Musyawarah Nasional III Himpunan Ma Masyarakat syarakat Nias Indonesia (MUNAS HIMNI ) Gunungsitoli - Kepulauan Nias Juli 2011
Page 1 of 21
Lampiran Surat Keputusan MUNAS III HIMNI Tahun 2011.
ANGGARAN DASAR HIMPUNAN MASYARAKAT NIAS INDONESIA ( HIMNI ) PEMBUKAAN Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, serta didorong oleh keinginan luhur untuk menghimpun masyarakat Nias dalam suatu wadah organisasi, agar semakin terjalin persatuan, kesatuan dan semangat persaudaraan antar sesama masyarakat Nias di seluruh Indonesia. Bahwa melalui organisasi ini, diharapkan seluruh masyarakat Nias dimanapun berada dapat dihimpun untuk merumuskan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat Nias sehingga berperan aktif dalam membangun Kepulauan Nias, sekaligus melakukan fungsi kontrol sosial secara santun namun kritis, korektif, konstruktif sehingga pemerintah daerah di Kepulauan Nias dapat melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan secara adil dan merata yang berorientasi pada kesejahteraan masyakarat Nias secara keseluruhan. Bahwa dalam usaha menjalankan fungsinya tersebut, diharapkan organisasi ini peduli dan berperan aktif meningkatkan sumber daya yang dimiliki Kepulauan Nias dan masyarakat Kepulauan Nias, menumbuhkembangkan kreatifitas, melestarikan dan mengembangkan seni dan budaya. Bahwa untuk mewujudkan tujuan dimaksud, maka sebagian masyarakat Kepulauan Nias yang berdomisili di Jakarta, Bekasi dan Tangerang pada tanggal 28 Januari 2000 di Jakarta, menyatakan berhimpun dalam suatu wadah organisasi yang memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. BAB I NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1 Organisasi bernama : Himpunan Masyarakat Nias Indonesia, disingkat HIMNI Pasal 2 Himpunan Masyarakat Nias Indonesia (HIMNI) didirikan pada tanggal 28 Januari 2000, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Pasal 3 Tempat kedudukan Himpunan Masyarakat Nias Indonesia (HIMNI) berpusat di Ibukota Negara Republik Indonesia.
Page 2 of 21
BAB II DASAR, BENTUK DAN SIFAT ORGANISASI Pasal 4 Himpunan Masyarakat Nias Indonesia (HIMNI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 5 Himpunan Masyarakat Nias Indonesia (HIMNI) adalah wadah berhimpun masyarakat Nias, berbentuk organisasi kemasyarakatan, bersifat independen dan terbuka untuk seluruh masyarakat Kepulauan Nias. BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 6 Maksud berdirinya Himpunan Masyarakat Nias Indonesia (HIMNI) adalah untuk menggalang persatuan dan kesatuan antar sesama masyarakat Nias di seluruh Indonesia maupun yang berdomisili diluar Indonesia. Pasal 7 Tujuan Himpunan Masyarakat Nias Indonesia (HIMNI) adalah : 1. Menghimpun masyarakat Kepulauan Nias dimanapun berada untuk bersatu dalam satu wadah organisasi kemasyarakatan bernama HIMNI. 2. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia dan pemanfaatan Sumber Daya Alam dalam upaya peningkatan taraf hidup Masyarakat Kepulauan Nias. 3. Menumbuhkembangkan kreativitas yang dimiliki masyarakat serta melestarikan dan mengembangkan Seni dan Budaya Kepulauan Nias. 4. Memberikan sumbangan pemikiran positif yang bertujuan untuk memberdayakan Masyarakat Kepulauan Nias.
BAB IV F U N G S I Pasal 8 Fungsi berdirinya Himpunan Masyarakat Nias Indonesia (HIMNI) adalah : 1. Merumuskan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat Kepulauan Nias secara proaktif dan proporsional. 2. Memberdayakan dan menggerakkan masyarakat Kepulauan Nias secara konstruktif untuk berperan aktif dalam mensukseskan proses pembangunan nasional khususnya pembangunan daerah Kepulauan Nias. 3. Berpartisipasi dalam usaha pembangunan Kepulauan Nias yang diselenggarakan oleh pemerintah dan melakukan kontrol sosial secara kritis, korektif, konstruktif dan konsepsional.
