NASKAH PUBLIKASI SKRIPSI

PELAKSANAAN PENGAWASAN NOTARIS OLEH MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS (Studi: MPD Kota Surakarta)

NASKAH PUBLIKASI SKRIPSI

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh: YONART NANDA DEDY KURNIAWAN NIM: C.100.110.142

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 2013 i

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah Publikasi Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh Dosen Pembimbing Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada Hari

: Senin

Tanggal

: 22 Juli 2013

Pembimbing I

(Septarina Budiwati, S.H., M.H.)

Mengetahui Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

(Muchamad Iksan, S.H., M.H.)

ii

SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Nama : Yonart Nanda Dedy Kurniawan NIM : C.100.110.142 Alamat : Jl. Arjuna VII No. 1 Wonokarto-Wonogiri Jenis : SKRIPSI Judul : PELAKSANAAN PENGAWASAN NOTARIS OLEH MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD) BERDASARKAN UNDANGUNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS (Studi: MPD Kota Surakarta) Dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui untuk: 1. Memberikan hak bebas royalti kepada Perpustakaan UMS atas penulisan karya ilmiah saya, demi pengembangan ilmu pengetahuan. 2. Memberikan hak penyimpanan, mengalih mediakan/ mengalih formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, serta menampilkannya dalam bentuk softcopy untuk kepentingan akademis kepada Perpustakaan UMS, tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta. 3. Bersedia dan menjamin untuk menenggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UMS, dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana semestinya. Surakarta, 9 Juli 2013 Yang membuat pernyataan,

(Yonart Nanda Dedy Kurniawan) NIM. C.100.110.142

iii

PELAKSANAAN PENGAWASAN NOTARIS OLEH MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS (Studi: MPD Kota Surakarta)1 Oleh : Yonart Nanda Dedy Kurniawan2

ABSTRAK Notaris mempunyai kewenangan hukum untuk pembuatan akta otentik. Guna meningkatkan kualitas dan kuantitas dari Notaris maka dikeluarkanlah suatu peraturan baru yang berlaku bagi Notaris, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Seiring dengan adanya pertanggungjawaban Notaris kepada masyarakat dalam menjalankan tugasnya, maka haruslah dijamin dengan adanya suatu pengawasan dan pembinaan. Pengawasan Notaris dilakukan dengan melibatkan beberapa unsur yaitu pihak ahli dari unsur akademisi, unsur pemerintah, dan dari unsur Notaris. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan Notaris yang dilakukan oleh MPD Kota Surakarta, kinerja Notaris Kota Surakarta berdasarkan hasil pengawasan Notaris oleh MPD Kota Surakarta, dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi MPD Kota Surakarta dalam melaksanakan pengawasan Notaris di wilayahnya. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pengawasan Notaris oleh MPD Kota Surakarta antara lain: melakukan pemeriksaan protokol Notaris, melakukan pembinaan dan penyuluhan, memberikan persetujuan/izin sehubungan dengan kepentingan proses peradilan pidana untuk memanggil dan memeriksa Notaris berkaitan dengan akta yang dibuatnya. Kinerja Notaris Kota Surakarta antara lain: Notaris Kota Surakarta kurang tertib dalam pembuatan dan pelaporan protokol Notaris, keberadaan Notaris yang tidak diketahui kedudukan/alamat kantornya, dan Notaris yang jarang berada dikantor sehingga sulit untuk menemuinya. Hambatan-hambatan yang dialami MPD Kota Surakarta antara lain: kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, keterbatasan waktu para anggota MPD Kota Surakarta yang sibuk dengan tugas pokok masing-masing, anggaran yang terbatas, MPD tidak memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi terhadap Notaris yang melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris.

Kata Kunci: Pengawasan, Pembinaan, Notaris.

1

Skripsi, Pembimbing I : Septarina Budiwati, S.H., M.H., dan Pembimbing II : Shallman, S.E., S.H., M.M., M.Kn. 2 NIM : C.100.110.142, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

iv

THE APPLICATION OF NOTARY SUPERVISION BY THE BOARD OF LOCAL SUPERVISOR BASED ON ACT NO. 30 IN 2004 CONCERNING WITH NOTARY POST (Study of Surakarta Board Of Local Supervisor)3 By Yonart Nanda Dedy Kurniawan4

Abstract Notary has legal authority to issue authentic deed. In the effort to improve the quality and quantity of notary in general, a new regulation has been issued for notary namely Act No. 30 in 2004 concerning with notary post. Along with notary’s accountability in their duty before public, there must be a supervision and improven in their duty. Notary supervision is carried out by involving such elements as expertises, scholars, government as well as notary themselves. This study aims to find out the applicatoin of notary supervision conducted by surakarta board of local supervisor, notary’s performance as assessed by the board, and to find out some barriers faced by the board in supervising the notary within its jurisdiction. The analysis of study showed the application of notary supervision by surakarta board of local supervisor like supervising the notary protocol, giving counselling and guidance, giving permission in connection with any concerns with court to call and examine the deeds that the notary have issued. The notary’s performances assessment showed that the notary in the city were less disciplined in making and reporting the notary protocol, some notaries were unclear in their residence and office, and some of them were often out of their office so that it was difficult to encounter them. Some barriers the board encountered were less sufficient facility, time limitation of the local house of representative members as they were busy in their own business, limitedly allocated budget, and the powerlessness of the board in sentencing some notaries who outbroke the Act No. 30 in 2004 concerning with notary post. Keywords: supervision, guidance, notary.

3

Skripsi, Pembimbing I : Septarina Budiwati, S.H., M.H., dan Pembimbing II : Shallman, S.E., S.H., M.M., M.Kn. 4 NIM : C.100.110.142, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

v

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Seperti yang diketahui, pada era globalisasi saat ini, lembaga Notariat memegang peranan yang penting dalam setiap proses pembangunan, karena Notaris merupakan suatu jabatan yang menjalankan profesi dan pelayanan hukum serta memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi para pihak, terutama dalam hal kelancaran proses pembangunan. Notaris sebagai pejabat umum, merupakan salah satu organ negara yang dilengkapi dengan kewenangan hukum untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, teristimewa dalam pembuatan akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna berkenaan dengan perbuatan hukum di bidang keperdataan.5 Seiring

dengan

adanya

pertanggungjawaban

Notaris

kepada

masyarakat dalam menjalankan tugasnya, maka haruslah dijamin dengan adanya suatu pengawasan dan pembinaan oleh pihak lain secara terus menerus agar tugas dan kewenangan Notaris selalu sesuai dengan kaidah hukum yang mendasari kewenangannya dan dapat terhindar dari penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah dan masyarakat. Didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, Lembar Negara Nomor 117, Tambahan Berita Negara Nomor 4432 tentang Jabatan Notaris (UUJN),

menentukan

bahwa

Lembaga

5

Pengawas

yang

berwenang

N.G. Yudara, 2006, Notaris dan Permasalahannya (Pokok-Pokok Pemikiran Di Seputar Kedudukan Dan Fungsi Notaris Serta Akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia), Makalah disampaikan dalam rangka Kongres INI di Jakarta: Majalah Renvoi Nomor 10.34.III, hal. 72.

