NASKAH PUBLIKASI SKRIPSI

NASKAH PUBLIKASI SKRIPSI TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN WARISAN OLEH PENGADILAN AGAMA SURAKARTA

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

WINALTI

C100 090 018

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 2013

1

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah Publikasi ini telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembinbing I

Pembimbing II

(Johana Yusak, SH.M.Ag)

( Mutimatun Ni’ani, SH, M.Hum)

Mengetahui Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Muchamad Ikhsan,S.H.,M.H

2ii

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN WARISAN OLEH PENGADILAN AGAMA SURAKARTA WINALTI C 100 090 018. 2013, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

ABSTRAK Penelitian ini merupakan suatu metode ilmiah yang dilakukan melalui penyelidikan dengan seksama dan lengkap terhadap semua bukti-bukti yang dapat diperoleh mengenai suatu permasalahan tertentu sehingga dapat diperoleh melalui suatu permasalahan itu. Tujuan penelitian yaitu (1) untuk mengetahui faktor apa saja yang mendorong terjadi sengketa warisan antara penggugat dan tergugat serta (2) memperoleh gambaran tinjauan hakim Pengadilan Agama Surakarta dalam memutus perkara warisan No : 0016Pdt.G/2009/PA.Ska. Berdasarkan pada penelitian diperoleh kesimpulan bahwa (1) faktor yang menjadi sengketa warisan adalah Salah satu dari pihak ahli waris menguasai harta warisan tanpa sepengetahuan dari ahli waris lainnya, yang kemudian dalam hal ini disebut sebagai tergugat dan mengingat tergugat beragama kristen, dimana menurut ketentuan hukum Islam yang berlaku tergugat tidak berhak untuk mendapatkan warisan atau bukan merupakan ahli waris karena tergugat telah berbeda agama dengan si pewaris. Maka dengan sendirinya pihak tergugat ini gugur menjadi ahli waris dari si pewaris. (2) Tinjauan hakim Pengadilan Agama Surakarta dalam memutus perkara warisan adalah berdasarkan fakta yang ada tergugat bisa mendapatkan warisan dari ayahnya, karena mengingat tergugat pindah dari Agama Islam ke Agama Kristen sebelum tergugat menikah dengan istrinya yang kemudian ia menjadi murtad, Sedangkan tergugat tidak menjadi ahli waris dari ibunya karena ibu tergugat meninggal setelah tergugat menikah dan dikarunia anak yang sekarang sekolah disekolah kristen. Kata Kunci : Putusan Warisan PENDAHULUAN Latar Belakang Hukum Islam merupakan satu kesatuan sistem hukum. Sistem perkawinan menentukan sistem keluarga,

sistem keluarga menentukan sistem kewarisan. iii 3

Bentuk perkawinan menentukan sistem atau bentuk keluarga, bentuk keluarga menentukan pengertian keluarga. Pengertian keluarga menentukan kedudukan dalam sistem kewarisan.1 Sistem waris merupakan salah satu sebab atau alasan adanya perpindahan kepemilikan, yaitu perpindahan harta benda dan hak-hak material dari pihak yang mewariskan (pewaris), setelah yang bersangkutan wafat, kepada para penerima warisan (ahli waris) dengan jalan pergantian yang didasarkan pada hukum syara’.2 Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam.3 Dalam pandangan Islam Allah telah menetapkan aturan main bagi kehidupan manusia di atas dunia ini. Aturan ini dituangkan dalam bentuk titah atau kehendak Allah tentang perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia. Aturan Allah tentang tingkah laku manusia secara sederhana adalah syariah atau hukum syara yang sekarang disebut hukum Islam. Dalam kamus hukum, Hukum Islam

adalah hukum yang berhubungan dengan kehidupan

berdasarkan Al-qur’an dan Hadist.4

1

Ulul Araham dalam http://www.google.com .file:///e:/skripsi tentang persoalan perdata

islam_Weys.Htm Diunduh Kamis 14 Maret 2013 Pukul 19.10 2 3

Akhmad Rofiq, 1998, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta :PT Grafindo. Hal. 355 http://www.google.com .file:///e:/skripsi tentang persoalan perdata islam_Weys.Htm

Diunduh Kamis 14 Maret 2013 Pukul 19.10 4 M.Marwan, 2009, Kamus Hukum, Surabaya : Reality Publisher, Hal. 264

