NASKAH PUBLIKASI PENERAPAN ASAS NE BIS IN IDEM DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DITINJAU DARI PASAL 17 STATUTA ROMA TAHUN 1998 TENTANG MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL DALAM MENYELESAIKAN KASUS KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN (STUDI KASUS : JOSEPH KONY DARI UGANDA)
Diajukan oleh : GADYZA GLODELAVA VWOILARE NPM
:
120511097
Program Studi
:
Ilmu Hukum
Program Kekhususan:
Hukum tentang Hubungan Internasional
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA FAKULTAS HUKUM 2016
PENERAPAN ASAS NE BIS IN IDEM DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DITINJAU DARI PASAL 17 STATUTA ROMA TAHUN 1998 TENTANG MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL DALAM MENYELESAIKAN KASUS KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN (STUDI KASUS : JOSEPH KONY DARI UGANDA) Gadyza Glodelava Vwoilare, H. Untung Setyardi, S.H., M.Hum. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Email :
[email protected]
Abstract This legal writing entitled “Application of Ne Bis In Idem Principle in Criminal International Law Establishment Reviewed from Article 17 Rome Statute in International Criminal Court of 1998 to Resolve Crime Against Humanity Case (Case Study : Joseph Kony from Uganda)”, has purpose to collect data about application of Ne Bis In Idem principle in Joseph Kony case. This law research is a normative law research. The normative law research is a research by doing abstraction through deductive process from positive law norm of law principle studies which contain in law regulations. The character of research used by the writer is analyze descriptive, that the writer try to collect data which is suitable with the research object, then after the data has collected, that data being analyzed using normative judicial approach, which finding suitability between the research object and positive law applied. This legal writing will discuss about application of Ne Bis In Idem principle in Joseph Kony case. Ne Bis In Idem principle applicated in Joseph Kony case strictly without deviation because International Criminal Court was the only court which will conduct Joseph Kony since Uganda government has agreed to give Joseph Kony to International Criminal Court by admitting that Uganda government was unable and unwilling to conduct Joseph Kony. Keyword: International Criminal Court, Ne Bis In Idem Principle, Joseph Kony
1. PENDAHULUAN Perlindungan Hak Azasi Manusia (HAM) menjadi perhatian khusus masyarakat internasional pasca perang dunia kedua yang kemudian menjadi cikal bakal adanya kesadaran masyarakat terhadap kebutuhan hukum pidana internasional. Eksistensi hukum pidana
internasional tidaklah mungkin dipisahkan dengan keberadaan kejahatan internasional sebagai substansi dari hukum pidana internasional itu sendiri.1 Perkembangan untuk merumuskan kejahatan perang yang 1
Eddy O.S. Hiariej, 2009, Pengantar Hukum Pidana Internasional, Erlangga, Jakarta, hlm. 10.
memungkinkan para pelakunya untuk dituntut semakin melembaga, setelah Perang Dunia I sampai dengan terbentuknya Pengadilan Pidana Internasional dalam bentuk Statuta Roma pada Tahun 1998. Mahkamah Pidana Internasional merupakan badan yang independen dan bukan merupakan bagian dari Perserikatan BangsaBangsa yang memiliki kewenangan mengadili meliputi kejahatan genosida, kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Berkaitan dengan asas Ne Bis In Idem berkaitan pula dengan kedaulatan suatu Negara dalam Mahkamah Pidana
Internasional asas tersebut mendapat pengecualian untuk kejahatan-kejahatan yang diatur dalam pasal 6,7, dan 8 Statuta Roma Tahun 1998 yaitu kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Ada kalanya, tindak pidana internasional dapat menjadi yurisdiksi pengadilan dua Negara atau lebih. Dalam praktik internasional penerapan asas ini tidak berlaku absolut atau mutlak keberlakuannya dapat dikesampingkan. Dalam hal ini juga berlaku pula terhadap Mahkamah Pidana Internasional yang dapat mengesampingkan hal ini. Berdasarkan hal itu maka Mahkamah Pidana Internasional dapat memeriksa, mengadili, dan memutus suatu tindak pidana internasional maka ada kemungkinan seseorang dapat dihukum dua kali atas kejahatan yang sama, namun pada yurisdiksi yang berbeda. Penerapan pengecualian asas Ne Bis In Idem ini sampai saat ini masih sangat kontroversial karena berkaitan dengan kedaulatan suatu Negara. Dalam hal ini seakan-akan suatu Negara terlihat tidak memiliki kedaulatannya jika suatu tindak pidana internasional diambil alih oleh Mahkamah Pidana Internasional. Hal tersebut sebagaimana terdapat dalam Pasal 17 Statuta Roma dimana suatu Negara jika tidak mau (unwilling) dan tidak mampu (unable) dalam menyelesaikan suatu tindak pidana internasional maka perkara tersebut dapat diambil alih oleh ICC. Kembali dikaitkan dengan asas Ne Bis In Idem dalam kasus Joseph Kony pemimpin Lord’s Resistance Army yang selama lebih dari dua dekade telah menculik puluhan ribu anakanak laki-laki dan perempuan dan melakukan pembunuhan, pemerkosaan, perbudakan seksual, dan kejahatan lainnya di Uganda. Setelah menjadi perhatian masyarakat internasional akhirnya pada Tahun 2005 Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap Joseph Kony.2 Dalam surat perintah penahanannya disebutkan bahwa pemerintah Uganda melalui surat 2
http://invisiblechildren.com/conflict/history/, diakses pada tanggal 15 Desember 2015 pukul 12:54 WIB.