Page 3 of 21
BAB V KEDAULATAN Pasal 9 Kedaulatan Himpunan Masyarakat Nias Indonesia (HIMNI) berada di tangan Anggota dan dilaksanakan sepenuhnya dalam Musyawarah Nasional (MUNAS) Himpunan Masyarakat Nias Indonesia (HIMNI). BAB VI RUANG LINGKUP ORGANISASI Pasal 10 Ruang lingkup organisasi Himpunan Masyarakat Nias Indonesia (HIMNI) meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Struktur kepengurusan organisasi terdiri dari : 1. Di tingkat Nasional disebut Dewan Pengurus Pusat, yang selanjutnya disingkat DPP. 2. Di tingkat Provinsi disebut Dewan Pengurus Daerah yang selanjutnya disingkat DPD sedangkan di Kepulauan Nias disebut Dewan Pengurus Daerah Khusus yang selanjutnya disingkat DPDK. 3. Di Tingkat Kabupaten dan Kota disebut Dewan Pengurus Cabang yang selanjutnya disingkat DPC. BAB VII VII PENGURUS HIMPUNAN HIMPUNAN MASYARAKAT NIAS INDONESIA Pasal 11 Pengurus Himpunan Masyarakat Nias Indonesia (HIMNI) terdiri dari : 1. Dewan Pengurus Pusat (DPP) berkedudukan di Ibukota Negara, dipilih dan ditetapkan serta dilantik dalam Musyarawarah Nasional (MUNAS). 2. Dewan Pengurus Daerah (DPD) berkedudukan di ibukota Provinsi dipilih dalam Musyawarah Daerah (MUSDA) dan ditetapkan serta dilantik oleh DPP HIMNI. 3. Dewan Pengurus Cabang (DPC) berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dipilih dalam Musyawarah Cabang (MUSCAB) dan ditetapkan oleh DPP HIMNI serta dilantik oleh DPD HIMNI. 4. Dewan Pengurus Daerah Khusus (DPDK) berkedudukan di Kota Gunungsitoli dipilih dalam Musyawarah Daerah (MUSDA) untuk kemudian ditetapkan serta dilantik oleh DPP HIMNI. 5. Hal-hal yang belum diatur dalam pasal ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Himpunan Masyarakat Nias Indonesia (ART HIMNI).
Page 4 of 21
BAB VIII VIII MAJELIS PERTIMBANGAN ORGANISASI (MPO) Pasal 12 1. Majelis Pertimbangan Organisasi yang selanjutnya di singkat MPO, hanya dibentuk di tingkat pusat. 2. Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) bertugas, berfungsi dan berwenang memberi pertimbangan yang bersifat strategis kepada DPP HIMNI berdasarkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan Musyawarah Nasional. 3. Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) dipilih oleh Tim Formatur dan disahkan dalam Musyawarah Nasional yang strukturnya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga HIMNI. 4. Pertimbangan yang diberikan Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. 5. Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) tidak dapat mengintervensi dan atau menganulir keputusan DPP HIMNI. 6. Dalam Munas HIMNI, status Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) ditetapkan sebagai peserta peninjau dan memiliki hak suara memilih namun tidak dapat dipilih, kecuali mendapat rekomendasi/penugasan dari Dewan Pengurus Pusat Hiimpunan Masyarakat Nias Indonesia (DPP HIMNI. 7. Pengurus Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) terdiri dari mantan pengurus HIMNI dan tokoh masyarakat Nias serta pihak lain yang terus menerus memberi perhatian khusus terhadap Nias. 8. Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) berjumlah sebanyak-banyaknya sebelas (11) orang yang strukturnya terdiri dari satu orang ketua, dua orang wakil ketua, satu orang sekretaris dan selebihnya anggota 9. Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) berhak mengundang Dewan Pengurus Pusat Himpunan Masyarakat Nias Indonesia (DPP HIMNI). 10. Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) berhak mengusulkan kepada Dewan Pengurus Pusat Himpunan Masyarakat Nias Indonesia (DPP HIMNI) untuk melaksanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) 11. Berakhirnya kepengurusan Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) bersamaan berakhirnya Masa kepengurusan Dewan Pengurus Pusat Himpunan Masyarakat Nias Indonesia (DPP HIMNI) 12. Laporan Kerja Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) disampaikan pada Musyawarah Nasional (MUNAS). BAB IX KEANGGOTAAN Pasal 13 Anggota Himpunan Masyarakat Nias Indonesia terdiri dari : 1. Anggota Biasa 2. Anggota Luar Biasa 3. Anggota Kehormatan Page 5 of 21
Pasal 14 Syarat menjadi anggota Himpunan Masyarakat Nias Indonesia (HIMNI) ialah : 1. Masyarakat Nias. 2. Menerima Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan Himpunan Masyarakat Nias Indonesia (HIMNI) lainnya.