4

Menurut Effendi Perangain hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.5 Masalah waris ini sering menimbulkan sengketa atau masalah bagi ahli waris, karena langsung menyangkut harta benda seseorang, karena harta oleh manusia dianggap sebagai barang yang berharga. Sehingga sering menimbulkan sengketa ataupun perselisihan karena berebut untuk menguasai harta waris tersebut. Sengketa dalam masalah pembagian waris ini bisa juga disebabkan karena harta warisan itu baru dibagi setelah sekian lama orang yang diwarisi itu wafat. Ada juga karena kedudukan harta yang tidak jelas, bisa juga disebabkan karena diantara ahli waris ada yang memanipulasi harta peninggalan tersebut. Berkaitan dengan uraian tersebut diatas

maka penulis tertarik untuk

melakukan penelitian dengan mengangkat hal tersebut sebagai bahan menyusun skripsi yang diberi judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN WARISAN OLEH PENGADILAN AGAMA SURAKARTA”.

Rumusan Masalah Faktor apa saja yang mendorong terjadi sengketa warisan antara penggugat dan tergugat dalam putusan No : 0016/Pdt.G/2009/PA.Ska diPengadilan Agama Surakarta?Bagaimana tinjauan hakim Pengadilan Agama Surakarta dalam memutus perkara warisan No : 0016/Pdt.G/2009/PA.Ska?

5

Efendi Perangin, 2011, Hukum Waris, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, Hal. 3

5

Tujuan dan Manfaat Penelitian Tujuan dari penelitian ini yaitu (1) untuk mengetahui faktor apa saja yang mendorong terjadi sengketa warisan antara penggugat dan tergugat dalam putusan No: 0016/Pdt.G/2009/PA.Ska di Pengadilan Agama Surakarta, (2) untuk memperoleh gambaran tinjauan hakim Pengadilan Agama Surakarta dalam memutus perkara warisan No: 0016Pdt.G/2009/PA.Ska. Sedangkan manfaat Penelitian ini yaitu Manfaat Secara Teoritis dan manfaat secarapraktis. Manfaat secara teoritis diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan ilmu hukum terkait dengan warisan. Dan dapat memberikan sumbangan khasanah terhadap ilmu umum lainnya sehingga menambah wawasan bagi masyarakat mengenai perkara warisan, dan manfaat secara praktis sebagai wacana baru, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perkara warisan menurut hukum Islam. Kerangka Pemikiran Islam sebagai agama yang universal telah mengajarkan dan mengatur berbagai macam peraturan termasuk di dalamnya tentang tata cara pemilikan harta. Agama Islam telah menetapkan aturan kewarisan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Prinsip-prinsip hukum kewarisan Islam yang diambil dari satusatunya sumber

tertinggi yaitu Al-Qur’an dan Al-Sunnah sebagai pelengkap

dalam penjabaran Al-Qur’an adalah hasil-hasil ijtihad atau upaya para kualifikasi hukum Islam, telah menetapkan ketentuan-ketentuan untuk menyelesaikan pembagian harta warisan secara jelas dan terperinci sehingga tidak mungkin untuk memilih interpretasi lain.

6

Peraturan hukum yang mengatur tentang Waris akan dijadikan pijakan dalam menganalisis yaitu Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang No 3 tahun 2006 jo Undang-Undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan UndangUndang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Metode Penelitian Adapun metode-metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu meliputi (1) Metode pendekatan yang didasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan doctrinal yang bersifat Normatif. 6 yakni data yang diperoleh kemudian dianalisis berdasarkan pada hukum yang berlaku di Indonesia berupa undang-undang yang berhubungan dengan skripsi ini yang berdasarkan pada Hukum Islam dari Al-Qur’an, Hadist, dan pandangan Para Ulama. (2) Jenis Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan jenis penelitian untuk menemukan hukum in-concreto, karena dalam penelitian ini memeliki tujuan untuk mengetahui/menguji apakah yang menjadi norma hukumnya dari suatu peristiwa konkret tertentu artinya untuk menguji

sesuai

tidaknya

peristiwa

konkrit

yang

diteliti

dengan

norma/yurisprudensi/doktrin yang ada.7 Penelitian ini merupakan lapangan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan berupa data yang berwujud kasus-kasus.8 Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam menyusun karya ilmiah yaitu di Pengadilan Agma Surakarta. Dan jenis data yang digunakan 6

