LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
NATIONAL COMMUNITY EMPOWERMENT IN URBAN AREAS FOR 2012-2015 LOAN IBRD NO.8213 - ID PADA DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT UNTUK TAHUN ANGGARAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015
Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized
Public Disclosure Authorized
Public Disclosure Authorized
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)
NOMOR TANGGAL
LAI-24/D1041112016 15 JUNI 2016
DAFTAR ISI Halaman A. Laporan Auditor Independen.................................... 1 B. Laporan Keuangan Konsolidasi.................3............3
7
1. Project Sources and Uses of Fund per Category Fiscal Year January 1, 2015 up to December 31, 2015......... ....................
4
2. Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi...........5..........5 a) Gambaran Umum Proyek. ........................... ..... 5 b) Kebijakan Akuntansi....................11.............11 c) Penjelasan atas Laporan Keuangan Konsolidasi................. 12 3. Special Account Activity.Statement ............................ 17 C. DasarAudit ............................................... 18 D. Tujuan dan Lingkup Audit ..................................... 18 E. Penilaian atas Sistem Pengendalian Intern............9.........19 F. Penilaian Kepatuhan Terhadap Ketentuan Loan Agreement.. ........... 24 G. Ikhtisar Temuan yang Berpengaruh pada Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan
25
H. Kejadian setelah Tanggal Laporan Keuangan Konsolidasi............... 25 Lampiran: 1. Rekapitulasi Scoring SPI 2. Rekapitulasi Scoring Kepatuhan 3. Project Uses of Fund Category (IFR 2)
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEMARITIMAN DIREKTORAT PENGAWASAN PINJAMAN DAN BANTUAN LUAR NEGERI JI. Pramuka No. 33 Lantai 5,Jakarta Timur 13120 Telp: (021) 85910031 Pes. 0507, Fax. (021) 85903713
Number: LAI-24/D104/1/2016
June 15, 2016
A. Independent Auditor's Report To: 1. Director General of Human Settlement, Ministry of Public Works and Housing as Executing Agency of National Community Empowerment in Urban Areas for 2012-2015 (Loan IBRD No.8213-ID) 2. Director General of Budget Financing and Risk Management, Ministry of Finance Jaka rta
We have audited the accompanying Financial Statements of the National Program for Community Empowerment in Urban Areas for 2012-2015 (Loan IBRD No.8213-ID) as of December 31, 2015 and for the year then ended. These Financial Statements are the responsibility of the Executing Agency. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the auditing standards prescribed by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants that referred to international auditing standards. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion. As described in note B.2.b, these financial statements were prepared on the basis of cash receipts and disbursements, which is a comprehensive basis of accounting other than generally accepted accounting principles in Indonesia.
1
7
7
7
K1
In our opinion, (a) the Financial Statements referred to above, and the appended notes, that were also the subject of the audit, present fairly in all material respects, the financial position of the National Community Empowerment in Urban Areas for 2012-2015 (Loan IBRD No.8213-ID) as of December 31, 2015 and for the year then ended in conformity with the accounting basis described in note B.2.b; (b) the Executing Agency has utilized all proceeds of the loan withdrawn from the World Bank only for the purpose of the Project in accordance with the loan agreement; and no proceeds of the loan has been utilized for other purposes; and (c) the Executing Agency was in compliance, as of the end of the fiscal year, with all financial covenants of the loan agreement. In addition: a) With respect to Statement of Expenditures, adequate supporting documentation has been maintained to support claims to the World Bank for replenishment of the special account statements of expenditures incurred, and all expenditures incurred are eligible for financing under Loan Agreement IBRD No.8213-ID. b) Special Account Activity Statement gave a fair view of the receipts collected and payments made during the year ending December 31, 2015 and these receipts and payments support special account replenishment during the year.
7
7
Directorate of Audit of Foreign Loans and Grants Director
98 o Acco6
imanullang Register No.RNA-9326
2
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEMARITIMAN
DIREKTORAT PENGAWASAN PINJAMAN DAN BANTUAN LUAR NEGERI JI. Pramuka No. 33 Lantal 5, Jakarta Timur 13120 Teip: (021) 85910031 Pes. 0507, Fax. (021) 85903713
Nomor
LAI-24/D104/01/2016
15 Juni 2016
A. Laporan Auditor Independen
Yth. 1. Direktur
Jenderal
Cipta
Karya
-
Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Selaku Executing Agency National Program for Community Empowerment in Urban Areas for 2012-2015 (Loan IBRD 8213-ID) 2. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kenenterian Keuangan di J ak a rt a
Kami telah mengaudit Laporan Keuangan National Program for Community Empowerment in Urban Areas for 2012-2015 (Loan IBRD No.8213-ID) sampai dengan 31 Desember 2015 dan untuk tahun 2015. Laporan Keuangan adalah tanggung jawab Executing Agency. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia yang telah mengacu pada standar auditing internasional. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilalan atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat. Sebagaimana dijelaskan dalam catatan butir B.2.b, laporan keuangan ini disusun
atas dasar penerimaan dan pengeluaran kas, yang merupakan basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
1
Menurut pendapat kami, (a) laporan keuangan yang kami sebut di atas termasuk pengungkapannya telah menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan National Program for Community Empowerment in Urban Areas for 2012-2015 (Loan IBRD 8213-D) sampa dengan 31 Desember 2015 dan untuk tahun 2015 sesual dengan basis akuntansi yang dijelaskan dalam catatan butir B.2.b; (b) Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perunahan Rakyat selaku Executing Agency telah menggunakan dana pinjaman dari Bank Dunia hanya untuk tujuan proyek sebagaimana tercantum dalam Naskah Perjanjian Pinjaman dan tidak ada penggunaan pinjaman untuk tujuan lain; dan (c) Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku Executing Agency telah mematuhi persyaratan keuangan sampai akhir tahun anggaran sebagairnana tercantum dalam Naskah Perjanjian Pinjaman. Selain itu: a. Dalam kaitannya dengan Statement of Expenditures, pengajuan klaim kepada World Bank untuk pengisian kembali dana rekening khusus berdasarkan pengeluaran yang dilaporkan telah didukung dengan dokumen yang memadai; dan semua pengeluaran yang terjadi adalah sah sesuai dengan ketentuan Loan IBRD 8213-ID. b. Special Account Acitivity Statement memberikan gambaran yang wajar, penerimaan dan pembayaran yang terjadi selama tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2015. Penerimaan dan pembiayaan tersebut telah mendukung penggantian dana (replenishment) selama tahun yang bersangkutan.
Direktorat Pengawasan Pinja Bantuan Luar Negeri tur,
0
ímanullang clC
Akuntan, Register Negara No.RNA-9326
2
B. LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Laporan keuangan konsolidasi National Program for Community Empowerment in Urban Areas for 2012-2015 berupa Interim Financial Report untuk tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2015 terdiri atas: 1. Project Sources and Uses of Fund per Category, Fiscal year Jan 1, 2015 up to December 31, 2015
2. Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi a. Gambaran Umum Proyek b. Kebijakan Akuntansi c. Penjelasan atas Laporan Keuangan Konsolidasi 3. Special Account Activity Statement Laporan keuangan yang disebutkan di atas disajikan pada halaman berikut:
T-3
3
1. Project Sources and Uses of Fun National Program for Community Empowerment in Urban Areas (IBRD LOAN No.8213-ID)
CONSOLIDATED PROJECT SOURCES AND USES OF FUND FOR PERIOD OF JANUARY 01, 2015 UP TO DECEMBER 31, 2015 ActUal" CumulatiVe Up To Last Year
~27
1
. .