tanda berwenang menyatakan ketidakmampuannya dalam menangkap Joseph Kony dan ketidakinginannya untuk mengadili Joseph Kony sehingga Mahkamah Pidana Internasional berhak mengambil alih perkara tersebut untuk diadili.3 Sehingga dalam kasus ini Mahkamah Pidana Internasional merupakan satu-satunya lembaga yang mengadili Joseph Kony dan bukanlah lembaga peradilan nasional terlebih dahulu seperti yang termakhtub dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) Statuta Roma Tahun 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional. Mahkamah Pidana Internasional Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court) dibentuk pada tanggal 17 Juli 1998 berdasarkan Statuta Roma. Mahkamah Pidana Internasional disahkan melalui pemungutan suara yang dihadiri oleh 148 negara. Hasil pemungutan suara terdiri dari 120 negara mendukung, 7 negara menentang, dan 21 negara abstain. Mahkamah Pidana Internasional bukanlah bagian atau badan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, namun Mahkamah Pidana Internasional merupakan lembaga peradilan independen yang dapat mengadili individu berdasarkan yurisdiksinya tanpa perlu adanya mandat dari Perserikatan BangsaBangsa. Pada tanggal 4 Oktober 2004 Mahkamah Pidana Internasional menandatangani perjanjian antar lembaga dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pasal 3 ayat (1) Statuta Roma Tahun 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional mengatur bahwa Mahkamah Pidana Internasional berkedudukan di Den Haag, Belanda. Bahasa resmi yang digunakan oleh Mahkamah Pidana Internasional adalah bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Rusia, dan Bahasa Spanyol sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Statuta Roma Tahun 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional, sedangkan bahasa kerja yang digunakan oleh Mahkamah Pidana Internasional adalah bahasa Inggris dan bahasa Prancis sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (2). Mahkamah Pidana Internasional terdiri dari badan-badan yang diatur dalam Pasal 34 yaitu Kepresidenan; Divisi Banding, Divisi Pengadilan, Divisi Pra3
Warrant Of Arrest For Joseph Kony Issued On 8 July 2005 As Amended On 27 September 2005.
Peradilan; Kantor Jaksa Penuntut Umum; dan Kepaniteraan. Mahkamah Pidana Internasional tidak memiliki aparat kepolisiannya sendiri sehingga penangkapan dan penahanan para pelaku kejahatan sangatlah tergantung pada bantuan dan kooperasi Negara-negara.
