NAffiNA}f; PruMYU,ftAN PHIAIJI'WN KAWtlPrt:fHil[ TAHUN2OO7 NOMOR1S TENTANG IZIN PENGENDALIAN RETRIBUSI LIMBAHCAIR PEMBUANGAN
DIPHRBANYAKOLEH :
BAGIANHUKUM DAERAH SEKRETARIAT KAB.PELATAWAN
NTAHKABUPATENPELALAWAN PEMERI PERATURAN DAERAHKABUPATENPELALAWAN NOMOR18 TAHUN2OO7 TENTANG LIMBAHCAIR PEMBUANGAN SI IZIN PENGENDALIAN TUHANYANGMAHAESA DENGANRAHI{\AT
PELALAWAN, BUPATI karunia hidupmerupakan : a. bahwalingkungan dapat yang harus Tuhan Yang Maha Esa memenuhihajat hiduporangbanyakmaka pertu ditindungidan dipeliharaketestarian timbah fungsi dari pengaruhpembuangan suatuusahadanataukegiatan;
b. bahwadengansemakinmeningkatnyakegiata timbah ke media lingkungan pembuangan maka datam rangka pengendatian,guna umumdan menjaga kepentingan metindungi ketestarianl,ingkunganserta peningkatan AstiDaerah(PAD)'pertudipungut Pendapatan retribusi;
bahwa berdasarkanpertimbangansebagaimana dimaksuddatam huruf a dan b, pertu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi lzin PengendatianPembuangan LimbahCair; Me n g in g a: t
1 . Undang-undang Nomor12 Tahun1956tentang PembentukanDaerah Otonom Kabupaten datam lingkunganDaerahPropinsiSumatera Tengah(LembaranNegaraTahun1956Nomor 25);
2 . U n d a n g -u n d a n gN o mo r 11 Tahun 1974 tentang Pengairan(LembaranNegaraTahun 1974Nomor65, TambahanLembaranNegara Nomor3045);
3 . Undang-undang Nomor4 Tahun1984tentang Perindustrian(LembaranNegaratahun 19984 Nomor22, tambahantembaranNegaraNomor 3274); 4 . Undang-undang Nomor18 Tahun 1997tentang PajakDaerahdan RetribusiDaerah(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan LembaranNegaraNomor3685),sebagaimana tetah diubah denganUndang-Undang Nomor 34 Tahun2000 (LembarannegaraTahun2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 40481; 5 . Undang-undang Nomor23Tahun 1997tentang PengetolaanLingkunganHidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan LembaranNegaraNomor3699);
6 . Undang-undangNomor 53 Tahun 1999 KabupatenPatatawan, tentangPembentukan KabupatenRokan Hutu, KabupatenRokan Hitir, KabupatenSiak, KabupatenKarimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan tetah Singingidan Kota Batam,sebagaimana Nom or 13 d i u b a h d e n g a n U n d a n g- Undang Tahun 2000 (LembaranNegaraTahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor3968); Nomor10 Tahun 2004tentang 7 . Undang-undang gan g-undan PeraturanPerundan Pembentukan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, TambahanLembaranNegaraNomora389); tentang Nomor32Tahun2004 8 . Undang-undang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Lembaran Tahun2004Nomor125,Tambahan NegaraNomora$7); tentang Nomor33Tahun2004 9 . Undang-undang PerimbanganKeuanganAntara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran NegaraTahun 2004 Nomor 126 Tambahan LembaranNegaraNomor 4438);
10.PeraturanPemerintahNomor 25 Tahun Pemerintahdan 2000tentang Kewenangan DaerahOtonom Kewenangan Propinsi sebagai (LembaranNegaraTahun2000 Nomor 54, Tambahan lembaranNegara Nomor3952) ;
_-
Tahun2000 Nomor150 Pemerintah 11. Peraturan Tanahuntuk Kerusakan tentangPengendatian Biomassa Produksi ; Nomor66 Tahun2001 Pemerintah 12.Peraturan Negara Daerah(Lembaran tentangRetribusi Lembaran Tahun2001Nomor116,Tambahan NegaraNomor4139); 13.PeraturanPemerintahNomor 82 Tahun Air dan Kuatitas 2001tentangPengetotaan Air (Lembaran Pencemaran Pengendatian Tahun2001Nomor1537); Negara 14.Peraturan Daerah KabupatenPetatawan nomor07 Tahun2002 tanggal11 Januari dan Organisasi 2002tentangPembentukan Dampak Tata Kerja Badan Pengendatian Petatawan; DaerahKabupaten Lingkungan 15.Peraturan Daerah KabupatenPetatawan Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penyidik PegawaiNegeri Sipit (LembaranDaerah KabupatenPetatawanTahun 2004 Nomor 1 6 ).
