ANALISIS PENYALURAN DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN SUMATERA SELATAN SEMESTA (JAMSOSKES SUMSEL SEMESTA) OLEH DINAS KESEHATAN KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2011
NASKAH PUBLIKASI Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Negara
Oleh: KARTIKA SITUMEANG 07081001035
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA JULI 2012
ANALISIS PENYALURAN DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN SUMATERA SELATAN SEMESTA (JAMSOSKES SUMSEL SEMESTA) OLEH DINAS KESEHATAN KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2011 Kartika Situmeang1 , Prof. Dr. H. Slamet Widodo, MS., MM 2 , Dra. Martina, M.Si 3 Keuangan Negara, Jurusan Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Sriwijaya, Indralaya Abstrak Penyaluran dana Jamsoskes bertujuan agar pengelolaan suatu pembiayaan pelayanan melalui adanya pergantian biaya kepada fasilitas kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dapat tercapai. Dalam penelitian ini dibahas mengenai penyaluran dana Jamsoskes oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir. Adanya waktu pengajuan klaim dan pembayaran kepada fasilitas kesehatan yang mengalami keterlambatan dapat mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan kegiatan penyaluran dana program Jamsoskes di Dinas kesehatan Kabupaten Ogan Ilir tahun 2011. Sebagai acuan untuk mengetahui penyaluran dana Jamsoskes tersebut berpedoman pada tahapan penyaluran yang diatur dalam Keputusan Gubernur Sumatera Selatan tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan Semesta (Jamsoskes Sumsel Semesta) tahun 2009 dan pada penjelasan Hasymi Ali dalam bukunya yang berjudul Pengantar Asuransi. Tahap-tahap penyaluran tersebut meliputi penyelesaian klaim yang terdiri dari inisiatif pengajuan klaim, klaim pelayanan, kelengkapan administrasi klaim, menyelidiki klaim, dan penilaian administrasi klaim serta pembayaran ke fasilitas kesehatan yaitu puskesmas. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif yang digunakan untuk mengetahui penyaluran dana Jamsokes. Sumber data diperoleh dari data primer melalui wawancara juga dari data sekunder melalui studi kepustakaan seperti arsip, buku, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyaluran dana Jamsoskes Sumsel Semesta oleh Dinas kesehatan Kabupaten Ogan Ilir belum dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Kendala yang dihadapi berdasarkan hasil temuan di lapangan yaitu terjadinya keterlambatan pembayaran oleh Dinas Kesehatan yang disebabkan oleh lambatnya dana yang turun dari pemerintah provinsi untuk pembiayaan program ini. Langkah yang dapat dilakukan oleh Dinas Kesehatan untuk lebih memudahkan dalam melakukan penyaluran dana tersebut adalah mengambil tindakan untuk mengatasi persoalan ini dengan cara membicarakan kembali dengan pemerintah provinsi mengenai kesiapan dana yang ada dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar kewajibannya agar keuangan daerah dapat lebih ditingkatkan. Kata kunci: Penyaluran Dana, Jamsoskes Sumsel Semesta. 1. Mahasiswa Jurusan Administrasi Negara 2. Dosen Jurusan Administrasi Negara
Abstract Jamsoskes distribution of funds intended for financing the management of a service through the turn of the cost to health facilities in providing health services to the community can be achieved. In this study discussed the distribution of funds by the District Health Office Jamsoskes Ogan Ilir. The existence of the filing of claims and payments to health facilities has been delayed could affect services to the community. The aim of this research was to determine and describe the activities of the program in the Health Department of Jamsoskes Sumsel Semesta Ogan Ilir in 2011. As a reference to determine the distribution of funds is based on the the stages Jamsoskes distribution stipulated in the Decision of the Governor of South Sumatra on Guidelines for Implementation of the Social Security Program in South Sumatra Health of the Universe (Jamsoskes Sumsel Semesta) in 2009 and the explanation Hasymi Ali in his book Introduction to Insurance. The stages include completion of delivery of the initiative claim that filing a claim, the claim service, claims paperwork, investigating claims, and claims administration and payment of assessments to the clinic the health facility. Data analysis techniques used in this research is descriptive analysis technique used to know the distribution of funds Jamsokes. The sources of data obtained from primary data through interviews and observations as well as from secondary data through literature studies such as archives, books, and other documents related to this research. The results showed that the distribution of funds Jamsoskes Sumsel Universe by Ogan Ilir has been done according to procedures. Constraints faced by the findings in the field, namely the occurrence of late payment by the Official of Health that is caused by the slow down of funds from the provincial government to finance this program. The steps can be taken by the Department of Health to further facilitate the channeling of funds are taking action to address this problem by talking back to the provincial government regarding the readiness of existing funds and increase awareness of the public to pay their obligations to finance the region can be further improved. Key words: Distribution of Funds, Jamsoskes Sumsel Semesta Program. I. Pendahuluan Kesulitan akses dan tarif berobat semakin melangit sehingga memicu kejadiankejadian yang dirasa kurang masuk akal bagi sebagian orang, tetapi dapat menjadi pilihan bagi masyarakat yang kurang mampu. Di orientasi kebijakan sektor kesehatan tersebut dapat dilihat bahwa ada beberapa hal yang menjadi penyebabnya. Pertama, pendataan yang tidak akurat, masih banyak keluarga miskin yang tidak tercatat. Kedua, sosialisasi yang belum optimal. Ketiga, adanya pungutan untuk mendapatkan kartu. Keempat, masih ada pasien jamkesmas yang tidak menggunakan kartu ketika berobat. Kelima, berobat belum gratis. (http://www.rakyataceh.com/index.Berita Utama Tong Kosong Kesehatan Gratis) Memahami hal diatas, Pemerintah Provinsi Sumsel berupaya memberikan bantuan layanan kesehatan berupa jaminan kesehatan yang bersumber dari jaminan sosial. Sistem jaminan sosial nasional yang dirancang oleh pemerintah menggunakan mekanisme asuransi sosial, bantuan sosial, dan atau tabungan wajib. Pemerintah telah mengembangkan suatu sistem jaminan kesehatan bagi masyarakat Sumatera Selatan dengan meluncurkan Program Jaminan Sosial Kesehatan (Jamsoskes) Sumsel Semesta yang telah disahkan melalui Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 23 Tahun 2009. Tujuan Jamsoskes adalah
