FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG SISTEM PENGOLAHAN SAMPAH DI KELURAHAN TANJUNGUNGGAT KOTA TANJUNGPINANG
NASKAH PUBLIKASI
Oleh : JUMIATI
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA HAJI TANJUNGPINANG 2015
1
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG SISTEM PENGOLAHAN SAMPAH DI KELURAHAN TANJUNGUNGGAT KOTA TANJUNGPINANG
JUMIATI Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, FISIP UMRAH ABSTRAK Kelurahan Tanjung Unggat menjadi satu-satunya kelurahan di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang masuk dalam nominasi kelurahan terbersih yang dinobatkan pada awal tahun 2014. Indikator penilaiannya meliputi pelayanan kesehatan di kelurahan, sarana kebersihan, sanitasi di lingkungan kelurahan, taman, dan penggunaan halaman untuk tanaman obat keluarga. Hal ini dievaluasi setiap enam bulan sekali. Pemerintah kota bersama jajarannya akan mengevaluasi setiap kecamatan dan kelurahan dari sisi pengelolaan kesehatan lingkungan. Tujuan penelitian ini pada dasarnya adalah mengetahui Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Sistem Pengolahan Sampah Di Kelurahan Tanjungunggat dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Sistem Pengolahan Sampah Di Kelurahan Tanjungunggat Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Deskriptif Kualitatif yang mana nantinya akan mengambarkan tentang pengelolaan sampah di Tanjung Unggat. Dalam penelitian ini informan terdiri dari 5 orang. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif. Dari hasil wawancara dengan para informan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang pengelolaan sampah sudah baik hal ini dapat dilihat dari beberapa dimensi yang sudah terlaksana dengan baik. Seperti yang dapat dipaparkan dibawah ini yaitu Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Sistem Pengolahan Sampah Di Kelurahan Tanjungunggat baik isi maupun tujuannya sudah sangat jelas. Isi dari Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Sistem Pengolahan Sampah Di Kelurahan Tanjungunggat sudah jelas. Tujuan dari UU ini adalah adalah untuk menyelamatkan masalah-masalah lingkungan persampahan. Di Kelurahan Tanjungunggat hal ini sudah berjalan dengan baik. Dukungan datang dari berbagai pihak mulai dari masyarakat, LSM bahkan pemerintah yang menyediakan fasilitas agar Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang pengelolaan sampah dapat tercapai. Kata Kunci : Kebijakan, Pengelolaan Sampah, Pemerintah.
1
FACTORS AFFECTING THE IMPLEMENTATION OF REGULATION NUMBER 14 OF 2009 CONCERNING THE PROCESSING SYSTEM CITY GARBAGE IN VILLAGES TANJUNGUNGGAT TANJUNGPINANG
JUMIATI Students of Science Of Government, FISIP, UMRAH ABSTRACT
The Village Tanjung Unggat be the only village in the province of Riau Islands nominated in the cleanest village which was named in early 2014. Indicators include the assessment of health services in the villages, sanitation, environmental sanitation in villages, gardens, and use the page for medicinal plants. It is evaluated every six months. The city government along with his team will evaluate each district and village of the management of environmental health. The purpose of this study is basically knowing Implementation Regional Regulation No. 14 Year 2009 on Waste Processing System In Tanjungunggat village and determine the factors that affect Factors Affecting Implementation of Regional Regulation No. 14 of 2009 on Waste Management System in the Village Tanjungunggat In this study author uses qualitative descriptive type of research which will be a portrait of waste management in Cape Unggat. In this study informants consisted of 5 people. Data analysis techniques used in this research is descriptive qualitative data analysis techniques. From interviews with the informants, it can be concluded that the implementation of the Regional Regulation No. 14 of 2009 on waste management is good this can be seen from several dimensions that are already performing well. As can be described below, namely Implementation Regional Regulation No. 14 of 2009 on Waste Management System in the Village Tanjungunggat both the content and objectives are very clear. The contents of the Implementation of the Regional Regulation No. 14 Year 2009 on Waste Processing System In Tanjungunggat village is clear. The purpose of this Act is to is to save the environmental problems of waste. In the Village Tanjungunggat this has been going well. The support comes from various parties including local communities, NGOs and even the government that provides the facility to Regional Regulation No. 14 of 2009 on waste management can be achieved.
