MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE (MAP) ( Bagian II )

Edisi Nopember II / 2010

www.pajak.asia / www.tcg.co.id

MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE (MAP)

Editorial

( Bagian II )

Dalam Pasal 32A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh) diatur bahwa pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak. Salam Jumpa Pembaca, Alhamdulillah, puji syukur senantiasa Redaksi panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hingga saat ini kita masih bisa berjumpa dengan pembaca melalui SPTaxNewsletter ini. Mudah-mudahan karya sederhana kami bisa memberikan manfaat bagi para pembaca. Dalam edisi kali ini, Redaksi SPTaxNewsletter akan mengetengahkan tema tentang Mutual Agreement Procedure (MAP) yang merupakan kelanjutan dari edisi sebelumnya. MAP merupakan prosedur administratif yang diatur dalam P3B untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penerapan P3B. Sebab dalam pel aksanaannya P3B bi sa menimbulkan permasalahan yang mungkin akan berakibat kerugian pada pihak- pihak yang terkait termasuk Wajib Pajak. Pemahaman atas MAP sangat penting sehingga wajib p aj a k dapat m eng amb i l langkah yang tepat jika hakhaknya di rugi kan aki b at penerapan P3B. Semoga tulisan ini bisa membantu pembaca dalam memahami dan melaksanakan MAP. Simak ulasannya! Salam Target, Redaksi

Dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) diatur mengenai Prosedur Persetujuan Bersama atau lazim disebut dengan Mutual Agreement Procedure (MAP). Untuk melaksanakan ketentuan dalam P3B mengenai MAP, telah ditetapkan prosedur baku sebagai petunjuk teknis pelaksanaannya yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-48/Pj/2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama (Mutual Agreement Procedure) Berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Peraturan Dirjen Pajak ini berlaku efektif sejak tanggal 3 November 2010. Tulisan ini adalah kelanjutan dari edisi sebelumnya. Seperti telah dijelaskan dalam edisi terdahulu, Mutual Agreement Procedure (MAP) adalah prosedur administratif yang diatur dalam P3B untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penerapan P3B. MAP dapat dilaksanakan atas inisiatif Direktur Jenderal Pajak (DJP) atau karena permintaan dari: 1. Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) Indonesia, 2. Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah menjadi WPDN Negara Mitra P3B, 3. Negara Mitra P3B. SPTaxNews edisi kali ini mengenai MAP yang dilaksanakan atas permintaan WNI yang telah menjadi WPDN Negara Mitra P3B, MAP atas permintaan Negara Mitra P3B dan MAP yang dilaksanakan atas inisiatif DJP.

Daftar Isi: Mutual Agreement Procedure…...……………………………..…...……... hal. 1 Jadwal Training SPT Nop—Des 2010...………………………………….. hal. 7

Jakarta:

Surabaya:

Medan:

Batam:

PT Suluh Prima Target Tanjung Mas Raya Blok B1 No.4 Tanjung Barat, Jak-Sel Tel. (021)780 3254/7112 2992 Fax. (021) 781 8456

PT Prakarsa Target Maxima Graha Pena Lt. 17 R.1709 Jl. A. Yani 88, Surabaya Tel. (031) 829 3464 / 827 1099 Fax. (031) 829 1091

Jl. Imam Bonjol No. 16 D Gd. Mandiri Lt 4 Medan Tel. (061) 821 4127 Fax (061) 821 4219

PT Target Solusi Perkasa Kompleks Trinusa Jaya Blok A No. 4 Mary Mart, Batam Center Tel. (0778) 477 563 Fax (0778) 466 995

i Red ak s

Wildan Permana, Tugiman Binsarjono, Abdul Rohim, Harto Subekti, Sugeng Kurniawan, Tomy Ardiansyah, Titin Pawira, Dery Saiful Rahmansyah, Tiwi Ayu