untuk meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan terhadap seluruh penduduk Sumsel agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien, serta meningkatkan keuangan yang transparan. (http://www.jamsosindonesia.com/jamsosda/cetak/83 ). Kabupaten Ogan Ilir sebagai salah satu Kabupaten yang ada di Sumatera Selatan telah menjalankan program Jamsoskes sejak tahun 2009. Program pengobatan gratis tersebut diharapkan dapat diseimbangkan dengan pelayanan dan fasilitas kesehatan yang mencukupi. Untuk itu perlu adanya peningkatan pelayanan kesehatan yang memadai untuk masyarakat Kabupaten Ogan Ilir. Pemberian dana Jamsoskes bagi setiap daerah membutuhkan suatu komitmen kerja keras dari pemerintah agar tidak terdapat kelalaian pemerintah dalam keterlambatan penyaluran dana. Seperti yang terjadi di Desa Tanjung Pinang, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir dimana warga mengeluhkan adanya pengutan biaya persalinan yang dilakukan oleh bidan desa setempat. Padahal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sudah menegaskan bahwa biaya persalinan ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Sumsel. Biaya itu diminta bidan karena dana klaim bersalin dari program berobat gratis tidak lagi dikucurkan pemerintah. Kejadian ini menunjukkan bahwa masih terdapat masalah dalam hal penyaluran dana bagi masyarakat di Puskesmas di Kabupaten Ogan Ilir. Penyaluran dana Jamsoskes harus dikelola dengan baik agar terhindar dari penunggakan pembayaran atas klaim pengguna Jamsoskes untuk masyarakat kurang mampu yang dapat berpengaruh terhadap kegiatan operasional dari instansi Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK). Seperti adanya kekurangan pemenuhan biaya operasional pada beberapa puskesmas yang diakibatkan keterlambatan pembayaran atas klaim pengguna Jamsoskes. Ada beberapa permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam proses penyaluran dana yang meliputi: 1. Ketidaklengkapan persyaratan dalam proses verifikasi 2. Keterlambatan pengajuan dan pembayaran dana klaim I.1 Rumusan Masalah Bagaimanakah penyaluran dana Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan Semesta (Jamsoskes Sumsel Semesta) oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2011? I.2 Kerangka Pemikiran I.2.1 Dana Jaminan Sosial Kesehatan Jaminan Sosial menurut Purwoko (1999:25) adalah dukungan pendapatan bagi komunitas kurang beruntung untuk keperluan konsumsi. Hal itu dapat juga berarti sebagai: (1) salah satu faktor ekonomi seperti konsumsi, tabungan dan subsidi atau konsesi untuk redistribusi pendapatan; (2) instrument negara untuk redistribusi resiko sosial-ekonomi melalui tes kebutuhan (means-test-application), yaitu tes apa yang telah dimiliki peserta baik berupa rekening tabungan maupun kekayaan riil; (3) program pengentasan kemiskinan yang ditindak-lanjuti dengan pemberdayaan komunitas; (4) sistem perlindungan dasar untuk penanggulangan hilangnya sebagian pendapatan pekerja sebagai konsekuensi sosial hubungan industrial. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin agar setiap rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Program
jaminan sosial nasional terdiri dari: Jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Jaminan sosial terdiri dari tiga (3) pilar yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi sosial, bantuan sosial dan atau tabungan wajib yang bertujuan untuk menyediakan jaminan sosial bagi seluruh penduduk guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak. Ketiga pilar dalam jaminan sosial tersebut yaitu bantuan sosial/pelayanan sosial dimana dana yang ada bersumber dari pajak negara/daerah, tabungan wajib untuk jaminan hari tua dan asuransi sosial dimana setiap orang harus membayar premi yang sifatnya wajib juga diberikan pada masyarakat luas yang mengalami kesulitan atau musibah. I.2.2 Analisis Penyaluran Dana Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan Semesta (Jamsoskes Sumsel Semesta) Penyaluran adalah cara merealisasikan untuk mencapai hasil dari apa yang direncanakan dalam periode tertentu. Dalam hal ini realisasi untuk melihat sejauh mana perencanaan yang telah ditetapkan dapat dicapai atau hasil yang diperoleh, sedangkan penyaluran dana lebih menitikberatkan dengan sesuatu yang berhubungan dengan uang yang akan diberikan kepada pihak-pihak tertentu dengan berdasarkan suatu mekanisme atau prosedur yang berlaku. Penyaluran dana Jamsoskes dimaksudkan untuk dapat mencapai tujuan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Penyaluran dana ke Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) atau Puskesmas dilakukan dengan sistem pembayaran klaim atas pelayanan tersebut dimana klaim dana dari PPK ditujukan ke Tim Pengelola Jamsoskes Sumsel Semesta Tingkat Kabupaten atau Kota setelah diverifikasi oleh verifikator. Pencairan dana oleh Tim Pengelola Jamsoskes Sumsel Semesta Tingkat Kabupaten atau Kota menggunakan dana APBD Provinsi dan dana pendamping dari Kabupaten atau Kota sampai dana tersebut habis, apabila terdapat kekurangan dana maka tim pengelola Kabupaten atau Kota dapat mengajukan klaim ke tim pengelola Provinsi. Penyaluran dana dapat dikatakan berjalan dengan lancar apabila dana tersebut dapat memberikan manfaat pada sasaran yang diinginkan. Hal ini dapat terjadi bila pihak yang bertanggungjawab yang dalam hal ini adalah pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir dapat melaksanakaan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku yang dalam menyalurkan dana kepada Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Pencairan dana untuk Puskesmas sebelumnya telah dibuat dalam Plan Of Action (POA) yang telah dibahas dan disepakati sebelumnya pada forum lokakarya mini Puskesmas. Setiap pengambilan dana dari rekening Puskesmas harus mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan POA yang telah disusun sebagimana yang disebutkan. Penyaluran dana Jamsoskes dilakukan dengan alokasi dana untuk provinsi dicairkan oleh Bupati dan dikirim ke rekening kas pemerintah daerah sedangkan alokasi dana untuk kabupaten/kota dicairkan oleh kepala dinas kesehatan dan dikirim ke rekening dinas kesehatan untuk diserahkan ke puskesmas. Penyaluran dana dalam jaminan sosial kesehatan yang menggunakan mekanisme asuransi sosial yang berupa pelayanan/bantuan sosial menyebutkan bahwa penyaluran dana tersebut dilakukan secara tidak langsung karena melalui beberapa tahapan penyelesaian surat klaim terlebih dahulu (Hasymi Ali, 1993:265) 1. Penyelesaian Klaim Penyelesaian klaim harus menempuh beberapa proses dalam tahap penyelesaian klaim seperti berikut ini:
a. Inisiatif Penyelesaian Klaim b. Klaim pelayanan c. Kelengkapan Administrasi Klaim d. Menyelidiki Klaim e. Penilaian administrasi klaim 2. Pembayaran klaim fasilitas kesehatan Pembayaran atas klaim kepada Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) yaitu puskesmas dilakukan dengan pembayaran atas Rawat Jalan Tingkat Pertama dan Rawat I.3. Metode Penelitian I.3.1 Defenisi Konsep a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. b. Dana Jaminan Sosial Kesehatan adalah dana yang diberikan oleh pemerintah untuk mewujudkan program pengobatan gratis bagi masyarakat agar mendapatkan pelayanan kesehatan dengan layak. c. Penyaluran dana Jaminan Sosial Kesehatan adalah perealisasian atau pemberian dana jaminan sosial kesehatan oleh pemerintah pusat guna mewujudkan program berobat gratis untuk seluruh kabupaten maupun kota dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, meningkatkan cakupan penduduk yang mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa biaya. d. Analisis penyaluran dana Jaminan Sosial Kesehatan adalah suatu bentuk penyaluran dana Jamsoskes yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan kepada Puskesmas yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. I.3.2 Fokus Penelitian Dalam penelitian ini variabel pelaksanaan penyaluran dana Jaminan Sosial Kesehatan (Jamsoskes), yang dapat diukur melalui indikator-indikator: Tabel 1.5 Fokus Penelitian Variabel Penyaluran keuangan daerah (dana Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan Semesta ( Hasyim Ali ))
Dimensi 1. Penyelesaian klaim
2. Pembayaran klaim fasilitas kesehatan
Indikator Inisiatif pengajuan klaim Klaim pelayanan Kelengkapan administrasi klaim d. Menyelidiki klaim e. Penilaian administrasi klaim Pembayaran klaim pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) dan Rawat Inap Tingkat pertama (RITP) a. b. c.