4
Bersama DenganPersetujuan DAERAH RAKYAT PERWAKILAN DEWAN PELALAWAN KABUPATEN dan PELALAWAN BUPATI MEMUTUSKAN: n :
KABUPATEN PERATURAN DAEMH IZIN RETRIBUSI TENTANG PELALAWAN PENGENDALIANPEMBUANGANLIMBAH CAIR. BABI UMUM KETENTUAN
Pasal1 dengan: Daerahini yangdimaksud DatamPeraturan Petatawan.; 1. DaerahadatahKabupaten 2. PemerintahDaerah adatah Bupati Petatawandan perangkat daerah sebagai unsur penyetenggara pemerintahan daerah. Petalawan RakyatDaerahKabupaten 3. DewanPerwakitan rakyatdaerahsebagaiunsur adatahtembagaperwakitan pemerintahan daerah. penyetenggara 4. Pejabat adalah pegawaiyang diberi tugas tertentu di bidang RetribusiDaerahsesuaidenganperaturan yangbertaku. perundang-undangan
r DampakLingkunganDaerahyang 'r f]adanPengendatian setanjutnyadisingkatdenganBAPEDALDA adatahBadan Pengendatian Dampak LingkunganDaerah Kabupaten Petatawan. rr Badanadatahsuatu bentuk badanusahayang meliputi perseroanterbatas, PerseroanKomanditerperseroan lainnya,BadanUsahaMitik Negaraatau Daerahdengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan,Perkumputan, Firma, Kongsi,Koperasi,Yayasanatau Organisasiyang sejenis,Lembaga,Dana Pensiun,bentuk usaha tetap sertabentukbadanusahalainnya. /. Limbahadatahsisasuatuusahadan/ataukegiatanyang dibuangke media lingkunganhidup dan diduga dapat menurunkankuatitas lingkungandatam wujud padat, cair dan gas. ll. Limbahcair adatahtimbahyangdihasitkan oteh kegiatan rumahtangga,perkantorandan industri datam bentuk cair yangtidak memenuhibaku mutu timbahcair sesuai dengan peraturan perundangundanganyang bertaku untuk dibuangke sungaidan atau tanah. t). IPALadatahinstalasipengotahanair limbahyaitu suatu instatasiyangterdiri dari kotamkotampenampungan air ti m b a h 10.BakuMutu LingkunganHidup adalahukuranbatasatau kadarmakhlukhidup, zat, energi,atau komponenyang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemaryang ditenggangkeberadaannyadatam suatu sumber daya tertentu sebagaiunsurlingkunganhidup.
