NASKAH PUBLIKASI SKRIPSI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK PEREMPUAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Klaten dan Pengadilan Negeri Sragen)
Disusun oleh : YEKTI INDIONO C.100.070.094
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 2012
HALAMAN PENGES SAHAN
Naskah Pu ublikasi Skriipsi ini telah disahkan oleh Dosen Peembimbing Skripsi S Fakultas Huukum Univerrsitas Muham mmadiyah Surakarta
Pembimb bing I
mbimbing II Pem
S M.Hum m) (Kuuswardani, SH.,
(Mucham mmad Iksan, SH., MH.)
M Mengetahui Dekan Fakultas F Hukkum Uniiversitas Muuhammadiyaah Surakarta
(Muchammaad Iksan, SH H., MH.)
ii
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK PEREMPUAN
Yekti Indiono. Nim: C100070094. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.Perdagangan anak adalah tindakan perekrutan, pemindahan, pengiriman, penampungan, dan penerimaan seseorang, dengan ancaman dan penggunaan kekerasan, penculikan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan, menerima pembayaran, dimana anak digunakan untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk phaedopoli), adopsi anak, pembantu rumah tangga, mengemis, industi pornografi, pengedaran obat terlarang, dan penjualan organ tubuh, serta bentuk-bentuk eksploitasi lainnya. Dalam hal ini penulis meneliti mengenai penegakan hukum dalam arti penerapan hukum dalam kasus - kasus konkrit, yaitu kasus perdagangan anak perempuan (studi kasus di Pengadilan Negeri Klaten dan Pengadilan Negeri Sragen). Penulis berpendapat bahwa apa yang diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Klaten dan Hakim Pengadilan Negeri Sragen telah sesuai dengan pasal dalam UU Perdagangan Orang.Dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sragenatas namaTerdakwa I Supiyatun dan Terdakwa II bernama Kalimah, perbuatan para terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perdagangan Orang sehingga masing-masing terdakwa dijatuhi sanksi berupa pidana penjara 3 (tiga) tahun dan denda Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).Sanksi denda ini terlalu ringan dan menyalahi undang-undang, karena seharusnya denda minimal 120 juta rupiah. Dalam kasus ini juga ada penyimpangan dalam hukum acara pidana, karena para terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum, sedangkan ancaman pidananya 15 (lima belas) tahun penjara. Sedangkan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Klaten perbuatan terdakwa yang juga terbukti memenuhi unsur Pasal 2 ayat (1) sehingga dijatuhi sanksi berupa pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Kata Kunci: Penegakan, Tindak Pidana, Perdagangan Anak.
iii
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam UUD RI 1945 Pasal 28 B ayat (2), yang menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pengingkaran terhadap kemuliaan hak asasi seorang anak akan terjadi apabila ada seseorang tidak lagi memandang anak sebagai subyek yang sama dengan dirinya, akan tetapi lebih sebagai obyek yang bisa diperjualbelikan demi keuntungan pribadi.1Dengan perkembangan teknologi, komunikasi dan transportasi maka semakin berkembang
pula
modus
kejahatan
yang
beroperasinya
dilakukan
secara
tertutup.Perdagangan orang dapat mengambil korban baik orang dewasa maupun anak-anak. Bentuk kepeduliaan dari aparat penegak hukum telah banyak melakukan tindakan hukum kepada para trafficker. Sebagai contoh, kasus yang berhasil dihimpun oleh mass media Jawa Pos, Senin 18 Juli 2011, mendeskripsikan2, yang merupakan wujud kepedulian aparat penegak hukum dalam upaya Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak Perempuan. Meskipun demikian, banyak pelaksanaan masih menghadapi berbagai kendala yang disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya ialah peraturan pemerintah belum sepenuhnya dilaksanakan dan diterapakan secara efektif. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkatnya sebagai karya ilmiah dengan judul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK PEREMPUAN.”
1
Modifler, Pertanggungjawab Tindak Pidana Perdagangan Anak, dalam jurnal Perdagangan Anak, Jumat, 14 Januari 2011, http://www.perdagangananak/BlogArenk/KumpulanArtikel.Diakses: Selasa,15April 2011.Pukul 20.21 WIB. 2 Jawa Pos, Polisi Tangkap Mucikari Kakap, Senin 18 Juli 2011, disebutkan bahwa Mucikari bernama Ari memiliki puluhan gadis, yang berhasil diburu Polisi dengan menyamar sebagai seorang laki – laki hidung belang. Tempat kejadian di Medan, tepatnya di Hotel Laban Inn, Jl. Abdullah Lubis Medan. Tutur Ari tak pernah sepi order. Umumnya, dia mendapat tiga order semalam.”Itu hari biasa, malam minggu bisa 20 orang aku antar dalam semalam”, katanya.Kini Ari terancam 15 tahun penjara karena dijerat UU antitrafficking”.