SPTaxNews is a product of Target Consulting Group

Halaman 2


MAP atas Permintaan WNI yang Menjadi WPDN Negara Mitra P3B Permintaan untuk melaksanakan MAP oleh WNI yang telah menjadi WPDN Negara Mitra P3B dapat diajukan dalam hal WNI tersebut dikenakan atau akan dikenakan pajak di Negara Mitra P3B yang lebih berat dibandingkan dengan yang dikenakan oleh Negara Mitra P3B kepada warganegaranya (kasus non diskriminasi berdasarkan ketentuan P3B yang berlaku). Permintaan untuk melaksanakan MAP dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dalam P3B yang berlaku. Proses MAP diawali dengan permohonan dari WNI yang telah menjadi WPDN Negara Mitra P3B/pemohon (lihat skema 1 dan skema 2). Permohonan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak (DJP) c.q. Direktur Peraturan Perpajakan II yang akan melakukan penelitian dan pertimbangan untuk melaksanakan MAP tersebut. Jika permintaan tersebut dapat diproses lebih lanjut untuk dikonsultasikan dengan Pejabat yang Berwenang di Negara Mitra P3B, maka Direktur Peraturan Perpajakan II mengirimkan permintaan MAP secara tertulis kepada Pejabat yang Berwenang di Negara Mitra P3B. Dalam rangka pelaksanaan MAP, Direktur Peraturan Perpajakan II dapat meminta penjelasan lebih lanjut kepada pemohon termasuk meminta dokumen-dokumen pendukung dan informasi yang diperlukan serta dapat meminta informasi atau bantuan dari direktorat lain, unit pelaksana teknis dan/atau unit vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Direktur Peraturan Perpajakan II atas nama DJP menolak permintaan pemohon jika permintaan untuk melaksanakan MAP disampaikan setelah melewati jangka waktu yang ditetapkan dalam P3B atau permintaan untuk melaksanakan MAP dimaksud tidak sesuai dengan ketentuan dalam P3B Indonesia yang berlaku. Penolakan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender sejak permintaan untuk melaksanakan MAP diterima. DJP dapat melakukan pertemuan konsultasi dengan pejabat yang berwenang dari Negara Mitra P3B untuk menindaklanjuti permintaan MAP. Sebelum dicapainya Persetujuan Bersama (Mutual Agreement/MA), DJP terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemohon mengenai isi rancangan MA untuk memperoleh konfirmasi bahwa pemohon dapat menerima isi rancangan MA tersebut. Konfirmasi harus diberikan SPTaxNews is a product of Target Consulting Group

Halaman 3


paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pemberitahuan disampaikan. DJP menyepakati MA dengan Negara Mitra P3B setelah pemohon memberikan konfirmasi bahwa yang bersangkutan dapat menerima kesepakatan tersebut. MA yang telah disepakati disampaikan secara tertulis kepada pemohon.

Jika MA mengakibatkan perubahan besarnya pajak yang terutang di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, dan Surat Keputusan Pengurangan atau Surat Keputusan Pembatalan surat ketetapan pajak, Direktur Jenderal Pajak melakukan pembetulan, pengurangan atau pembatalan atas surat ketetapan pajak atau surat keputusan tersebut. DJP menghentikan pelaksanaan MAP dan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemohon, paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender sejak penghentian diputuskan, jika: 1. Pemohon menyampaikan surat pembatalan permintaan MAP kepada DJP; 2. Pemohon tidak menyetujui isi rancangan MA; 3. Pemohon tidak memenuhi seluruh permintaan data, informasi, atau dokumen yang diperlukan oleh DJP; atau 4. Pemohon menyampaikan informasi yang tidak benar kepada DJP. Permohonan Permintaan untuk melaksanakan MAP disampaikan dengan permohonan secara tertulis kepada DJP c.q. Direktur Peraturan Perpajakan II dengan menyampaikan informasi sekurang-kurangnya mengenai: 1. Nama, alamat, dan kegiatan usaha pemohon; 2. Tindakan atau pengenaan pajak yang telah dilakukan oleh otoritas pajak Negara Mitra P3B yang dianggap lebih berat dibandingkan dengan tindakan atau pengenaan pajak yang dilakukan oleh otoritas pajak Negara Mitra P3B dimaksud kepada warga negaranya sendiri; 3. Tahun Pajak sehubungan dengan permintaan yang dilakukan; 4. Pihak yang dapat dihubungi dalam rangka tindak lanjut atas permohonan yang telah disampaikan;