I.3.3 Unit Analisis Data Unit penelitian atau unit analisa adalah unit yang akan diteliti atau dianalisis (Masri Singarimbun dan Effendi, 1995:155). Berdasarkan pengertian tersebut, maka unit analisis dalam penelitian ini adalah Puskesmas penerima dana Jaminan Sosial Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2011 yang disalurkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir.
I.3.4 Key Informants Key informants menurut Burhan Bungin (2007:76) menjelaskan subjek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian. Jadi key informants penelitian ini merupakan orang yang dapat memberikan keterangan atau informasi mengenai masalah yang sedang diteliti dan dapat berperan sebagai narasumber dalam penelitian ini yaitu seperti tabel berikut: Tabel 1.6 Key Informants No. 1. 2. 3. 4. 5.
Key Informants Sekretaris Jamsoskes Dinas kesehatan Kabupaten Ogan Ilir Ketua tim verifikator Dinas kesehatan Kabupaten ogan Ilir Bendahara Jamsoskes Puskesmas Tanjung Batu Bendahara Jamsoskes Puskesmas Payakabung Warga penerima pelayanan Jamsoskes Jumlah
Jumlah 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 2 Orang 6 Orang
I.3.5 Data dan Sumber data Untuk melengkapi penelitian secara akurat dan akuntabel, maka penelitian harus memiliki data. Data digunakan sebagai media atau bahan untuk menyusun suatu penelitian. Data ini bersifat fakta ataupun bukti-bukti yang mendukung dan memperkuat penelitian ataupun informasi dari sekitar lingkup penelitian sehingga penelitian ini dapat memberikan informasi. Berdasarkan jenisnya, data yang digunakan adalah: 1. Data primer adalah data yang diperoleh dari informan melalui wawancara mendalam terhadap pihak yang terkait dalam permasalahan dengan mengajukan daftar pertanyaan langsung kepada pihak di Dinas Kesehatan dan puskesmas penerima Dana Jaminan Sosial Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2011. 2. Data sekunder Data sekunder adalah data diperoleh secara tidak langsung pada objek penelitian melalui teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dengan mencari bahan bacaan, buku-buku, dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini dan data sekunder dalam penelitian ini adalah penerimaan dana Jamsoskes Kabupaten Ogan Ilir. I.3.6 Teknik Pengumpulan Data 1. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya dan si penjawab yang terlibat langsung dalam permasalahan yang diteliti. 2. Studi Kepustakaan/dokumentasi adalah mencari bahan-bahan melalui literaturliteratur berupa buku atau bahan bacaan lainnya seperti peraturan, serta pedoman yang berhubungan dengan pelaksanaan program yang ada ataupun browsing Internet yang berkaitan dengan penelitian ini.
I.6.7 Teknik analisis data Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan ( Singarimbun, 1995: 263). Penelitian ini menggunakan teknik analisa secara deskriptif kualitatif. Teknik analisis data kualitatif ini datanya dikumpulkan melalui dokumentasi, wawancara dan studi pustaka, lalu dikumpulkan data-data yang sesuai dengan tema penelitian, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan berdasarkan teori yang ada. Akhirnya akan ditarik kesimpulan dari hasil analisis yang ada. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan versi Miles dan Huberman (dalam usman, 2008: 85) yaitu melalui tiga tahap yang terdiri dari: 1. Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan. Dari pengumpulan data kemudian direduksi untuk mengorganisasikan data guna memudahkan dalam penarikan kesimpulan. 2. Penyajian data, yaitu pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data disajikan secara tertulis berdasarkan kasus-kasus faktual yang saling berkaitan dan dalam penyajian data ini digunakan untuk memahami untuk apa yang sebenarnya terjadi guna penarikan kesimpulan. 3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, yaitu kegiatan di akhir penelitian. Data yang telah disusun melalui tahapan pengolahan reduksi kemudian disimpulkan. Hasil kesimpulan ini senantiasa diverifikasi sehingga akan diperoleh suatu keyakinan tentang kebenaran data yang ada dilapangan. II. Pembahasan II.1. Penyaluran Dana ke Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Penyaluran adalah cara merealisasikan untuk mencapai hasil dari apa yang direncanakan dalam periode tertentu. Dalam hal ini realisasi untuk melihat sejauh mana perencanaan yang telah ditetapkan dapat dicapai atau hasil yang diperoleh, sedangkan penyaluran dana lebih menitikberatkan dengan sesuatu yang berhubungan dengan uang yang akan diberikan kepada pihak-pihak tertentu dengan berdasarkan suatu mekanisme atau prosedur yang berlaku. Bentuk peyaluran dana disini merupakan suatu bentuk penyaluran dana dari pihak Provinsi yang dikelola sepenuhnya melalui mekanisme jaminan sosial dan merupakan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir. Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir melakukan penyaluran dana kepada PPK melalui bentuk penyaluran secara tidak langsung karena melalui beberapa tahapan untuk dapat mencairkan dana tersebut. Penyelenggaraaan Penyaluran dana tidak langsung tersebut meliputi: II.1.1. Penyelesaian Klaim Teknik dasar dari jaminan sosial adalah adanya kewajiban dari pemerintah untuk memberikan suatu perlindungan bagi masyarakat yang tidak mendapat kebutuhan hidup yang layak. Pemberian jaminan kesehatan juga merupakan salah satu wujud dari perlindungan dari pemerintah bagi warga negaranya. Dalam mewujudkan hal tersebut maka dibutuhkan suatu instansi yang bertanggungjawab dalam pengaturannya. Baik dalam hal penyelenggaraan pelayanan sampai kepada pemberian dana kesehatan. Sesuai dengan kesepakatan dalam