6
I l. Ba k uM u t u Li mb a ha d a ta hb a ta smaksim umkadaryang terdapat pada timbah yang diperkenankandibuangke r n e d i a[ i n g ku n g ahni d u p . I L lzin adatahizin pembuanganlimbah yang sudahdiotah tertebihdahutusehinggasesuaidenganbakumutu yang ditetapkan. I t . R e t r i b u s li z in P e n g e n d a ti aP n e mbuangan Limbah Cair adatahpembayaran atas jasa PemerintahDaerahdalam pemberian pembuangan rangka izin pengendatian [imbah Cairkepadapribadiatau badan. 14.Wajib Retribusiadatahorang pribadi atau badanyang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk metakukanpembayaranRetribusi. | 'r. Masa Retribusiadatah jangka waktu tertentu yang merupakan bataswaktuyangditetapkandatamizin yang diketuarkan. lf,. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang setanjutnya dapat disingkat SKRDadatah Surat Ketetapan yang menentukanbesarnyajumtah retribusiyangterutang. | /. SuratKetetapanRetribusiDaerahKurangBayarTambahan yangsetanjutnyadapat disingkatSKRDKBT adatahSurat Ketetapanyang menentukan tambahan atas jumtah Retribusiyangtetah ditetapkan. Itl. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLBadatah Surat Ketetapanyang menentukanjumtah ketebihanpembayaranretribusi,karenajumtah kredit retribusitebih besardari retribusiyangterutangatau tidak seharusnya terutang.
7 &'-,n
l',. SuratTagihanRetribusiDaerahyang setanjutnyadapat
Pasal4 ', r. lr , r pk e g i a t a n p e mb u a n g a nti mb a h cair sebagaimana per m ohonan, ya n gte ta hme n g ajukan , lrrrr , r k sduadt a mP a sa t3 cairsetetah p e mb u a n g an [imbah p e ng e n d a ti a n , lrlrcirk a ni z ' i n n n gd i te ta p ka n. rrrr. r r r e n upheir s ya ra taya Pasal5 LimbahCair diberikanoteh Pembuangan lrrrrPengendatian Itrrpatiatau Pejabatyangditunjuk. Pasal6 l,rt,r Cara dan PengajuanPermohonanlzin Pengendalian dim aksuddatam l\ . rrr b u a n g aLni mb a h C a i r se b a g a i mana Bupati. 2 dan Pasal3 ditetapkandenganKeputusan l',r.,;r[ Pasal7 (l) S e t i a po r a n g a ta u b a d a nya n g me l akukanpem buangan hiduptertebihdahutuharus timbahke media[ingkungan LimbahCair Pembuangan rnendapatIzin Pengendatian yang pejabat ditunjuk dari Bupati.Atau dimaksudpadaayat (/ ) Untukmemperolehizin sebagaimana (1), pemohonharus mengajukanpermohonantertutis kepadaBupatiatau pejabatyangditunjuk ( t ) lzinsebagaimana dimaksudpadaayat (1) diberikanuntuk satu kegiatanusahadan bertakusetamanyasepanjang memenuhibaku mutu air.
9 &l*-
Pasal8 dimaksuddatam Pasal2 diberikan (1) lzin sebagaimana secara tertutis dalam bentuk surat izin yang otehBupatiatau Pejabatyangditunjuk ditandatangani setetahditakukan masatahlingkungan dan menangani pemeriksaan lapanganyang dituangkandatamberita pemeriksaan. acara setiap 1(satu)tahun {l) Guna kepertuanpengendalian, Limbah Pembuangan lzinPengendatian sekatipemegang retribusi. wajibmendaftarulangdanmembayar padaayat(2) dimaksud (3) Pendaftaran Utangsebagaimana secaratertutiskepadaBupatidan harus,disampaikan atauPejabatyangditunjuk. Pasal9 atau penotakanizin diberikandatamjangka Persetuluan fvaktupatingtambat 30 (tiga putuh)hari kerja setetah permohonan diterimaBupatic.q. BAPEDALDA. Pasat10 (1)lzintidakbertakukarena: usahaberakhir; a. Kegiatan izin ; b. Pencabutan c. Tidakmetakukandaftarutang. (?)lzindicabutapabita: a. tidak metakukankegiatanusahasetamajangka waktu1 (satu)tahunsejakizin dikeluarkan ; yangberkaitandenganPasatpetanggaran b. Metakukan pasaldatamPeraturanDaerahini ;