6

menjalankan fungsi pengawsan dan pembinaan disebut Majelis Pengawas Notaris (MPN). Majelis Pengawas Notaris dibagi secara berjenjang tergantung dengan tugas dan wewenang masing-masing, yaitu terdiri atas: 1. Majelis Pengawas Daerah (MPD), dibentuk dan berkedudukan di kabupaten atau kota; 2. Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dibentuk dan berkedudukan di ibukota propinsi; 3. Majelis Pengawas Pusat (MPP), dibentuk dan berkedudukan di ibukota Negara.6 Majelis Pengawas Notaris, tidak hanya berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris, tapi juga berwenang untuk menjatuhkan sanksi tertentu terhadap Notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran hukum terhadap peraturan Jabatan Notaris.7 Pengawasan Notaris dilakukan dengan melibatkan beberapa unsur yaitu pihak ahli dari unsur akademisi, unsur pemerintah, dan dari unsur Notaris itu sendiri. Tujuan dibentuknya Majelis Pengawas Notaris di tiap kota atau kabupaten dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan hukum secara langsung bagi masyarakat pengguna jasa Notaris. Berdasarkan uraian diatas, maka perlu digali lebih dalam lagi mengenai segala sesuatu yang terkait dengan tugas dan kewenangan serta kewajiban yang dimiliki oleh Majelis Pengawas Notaris khususnya Majelis 6

Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 68. Habib Adjie, 2005, Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris, Renvoi, No. 28, Th. III, hal. 130. 7

7

Pengawas Daerah (MPD) kota Surakarta. Maka berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin mengambil judul penelitian tentang “PELAKSANAAN PENGAWASAN NOTARIS OLEH MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS (Studi: MPD Kota Surakarta)” sebagai judul penelitian dalam rangka penulisan hukum (skripsi) ini.

B. Pembatasan Masalah dan Perumusan Masalah Dalam pembahasan penelitian (skripsi) tentang pengawasan Notaris ini, penulis membatasi masalah berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Surakarta Periode 20122015 berdasarkan Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan-permasalahan yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut: 1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan Notaris yang dilakukan oleh MPD Kota Surakarta? 2. Bagaimana kinerja Notaris Kota Surakarta berdasarkan hasil pengawasan Notaris oleh MPD Kota Surakarta? 3. Hambatan apa saja yang dihadapi MPD Kota Surakarta dalam melaksanakan pengawasan Notaris di wilayahnya?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

8

1. Tujuan Penelitian Setiap kegiatan penelitian apalagi penelitian ilmiah selalu memiliki tujuan-tujuan tertentu. Oleh karena itu, tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penulisan karya ilmiah (skripsi) ini adalah sebagai berikut: a. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan Notaris yang dilakukan oleh MPD Kota Surakarta. b. Untuk mengetahui kinerja Notaris Kota Surakarta berdasarkan hasil pengawasan Notaris oleh MPD Kota Surakarta. c. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi MPD Kota Surakarta dalam melaksanakan pengawasan Notaris di wilayahnya. 2. Manfaat Penelitian Manfaat atau keuntungan yang didapatkan dari penelitian (skripsi) ini adalah sebagai berikut: a. Manfaat Teoritis Hasil

penelitian

ini

diharapkan

mampu

memberikan

sumbangan pemikiran, pengetahuan, dan penggambaran yang nyata mengenai pelaksanaan pengawasan Notaris oleh MPD Kota Surakarta. b. Manfaat Praktis Dengan penulisan karya ilmiah (skripsi) ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan baik bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca khususnya mengenai pelaksanaan pengawasan Notaris oleh MPD Kota Surakarta dan diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu pihak-pihak yang terkait mengenai pelaksanaan pengawasan Notaris.

9

D. Kerangka Pemikiran Notaris sebagai Pejabat Umum yang satu-satunya memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik, adalah lembaga kepercayaan yang tidak boleh terlepas dari rambu-rambunya, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, Lembar Negara Nomor 117, Tambahan Berita Negara Nomor 4432 tentang Jabatan Notaris (UUJN). UUJN tersebut digunakan sebagai dasar

acuan

oleh

lembaga

Notaris

dalam

pelaksanaan

tugas

dan

wewenangnya. Pengertian Notaris berdasarkan Pasal 1 Angka 1, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), menyebutkan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta Otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud Undang-Undang ini”. Notaris sebagai salah satu profesi hukum tidak luput dari kesalahan kesalahan yang pada akhirnya akan melibatkan seorang pengemban profesi Notaris pada pelanggaran UUJN maupun Kode Etik. Untuk itu diperlukan suatu tanggung jawab baik individual maupun sosial, terutama ketaatan terhadap norma-norma hukum positif dan kesediaan untuk tunduk pada peraturan jabatan Notaris yang berlaku, bahkan merupakan suatu hal yang wajib sehingga akan memperkuat norma hukum positif yang sudah ada.8 Sebagai konsekwensi yang logis seiring dengan adanya tanggung jawab Notaris pada masyarakat, maka perlu adanya mekanisme pengawasan yang terus menerus terhadap Notaris di dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. 8

Liliana Tedjosaputro, 1994, Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana, Yogyakarta: Bigraf Publishing, hal. 4.

10

Pengawasan terhadap profesi Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk sebagai perwujudan dari Pasal 67 UUJN. Pembentukan Majelis Pengawas Notaris dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan hukum bagi masyarakat pengguna jasa Notaris. Karena pada faktanya terjadi penyimpangan-penyimpangan yang banyak dilakukan oleh Notaris dalam melaksanakan kewenangan dan jabatannya mulai dari penyimpangan-penyimpangan yang bersifat administratif maupun penyimpangan-penyimpangan yang mengakibatkan kerugian materiil pada masyarakat pengguna jasa Notaris. Untuk menjalankan fungsi pengawasan dengan baik maka telah disusun beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas, wewenang dan kewajiban Majelis Pengawas Notaris (MPN), antara lain sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; 2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris; 3. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris; 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Notaris, dan;

11

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris. Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang dibentuk berdasarkan Pasal 69 ayat (1) UUJN, merupakan suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris di daerah yaitu di wilayah kabupaten atau kota. Dalam jenjang pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris, MPD merupakan tingkatan pertama atau jenjang pertama yang melaksanakan wewenang tersebut.

E. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian Spesifikasi penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian Deskriptif Analitis. Deskriptif penelitian ini, terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya, sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta. Hasil penelitian ditekankan pada memberikan gambaran secara obyektif, tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diselidiki,9 yaitu faktor-faktor yang menghambat Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Surakarta dalam melaksanakan pengawasan Notaris diwilayahnya. Sedangkan istilah analitis mengandung makna mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan data-data yang diperoleh baik dari segi 9

Hadari Nawawi, 1996, Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, hal. 31.

12

teori maupun dari segi praktek,10 yaitu mengumpulkan data-data primer yang ada pada Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Surakarta, terkait dengan faktor- faktor yang mengahambat proses pengawasan MPD Kota Surakarta, kemudian dianalisis untuk memecahkan masalah yang timbul. 2. Metode Pendekatan Metode Pendekatan yang dipergunakan yaitu pendekatan Yuridis Empiris. Adalah Pendekatan dari sudut kaidah-kaidah dan pelaksanaan peraturan yang berlaku di masyarakat, dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer yang ada di lapangan. 11 Pendekatan Yuridis Empiris adalah penelitian yang berusaha menghubungkan antara Norma Hukum yang berlaku dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Penelitian berupa studi empiris berusaha menemukan teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum. 3. Lokasi Penelitian Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian dengan mengambil lokasi dalam hal ini dilakukan di kantor sekertariat Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Surakarta, dengan pertimbangan lokasi tersebut tersedia data yang penulis butuhkan guna penyusunan karya ilmiah ini. 4. Populasi dan Sampel a. Populasi 10 11

Hadari Nawawi, Loc. Cit. Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press, hal. 52.

13

Populasi dalam penelitian ini adalah, keseluruhan dari obyek pengamatan

yang

ada

sangkut

pautnya

dengan

pelaksanaan

pengawasan Notaris yaitu dari seluruh anggota MPD Kota Surakarta yang berjumlah sembilan orang. b. Sampel Sampel adalah, bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya.12 Adapun sampel yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah tiga orang dari seluruh anggota MPD Kota Surakarta yang meliputi: 1) Satu orang narasumber dari unsur Pemerintah; 2) Satu orang narasumber dari unsur Akademisi, dan; 3) Satu orang narasumber dari unsur Notaris. 5. Metode Pengumpulan Data Data yang dikumpulkan dalam Penelitian ini meliputi Data Sekunder dan Data Primer. Data Sekunder merupakan penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan Bahan Pustaka, yang merupakan Data Sekunder, yang berhubungan dengan judul dan pokok permasalahannya. Sedangkan Data Primer merupakan data yang diperoleh dari penelitian yang ada di lapangan. a. Data Sekunder, di bedakan dalam: 1) Bahan hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang merupakan peraturan perundang-undangan,13 dan terdiri dari:

12 13

Burhan Ashshofa, 2007, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 79. Peter Mahmud Marzuki, 2007, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, hal.141.

14

a) Staatblad Nomor. 1860 Nomor. 3 mengenai Peraturan Jabatan Notaris; b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; c) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris; d) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris; e) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Notaris, dan; f) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris. 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan hukum primer yaitu: a) Buku-buku ilmiah b) Makalah

15

b. Data Primer, pengumpulan data dilakukan dengan cara: Mengadakan wawancara secara terstruktur, yaitu melakukan wawancara secara mendalam dan terstruktur dengan Anggota Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Surakarta dari Unsur Pemerintah, dari Unsur Akademis dan dari Unsur Notaris. 6. Metode Analisis Data Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian dianalisa dengan menggunakan Metode Kualitatif yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.14 Dilakukan berdasarkan disiplin ilmu hukum dengan memperhatikan

fakta-fakta

yang

ada

di

lapangan.

Kemudian

dikelompokkan, dihubungkan dan dibandingkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan dengan Pengawasan terhadap Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Surakarta.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Pelaksanaan pengawasan Notaris oleh MPD Kota Surakarta Pembentukan MPD Kota Surakarta adalah merupakan implementasi dari pasal 67, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), yang mensyaratkan bahwa diperlukannya pembentukan suatu badan yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap Notaris di daerah-daerah. Badan pengawasan Notaris yang dimaksud adalah Majelis Pengawas Pusat 14

M. Syamsudin, 2007, Operasionalisasi Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Press, hal.133.

16

(MPP), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Daerah (MPD). MPD Kota Surakarta yang berkedudukan hukum di wilayah kota Surakarta dengan beralamat kantor di Jl. Slamet Riyadi No. 18, Surakarta. Kantor sekertariatan MPD Kota Surakarta masih menginduk pada Rumah Tahanan kelas I Surakarta. MPD Kota Surakarta Periode 2012-2015 dilantik pada tanggal 15 Oktober 2012 bertempat di aula Hotel Muria, Semarang-Jawa Tengah, oleh MUQOWIMUL AMAN, Bc. IP, SH., selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Propinsi Jawa Tengah, dalam acara “Pengambilan Sumpah Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Wilayah Jawa Tengah”.15 MPD Kota Surakarta Periode 2012-2015 dilantik berdasarkan surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Nomor : W9.1353.KP.11.05 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Surakarta. Bersamaan dengan surat keputusan tersebut, dilantik pula nama-nama anggota MPD Kota Surakarta untuk periode masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dimulai pada tanggal 15 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2015. Anggota-anggota MPD Kota Surakarta tersebut terdiri dari 9 (sembilan) orang. Kemudian, berdasarkan rapat pembentukan pengurus MPD

15

Kantor Wilayah Jawa Tengah, Kementerian Hukum dan HAM RI, Kamis 08 November 2012 12:28 WIB: Pengambilan Sumpah Jabatan Mpdn Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, dalam http://jateng.kemenkumham.go.id/berita/berita-utama/479-pengambilan-sumpah-jabatanmpdn-kanwil-kemenkumham-jawa-tengah, diunduh Rabu 29 Mei 2013 pukul 13.20.

17

Kota Surakarta pada tanggal 12 Nopember 2012 yang bertempat di Aula Rumah Tahanan Kelas I Surakarta, para anggota secara aklamasi mengangkat: 1. Ketua

: Prof. Dr. JAMAL WIWOHO, S.H., M.Hum. (unsur akdemisi)

2. Wakil Ketua : (1) DANNIE FIRMANSYAH, Amd.IP., S.Sos., M.H. (unsur pemerintah) (2) TOTO SUSMONO HADI S.H., M.H. (unsur Notaris) 3. Anggota

: (1) H. PONCO WIBOWO, S.H., SPn. (unsur pemerintah) (2) UMI SYAMSIYAH, S.H. (unsur pemerintah) (3) MUHAMMAD BUDIMAN, S.H. (unsur Notaris) (4) Septarina Budiwati, S.H., M.H. (unsur akdemisi) (5) WINIH RESPATI, S.H. (unsur Notaris) (6) PRANOTO, S.H., MH.16 (unsur akdemisi).