jaminan sosial kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah maka dibutuhkan adanya tahapan penyelesaian klaim untuk dapat membayarkan tagihan atas pelayanan yang diberikan. Sebelum Dinas Kesehatan sampai kepada tahapan proses pembayaran atas klaimklaim yang diajukan maka harus ditempuh terlebih dahulu beberapa proses seperti yang akan dijelaskan pada sub indikator berikut ini: II.1.1.1. Inisiatif Pengajuan Klaim Pengajuan klaim yang dilakukan oleh pihak Puskesmas memerlukan adanya suatu inisiatif untuk dilaksanakan menurut Peraturan Daerah yang berlaku. Mekanisme pengajuan klaim dari Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) atau Puskesmas yang menjadi badan penyedia pelayanan kesehatan memerlukan adanya inisiatif dari pihak Puskesmas untuk menyerahkannya. Pengajuan klaim tersebut dimulai dengan proses pemasukan data jumlah klaim beserta bukti-bukti tindakan dan obat/bahan yang telah digunakan yang kemudian diserahkan kepada Dinas Kesehatan. Dalam hal ini pengajuan klaim tersebut dilakukan dengan mekanisme yang ada untuk akhirnya mendapatkan pergantian biaya yang telah dikeluarkan untuk melayani pasien yang berdasarkan pada tarif yang telah ditentukan. Tata cara dan tarif klaim tersebut sebelumnya telah diatur menurut Peraturan daerah yang berlaku untuk setiap tindakan pelayanan kesehatan yang kemudian diperoleh besaran klaim yang diajukan. Besaran tarif yang telah ditentukan tersebut akan menjadi acuan untuk dapat mengajukan surat klaim kepada tim verfikator. Dalam hal ini pengajuan klaim tersebut dilakukan dengan mekanisme yang ada untuk akhirnya mendapatkan pergantian biaya yang telah dikeluarkan untuk melayani pasien yang berdasarkan pada tarif yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Bapak Rismiyadi selaku Sekretaris Jamsoskes Dinas kesehatan Kabupaten Ogan Ilir yang mengatakan: “Kalau mekanisme pengajuan klaim biasanya itu dari poskesdes maupun pustu dilanjutkan ke puskesmas bagian bendahara Jamsoskes untuk direkap atau disusun dan dibuat perbulan klaim tersebut diberikan. Misalnya pengajuan untuk bulan April diajukan di bulan berikutnya sebelum tanggal 10 dan akan dilanjutkan ke pihak Dinkes untuk diperiksa oleh tim verifikasi sesuai standar penilaian yang ada”. (wawancara, Selasa, 22/05/2012, Pukul: 10.20 – 11.10) Jadi dapat dikatakan bahwa klaim dapat diajukan setiap bulan sebelum tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya untuk selanjutnya diperiksa oleh tim verifikasi di Dinas Kesehatan sebagi langkah dalam pengajuan klaim. Tata cara dan tarif klaim tersebut sebelumnya telah diatur menurut Peraturan daerah yang berlaku untuk setiap tindakan pelayanan kesehatan yang kemudian diperoleh besaran klaim yang diajukan. Tarif klaim tersebut telah ditentukan oleh Pemerintah untuk menghindari adanya kesalahan dalam penetuan tarif. Hal ini sesuai dengan pendapat Bapak Rismiyadi selaku Sekretaris Jamsoskes Dinas kesehatan Kabupaten Ogan Ilir yang mengatakan:
“Kita tidak menentukan berapa besaran klaim atas pelayanan tersebut tetapi berdasarkan pada Peraturan Daerah dan tergantung pada tarif klaim. Jadi, tarif pelayanan untuk Puskesmas itu telah diatur dan didukung dengan adanya pedoman pelaksanaan yang diajukan sesuai dengan jenis pelayanan”. (wawancara, Selasa, 22/05/2012, Pukul: 10.20 – 11.10) Berdasarkan pendapat tersebut maka dapatlah disimpulkan untuk menentukan besaran tarif dalam surat klaim yang diajukan PPK ke Dinas Kesehatan berpedoman pada Peraturan Daerah mengenai tarif-tarif tiap pelayanan kesehatan yang diberikan. Berdasarkan wawancara di lapangan dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa setiap tindakan pelayanan yang diberikan oleh PPK terhadap masyarakat dapat diklaimkan untuk mendapatkan pergantian biaya sesuai tarif-tarif yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan mengajukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) di bulan berikutnya. II.1.1.2. Klaim Pelayanan Pada dasarnya manfaat yang disediakan untuk masyarakat bersifat komprehensif (menyeluruh) sesuai indikasi medis, kecuali beberapa hal yang dibatasi dan tidak dijamin. Hal tersebut juga dapat berarti bahwa untuk program Jamsoskes terdapat beberapa kriteria pelayanan yaitu pelayanan yang dijamin dan dapat diklaimkan kecuali beberapa hal yang dibatasi klaim pelayanannya dan tidak dijamin yang tidak akan dilayani juga tidak dapat diklaimkan seperti yang dikemukakan oleh Sekretaris Jamsoskes Dinas kesehatan Kabupaten Ogan Ilir yaitu Bapak Rismiyadi yang menyatakan: “yaitu semua pelayanan yang dijamin dan dibatasi oleh pihak pemerintah yang mengatur Jamsoskes seperti yang ada dalam pedoman pelaksanaan. Jadi kalau ada pelayanan yang tidak dijamin itu tidak bisa diklaimkan ke kita. Peserta yang ingin mendapatkan pelayanan hanya perlu membawa Kartu Keluarga/ Kartu Tanda Penduduk/ Surat Keterangan Berdomisili di Provinsi Sumsel maka akan dapat dilayani”. (wawancara, Selasa, 22/05/2012, Pukul: 10.20 – 11.10) Lebih lanjut dijelaskan bahwa: “Kalau jenis pelayanan yang ada itu terdiri dari RJTP (Rawat Jalan Tingkat Pertama), RITP (Rawat Inap Tingkat Pertama), ada juga untuk persalinan normal, juga pelayanan gawat darurat (emergency) tapi itu berupa pemeriksaan saja. Jadi kita ada 7 Puskesmas rawat inap dan 17 Puskesmas rawat jalan. Untuk persalinan normal itu dilakukan di Puskesmas non perawatan atau bidan di desa dan pelayanan gawat darurat bisa dirujuk ke rumah sakit. Kalau tidak darurat bisa ke poskesdes”. (wawancara, Selasa, 22/05/2012, Pukul: 10.20 – 11.10) Dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang dijamin dan dibatasi merupakan suatu fasilitas yang dapat digunakan oleh seluruh masyarakat berupa pelayanan kesehatan di PPK yang umumnya terdiri dari RJTP (Rawat Jalan Tingkat Pertama), RITP (Rawat Inap Tingkat Pertama), persalinan normal, juga pelayanan gawat darurat (emergency).