1
2 B. Perumusan Masalah 1. Bagaimanakah unsur-unsur tindak pidana perdagangan anak perempuan? 2. Bagaimanakah penerapan hukum oleh hakim terhadap tindak pidana perdagangan orang, khususnya anak perempuan? C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan penelitian ini yaitu: a. Untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana perdagangan anak perempuan. b. Untuk mengetahui praktik penerapan hukum oleh hakim terhadap tindak pidana perdagangan anak perempuan. 2. Manfaat penelitian ini yakni: a. Bagi diri sendiri; sebagai pendalaman terhadap penguasaan materi mengenai tindak pidana perdagangan anak perempuan, yang di masa datang dapat dijadikan modal penelitian yang lebih mendalam. b. Untuk ilmu pengetahuan; hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi perkembangan hukum dan wawasan keilmuan. c. Bagi masyarakat; untuk menambah wawasan masyarakat guna memberi informasi kepada masyarakat mengenai gambaran tindak pidana perdagangan anak perempuan beserta sanksi bagi pelakunya. D. Kerangka Pemikiran Penegakan hukum ada beberapa tahap antara lain tahap formulasi yaitu tahap perumusan peraturan hukum,tahap penerapan hukum dan terakhir yaitu tahap pelaksanaan dalam arti menegakkan peraturan hukum. Penegakan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini pada tahappenerapan peraturan hukum pada kasus – kasus yang terjadi (lingkungan Pengadilan Negeri Klaten dan Pengadilan Negeri Sragen). Kajian demikian ini dalam metodologis penelitian hukum disebut penelitian hukum normatif bertipe penerapan hukum inconcreto, sehingga dasar – dasar teoritis yang digunakan untuk menganalisis data adalah peraturan hukum yang terkait dengan tindak pidana perdagangan perempuan dan anak yang menjadi pokok bahasan penelitian ini. Peraturan hukum yang mengatur tindak pidana tersebut yang akan dijadikan pijakan dalam analisis nanti antara lain : 1) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak
3 Pidana Perdagangan Orang, 2) UU No. 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak, 3) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, 4) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 5) Keppres RI No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak. E. Metode Penelitian 1. Metode Pendekatan Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan yuridisnormatif, yakni terlebih dahulu memahami peraturan-peraturan hukum mengenai tindak pidana perdagangan orang, selanjutnya melihat kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat 2. Jenis Data Dalam penelitian ini penulis menggunakan data yang meliputi: a. Data primer Merupakan data yang diperoleh dari lokasi penelitian, dalam hal ini Pelaksanaan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak Perempuan di Pengadilan Negeri Klaten dan Pengadilan Negeri Sragen. b. Data sekunder Berupa bahan-bahan pustaka yang terdiri dari; 1) Bahan hukum primer, meliputi perundang-undang yang berlaku dalam hal ini: a) UUD RI 1945, b) UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, c) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, d) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, e) UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, f) Keppres RI Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, g) Putusan No. 107/Pid. B/2010/PN. Klt. di Pengadilan Negeri Klaten, h) Putusan No. 127/Pid. B/2009/PN. Srg. di Pengadilan Negeri Sragen. 2) Bahan hukum sekunder; bahan hukum sekunder meliputi hasil karya ilmiah para sarjana hukum. 3) Bahan hukum tersier; pendukung baham hukum sekunder, yakni berupa kamus.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orangdalam Hukum Positif Indonesia. Unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 adalah sebagai berikut: a. Unsur Subyektif; Setiap orang. b. Unsur Obyektif; 1) Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang; 2) Dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang itu; 3) Unsur untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia mengakibatkan orang tereksploitasi. B. Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak Perempuan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis laksanakan dengan meneliti di dua pengadilan yaitu Pengadilan Negeri Sragen dan Pengadilan Negeri Klaten, penulis menyajikan mengenai penerapan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak Perempuan kemudian akan di analisis sebagai berikut: 1. Setelah membandingkan unsur-unsur dari Tindak Pidana Perdagangan Anak di dalam norma
dengan
pertimbangan-pertimbangan
hakim
dalam
Putusan
No.
