlah Retribusi Daerah

0,00

199.914.864,00

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Rp

~

100,00

0,00

Tidak terdapat anggaran dan realisasi dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan selama tahun 2009.

28


d) Lain - lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Lain-lain Pendapatan Yang Rp 630.000.000,00 dengan Rp1.441.816.554,39 atau 228,86%.

TAHUN

2009

Rp1.441.816.554,39 Sah

dianggarkan realisasi

sebesar sebesar

Rincian Lain-lain Pendapatan yang Sah dan kontribusi setiap komponen penerimaan adalah sebagai berikut: No.

Uraian

1) 2)

Jasa Giro Kas Daerah Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Anggaran

Realisasi

630.000.000,00 0,00

1.353.762.134,39 88.054.420,00

214,88 ~

% Thd Total LLPAD 93,89 6,11

630.000.000,00

1.441.816.554,39

228,86

100,00

Realisasi pendapatan dari pengembalian Rp88.054.420,00 tersebut di atas, terdiri atas:

% Thd Anggaran

lain-lainya

sebesar

1. Pengembalian temuan sebesar Rp190.000,00; 2. Pendapatan dari pengembalian lain-lain Rp87.864.420,00. Atas akun tersebut diketahui pengembalian belanja pada tahun berjalan Rp47.095.293,00 yang tidak dapat ditelusuri.

b. Pendapatan Transfer 1)

sebesar terdapat sebesar

Rp103.856.603.582,96

Pendapatan Transfer ditargetkan sebesar Rp100.071.449.304,00 dengan realisasi sebesar Rp103.856.603.582,96 atau 103,78% dari target/anggarannya, terdiri dari: Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Rp 94.968.596.593,00

Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya

Rp 4.584.825.000,00

Transfer Pemerintah Provinsi

Rp 4.303.181.989,96

2)

Dengan realisasi tersebut, kontribusi Pendapatan Transfer terhadap total Pendapatan sebesar 93,23%.

3)

Penerimaan terkecil berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yakni sebesar Rp3.720.000.000,00 atau 100% dari target/anggaran sebesar Rp3.720.000.000,00. Dengan realisasi tersebut, kontribusi DAK terhadap Total Dana Perimbangan adalah sebesar 3,58%.

4)

Penerimaan terbesar berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU), yaitu Rp58.482.239.000,00 atau sebesar 100% dari target/anggarannya. Dengan realisasi tersebut, kontribusi DAU terhadap Total Dana Perimbangan sebesar Rp58.482.239.000,00 adalah sebesar 56,31%.

29


TAHUN

2009

5)

Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya untuk tahun 2009 belum dianggarkan, namun memiliki realisasi sebesar Rp4.584.825.000,00 yang berasal dari Dana Penyesuaian (1.2.2.2), yang memberikan kontribusi terhadap total Pendapatan sebesar 4,41%.

6)

Transfer Pemerintah Provinsi berupa Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp4.303.181.989,96 atau 74,21% dari anggaran sebesar Rp5.798.471.487,00.

Adapun dengan rincian dari Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut: Anggaran (Rp) (1) Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan (a) Dana Bagi Hasil Pajak Pajak Bumi & Bangunan (PBB) 7.288.383.573,00 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 3.009.792.531,00 Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) 499.933.542,00 Jumlah Dana Bagi Hasi Pajak 10.798.109.646,00 (b) Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

No

Uraian

Provisi Sumber Daya Hutan Pungutan Hasil Perikanan Pertambangan Minyak Bumi Pertambangan Gas Bumi Pertambangan Umum Jumlah Bagi Hasil Pajak/Sumber Daya Alam (c) Dana Alokasi Umum (d) Dana Alokasi Khusus Jumlah Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan (2) Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya Dana Penyesuaian (3) Transfer Pemerintah Provinsi Pendapatan Bagi Hasil Provinsi Total Dana Perimbangan

Realisasi (Rp)