Halaman 4


5. Nama kantor pajak Negara Mitra P3B, jika memungkinkan nama unit vertikal kantor pajak Negara Mitra P3B yang terkait. Permintaan harus dilampiri dengan dokumen-dokumen pendukung dan disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam P3B, yang dihitung setelah yang bersangkutan dikenakan atau akan dikenakan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam P3B. MAP atas Permintaan dari Negara Mitra P3B MAP dapat juga dilaksanakan atas permintaan dari Negara mitra P3B. Permintaan ini dilakukan antara lain dalam kondisi-kondisi sbb: A. DJP menerbitkan surat ketetapan pajak atas Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan dalam P3B; B. Terjadi koreksi Transfer Pricing di Indonesia atas WPLN yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia; C. Negara Mitra P3B meminta dilakukan Corresponding Adjustments sehubungan dengan koreksi Transfer Pricing yang dilakukan otoritas pajak negara yang bersangkutan atas wajib pajak dalam negerinya yang melakukan transaksi hubungan istimewa dengan WPDN Indonesia; D. Terjadi pemotongan pajak oleh wajib pajak di Indonesia yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan dalam P3B; E. Penentuan negara domisili dari wajib pajak yang mempunyai status sebagai WPDN Indonesia dan WPDN Negara Mitra P3B (Dual Residence). DJP c.q. Direktur Peraturan Perpajakan II memberitahukan permintaan untuk melaksanakan MAP kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak terkait terdaftar. Pemberitahuan tersebut meliputi informasi sbb: 1. Nama Negara Mitra P3B yang mengajukan permintaan untuk melaksanakan MAP; 2. Tanggal diterimanya permintaan MAP; 3. Nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan alamat BUT atau WPDN terkait; 4. Nama dan alamat WPDN Mitra P3B yang terlibat, dalam hal terjadi kasus Transfer Pricing; 5. Nama dan alamat Wajib Pajak terkait serta Tahun Pajak yang akan dibahas dalam kasus Dual Residence. DJP dapat menolak permintaan MAP yang diajukan oleh Negara Mitra P3B antara lain pada dua kondisi berikut: 1. Permintaan MAP yang berkaitan dengan koreksi Transfer Pricing yang dilakukan oleh Negara Mitra P3B yang bersangkutan, sedangkan dalam P3B tidak terdapat ketentuan mengenai Corresponding Adjustments. 2. Permintaan MAP sehubungan dengan Corresponding Adjusments sedangkan WPDN Indonesia terkait tidak mengajukan permintaan MAP kepada DJP. Dalam hal ini Direktur Peraturan Perpajakan II atas nama DJP meminta pernyataan secara tertulis dari WPDN Indonesia untuk memastikan bahwa yang bersangkutan tidak mengajukan permintaan MAP. Corresponding Adjustments adalah penyesuaian atas jumlah pajak yang terutang bagi wajib pajak suatu negara yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak negara mitra, yang dilakukan oleh otoritas pajak negara yang bersangkutan sehubungan dengan koreksi Transfer Pricing yang dilakukan oleh otoritas pajak negara mitra (primary adjustments), sehingga alokasi keuntungan pada dua negara atau yurisdiksi tersebut konsisten, dengan tujuan untuk menghilangkan pengenaan pajak berganda. Jika pokok permintaan MAP dari Negara Mitra P3B adalah pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan oleh Wajib Pajak di Indonesia yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan P3B, Direktur Peraturan Perpajakan II menyampaikan secara tertulis kepada Wajib Pajak dimaksud mengenai permintaan MAP dari Negara Mitra P3B dan dapat meminta penjelasan mengenai dasar pemotongan atau pemungutan pajak, substansi transaksi, dan meminta dokumen yang diperlukan melalui KPP tempat wajib pajak terdaftar. Dalam menindaklanjuti permintaan MAP, Direktur Peraturan Perpajakan II dapat meminta informasi atau bantuan dari direktorat lain, unit pelaksana teknis dan/atau unit vertikal di Iingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Jika dipandang perlu atau atas permintaan Negara Mitra P3B, DJP dapat melakukan pertemuan konsultasi dengan Pejabat yang