Sampai dengan bulan April tahun 2013 ini, MPD Kota Surakarta mengawasi sekitar 75 (tujuh puluh lima) Notaris yang tersebar diseluruh

16

Berita Acara Pembentukan Pengurus MPD Kota Surakarta Periode 2012-2015. (terlampir).

18

wilayah kota Surakarta.17 Menurut Sunarto, selaku Koordinator Notaris sewilayah eks Karesidenan Surakarta yang mengatakan di sela-sela acara “Seminar dan Launching Program Magister Kenotariatan” Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Sabtu (23/2/2013), bahwa jumlah Notaris di wilayah eks karesidenan Surakarta berkisar antara 300 (tiga ratus) Notaris.18 Berdasarkan tanggal

Surat Keputusan Pengangkatan Notaris

diterbitkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Jawa Tengah, jumlah Notaris Kota Surakarta di tinjau dari tehun ke tahun sebagaimana terdaftar di MPD Kota Surakarta, dapat terlihat dalam tabel berikut ini: Tabel 1. Daftar anggota Notaris Kota Surakarta per Tahun (s/d April 2013) No

Tahun Pengangkatan Notaris

Jumlah Notaris

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Di atas 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2010 2012

11 9 4 7 11 7 3 4 5 4 1 3

Jumlah Sumber

Keterangan SK Pengangkatan Notaris yang tidak terdaftar di MPD sebanyak 6 Notaris

75 Notaris

: MPD Kota Surakarta

17

Buku Daftar Anggota Ikatan Notaris Indonesia Kota Surakarta. (terlampir). Okezone.com, Sabtu, 23 Februari 2013 14:08 WIB: Jebolan Notaris Syariah di Surakarta Masih Hitungan Jari, dalam http://kampus.okezone.com/read/2013/02/23/373/766415/jebolannotaris-syariah-di-surakarta-masih-hitungan-jari, diunduh Selasa 28 Mei 2013 pukul 21:45. 18

19

Menurut bapak Toto Susmono Hadi, S.H., M.H., selaku Wakil Ketua II, MPD Kota Surakarta yang berasal dari unsur Notaris, pelaksanaan pengawasan Notaris yang dilakukan oleh MPD kota Surakarta salah satunya adalah dengan melaksanakan kegiatan pemeriksaan rutin setiap 1 (satu) tahun sekali ke kantor-kantor Notaris se-Surakarta, yaitu antara lain melakukan pemeriksaan protokol Notaris meliputi: 1. Identitas Notaris; 2. Sarana kantor Notaris; 3. Jumlah karyawan; 4. Pemeriksaan buku-buku reportorium: a. Daftar akta; b. Uji petik akta/Minut; c. Daftar surat dibawah tangan yang disahkan; d. Daftar surat dibawah tangan yang dibukukan; e. Nama penghadap/klapper dari daftar akta; f. Nama penghadap/klapper dari daftar surat dibawah tangan yang disahkan; 5. Pengiriman double reportorium dan register; 6. Penyerahan protokol berumur 25 tahun atau lebih; 7. Pemeriksaan keadaan penyimpanan akta; 8. Lain-lain.19 Menurut ibu Umy Syamsiyah, S.H., selaku anggota MPD Kota Surakarta yang berasal dari unsur Pemerintah, MPD Kota Surakarta 19

Wawancara dilakukan dengan bapak Toto Susmono Hadi, S.H., M.H., selaku Wakil Ketua II MPD Kota Surakarta yang berasal dari unsur Notaris, pada tanggal 30 April 2013.

20

melaksanakan kegiatan pemeriksaan rutin setiap 1 (satu) tahun sekali di kantor-kantor Notaris se-Surakarta yang berjumlah  75 Notaris. Tugas pemeriksaan yang dilakukan oleh MPD Kota Surakarta tersebut dalam pelaksanaannya di bagi menjadi 3 (tiga) tim kecil, dimana masing-masing tim terdiri dari 3 (tiga) anggota yang mewakili 3 (tiga) unsur, yaitu:20 Bagan 1. Pembagian Tugas Pemeriksaan Protokol Notaris MPD Kota Surakarta MPD Kota Surakarta (9 Anggota)

Tim I

Unsur Notaris (1 orang)

Sumber

Unsur Akademisi (1 orang)

Tim II

Unsur Pemerintah (1 orang)



Tim III






Selain melakukan pengawasan, MPD Kota Surakarta juga melakukan kegiatan pembinaan dan penyuluhan kepada para Notaris Kota Surakarta agar dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya dapat sesuai dengan UUJN maupun peraturan perundang-undangan yang lain sehingga tidak merugikan Notaris sendiri maupun masyarakat pengguna jasa Notaris.21 Namun menurut bapak Shallman, S.E., S.H., M.M., M.Kn., selaku salah satu Notaris di wilayah Surakarta menuturkan bahwa dalam pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan yang dilakukan MPD Kota Surakarta dirasa belum optimal, terutama pembinaan dalam bidang etika Notaris. Sedangkan 20

Wawancara dilakukan dengan ibu Umy Syamsiyah, S.H., selaku anggota MPD Kota Surakarta yang berasal dari unsur Pemerintah, pada tanggal 7 Mei 2013. 21 Wawancara dilakukan dengan ibu Umy Syamsiyah, S.H., Loc. Cit.

21

pembinaan yang dilakukan MPD Kota Surakarta baru seputar pembinaan dalam bidang substansi pembuatan akta atau administrasi, itupun dalam pelaksanaannya jarang dilakukan.22 Sedangkan menurut ibu Septarina Budiwati, S.H., M.H., selaku anggota MPD Kota Surakarta yang berasal dari unsur Akademisi, dengan berlakunya UUJN yang menggantikan PJN, maka mekanisme pengawasan Notaris berubah tidak lagi dilakukan Pengadilan, melainkan telah dilimpahkan kepada MPD, sehingga berimplikasi pada pelaksanaan pengawasan yang sedikit longgar dan tidak tegas sebagaimana pengawasan yang dulu dilakukan Pengadilan yang notabene merupakan institusi angker dan tegas.23 Dengan pengawasan yang dilakukan MPD khususnya MPD Kota Surakarta yang terkesan kurang tegas tersebut mengakibatkan tidak sedikit Notaris-Notaris di Surakarta yang menganggap remeh terhadap MPD Kota Surakarta sehingga menghambat dalam proses pengawasan.24 Ibu Septarina Budiwati, S.H., M.H juga menuturkan bahwa dalam pelaksanaan Pengawasan Notaris oleh MPD Kota Surakarta kurang berjalan dengan maksimal, hal ini antara lain disebabkan karena kesibukan para anggota MPD Kota Surakarta dengan pekerjaan pokok masing-masing yang tidak bisa ditinggal sehingga kerap dalam penyusunan jadwal pemeriksaan Notaris mengalami kekacauan. Para Notaris juga kadang tidak siap untuk diperiksa oleh MPD Kota Surakarta sesuai jadwal yang telah ditentukan.