Kelik Wardiono, 2005. Metodologi penelitian hukum (Pendekatan Doktrinal), Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, Hal. 6. 7 Ibid, hal. 27. 8 Rianto Adi, 2004, Metodelogi social dan Hukum, Jakarta : Granit, Hal. 47

7

berupa data primer dan data sekunder. (1) Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang diteliti di Pengadilan Agama Surakarta. (2) Data Sekunder merupakan data yang diperoleh oleh penulis dari bahan hukum primer yang meliputi Al-Quran, Hadist, Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang No.3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Undang-undang No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, HIR. Dan

bahan hukum sekunder

yang meliputi literatur-literatur dan hasil karya ilmiah para sarjana serta hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai perkara warisan.9 Sedangkan metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu berupa studi kepustakaan untuk mengumpulkan data sekunder yang dilakukan dengan cara mencari, menginvertarisasikan, mencatat, mempelajari dan mengutip dengan objek yang diteliti. Dan metode analisis data yaitu data yang terkumpul dan diolah dengan mengguganakan kualitatif dengan maksud sebagai analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha pemuan asas-asas hukum dan informasi masing-masing data.10 TINJAUAN PUSTAKA Hukum Waris dalam ajaran Islam disebut dengan istilah “faraid”. Kata faraid adalah jamak dari faridah yang berasal dari kata fardu yang berarti ketetapan, pemberian (sedekah).11 Menurut istilah hukum di Indonesia, ilmu faraid disebut dengan “Hukum Waris” (ERFRECHT) yaitu hukum yang mengatur

9

Ibid, hal 47 Ibid, hal 116 11 Amin Husein Nasution,2012, Hukum Kewarisan, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Hal.49 10

8

tentang apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia.12 Menurut Prof. Daud Ali memberikan pemahaman bahwa “fiqh adalah memahami dan mengetahui wahyu (Al-qur”an dan Al-Hadist) dengan menggunakan penalaran akal dan metode tertentu, sehingga diketahui ketentuan hukumnya dengan dalil secara rinci”. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Attaubah ayat 122.13 Artinya: “…..tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya….” Menurut Wirjono Prodjodikoro, “Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup”.14 Berdasarkan pasal 171 huruf

(a) Kompilasi Hukum Islam, Hukum

Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Dari beberapa defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan-

12

Subekti, 1969, Kamus Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita, Hal.50 Daud Ali, 1998, Hukum Islam, Ilmu Hukum, dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo, Hal.43 14 Eman Suparman, op.cit, Hal.3 13

9

peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.15 Sehubungan dengan pembahasan hukum waris, yang menjadi rukun waris yaitu harta peninggalan (mauruts), pewaris (mawarrits), dan ahli waris (warist).16 Sedangkam syarat-syarat mewarisi yaitu meninggalnya mawarrits (orang yang mewariskan), hidupnya warist (orang yang mewarisi) disaat kematian mawarist dan ad hubungan pewarisan antara ahli waris dan ahli waris.17 Dasar hukum atau pedoman yang dapat digunakan dalam pembagian warisan terdapat dalam Alquean, Hadist, Kompilasi Hukum Islam dan KuHperdt. Menurut Sayid Sabiq, seseorang dapat mewarisi harta peninggalan karena tiga hal yaitu sebab hubungan kerabat/nasab, perkawinan dan wala.18 Penghalang warisan adalah tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi karena adanya sebab atau syarat mewarisi.19 Secara umum ahli waris dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu ahli waris dari segi kelamin dan ahli waris dari segi haknya atas harta warisan.20 PEMBAHASAN a. Faktor-Faktor Yang Mendorong Terjadi Sengketa Warisan Antara Penggugat dan Tergugat Dalam PutusanNo: 0016/pdt.G/2009/ PA. Ska Di Pengadilan Agama Surakarta 15

Effendi Perangin,2011, Hukum Waris, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, Hal.3 Moh.Muhibbin & Abdul Wahid, 2011, Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika. Hal.57 17 Ibid. Hal 62 18 Moh.Muhibbin & Abdul Wahid, Op.Cit, Hal.32 19 Fathurrahman, 1975, Ilmu Waris, Bandung: Al Ma’arif, Hal.83 20 Johana jusak, Bahan Mata Kuliah Hukum Waris Islam, Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta: hal.6 16