Keywords: Policy, Waste Management, Government.
2
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG SISTEM PENGOLAHAN SAMPAH DI KELURAHAN TANJUNGUNGGAT KOTA TANJUNGPINANG
A. Latar Belakang Pengelolaan lingkungan hidup di daerah diwujudkan melalui kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan untuk menciptakan pembangunan daerah berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup harus didukung atas kerjasama yang erat serta memiliki komitmen yang kuat antar lembaga/instansi yang berkaitan dengan sosial, kultur maupun kependudukan, sehingga apa-apa saja kendala yang dihadapi dapat diatasi hal
inilah yang
menjadi landasan dan tolak ukur keberhasilan pembangunan. Sasaran kebijakan lingkungan hidup adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan berkeadilan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam lingkungan yang lebih baik dan sehat. Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) merupakan standar yang tidak hanya ditujukan bagi perlindungan lingkungan, melainkan juga bagi kebijaksanaan pembangunan. Artinya, dalam penyediaan, penggunaan, peningkatan kemampuan sumberdaya alam dan peningkatan taraf ekonomi, perlu menyadari pentingnya pelestarian fungsi lingkungan hidup, kesamaan derajat antar generasi, kesadaran terhadap hak dan kewajiban masyarakat, pencegahan terhadap pembangunan yang merusak (destruktif) yang tidak bertanggungjawab terhadap lingkungan, serta
3
berkewajiban untuk turut serta dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan pada setiap lapisan masyarakat. Untuk
mewujudkan
pembangunan
berkelanjutan
yang
berwawasan
lingkungan diwujudkan dengan sebuah kebijakan yang merupakan suatu keputusan dalam upaya memecahkan suatu permasalahan yang melibatkan banyak pihak dan sumberdaya yang tidak sedikit. Sehingga diperlukan suatu pertimbangan yang serius dalam menentukan serta menetapkan suatu kebijakankebijakan yang
berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup tergolong
pada kebijakan bagi kepentingan umum. Dengan demikian kepentingan seluruh lapisan masyarakat akan ditentukan oleh kebijakan tersebut Dampak pertambahan penduduk, menambah beban penambahan sampah dari waktu kewaktu, melihat potensi permasalahan dikemudian hari, maka upaya meminimalisir volume timbunan sampah dan pemanfaatan sampah cukup diperlukan,
melalui
suatu
pembinaan
kemampuan
masyarakat,
dalam
pengelolahan sampah.Untuk meningkatkan sanitasi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Definisi sampah, sebagaimana yang tertulis dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2008, adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Yang termasuk jenis sampah adalah sampah rumah tangga (tidak termasuk tinja), sampah sejenis sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan fasilitas lainnya serta sampah spesifik. Yang terakhir ini adalah sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan
4
beracun,
sampah yang timbul akibat bencana, puing bongkaran bangunan,
sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan sampah yang timbul secara tidak periodik. Menurut Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah yang ditujukan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Pengurangan sampah dapat dilakukan melalui pembatasan timbulan sampah (reduce), pemanfaatan kembali sampah (reuse) dan pendauran ulang sampah (recycle). Kegiatan penanganan sampah meliputi : 1) pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan sifat sampah, 2) pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu, 3) pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir, 4) pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah, 5) pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman. Sementara untuk pengelolaan sampah spesifik menjadi tanggung jawab Pemerintah yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pada Perda Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan Lingkungan pada Pasal 5 sudah memaparkan tentang
5
kebersihan, dan pada pasal 8 tentang pengolahan sampah. Pelaksanaan pengelolaan sampah meliputi pewadahan dan atau pemilahan, penyapuan dan pengumpulan, pemindahan, pengolahan antara, pengangkatan, pengolahan akhir. Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan sampah meliputi pewadahan dan atau pemilahan, penyapuan Jalan Umum, pengangkutan sampah dari TPS ke TPA, pengaturan, penetapan dan penyediaan TPS dan TPA, pengolahan dan pemanfaatan sampah. Sedangkan Menurut Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 menjelaskan tentang teknis pengolahan sampah bahwa Pengelolaan sampah menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat. Kegiatan masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud meliputi
pemeliharaan kebersihan dilingkungannya masing-masing,
baik secara pribadi maupun gotong royong;pemilahan sampah menurut jenisnya dan penyediaan tempat sampah di secara tertutup dengan jumlah menurut kebutuhan. Pemerintah daerah bertanggungjawab dalam penyediaan dan pengaturan Tempat Pembuangan Sampah Sementara, Tempat Pembuangan Sampah Akhir serta sarana dan prasarana penanganan sampah. Salah satu kelurahan yang sudah bekerja sama dengan Dinas Tata Kota, Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman adalah Kelurahan Tanjung Unggat. Kelurahan Tanjung Unggat memiliki Lokasi Pengolahan Sampah menjadi Kompos (Rumah Kompos). Pembangunan Rumah Kompos ini dilaksanakan oleh APBD dari kementrian Pekerjaan Umum Rumah Kompos ini berkesinambungan dengan kegiatan Walikota Tanjungpinang sebelumnya tentang Pengolahan Sampah Terpadu Oleh Masyarakat.