II.1.1.3. Kelengkapan Administrasi Kelengkapan administrasi sebagai suatu syarat mutlak untuk mengajukan klaim. Pengajuan klaim yang dilakukan oleh PPK dengan cara menyampaikan berkas-berkas dari beberapa persyaratan untuk mengajukan klaim. Berkas tersebut kemudian dikirimkan kepada tim pengelola Jamsoskes di Dinas Kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut dibagian verifikasi. Berkas-berkas tersebut merupakan suatu persyaratan kelengkapan administrasi dari pengajuan klaim. Berkas-berkas tersebut sanga dibutuhkan agar kelengkapan dana dapat mempercepat pengurusan surat klaim yang masuk. Hal ini dikemukakan oleh Sekretaris Jamsoskes Dinas kesehatan Kabupaten Ogan Ilir yaitu Bapak Rismiyadi yang mengatakan: “Ya, syarat mengajukan klaim itu biasanya dengan mengisi blangko dari pihak verifikasi untuk diisi oleh pihak puskesmas sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan, besar tarif yang sesuai dengan paket/diagnose, prosedur maupun nomor kode. Jadi mereka mengajukan blangko tersebut ke tim pengelola Jamsoskes di Dinas Kesehatan”. (wawancara, Selasa 22/05/2012. Pukul 10.20 – 11.10) Jadi dapat disimpulkan dari kedua pendapat tersebut bahwa untuk mengajukan klaim PPK harus mengajukan suatu berkas-berkas yang terdiri dari blangko berupa Formulir Pengajuan Klaim yang berisi data-data tentang jenis pelayanan yang diberikan, besar tarif yang sesuai dengan paket/diagnosa, prosedur maupun nomor kode pelayanan. Berkas tersebut merupakan pelayanan dalam waktu satu bulan. Blangko tersebut sudah terformat dari Dinas Kesehatan Provinsi, jadi puskesmas tinggal mengetik ulang lalu mengisinya sesuai dengan pelayanan yang diberikan pada masyarakat dalam bulan tersebut. II.1.1.4. Menyelidiki Klaim Setelah pihak Dinas Kesehatan memeriksa kelengkapan administrasi dan didapat kejelasan mengenai status kepesertaan maka tindakan selanjutnya yaitu menyelidiki klaim. Penyelidikan klaim ini bertujuan untuk melihat fakta-fakta yang telah dilakukan atas tindakan pelayanan yang diberikan oleh PPK. Fakta-fakta tindakan kesehatan yang diberikan tersebut, mulai dari surat yang menyatakan bahwa pasien tersebut memang memerlukan suatu tindakan tertentu. Dan kemudian bukti tindakan tersebut dilengkapi dengan tanda tangan Kepala Puskesmas yang melayani pasien tersebut yang sudah dilayani apabila sudah mendapatkan perawatan. Surat klaim yang telah diajukan dan dilakukan suatu penyelidikan atas fakta-fakta yang terjadi maka akan diperiksa dan dilihat apa yang menjadikan klaim tersebut dapat dibayarkan. Penyelidikan atas klaim dapat dilihat dengan cara memastikan bahwa memang surat klaim memenuhi syarat untuk dibayarkan, menentukan tindakan-tindakan yang dilakukan membatalkan klaim atau tidak, dan menentukan jumlah klaim yang akan dibayarkan. Penyelidikan untuk menentukan kebenaran atas fakta-fakta yang diserahkan dalam bukti yang akan dibayarkan. Penyelidikan atas surat klaiam yang memenuhi syarat untuk dibayarkan dimaksudkan untuk melihat kebenaran akan pelayanan yang diberikan dan jumlah yang akan dibayarkan. Kadangkala dapat terjadi perbedaan antara pelayanan yang diberikan dengan jumlah yang harus dibayarkan sehingga perlu dilakukan penyelidikan. Penentuan atas tindakan-tindakan yang dilakukan dapat membatalkan klaim atau tidak dimaksudkan untuk melihat bagaimana tindakan atas klaim dapat membatalkan pembayaran.
Sehingga bila surat klaim tidak memenuhi syarat akan diadakan suatu pembatalan pembayaran klaim yang diajukan. Penyelidikan untuk melihat jumlah bukti kerugian dimaksudkan untuk melihat hasil akhir dari jumlah yang harus dibayarkan setelah adanya penyelidikan. Setelah semua tahap penyelidikan dilakukan maka akan dilakukan pembayaran. Penyelidikan atas klaim yang dilakukan oleh tim verifikasi di Dinas Kesehatan dilakukan dengan langsung melihat fakta yang terjadi di lapangan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Rahmad Edwar selaku Ketua tim verifikator Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir yang mengatakan bahwa: “Kami dari tim verifikasi bisa saja turun langsung ke lapangan walau tidak rutin dan kadangkala bila terjadi keadaan darurat saja untuk mengetahui apakah pelayanan tersebut benar dilakukan atau tidak. Jadi ada namanya uji petik yang berguna untuk mencocokkan dokumen. Itulah gunanya tim verifikasi, dalam tim mendapat pekerjaan masing-masing, ya ada yang untuk memeriksa itu tadi”. (wawancara, Senin 28/05/2012. Pukul 14.00 – 15.10) Begitu juga dengan yang disampaikan oleh Bapak Rismiyadi selaku Sekretaris Jamsoskes Dinas kesehatan Kabupaten Ogan Ilir yang mengatakan bahwa: “Dari tim verifikasi berhak untuk mengetahui yang sebenarnya dengan turun langsung kelapangan untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Jadi apakah pelayanan telah benar diberikan atau tidak”. (wawancara, Selasa 22/05/2012. Pukul 10.20 – 11.10) Pada awalnya bukti-bukti permintaan dan tindakan atas pelayanan dapat dilihat bahwa benar atau tidaknya suatu pelayanan yang dilakukan oleh PPK yang didukung melalui tanda tangan pasien yang telah ditangani. Tetapi tidak selamanya data tersebut dapat mendukung dalam penyelidikan klaim. Untuk berkas-berkas yang kurang lengkap sehingga menimbulkan suatu kecurigaan terhadap tindakan pelayanan yang telah diberikan maka tim verifikasi dapat mengambil langkah untuk membuktikannya. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Rahmad Edwar selaku Ketua tim verifikator Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir yang mengatakan bahwa: “Iya, kita ada cross check ke lapangan, seperti yang sudah saya jelaskan. Jadi dari tim verifikasi ada yang langsung turun ke lapangan untuk memonitoring. Ya, kita proaktifla untuk siap ke lapangan karena kita ada tim. Jadi tim ini yang bekerja untuk melihat bagaimana pelayanan di lapangan”. (wawancara, Senin 28/05/2012. Pukul 14.00 – 15.10) Berdasarkan pendapat tersebut penyelidikan terhadap klaim yang ditagihkan dapat dilihat dengan adanya pengesahan dari Petugas Puskesmas yang bertugas serta tanda tangan dari pasien yang dilayani pada lembar berkas permintaan tindakan atau yang sering disebut bukti tindakan pelayanan. Hal-hal lain juga terlihat sewaktu peneliti melihat lembaran bukti permintaan dan tindakan pelayanan terlihat pada pengesahan dari pihak Puskesmas dan pasien itu sendiri. Penyelidikan terhadap klaim ini merupakan proses dimana klaim tersebut diterima atau tidak dan dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Tetapi selama klaim tersebut diajukan sesuai dengan prosedur dalam Peraturan daerah yang berlaku maka tidak ada kemungkinan surat klaim tersebut akan ditolak.