10

Berdasarkan pada data yang diperoleh oleh sipenulis perkawinan orang tua dari para ahli waris berlangsung secara sah pada tahun 1945. kemudian dari perkawinan tersebut telah lahir enam orang putra putri yang kini menjadi ahli waris yang masing-masing sudah mempunyai keluarga (menikah). Pada dasarnya yang menjadi objek terjadinya sengketa antara ahli waris yaitu mengenai objek sengketa berupa dua bidang tanah dan bangunan serta tanah pekarangan yang ditinggalkan oleh kedua orang tua mereka (penggugat dan tergugat). Dimana objek sengketa tersebut masing-masing berada di Jl.Gajah Mada No.86 Kel. Timuran, Kec.Banjarsari, solo, tercatat dalam sertifikat Hak Milik No.70/ Timuran dengan luas tanah 378 m2 atas nama ayah pengguta dan tergugat, ini adalah alamat dari objek sengketa yang berupa tanah dan bangunan. Sedangkan yang tanah dan pekarangan terletak di Jl. Sungai Indra Giri Kel. Sangkrah, Kec. Pasar Kliwon, Solo tercatat atas nama ibu penggugat dan tergugat. Dalam hal ini yang khusus menjadi objek sengketa yaitu tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Gajah Mada No. 86 Solo sejak ayah mereka masih hidup telah digunakan dan dirintis usaha dalam bidang penjualan tiket kereta api, bus dan pesawat terbang, usaha

ini

kemudian dikenal dengan NATRA TOUR dan sampai saat ini masih semakin berkembang pesat sehingga penghasilan banyak menguntungkan. Setelah ayah dari penggugat dan tergugat meninggal kemudian usaha ini dilanjutkan oleh ibu atau istri dari ayah si penggugat dan tergugat. Namun hal ini tak berlangsung lama karena selang beberapa tahun kemudian ibunya meninggal dunia.

11

Kemudian yang menjadi faktor terjadinya sengketa ini yaitu kerena salah satu dari pihak ahli waris menguasai harta warisan tanpa sepengetahuan dari ahli waris lainnya, yang kemudian dalam hal ini disebut sebagai tergugat. Pada awalnya pihak tergugat masih berada diluar kota khususnya di Kalimantan namun sebelum ibunya meningggal pihak tergugat sudah pulang terlebih dahulu kesolo dan ikut mendiami objek di Jl. Gajah Mada yang kini menjadi objek sengketa, sedangkan ahli waris lainnya telah berumah tangga dan memiliki rumah masing-masing serta berdomisili diluar kota sehingga pihak tergugat secara leluasa menguasai objek sengketa tersebut. Selain faktor diatas yang menjadi faktor lain dalam gugatan ini yaitu karena mengingat tergugat beragama kristen, dimana menurut ketentuan hukum Islam yang berlaku tergugat tidak berhak untuk mendapatkan warisan atau bukan

merupakan ahli waris karena tergugat telah berbeda agama

dengan si pewaris. Sesuai dengan kompilasi hukum Islam pasal 171 huruf (a) menyebutkan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Dilihat dari faktor-faktor yang mendorong terjadinya sengketa warisan diatas maka berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama maka perkara ini termasuk kewenangan Peradilan Agama Surakarta. Sebagaimana bunyi dari pasal 49 ayat (1) yaitu sebagai

12

berikut: “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang; (a)Perkawinan, (b) Kewarisan, (c) Wasiat, (d) Hibah,(e) Wakaf, (f) Zakat (g) Infaq, (i) Shadaqah, (j) Ekonomi Syari’ah. Namun demikian dalam pasal 49 ayat (3) disebutkan bahwa bidang kewarisan sebagaimana yang telah dimaksud dalam ayat (1) huruf (b) ialah: “Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut”. b. Tinjauan Hakim Pengadilan Agama Surakarta Dalam Memutus Perkara Warisan No : 0016/Pdt.G/2009/PA.Ska Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis Hakim dalam memutus perkara warisan No : 0016/Pdt.G/ 2009/PA.Ska di pengadilan Agama Surakarta, menjelaskan bahwa Hakim wajib mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya, maksudnya yaitu Hakim tidak boleh menolak perkara dengan kata bahwa hukum tidak tahu atau kurang jelas melainkan wajib memeriksa sidang dan mengadili perkara tersebut. Tugas pokok Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Pengadilan

Agama

adalah

menerima,

memeriksa,

mengadili

serta

menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Hakim dalam memeriksa perkara perdata bersifat pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada Hakim untuk diperiksa pada asasnya ditentukan oleh para pihak yang berpekara bukan Hakim.