6
Kelurahan Tanjung Unggat menjadi satu-satunya kelurahan di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang masuk dalam nominasi kelurahan terbersih yang dinobatkan pada awal tahun 2014. Indikator penilaiannya meliputi pelayanan kesehatan di kelurahan, sarana kebersihan, sanitasi di lingkungan kelurahan, taman, dan penggunaan halaman untuk tanaman obat keluarga. Hal ini dievaluasi setiap enam bulan sekali. Pemerintah kota bersama jajarannya akan mengevaluasi setiap kecamatan dan kelurahan dari sisi pengelolaan kesehatan lingkungan. Kelurahan ini terpilih untuk mewakili Kepri dalam Lomba Lingkungan Bersih dan Sehat (LBS) yang digelar Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Pusat bersama lima kelurahan dari provinsi lainnya. Kriteria Kelurahan bersih adalah Lingkungan yang bebas polusi, tersedia air bersih, sanitasi lingkungan memadai, perumahan pemukiman sehat, yaitu : Terpeliharanya kebersihan tempat-tempat umum dan institusi yang ada di kelurahan, antara lain : pasar, tempat ibadah, perkantoran dan sekolah. Terpeliharanya kebersihan lingkungan rumah : lantai rumah bersih, sampah tak berserakan, saluran pembuangan air limbah terawat baik. Membuka jendela setiap hari. Memiliki kecukupan akses air bersih (untuk minum, masak, mandi dan cuci) dan sanitasi dasar. Mempunyai pola pendekatan pemberdayaan masyarakat untuk pemenuhan sanitasi dasar ( ada jamban, mandi cuci di tempat khusus ) Selain telah memiliki bank sampah, Kelurahan Tanjung Unggat memiliki sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Kelurahan ini juga memiliki kader PKK yang militan dan cepat tanggap. RT/RW yang ada di kelurahan ini sangat mendukung program kebersihan. Saat ini warga dan kader PKK sudah paham cara
7
pengelolaan sampah. Mana yang masih bisa dimanfaatkan dan mana yang harus dihancurkan. Tanjung Unggat memang telah membuktikan diri dari awal. Dalam input akan dinilai bagaimana kebijakan pemerintah setempat untuk menangkap aspirasi masyarakatnya. Untuk proses, akan dilihat bagaimana proses suatu daerah yang dulunya terkenal kumuh tapi sekarang menjadi tertata dan bersih. Output, akan dilihat apakah masyarakat sekitar memperoleh manfaat dari proses yang dilakukan tersebut. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk memilih judul penelitian sebagai berikut : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Sistem Pengolahan Sampah Di Kelurahan Tanjungunggat. B. Landasan Teoritis 1. Pemerintahan Pemerintah memiliki fungsi pengaturan (regulating) untuk mengatur seluruh sektor dengan kebijakan-kebijakan dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lainnya. Maksud dari fungsi ini adalah agar stabilitas negara terjaga, dan pertumbuhan negara sesuai yang diinginkan. Lahirnya pemerintahan pada awalnya adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam masyasrakat, sehingga masyarakat tersebut bisa menjalankan kehidupan secara wajar. Seiring dengan perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan meningkatnya kebutuhan, peran pemerintah kemudian berubah menjadi melayani masyarakat. Pemerintah modern, dengan kata lain pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan
8
kondisi yang memungkinkan setiap anggota mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama (Rasyid, 2000 : 13). Osborne dan Gaebler (terjemahan Rasyid, 2000 : 192) bahkan menyatakan bahwa pemerintah yang demokratis lahir untuk melayani warganya dan karena itulah tugas pemerintah adalah mencari cara untuk menyenangkan warganya. Dengan demikian lahirnya pemerintahan memberikan pemahaman bahwa kehadiran suatu pemerintahan merupakan manifestasi dari kehendak masyarakat yang bertujuan untuk berbuat baik bagi kepentingan masyarakat, bahkan Van Poelje (dalam hamdi, 1999 : 52) menegaskan bahwa pemerintahan dapat dipandang sebagai suatu ilmu yaitu yang mengajarkan bagaimana cara terbaik dalam mengarahkan dan memimpin pelayanan umum. Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri dengan membuat sebuat peraturan maupun kebijakan untuk masyarakatnya. Bahwa dalam penanganan masalah persampahan dan segala dampaknya bagi masyarakat harus dilakukan secara terencana, terarah dan sistematis dengan pengelolaan yang baik agar terhindar dari pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan, bahwa dalam rangka usaha Pemerintah Daerah menjamin dan meningkatkan pelayanan kebersihan kota serta peningkatan peran aktif seluruh lapisan masyarakat dan penyehatan lingkungan pemukiman yang berkelanjutan, perlu dilakukan pengembangan sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan pemerintah daerah Kota Tanjungpinang membuat Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang pengolahan sampah di wilayah Kota Tanjungpinang.
9
2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Implentasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno 2007:146) mengatakan bahwa : “implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individuindividu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusankeputusan kebijakan”. Edwards III berpendapat dalam model implementasi kebijakannya bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor, oleh karena itu ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, seperti yang dijelaskan oleh Edwards III (Subarsono 2008 : 90 ) yaitu : 1. Komunikasi Keberhasilan Implementasi Kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaarn kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. 2. Sumber Daya Sumber daya dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya financial, sumber daya adalah factor penting untuk mengimplementasi kebijakan agar efektif.
10
3. Disposisi Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis 4. Struktur Birokrasi Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Kerja sama yang baik dalam birokrasi dan struktur yang kondusif akan membuat pelaksanaan kebijakan efektif. Konsep dari Van Meter Van Horn (dalam agustino:2006:142) 1. Ukuran Kebijakan. Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio kultur yang mengada dilevel pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal untuk dilaksanakan dilevel warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil. 2. Sumber daya. Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung pada kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi, tetapi diluar sumber daya manusia sumber daya lainnya juga perlu diperhitungkan seperti finansial dan waktu.
11
3. Karakteristik Sikap Pelaksana. Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang terlibat dalam pengimplementasian kebijakan publik. 4. Sikap/ Kecendrungan para Pelaksana. Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya implementasi kebijakan publik. 5. Komunikasi
antarorganisasi
dan
aktivitas
pelaksana.
Koordinasi
merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi maka kesalahan akan semakin kecil. 6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu upaya mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eskternal Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa agar kebijakan itu berhasil dalam pencapaian tujuannya, maka serangkaian usaha perlu dilakukan diantaranya perlu dikomunikasikan secara terbuka, jelas, dan transparan kepada sasaran. Perlunya sumber daya yang berkualitas untuk pelaksanaannya dan perlunya dirampungkan struktur pelaksana kebijakan. C. Hasil Penelitian 1.
Ukuran kebijakan Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh beberapa informan diatas maka
dapat dianalisa bahwa secara keseluruhan
isi dan tujuan dari Pelaksanaan
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Sistem Pengolahan Sampah Di
12
Kelurahan Tanjungunggat sudah jelas. Hal ini didukung dari pernyataan para iforman bahwa sebagian masyasudahrakat mengetahui serta memahami Perda tersebut. Hanya saja memang Perda ini belum memiliki kebijakan turunan yang dibuat khusus oleh pihak kelurahan. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan, membutuhkan adanya pemahaman standart dan tujuan kebijakan dari masingmasing individu yang bertanggung jawab melaksanakannya. Oleh karena itu standard dan tujuan kebijakan harus dikomunikasikan dengan jelas agar tidak menimbulkan distorsi implementasi. 2.