10
umumdan atau dengankepentingan c. Bertentangan menyebabkanterjadinya kerusakan tingkungan hidup. Pasal11 (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud datamPasal10 ayat (2) ditakukanmetatui prosesperingatantertulis tertebihdahulusebanyak3 (tiga)kati dengantenggang 15 (timabetas)hari. waktumasing-masing (2) Apabitaperingatansebagaimana dimaksudpada ayat (1) tidak diindahkandilanjutkandenganpenghentian limbahuntukjangka kegiatanpembuangan sementara waktu6 (enam)hari. dimaksudpadaayat (2) (3) Jika pembekuan sebagaimana habisjangkawaktunyadan tidak ada usahaperbaikan, dicabut. makaizindimaksud BABIII RETRIBUSI NA'IM,OBJEKDANSUBJEK Pasat12 Pembuangan (1) DengannamaRetribusilzin Pengendalian Limbah Cair dipungut Retribusi atas setiap penggunaanya. LimbahCair. (2) ObyekRetribusi adatahizin Pembuangan Pasal13 SubjekRetribusiadatahOrang pribadi atau badanyang pembungan izin pengendatian limbahcair. memperoteh
11
BABIV RETRIBUSI GOLONGAN Pasal14 Limbah cair Pembuangan Retribusilzin Pengendatian retribusiperizinantertentu. dlgotongkan BABV JASA PENGGUNMN TINGKAT CARAMENGUKUR Pasat15 Tlngkat penggunaanjasa Retribusi lzin Pengendatian dan ktasifikasi LimbahCairdiukurberdasarkan pu'ibuungan Jenis. BABVI STRUKTUR PENETAPAN RINSIP RETRIBUSI TARIF DAN BESARNYA Pasal16 Prinsip penetapan tarif Retribusi lzin Pengendatian padatujuan untuk Limbahcair berdasarkan pembuangan menutup sebagianatau seturuh biayg penyetenggaraan pembuanglnlimbahcair' izin pengendatian pemberian BABVII TARIFRETRIBUSI DANBESARNYA STRUKTUR Pasal17 Limbah Pembuangan lzinPengendatian (1) SetiapPemberian CairdipungutRetribusi.
12
lzin PengendalianPembuanganLimbah Cair yang dikenakanRetribusisebagaiberikut:
JenisUsaha/Kegiatan
BiayaRetribusi/ Perizinan
usaha kegiatan lndustri usaha keci[>50m3h a. lndustri atau> 100m3h
540.000,1.080.000,-
menengah usaha b. lndustri >100m3hatau> 200m3h > 200m3/h / Usaha Besar c. Industri Sawit d. IndustriKetapa - 5 T o n ija m - 30Ton/ jam - 45Ton/ jam - 60Ton/ jam - 75Ton/ jam - 90Ton/ jam i jam - 120Ton e. lndustriPutp& Kertas - > 1 0 0 .0 0 0 m/h - > 1 5 0 .0 0 0 m3 /h - > 2 0 0 .0 0 0 m3 /h m3/h - > 250.000 m3/h- 350.000 m3/h - > 300.000
2.160.000,Rp. Rp.
486.000,' 2.916.000,'
Rp. Rp.
4.374.000,-
Rp. Rp.
5.832.000,' 7.290.000,-
8.748.000,' Rp. 11.664.000,' Rp.1.000.000.000,' Rp.1.500.000.000,' Rp.2.160.000.000,' Rp.2.700.000.000,' Rp.3.240.000.000,'
13
JenisUsaha/Kegiatan L
Industriusahakegiatan a. TipeD >10m3/hatau<50m3/h b. TipeC >50m3/hatau<100m3/h c. TipeB >100m3/hatau<200m3/h d. TipeA > 200m3/h
BiayaRetribusi/ Perizinan Rp. Rp. Rp. Rp.
'108.000, 540.000,1.080.000,2.160.000,-
Rp.
108.000,
Rp.
540.000,-
Rp.