%-tase Thd Anggaran

5.100.701.006,00

69,98

2.491.105.602,00

82,77

919.960.432,00 8.511.767.040,00

184,02 78,83

2.342.528.553,00

937.011.422,00

40,00

248.447.205,00 5.404.258.000,00 12.589.899.000,00 687.496.413,00

143.432.600,00 4.442.633.609,00 18.456.514.356,00 274.998.566,00

57,73 82,21 146,60 40,00

21.272.629.171,00 58.482.239.000,00 3.720.000.000,00

24.254.590.553,00 58.482.239.000,00 3.720.000.000,00

114,02 100,00 100,00

94.272.977.817,00

94.968.596.593,00

100,74

0,00

4.584.825.000,00

0,00

0,00

4.303.181.989,96

0,00

100.071.449.304,00

103.856.603.582,96

c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

103,78

Rp5.694.380.000,00

Lain-lain Pendapatan yang Sah dianggarkan sebesar Rp10.194.380.000,00 dengan realisasi sebesar Rp5.694.380.000,00 atau 55,86% dari target anggaran. Dengan realisasi tersebut, kontribusi Lainlain Pendapatan yang Sah terhadap total Pendapatan sebesar 5,11%. Terdiri dari: Pendapatan Hibah

Rp3.000.000.000,00

Pendapatan Lainnya

Rp2.694.380.000,00

Dengan realisasi tersebut, kontribusi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap total Pendapatan sebesar 5,11%.

30


TAHUN

2009

Rincian Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun Anggaran 2009 adalah sebagai berikut: No

Realisasi (Rp)

% Thd Anggaran

1)

Pendapatan Hibah dari Pemerintah

7.500.000.000,00

3.000.000.000,00

40,00

2)

Bantuan Keuangan Dari Provinsi

2.694.380.000,00

2.694.380.000,00

100,00

10.194.380.000,00

5.694.380.000,00

55,86

Jumlah

5 .2 .2

Anggaran (Rp)

Uraian

Belanja

Rp97.145.059.413,00

Belanja Daerah Tahun 2009 yang dianggarkan dalam APBD setelah Perubahan adalah Rp104.844.579.304,00 dengan realisasi sebesar Rp97.145.059.413,00 atau 92,66%. Adapun rincian belanja adalah sebagai berikut: a. Belanja Operasi

Rp67.001.848.446,00

Rincian lebih lanjut atas Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan, adalah sebagai berikut: Belanja Pegawai

Rp48.795.818.187,00

Belanja Barang

Rp15.121.198.259,00

Belanja Subsidi

Rp

Belanja Hibah

Rp 1.645.000.000,00

Belanja Bantuan Sosial

Rp 1.034.700.000,00

405.132.000,00

Belanja Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp76.176.085.163,46 dengan realisasi sebesar Rp67.001.848.446,00 atau 87,96% dari anggaran, dengan rincian dan penjelasan sebagai berikut: No. 1) 2) 3) 4) 5)

Jenis Belanja Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Jumlah

1) Belanja Pegawai

Anggaran (Rp) 52.678.632.008,56 19.821.221.154,90 405.132.000,00 1.855.000.000,00 1.416.100.000,00

Realisasi (Rp) 48.795.818.187,00 15.121.198.259,00 405.132.000,00 1.645.000.000,00 1.034.700.000,00

% Realisasi 92,63 76,29 100,00 88,68 73,07

76.176.085.163,46

67.001.848.446,00

87,96

Rp48.795.818.187,00

Dipergunakan untuk membayar Gaji Pokok PNS, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Fungsional, Tunjangan

31


TAHUN

2009

Umum, Tunjangan Beras, Tunjangan PPh, Pembulatan Gaji, Iuran Asuransi Kesehatan kepada Pegawai Negeri Sipil seluruh SKPD seKota Sungai Penuh, Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara, Tambahan Penghasilan PNS Berdasarkan Beban Kerja, Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH berupa Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD, Belanja Penunjang Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH. Selama tahun 2009 Belanja Pegawai untuk PNS dan Pejabat Negara terealisasi sebesar Rp48.795.818.187,00 atau 92,63% dari anggaran sebesar Rp52.678.632.008,56.