wilayah darat Negara saja, namun juga pada kapal laut dan pesawat udara suatu Negara. Keempat, yurisdiksi yang berkaitan dengan personal/individu (personal jurisdiction). Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional terkait personal/invidu diatur dalam Pasal 12 ayat 2 huruf (b) Statuta Roma yang mengatur bahwa Mahkamah Pidana Internasional memiliki kewenangan terhadap warganegara yang negaranya telah meratifikasi Statuta Roma. Selain itu pada Pasal 12 ayat 3 juga diatur bahwa warganegara yang negaranya belum meratifikasi Statuta Roma dapat menjadi yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional jika negaranya memberikan pernyataan penerimaan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Mahkamah Pidana Internasional juga memiliki yurisdiksi terhadap individu-individu yang memiliki imunitas berdasarkan hukum internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Statuta Roma sehingga pemimpin Negara, anggota parlemen, pejabat Negara, dan perwakilan Negara-negara seperti konsulat dan diplomat tidaklah dikecualikan oleh Mahkamah Pidana Internasional. Berbeda dengan yurisdiksi, admissibility merupakan diskresi pada tahap lanjutan untuk menentukan apakah perkara yang berada di bawah yurisdiksi Mahkamah dapat diadili oleh Mahkamah.5 Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa Mahkamah bersifat komplementer yang artinya Mahkamah hanyalah sebagai pendukung sistem hukum nasional. Dalam Pasal 17 Statuta Roma Tahun 1998 dikemukakan syarat-syarat suatu perkara dapat diterima oleh Mahkamah. Adanya syarat keinginan (willingness) dan kemampuan (ability) merupakan salah satu syarat apakah suatu perkara dapat diterima oleh Mahkamah. Suatu perkara dapat diterima oleh Mahkamah jika adanya ketidakinginan (unwillingness) dan ketidakmampuan (inability) dalam menyelesaikan perkara.
Mahkamah Pidana Internasional dalam menjalankan fungsinya memilki berbagai parameter yaitu pertama, yurisdiksi yang berkaitan dengan pokok perkara (subject matter jurisdiction).4 Pasal 5 Statuta Roma Tahun 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional mengatur bahwa perkara yang dapat diadili oleh Mahkamah meliputi 4 kejahatan yaitu kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Kedua, yurisdiksi yang berkaitan dengan waktu (temporal jurisdiction). Berbeda dengan Pengadilan Internasional ad-hoc terdahulu yang menerapkan asas retro-aktif, Mahkamah Pidana Internasional secara tegas menganut asas non retro-aktif yang tertuang dalam Pasal 24 Statuta Roma Tahun 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional sehingga para pelaku kejahatan yang melakukan kejahatan sebelum berlakunya Statuta Roma Tahun 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional tidak dapat diadili oleh Mahkamah Pidana Internasional. Hal ini diterapkan untuk menjamin kepastian hukum. Ketiga, yurisdiksi yang berkaitan dengan territorial (territorial jurisdiction). Pelaksanaan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional diatur dalam Pasal 12 Statuta Roma Tahun 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional. Mahkamah Pidana Internasional memiliki yurisdiksi terhadap Negara-negara yang telah meratifikasi Statuta Roma ataupun Negara-negara yang mengeluarkan pernyataan penerimaan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional terhadap negaranya. Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional tidak terbatas pada 4
Muladi, 2011, Statuta Roma Tahun 1998 Tentang Mahkamah Pidana Internasional Dalam Kerangka Hukum Pidana Internasional dan Implikasinya Terhadap Hukum Pidana Nasional, P.T. Alumni, Bandung, hlm. 131.
5
Ibid., hlm. 134.
Salah satu perkara yang masuk dalam kewenangan Mahkamah Pidana Internasional adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Istilah ‘kejahatan terhadap kemanusiaan’ pertama kali dikenal dalam deklarasi bersama antara Perancis, Inggris, dan Rusia pada tanggal 24 Mei 1915. Black’s Law Dictionary mengartikan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai A brutal crime that is not an isolated incident but that involves large and systemic actions, often cloaked with official authority and the shocks the conscience of humankind (kejahatan brutal yang bukan merupakan insiden yang terisolasi namun mencakup tindakan luas dan sistemik, seringkali berjubahkan kepentingan penguasa dan mengejutkan hati nurani umat manusia). Kejahatan terhadap kemanusiaan dirumuskan dalam Pasal 7 Statuta Roma Tahun 1998. Asas Ne Bis In Idem Dalam Pasal 20 Statuta Roma Tahun 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional diatur mengenai asas ne bis in idem. Asas Ne Bis In Idem atau non bis in idem