Sources of Funds 1. Government of Indonesia 2. The World Bank Total Sources of Fund Uses Of Funds (by Category) 1 a. Kelurahan Grant under part 2(a) b.Kelurahan Grant under part 2(b) 2 Consultant Services Sub Total Non Bank Financed (Rp
Total Uses of Funds *
Murni)
Year To Date
I
3
lanned Cumulative Date 4
CummlativeUp To
Year To Date
LastYear
5
.6
Variance% Cumulative UpTo
Cummulatve Up .To Last Year 8=215
Date 7
Yearto Date 9=3/6
Cumulative Up To Date 10=47
1,719,984,954,152
741,747,795,233
2,461,732,749,385
1,735,114,068,400
758,068,995,000
2,493,183,063,400
99.13%
97.85%
98.74%
1,719,984,954,152
741,747,795,233
2,461,732,749,385
1,735,114,068,400
758,068,995,000
2,493,183,063,400
99.13%
97.85%
98.74%
1,169,472,986,000 203,909,050,000 346,602,918,152 1,719,984,954,152
210,000,000 349,640,250,000 391,897,545,233 741,747,795,233
1,169,682,986,000 553,549,300,000 738,500,463,385 2,461,732,749,385
1,189,139,700,000 205,409,050,000 340,565,318,400 1,735,114,068,400
344,800,000,000 413,268,995,000 758,068,995,000
1,189,139,700,000 550,209,050,000 753,834,313,400 2,493,183,063,400
98.35% 99.27% 101.77% 99.13%
101.40% 94.83% 97.85%
98.36% 100.61% 97.97% 98,74%
741,747,795,233
2,461,732,749,385
1,735,114,068,400
758,068,995,000
2,493,183,063,400
99.13%
97.85%
-
1,719,984,954,152
-
-
-
-
98.74%
Catalan: Untuk kategori 1a Planned dalam DIPA tidak ada namun terdapat transaksi pads Actual di RKBI, realisasi ini merupakan transaksi atas SP2D backlog yang terjadi pada tahun sebelumnya dan baru dipertanggungjawabkan di tahun 2015, sehingga tahun 2015 baru tercatat sebagai transaksi yang bisa dipertanggung]awabkan (eligible expenditure)
*) Untuk kategori lb realisasi Actual di RKBI lebih besar dari Planned dalam DIPA, hal ini juga disebabkan karena terdapat transaksi atas SP2D backlog yang terjadi pada tahun sebelumnya dan baru dipertanggungjawabkan di tahun 2015
4
2
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi a. Gambaran Umum Proyek 1) Latar belakang PNPM Mandiri pada hakekatnya adalah gerakan dan program nasional yang dituangkan dalam kerangka kebijakan yang menjadi acuan pelaksanaan berbagai program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Masalah kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan komprehensif, sehingga upaya penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan secara sistematis dan komprehensif oleh semua pihak (pemerintah, masyarakat dan kelompok peduli). Sesuai kedudukan, tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memberikan perhatian yang besar dalam mendukung upaya pemerintah untuk menanggulangi masalah kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas lingkungan permukiman. Hal tersebut diwujudkan secara menyeluruh dan terpadu antara pembangunan fisik (infrastruktur dan hunian), pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan manusia. Sejalan dengan kebijakan pemerintah di tahun 2015 ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 20152019, sasaran pembangunan kawasan permukiman adalah pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0%, tercapainya 100% pelayanan air minum bagi seluruh penduduk indonesia dan meningkatnya akses penduduk terhadap sanitasi layak menjadi 100% pada tingkat kebutuhan dasar pada tahun 2019. Untuk mewujudkan sasaran tersebut diatas, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah mencanangkan suatu gerakan yang dikenal dengan istilah "Gerakan 100- 0-100". Pencapaian gerakan 100-0-100 ini membutuhkan pendekatan pembangunan yang berbeda, tidak hanya mengerahkan sumberdaya pada satu sektor saja melainkan harus melibatkan sebanyak mungkin pelaku dan sektor baik vertikal maupun horizontal serta potensi yang dimiliki masyarakat sebagal subyek pembangunan yang aktif dalam seluruh proses pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman melalui platform "Kolaborasi". Upaya pencegahan dan percepatan peningkatan kualitas kawasan permukiman secara kolaborasi tersebut dilakukan dengan pendekatan partisipatif yang mempertemukan perencanaan makro (top down) dan 5
perencanaan mikro (bottom up) dengan mendudukkan masyarakat sebagai subyek pembangunan dan pengambil keputusan akhir. Upaya percepatan pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman tersebut juga harus mampu membangun kolaborasi antar
7
sektor dan antar aktor, dimana warna sektor hilang sehingga terwujud keterlibatan multisektor, multi aktor dan multi program tidak hanya bersifat adhoc. Keterlibatan Pernerintah Daerah juga harus ditingkatkan sesuai dengan potensi Pemerintah Daerah dalam mengenali kebutuhan daerah dan menggalang berbagai potensi sumber daya dan mensinergikan sehingga Pemerintah Daerah khususnya pemerintah Kabupaten/Kota mampu menjadi nahkoda dalam pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman di wilayahnya. Dalam kegiatan peningkatan kualitas kawasan permukiman secara partisipatif, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah memulai dengan program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) sebagai bagian dari intervensi lanjutan program PNPM Mandiri Perkotaan dan pelaksanaan kegiatan Percepatan Penanganan Kumuh sebaga upaya untuk mendorong kolaborasi kegiatan di tingkat Kabupaten/Kota selama tahun 20152016. 2) Tujuan dan Sasaran Program Sesuai dengan visi dan misi program dimana untuk menuju masyarakat madani serta tata pemerintahan yang baik, maka tujuan yang ingin dicapal melalui PNPM Mandiri Perkotaan dan Program Lanjutan (advance) adalah: a) Meningkatnya perubahan perilaku dan sikap masyarakat yang lebih peduli, kebersamaan dan gotong royong dalam memperbaiki kualitas lingkungan permukiman di perkotaan dan kesejahteraan masyarakat. b) Meningkatnya akses dan pelayanan kebutuhan dasar (lingkungan permukiman, sosial dan ekonomi) sesuai IPM-MDG, bagi warga miskin perkotaan dengan membangun kemandirian masyarakat. c) Mewujudkan good governance dan membangun sinergi pemerintah daerah bersama masyarakat & pelaku pembangunan serta kelompok peduli untuk mencapai Pembangunan Berkelanjutan (Sustainability Development). Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas Lanjutan (PLPBK Lanjutan) adalah tersalurkannya dana Bantuan Langsung Masyarakat 6
Kegiatan PLPBK Lanjutan dalam upaya Percepatan Gerakan 100-0100 yang merupakan dana stimulan (dana pendorong) untuk mewujudkan hasil perencanaan partisipatif masyarakat (RTPLP) dan prioritas penanganan kegiatan yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
fl
(
Adapun sasaran dari kegiatan Percepatan Penangan Kumuh sebagai upaya untuk mendorong kolaborasi kegiatan di tingkat Kabupaten/Kota (Kolaborasi Kota) ada[ah tersalurkannya dana Bantuan Langsung Masyarakat Kegiatan Kolaborasi dalam upaya Percepatan Gerakan 100-0-100 yang merupakan dana stimulan (dana pendorong) untuk mewujudkan hasil perencanaan partisipatif masyarakat dan prioritas penanganan kegiatan oleh Pemerintah Daerah, c. Lokasi Sasaran Lokasi sasaran kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas Lanjutan (PLPBK Lanjutan) adalah: -
Lokasi sasaran penerima BLM Top Up PLPBK sebanyak 220 Desa/Kelurahan tersebar di 28 provinsi; Lokasi ditetapkan oleh Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan hasil seleksi lokasi.