2) Belanja Barang

Rp15.121.198.259,00

Belanja Barang dan Jasa, dipergunakan untuk biaya rutinitas perkantoran yang berkaitan dengan barang/jasa, seperti pembelian barang habis pakai, biaya jasa kantor, biaya pakaian dinas, biaya pemeliharaan, belanja perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah dan lainnya. Selama tahun 2009 Belanja Barang terealisasi Rp15.121.198.259,00 atau 76,29% dari anggaran R19.821.221.154,90.

3) Belanja Subsidi

sebesar sebesar

Rp405.132.000,00

Dipergunakan untuk belanja subsidi Raskin dan belanja subsidi Jamkesda. Selama tahun 2009, Belanja Subsidi terealisasi Rp405.132.000,00 atau 100% dari anggaran Rp405.132.000,00, terdiri atas Subsidi Raskin Rp300.132.000,00, dan Belanja Subsidi Jamkesda Rp105.000.000,00.

4) Belanja Hibah

sebesar sebesar sebesar sebesar

Rp1.645.000.000,00

Dipergunakan untuk belanja hibah kepada Pemerintah Desa dan belanja hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta. Selama tahun 2009, Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp1.645.000.000,00 atau 88,68% dari anggaran sebesar Rp1.855.000.000,00, terdiri atas belanja hibah kepada Pemerintah Desa sebesar Rp1.220.000.000,00 dan belanja hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta sebesar Rp425.000.000,00.

32


5) Belanja Bantuan Sosial

TAHUN

2009

Rp1.034.700.000,00

Dipergunakan untuk belanja sosial Organisasi Kemasyarakatan. Belanja Bantuan Sosial selama tahun 2009 dipergunakan untuk Bantuan Sosial Kemasyarakatan, Bantuan Kegiatan Keagamaan, Bantuan Rumah Ibadah, Bantuan Organisasi Profesi dan Bantuan Partai Politik, dengan jumlah realisasi sebesar Rp1.034.700.000,00 atau 73,07% dari jumlah anggaran sebesar Rp1.416.100.000,00 sebagai berikut: Belanja Bantuan social - Kaum Empat Jenis - Panti Asuhan - LPTQ - Guru Pengajian - Tempat Ibadah - Org. Sosial Lainnya - LSM - TKHD/TPHD - Organisasi Wanita Jumlah

Anggaran (Rp) 100.000.000,00 15.000.000,00 300.000.000,00 496.800.000,00 150.000.000,00 200.000.000,00 30.000.000,00 49.300.000,00 75.000.000,00 1.416.100.000,00

Realisasi (Rp) 0,00 10.900.000,00 300.000.000,00 496.800.000,00 22.500.000,00 129.500.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00 1.034.700.000,00

b. Belanja Modal

% Realisasi 00,00 72,70 100,00 100,00 15,00 64,75 0,00 0,00 100,00 73,07

Rp24.280.387.687,00

Realisasi Belanja Modal Rp24.280.387.687,00, atau 89,10% dari anggaran sebesar Rp27.251.722.131,90, meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Bangunan dan Jaringan, Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan, dan Belanja Aset tetap lainnya. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal adalah sebagai berikut: No.

Belanja Modal

1)

Tanah

2)

Peralatan dan Mesin

3) 4) 5)

Aset Tetap Lainnya

Anggaran (Rp) 1.345.160.000,00

Realisasi % (Rp) Realisasi 1.092.640.000,00 81,23

16.858.900.179,25

14.907.830.910,00

88,43

Gedung dan Bangunan

7.706.850.374,65

7.064.755.600,00

91,67

Jalan, Irigasi dan Jaringan

1.007.350.000,00

904.014.677,00

89,74

311.146.500,00

93,31

24.280.387.687,00

89,10

Jumlah

333.461.578,00 27.251.722.131,90

Atas Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan disajikan sebesar Rp7.064.755.600,00 didalamnya terdapat realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp38.000.000,00 yang digunakan untuk belanja atas pekerjaan pengecatan Kantor DPRD Kota Sungai Penuh yang merupakan Gedung Islamic Centre milik Pemerintah Kabupaten Kerinci.

c. Belanja Tak Terduga

Rp

0,00

Belanja Tak Terduga dianggarkan Rp1.416.772.008,64, namun tidak ada realisasinya.