Berdasarkan hasil wawancara maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa dalam penyelidikan klaim dengan tujuan untuk melihat fakta-fakta apakah benar telah terjadi tindakan pelayanan kesehatan atau tidak. Tindakan pelayanan kesehatan tersebut dapat terlihat dari keterangan yang menyatakan bahwa pasien tersebut memerlukan tindakan pelayanan yang kemudian didukung oleh bukti permintaan dan tindakan pelayanan yang disahkan oleh perawat yang melayani di Puskesmas dan pasien itu sendiri. Apabila dari buktibukti tersebut terdapat sesuatu yang mencurigakan maka pihak Dinas Kesehatan yaitu tim verifikasi berhak untuk melihat secara langsung ke lapangan untuk memonitoring tentang kebenaran akan dilakukannya tindakan pelayanan tersebut. II.1.1.5. Penilaian Administrasi Klaim Setelah penyelidikan atas surat klaim sudah dilakukan dan apabila tidak terdapat hal yang dapat mengurangi bahkan membatalkan klaim tersebut, maka disiapkanlah proses terakhir yaitu verifikasi atau pemeriksaan atas dokumen yang telah disiapkan. Dokumen ini merupakan kumpulan atas surat klaim yang telah disusun dan diajukan ke tim pengelola Jamsoskes. Tim verifikasi dibawah naungan tim pengelola akan melakukan pemeriksaan atas klaim yang sudah masuk tersebut. Pelaksana verifikasi ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi atas nama Gubernur sesuai usulan dari Kabupaten atau Kota yang ditugaskan untuk melaksanakan penilaian administrasi klaim yang diajukan PPK, dengan mengacu kepada standar penilaian klaim dan memproses klaim sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya. Mereka akan menganalisa mengenai ketentuan-ketentuan seperti besarnya tarif untuk setiap pelayanan, jenis pelayanan yang diberikan, serta kelengkapan berkas-berkas lainnya. Hal ini didukung dengan pendapat Bapak Rismiyadi selaku Sekretaris Jamsoskes Dinas kesehatan Kabupaten Ogan Ilir yang mengatakan: “Jadi klaim itu yang selama sebulan kita terima dari Puskesmas, lalu kita lakukan verifikasi seperti mencocokkan data-data yang ada. Jadi berkas yang diajukan ke kita sesuai dengan kesepakatan kita dan puskesmas sesuai Perda yang berlaku. Kemudian setelah memeriksa klaim apakah data sudah sesuai akan dapat langsung dikeluarkan usulan pencairan dana. Namun adakalanya saat tim saat memeriksa berkas yang masuk, maka pada saat surat klaim yang masuk didapat data yang kurang lengkap akan dikembalikan ke pihak Puskesmas untuk diperiksa kembali”. (wawancara, Selasa 22/05/2012. Pukul 10.20 – 11.10) Setelah pencocokan data berdasarkan berkas yang telah masuk dan diperiksa tersebut maka didapatlah nilai atas pelayanan yang telah diberikan. Selanjutnya pihak Dinas Kesehatan Kabupaten akan mengeluarkan usulan pencairan dana kepada Dinas Kesehatan Provinsi untuk pembayaran atas pelayanan kesehatan tersebut. Lebih lanjut dikemukakan oleh Bapak Rahmad Edwar selaku Ketua tim verifikator Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir tanggal yang mengatakan bahwa: “Ya itu langsung dibayarkan ke rekening Dinas Kesehatan Kabupaten untuk kemudian dikirim ke rekening Puskesmas. Jadi kepala Puskesmas akan menyetujui dan menandatangani kwitansi atas pembayaran tersebut. Untuk kemudian bertanggung jawab atas pembagiannya kepada petugas di Puskesmas”. (wawancara, Senin 28/05/2012. Pukul 14.00 – 15.10)
Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini verifikasi dilakukan berdasarkan pengecekan atas kebenaran dokumen identitas peserta program Jamsoskes maupun kebenaran atas besar tarif dan layanan apa yang telah diberikan. Setelah proses verifikasi selesai dilakukan maka akan dikeluarkan usulan pencairan dana kepada pihak Dinas Kesehatan Provinsi. Kemudian pihak Dinas Kesehatan Provinsi akan mengatur hal mengenai penyalurannya kepada Dinas Kesehatan Kabupaten untuk diberikan ke rekening setiap Puskesmas. Dalam hal pencairan dana tersebut, maka Puskesmas harus membuat Plan Of Action (POA) yang telah dibahas dan disepakati sebelumnya pada forum lokakarya mini Puskesmas. Setiap pengambilan dana dari rekening Puskesmas harus mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan POA yang telah disusun sebagaimana yang disebutkan. Dana yang diterima tersebut akan dimanfaatkan untuk membiayai pelayanan kesehatan dasar dan dana pertolonga persalinan. Berdasarkan hasil wawancara dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa verifikasi tersebut dilakukan oleh Pihak pengelola Jamoskes di Dinas Kesehatan untuk pemeriksaan atas klaim yang sudah diajukan setiap Puskesmas. Selanjutnya setelah semua proses verifikasi selesai dilakukan maka akan dikeluarkan suatu laporan atas persetujuannya. Tapi apabila terdapat penolakan dari tim pengelola Jamsoskes atas klaim yang diajukan Puskesmas, maka akan diberikan kesempatan kepada PPK untuk memperbaiki atau melengkapi kekurangan terhadap berkas pengajuan klaim tersebut yang kemudian dapat diajukan kembali pada bulan selanjutnya. Untuk kendala dalam proses verifikasi selama ini Dinas Kesehatan belum mengalami permasalahan yang berarti dan apabila terjadi masalah langsung dapat dikonfirmasikan Dinas Kesehatan kepada pihak Puskesmas.