Sumber daya Seperti yang diungkap kepada informan yang mengatakan semua sudah
memberikan dukungannya terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang pengelolaan sampah. Karena bagi sebagian masyarakat pengolahan sampah yang baik adalah salah satu hal yang penting. Karena jika sampah tidak dapat diolah dengan baik maka akan menimbulkan permasalahan baru. Baik pemerintah maupun LSM juga masyarakat diharapkan mau mendukung adanya Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang pengelolaan sampah. Di Kelurahan Tanjungunggat hal ini sudah berjalan dengan baik. Dukungan datang dari berbagai pihak mulai dari masyarakat, LSM bahkan pemerintah yang menyediakan fasilitas agar Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang pengelolaan sampah dapat tercapai. Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada seluruh Informan maka dapat dianalisa bahwa sarana dan prasarana sudah cukup memadai yang di siapkan oleh pihak Kelurahan untuk mendukung Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009
13
tentang pengelolaan sampah. Ada beberapa sarana dan prasarana yang disipakan namun perlu penambahan agar dapat lebih dioptimalkan pengolahannya di Kelurahan Tanjung Unggat. Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi
formal
dan
organisasi
informal
yang
terlibat
dalam
pengimplementasian kebijakan publik. 3.
Kecendrungan sikap pelaksana Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh dua informan diatas dapat dianlisa
bahwa pegawai sebagai implementor seharusnya dapat memahami memahami Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang pengelolaan sampah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Baik secara kualitas yaitu pegawai memahami isi dari UU Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang pengelolaan sampah, maupun kuantitas yaitu jumlah pegawai yang menjadi implementor dari Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang pengelolaan sampah. Sumberdaya manusia yang tidak memadahi (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program pengelolaan lingkungan hidup tersebut. 4.
Komunikasi antar organisasi Adanya komunikasi antar organisasi yang terlibat dalam menjalankan Perda
Nomor 14 Tahun 2009 tentang pengelolaan sampah yaitu dengan membagi
14
kewenangan dan tanggungjawab masing-masing pihak. adanya pembagian tugas yang jelas antara instansi yang terkaiti dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Jika pembagian tugas dalam pelaksanaan kebijakan sudah ditetapkan maka para implementor akan dapat mengetahui apa yang harus dilakukan untuk mencapai keberhasilan dari kebijakan tersebut. 5.
Lingkungan ekonomi, sosial dan politik Dari hasil wawancara dengan informan maka dapat di ambil kesimpulan
bahwa Kelurahan Tanjungunggat yang merupakan salah satu wilayah yang menjadi sasaran pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang pengelolaan sampah sudah sangat menerima adanyab perda ini. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang pengelolaan sampah dijalankan disini untuk menjadikan Kelurahan Tanjungunggat tidak lagi sebagai kelurahan terkumuh tetapi mampun menjadikan kelurahan ini menjadi kelurahan yang dapat di contoh atau diteladani oleh kelurahan lainnya. Dengan pengolahan sampah yang benar juga akan meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya di Kelurahan Tanjungunggat. D. Penutup 1. Kesimpulan Dari hasil wawancara dengan para informan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang pengelolaan sampah sudah baik dan tertata rapi hal ini dapat dilihat dari beberapa dimensi yang sudah terlaksana dengan baik. Seperti yang dapat dipaparkan dibawah ini yaitu:
15