Adapun lokasi sasaran untuk kegiatan Kolaborasi Kota adalah sebanyak 100 kabupaten/ kota tersebar di 28 provinsi yang ditetapkan oleh Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. d. Struktur Organisasi Secara nasional, lembaga penyelenggara (Executing Agency) sesuai yang tertuang dalam Loan Agreement IBRD 8213-D adalah Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Untuk melaksanakan kegiatan proyek tahun anggaran 2015, ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 137/KPTS/M/2015 tanggal 17 Maret 2015 tentang Pengangkatan Atasan Pejabat Perbendaharaan dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2015, dengan susunan organisasi pada Satuan Kerja Pengernbangan Kawasan Permukiman Berbasis Masyarakat sebagal berikut: -
Atasan Kepala Satuan Kerja Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja
: Dirjen Cipta Karya Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman 7
-
Kepala Satuan Kerja
Judi Indradjaja S. ST. MT.
-
Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Yang Melakukan
Mita Dwi Aprini,S.Sos. M.Si Kusnadi S.Sos.
-
Pengujian dan Pembayaran Bendahara Pengeluaran
Sri Rahayu
Perintah
Untuk pelaksanaan substansi program, termasuk sebagian tanggung jawab kualitas pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan, Kepala Satker menugaskan NMC (National Management Consultant) dan OSP (Oversight Provider Consultant) yang bertindak untuk dan atas nama Satuan Kerja di lapangan sesuai dengan batasan kewenangan yang diberikan dan bertanggungjawab langsung kepada Satker Pengembangan Kawasan Permukiman Berbasis Masyarakat. 5) Komponen Program Komponen PNPM Mandiri Perkotaan pada dasarnya memberikan bantuan kepada dua kelompok sasaran utama; masyarakat dan pernerintah daerah termasuk pemangku kepentingan daerah sebagai berikut: a) Pendampingan Untuk Masyarakat Bantuan untuk masyarakat diwujudkan dalam bentuk bantuan teknis dan bantuan dana BLM. (1) Bantuan Teknis Bantuan teknis ini diwujudkan dalam bentuk penugasan konsultan dan fasilitator beserta dukungan dana operasional untuk mendampingi dan memberdayakan masyarakat agar mampu melaksanakan PNPM MP dan mengkoordinasikan berbagaj program penanggulangan kemiskinan berbasis komunitas di tingkat kelurahan/desa. Secara rinci pendampingan tersebut dilakukan melalui serangkaian kegiatan pelatihan, sosialisasi, fasilitasi dan advokasi oleh Tim Konsultan di tingkat kota/kabupaten dan Tim Fasilitator di tingkat masyarakat. (2) Bantuan Dana
7
Bantuan dana diberikan dalam bentuk dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat). BLM ini bersifat stimulan dan sengaja disediakan untuk memberi kesempatan kepada masyarakat untuk belajar dan berlatih dengan mencoba melaksanakan sebagian rencana kegiatan penanggulangan kemiskinan yang telah ditetapkan pada PJM dan Rencana Tahunan (Renta) Pronangkis. 8
r-
a) Dana BLM untuk kegiatan PLPBK Lanjutan maksimal Rp1.000.000.000,00 per desa/kelurahan dengan ketentuan: •Penyusunan DED setiap Desa/kelurahan maksimal Rp10.000.000,00; • Biaya Operasional (BOP) BKM setiap Desa/kelurahan maksimal Rp10.000.000,00; • Pembangunan Infrastruktur (Fisik) maksimal Rp980.000.000,00. Proses pencairan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dilakukan melalui DIPA Satker PKP2B Provinsi. b) Dana BLM untuk kegiatan Kolaborasi Kota dengan pagu dana sebesar Rp3.000.000.000,00 dengan alokasi dana di masing-masing desa/kelurahan terseleksi maksimal Rp500.000.000,00 dengan ketentuan: •
Penyusunan DED untuk Desa/kelurahan: 1) Pagu BLM kurang dari Rp250.000.000,00 biaya DED maksimal Rp2.500.000,00; 2) Pagu BLM lebih dari Rp250.000.000,00 biaya DED maksimal Rp5.000.000,00;
•
BOP
BKM setiap Rp5.000.000,00;
Desa/kelurahan
maksimal
Pembangunan Infrastruktur (Fisik) sesuai pagu alokasi setiap desa/kelurahan terseleksi setelah dikurangi biaya DED dan BOP. Proses pencairan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Kegiatan Kolaborasi Percepatan Gerakan 100-0-100 dilakukan melalui bIPA Satker PKP2B Provinsi. •
b) Pendampingan Untuk Pemerintah Daerah dan Kepentingan
Pemangku
Bantuan teknis pendampingan peningkatan kapasitas pemerintah provinsi/kota/kabupaten dan para pemangku kepentingan pada dasarnya merupakan kegiatan yang berorientasi pada upaya membangun tata kepemerintahan daerah yang baik (good govemance), khususnya dalam menanggulangi kemiskinan dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berbasis nilai-nilai serta prinsip-prinsip universal. Bantuan tekniklpendampingan kepada pemerintah provinsi/kota/kabupaten dan para pemangku kepentingan setempat diberikan melalui penugasan konsultan (KMW, korkot/asisten korkot, tenaga ahli, dsb) untuk melaksanakan program ini dan 9
7 melakukan pengembangan kapasitas bagi pemerintah provinsilkota/kabupaten (provinsilkabupaten-kota) sehingga pada saatnya pemerintah daerah mampu mengelola program penanggulangan kemiskinan berbasis masyarakat. f. Sumber Dana PNPM Mandiri Perkotaan 2012-2015 (National Community Empowernment Program in Urban Areas for 2012-2015) bersumber dana dari pinjaman IBRD No. 8213-ID sebesar US$ 266,000,000.00 untuk membiayai kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat (Kelurahan Grants and Sub-Loans), Pengadaaan Jasa Konsultan dan Material (Goods and Consultant Services), dengan rincian sebagai berikut: No
Kategori
Amount of the Loan Allocated (Expressed in
-
% of Expenditures 'to be Financed
.. USD)
(1)
a. Kelurahan Grants underpart 2 a of the Project.
100.000,000
100 % of Grant or Sub-Loans amount disbursed
49,000,000
100 % of Grant amount disbursed
117,000,000
100 % of Grant amount disbursed
b. Kelurahan Grants under part 2 b of the Project. (2)
Goods and Consultants' Services TOTAL
266,000,000
Adapun spesifikasi terkait dengan penandatangan naskah perjanjian, registrasi nomor dan jumlah pinjaman dan batas akhir penarikan dana pinjaman dapat dijelaskan sebagal mana tabel berikut: No
Uraian Pinjaman
a
Nomor Perjanjian Pinjaman
IBRD 8213-ID
b.
Tanggal penandatanganan
28 Desember 2012
c.
Nomor Register
10861901
d.
Jumlah Pinjaman
USD 266.000.000
e.
Closing Date
f.
Jumlah Initial Deposit
g.
Nomor Rekening Khusus
.
.
7
Executing Agency
-
31 Desember 2015
Rencana Kebutuhan 6 Bulan 601.313411980 Direktorat
h.
Loan
.