33


d.

Belanja Transfer-Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

TAHUN

2009

Rp5.862.823.280,00

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Selama tahun 2009 dipergunakan untuk Alokasi Dana Desa (ADD), Penghasilan Tetap Aparat Pemerintah Desa, Premi Asuransi Aparat Pemerintah Desa, dan Dana Bantuan Pemilihan Kepala Desa, dengan jumlah realisasi sebesar Rp5.862.823.280,00 atau 96,89% dari anggaran sebesar Rp6.051.250.000,00, dengan rincian sebagai berikut: Belanja Transfer-Bagi Hasil ke Desa - Alokasi Dana Desa - Penghasilan Tetap Aparat Pemerintah Desa - Premi Asuransi Aparat Pemerintah Desa - Dana Bantuan Pemilihan Kepala Desa Jumlah

5.2.3

Anggaran (Rp) 3.000.000.000,00 3.031.500.000,00

Realisasi (Rp) 2.829.323.280,00 3.031.500.000,00

% Realisasi 94,00 100,00

9.750.000,00

0,00

0,00

10.000.000,00 6.051.250.000,00

2.000.000,00 5.862.823.280,00

20,00 96,89

Ringkasan Perhitungan Pembiayaan a. Penerimaan pembiayaan Penerimaan pembiayaan dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran, dimana anggaran pendapatan lebih kecil bila dibandingkan dengan anggaran belanja dan atau memanfaatkan surplus realisasi APBD tahun sebelumnya guna membiayai pengeluaran pembiayaan. Dalam tahun anggaran 2009, Penerimaan Pembiayaan belum dianggarkan sehingga belum ada realisasinya. b. Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan merupakan upaya pemanfaatan surplus realisasi anggaran tahun sebelumnya. Dalam tahun anggaran 2009, Pengeluaran Pembiayaan belum dianggarkan sehingga belum ada realisasinya. Perhitungan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran/Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2009 sebagai berikut : - Realisasi Surplus/(Defisit)

Rp

14.256.595.340,18

- Pembiayaan Neto

Rp

0,00

- SiLPA TA. 2009

Rp

14.256.595.340,18

- Realisasi Pen. Pembiayaan

Rp

0.00

- Realisasi Peng.Pembiayaan

Rp

0,00

34


TAHUN

2009

5.3. Laporan Arus Kas Laporan Arus Kas bertujuan memberikan informasi mengenai sumber dan penggunaan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan ini menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode tertentu, yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi aset non-keuangan, aktivitas pembiayaan, dan aktivitas non-anggaran. Dalam laporan arus kas tergambar pergerakan kas masuk dan kas keluar sehingga saldo awal kas per 1 Januari 2009 sebesar Rp 0,00 menjadi saldo akhir kas per 31 Desember 2009 sebesar Rp14.256.595.340,18 yang berasal dari transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dalam tahun 2009, dengan uraian sebagai berikut: 1. Saldo awal kas per 1 Januari 2009 sebesar Rp 0,00 terdiri dari : a. Saldo kas daerah pada Bendahara Umum Daerah

Rp

0,00

b. Kas Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Rp

0,00

c. Saldo UYHD pada Pemegang Kas SKPD

Rp

0,00

Rp

0,00

Jumlah

2. Arus kas masuk selama periode laporan (1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009) sebesar Rp118.273.977.233,22 terdiri dari : a.

Dari aktivitas operasi

Rp111.401.654.753,18

b.

Dari aktivitas investasi aset non-keuangan

Rp

0,00

c.

Dari aktivitas pembiayaan

Rp

0,00

d.

Dari aktivitas non-anggaran (PFK)

Rp

6.872.322.480,04

Jumlah

Rp118.273.977.233,22

3. Arus kas keluar selama periode laporan (1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009) sebesar Rp 104.017.381.893,04 terdiri dari : a.

