87
BAB V PENUTUP
1. KESIMPULAN Dari pemaparan dan pembahasan mengenai permasalahan yang telah ditulis pada bab sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan dengan pandangan sebagai berikut: a. Pada dasarnya jaminan bukanlah satu rukun atau syarat yang mutlak dipenuhi dalam akad murabahah, jaminan dimaksudkan untuk menjaga agar si pemesan (pemohon/nasabah) tidak main-main dengan pesanan. Pihak BMT dapat meminta nasabah suatu jaminan sebagai pegangannya. Sesuai dengan Keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000. Murabahah yang berlaku di Lembaga Keuangan Syariah termasuk jenis muamalah yang dilakukan secara tidak tunai dan pembayarannya
dengan
sistem taqsith (angsuran)
sehingga
dapat
diterapkan hukum jaminan dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah tersebut. Dan hikmah hukum yang terkandung dalam pembebanan jaminan dalam pembiayaan murabahah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan, yakni menarik manfaat, menolak kemudharatan dan menghilangkan kesusahan. Adapun mengenai sistem jaminan di BMT sendiri, jaminan yang digunakan dalam pembiayaan khususnya murabahah, bentuknya beragam. Karena tergantung besar kecilnya pembiayaan. Dan Dalam teknis operasionalnya, barang – barang yang dipesan ataupun usaha nasabah tersebut dapat menjadi salah satu jaminan. 87
88
b. Dalam lembaga keuangan syariah, khususnya BMT Kube Sejahtera banyak produk pembiayaan yang di salurkan. Diantaranya yaitu dengan akad mudharabah, musyarakah, murabahah dan bai’ bitsaman ajil. tetapi di BMT Kube sejahtera ini pembiayaannya lebih banyak menggunakan akad murabahah. Berdasarkan data statistik BMT Kube Sejahtera pada awal tahun 2010, jual beli dengan akad murabahah menunjukkan posisi lebih dari 70%. Pembiayaan murabahah dapat dilakukan dengan tunai atau dicicil. Murabahah pada awalnya tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Akan tetapi pada perkembangannya digunakan oleh perbankan syariah dengan menambahkan beberapa konsep lain. Sehingga menjadi salah satu bentuk produk pembiayaan. Adapun kedudukan hukum, akad murabahah di BMT Kube Sejahtera merupakan landasan hukum yang utama dalam pelaksanaan pembiayaan. Oleh karena itu pelaksanaan pembiayaan murabahah tersebut harus benarbenar sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang sudah di tentukan oleh pihak BMT , Al-Qur’an, hadits dan Fatwa DSN No. 4/DSNMUI/IV/2000. c. Pada BMT KUBE Sejahtera ada dua alur pembiayaan yang biasa di lakukan, yaitu pertama Nasabah yang mengajukan pembiayaan yang datang langsung ke kantor BMT KUBE Sejahtera, baik nasabah baru maupun lanjutan maka prosesnya benar-benar mengikuti alur dan ketentuan yang diterapkan oleh pihak BMT, yakni salah satunya nasabah harus benar-benar melengkapi formulir “perjanjian murabahah”. Tetapi
89
bagi nasabah yang mengajukan pembiayaan melalui marketing, maka untuk nasabah lama atau nasabah yang mengajukan pembiayan lanjutan, hal tersebut tidak berlaku. Dengan alasan pihak marketing sudah mempercayai nasabah tersebut, sehingga tidak perlu lagi mengisi formulir tersebut dan menyerahkan barang jaminan. Adapun Pembiayaan yang
tidak
menimbulkan
melengkapi kerugian
aplikasi pada
(akta
yang
perjanjian)
bersangkutan
maka yaitu
akan adanya
kemungkinan terjadinya kesalahpahaman di kemudian hari yang berujung kerugian finansial bagi BMT KUBE sejahtera. Karena akta adalah surat tanda bukti suatu tulisan yang ditandatangani dan diperuntukan membuktikan kebenaran apa yang tertera di dalamnya. Dan pembiayaan tanpa jaminan syah hukumnya asal ada ijab – kobul, akan tetapi Islam lebih menjaga kemungkinan terjadinya hubungan sebab akibat yang akan timbul di kemudian hari. Sedangkan untuk menyelesaikan sengketa yang ditimbulkan akibat hukum tersebut. Yaitu: yang pertama dengan cara kekeluargaan misalnya dengan cara memberi tempo, akad diulang atau dibuat perjanjian baru sesuai kesanggupan. Dan yang kedua dengan pendekatan hukum, yaitu diberi sangsi sesuai perjanjian yang telah disepakati bersama, atau mengadukan kasus tersebut kepada yang berwajib untuk diselesaikan melalui badan Arbitrase syariah.