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Sistem Pengolahan Sampah Di Kelurahan Tanjungunggat baik isi maupun tujuannya sudah sangat jelas. Isi dari Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Sistem Pengolahan Sampah Di Kelurahan Tanjungunggat sudah jelas. Tujuan dari UU ini adalah adalah untuk menyelamatkan masalah-masalah lingkungan persampahan. Di Kelurahan Tanjungunggat hal ini sudah berjalan dengan baik. Dukungan datang dari berbagai pihak mulai dari masyarakat, LSM bahkan pemerintah yang menyediakan fasilitas agar Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang pengelolaan sampah dapat tercapai. Selama ini pemerintah maupun pihak kelurahan sudah menjalankan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang pengelolaan sampah tersebut dengan baik. Beberapa pegawai khusus di berikan tugas untuk menjalankan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang pengelolaan sampah ini. Adanya komunikasi antar organisasi yang terlibat dalam menjalankan Perda Nomor 14 Tahun 2009 tentang pengelolaan sampah yaitu dengan membagi kewenangan dan tanggungjawab masing-masing pihak. adanya pembagian tugas yang jelas antara instansi yang terkaiti dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Jika pembagian tugas dalam pelaksanaan kebijakan sudah ditetapkan maka para implementor akan dapat mengetahui apa yang harus dilakukan untuk mencapai keberhasilan dari kebijakan tersebut. Kelurahan Tanjungunggat yang merupakan salah satu wilayah yang menjadi sasaran pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang pengelolaan sampah sudah sangat menerima adanyab perda ini. Peraturan Daerah Nomor 14
16
Tahun 2009 tentang pengelolaan sampah dijalankan disini untuk menjadikan Kelurahan Tanjungunggat tidak lagi sebagai kelurahan terkumuh tetapi mampun menjadikan kelurahan ini menjadi kelurahan yang dapat di contoh atau diteladani oleh kelurahan lainnya. Dengan pengolahan sampah yang benar juga akan meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya di Keluraha Tanjungunggat. Namun masih ada yang harus diperhatikan yaitu sarana dan prasarana yang di siapkan oleh pihak Kelurahan untuk mendukung Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang pengelolaan sampah masih perlu ditambah. Ada beberapa sarana dan prasarana yang disipakan namun perlu penambahan agar dapat lebih dioptimalkan pengolahannya di Kelurahan Tanjung Unggat. 2. Saran Adapun saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut : 1. Pemerintah harus lebih sering datang kelapangan untuk meninjau pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang pengelolaan sampah agar dapat diketahui apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang pengelolaan sampah khususnya di Kelurahan Tanjung Unggat 2. Harus ada sarana dan prasarana yang lengkap dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang pengelolaan sampah agar dapat lebih optimal
17
DAFTAR PUSTAKA
Agustino, Leo, 2005, Politik dan Otonomi Daerah, Untirta Press : Jakarta Antar, Venus. (2004). Manajemen Kampanye: Panduan Teoritis dan Praktis dalam Mengekfektifkan kampanye Komunikasi. Bandung : Simbiosa Rekatama Media. Ardial. 2009. Komunikasi Politik. Jakarta : PT.Indeks Budioarjo, Miriam. 2003. Partisipasi dan Partai Politik. Jakarta : Yayasan Obor Indonoesia Dennis F. 2002. Etika Politik Pejabat Negara. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Diamond, Larry, 2003, Developing Democracy Toward Consolidation, IRE Press: Yogyakarta Firmanzah.2007.Marketing Politi. Jakarta:Yayasan Obor Indonesia Hafid Cangara. 2009. Komunikasi politik (Konsep, teori dan strategi). Jakarta : Pt Rajawali Ibrahim, Herman dan Faisal Siagian, 1999, Kampanye Tanpa Kekerasan, Penerbit Biro Humas Depdagri : Jakarta Marbun, BN, 2003, Kamus Politik, Pustaka Sinar Harapan : Jakarta Moleong, Lexy. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosda Karya Nimmo, Dan. 2001. Komunikasi Politik: Khalayak dan Efek. Bandung: Remaja Rosdakarya. Setiyono, Budi dan RTS Masli, 2008, Iklan dan Politik: Menjaring Suara Dalam Pemilihan Umum, AdGoal Com : Jakarta Silih Agung Wasesa. 2011.Political Branding dan Public Relation. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama Sugiyono. 2001. Metodologi Penelitian Sosial. Bandung : CV. Alfabeta Sumarno AP, 1993. Dimensi-dimensi Komunikasi Politik, Citraaditya Bakti, Bandung.
18
Supono, Sapto, Peranan Pemerintah Dalam Pilkada dan Potensi Permasalahan Pilkada, dalam Seminar Nasional Dilema-dilema Pilkada Langsung, 2005, Puskodak Undip : Semarang, Surbakti, Ramlan. 1992. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia. Perundang-undangan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) N0. 35 Tahun 2004 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Penyelenggara Pemilihan Umum
Nomor
15
Tahun
2011
Tentang
Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
19