Jenderal
Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
10
Pelaksanaan pembiayaan kegiatan didasarkan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Nomor: PER23/PB/2013, tanggal 18 Juni 2013, tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pencairan Dana Pinjaman IBRD No.8213-ID (National Community Empowernment Program in Urban Areas for 2012-2015). Sesuai surat dari Bank Dunia No. CD-154/WB/X/2015 tanggal 9 Oktober 2015 maka masa berlaku (closing date) Loan IBRD 8213-ID diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2016. b. Kebijakan Akuntansi Kebijakan akuntansi proyek berpedoman pada Standar Akuntansi Indonesia serta prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku khusus pada proyek, yaitu sebagai berikut: 1) Periode akuntansi dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember sesuai dengan tahun anggaran yang dianut o[eh Pemerintah Republik Indonesia. 2) Laporan keuangan disusun berdasarkan basis kas (cash basis) yaitu pendapatan dan biaya diakui pada saat terjadinya transaksi secara kas. 3) Mata uang yang digunakan adalah mata uang rupiah (Rp) dan valuta asing yang diekuivalenkan kedalam rupiah sesuai dengan kurs saat transaksi penarikan dana. 4) Laporan Keuangan merupakan Laporan Pertanggungjawaban Proyek atas dana yang dikelola baik yang berasal dari pinjaman luar negeri (RK) maupun dari APBN sebagai dana pendampingnya. 5) Penerimaan pembiayaan dari Pemerintah RI/APBN dicatat berdasårkan SP2D LS dan GU yang dicairkan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), sedangkan pengeluarannya dicatat sesuai dengan bukti-bukti pembayaran yang dikelompokkan menurut kategori/komponennya. 6) Pinjaman Luar Negeri IBRD No.8213-ID selain kategori 1.a (Kefurahan Grant) direalisasikan melaui prosedur pembiayaan Rekening Khusus dan dicatat berdasarkan SP2D yang dicairkan melaui Rekening Khusus pada Bank Indonesia, sedangkan pengeluarannya dicatat sesuai dengan bukti-bukti pembayaran yang dikelompokkan menurut kategori/komponennya.
11
c. Penjelasan atas Cumulative Project Uses of Funds by Category a) Actual 1.a Kelurahan Grants under part (2a)
Rp
1.169.682.986.000,00
Jumlah tersebut merupakan realisasi pengeluaran proyek untuk -pembiayaan Bantuan Langsung Masyarakat PNPM Reguler (Kelurahan grants under part 2a) yang telah membebani Rekening Khusus Bank Indonesia (RKBI) Loan IBRD 8213-ID sampai dengan 31 Desember 2015, sehingga seluruh pendanaannya berasal dari pinjaman luar negeri, dengan penjelasan sebagai berikut: Jumlah per 01-01-2015 Mutasi TA. 2015
Rp.
1.169.472.986.000
- Rekening Khusus - Rekening KUN/BUN - Current Retroactive
Rp. Rp. Rp.
210.000.000 -
Total Mutasi TA 2015 Jumlah per 31-12-2015
Rp. Rp.
210.000.000 1.169.682.986.000
Rincian pengeluaran untuk pembiayaan Bantuan Langsung Masyarakat (kelurahan grants under part 2a) dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut: URAIAN
JUMLAH SID TA 2014
MUTASI TA. 2015
JUMLAH S/D TA. 2015
- Prov. Jawa Tengah
421,236,250,000
210,000,000
- Prov. Jawa Timur - Prov. DI Yogya - Prov. Bali - Prov. NTB - Prov. NTT - Prov. Gorontalo - Prov. Kalimantan Timur - Prov. Kalimantan Utara - Prov. Kalimantan Selatan - Prov. Kalimantan Tengah
421,446,250,000
333,172,800,000 53,541,250,000 15,165,000,000 54,286,250,000 27,283,750,000 6,679,436,000 28,566,250,000 3,655,000,000 31,506,250,000 8,562.500,000
-
333,172,800,000 53,541,250,000 15,165,000,000 54,286,250,000 27,283,750,000 6,679,436,000 28,566,250,000 3,655,000,000 31,506,250,000 8,562,500,000
3,847,500,000
-
3,847,500,000
26,257,000,000 11,303,750,000 30,162,500,000 56,461,250,000 16,888,750,000 17,253,750,000 11,970,000,000 11,673,750,000 1,169,472,986,000
210,000,000
26,257,000,000 11,303,750,000 30,162,500,000 56,461,250,000 16,888,750,000 17,253,750,000 11,970,000,000 11,673,750,000 1,169,682,986,000
- Prov. Sulawesi Barat
- Prov. Sulawesi Selatan - Prov. Sulawesi Tengah - Prov. Sulawesi Tenggara - Prov. Sulawesi Utara - Prov. Maluku - Prov. Maluku Utara - Prov. Papua - Prov. Papua Barat Jumlah
-
-
Li1
12
Jumlah transaksi sebesar RP210.000,000,00 tersebut merupakan back/og tahun anggaran 2014 yang dipertanggungjawabkan pada Japoran [FR kuartal 1 tahun 2015. 1.b Kelurahan Grants under pait (2b)
Rp
553.549.300.000,00
Jumlah tersebut merupakan realisasi pengeluaran
[
proyek untuk
pembiayaan Bantuan Langsung Masyarakat kegiatan PLPBK/ND (kelurahan grants under part 2b) yang telah membebani Rekening Khusus Bank indonesia (RKB[) Loan IBRD 8213-ID sampai dengan 31 Desember 2015 sehingga seluruh pendanaannya berasal dari pinjaman
luar negeri, dengan penjelasan sebagai berikut: Jumlah per 01-01-2015 Mutasi TA. 2015 - Rekening Khusus - Rekening KUN/BUN - Current Retroactive Total Mutasi TA 2015 Jumlah per 31-12-2015
Rp.
203.909.050.000
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
349.640.250.000 349.640.250.000 553.549.300.000
Rincian pengeluaran untuk pembiayaan Bantuan Langsung Masyarakat pada masing-masing Provinsi untuk kegiatan PLPBK Lanjutan dan Kolaborasi Kota (kelurahan grants under part 2b) dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut: URAJAN Jawa Tengah Prov. Jawa Timur Prov. DI Yogya
•sProv.
SProv.
Sau
- Prov.
NTB - Prov. NTT 7Prov. Gorontalo Prov. Kalimantan Timur Prov, Kalimantan Utara Prov. Kalimantan Selatan Prov. Kalimantan Tengah Prov. Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Prov. Sulawesi Tengah Prov. Sulawesi Tenggara Prov. Sulawesi Utara Prov. Maluku Prov. Maluku Utara - Prov. Papua -Prov.
-ov.
Papua Barat Jumlah
J;M01{/DTA.
M
81,398,750,000 56,888,900,000 10,532,000,000 4,607,500,000 20,451,250,000 695000,000 948,750,000 1,235,000,000 782,500,000 4,525,000,000 382,500,000 -
4,743,250,000 2,687,500,000 -
2,896,650,000 128,250.000 6,633,750,000 2,992,500,000
TS2015
109,871,250,000 64,018,750,000 24,577,500,000
191,270,000,000 120,907,650,000 35,109,500,000
-
4,607,50,000
30,350,000,000 18,181,250,000
50,801,250,000 18,876,250,000
15,400,000,000
16,635,000,000
948,750,000 -782500,000
14,400,000,000 7,050,000,000 2,850,000,000 17,738,750,000 6,515,000,000 12,700,000,000 9,050,000,000 7,237,750,000 5,200,000,000 3,650,000,000
1,380,000,000
650,000,000
203,909,050,000
349,640,250,000
18,925,000,000 7,432,500,000 2,850,000,000 22,482,000,000 9,202,500,000 12,700,000,000 11,946,650,000 7,366,000,000 11,833,750,000 6,642,500,00
2,230,000,000 553,549,300,000
13
Dalam pengeluaran Bantuan Langsung Masyarakat kegiatan PLPBKIND (kelurahan grants under part 2b) tahun 2015 tersebut terdapat temuan audit sebesar Rp640.732.664,78 dengan rincian sebagai berikut : a. Terdapat kelemahan proses verifikasi yang mengakibatkan: Kelebihan pembayaran, ketekoran kas dan kemahalan harga sebesar Rp206.241.493,00.