90
2. SARAN-SARAN Dari analisis yang telah penulis lakukan tentang pandangan dari tempat objek penelitian, yakni BMT Kube Sejahtera 070 Palangka Raya mengenai permasalahan realisasi pembiayaan akad murabahah, penulis mencoba memberi saran tanpa bermaksud menggurui siapa pun: a. Dalam pengimplementasian fatwa-fatwa yang dkeluarkan oleh DSN, agar lebih memperdalam maksud dan tujuan tersebut, karena dengan benarbenar memahami, maka akan semakin syariah lah praktik-praktik ekonomi Islam. Dan tentunya, masyarakat juga akan semakin yakin dengan Lembaga Keuangan Syariah, tanpa ada rasa
keragu-raguan dan
menyamakannya dengan lembaga keuangan konvensional, walaupun sebenarnya sangat berbeda. b. Sistem jaminan dan praktik akad murabahah pada BMT Kube Sejahtera Unit
070
Palangka
Raya,
hendaknya
lebih
disempurnakan
dan
dikembangkan menjadi lebih baik lagi. Karena dengan semakin dimanajemen dengan baik, maka praktik akad murabahah semakin menjadi produk andalan bagi anggotanya (nasabah). Dan dalam aktivitasnya insyaAllah tidak akan terjadi kekacauan yang tidak pernah diharapkan. c. Mengenai Pembiayaan yang tidak melengkapi aplikasi (akta perjanjian) dan jaminan, penulis berharap agar dapat diperhatikan lagi, khususnya bagi para marketingnya. Sebaiknya untuk melengkapi aplikasi akta perjanjian yang sudah diterapkan oleh BMT, itu tidak hanya berlaku untuk
91
permohonan pembiayaan baru saja, tetapi harusnya juga berlaku untuk setiap pembiayaan, pembiayaan lama, perpanjangan dan lain sebagainya. Dan dari pihak BMT hendaknya memberikan teguran atau sanksi kepada marketing yang melalaikan atau tidak mematuhi aturan tersebut. d. Skripsi ini mungkin masih banyak terdapat kekurangan. Namun penulis berharap skripsi ini mempunyai manfaat bagi siapa pun, dan skripsi ini juga bisa menjadi perhatian, agar permasalahan-permasalahan syariah yang masih ada dapat diperbaiki menjadi syariah lagi.