1.080.000,-
Rp.
2.160.000,
Rp.
3.240.000,-
3 . HoteI a. HotetMetati>10m3/h atau < 50 13 /h b. HotelBintang'1>50m3/h atau< 100nm3/h 2 >100m3/h c. HotetBintang atau< 200m3/h d. HotelBintang3 > 200m3/h atau< 300m3/h 4 > 300m3 / h e. HotetBintang atau300m3/hatau< 400m3/h
BABVIII RETRIBUSI PEMUNGUTAN WILAYAH Pasal18 Wltayah pemungutan retribusi adatah Kabupaten Petatawan.
14
BABIX TATACARAPEMUNGUTAN Pasal19 tidakdapatdiborongkan. Retribusi (1) Pemungutan SKRDatau (2) Retribusidipungutdengan mengunakan tainyangdiPersamakan. dokumen datam dimaksud (3) Hasitpungutanretribusisebagaimana Pasat17disetorke KasDaerahsesuaidenganketentuan yangbertaku. BABX ADMINISTRASI SANKSI Pasal20 Datam hat wajib retribusi tidak membayartepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan Sanksi berupabungasebesar2%(duapersen)setiap Administrasi retribusiyangterutang,yangtidak atau butandari besarnya STRD. kurangbayardanditagihdenganmenggunakan BABXI TATACARAPEMBAYAMN Pasal21 (1 ) Pembayaran Retribusi yang terutang harus ditunasi
sekatigus.
15
15 setambat-tambatnya yangterutangditunasi (2) Retribusi (timabetas)hari sejakditerbitkansKRDataudokumen lainyangdisamakan. tempatpembayaran penyetoran, (3)Tatacarapembayaran, Bupati' diaturdenganPeraturan Retribusi BABXII TATACARAPENAGIHAN Pasal22 lain yang surat Teguran/Peringatan/surat (1) Pengetuaran ' ' penagihan sele-nissebagaiawal tindakanpetaksanaan segerasetetah7 (tujuh)hari sejak Retribusldiketuarkan jatuh temPoPembaYaran. (2) Datamjangka waktu 7 (tujuh) hari setetahtanggal lainyangsejenis,Wajib suratteguran/peringatan/surat yangterutang' RetribusiharusmetunasiRetribusi dimaksudpada ayat (1) (3) Surat teguran sebagaimana otehPejabatyangditunjuk. diketuarkan Pasal23 Bentuk-bentukform uti ryangdipergunakanuntukpetaksanaan dimaksuddatam penagihanRetribusiDaerahsebagaimana Pasal72ayat(1) ditetapkanotehBupati.
16
BABXIII MASARETRIBUSI DANSAAT RETRIBUSI TERHUTANG Pasal24 l'{asaRetribusiadatahjangkawaktutertentuyanglamanya dltetapkan oteh Kepata Daerah sebagai dasar untuk Terhutang. besarnyaRetribusi menetapkan Pasal25 SKRD Retribusiterhutangterjadi padasaatditerbitkannya tainyangdipersamakan. Itau dokumen 8A6 XIV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal26 pengurangan, (1) Bupatidapatmernberikan dan keringanan pembebasan Retribusi.
(2)Pemberian pengurangandan keringanan retribusi padaayat (1) denganmempersebagaimana, dimaksud hatikankemampuan masyarakat. (3)Tata cara pengurangan, keringanandan pembebasan Retribusi ditetapkanotehBupati.