Halaman 5


Berwenang dari Negara Mitra P3B. Setelah DJP menyepakati MA dengan Negara Mitra P3B, Direktur Peraturan Perpajakan II segera menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak terkait terdaftar. Selanjutnya Kepala KPP segera menyampaikan MA secara tertulis kepada Wajib Pajak. MA yang mengakibatkan perubahan besarnya pajak yang terutang di Indonesia dalam surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Pembetulan, dan Surat Keputusan Pengurangan atau Surat Keputusan Pembatalan surat ketetapan pajak, akan di tindaklanjuti oleh DJP dengan melakukan pembetulan, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak atau surat keputusan tersebut. Sedangkan MA yang berkaitan dengan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan di Indonesia, dapat ditindak lanjuti dengan prosedur atau tata cara pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. DJP dapat menolak atau menghentikan pelaksanaan MAP pada kondisi-kondisi berikut: 1. Permintaan MAP disampaikan setelah batas waktu pelaksanaan MAP sebagaimana ditetapkan dalam P3B, 2. Pokok permohonan yang diajukan tidak termasuk ke dalam ruang lingkup MAP sebagaimana diatur dalam P3B yang berlaku, 3. Negara Mitra P3B membatalkan permintaan MAP, 4. Permintaan melaksanakan MAP terkait dengan BUT di Indonesia dan BUT tersebut mengajukan permohonan keberatan atau permohonan banding, 5. WPDN Indonesia yang terkait dengan permintaan MAP sehubungan dengan koreksi Transfer Pricing yang dilakukan oleh otoritas pajak Negara Mitra P3B atas Wajib Pajak Dalam Negerinya tidak mengajukan permohonan MAP, 6. Wajib Pajak yang diterbitkan surat ketetapan pajak oleh DJP yang menjadi fokus dari permintaan MAP tidak memberikan seluruh dokumen yang diperlukan, 7. Direktorat Jenderal Pajak tidak mungkin untuk mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk melaksanakan konsultasi dalam rangka MAP karena telah terlewatinya waktu yang lama setelah penerbitan surat ketetapan pajak di Indonesia, 8. Terdapat indikasi kuat bahwa pelaksanaan konsultasi dalam rangka MAP tidak akan menghasilkan keputusan yang tepat. Jika DJP dan Pejabat yang Berwenang dari Negara Mitra P3B bersepakat untuk menghentikan pelaksanaan MAP, Direktur Peraturan Perpajakan II menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada wajib pajak terkait . Pelaksanaan MAP dalam Kondisi Tertentu Jika permintaan MAP terkait dengan BUT di Indonesia dan BUT tersebut juga mengajukan permohonan pembetulan atau permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak, maka DJP dapat melaksanakan MAP dan dengan tetap memproses permohonan pembetulan atau permohonan pengurangan, atau pembatalan surat ketetapan pajak. Jika pelaksanaan MAP menghasilkan Mutual Agreement (MA) sebelum dikeluarkannya keputusan atas permohonan pembetulan atau permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak tersebut, maka MA tersebut dituangkan dalam keputusan DJP atas permohonan pembetulan atau permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak. Jika pelaksanaan MAP belum menghasilkan MA dan wajib pajak terkait mengajukan permohonan keberatan kepada DJP atau permohonan banding kepada badan peradilan pajak, DJP menghentikan pelaksanaan MAP dan memberitahukan secara tertulis kepada Negara Mitra P3B yang mengajukan permintaan MAP. MAP atas Inisiatif DJP DJP dapat mengajukan permintaan untuk melaksanakan MAP kepada negara mitra P3B tanpa didahului dengan permintaan dari WPDN Indonesia atau dari negara mitra P3B, dalam rangka untuk: 1. Meninjau ulang (me-review) MA yang telah disepakati sebelumnya karena terdapat indikasi ketidakbenaran informasi atau dokumen yang diajukan oleh WPDN Indonesia maupun Negara Mitra P3B, 2. Meminta dilakukan Corresponding Adjustments atas koreksi Transfer Pricing yang dilakukan oleh DJP kepada WPDN Indonesia sehubungan dengan transaksi hubungan istimewa dengan WPDN Negara Mitra P3B, 3. Membuat penafsiran atas suatu ketentuan tertentu dalam P3B yang diperlukan dalam pelaksanaan P3B yang bersangkutan ; atau 4. Melaksanakan hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka melaksanakan ketentuan P3B. SPTaxNews is a product of Target Consulting Group