13

Dalam memeriksa, memutus dan mengadili perkara untuk para Hakim khususnya Hakim dilingkungan peradilan Agama Surakarta, Syarat yang wajib dalam menegakkan hukum kebenaran dan keadilan dilekatkan ciri yang lebih khusus dari apa yang ditentukan dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No.14 tahun 1970 dirubah Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Jika dalam ketentuan pasal tersebut hakim dlam melaksanakan fungsi dan kewenangan peradilan hanyalah bergantung kepada kalimat secara umum kepada “Tuhan Yang Maha Esa” dalam rumusan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” maka dengan ini para Hakim dilingkungan Pengadilan Agama Surakarta memiliki ciri lebel, jelas dan tegas berdasarkan ketauhidan Islam dengan

menempatkan kalimat

“BISMILLAHHIRRAHMANIRRAHIM”

sebagai awal pemula sebelum rumusan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang bertujuan supaya Hakim dalam membuat suatu penetapan atau putusan sesuai dengan hati nurani yang luhur dan bijaksana sesuai dengan kenyataan atau fakta yang ada. Hakim akan merumuskan secara kronologis dan berhubungan satu sama lain dengan didasarkan pada hukum atau peraturan perundang-undangan yang secara tegas disebutkan oleh Hakim. Sebagaimana dalam pasal 62 ayat (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 yang dirubah menjadi Undang-Undang No.3

tahun

2006

tentang

Peradilan

Agama

jo

pasal

184

HIR

menyebutkanPasal 62 ayat (1) :“Segala penetapan dan putusan Pengadilan,

14

selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”. Dalam pasal 184 HIR putusan hakim harus berisi (a) Secara singkat tetapi jelas gugatan dan jawaban, (b) Dasar atau alasan-alasan yang menjadi dasar putusan, (c) Apakah nasehat dari penasehat dan (d) Apakah pihak-pihak yang bersangkutan hadir pada waktu putusan dibacakan.21 Hakim dalam memutus putusan tentang perkara warisan bila ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dari hasil penelitian ini mengacu pada perundang-undangan yang berlaku yaitu (1) Undang-undang Nomor 14 tahu 1970 dirubah Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,

(3)

Undang-undang

Nomor

7

tahun

1989

dirubah

Undang_undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agana. (4) Hukum Acara Perdata HIR, (5) INPRES Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa pada prinsipnya setiap memutus perkara yang dibuat dan diucapkan oleh Hakim didepan sidang pengadilan harus memuat alasan-alasan dan pertimbangan hakim serta memuat dasar-dasar hukum baik dari sumber hukum tertulis (undang-undang) maupun dari sumber hukum yang tidak tertulis. Dalam melaksanakan kekuasaan peradilan, Hakim wajib mematuhi undang-undang dan aturan-aturan dimana dalam memutuskan suatu perkara 21

Muhammad Dja’is & R.M.J Koosmargono, 2010, Membaca dan Mengerti HIR, Semarang, Percetakan Oetama, Hal 192