adalah prinsip yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dituntut lebih dari satu kali di depan pengadilan atas perkara yang sama. Namun, Mahkamah memiliki suatu pengecualian dalam penerapan asas ini. Pengecualian asas ini erat kaitannya dengan Pasal 17 Statuta Roma Tahun 1998 dimana jika terdapat unwillingness atau inability dalam tahap penyidikan, penuntutan, ataupun telah diputus suatu perkara maka Mahkamah dapat mengadili perkara tersebut dan menyimpangi asas ini. Penyimpangan asas ne bis in idem dalam Mahkamah Pidana Internasional ditujukan untuk mencegah adanya pengadilan nasional yang tidak mandiri ataupun pengadilan nasional rekayasa yang kemudian putusannya tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat internasional. Joseph Kony dari Uganda
Pada Tahun 1986 Yoweri Museveni menjabat sebagai presiden Uganda setelah berhasil melakukan kudeta terhadap presiden sebelumnya Tito Lutwa Okello. Kudeta ini kemudian menimbulkan gelombang pemberontakan di Uganda yang disebabkan oleh ketidakpuasan rakyat terhadap menjabatnya Museveni sebagai presiden, termasuk pemberontakan Lord’s Resistance Army (LRA) yang dipimpin oleh
Joseph Kony.6 Pada awal terbentuknya LRA menerima banyak dukungan di Uganda Utara. Tahun 1994 LRA mendapatkan kekuatan yang diperhitungkan ketika mendapat dukungan dari pemerintah Sudan untuk memerangi pemberontak Sudan. Ketika dukungan pemerintah Sudan ditarik kembali akhirnya Joseph Kony tidak mampu mendapatkan dukungan regional untuk LRA sehingga ia mulai menculik anak-anak untuk dijadikan tentaranya. Apa yang dimulai sebagai pemberontakan untuk mengakhiri penindasan berubah menjadi penindasan itu sendiri. Pemerintah Uganda telah mencoba berperang melawan Joseph Kony dan tentaranya namun hingga kini belum ada titik terang dari kasus ini. Hingga pada tanggal 27 September 2005 Mahkamah Pidana Internasional secara resmi mengeluarkan surat penangkapan atas Joseph Kony setelah Jaksa Penuntut memohonkan surat penangkapan Joseph Kony pada tanggal 18 Mei 2005. Jaksa Penuntut mendakwa Joseph Kony terhadap kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. 2. METODE Jenis Penelitian Hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah, dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan berupa data sekunder, yang terdiri dari : 1. Bahan hukum primer, terdiri dari peraturanperaturan hukum internasional. 2. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literature tentang Hukum Internasional, pendapat hukum para ahli hukum internasional, prinsip-prinsip hukum internasional, doktrin yang diakui oleh masyarakat internasional, jurnal, artikel, internet (website) terkait Mahkamah Pidana Internasional.
6
Hasil wawancara dengan Bapak Wahyu Prabowo di Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia tertanggal 30 Maret 2016.
3. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah : 1. Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. 2. Wawancara dengan narasumber yaitu Ahli/pakar hukum pidana internasional Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, S.H., M.Hum. dan Bapak Wahyu Prabowo Subdit Politik dan Keamanan Direktorat Afrika di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Metode yang digunakan dalam mengelola dan menganalisis data yang diperoleh dari lapangan maupun penelitian adalah analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami data atau merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis, sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti. Langkah terakhir dalam menarik kesimpulan dilakukan dengan proses berpikir atau proses bernalar deduktif. Proses berpikir deduktif adalah proses berpikir yang menggunakan alat silogisme untuk membangun preskriptif kebenaran hukum. Proses berpikir deduktif berawal dari proposisi umum yang telah diketahui dan diyakini kebenarannya yaitu yang berkaitan dengan instrument-instrumen internasional yang mengatur tentang Mahkamah Pidana Internasional, asas-asas yang dipergunakan dalam Peradilan Pidana Internasional, serta yang berkaitan dengan keinginan dan kemauan suatu Negara dalam mengadili kejahatan internasional ditinjau dari Pasal 17 Statuta Roma Tahun 1998. 3. HASIL DAN PEMBAHASAN Kasus kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh Joseph Kony agar dapat diadili oleh Mahkamah Pidana Internasional haruslah memenuhi yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional seperti yang telah dikemukakan sebelumnya. Pertama, yurisdiksi yang berkaitan dengan pokok perkara (subject matter jurisdiction). Kejahatan yang dilakukan oleh Joseph Kony dapatlah masuk dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional karena kejahatan tersebut termasuk dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Statuta Roma Tahun 1998 tentang Mahkamah Pidana