-
Kekurangan volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAB sebesar Rp417.131.171,78. b. Terdapat pengeluaran yang tidak sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam program: -
Penggunaan dana BLM tidak sesuai dengan ketentuan, yaitu penyimpangan penggunaan dana BLM Komputer tidak sepenuhnya sesual peruntukannya sebesar Rpl7.360.000,00.
2. Goods and Consultant Services
Rp
738.500.463.385,00
Jumlah tersebut merupakan realisasi pengeluaran proyek untuk pembiayaan kategori Goods and Consultant Services yang membebani rekening khusus Loan PNPM Mandiri Perkotaan 2012-2015 sampai dengan 31 Desember 2015 yang seluruh pendanaannya berasal dari pinjaman luar negeri. Jumlah per 01-01-2015 Mutasi TA. 2015
Rp.
346.602.918.152
- Rekening Khusus - Rekening BUN - Current Retroactive
Rp. Rp. Rp.
391.897.545.233
Total Mutasi TA 2015 Jumlah per 31-12-2015
Rp. Rp.
391.897.545.233 738.500.463.385
Rincian pengeluaran untuk pembiayaan jasa konsultan khususnya pembayaran gaji dan BOP Tim Faskel/Korkot (fixed cost) kategori Goods and Consultant Services dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut:
14
URAIAN Prov. DKI Jakarta Prov. Jawa Tengah - Prov. Jawa Timur - Prov. DI Yogya - Prov. Bali - Prov. NTB - Prov. NTT - Prov. Kaljmantan Timur - Prov. Kalimantan Selatan - Prov. Kalimantan Tengah - Prov. Gorontalo - Prov. Sulawesi Barat Prov. Sulawesi Selatan - Prov. Sulawesi Tengah - Prov. Sulawesi Tenggara - Prov. Sulawesi Utara - Prov. Maluku - Prov. Maluku Utara - Prov. Papua - Prov. Papua Barat -
*Reposting Jumlah *
JUMLAH SID TA
2014
2.013.446.650 74.024.127.000 71.600.613.154 8.880.749.880 4.599.150.000 8.667.401.000 4.449.460.484 6.645.862.688 9.068.265.000 1.578.372.000 3.027.818.000 899.450.000 11.852.644.000 4.054.794.000 4.562.900.267 11.677.831.050 3.656.504.957 5.000.153.000 2.066.675.000 1.576.250.000 30.401.656.168 270.304.124.298
JUMLAH S/D TA. 2015
1.593.841.500 86.263.119.000 77.634.365.355 7.976.780.000 5.374.125.000 10.247.299.998 8.257.803.765 7.894.393.000 10.290.490.000 1.673.069.000 3.287.326.000 999.550.000 15.486.770.000 2.738.564.250 6.024.775.999 11.931.492.000 4.803.109.493 7.959.702.000 2.284.650.000 1.943.072.000
3.607.288.150 160.287.246.000 149.234.978.509 16.857.529.880 9.973.275.000 18.914.700.998 12.707.264.249 14.540.255.688 19.358.755.000 3.251.441.000 6.315.144.000 1.899.000.000 27.339.414.000 6.793.358.250 10.587.676.266 23.609.323.050 8.459.614.450 12.959.855.000 4.351.325.000 3.519.322.000 30.401.656.168 544.968.422.658
274.664.298.360
Reposting merupakan pengeluaran dana untuk pengeluaran gaji dan BOP Tim Faskel dan Tim Korkot yang dibayar dahulu menggunakan Loan IBRD 7866-ID yang kemudian dipindahbukukan untuk dibebankan pada Loan IBRD 8213-ID. Sedangkan rincian pengeluaran untuk pembiayaan jasa konsultan khususnya pembayaran konsultan perusahaan kategori Goods and Consultant Services dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut: No
1 2 3 4 5 6 7 8
Nama Konsultan PNPM Urban PT. INACON LUHUR PERTWI PT. GANES ENGINEERING CONSULTANT PT. PHIBETHA KALAMWIJAYA JV WITH PT KOGAS PT. KOGAS DRIYAP KONSULTAN PT. BUANA ARCHICON JV WITH PT SURYA ABADI PT. INNERINDO DINAMIKA PT. PATIHINDO CONVEX PT. ROYALINDO EXPODUTA Total
SDalam
MUTASI TA. 2015
Mutasi TA 2015 (Rp)
21.927.465.147 15.554.368.044 22.519.325.892 11.435.053.918 21.021.551.337 14.159.742.075 2.071.204.913 8.544.535.547 117.233.246.873
pengeluaran Consultant Services tahun 2015 tersebut terdapat temuan audit berupa kelemnahan proses verifikasi volume (pekerjaan 15
pengadaan barang/jasa/kegiatan proyek) yang masih harus ditindaklanjuti berupa kelebihan pembayaran jasa konsultan sebesar Rpl 01.552.500,00. Permasalahan tersebut telah kami rekomendasikan kepada Satker Pengembangan Kawasan Permukiman Berbasis Masyarakat Pusat dan disepakati serta akan ditindaklanjuti sesuai Berita Acara Kesepakatan Tindak Lanjut.
16
3. Special Account Activity Statement FINANCIAL STATEMENT OF SPECIAL ACCOUNT For Year Ending Loan / Grant No.
January 1, 2015 up to December 31, 2015 IBRD 8213-ID ( NPCE Urban Areas for 2012-2015) 601.313411980 at Bank Indonesia, Jakarta United States Dollar (USD)
Account No. Currency
Account Activity 1. Beginning balance January 1, 2015
USD
5,798,010.86
USD
49,025,000.00
USD USD
49,025,000.00
USD
54,823,010.86
USD
10,220.34
USD
54,389,669.84
7. Total advance accounted for (5 + 6)
USD
54,399,890.18
8. Difference between line 4 and line 7
USD
423,120.68
USD USD USD USD USD USD
3,727,315.59 3,727,315.59
USD USD USD USD USD
4,560,137.90
Plus:
2. Total amount paid by World Bank during Fiscal Year 2015 3. Total amount refunded to Special Account 4. Present outstanding amount advanced to Special Account (1+2+3) Less: 5. Ending balance at year end December 31, 2015 6. Amount eligible expenditures paid during the year 1) 2) 3) 4)
During During During During
quarter quarter quarter quarter
I II Ill IV
USD USD USD USD
11,596,413,02 13,780,468.31 29,012,788.51
Note: - Explanation item 8 a. Ineligible expenditure Current Backlog in FY 2015 Current will be repost in.FY 2015 Mischarge in SA Difference Amount Double entry in SA b. Amount eligible expenditures Backlog in FY2015 Retroactive in FY 2015 Adjustment Backlog Claim Reduce Total Ineligible Expenditure for Application (a - b)
USD
(1,255,942.99) 3,304,194.91 423,120.68
17
C. Dasar Audit Dasar pelaksanaan audit adalah: 1. PP No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 3. Loan Agreement IBRD No. 8213-1D 4. Surat Permintaan World Bank mengenai "Audit Report Required for Fiscal Year 2015", tanggal 3 November 2015. 5. Surat Penugasan Audit No. S-315/D1/04/2016 tanggal 20 April 2016. D. Tujuan dan Lingkup Audit Tujuan audit adalah sebagai berikut: 1. Memberikan opini (pernyataan pendapat) atas kewajaran penyajian laporan keuangan berbasis FMR; 2. Memberikan penilaian dan rekomendasi atas pelaksanaan sistem manajemen keuangan dan prosedur-prosedur keuangan, termasuk pelaksanaan sistem pengendalian intern, dan meyakini bahwa seluruh dana Loan yang telah dicairkan telah dimanfaatkan untuk pos-pos pengeluaran sesuai Loan Agreement, dan telah dipergunakan untuk tujuan yang telah ditetapkan; 3. Melakukan penilaian atas keandalan informasi manajemen keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan interm (quarterly IFR/Interm Financial Report); 4. Melakukan penilaian atas pencapaian tujuan proyek berdasarkan indikatorindikator yang telah ditetapkan; 5. Melakukan penilaian atas ketaatan proyek terhadap berbagai ketentuan keuangan (financial covenants) yang telah disepakati dalam Loan Agreement).