17
BABXV KEBERATAN Pasa[27 keberatan (1) Wajib Retribusitertentu dapat mengajukan hanyakepadaBupatiatau Pejabatyangditunjuk atas ataudokumenlainyangdipersamakan. SKRD (2) Keberatandiajukan secara tertutis datam Bahasa yangjetas. dengandisertaiatasan-atasan Indonesia (3) Keberatanharusdiajukandatam jangkawaktu pating kecuati diterbitkan, SKRD tama2 (dua)butansejaktanggat apabita Wajib Retribusitertentu dapat menunjukan bahwajangkawaktu itu tidak dapat dipenuhikarena keadaandi luar kekuasaannya. tidakmenundakewaji banmembayar (4) Pengajuankeberatan penagihan retribusi. retribusidanpetaksanaan Pasal28 (1) Bupatidatamjangkawaktupatinglama6 (enam)butan sejaktanggatSuratKeberatanditerimaharusmemberi ataskeberatanyangdiajukan. keputusan dapatberupamenerima Bupatiataskeberatan (2) Keputusan seturuhnyaatau sebagian,menolak,atau menambah retribusiyangterutang. besarnya (3)Apabita jangka waktu sebagaimanadimaksudpada ayat (1) tetah tewat dan Bupatitidak memberisuatu keputusan,keberatanyangdiajukantersebutdianggap dikabutkan.
18
BABXVI RETRIBUSI PEMBAYARAN KELEBIHAN PENGEMBALIAN Pasal29 Retribusi,wajib retribusi {1) Atas ketebihanpembayaran pengembatian ketebihan permohonan dapatmengajukan RetribusikepadaBupati. pembayaran {l) Bupatidatamjangkawaktupatingtama6 (enam)butan pengembatian ketebihan sejakditerimanyapermohonan dimaksudpadaayaL pembayaran Retribusisebagaimana kePutusan. (1) harusmemberikan jangkawaktu sebagaimana dimaksud {3) ' Apabitadatam pada ayat (2) Bupatiatau Pejabattidak memberikan keputusan, permohonan pengembaliankelebihan Retribusidianggapdikabutkandan SKRDLB pembayaran harus diterbitkandatamwaktu pating lama 1 (satu) butan. (4) Apabita Wajib Retribusimempunyaiutang retribusi retribusisebagaimana tainnya,ketebihanpembayaran untuK padaayat (1) tangsung diperhitungkan dimaksud tersebut. retribusi utang metunasitertebihdahutu pembayaran retribusisebagaiketebihan (5) Pengembatian man dimaksudpadaayat (1) ditakukandatamjangka waktu pating lama 7 (dua) butan sejak terbitnya SKRDLB.
1g
pembayaran retribusi pengembatian ketebihan A;lrrllita (dua) butan sejak dllnkukansetetahtewat waktu 7 Bupatiatau Pejabatmemberikan tllierbitkanSKRDLB, bungasebesar2% (dua persen)sebutanatas frrrlr,rtan pembayaran ketebihan retribusi. kett.rtambatan BABXVII KADALUWARSA Pasal30 setetahmetampaui Retribusi,kadatuwarsa Perr;rgihan (tiga) sejak saat terhitung 3 tahun waktu farrgka Retribusi,kecuatiapabitaWajib Retribusi tetutangnya tindakpidanadibidangRetribusi. ftetakukan manadi maksud luwarsapenagihanRetribusisebagai fiacla (1) : apabila tertangguh Ayat atau; SuratTeguran l, Diterbitkan utangretribusidari WajibRetribusi b, Adapengakuan maupuntidaklangsung. baiklangsung BABXVIII PIUTANG TATACARAPENGHAPUSAN YANGKADALUWARSA RETRIBUSI Pasal31 Retribusiyangtidakmungkinditagihtagikarena I Fiut.rng hak untuk metakukanpenagihansudahkadatuwarsa dapatdihapus.