Halaman 6


Dalam pelaksanaannya Direktur Peraturan Perpajakan II dapat meminta dokumen dan/atau informasi tambahan yang terkait dengan MAP dari WPDN Indonesia secara langsung atau melalui KPP tempat WPDN Indonesia tersebut terdaftar. Jika permintaan DJP untuk melaksanakan MAP berkaitan dengan WPDN Indonesia, Direktur Peraturan Perpajakan II memberitahukan secara tertulis kepada WPDN terkait mengenai: 1. Tanggal pengajuan permintaan untuk melaksanakan MAP, 2. Nama Negara Mitra P3B yang terkait, 3. Pokok-pokok yang diajukan dalam surat permintaan MAP, 4. Argumentasi pengajuan permintaan MAP, 5. Informasi lain yang diperlukan. Jika dipandang perlu DJP dapat melakukan pertemuan konsultasi dengan pejabat yang berwenang dari negara mitra P3B untuk menindaklanjuti MAP tersebut. Setelah tercapai MA dengan negara mitra P3B yang berkaitan dengan WPDN Indonesia, Direktur Peraturan Perpajakan II menyampaikan MA secara tertulis kepada WPDN Indonesia terkait. Jika pelaksanaan MAP yang berkaitan dengan WPDN Indonesia dihentikan tanpa menghasilkan MA, maka Direktur Peraturan Perpajakan II menyampaikan pemberitahuan penghentian MAP kepada WPDN Indonesia terkait. DJP mengembalikan dokumen wajib pajak yang disampaikan dalam rangka pelaksanaan MAP setelah dihasilkan MA atau jika MAP batal untuk dilaksanakan atau dihentikan. Penutup Prosedur Persetujuan Bersama atau Mutual Agreement Procedure (MAP) adalah prosedur administratif yang diatur dalam P3B untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penerapan P3B. MAP dilaksanakan atas inisiatif Direktur Jenderal Pajak atau karena permintaan dari WPDN Indonesia, permintaan WNI yang telah menjadi WPDN Negara Mitra P3B atau atas permintaan Negara Mitra P3B. Permohonan untuk melaksanakan MAP oleh WNI yang telah menjadi WPDN Negara Mitra P3B disampaikan kepada DJP c.q. Direktur Peraturan Perpajakan II. Jika permintaan tersebut dapat diproses lebih lanjut untuk dikonsultasikan dengan Pejabat yang Berwenang di Negara Mitra P3B, Direktur Peraturan Perpajakan II mengirimkan permintaan MAP secara tertulis kepada pejabat yang berwenang di negara mitra P3B. Sebelum dicapainya Persetujuan Bersama (Mutual Agreement/MA), DJP terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemohon mengenai isi rancangan MA untuk memperoleh konfirmasi bahwa pemohon dapat menerima isi rancangan MA tersebut. DJP menyepakati MA dengan Negara Mitra P3B setelah pemohon memberikan konfirmasi bahwa yang bersangkutan dapat menerima kesepakatan tersebut. MA yang telah disepakati disampaikan secara tertulis kepada pemohon. DJP dapat melaksanakan MAP atas permintaan dari Negara mitra P3B. DJP dapat menolak permintaan MAP sehubungan dengan Corresponding Adjusments dalam hal WPDN Indonesia yang terkait tidak mengajukan permintaan MAP kepada DJP. Jika permintaan MAP dari Negara Mitra P3B terkait dengan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan oleh wajib pajak di Indonesia, Direktur Peraturan Perpajakan II menyampaikan secara tertulis kepada wajib pajak dimaksud mengenai permintaan MAP dari negara mitra P3B dan dapat meminta penjelasan dan meminta dokumen yang diperlukan. DJP juga dapat melaksanakan MAP atas inisiatif sendiri. Dalam pelaksanaanya Direktur Peraturan Perpajakan II dapat meminta dokumen dan/atau informasi tambahan yang terkait dengan MAP dari WPDN Indonesia secara langsung atau melalui KPP tempat WPDN Indonesia tersebut terdaftar. DJP mengembalikan dokumen Wajib Pajak yang disamSPTaxNews is a product of Target Consulting Group