Dari aktivitas operasi

Rp

72.864.671.726,00

b. Dari aktivitas investasi aset non-keuangan

Rp

24.280.387.687,00

c.

Rp

0,00

Rp

6.872.322.480,04

Rp

104.017.381.893,04

Dari aktivitas pembiayaan

d. Dari aktivitas non-anggaran (PFK/pajak negara) Jumlah

35


4. Saldo akhir kas per 31 Desember 2009 sebesar dari:

TAHUN

2009

Rp14.256.595.340,18 terdiri

Saldo Kas Daerah pada Bendahara Umum Rp 13.563.599.261,18 Daerah 629.996.079,00 b. Saldo UYHD pada Bendahara Pengeluaran Rp SKPD Jumlah Rp 14.256.595.340,18 a.

Penjelasan lebih lanjut atas Laporan Arus Kas Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2009 diuraikan sebagai berikut: a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus Kas dari Aktivitas Operasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas untuk kegiatan operasional pemerintahan selama satu periode akuntansi (tahun anggaran). Aktivitas operasi sepanjang tahun 2009 menunjukkan kenaikan arus kas bersih sebesar Rp 38.536.983.027,18 dengan rincian sebagai berikut: • Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

Rp

111.401.654.753,18

• Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

Rp

72.864.671.726,00

• Kenaikan / (Penurunan) Arus Kas Bersih

Rp 38.536.983.027,18

Keadaan tersebut menunjukkan pemerintah dalam tahun anggaran berjalan dapat mendanai pengeluaran aktivitas operasi dari penerimaannya.

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi selama Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp111.401.654.753,18 terdiri dari: Pendapatan Pajak Daerah

Rp

208.939.751,83

Pendapatan Retribusi Daerah

Rp

199.914.864,00

Lain-lain PAD yang sah

Rp

1.441.816.554,39

Dana Bagi Hasil Pajak

Rp

8.511.767.040,00

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Rp

24.254.590.553,00

Dana Alokasi Umum

Rp

58.482.239.000,00

Dana Alokasi Khusus

Rp

3.720.000.000,00

36


Dana Penyesuaian

Rp

TAHUN

2009

4.584.825.000,00

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi

4.303.181.989,96

Pendapatan Hibah

3.000.000.000,00

Pendapatan Lainnya

Rp

2.694.380.000,00

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

Rp

111.401.654.753,18

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi selama Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp72.864.671.726,00 terdiri dari: Belanja Pegawai

Rp

48.795.818.187,00

Belanja Barang

Rp

15.121.198.259,00

Subsidi

Rp

405.132.000,00

Hibah

Rp

1.645.000.000,00

Bantuan Sosial

Rp

1.034.700.000,00

Belanja Hasil Pendapatan Lainnya

Rp

5.862.823.280,00

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

Rp

72.864.671.726,00

b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non-Keuangan Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non-Keuangan menjelaskan aktivitas investasi aset non-keuangan yang mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan atau pelepasan sumberdaya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah pada masyarakat di masa yang akan datang. Aktivitas Investasi Aset Non-Keuangan sepanjang tahun 2009 menunjukkan penurunan arus kas bersih sebesar Rp24.280.387.687,00 dengan rincian sebagai berikut: • Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Aset Non Rp Keuangan • Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Aset Rp Non- Keuangan Kenaikan/(Penurunan) Arus Kas Bersih (Rp

0,00 24.280.387.687,00 24.280.387.687,00)

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah dalam tahun anggaran berjalan belum mampu mendanai seluruh pengeluaran aktivitas investasi non-keuangan dari penerimaannya. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Aset Non-Keuangan selama Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp24.280.387.687,00 tersebut merupakan realisasi Belanja Modal dengan rincian sebagai berikut:

37


TAHUN

2009

•

Belanja Tanah

Rp

1.092.640.000,00

•

Belanja Peralatan dan Mesin

Rp

14.907.830.910,00

•

Belanja Gedung dan Bangunan

Rp

7.064.755.600,00

•

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Rp

904.014.677,00

•

Belanja Aset Tetap Lainnya

Rp

311.146.500,00

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Aset Non-Keuangan

Rp

24.280.387.687,00

c. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Selama Tahun Anggaran 2009 tidak terdapat transaksi dari Aktivitas pembiayaan.