(2) Bupati menetapkanKeputusanpenghapusan Piutang RetribusiDaerahyang sudahkadatuarsa sebagaimana padaayat(1). dimaksud BABXIX INSTANSI PEMUNGUT Pasal32 (1) InstansipemungutRetribusilzin Pengendatian PemLimbahCairditetapkan buangan otehBupati. (2) Uangperangsang ataspungutan retribusiini ditetapkan sebesar 5 %(timapersen)darijumtahpungutan. BABXX PENGAWASAN Pasal33 Bupati menunjuk pejabat tertentu untuk metakukan pengawasan terhadappetaksanaan Peraturan Daerahini. BABXXI PENYIDIKAN Pasal34 (1) PejabatPegawaiNegeri Sipit tertentu ditingkungan PemerintahDaerahdiberi wewenangkhusussebagai penyidikantindak pidana Penyidikuntuk rnetakukan dibidang Retribusi Daerah, sebagaimana datam dimaksud yangbertaku. Undang-undang HukumAcaraPidana
21
(2) Wewenang Penyidiksebagaimana dimaksud datamayat (1)a d a ta h: a. menerima,mencari,mengumpulkan, dan menetiti keterangan atau taporanberkenaan dengantindak pidanadibidangRetribusiDaerahagarketerangan atau laporantersebutmenjaditebih tengkapdan jetas; b. menetiti, mencari, mengumputkan keteranganketeranganmengenaiorang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakrrkan sehubungan dengantindakpidanaRetribusi Daerah; c. memintaketerangandan bahanbukti dari orang pribadiataubadansehubungan dengan tindakpidana dibidangRetribusi Daerah; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaandengantindak pidanadibidangRetribusi Daerah; e. melakukan penggetedahan untuk mendapatkan bahanbukti pembukuan, pencatatan dandokumendokumenlain serta metakukanpenyitaanterhadap bahanbuktitersebut; f . meminta bantuan tenaga ahti datam rangka pelaksanaan tugaspenyidikan tindakpidanadibidang RetribusiDaerah; g. menyuruhberhenti dan/atau metarangseseorang meninggatkanruangan atau tempat pada saat pemeriksaansedangbertangsung dan memeriksa identitasorang dan/atau dokumenyang dibawa sebagaimana padahurufe; dimaksud
22
h. memotret seseorang yang berkaitandengantindak pidanaRetribusiDaerah; i. memanggi[oranguntuk didengarketerangannya dan diperiksasebagaitersangkaatau saksi; j. m e n g h e n ti kapne n yi d i ka n ; k. metakukantindakanlainyangpertuuntukkelancaran penyidikantindak pidanadibidangRetribusiDaerah menurutHukumyangbertanggung jawab. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1; memberitahukandimutainyapenyidikandan menyampaikan hasiI penyidikannyakepada penuntut Umum metatuiPenyidikPejabatPotisiNegaraRepubtik Indonesia sesuaidengan ketentuanyang diatur datam UndangundangHukumAcaraPidanayang bertaku. BABXXII KETENTUAN PIDANA Pasal35 (1) Barang siapa yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur datamPeraturanDaerahini diancam denganPidanakurunganpatinglama6 (enam)butanatal d e n d ap a t i n gb a n ya kR p . 5 0 .0 0 0 .0 00,( timaputuhjutz Rupiah),dengantidak mengurangikewajibannyauntuk membayarRetribusiyangterhutang. (2) Tindak Pidana sebagaimanadimaksud pada ayat (1) adatahpetanggaran. (3) Atau sesuaidenganketentuanperundang-undangar yang bertaku.
23
BABXXIII KETENTUAN PENUTUP Pasal36 Hat-hat yang belum diatur datam PeraturanDaerah ini akandiatur tebihinjut sepanjangmengenaipetaksanaannya denganPeraturanBupati. Pasal37 Peraturan Daerah ini diu n d a n g k a n .