92
DAFTAR PUSTAKA Abdurrahim, Ahim, Dalil-Dalil Naqli Seri Ekonomi Islam, Bantul: UPFE, 2001. Anam, Ahmad syaiful, Implementasi Hukum Jaminan Lembaga Keuangan Syariah” yang bertempat di BMT kota Semarang.2009. http://www.gunadarma.ac.id/library/articles/graduate/economy/2009/Ar tikel_10205429.pdf Ahmad, Fauzi, Praktek Akad Murabahah Perbankan Shari'ah dalam Persepektif Hukum Islam, 2009. Http://Etd.Eprints.Ums.Ac.Id/1752. Al-Mushlih, Abdullah Dan Sholah Ash-Shawi, Fikih Ekonomi Keuangan Islam, Penerjemah Abu Umar Basyir, Kata Pengantar Adiwarman A. Karim, Cet. I Jakarta : Darul Haq, 2004. Amiruddin, & Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004. Anwar, Syamsul, Hukum Perjanjian Syariah, (Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat), Jakarta:Rajawali Pres, 2010. Arikunto, Suharsimi, Manajemen Penelitian, Jakarta:PT Rhineka Cipta, 2003. Ascarya, akad & produk bank syariah, Jakarta: PT raja grafindo persada, 2007. Bahsan, M. Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Jakarta: CV. Rejeki agung, 2000. BMT, Profil Perkembang Lembaga, Palangka Raya: BMT Kube Sejahtera, 2009. Buku RAT BMT KUBE Sejahtera Tahun 2007. Chatamarrasjid, Ais, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta: Kencana, 2007. Departemen Agama, Al-Qur’an dan terjemahannya, Jakarta: Magfirah Pustaka. 2006. Erwin, Rudy T., Kamus Hukum, Jakrta:Sinar Grafika, 2008. Firdaus, Muhammad, N.H, Dkk., Memahami Akad-Akad Syari’ah, Cet. I, Jakarta : Renaisan, 2005. Ghufron, Sofiniyah, Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah, Jakarta: Renaisan anggota IKAPI, 2005.
93
http://kuliahade.wordpress.com/2010/04/18/hukum-jaminan-gambaran-umumjaminan/ di Akses, Senin 11 Juni 2012 Imaniyati, Neni Sri, Aspek-Aspek Hukum BMT, Bandung, Citra Adtya Bakti, 2010. Ismail,
Manajemen Perbankan: KENCANA, 2011.
Dari
Teori Menuju
Aplikasi,
Jakarta:
Jumhana, Muhammad, Hukum Perbankan di Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti, 2000. Karim, Adiwarman. A, Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan, jakarta: raja grafindo, 2011. Kusmiyati, Asmi Nur Siwi, Dalam Tesis yang Berjudul: Risiko Akad Dalam Pembiayaan Murabahah Pada BMT Di Yogyakarata (Dari Teori Ke Terapan), 2007. Journal.Uui. Ac.Id/Index.Php./JEI/ Article/ Viewfile/ 1045/970. Lexy. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004. M.taufikkur Rahman, Praktik Pembiayaan Murabahah Pada BMT Kube Sejahtera, Skripsi Jurusan Syariah Prodi Ekonomi Syariah STAIN Palangka Raya, 2011. Machmud, Amir & rukmana, Bank syariah (Teori, Kebijakan, Dan Studi Empiris Di Indonasia, jakarta: erlangga, 2010. Mardani, Ayat-ayat dan Hadits Ekonomi Syariah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Muljadi, kartini & Gunawan Widjaya, Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004. Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam, Jakrta: Kencana, 2006. Mustafa, Ahmad Al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi, diterjemahkan oleh Bahrun Abubakar dkk., Terjemahan Tafsir Al Maraghi, Cet. II ,Semarang : PT. Karya Toha Putra, Semarang, 1993. Nurbaya, Siti, Laporan Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan Integratif II, Palangka Raya: STAIN, 2011.
94
R. Subekti & R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: PT PRADNYA PARAMITA, 2005. Rais, Sasli, pegadaian syariah: konsep dan sistem operasional, jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2008. Rivai, Veitzhal, dan Andria Permata Veitzhal, Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi: Pemahaman Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008. Salam, Moch Faisal, Pertumbuhan Hukum Bisnis Syariah di Indonesia, Bandung: Pustaka Ilmu, 2006. Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia cet-1, Jakarta: Rajawali Press, 2004. Satrio, J., Hukum Jaminan, Hak Jaminan kebendaan, Bandung: PT Citra Aditiya Bakti, 2007. Soeratno dan Lincolin Arsyad, Metodologi Penelitian (Untuk Ekonomi dan Bisnis), Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003. Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, Yogyakarta: Libertty Offset, 1980. Subekti, R. & Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2005. Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif Cet ke-4, Bandung: CV. Alfabeta, 2010. Ustman, Sabian, Dasar-Dasar Sosiologi Hukum, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