22

Wawancara dilakukan dengan bapak Shallman, S.E., S.H., M.M., M.Kn., selaku Notaris di wilayah Surakarta, pada tanggal 5 Juli 2013. 23 Wawancara dilakukan dengan ibu Septarina Budiwati, S.H., M.H., selaku anggota MPD Kota Surakarta yang berasal dari unsur Akademisi, pada tanggal 10 Mei 2013. 24 Wawancara dilakukan dengan ibu Septarina Budiwati, S.H., M.H., Loc Cit.

22

Tugas MPD Kota Surakarta yang lain berdasarkan Pasal 66 ayat (1) UUJN adalah memberikan persetujuan/izin kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim, sehubungannya dengan kepentingan proses peradilan pidana untuk memanggil dan memeriksa Notaris Kota Surakarta berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. MPD Kota Surakarta juga dapat memberikan persetujuan kepada Penyidik untuk mengambil fotokopi Minuta Akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris yang notabene merupakan arsip yang bersifat rahasia. Mekanisme pemanggilan Notaris oleh pihak Penyidik Kepolisian, penuntut umum, atau hakim dengan status sebagai saksi/tersangka dalam perkara tertentu adalah terlebih dahulu pihak Penyidik mengirimkan surat Permohonan Izin Melakukan Pemeriksaan Notaris kepada MPD diwilayah Notaris yang dipanggil berkedudukan. Atas dasar surat panggilan dari Penyidik tersebut, kemudian MPD membentuk satu tim kecil yang beranggotakan 3 (tiga) orang yang terdiri dari masing-masing unsur (unsur Notaris, Unsur Akademisi, dan Unsur Pemerintah) untuk memanggil dan memeriksa Notaris yang bersangkutan berkaitan dengan duduk perkara yang dijelaskan dalam surat panggilan Penyidik tersebut.25 Apabila dalam pemeriksaan ditemukan pelanggaran terhadap akta yang dibuat Notaris tersebut, maka MPD dapat memberikan persetujuan kepada pihak Penyidik untuk memanggil Notaris yang bersangkutan. Sebaliknya, jika dalam pemeriksaan yang dilakukan MPD tidak diketemukan 25

Ibid.

23

pelanggaran dalam pembuatan akta, maka MPD dapat menolak permohonan pihak Penyidik untuk memanggil Notaris yang bersangkutan.26 Namun sejak dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 49/PUU-X/2012 pada tanggal 28 Maret 2013, tentang Pengujian Pasal 66 ayat (1), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, pemanggilan Notaris oleh penyidik, penuntut umum atau hakim untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris saat ini tidak perlu lagi harus meminta persetujuan dari MPD. Mahkamah dalam amar putusan yang dibacakan langsung oleh Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) M. Akil Mochtar menyatakan frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” dalam Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris bertentangan dengan UUD 1945.27 Frasa yang dibatalkan oleh Mahkamah itu sebelumnya dianggap oleh Pemohon bertentangan dengan prinsip “persamaan kedudukan di dalam hukum” bagi setiap warga negara Indonesia, tidak terkecuali notaris, sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Mahkamah pun dalam pertimbangan hukumnya menyatakan proses peradilan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk mengambil dokumen-dokumen dalam penyimpanan notaris dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang

26

Ibid. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Selasa, 28 Mei 2013 | 18:16 WIB: Pemanggilan Notaris untuk Proses Peradilan Tidak Perlu Persetujuan Majelis Pengawas Daerah, dalam http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=8517#.Udm-fVsXESX. Diunduh Senin, 8 Juli 2013 pukul 02.30. 27

24

dibuatnya yang hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah merupakan kelompok pengaturan yang seharusnya tidak mengandung perlakuan berbeda yang bertentangan dengan prinsip equal protection sebagaimana yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yaitu persamaan atau kesederajatan di hadapan hukum dan pemerintahan.28 Dalam prakteknya Putusan MK ini belum sepenuhnya dilaksanakan oleh para pihak yang bersangkutan. Sampai bulan Mei atau 2 (dua) bulan setelah Putusan MK tersebut dibacakan, masih terdapat surat-surat yang masuk ke MPD Kota Surakarta dari pihak penyidik perihal permintaan izin untuk pemanggilan Notaris. Berdasarkan data yang masuk ke MPD Kota Surakarta Periode 20122015, jumlah Notaris Kota Surakarta yang dipanggil oleh pihak Penyidik Kepolisian dapat terlihat dari tabel dibawah ini: Tabel 2. Daftar Surat Masuk/Panggilan Dari Pihak Penyidik MPD Kota Surakarta Periode 2012-2015 Panggilan Dari

No

Bulan

1

Nopember 2012

LIA FANTY, S.H

POLRESTA SURAKARTA 07-11-2012

Diizinkan mengambil fotokopi Minuta Kuasa Menjual No. 27

2

Desember 2012

RIFA’I SIREGAR, S.H


Diizinkan melakukan pemeriksaan

ZAINUL ARIFIN BUDI, S.H



WIDJAJANARTI, S.H



3

Notaris

Januari 2012 4

28

Ibid.

25

Keterangan

5 Maret 2013

6

ZINUL ARIFIN, S.H


Diizinkan melakukan pemeriksaan tetapi yang bersangkutan tidak hadir

INA MEGAWATI, S.H

BARESKRIM POLRI 08-03-2013


SUNARTO, S.H

POLRES SUKOHARJO 02-04-2013

8

SILVIA TRI BUDI ESTI, S.H


9

WATI ADINI, S.H


10

SUNARTO, S.H

7 April 2013

Mei 2013 11

WIDJAJANARTI, S.H

12

ASIH SARI DEWANTI, S.H

13

VINSENSIUS HENRY, S.H

Sumber

POLRESTA SURAKARTA 02-05-2013 POLRESTA SURAKARTA 08-05-2013 POLDA JATENG 16-05-2013 BARESKRIM POLRI 22-05-2013

Tidak diziinkan karena pada surat panggilan pihak Kepolisian tidak disertai dengan uraian akta kronologis dalam akta yang mana, nomor berapa, tanggal berapa Tidak diizinkan karena Notaris yang bersangkutan sudah pernah dipanggil oleh pihak Penyidik pada kasus yang sama Tidak diizinkan karena pokok pertanyaan dalam lampiran surat ada dalam akta dan nomor akta bukan seperti yang diminta Diizinkan melakukan pemeriksaan Diizinkan melakukan pemeriksaan Diizinkan melakukan pemeriksaan Diizinkan melakukan pemeriksaan


B. Kinerja Notaris Kota Surakarta Berdasarkan Hasil Pengawasan Notaris Oleh MPD Kota Surakarta Seorang Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya haruslah sesuai dengan kewenangan, kewajiban dan larangan yang tidak boleh dilakukan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 15, UUJN.