d. Arus Kas dari Aktivitas Non-Anggaran Arus kas dari aktivitas non-anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah daerah. Arus Kas dari Aktivitas Non-Anggaran sepanjang tahun 2009 adalah sebagai berikut: • Arus Kas Masuk dari Aktivitas Non-Anggaran

Rp

6.872.322.480,04

• Arus Kas Keluar dari Aktivitas Non-Anggaran

Rp

6.872.322.480,04

Rp

0,00

• Kenaikan Arus Kas Bersih

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Non-Anggaran selama Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp6.886.401.679,91 terdiri dari: • penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Rp

6.622.232.891,00

• Penerimaan Dana Hibah Tahun Anggaran 2008

Rp

250.089.589,04

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Non Anggaran

Rp

6.872.322.480,04

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Non Anggaran selama Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp6.872.322.480,04 terdiri dari: • penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Rp

6.622.232.891,00

• Penerimaan Dana Hibah Tahun Anggaran 2008

Rp

250.089.589,04

Rp

6.872.322.480,04

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Non Anggaran

38


TAHUN

2009

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Domisili dan Bentuk Hukum Entitas Secara geografis, Kota Sungai Penuh terletak antara 02°01’40’’ sampai 02°14’54’’ Lintang Selatan dan antara 101°14´32’’ sampai 101°27´31’’ Bujur Timur dan merupakan dataran tinggi berbukit-bukit dan dikelilingi gunung-gunung dan hutan lebat dengan ketinggian 100 – 1.000 m dpl. Keadaan topografi tersebut menyebabkan Kota Sungai Penuh memilliki iklim sejuk dan nyaman, dengan batasbatas sebagai berikut : ¾ Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kerinci; ¾ Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kerinci; ¾ Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan; dan ¾ Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kerinci. Secara administrasi, Kota Sungai Penuh terdiri dari lima Kecamatan : ¾ Kecamatan Sungai Penuh ¾ Kecamatan Hamparan Rawang ¾ Kecamatan Pesisir Bukit ¾ Kecamatan Kumun Debai ¾ Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh adalah kota yang baru saja berdiri yang merupakan salah satu dari 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi dan memiliki luas wilayah keseluruhan 39.150 Ha, yang terdiri dari Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) 23.1776,6 Ha (59,2%) dan lahan hunian/budidaya seluas 15.972,4 Ha (40,8%). Jumlah penduduk Kota Sungai Penuh pada tahun 2009 sebanyak 87.805 jiwa. Dibandingkan dengan luas wilayahnya, tingkat kepadatan penduduk rata-rata sebanyak 189 jiwa/km2. Entitas pelaporan dalam Laporan Keuangan ini adalah Pemerintah Kota Sungai Penuh, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi, disahkan oleh DPR-RI tanggal 21 Juli 2008. Kota Sungai Penuh diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri (a.n. Presiden Republik Indonesia) pada tanggal 8 November 2008. Jumlah dinas/badan/kantor di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh, baik sebagai Pengguna Anggaran maupun sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sebanyak 57 SKPD (termasuk 5 UPTD Pendidikan, 11 SMP, 4 SMA, 5 SMK, 5 kecamatan, dan 4 kelurahan), yang menangani 12 urusan pemerintahan, sebagaimana tercantum dalam Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2009 sebagai berikut:

39


No I 1

Urusan Wajib dan Pilihan

TAHUN

2009

Entitas Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran

Urusan Wajib : Pemerintahan Umum

1) DPRD Kota Sungai Penuh 2) Kepala Daerah dan Wk. Kepala Daerah 3) Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh 4) Sekretariat DPRD 5) DPPKAD 6) Inspektorat Daerah 7) 5 Kecamatan 8) 4 Kelurahan