76
Lingkup Audit mencakup: Pengujian terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan. Penilaian terhadap kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern proyek, -
Ketataatan terhadap ketentuan pada peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan proyek untuk tahun anggaran yang berakhir tanggal 31 Desember 2015.
Penilaian kewajaran laporan keuangan mencakup pengujian keakuratan penyajian jumlah-jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan, penilaian kecukupan sistem pencatatan/pembukuan, serta kecukupan bukti-bukti pendukung pengeluaran proyek, baik pada tingkat Project Management Unit (PMU) maupun pada Project Implementing Unit (PIU). 18
Penilaian terhadap kecukupan dan efektivitas sistern pengendalian intern proyek mencakup penilaian terhadap kecukupan rancangan (desain) sistem pengendalian intern proyek baik di tingkat PMU maupun PIU, serta efektivitas implementasinya di lapangan. Penilaian ketaatan (compliance) pada peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan proyek mencakup penilaian terhadap ketaatan program yang mencakup: 1. Ketaatan pada ketentuan tertentu dalam Loan agreement untuk aspek: porsi pembiayaan dan penyediaan dana pendamping, prosedur pengadaan, dan peruntukan penggunaan dana Loan; 2. Ketaatan terhadap mekanisme dan ketentuan internal yang ditetapkan proyek. Audit dilakukan pada Satker PNPM Mandiri Perkotaan Pusat (Konsultan) dan di 19 provinsi yang mendapatkan dana PNPM Mandiri Urban 2012-2015 (Loan IBRD-8213-ID) yaitu Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Sulut, Gorontalo, NTB, NTT, Bali, Jatim, Jateng, DiY, Kalteng, Kaltim, Kalsel, Sulbar, Sulteng, Sultra, Sulsel. Audit lapangan (field work) berakhir pada tanggal 8 Juni 2016. E. Penilalan atas Sistem Pengendalian Intern Secara umum, sistem pengendalian intern yang diterapkan sudah cukup memadai dengan nilai rata-rata 71,72 (Lampiran 1) untuk memberikan keyakinan bahwa penyelenggaraan proyek telah dijalankan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku terhadap sistem pengendalian intern kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan (Loan IBRD No.8213-ID). Hasil penilaian atas sistem pengendalian intern atas 19 Provinsi adalah sebagai berikut: Hasil
Prolns
Nilai Rata-Rata
Memadai
6
78,31
Cukup Mernadai
12
70,24
Kurang Memadal
1 19
50,00 71,72
Rincian penilaian sistern pengendalian intern untuk masing-masing pengendalian diuraikan dalam management letter.
unsur
Hal tersebut ditunjukkan oleh Pelaku program telah menerapkan aturan perilaku. Para pelaku program telah menghindari adanya konflik kepentingan yang potensial (seperti menjadi rekanan atau perantara dari pemasok dan 19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
mempekerjakan sanak keluarga, intervensi aparat, suami istri dalam satu lokasi). PMU, KMP, SNVT provinsi, KMW dan Korkot telah menempatkan personil sesuai dengan pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Kebijakan dan prosedur rekrutmen, evaluasi kinerja sampai dengan pemberhentian konsultan/fasi[itator telah ditetapkan serta supervisi/evaluasi terhadap konsultan dan fasilitator dilakukan secara periodik. Struktur organisasi di tiap level/lokasi telah sesual dengan struktur organisasi pengelolaan PNPM Mandiri Perkotaan. Komposisi konsultan pendamping di setiap level yang ditetapkan dl dalam TOR/kontrak telah dilaksanakan. Program telah menetapkan Prosedur Operasional Baku (POB) yang menjadi acuan pelaksanaan bagi para pelaku program, seleksi dan pelatihan telah dilakukan bagi fasilitator sebelum fasilitator dimobilisasi, penilaian dan bimbingan bagi fasilitator telah dilaksanakan secara berjenjang. SNVT provinsi, KMW dan SNVT kabupaten/kota telah menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan untuk membantu pelaku mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya. Pelaku program dalam struktur organisasi telah mengetahui tugas pokok dan fungsinya. Apabila terdapat penyimpangan, telah dilakukan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap aturan perilaku. Para pelaku program (Korkot, Askot, SF, dan Faskel) memahami kebijakan program yang mengatur hubungan antar pelaku program (Korkot, Askot, SF, dan Faskel) dengan masyarakat. Tim Koordinasi Pelaksana Tingkat Pusat, Provinsi Kota/Kabupaten, KMP, KMW, PJOK, dan Faskel telah mengidentifikasi titik kritis pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan yang berisiko paling besar dan membangun prosedur yang terdokumentasi dalam Petunjuk Teknis serta telah melakukan revisi secara rutin. Adanya rapat/rembug antar warga untuk menentukan prioritas pembangunan infrastruktur di kelurahan masing-masing. Pelaku program telah mempertimbangkan faktor-faktor internal yang mempengaruhi risiko (SDM, anggaran, dan masalah kepegawaian) dalam mengidentifikasi risiko pada saat rapat/rembuk warga. Pelaku program telah mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi risiko (perubahan musim, kondisi geografis, perkembangan ekonomi, politik, regulasi dan sebagainya) dalam mengidentifikasi risiko pada saat rapat/rembuk warga.
20
-
-
-
-
-
Saluran komunikasi telah dibangun dengan terbuka dan efektif kepada masyarakat, konsultan, dan aparat pengawasan intern pemerintah, dan antar pelaku program (konsultan, tim koordinasi). Program telah merancang sistem informasi, Laporan secara berjenjang telah berjalan secara memadai. Informasi dan komunikasi telah memadai, laporan secara berjenjang telah berjalan dan program telah merancang sistem informasi yang telah dijalankan secara memadai. Adanya penanganan pengaduan, keluhan, dan pertanyaan mengenai permasalahan program. Pimpinan instansi telah menggunakan berbagai bentuk komunikasi yang sesual dengan kebutuhannya serta mengelola, mengembangkan, dan memperbaiki sistem informasinya dalam upaya meningkatkan komunikasi secara berkesinambungan. Pelaku PNPM secara berjenjang (Tim Koordinasi, PJOK, Konsultan, Pengawas UPK) telah melakukan pengawasan dalam bentuk pemeriksaan (supervisi) dan evaluasi, serta perbaikan atas pelaksanaan program secara periodik. Terdapat mekanisme untuk mernastikan adanya penyelesalan atas temuan hasil audit dan hasil pemantauan lainnya dengan segera. Pelaksanaan monitoring secara menyeluruh atas kegiatan program telah dilakukan .