Internasional. Kedua, yurisdiksi yang berkaitan dengan waktu (temporal jurisdiction). Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum Mahkamah Pidana Internasional kejahatan yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum merupakan kejahatan yang dilakukan pada Tahun 20032004 meskipun Joseph Kony melakukan pemberontakan jauh sebelum Tahun 2003, sehingga dapatlah masuk dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional karena kejahatan tersebut dilakukan setelah Statuta Roma berlaku yaitu Tahun 2002. Ketiga, yurisdiksi yang berkaitan dengan territorial (territorial jurisdiction). Negara Uganda merupakan Negara anggota karena Uganda telah meratifikasi Statuta Roma pada Tahun 1998 sehingga Mahkamah Pidana Internasional memiliki yurisdiksi di Uganda. Keempat, yurisdiksi yang berkaitan dengan personal/individu (personal jurisdiction). Joseph Kony merupakan warga Negara Uganda yang telah meratifikasi Statuta Roma sehingga jelaslah bahwa Mahkamah Pidana Internasional memiliki yurisdiksi terhadap Joseph Kony secara individu. Dengan penjabaran diatas maka dapat disimpulkan bahwa kasus kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh Joseph Kony masuk dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Setelah jelas bahwa kasus kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh Joseph Kony masuk dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional maka haruslah dilihat syarat Mahkamah Pidana Internasional dapat menerima perkara tersebut sesuai dengan Pasal 17 Statuta Roma Tahun 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional. Dalam Letter On Jurisdiction yang dikeluarkan oleh Uganda, pemerintah Uganda menyatakan ketidakmauan dan ketidakmampuannya untuk menangkap, menuntut, ataupun mengadili Joseph Kony dan menyatakan bahwa Mahkamah Pidana Internasional adalah lembaga yang paling layak dan efektif untuk melakukan penangkapan, penuntutan, dan pengadilan terhadap Joseph Kony.7 Ketidakmampuan Uganda untuk melakukan peradilan dipengaruhi oleh faktorfaktor seperti faktor ekonomi karena Uganda merupakan less develop country (Negara kurang berkembang) sehingga kesulitan untuk 7
Letter on Jurisdiction dated 28th day of May 2004 from the Solicitor-General of the Republic of Uganda to the Prosecutor
melakukan peradilan, kemudian faktor keamanan dan stabilitas Negara juga merupakan faktor yang menyebabkan Uganda tidak mampu menyelenggarakan peradilan karena Joseph Kony dan LRA bukanlah satu-satunya kelompok pemberontak yang ada di Uganda namun ada kelompok-kelompok pemberontak lainnya.8 Pemerintah Uganda juga menyatakan ketidakmauannya untuk mengadili Joseph Kony dikarenakan kebiasaan yang berkembang di Afrika bahwa seorang pemimpin menyerahkan lawan-lawan politik atau pemberontaknya kepada Mahkamah Pidana Internasional untuk diadili agar pemimpin tersebut mendapatkan kredibilitas internasional.9 Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa kasus kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh Joseph Kony dapat diterima oleh Mahkamah Pidana Internasional. Asas ne bis in idem dalam penegakan hukum pidana internasional melalui Mahkamah Pidana Internasional pada hakekatnya dapat disimpangi seperti yang tercantum dalam Pasal 20 ayat 3 Statuta Roma. Penyimpangan yang dilakukan oleh Mahkamah Pidana Internasional semata-mata ditujukan untuk menjunjung tinggi rasa keadilan masyarakat internasional dan agar para pelaku kejahatan internasional tidak lepas dari tanggung jawabnya. Banyaknya tokohtokoh penting suatu Negara yang melakukan kejahatan internasional yang menyebabkan Mahkamah Pidana Internasional menyimpangi asas ne bis in idem agar peradilan yang digelar merupakan peradilan yang mandiri dan tidak memihak kepada para pelaku kejahatan internasional. Mahkamah Pidana Internasional dalam menentukan ketidakmauan dan ketidakmampuan suatu Negara tidaklah berdasarkan subyektifitas semata. Mahkamah Pidana Internasional akan mengirimkan special reporters untuk menyelidiki keadaan suatu Negara dan kemudian akan menyimpulkan apakah Negara tersebut memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan peradilan sendiri.10 Negara yang menerima kasusnya untuk diambil alih oleh Mahkamah Pidana 8
Hasil wawancara dengan Bapak Wahyu Prabowo di Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia tertanggal 30 Maret 2016. 9 Ibid. 10 Hasil wawancara dengan Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, S.H., M.Hum. di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tertanggal 19 Maret 2016.