II.1.2. Pembayaran Klaim Fasilitas Kesehatan Setelah melewati beberapa tahapan setelah berkas-berkas pengajuan klaim diterima oleh Dinas Kesehatan sampai kepada proses verifikasi yang nominalnya telah disetujui oleh PPK maka sampailah pada tahapan pemabayaran klaim. Dana Jamsoskes Sumsel Selatan berasal dari sharing antara APBD Provinsi Sumatera Selatan dan APBD Kabupaten Ogan Ilir secara proporsional berdasarkan perimbangan jumlah penduduk melalui SKPD Dinas Kesehatan Provinsi dan sharing Kabupaten atau kota. Seperti yang telah dijelaskan dalam BAB I Subbab Latar belakang dimana dana yang tersedia di tahun 2011 untuk Kabupaten Ogan Ilir adalah Rp. 4.001.700.373,00 dari total Rp. 62.667.960.000,00 yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Dana tersebut selanjutnya akn dikelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir untuk diberikan kepada Puskesemas di Ogan Ilir maupun untuk Rumah Sakit rujukan yang telah disediakan. Pembayaran untuk setiap Puskesmas yang ada dilakukan oleh Dinas Kesehatan karena klaim yang diajukan juga kepada pihak tersebut. Kemudian Dinas Kesehatan akan melakukan verifikasi terhadap surat klaim yang diajukan Puskesmas di bawah pengawasan tim pengelola Jamsoskes sebelum klaim akhirnya dapat dibayarkan. Pembayaran klaim sebagai kewajiban terakhir Dinas Kesehatan kepada PPK dengan cara mentransfer melalui Bank. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Rismiyadi selaku Sekretaris Jamsoskes Dinas kesehatan Kabupaten Ogan Ilir yang mengatakan bahwa:
“Surat klaim dari Puskesmas diajukan ke tim verifikasi di Dinas kesehatan lalu diberikan pada Sekretaris Dinas dan Kepala Dinas untuk disetujui lalu diserahkan kepada pihak pemerintah daerah untuk dikelurkan usulan pencairan dana untuk selanjutnya akan dikirim ke rekening Dinas kesehatan dan ditransfer ke rekening Puskesmas”. (wawancara, Selasa 22/05/2012. Pukul 10.20 – 11.10) Hal yang sama juga dikemukakan oleh Bapak Rahmad Edwar selaku Ketua tim verifikator Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir yang mengatakan bahwa: “Pembayaran klaim itu ya seperti yang telah saya jelaskan, bahwa setelah surat klaim diverifikasi akan dilakukan usulan pencairan dana untuk kemudian disetujui oleh pengelola Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir dan pengelola di Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel makan dana akan dikirim ke rekening Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir untuk dikirim ke rekening Puskesmas”. (wawancara, Senin 28/05/2012. Pukul 14.00 – 15.10) Jadi dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pembayaran klaim dapat dilakukan bila semua persyaratan dan tahapan proses yang dilalui telah diperiksa atau diverifikasi oleh tim pengelola Jamsoskes untuk dapat diajukan usulan pencairan dana yang nantinya dana tersebut akan dikirim ke rekening Dinas Kesehatan dan Puskesmas. Pembayaran ke Puskesmas sangat tergantung dengan waktu pengajuan klaim tersebut ke Dinas Kesehatan. Penagihan klaim dan pembayaran tidak bisa dilakukan pada bulan yang bersamaan dengan bulan dimana pelayanan diberikan. Tetapi pihak Dinas kesehatan sendiri berkewajiban untuk membayarkan klaim setelah klaim diverifikasi dan dalam periode satu tahun pembayaran dapat dilakukan setiap periode surat klaim telah diajukan oleh semua Puskesmas. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan Bapak Rismiyadi selaku Sekretaris Jamsoskes Dinas kesehatan Kabupaten Ogan Ilir yang mengatakan bahwa: “untuk tahun 2011 ada tiga kali tahapan pencairan. Jadi dana untuk klaim itu disesuaikan atas dana dari pemerintah provinsi apakah cukup atau tidak. Untuk tahun tersebut pencairan dananya menunggu sampai dana ada maka pencairannya tidak rutin tetapi lebih dekat ke akhir tahun seperti pada bulan 9, awal bulan 12 dan pertengahan bulan 12”. (wawancara, Selasa 22/05/2012. Pukul 10.20 – 11.10) Tetapi pada kenyataannya pelaksanaan penyaluran atau pembayaran klaim tersebut tidak sepenuhnya lancar atau dengan kata lain beberapa diantaranya mengalami tersendatsendat karena Dinas Kesehatan sendiri sangat tergantung dana dari pemerintah provinsi. Hal ini didukung dengan pendapat Ibu Fatimah selaku bendahara Jamsoskes Puskesmas Tanjung Batu yang mengatakan bahwa: “Untuk tahun 2011, kita itu ada dua kali periode pencairan dari Dinas Kesehatan. Untuk periode pertama dari bulan Januari sampai bulan Mei dicairkan di bulan Oktober dan untuk periode kedua dari bulan Juni sampai Oktober pencairannya dibulan Desember. Jadi ada dua kali pencairan”. (wawancara, Selasa, 29/05/2012, Pukul 10.00 – 10.45) Hal senada juga dikatakan oleh Ibu Mediyani selaku bendahara Jamsoskes Puskesmas Payakabung yang mengatakan bahwa:
“Pembayaran di tahun 2011 itu ada dua kali pembayaran yaitu di bulan oktober dan desember. Jadi itu ada dua kali peride selama setahun. Seharusnya itu bisa lebih dari dua kali sehingga jadi berpengaruh pada kegiatan yang jadi banyak terutang. Itu juga berimbas pada pelayanan yang akhirnya kadang jadi memakai uang pribadi atau lainnya”. (wawancara, Kamis, 07/06/2012, Pukul 10.10 – 11.00) Dari hasil wawancara tersebut di dapat kesimpulan bahwa dana Jamsoskes itu dibayarkan dalam dua kali perode selama setahun dan menggangu bagi pelayanan di Puskesmas. Seringnya keterlambatan dalam pembayaran dan Jamsoskes diakibatkan oleh proses birokrasi yang kadang panjang dan berbelit-belit, di lain sisi baik pihak puskesmas maupun petugas di Dinkes. Selain itu juga disebabkan karena kurangnya dana dari pemerintah provinsi untuk disalurkan tepat pada waktunya. II.1.2.1 Pembayaran Klaim Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Sistem pembayaran yang dilakukan untuk Puskesmas yang memberikan pelayanan untuk Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) dan Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) adalah dengan pembayaran penuh yang dikirim langsung ke rekening Puskesmas oleh pihak Dinas Kesehatan. Hal itu sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak Rismiyadi selaku Sekretaris Jamsoskes Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir yang mengatkan bahwa: “Pembayarannya ya sistem klaim tadi, tidak ada sistem khusus. Dimana pencairan dana dilakukan dengan pemerintah dan dikirim ke rekening Dinkes dna selanjutnya kan ditransfer ke rekening Puskesmas”. (wawancara, 22/05/2012, pukul 10.20 – 11.10) Hal senada juga dikatakan oleh Bapak Rahmad Edwar selaku Ketua tim verifikator Dinas Kesehatan Kabupaten ogan Ilir yang mengatakan bahwa: “Itu dana langsung dibayarkan sehingga memang harus ada kesiapan dana dari provinsi untuk kelancaran program ini. Nanti setelah dana ada maka langsung dikirim ke rekening Dinkes dan pihak Dinkes akan mengirim ke rekening Puskesmas”. (wawancara, Senin 28/05/2012. Pukul 14.00 – 15.10) Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk sistem pembayaran yang digunakan untuk penyaluran dana kepada setiap puskesmas langsung dikirim ke rekening Puskesmas. Dimana itu tergantung dari kesiapan dana pemerintah provinsi untuk kemudian akan dikirim ke rekaning Dinas kesehatan dan pihak Dinas Kesehatan akan mentransfer uang tersebut ke rekening Puskesmas dengan menyertakan bukti pembayaran sesuai surat klaim yang diajukan. II.2. Temuan penelitian Dari beberapa tahapan penyaluran dana jaminan sosial kesehatan tersebut, ada 3 ( tiga ) hal yang menjadi temuan (hasil) dalam penelitian ini: 1. Pengajuan klaim memerlukan suatu inisiatif untuk diserahkan kepada Dinas Kesehatan sebelum batas waktu yang ditentukan. Dari beberapa Puskesmas yang ada memang menyerahkan klaim setelah waktu yang ditetapkan sehingga pembayaran klaim akan mengalami keterlambatan. Pemeriksaan ulang atas klaim yang masuk dilakukan oleh tim verifikasi untuk memastikan agar semua surat klaim yang masuk layak untuk dibayarkan dan apabila ada kesalahan akan dikembalikan kepada pihak Puskesmas untuk diperbaiki kembali.