Namun demikian masih terdapat kelernahan pengendalian intern yang perlu ditingkatkan dalam pelaksaan program sebagai berikut: 1) Lingkungan Pengendalian -
Tidak seluruh formasi fasilitator terisi karena terdapat fasilitator yang mengundurkan diri; tidak semua pelaku program memiliki kompetensi yang memadai, khususnya pelaku program di tingkat desa; kurangnya komitmen BKM, KSM, dan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan secara tepat waktu (Provinsi Jateng).
-
Penyesuaian/pengecualian
atas implementasi kebijakan penugasan personil pada kondisi khusus, belum dilaporkan dan didokumentasikan secara baik (Provinsi Kalteng).
-
Terdapat pengurus KSM yang merangkap sebagai penyedia barang pada kegiatan fisik PLPBK, yaitu pada KSM Nangka, Kelurahan Baru Ulu, Kota Balikpapan; kurangnya komposisi fasilitator serta Fasilitator Teknik di Kota Balikpapan dimana satu tim yang hanya berjumlah 2 (dua) orang membawahi beberapa kelurahan dampingan (Provinsi Kaltim).
-
Belum adanya aturan perilaku secara tertulis yang ditetapkan oleh Program dan apabila terjadi penyimpangan terhadap kebijakan dan
21
prosedur atau pelanggaran terhadap aturan perilaku belum dilakukan tindakan disiplin yang tepat (Provinsi Papua dan NTB). -
Supervisi/evaluasi secara berkala terhadap konsultan dan Fasilitor Kelurahan belum optimal dilakukan (Provinsi Papua dan Sulawesi Tenggara).
-
Lemahnya pengawasan oleh Satker Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2015 terhadap pelaksana kegiatan ditingkat kabupaten/kota maupun tingkat desa/kelurahan, dimana satker tidak melakukan pengawasan langsung ke lapangan. Hal tersebut disebabkan keterbatasan jumlah SDM pada satker dan tidak tersedianya dana pendamping APBN/APBD untuk operasional satker; tidak semua pelaku program memiliki kompetensi yang memadal, baik di tingkat satker, KMW, Koordinator Kota, fasilitator maupun pelaku program di tingkat desa/kelurahan (Provinsi Kalimantan Selatan).
2) Penilaian Risiko -
Para Pelaku Program belum mengidentifikasi, menganalisis dan mengelola titik kritis dari pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan yang berisiko besar, dari faktor internal seperti (sumber daya manusia dan anggaran) serta faktor-faktor ekternal (perubahan musim, kondisi geografis, perkembangan ekonomi, politik, regulasi dan sebagainya) (Provinsi Papua, NTB dan Provinsi Su[awesi Utara). Pada awal pelaksanaan kegiatan terdapat tumpang tindih antara kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan dengan program kumuh dari Satuan Kerja Pengembangan Permukiman sehingga terjadi revisi berkali-kali dan mengakibatkan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan terlambat dari master schedule yang ditentukan (Provinsi Papua Barat).
3) Aktivitas Pengendalian - Hasil pengadaan BLM Komputer sebagian masih belum dimanfaatkan, dan manajemen belum menetapkan, mensosialisasikan dan mengirnplementasikan kebijakan dan prosedur pengamanan inventaris, peralatan dan aset lainnya (Provinsi Bali). - Hasil
kegiatan fisik PNPM Mandiri Perkotaan yang memerlukan pemeliharaan belum diidentifikasi, dijadwalkan dan dilaksanakan (Provinsi Bali, Papua dan Provinsi NTB).
7 -
Manajemen telah menetapkan berbagai petunjuk pelaksanaan yang harus diikuti oleh para pelaku program, meskipun dalam implementasinya belum dapat dilakukan sepenuhnya oleh para pelaku program, khususnya pelaku di tingkat desa karena keterbatasan kompetensi mereka (Provinsi Jateng).
22
-
Setiap transaksi keuangan belum diklasifikasi, dicatat, diverifikasi dan diarsipkan sesual tanggal transaksi, serta belum didukung dengan bukti yang memadai; saldo bank belum direkonsiliasi oleh petugas yang independen dari fungsi penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran kas; dan kegiatan yang sudah dilaksanakan belum dibuatkan laporan pertanggungjawabannya (Provinsi Kalteng, Bali, Kaltim, DIY, Papua, NTB, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Sulawesi Utara dan Provinsi Papua Barat).
-
Terdapat pengadaan material oleh KSM Nangka, Kelurahan Baru Ulu, Kota Balikpapan yang tidak didahului dengan survei harga; pelaksanaan pekerjaan fisik tidak sesuai dengan rencana; pertanggungjawaban pekerjaan yang tidak sesuai dengan realisasi pekerjaan; BKM belum memanfaatkan hasil kegiatan, antara lain komputer sebanyak 51 unit di 51 kelurahan di Kota Samarinda, pembuatan pot bunga sebanyak 60 buah di Kelurahan Sepinggan Raya Balikpapan dan pengadaan kursi taman sebanyak 7 unit di Kelurahan Baru Ulu Balikpapan (Provinsi Kaltim).
-
Penyerapan
dana
belum
sesuai
progress
fisik
sehingga
terjadi
pengendapan dana di rekening BKM/KSM; belum dilakukan pembandingan berkala antara aset dan pencatatan akuntabilitasnya; indikator kinerja telah ditetapkan untuk setiap kegiatan namun belum semua dilaksanakan (Provinsi Papua Barat). - Korkot belum melakukan pembinaan masyarakat (Provinsi Sulawesi Barat).
secara
maksimal
di
tingkat
- Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PLPBK Reguler ( 1 Kelurahan ) dan PLPBK Lanjutan ( 7 Kelurahan ) sampai dengan saat audit belum seluruhnya dimanfaatkan (Provinsi Sulawesi Selatan). -
Penanggungjawab kegiatan belum sepenuhnya melakukan pembinaan, pengukuran kinerja, dan rekomendasi perbaikan kinerja terhadap para pelaku program dalam lingkup koordinasinya (Provinsi Sulawesi Tenggara).
- Pengendalian atas pelaksanaan program belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan ketentuan (Provinsi Sulawesi Tenggara). -
Pengendalian fisik atas aset dan dokurnen masih kurang memadai, yaitu masih terdapat komputer dan printer yang sudah dibayarkan oleh Panitia Pengadaan LKM, namun barangnya masih disimpan di toko komputer; dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan/program kurang mernadai, yaitu pelaksanaan kegiatan di LKM mengalami keterlambatan (Maluku Utara).
23
4) Informasi dan Komunikasi -
Peran dan fungsi Faskel/Askot/Korkot belum optimal dalam mengkoordinir masyarakat untuk menjalankan program yang telah disepakati bersama (Provinsi Papua).
-
Belum adanya saluran komunikasi dan informasi antar pelaku program yang jelas, terbuka dan efektif serta belum seluruh informasi yang dibutuhkan disampaikan kepada pihak - pihak yang berkepentingan secara periodik (Provinsi Sulawesi Tenggara, Kalteng dan Provinsi Maluku).
5) Monitoring -
Pelaku PNPM secara berjenjang (Tim Koordinasi, PJOK, Konsultan, Pengawas UPK) belum secara rutin melakukan pemantauan, pengawasan dalam bentuk pemeriksaan (supervisi) dan evaluasi, serta perbaikan atas pelaksanaan program (Provinsi Kalteng, Papua dan Provinsi Sulawesi Tenggara).