26

Akan tetapi, seorang Notaris merupakan elemen manusia biasa yang tidak sempurna sehingga dalam tugas jabatannya tidak luput dari kesalahankesalahan yang pada akhirnya akan melibatkan seorang pengemban profesi Notaris pada pelanggaran UUJN maupun Kode Etik. Sehingga perlu adanya suatu mekanisme pengawasan yang terus menerus terhadap Notaris di dalam menjalankan tugas dan jabatannya agar sesuai dengan UUJN. MPD sebagai pelaksana tugas pengawasan dan pembinaan Notaris sesuai yang diamanatkan pasal 69 ayat (1) UUJN sering mendapati tidak sedikit Notaris yang melakukan pelanggaran UUJN dalam melaksanakan tugas jabatannya. Menurut bapak Toto Susmono Hadi, S.H., M.H., selaku Wakil Ketua II, MPD Kota Surakarta yang berasal dari unsur Notaris, mengatakan bahwa masih terdapat beberapa Notaris Kota Surakarta yang kurang tertib dalam pembuatan dan pelaporan protokol Notaris kepada MPD Kota Surakarta setiap bulannya, seperti daftar jumlah pembuatan akta, daftar jumlah surat dibawah tangan yang disahkan, daftar jumlah surat dibawah tangan yang dibukukan, daftar jumlah surat protes, daftar jumlah nama penghadap/klapper, daftar jumlah wasiat, dll yang wajib dilaporkan seorang Notaris kepada MPD di setiap bulannya.29 Sementara dari hasil pemeriksaan MPD terhadap Notaris di Surakarta, belum ada Notaris Kota Surakarta yang melakukan pelanggaran pidana maupun administratif. Akan tetapi, pernah ada sebuah kasus yang MPD Kota Surakarta terima dari laporan masyarakat bahwa diduga ada 29

Wawancara dilakukan dengan bapak Toto Susmono Hadi, S.H., M.H., Loc Cit.

27

seorang Notaris yang dituduh memberikan keterangan palsu dalam pembuatan akta, namun kasus tersebut masih dalam proses pemeriksaan pengadilan dan belum diputus oleh hakim.30 Walaupun demikian, beliau menyimpulkan bahwa Kinerja Notaris kota Surakarta berdasarkan hasil pengawasan oleh MPD Kota Surakarta, ratarata telah sesuai dengan UUJN, sedangkan untuk beberapa Notaris yang kurang tertib dalam pelaksanaan tugas jabatannya akan selalu diberikan pembinaan dan penyuluhan oleh MPD Kota Surakarta.31 Menurut ibu Umy Syamsiyah, S.H., selaku anggota MPD Kota Surakarta yang berasal dari unsur Pemerintah, pada intinya sependapat dengan bapak Totok mengenai bentuk-bentuk pelanggaran Notaris, antara lain terdapat beberapa Notaris dalam pekerjaanya kurang rapi dibidang administrasinya, akta yang dibuat oleh Notaris tersebut tidak dicatat dalam buku reportorium Notaris atau menggunakan nomor reportorium ganda, mengenai klapper, banyak nama penghadap (klapper) yang tidak ditulis oleh Notaris, keberadaan Notaris yang tidak diketahui kedudukan/alamat kantornya, kantor Notaris yang sering tutup pada saat jam kerja, dan Notaris yang jarang berada dikantor sehingga sulit untuk menemuinya.32

C. Hambatan yang Dihadapi MPD Kota Surakarta Dalam Melaksanakan Pengawasan Notaris

30

Ibid. Ibid. 32 Wawancara dilakukan dengan ibu Umy Syamsiyah, S.H., Loc. Cit. 31

28

Untuk mencapai sebuah praktik pembinaan dan pengawasan yang ideal, pada prinsipnya pembinaan33 dan pengawasan34 sangat bergantung kepada bagaimana pembinaan dan pengawasan itu dijalankan. Dengan kata lain, pelaksanaan pengawasan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan yang hendak dicapai melalui kegiatan tersebut. Oleh karena itu, langkahlangkah yang diambil oleh Majelis Pengawas Notaris dalam melakukan pembinaan dan pengawasan haruslah dipikirkan secara cermat, dan teliti agar tepat sasaran. Upaya-upaya yang akan dilakukan oleh MPD Kota Surakarta dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris di Kota Surakarta, adalah dengan menerapkan pengawasan yang bersifat preventif dan kuratif, yakni melakukan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran jabatan Notaris dan melakukan pembinaan terhadap Notaris itu sendiri. Dalam melaksanakan pengawasan maupun pembinaan Notaris di Kota Surakarta yang dilakukan oleh MPD Kota Surakarta, pelaksanaannya tidak selalu berjalan lancar sesuai apa yang diatur dalam UUJN, Permen, maupun Kepmen tentang Pengawasan Notaris, adapun kendala-kendala yang harus dihadapi MPD Kota Surakarta dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Notaris di Kota Surakarta, antara lain : 1. Dalam hal sarana dan prasarana, MPD Kota Surakarta sampai saat ini belum memiliki kantor Sekretariatan yang tetap dan representatif.

33

Pembinaan : Usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2001, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. 3 Edisi III, Jakarta : Balai Pustaka, hlm. 152. 34 Pengawasan : Penilikan dan pengarahan kebijakan, Op Cit, hlm. 79.

29

Sadangkan saat ini kantor sekertariatan MPD Kota Surakarta masih menginduk pada Rumah Tahanan kelas I Surakarta. 2. Keterbatasan waktu para anggota MPD Kota Surakarta yang terlalu sibuk dengan pekerjaan atau tugas pokok masing-masing unsur baik sebagai Dosen, Notaris dan Pegawai Negeri di instansi terkait, sehingga hal tersebut juga akan menjadi hambatan berkenaan dengan pembagian waktu antara profesi asal dengan kewajibannya sebagai anggota MPD Kota Surakarta. 3. Anggaran dari pemerintah untuk operasional MPD Kota Surakarta dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pembinaannya belum mencukupi untuk menunjang kegiatan MPD. Dengan anggaran yang minim tersebut, anggota MPD Kota Surakarta dalam melaksanakan tugas pengawasannya dilakukan secara sukarela. 4. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran Notaris karena keterbatasan akses. Hal ini dapat terlihat dari minimnya laporan masyarakat yang masuk di MPD Kota Surakarta. 35 5. Wilayah kerja MPD Kota Surakarta yang meliputi seluruh wilayah Kota Surakarta yang sangat luas dan jumlah Notaris Kota Surakarta yang cukup banyak mencapai 75 Notaris, tidak sebanding dengan jumlah anggota MPD yang hanya berjumlah 9 orang. Hal ini dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan dan pengawasan Notaris.36

35 36

Wawancara dilakukan dengan bapak Toto Susmono Hadi, S.H., M.H., Loc Cit. Wawancara dilakukan dengan ibu Umy Syamsiyah, S.H., Loc. Cit.