Internasional kemudian haruslah membuat pernyataan tertulis yang berisikan menyerahkan kasus tersebut kepada Mahkamah Pidana Internasional. Negara juga dapat langsung menyerahkan suatu kasus kepada Mahkamah Pidana Internasional jika merasa tidak mampu atau tidak memiliki kemauan untuk mengadili perkara tersebut dengan membuat pernyataan tertulis kepada Mahkamah Pidana Internasional. Berkaitan dengan asas ne bis in idem, terhadap kasus kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh Joseph Kony pemerintah Uganda belumlah pernah melakukan penangkapan, penuntutan, ataupun pengadilan terhadap Joseph Kony melainkan kasus kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut langsung diserahkan kepada Mahkamah Pidana Internasional untuk disidik, dituntut, dan diadili sehingga asas ne bis in idem diterapkan tanpa disimpangi oleh Mahkamah Pidana Internasional karena kasus kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh Joseph Kony hanyalah akan dituntut dan diadili satu kali yaitu oleh Mahkamah Pidana Internasional. 4. KESIMPULAN Berdasarkan uraian pembahasan di atas maka dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain kasus kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh Joseph Kony masuk ke dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional karena memenuhi parameter yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional yaitu yurisdiksi yang berkaitan dengan pokok perkara (subject matter jurisdiction), yurisdiksi yang berkaitan dengan waktu (temporal jurisdiction), yurisdiksi yang berkaitan dengan territorial (territorial jurisdiction), dan yurisdiksi yang berkaitan dengan personal/individu (personal jurisdiction). Mahkamah Pidana Internasional juga dapat menerima kasus kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh Joseph Kony sesuai dengan syarat dalam Pasal 17 Statuta Roma tahun 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional yaitu adanya ketidakmauan dan ketidakmampuan. Pemerintah Uganda telah menyatakan ketidakmauan dan ketidakmampuannya dalam Letter On Jurisdiction yang disampaikan kepada Mahkamah Pidana Internasional dengan berbagai faktor pendukung ketidakmauan dan ketidakmampuan tersebut. Terpenuhinya parameter yurisdiksi dan syarat penerimaan
suatu perkara maka kasus kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh Joseph Kony dapat dituntut dan diadili oleh Mahkamah Pidana Internasional secara sah.Asas ne bis in idem dalam penyelesaian kasus kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh Joseph Kony melalui Mahkamah Pidana Internasional telah diterapkan tanpa disimpangi karena Uganda telah menyerahkan kasus Joseph Kony kepada Mahkamah Pidana Internasional dan Mahkamah Pidana Internasional adalah satu-satunya lembaga yang akan menangkap, menuntut, dan mengadili Joseph Kony. Saran Dalam penegakan hukum pidana internasional peran Negara-negara sangatlah penting sehingga seharusnya Negara-negara memberi perhatian yang lebih besar dalam penegakan hukum pidana internasional. Perhatian tersebut meliputi partisipasi untuk menangkap, mengekstradisi, dan mengadili para pelaku kejahatan internasional. Dalam melakukan peradilannya Negara-negara haruslah bersikap mandiri, bersih, dan adil dalam memutus perkara mengingat sifat Mahkamah Pidana Internasional yang komplenter. Negaranegara yang belum melakukan ratifikasi Statuta Roma tahun 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional juga seharusnya melakukan ratifikasi demi kelancaran penegakan hukum pidana internasional melalui Mahkamah Pidana Internasional. Bagi Mahkamah Pidana Internasional sendiri haruslah lebih aktif dalam melihat kasus-kasus yang ada di dunia internasional agar dapat tegaknya keadilan di dunia internasional dan tercapainya cita-cita luhur masyarakat internasional yaitu adanya perdamaian bagi seluruh masyarakat dunia. 5. REFERENSI Buku Eddy O.S. Hiariej, 2009, Pengantar Hukum Pidana Internasional, Erlangga, Jakarta. Muladi, 2011, Statuta Roma Tahun 1998 Tentang Mahkamah Pidana Internasional Dalam Kerangka Hukum Pidana Internasional dan Implikasinya Terhadap Hukum Pidana Nasional, P.T. Alumni, Bandung
Peraturan Perundang-Undangan Warrant Of Arrest For Joseph Kony Issued On 8 July 2005 As Amended On 27 September 2005. Letter on Jurisdiction dated 28th day of May 2004 from the Solicitor-General of the Republic of Uganda to the Prosecutor.
Statuta Roma tahun 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional. Internet http://invisiblechildren.com/conflict/history/, diakses pada tanggal 15 Desember 2015 pukul 12:54 WIB.