F. Penilaian atas Kepatuhan terhadap Naskah Pinjaman Luar Negeri Menurut penilaian kami, secara umum pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan telah mematuhi Loan Agreement, pedoman proyek dan ketentuan perundangundangan yang berlaku dengan nilai 74,69 (cukup memadai). Rincian tabel penilaian atas kepatuhan terhadap Loan dapat dilihat pada Rekapitulasi Scoring Kepatuhan pada lampiran 2. Penilaian kepatuhan terhadap masing-masing ketentuan dapat dirinci sebagai berikut: 1. Kepatuhan pada ketentuan dalam Loan Agreement Menurut penilaian kami; tingkat kepatuhan pada ketentuan dalam Loan agreement seperti porsi pembiayaan dan penyediaan dana pendamping, prosedur pengadaan secara umum, serta keabsahan pengeluaran telah memadai dengan nilai 75,36. 2. Kepatuhan terhadap Pedoman Teknis PNPM Mandiri Perkotaan yang telah Disetujui oleh Lender Menurut penilaian kami tingkat kepatuhan pada pedoman proyek yaitu terhadap pedoman teknis PNPM Mandiri Perkotaan secara umum telah cukup memadai dengan nilai 74,02. Namun demikian masih terdapat kelemahan, yaitu Pelaksanaan pengadaan bahan/alat untuk kegiatan pembangunan infrastruktur belum sepenuhnya berdasarkan hasil survey minimal dari 3 pemasok terdekat (Provinsi Sulawesi Tenggara, Ka[tim dan Provinsi Sulawesi Utara). Pengadaan bahan/alat yang melebihi nilal 50 juta belum sepenuhnya dilakukan dengan pengadaan secara terbatas (Provinsi Sulawesi 24
Tenggara dan Provinsi Sulawesi Utara). - Belum adanya metode pengadaan secara khusus yang telah mendapat persetujuan dari KMW/Askot (Provinsi Sulawesi Tenggara). - Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2015 pada Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat belum dilaksanakan sepenuhnya karena fisik infrastruktur belum selesai 100%. G. Ikhtisar Temuan yang Berpengaruh pada Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan Sebagaimana diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan, terdapat temuan audit sebesar Rp742.285.164,78 yang merupakan temuan audit yang berkaitan dengan kegiatan Jasa Konsultan dan Bantuan Langsung Masyarakat (Ke/urahan Grants/Sub Grants), yang terdiri dari: No Uraian 1 Kelemahan proses verifikasi volume (pekerjaan pengadaan barang/jasa/kegiatan proyek) yang masih harus ditindak[anjuti 2
rn.
Pengeluaran yang tidak sesuai dengan peruntukan
Nilai (Rp) 724.925.164,78
17.360.000,00
yang ditetapkan dalam program/project/negative list J um i a h
742.285.164,78
Jumlah temuan sebesar Rp742.285.164,78 atau 0,10% dari jumlah pengeluaran proyek tahun 2015 sebesar Rp741.747.795.233,00 tersebut tidak cukup signifikan berpengaruh pada kewajaran penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karenanya, pendapat kami terhadap penyajian laporan keuangan adalah Wajar Tanpa Pengecualian. H. Kejadian Setelah Tanggal Laporan Keuangan Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal laporan keuangan yang berpengaruh signifikan terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan.
25
Lampiran 1
REKAPITULASI SCORING SPI Lipeng 0 14 5 0 0 19
Sangat Memadai Memadai Cukup Memadai Kurang Memadai Tidak Memadal Total data
UNSUR SF5
Score
Simpulan
Lipeng Penialan Risiko AMtiv Pengendalian Infokorn Monioring
78.35 66.22 71.21 73.38 75.91
Memadal Cukup Memada! Cukup Mem3dal Cukup Memadai Memada _ Cukup Memadai
Risiko 0 5 8 6 0 19
Aktiv Pengendalian 0 6 12 1 0 19
PENJELASAN: GRADASI No. i 2 3 4 5
Infokom 1 9 9 0 0 19
Monitoring 1 10 8 0 0 19
2 Provinsi
4 Skala Penilaian 905 X !100 75ssX<90 60!5 X< 75 50•s X < 60 X<50
Atribut Sangat Memadai Memadal Cukup Memadai Kurang Memadai Tidak Memadai
0 6 12 1 0 19
Nilai Rata-rata 78.31 70.24 50.00 71.72
Lampiran 2
Reka !tuls "Scorin Atribut
A< (Loan Agrenment)
Ke atuhan
B Pengadaan Mem l
Sangat Memada0 Memadai1
Simpulan Umum ipanUu
Proyek)
Pnaan(Pedomnar
Simpulan
1 Provinsi
Nilal rata-rata
Cukup Memadai
6
9
10
0 10
Kurang Memadlai
10
8
0
0
0
1
9
Tidak Memadai
1
Total data
19
Unsur
Score
Loan Agreement Pengadaan
0 19
Simpulan
rvlerhadi
Pedoman
Proyek Simpulan
74.18
Cukup Memadal
74.69
CukupMemadai
PENJELASAN: GRADASI ->
No. i
Skala Penilaian 90 ýX •100
2
75:5 X < 90
Memadai
3 4 5
60:5 X< 75 50 • X < 60 X<50
Cukup Memadai Kurang Memadal Tidak Memadal
Atribut Sangat Memadal
70.38
0 19
75.36 74.02
80.55
19
74.69
Ai i :i 7
i 2
:i r
ri -1 :i n1 1 -1 n1 -1 si :i :a :i
71 A ri ri 1 :iAr
l :
Lampiran 3
NATIONAL COMMUNITY EMPOWERMENT PROGRAM IN URBAN AREAS FOR 2012 - 2015
Project Sources & Uses of Funds for the quarter ending December 31, 2015
Expenditures in Year to Date GOI Counterpart
TOTAL
Others Donor
12
KUNI SBUN
_Backlog
LDR
IDR 3.
IDR
IDR
I
Outstanding Retroactive IDR IDR
46
Uses of Funds 1 a. Kelurahan Grants under part 2(a)
210,000,000
b. Kelurahan Grants under part 2(b)
349,640,250,000
2 Goods, Consultant Services, Training and Workshop and Incremental Operating Cost
-
Charge to WT SA
Charge to WB SA
IDR 7
USD 8
210,000,000
17,518.80
349,640,250,000
25,384,239,48
391,897,545,233
-
391,897,545,233
28,987,911.56
741,747,795,233
-
741,747,795,233 I Average Exchange Rate
54,389,669.84 13,637.66
Non Bank Financed (Rupiah Murni)
*
Total Uses of Fund
Expenditures 001 Counterpart
TOTAL
_______________________
IDR
1
Others Donor
Out'
___________Backlog
__________
IDR 4
IDR 3
IDR 2
in Cummulative to Date
KUN I SBUN*
Uses of Funds
IDR 5
taCrt
[Retroactive
[IDR
B
ChretWBSCageoWBA IDR 7
6
Charge to WB SA USD 8
479,382,986,000
40,367,151.28
-
553,549,300,000
41,946,662.53
738,500,463,385
-
738,500,463,385
58,705,910.43
2,461,732,749,385
-
1,771,432,749,385 Average Exchange Rate
141,019,724.24 12,561.60
I a. Kelurahan Grants under part 2(a)
1,169,682,986,000
-
b. Kelurahan Grants under part 2(b)
553,549,300,000
2 Goods, Consultant Services, Training
-
690,300,000,000
-
-
and Workshop and Incremental Operating Cost
*
Non Bank Financed (Rupiah Murni) Total Uses of Fund
-
690,300,000,000
-
-