30

6. Kurangnya kesadaran hukum beberapa Notaris Kota Surakarta terutama ketidaktertiban

administratif

dalam

mengirimkan

laporan

bulan

reportorium Notaris. 7. Tidak sedikit para anggota MPD Kota Surakarta yang berasal dari unsur Pemerintah yang di mutasi, atau telah mendekati masa pensiun, sehingga dalam melaksanakan pemeriksaan Notaris tidak optimal. 8. Ketentuan dalam UUJN maupun peraturan perundang-undangan yang tidak mengatur kewenangan MPD dalam pemberian sanksi terhadap Notaris yang melanggar jabatan Notaris mengakibatkan MPD terutama MPD Kota Surakarta bak macan ompong. Hal ini membuat Notaris sedikit meremehkan dan tidak memiliki efek gentar terhadap institusi MPD.37 Langkah-langkah yang dilakukan MPD Kota Surakarta untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut antara lain: 1. Sarana prasarana khusunya kantor sekretariatan MPD Kota Surakarta untuk sementara waktu meminjam ruangan di salah satu sudut bangunan Rumah Tahanan kelas I Surakarta dan juga meminjam beberapa alat dari Ikatan Notaris Indonesia (INI). 2. Pembuatan suatu komitmen atau kesepakatan berupa koordinasi dari para anggota MPD Kota Surakarta untuk meluangkan dan memilih waktu yang tepat secara bersama-sama berkumpul melakukan pemeriksaan dan pengawasan Notaris.38 3. Dengan keterbatasan anggaran dari pemerintah, maka para anggota MPD Kota Surakarta menggunakan dana swadaya dari kantong masing-masing 37 38

Wawancara dilakukan dengan ibu Septarina Budiwati, S.H., M.H., Loc Cit. Wawancara dilakukan dengan bapak Toto Susmono Hadi, S.H., M.H., Loc Cit.

31

secara sukarela untuk mendanai kegiatan pemeriksaan Notaris meskipun ada sedikit tambahan anggaran dari pemerintah. 4. memberikan sosialisasi dan membuka akses kepada masyarakat yang ingin melaporkan segala bentuk pelanggaran terhadap peraturan tentang Notaris.39 5. MPD Kota Surakarta dalam hal pemberian sanksi kepada Notaris yang melanggar jabatan Notaris hanya dalam bentuk teguran lisan saja dan mencatatnya dalam berita acara pemeriksaan Notaris untuk selanjutnya dilaporkan kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW). 6. Memberikan pembinaan dan penuluhan tentang perlunya kesadaran hukum bagi Notaris agar selalu taat dan patuh kepada UUJN maupun peraturan perundang-undangan yang lain mengenai jabatan Notaris. 7. Jika dalam pemeriksaan Notaris yang dilakukan MPD Kota Surakarta terdapat anggota yang tidak bisa hadir karena alasan tertentu, maka dapat digantikan oleh anggota lain. 40

PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan uraian dan bahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan Notaris yang dilakukan oleh MPD Kota Surakarta antara lain:

39 40

Wawancara dilakukan dengan ibu Umy Syamsiyah, S.H., Loc. Cit. Wawancara dilakukan dengan ibu Septarina Budiwati, S.H., M.H., Loc Cit.

32

a. Melakukan kegiatan rutin berupa pemeriksaan protokol Notaris setiap 1 (satu) tahun sekali ke kantor-kantor Notaris se-Surakarta. b. Pemeriksaan protokol Notaris yang dilakukan oleh MPD Kota Surakarta tersebut dalam pelaksanaannya terbagi menjadi 3 (tiga) tim kecil, dimana masing-masing tim terdiri dari 3 (tiga) anggota yang mewakili 3 (tiga) unsur. Hal ini bertujuan agar dalam pemeriksaan Notaris lebih efisien dan efektif sehingga akan berjalan dengan baik. c. melakukan kegiatan pembinaan dan penyuluhan kepada para Notaris Kota Surakarta agar dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya dapat sesuai dengan UUJN maupun peraturan perundang-undangan yang lain sehingga tidak merugikan Notaris sendiri maupun masyarakat pengguna jasa Notaris. d. Memberikan persetujuan/izin kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim, sehubungannya dengan kepentingan proses peradilan pidana untuk memanggil dan memeriksa Notaris Kota Surakarta berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris serta mengambil fotokopi Minuta Akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris. e. Namun dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 49/PUU-X/2012 pada tanggal 28 Maret 2013, tentang Pengujian Pasal 66 ayat (1), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, pemanggilan Notaris oleh penyidik, penuntut umum atau hakim untuk hadir dalam pemeriksaan yang

33

berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris saat ini tidak perlu lagi harus meminta persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah (MPD). f. Menerima laporan/pengaduan dari masyarakat mengenai dugaan Notaris melakukan pelanggaran terhadap UUJN. 2. Kinerja Notaris Kota Surakarta berdasarkan hasil pengawasan Notaris yang dilakukan MPD Kota Surakarta antara lain sebagai berikut: a. Masih terdapat beberapa Notaris Kota Surakarta yang kurang tertib dalam pembuatan dan pelaporan protokol Notaris kepada MPD Kota Surakarta perbulan, seperti daftar jumlah pembuatan akta, daftar jumlah surat dibawah tangan yang disahkan, daftar jumlah surat dibawah tangan yang dibukukan, daftar jumlah surat protes, daftar jumlah nama penghadap/klapper, daftar jumlah wasiat, dll yang wajib dilaporkan seorang Notaris kepada MPD di setiap bulannya. b. beberapa

Notaris

dalam

pekerjaanya

kurang

rapi

dibidang

administrasinya, akta yang dibuat oleh Notaris tersebut tidak dicatat dalam buku reportorium Notaris atau menggunakan nomor reportorium ganda, mengenai klapper, banyak nama penghadap (klapper) yang tidak ditulis oleh Notaris. c. Keberadaan Notaris yang tidak diketahui kedudukan/alamat kantornya, kantor Notaris yang sering tutup pada saat jam kerja, dan Notaris yang jarang berada dikantor sehingga sulit untuk menemuinya. 3. Hambatan-hambatan

yang

dialami

MPD

Kota

Surakarta

melaksanakan pengawasan Notaris diwilayahnya antara lain:

34

dalam

a. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai. b. Keterbatasan waktu para anggota MPD Kota Surakarta yang terlalu sibuk dengan pekerjaan atau tugas pokok masing-masing. c. Anggaran dari pemerintah yang terbatas. d. Kurangnya

partisipasi

masyarakat

dalam

melaporkan

dugaan

pelanggaran Notaris karena keterbatasan akses. e. Wilayah kerja MPD Kota Surakarta yang meliputi seluruh wilayah Kota Surakarta yang sangat luas dan jumlah Notaris Kota Surakarta yang cukup banyak mencapai 75 Notaris f. Kurangnya kesadaran hukum beberapa Notaris Kota Surakarta. g. MPD tidak memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi terhadap Notaris yang melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris.