15

hakim dituntut untuk memberikan keputusan yang adil bagi para pihak yang beracara. Putusan hakim yang berkekuatan tetap tidak dapat diganggu gugat, artinya sudah tertutup kesempatan menggunakan upaya hukum biasa karena putusan tersebut bersifat mengikat dari putusan itu yang bertujuan untuk menetapkan suatu hasil hubungan antara pihak yang berpekara atau menetapkan suatu keadaan hukum tertentu. Dengan demikian akibat hukum dari putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap yaitu apa yang ada pada suatu waktu telah disesuaikan dan diputus oleh hakim, tidak boleh diajukan lagi kepada hakim lainnya. Dan akibat dari kekuatan suatu putusan yaitu apa yang ada pada suatu waktu telah diselesaikan dan diputus hakim tidak boleh diajukan lagi kepada hakim lainya. Jadi sebelum Hakim menjatuhkan putusannya maka hakim wajib untuk memeriksa, mengadili dan mengadili perkara untuk (1) Mengkonstatir benar tidaknya fakta atau peristiwa yang diajukan oleh pihak para pihak dengan pembuktian alat-alat bukti yang sah menurut hukum pembuktianyang diuraikan dalam duduk perkara dan berita acara persidangan. (2) Mengkwalifikasir peristiwa atau fakta yang telah terbukti yaitu menilai peristiwa atau fakta itu termasuk hubungan hukum apa atau hukum mana, menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatiring itu kemudian dituangkan dalam pertimbangan hukum (3) Megkonstituir yaitu mennetapkan hukumnya kemudian dituangkan dalam amar putusan.

16

Pelaksanaan tugas memeriksa, mengadili tersebut harus dicatat seraca lengkap dalam berita acara persidangan berdasarkan BAP tersebut makan disusun keputusan yang memuat (a) Tentang duduk perkaranya yang menggambarkan pelaksanaan tugas hakim dalam mengkonstatir kebenaran fakta atau peristiwa yang terjadi, (b) Tentang pertimbangan hukum yang menggambarkan pokok pikiran Hakim dalam mengkwalifikasikan fakta-fakta yang ada. Disini hakim akan merumuskuan secara kronologis dan berhubungan satu sama lain dengan didasarkan pada hukum atau peraturan perundang-undangan yang secara tegas disebutkan oleh hakim, (c) Amar putusan yang memuat hasil akhir sebagai konstitusi atau penentuan. PENUTUP

Kesimpulan Berdasarkan permasalahan diatas dapat disimpulkan bahwa sengketa yang terjadi pada penulisan ini yaitu (1) faktor yang mendorong terjadi sengketa warisan

antara

penggugat

dan

tergugat

dalam

putusan

No

:

0016/Pdt.G/2009/PA.Ska di Pengadilan Agama Surakarta yaitu (a) Salah satu dari pihak ahli waris menguasai harta warisan tanpa sepengetahuan dari ahli waris lainnya, yang kini dijadikan objek sengketa berupa tanah dan bangunan yang terletak di jl. Gajah Mada No. 86 Solo dimana sejak ayah mereka masih hidup telah digunakan dan dirintis usaha dalam bidang penjualan tiket kereta api, bus dan pesawat terbang, usaha ini kemudian dikenal dengan NATRA TOUR dan sampai saat ini

semakin berkembang pesat sehingga penghasilan banyak

menguntungkan. (b) Selain faktor diatas yang menjadi faktor lain dalam gugatan

17

ini yaitu karena mengingat tergugat beragama kristen, dimana menurut ketentuan hukum Islam yang berlaku tergugat tidak berhak untuk mendapatkan warisan atau bukan merupakan ahli waris karena tergugat telah berbeda agama dengan si pewaris. (2)Tinjauan hakim Pengadilan Agama Surakarta dalam memutus perkara warisan adalah berdasarkan fakta yang ada tergugat bisa mendapatkan warisan dari ayahnya, karena mengingat tergugat pindah dari Agama Islam ke Agama Kristen sebelum tergugat menikah dengan istrinya yang kemudian ia menjadi murtad, Sedangkan tergugat tidak menjadi ahli waris dari ibunya karena ibu tergugat meninggal setelah tergugat menikah dan dikarunia anak yang sekarang sekolah disekolah kristen. Jadi menurut fakta yang ada hakim Pengadilan Agama Surakarta dalam memutus perkara warisan telah menetapkan siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris dari suami, namun sebelum hal itu ditetapkan hakim membagi terlebih dahulu harta bersama dalam perkawinan orang tua dari penggugat dan tergugat. Maka dalam hal ini hakim menetapkan harta warisan yang akan dibagikan kepada ahli warisnya yaitu setengah dari harta bersama yang sudah dibagi terlebih dahulu, ahli warisnya yaitu (a) Ny…alias…(isteri), harta waris ; mendapat 8/64 dari..(b)…(anak laki-laki),mendapat 14/64 dari harta waris; (c)…alias…(anak perempuan) mendapat 7/64 dari harta waris; (d)…alias…(anakperempuan), mendapat 7/64 dari harta waris; (d)…alias…(anak laki-laki), mendapat 14/64 dari harta waris;