mulai bertaku pada tanggat
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanDaerahini denganpenempatannya DaerahKabupatenPetatawan. Lembaran datam Ditetapkandi PangkatanKerinci padatanggat2 Oktober2007 BUPATIPELALAWAN, d .t.o T. AZMUNJAAFAR di Pangkatan Kerinci Di undangkan Padatanggat2 Oktober 2007 DAERAHKABUPATENPELALAWAN SEKRETARIS d .t.o HR T. KASROEN. LEMBAMN DAERAH KABUPATENPELALAWANTAHUN 2OO7 NO M O R1 8
24
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAHKABUPATEN PELALAWAN NOMOR18 TAHUN2OO7 TENTANG RETRIBUSI IZINPENGENDALIAN PEMBUANGAN LIMBAHCAIR I. UM U M Dalam usaha pengembanganotonomi daerah yang diatur datamUndang-undang Nomor32 Tahun2004tentang PemerintahanDaerah,guna menggalipotensidaerah dan penyetenggaran tugas-tugaspemerintahandan DPRDyang dibebankanAnggaran Pendapatan DaerahdanBetanjaDaerah sangatpertu menggatiPotensiDaerahyang bersumberdari RetribusiDaerah. Alam sebagairahmat TuhanYangMahaEsayang harus dapat dimanfaatkanuntuk memenuhihidup orang banyak dan dengansemakinmeningkatnyakegiatanpembuangan timbah ke sumber air maupun daratan, oteh perusahaan yangada maupunperoranganjika tidak terkendatikanakan menimbutkanberbagaikerusakandan bencana,untuk itu makadipandangpertudiatur dalamsuatuPeraturanDaerah tentang : RETRIBU5llZlN PENGENDALTAN PEMBUANGAN DANPEMANFMTAN LIMBAHyang nantinyasebagaipedoman untuk pembinaan,pengaturandan pengendatian terhadap sumber-sumber pencemaranserta pemasukan pendapatan daerahdari Retribusi
25
II. PASALDEMIPASAL Pasal1
Cukupjetas
Pasa[2
ObjekRetribusi yang adatahizinpengendalian diberikanpemerintah berdasarkan ketayakan dan baku mutu yang tetah ditentukandan kegiatanpembuangantimbah itu sendiri berdasarkanbesar votume timbah yang dibuang.
Pasal3
Cukupjetas
Pasal4
Cukupjelas
Pasal5
Cukupjetas
Pasal6
Cukupjelas
Pasat7
Cukupjetas
Pasal8
Cukupjelas
Pasal9
Cukupjetas
Pasal10
Cukupjetas
Pasa 1l 1
Cukupjetas
Pasat12
Ayat (1) : Sebetum perusahaanatau peroranganmembuangtimbah Cair ke suatu tempat, diwajibkanmendapatizin pembuangantimbah tersebut. Pengenaan Retribusi kepadaizin yangdiketuarkan.
26
Ayat(2)
Retribusipembuangan limbahcair sebelum timbah ini dibuang tetah diadakan pengecekanke tapangan.MengenaiBaku Mutuapakahsesuaidenganambang izinyang tetahditetapkandatamhat ini yangdikenai retribusiadatahdebityangdibuang.
Pasal13
Cukupjetas
Pasal14
Cukupjetas
Pasal15
Cukupjetas
Pasal16
Cukupjetas
Pasal17
Cukupjetas
Pasal18
Cukupjetas
Pasal19
Cukupjetas
Pasal20
Cukupjetas
Pasat21
Cukupjetas
Pasat22
Cukupjetas
Pasat23
Cukupjetas
Pasat24
Cukupjetas
Pasat25
Cukupjetas
27
Pasal26
:
Cukupjetas Ayat(1) Cukupjetas Ayat (2) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusidapat diberikan dengan mempertimbangkan,antara Iain kemampuan membayar WajibRetribusi. Ketidakmampuan Wajib Retribusiharus dibuktikandengan SuratKeterangan dariKepalaDesadanCamat setempat.
Ayat(3) Cukupjetas Pasal27
Cukupjetas
Pasal28
Cukupjetas
Pasal29
Cukupjetas
Pasal30
Cukupjetas
Pasal31
Cukupjetas
Padat32
Cukupjetas
Pasal33
Cukupjetas
28
Pasal34
: Cukupjetas
Pasat35
: Cukupjelas
Pasal36
: Cukupjetas : Cukupjetas
Pasat37
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATENPELALAWAN NOMOR17
29