B. Saran 1. Dengan adanya pengawasan yang dilaksanakan terhadap Notaris, Notaris hendaknya bisa menjadi seorang pejabat umum yang profesional dalam jabatannya. Dan melaksanakan tugas dan jabatannya benar-benar memperhatikan nilai luhur, martabat dan etika serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Dengan dilakukannya pengawasan terus menerus oleh Majelis Pengawas Notaris bukan berarti tidak akan terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Hal ini berpulang kepada Notaris sendiri dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab dalam tugas jabatannya mengikuti atau berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Tidak kalah pentingnya

35

juga peranan masyarakat untuk selalu mengawasi dan senantiasa melaporkan tindakan Notaris yang dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku kepada Majelis Pengawas Notaris setempat. 3. MPD sebagai ujung tombak dari Majelis Pengawas Notaris dalam hal ini MPD Kota Surakarta harus berupaya untuk lebih kreatif dan cermat dalam melakukan upaya-upaya pembinaan dan pengawasan sehingga peran Majelis Pengawas dapat lebih maksimal. Selain sebagai tanggung jawab dari MPD, Notaris juga dituntut untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehubungan dengan tugas dan kewajiban profesi yang dijalankan.

DAFTAR PUSTAKA Buku Adjie, Habib, 2008, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, Bandung: PT Rafika Aditama. Ashshofa, Burhan, 2007, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta. Azwar, Azrul, 1996, Pengantar Administrasi Kesehatan, Jakarta: Binarupa Aksara Publiser. Gde Muninjaya , A. A, 2004, Manajemen Kesehatan, Jakarta: Kedokteran EGC. Marzuki, Peter Mahmud, 2007, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana. Mertokusumo, Sudikno, 2006, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty. Nawawi, Hadari, 1996, Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

36

Notodisoerjo, R. Soegondo, 1982, Hukum Notariat Indonesia; Suatu Penjelasan, Jakarta: Rajawali. Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2008, 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia, Jati Diri Notaris Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Balai Pustaka. Syamsudin, M, 2007, Operasionalisasi Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Press. Tedjosaputro, Liliana, 1994, Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana, Yogyakarta: Bigraf Publishing. Tedjosaputro, Liliana, 1994, Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana, Yogyakarta: Bigraf Publishing.

Artikel Adjie, Habib, 2005, Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris, Renvoi, No. 28, Th. III. Jeremiah, 2008, Tesis: Pelaksanaan Pengawasan Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Di Kota Salatiga, Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan Program PascasarjanaUniversitas Diponegoro. Listantri, Enggar, 2008, Tesis: Pelaksanaan Peran Majelis Pengawas Daerah Dalam Rangka Upaya Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Notaris Di Kabupaten Bogor, Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan Program PascasarjanaUniversitas Diponegoro. Muchsinanto, Bambang, 2007, Tesis: Pelaksanaan Pengawasan Notaris Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Di Kota Batam, Semarang: Program Pasca SarjanaUniversitas Diponegoro. Yudara , N.G, Edisi 3 Maret 2006, Notaris dan Permasalahannya (Pokok-Pokok Pemikiran Di Seputar Kedudukan Dan Fungsi Notaris Serta Akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia), (Makalah disampaikan dalam rangka Kongres INI di Jakarta), Majalah Renvoi Nomor 10.34.III.

Peraturan Perundang-undangan Stb. 1860 No. 3, “Reglement op het Notarisambt”.

37

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Undang-Undang No. 30 Tahun 2004, Lembar Negara Nomor 117, Tambahan Berita Negara Nomor 4432 tentang Jabatan Notaris. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhetian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemerikasaan Majelis Pengawas Notaris. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Notaris. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris. Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, No. C-HT.03.10-05 tanggal 28 Maret 2005. Perihal Pembentukan Majelis Pengawas Daerah Notaris. Surat Majelis Pengawas Pusat Notaris, Nomor: C-MPPN.03.10-07, Tanggal 01 Juli 2005, Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penggunaan Buku Reportorium Notaris. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 49/PUU-X/2012, tanggal 28 Maret 2013, tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Internet http://artikata.com/ Kantor Wilayah Jawa Tengah, Kementerian Hukum dan HAM RI, Kamis 08 November 2012 12:28 WIB: Pengambilan Sumpah Jabatan Mpdn Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, dalam http://jateng.kemenkumham.go.id/berita/berita-utama/479-pengambilan-

38

sumpah-jabatan-mpdn-kanwil-kemenkumham-jawa-tengah, diunduh Rabu 29 Mei 2013 pukul 13.20. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Selasa, 28 Mei 2013 | 18:16 WIB: Pemanggilan Notaris untuk Proses Peradilan Tidak Perlu Persetujuan Majelis Pengawas Daerah, dalam http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=8 517#.Udm-fVsXESX. Diunduh Senin, 8 Juli 2013 pukul 02.30. Okezone.com, Sabtu, 23 Februari 2013 14:08 WIB: Jebolan Notaris Syariah di Surakarta Masih Hitungan Jari, dalam http://kampus.okezone.com/read/2013/02/23/373/766415/jebolan-notarissyariah-di-surakarta-masih-hitungan-jari, diunduh Selasa 28 Mei 2013 pukul 21:45. Pusat

Bahasa, Departemen Pendidikan Republik Indonesia, dalam http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php, diunduh pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013.

Wikipedia,http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_frasa_idiomatis_dalam_bahasa_In donesia, diunduh pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013. Wawancara Wawancara dilakukan dengan bapak Toto Susmono Hadi, S.H., M.H., selaku Wakil Ketua II MPD Kota Surakarta yang berasal dari unsur Notaris, pada tanggal 30 April 2013. Wawancara dilakukan dengan ibu Septarina Budiwati, S.H., M.H., selaku anggota MPD Kota Surakarta yang berasal dari unsur Akademisi, pada tanggal 10 Mei 2013. Wawancara dilakukan dengan ibu Umy Syamsiyah, S.H., selaku anggota MPD Kota Surakarta yang berasal dari unsur Pemerintah, pada tanggal 7 Mei 2013. Wawancara dilakukan dengan bapak Shallman, S.E., S.H., M.M., M.Kn., selaku Notaris di wilayah Surakarta, pada tanggal 5 Juli 2013.

39

NASKAH PUBLIKASI SKRIPSI

Recommend Documents