2

Perencanaan Pembangunan

1) BAPPEDA

3

Kesatuan Bangsa & Politik DN

1) Kantor Kesbangpol dan Linmas 2) Kantor Satpol PP

4

Kependudukan & Catatan Sipil

1) Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja

5

Lingkungan Hidup

1) Kantor Lingkungan Hidup

6

Kesehatan

1) Dinas Kesehatan dan Sosial 2) 5 Puskesmas

7

Pendidikan

1) Dinas Pendidikan 2) 5 UPTD Pendidkan 3) 11 SMPN, 4 SMAN, dan 5 SMKN

8

Pekerjaan Umum

1) Dinas Pekerjaan Umum

9

Perhubungan

1) Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Infokom

10

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1) BPMPD

Urusan Pilihan : 11

Pertanian

1) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

12

Industri

1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM

40


TAHUN

2009

Kelembagaan pemerintah daerah tersebut telah dibentuk sesuai dengan kewenangan yang ada pada pemerintah daerah dan diarahkan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam membangun daerah demi terwujudnya pelayanan kepada masyarakat serta mempercepat tercapainya kemandirian daerah.

6.2. Keadaan Pegawai Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun 2009 Jumlah pegawai negeri sipil (PNS) daerah pada Pemerintah Kota Sungai Penuh sampai dengan bulan Desember 2009 sebanyak 2.338 orang, dengan rincian per instansi dan per golongan sebagai berikut : GOLONGAN No