2. Penyelidikan atas klaim dilakukan oleh tim verifikasi yang bertugas untuk melihat langsung fakta dilapangan apakah pelayanan kesehatan tersebut benar telah diberikan oleh petugas puskesmas sesuai pelayanan yang dijaminkan atau tidak. Tindakan ini dilakukan untuk meghindari kemungkinan surat klaim yang ditolak. 3. Adanya keterlambatan dalam pembayaran dana klaim dapat disebabkan karena terlambatnya pengajuan klaim dari setiap puskesmas yang ada dan kurangnya kesiapan dana dari pemerintah provinsi untuk membayarkan setiap klaim yang ada tepat waktu. III.Penutup III.1 Kesimpulan Berdasarkan temuan penelitian yang telah diuraikan dalam BAB III, secara umum dapat disimpulkan bahwa penyaluran dana Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan Semesta oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2011 belum berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Semesta tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Sumatera Selatan Semesta tahun 2009. Telihat dari beberapa hal yang masih kurang tepat dalam waktu pengajuan klaim. Berdasarkan pada data dan hasil temuan dilapangan mengenai analisis penyaluran dana Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan Semesta oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2011 dapat disimpulkan bahwa: III.1.1 Penyelesaian klaim Pada indikator ini, dari hasil temuan penelitian maka dapat disimpulkan: a. Inisiatif pengajuan klaim telah dilakukan oleh beberapa puskesmas berdasarkan prosedur yang berlaku dan berisikan data tarif sesuai peraturan daerah yang ada. Namun masih terdapat beberapa Puskesmas yang menyerahkan klaim tidak sesuai waktu yang ditetapkan. b. Klaim pelayanan telah dijalankan sesuai pedoman pelaksanaan mengenai jenis pelayanan yang dijamin dan dibatasi kepada setiap warga yang akan berobat program tersebut. c. Kelengkapan administrasi telah dijalankan sesuai prosedur yang ada mengenai pengisian blanko seperti yang ditetapkan oleh pihak provinsi agar berkas yang diajukan dapat diproses lebih lanjut d. Menyelidiki klaim dengan melihat bukti permintaan dan tindakan pelayanan yang diberikan dengan melihat langsung fakta dilapangan yang sebenarnya terjadi agar tidak terjadi kesalahan. e. Penilaian administrasi klaim dengan adanya laporan rekapitulasi atas verifikasi yang telah dilaksanakan. Dengan adanya laporan maka dapat diketahui jumlah yang akan dibayarkan kepada Puskesmas. III.1.2 Pembayaran Klaim Fasilitas Kesehatan Pada indikator ini, dari hasil temuan penelitian maka dapat disimpulkan: Masih terdapat kendala yang dihadapi yaitu keterlambatan penyaluran dana ke fasilitas kesehatan akibat dana dari pusat/pemerintah provinsi belum turun yang diakibatkan oleh kesiapan dana dari pemerintah yang kadangkala tidak mencukupi dan hal tersebut menyebabkan terhambatnya pelayanan kepada masyarakat akibat dana yang terlambat. - Puskesmas
Pembayaran yang dilakukan dalam setahun seringkali mengalami keterlambatan. Hal ini disebabkan oleh kesiapan dana dari pemerintah provinsi yang tidak mencukupi untuk mengadakan pencairan dana sehingga Puskesmas harus menggunakan sarana yang ada maupun biaya pribadi untuk membeli peralatan kesehatan. III.2 Saran Setelah melihat penyaluran dana Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan Semesta oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2011, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan penyaluran dana tersebut yaitu: 1. Permasalahan keterlambatan ini harus segara dibicarakan dan diatasi oleh pihak pemerintah provinsi dan Dinas Kesehatan karena kesehatan merupakan hal yang sangat penting untuk lebih diperhatikan lagi oleh pemerintah. 2. Adanya kesiapan dana APBD Provinsi dan dana APBD Kabupaten merupakan hal yang harus dapat dicari penyelesaiannya. Hal yang dapat dilakukan pemerintah daerah adalah dengan meningkatkan kesadaran warga untuk membayar kewajibannya dan mencari sumber-sumber kekayaan alam yang baru untuk dijadikan hasil daerah. 3. Puskesmas diharapkan dapat melakukan pendekatan kepada masyarakat lebih meluas lagi untuk memberikan penyuluhan mengenai pentingnya kesehatan dan adanya program pengotan gratis yang diselenggarakan pemerintah untuk masyarakat.
Daftar Pustaka Buku-buku Ali, Hasymi. 1993. Pengantar Asuransi. Cetakan Pertama. Jakarta: PT. Bumi Aksara
Azwar, Azrul. 1996. Pengantar Administrasi Kesehatan. Jakarta: Binarupa Aksara Bungin, Burhan. 2003. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Mahmudi. 2007. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN Murti, Bhisma. 2000. Dasar-dasar Asuransi Kesehatan. Yogyakarta: Kanisius Purwoko. 2006. Reformasi Sistem Jaminan Sosial di Indonesia. Jakarta: GTZ Singarimbun Masri, Effendi Sofian. 1989. Metode Penelitian Survai, LP3ES: Jakarta Sugiyono. 2003. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta Sulastomo. 2008. Sistem Jaminan Sosial Nasional Sebuah Introduksi. Jakarta: Rajawali Pers Yani, Ahmad. 2002. Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah Di Indonesia. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial nasional Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan Semesta Tahun 2009 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan Semesta (Jamsoskes Sumsel Semesta) di Kabupaten Ogan Ilir. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan Semesta SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir Nomor: 440/III/Kes/2011 Tentang Pembentukan Tim Kesekretariatan Pengelola Jamsoskes Sumsel Semesta Kabupaten Ogan Ilir SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir Nomor: 440/ /Kes/2011 Tentang Penunjukan Penanggungjawaban dan Pemegang Kas Puskesmas Jamsoskes Sumsel Semesta Kabupaten Ogan Ilir
Internet : Http://www.rakyataceh.com. Tong Kosong Kesehatan Gratis. Diakses 03 Februari 2012). Http://www.jamsosindonesia.com/Jamsosda. Diakses tanggal 10 februari 2012