127/Pid.B/2009/PN.SRG di Pengadilan Negeri Sragen atas nama Terdakwa I Supiyatun alias Upik binti Kusdi dan Terdakwa II atas nama Kalimah alias Endang binti Mardi, maka majelis hakim dapat membuktikan sehingga perbuatan terdakwaterdakwa terbukti atas Dakwaan Pertama dan menyakinkan bersalah melakukan
4
5 Tindak Pidana Perdagangan Anak maka tidak perlu lagi membuktikan Dakwaan Kedua, pada Dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 17 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Penerapan sanksi pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 bersifat komulatif yakni pidana penjara dan pidana denda, berupa pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Sedangkan Pasal 17 menyebutkan: “Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga)”. a. Amar Putusan 1) Menyatakan Terdakwa I Supiyatun alias Upik binti Kusdi dan Terdakwa II Kalimah alias Endang binti Mardi terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama memperdagangkan anak; 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa-terdakwa dengan pidana penjara masingmasing selama 3 (tiga) tahun, dan denda masing-masing sebesar Rp. 60.000.000,(enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. b. Analisis PutusanhakimterhadapkasusSupiyatun dan KalimahdenganNomor Perkara: 127/Pid.B/2009/PN. Sragen di Pengadilan Negeri Sragen, yangmenjatuhkanputusan dengan mendasarkan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, menurut hemat penulis
6 telah sesuai dengan muatan hukum yakni UU Perdagangan Orang, karena Supiyatun dan Kalimah secarafaktatelah terbukti melakukan pengirimanHenikepadaRanto untuk dimanfaatkan dan Kalimahtelah menerima imbalan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). PerbuatanKalimahsesuai dengan unsur Pasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orangyaitu pengiriman. Unsur sifat melawan hukum ditunjukkan dengan Kalimah menerima sejumlah uang atas pengiriman Heni kepada Ranto dan Heni bisa dimanfaatkan oleh Ranto sesuai kemauan Ranto, dalam hal ini Heni dimanfaatkan Ranto untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri. Fakta lainnya pada Pasal 2 ayat (1) unsur ketiga yakni, Kalimah melakukan tipu muslihat yang dibuktikan bahwa para terdakwa mengelabuhi Heni dengan cara meminta Heni agar bersedia mengantarkan mereka terdakwa ke stasiun kereta api, namun Heni masuk ke dalam taxi dan duduk dibangku belakang bersama Kalimah, ternyata kendaraan taxi tidak diarahkan ke Stasiun Kereta Api Yogyakarta melainkan menuju kearah Sragen. Pada unsur turut serta melakukan yang dilakukan Terdakwa I bernama Supiyatun juga telah dibuktikan dalam kasus di atas, faktanya perbuatan para terdakwa menjemput Heni dan mempekerjakan sebagai PSK di tempat Terdakwa II bernama Kalimah bersama-sama dengan Supiyatun adalah bentuk kerja sama sebagai orang yang melakukan tindak pidana. Menurut penulis, berdasarkan bukti yang sudah ada dipersidangan dan hakim juga telah membuktikan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 sehingga seharusnya hakim bisa menjatuhkan hukuman pidana penjara dan pidana denda yang lebih berat kepada para terdakwa, karena berdasarkan Pasal 2
7 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007, ancaman pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Hukuman kepada terdakwa dalam kasus ini hanya dijatuhi pidana penjara kepada masing-masing terdakwa 3 (tiga) tahun dan denda Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Di sini penulis menilai seharusnya hakim dapat menjatuhkan hukuman yang lebih berat kepada para terdakwa karena para terdakwa sudah mengetahui bahwa saksi korban adalah seorang anak yang seharusnya dilindungi, bukan sebaliknya dieksploitasi untuk pelacuran dan keuntungan pribadi. Secara normatif hukuman penjara 3 (tiga) tahun kepada para terdakwa adalah tidak salah, tapi kurang mencerminkan rasa keadilan, karenanya bagi korban yang masa depannya hancur akibat perbuatan tersebut. Sedangkan hukuman denda yang masing-masing Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) adalah menyalahi hukum, karena menurut Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007, ancaman denda minimalnya adalah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) untuk masing-masing pelaku, bukan gabungan seluruh pelaku. Artinya dalam kasus ini hakim kurang memahami atau melanggar ketentuan hukum tentang batas minimum hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku. Mengenai
kasus
perdagangan
anak
dalam
putusan
No.