(e)…alias…(anak perempuan), mendapat 7/64 dari harta waris;

(f)…(anak perempuan), mendapat 7/64 dari harta waris. Sedangkan yang menjadi ahli waris dari ibu yaitu: (a)…alias…(anak perempuan), mendapat1/6 dari

18

hartawarisNy…alias…; (b)…alias…(anak perempuan), mendapat 1/6 dari harta waris Ny.…alias…; (c)…alias …(anak laki-laki), mendapat 2/6 dari harta waris…alias…; (d)…alias…(anak perempuan), mendapat 1/6 dari harta waris Ny….alias…; (e)…(anakperempuan), mendapat 1/6 dari harta

warisNy….;

Selain hal diatas hakim sebelum membuat putusan dan membacakan putusan dimuka sidang dasar yang digunakan Hakim untuk memutus perkara warisan yaitu Al-Qur’an Surah An-Nisa ayat 135 dan Surah Al-Maidah ayat 8. Saran Dengan melihat kesimpulan yang ditulis oleh penulis sebagai gambaran umum penulisan skripsi ini, maka penulis berusaha memberikan saran antara lain (1) Pada prinsipnya masalah warisan merupakan masalah keluarga, maka sebaiknya masalah warisan ini diselesaikan dengan secara kekeluargaan. Dan tidak sepatutnya masalah warisan ini dijadikan sengketa yang akhirnya akan menimbulkan konflik antar ahli waris lainnya. (2) Perlunya kesadaran dari para ahli waris untuk memperhatikan langkah-langkah dalam pembagian harta warisan itu sendiri untuk kenyamanan dan kelencarannya sehingga tidak menimbulkan sengketa. (3) Dan perlu memberikan pemahaman tentang warisan kepada masyarakat umum dari para sarjana dan pemerintah.

19

DAFTAR PUSTAKA Adi, Rianto, 2004, Metodologi Sosial dan Hukum, Jakarta: Granit. Ali Daud, 1998, Hukum Islam, Ilmu Hukum, dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo. Ali, Zainudin, 2006, Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam, Jakarta: Sinar Grafika. Araham Ulul dalam http://www.google.com .File:///E:/skripsi tentang persoalan perdata islam_Weys.Htm Diunduh Kamis 14 Maret 2013 Pukul 19.10 Basyir, Ahmad Azhar, 2011, HukumWaris Islam, Yogyakarta: UII Perss. Dimyati, Khudzaifah, 2012, Metode Penelitian Hukum, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. Fathurrahman, 1975, Ilmu Waris, Bandung: Al Ma’arif. http://www.google.com .File:///E:/skripsi tentang persoalan islam_weys.Htm Diunduh Kamis 14 Maret 2013 Pukul 19.10

perdata

Husein Amin Nasution,2012, Hukum Kewarisan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Jusak Johana, Bahan Mata Kuliah Hukum Waris Islam, Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta. M.Marwan, 2009, Kamus Hukum, Surabaya : Reality Publisher. Marwan J, 2009, Kamus Hukum, Surabaya: Reality Publisher. Muhammad Dja’is & R.M.J Koosmargono, 2010, Membaca dan Mengerti HIR, Semarang, Percetakan Oetama. Muhibbin,Moh & Abdul Wahid, 2009/2011, Hukum Kewarisan Islam, Jakarta: Sinar Grafika. Nasution, Amin Husein, 2012, Hukum Kewarisan, Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada. Perangin Efendi, 2011, Hukum Waris, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. Rofiq Akhmad, 1998, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta :PT Grafindo.

20

Soemitro, Roni Hanitijo, 1994, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta:Ghalia Indonesia. Subekti, 1969, Kamus Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita. Sugono, Bambang, 1997, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Suparman Eman, 2011, Hukum waris Indonesia, Bandung: PT. Refika Aditama. Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan, 1995, Kamus BesarBahasa Indonesia Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka. Undang-Undang Nomor 3tahun 2006 Tentang Peradilan Agama Wardiono, Kelik, 2005, Metodologi penelitian Hukum, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

21