Halaman 7


paikan dalam rangka pelaksanaan MAP setelah dicapai MA atau jika MAP batal untuk dilaksanakan atau dihentikan.

Jadwal Pelatihan Nop - Des 2010

Doorpri ze

Me narik..

.!

1

11 - 12 Nop

With Holding Tax & ESPT

Batam

2

10 - 12 Nop

I F R S - Best Practice

Jakarta

3

10 - 11 Nop

PPN 2010 : Penyusunan Form SPT Masa PPN Baru + ESPT(2hari)

Jakarta

4

15 Nopember

Tax Treaty VS Transfer Pricing

Jakarta

5

16 Nopember

Update PPh Pasal 21: Cara Penghitungan SPT Masa

Jakarta

6

24 - 25 Nop

PPN 2010 : Penyusunan Form SPT Masa PPN Baru + ESPT(2hari)

Jakarta

7

29 - 30 Nop

Creative Accounting & Tax Management Dlm Upaya Penghematan Pajak

Jakarta

8

29 Nopember

PSAK 46: Dampak Harmonisasi PSAK VS IFRS

Jakarta

9

30 Nopember

PPN 2010 : Penyusunan Form SPT Masa PPN Baru, Form 1111 & 1111 DM (1 hari)

Jakarta

10

1 - 2 Desember

IFRS—Best Practice

Jakarta

11

9 Desember

Tax Clinic PPN: “Bagaimana Memahami SPT Masa PPN Baru”

Jakarta

12

13 Desember

Update PPh Pasal 21: Cara Penghituangan SPT Masa

Jakarta

13

14 - 15 Des

PPN 2010 : Penyusunan Form SPT Masa PPN Baru, Form 1111 & 1111 DM (1 hari)

MEDAN

14

13 Desember

PSAK 46: Dampak Harmonisasi PSAK VS IFRS

BATAM

15

14 Desember

Update PPH Pasal 21: Cara Penghitungan SPT Masa

BATAM

16

15 - 16 Desember

PPN 2010: Penyusunan Form SPT Masa PPn Baru + E-SPT (2 Hari)

Denpasar

Informasi Hubungi: Divisi Marketing SPT Jakarta 021 - 780 3254 Fax: 021 - 781 8456

Kurs Pajak Mingguan Periode

Sampai Dengan

USD

SGD

EUR

JPY (100)

15 Nop 10

21 Nop 10

8.903,00

6.911,84

12.258,18

10.865,27

22 Nop 10

28 Nop 10

8.967,00

6.894,93

12.173,60

10.761,69

CNY 1.340,49 1.350,59

Sumber: Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1041/KM.1/2010 dan KMK Nomor 1052/KM.1/2010

SPTaxNews adalah produk publikasi berkala yang diterbitkan oleh Target Cosulting Group (TCG) untuk para Member yang berisikan pembahasan mengenai seputar berita dan peraturan pajak terbaru (beserta implikasinya) dalam bentuk artikel. Materi yang disajikan semata -mata untuk kepentingan pemberian informasi dan bukan merupakan opini resmi kami dalam pengambilan keputusan yang bersifat strategis **** SPTaxNews is a product of Target Consulting Group

MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE (MAP) ( Bagian II )

Recommend Documents