127/Pid.B/2009/PN.SRG di Pengadilan Negeri Sragen atas nama Terdakwa I Supiyatun alias Upik binti Kusdi dan Terdakwa II atas nama Kalimah alias Endang binti Mardi sangat disayangkan para terdakwa tidak didampingi penasihat hukum. Padahal dalam KUHAP Pasal 56 Ayat (1) hal itu diwajibkan, yang apabila tidak
8 menunjuk penasehat hukumnya sendiri, pengadilan yang wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka. Sebagaimana bunyi pasal tersebut sebagai berikut: “Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka”. hal ini merupakan pelanggaran terhadap hukum acara pidana, walaupun dalam praktik sering terjadi dan tidak dipermasalahkan oleh terpidana, karena ketidak-tahuan ataupun faktor lainnya. 2. Penerapan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 adalah bersifat kumulatif, dimana selain dijatuhi pidana penjara kepada yang bersalah juga dijatuhi pidana denda. Ancaman pidana yang dimuat dalam Pasal 2 ayat (1) berupa pidanapenjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). a. Amar Putusan Berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, maka majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut: 1) Menyatakan terdakwa MD telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang; 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah),
9 dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. b. Analisis PutusanhakimterhadapkasusM.D denganNomor Perkara: 107/Pid.B/2010/PN. Klaten di Pengadilan Negeri Klaten, yangmenjatuhkanputusan dengan mendasarkan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, menurut penulis telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Perdagangan Orang,
karena M.D secarafaktatelah terbukti melakukan
perekrutan terhadapWiwit untuk mau melakukan persetubuhan dengan seorang lakilaki bernama Supriyanto dengan imbalan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). PerbuatanM.Dsesuai dengan unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orangyaitu perekrutan. Unsur sifat melawan hukum ditunjukkan dengan M.D mengajak Wiwit untuk mau melakukan hubungan badan dengan seorang laki-laki kemudian M.D menerima imbalan sejumlah uang sebesar Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah). M.D juga secara fakta telah terbukti melakukan pemindahan terhadap Wiwit dari tempat Supiyanto dengan memboncengkan Wiwit menuju rumah teman terdakwa yang bernama Edy Suwito dan setelah bertemu kemudian terdakwa menjual Wiwit kepada Edy Suwito untuk disetubuhi dengan imbalan uang sebesar Rp. 70.000,(tujuh puluh ribu rupiah). PerbuatanM.Dsesuai dengan unsur Pasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orangyaitu pemindahan. Unsur sifat melawan hukum ditunjukan M.D dengan memindahkan saksi korban bernama Wiwit dari tempat Supriyanto menuju rumah
10 Edy Suwito untuk mau disetubuhi Edy Suwito kemudian M.D menerima imbalan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Maka perbuatan Terdakwa M.D secara fakta telah terbukti melakukan perekrutan maupun pemindahan. Putusan
Hakim
terhadap
kasus
M.D
dengan
Nomor
Putusan:
107/Pid.B/2010/PN Klt. di Pengadilan Negeri Klaten, penulis sedikit menyinggung ketentuan KUHAP Pasal 56 Ayat (1) KUHAP berbunyi: “Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka”. Dari pasal KUHAP di atas, kasus perdagangan anak dalam Putusan No. 107/Pid.B/2010/PN.Klt. atas nama Terdakwa M.D sudah sesuai ketentuan KUHAP dalam Pasal 56 Ayat (1) KUHAP karena terdakwa sudah didampingi oleh penasihat hukumnya yang berdomisili di Kantor Hukum Nur Hidayat Dardiri, SH. Dan Rekan. Penulis berpendapat bahwa alangkah baiknya dalam menangani kasus perdagangan orang khususnya pihak penyidik kepolisian dapat lebih professional dalam
menentukan
siapa-siapa
yang
seharusnya
dimata
hukum
dapat
mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menurut hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Klaten bernama Suprna SH., jelas bahwa sebenarnya jumlah pelaku tidak hanya pada para penjual anak tetapi juga para pemakai yang sudah mengeksploitasi masa depan dari anak tersebut. Seharusnya pihak penyidik dapat menerapkan ketentuan dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002
11 tentang Perlindungan Anak untuk menjerat para pemakai atas korban kejahatan tindak pidana perdagangan orang. 3 Bunyi Pasal 81 ayat (2): Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Ketentuan ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah).
3
Wawancara Pribadi, Suparna, Hakim Pengadilan Negeri Klaten, 25 September 2011.