Nama SKPD

Jumlah I

II

III

IV

1

Sekretariat Daerah

1

20

32

8

61

2

Sekretariat DPRD

-

5

9

1

15

3

DPPKAD

-

5

18

2

25

4

Inspektorat Daerah

-

5

17

3

25

5

Bappeda

-

5

20

2

27

6

Dinas Pendidikan

-

3

20

29

52

7

Kantor Kesbangpol dan Linmas

-

2

4

1

7

8

Kantor Satpol PP

1

8

5

-

14

9

Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja

1

2

19

2

24

10

Kantor Lingkungan Hidup

-

2

3

2

7

11

Dinas Pekerjaan Umum

2

18

20

-

40

12

Dinas Kesehatan dan Sosial

-

6

24

4

34

13

Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Infokom

2

3

14

3

22

14

BPMPD

-

1

22

8

31

15

Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan

-

6

56

7

69

16

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM

-

2

15

4

21

17

Kecamatan Sungai Penuh

-

7

32

-

39

18

Kecamatan Hamparan Rawang

-

2

11

-

13

19

Kecamatan Pesisir Bukit

-

6

8

-

14

41


TAHUN

2009

GOLONGAN No

Nama SKPD

Jumlah I

II

III

IV

20

Kecamatan Tanah Kampung

-

8

8

-

16

21

Kecamatan Kumun Debai

-

5

8

1

14

22

Puskesmas Sungai Penuh

-

23

21

2

46

23

Puskesmas Hamparan Rawang

-

13

17

-

30

24

Puskesmas Kumun Debai

-

7

14

-

21

25

UPTD Pendidikan Sungai Penuh

1

55

53

214

323

26

UPTD Pendidikan Pesisir Bukit

-

28

32

106

166

27

UPTD Pendidikan Hamparan Rawang

1

18

18

86

123

28

UPTD Pendidikan Tanah Kampung

1

8

19

72

100

29

UPTD Pendidikan Kumun Debai

1

11

8

83

103

30

SMAN 1 Sungai Penuh

-

4

20

38

62

31

SMAN 2 Sungai Penuh

-

1

17

31

49

32

SMAN 3 Sungai Penuh

-

-

18

22

40

33

SMAN 4 Sungai Penuh

-

2

14

24

40

34

SMKN 1 Sungai Penuh

-

2

21

25

48

35

SMKN 2 Sungai Penuh

-

3

29

43

75

36

SMKN 3 Sungai Penuh

-

-

17

15

32

37

SMKN 4 Sungai Penuh

-

3

16

21

40

38

SMKN 5 Sungai Penuh

-

-

15

16

31

39

SMPN 1 Sungai Penuh

-

3

18

36

57

40

SMPN 2 Sungai Penuh

-

5

10

41

56

41

SMPN 3 Sungai Penuh

-

4

11

33

48

42

SMPN 4 Sungai Penuh

-

2

16

27

45

43

SMPN 5 Sungai Penuh

-

1

9

14

24

44

SMPN 6 Sungai Penuh

-

1

9

26

36

45

SMPN 7 Sungai Penuh

-

3

6

21

30

46

SMPN 8 Sungai Penuh

-

1

18

28

47

47

SMPN 9 Sungai Penuh

-

2

8

27

37

48

SMPN 10 Sungai Penuh

-

2

14

12

28

49

SMPN 2 Sitinjau Laut

-

2

17

12

31

11

325

850

1.152

2.338

Jumlah

Sumber Data: Daftar Rekap Hasil Taperum PNS Daerah Bulan Desember 2009

42


TAHUN

2009

6.3. Manajemen Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun 2009 Kota Sungai Penuh pada periode tahun 2009 dipimpin oleh Penjabat Walikota Sungai Penuh Drs. H. Masril Muhammad, MM dilantik oleh Menteri Dalam Negeri H. Mardiyanto pada tanggal 8 November 2008 dan kemudian diganti oleh Drs, Hasvia, MTP yang dilantik oleh Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin pada tanggal 24 Agustus 2009.

43

Lampiran-I LAPORAN TAHUNAN 2009 PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH DAFTAR RINCIAN SALDO AKHIR KAS PADA BENDAHARA TAHUN ANGGARAN 2009 (Dalam Rupiah)

NO.

NAMA UNIT ORGANISASI & SUB UNIT ORGANISASI

1 Dinas Pendidikan 2 UPTD Pendidikan Kec. Sungai Penuh 3 UPTD Pendidikan Kec. Pesisir Bukit 4 UPTD Pendidikan Kec. Hamparan Rawang 5 UPTD Pendidikan Kec. Kumun Debai 6 UPTD Pendidikan Kec. Tanah Kampung

Jumlah 3.092.950,00 26.792.110,00 5.806.200,00 16.869.150,00 2.984.500,00 827.500,00

7 SMA Negeri 1 Sungai Penuh

2.486.860,00


2.709.395,00


-


7.175,00

11 SMK Negeri 1 Sungai Penuh

3.347.800,00


-


9.950,00


9.689.070,00


10.893.210,00

16 SMP Negeri 1 Sungai Penuh

-


-


-


-


-


3.962.323,00


-


-


-

25 SMP Negeri 10 Sungai Penuh 26 SMP Negeri 2 Sitinjau Laut 27 Dinas Kesehatan dan Sosial

775.077,00 350.000,00 40.310.265,00

28 Puskesmas Sungai Penuh

-

29 Puskesmas Hamparan Rawang

-

30 Puskesmas Kumun Debai

1.638.330,00

31 Puskesmas Desa Gedang

173.662,00

32 Puskesmas Tanah Kampung 33 Dinas Pekerjaan Umum 34 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 35 Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Infokom 36 Kantor Lingkungan Hidup 37 Dinas Kependudukan, Capil dan Tenaga Kerja

3.600,00 3.630.000,00 4.022.555,00

38 Kantor Kesbangpol dan Linmas

23.802.200,00

39 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

10.262.370,00

40 DPRD Kota Sungai Penuh

-

41 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

-

42 Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh 43 Sekretariat DPRD 44 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 45 Inspektorat Daerah 46 Kecamatan Sungai Penuh 47 Kecamatan Pesisir Bukit 48 Kecamatan Hamparan Rawang 49 Kecamatan Kumun Debai 50 Kecamatan Tanah Kampung

157.700,00 464.618.102,00 29.892.125,00 3.596.350,00 85.000,00 1.638.860,00

51 Kelurahan Sungai Penuh

-

52 Kelurahan Pondok Tinggi

60,00

53 Kelurahan Dusun Baru 54 Kelurahan Pasar Sungai Penuh 55 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes 57 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan 58 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

1.000,00 18.560.630,00 692.996.079,00

NERACA PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH Per 31 Desember Uraian Ref

Recommend Documents