PENUTUP A. Kesimpulan 1. Unsur-unsur Tindak Pidana Perdagangan Anak Perempuan berpijak pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah sebagai berikut: a) Setiap orang, b) melakukan perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang, c) dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalah-gunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang itu, d) untuk tujuan eksploitasi, terutama eksploitasi anak perempuan (dengan memeras anak perempuan yang dipekerjakan) dan eksploitasi seksual (dengan memanfaatkan atau menjual kemudaan, kemolekan tubuh, serta daya tarik seks yang dimiliki anak perempuan yang bersangkutan dalam transaksi seks). 2 Penerapan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak Perempuan oleh hakim berdasar pada Pasal 2 ayat (1) Undang-UndangNo. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sebagaimana dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sragen dengan No. Perkara 127/Pid. B/2009/PN. Srg.dan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Klaten dengan No. Perkara 107/Pid.B/2010/PN. Klt.Alasan Hakim Pengadilan Negeri Sragen dan Hakim Pengadilan Negeri Klaten memakai Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bukan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa hakim dalam perkara Tindak Pidana Perdagangan Anak Perempuan hanya menerima, memeriksa, dan mengadili berkas perkara yang dilimpahkan di Pengadilan Negeri. Pasal dalam Undang-Undang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ialah Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pasal 83, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sragenatas namaTerdakwa I Supiyatun dan Terdakwa II bernama Kalimah, dalam Dakwaan Kesatu perbuatan para terdakwa secara fakta terbukti memenuhi unsur-unsur pasal dalam UU Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka hakim tidak perlu membuktikan Dakwaan
12
13 Kedua yang memakai UU Perlindungan Anak. Perbuatan para terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perdagangan Orang sehingga masing-masing terdakwa dijatuhi sanksi berupa pidana penjara 3 (tiga) tahun dan denda Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).Sanksi denda ini terlalu ringan dan menyalahi undang-undang, karena seharusnya denda minimal 120 juta rupiah. Dalam kasus ini juga ada penyimpangan dalam hukum acara pidana, karena para terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum, sedangkan ancaman pidananya 15 (lima belas) tahun penjara. Sedangkan untuk Putusan Hakim Pengadilan Negeri Klaten dengan No. Perkara 107/Pid.B/2010/PN.Klt.,dalam Dakwaan Kesatu perbuatan terdakwa yang juga terbukti memenuhi unsur-unsur pasal dalam UU Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka hakim tidak perlu membuktikan Dakwaan Kedua yang memakai UU Perlindungan Anak.Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,atas namaTerdakwa MD yang terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur Pasal 2 ayat (1) sehingga dijatuhi sanksi berupa pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). B. SARAN. Dalam memperhatikan kelemahan-kelemahan tersebut di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut: 1. Terhadap hak tersangka pada tahap penyidikan, sebaiknya Kepolisian yang bersangkutan memberitau hak tersangka untuk
mendapatkan bantuan hukum yakni menunjuk
penasihat hukum walaupun tersangka tidak mampu untuk membayar penasihat hukum. 2. Hendaknya aparat penegak hukum khususnya di tingkat penyidikan, memberikan sanksi tidak hanya bagi pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak Perempuan, tetapi juga memberikan sanksi hukuman terhadap pemakai yang sudah memanfaatkan anak perempuan untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap anak perempuan
14
DAFTAR PUSTAKA Buku Dimyati, Khudzaifah & Kelik Wardiono, 2004, Metode Penelitian Hukum, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. Moeljatno, 1993,Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta:Rineka Cipta. Satjipto Rahardjo, 1983, Masalah – masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Bandung :Sinar Baru. Satjipto Rahardjo, 2010, Penegakan Hukum Progresif, Jakarta: Kompas. Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT. Raja Gravindo Persada. Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, Hukum Pidana, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Wibsite Modifler, Pertanggungjawab Tindak Pidana Perdagangan Anak, dalam jurnal Perdagangan Anak, Jumat, 14 Januari 2011, http://www.perdagangananak/BlogArenk/KumpulanArtikel. Diakses: Selasa, 15April 2011. Pukul 20.21 WIB. Lain-lain Putusan No. 107/Pid.B/2010/PN. Klt. di Pengadilan Negeri Klaten. Putusan No. 127/Pid.B/2009/PN.Srg. di Pengadilan Negeri Sragen. Media Cetak Jawa Pos, Polisi Tangkap Mucikari Kakap, Senin 18 Juli 2011.