BAB X WILAYAH ORGANISASI Pasal 15 1. Wilayah organisasi meliputi seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia. 2. Wilayah organisasi dibagi atas tingkatan sebagai berikut: a. Pusat Organisasi untuk tingkat Nasional disebut Dewan Pengurus Pusat disingkat DPP b. Organisasi untuk tingkat Provinsi disebut Dewan Pengurus Daerah disingkat DPD dan khusus di kepulauan nias disebut Dewan Pengurus Daerah Khusus (DPDK). c. Cabang Organisasi untuk wilayah Daerah Tingkat Kabupaten dan Kota disebut Dewan Pengurus Cabang disingkat DPC. BAB X MUSYAWARAH NASIONAL (MUNAS) Pasal 16 1. Musyawarah Nasional (Munas) adalah forum tertinggi dalam organisasi. 2. Musyawarah Nasional (Munas) diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) sekali dalam 4 (empat) tahun. 3. Musyawarah Nasional (Munas) dipimpin oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) sebelum pimpian persidangan Munas dipilih dari dan oleh peserta Munas. 4. Peserta Musyawarah Nasional (Munas) terdiri dari utusan dan peninjau. 5. Utusan Musyawarah Nasional (Munas) mempunyai hak suara dan hak bicara yang terdiri dari utusan DPP, DPD, DPDK, DPC dan MPO. 6. Peninjau Musyawarah Nasional (Munas) mempunyai hak bicara dan tidak mempunyai hak suara. 7. Musyawarah Nasional (Munas) dinyatakan sah apabila : a. Diselenggarakan oleh DPP b. Dihadiri oleh DPP, MPO, dan ½ + 1 (setengah ditambah satu) dari jumlah DPD dan DPC yang ada. 8. Tata cara dan mekanisme penggunaan hak suara dan hak bicara akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
Page 6 of 21
Pasal 17 Musyawarah Nasional Himpunan Masyarakat Nias Indonesia (Munas HIMNI) mempunyai wewenang : 1. Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. 2. Menetapkan Program Kerja Organisasi. 3. Menilai Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Pusat. 4. Memilih, menetapkan dan melantik Dewan Pengurus Pusat. 5. Mengesahkan MPO. 6. Membuat dan menetapkan materi-materi Munas yang di anggap perlu. Pasal 18 Dalam keadaan mendesak, Organisasi dapat menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub)dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Yang dimaksud dengan Musyawarah Nasional Luar Biasa adalah jika memenuhi kriteria sebagai berikut : a. DPP terbukti melanggar AD/ART dan Keputusan-keputusan MUNAS. b. Eksistensi organisasi dalam keadaan terancam. c. Terjadi kevakuman / stagnasi kepengurusan. 2. Diselenggarakan oleh DPP HIMNI berdasarkan permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jurnlah DPD dan DPC atau atas permintaan DPP dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah DPD dan DPC . 3. Berdasarkan usulan dari MPO dan memenuhi syarat butir (2) pasal ini. 4. Musyawarah Nasional Luar Biasa mempunyai kewenangan yang sama dengan Musyawarah Nasional sebagaimana diatur dalam pasal (16 dan 17) Anggaran Dasar ini. BAB X MUSYAWARAH DAERAH Pasal 19 1. Musyawarah Daerah disingkat dengan MUSDA merupakan forum tertinggi pada tingkat daerah. 2. Musyawarah Daerah (Musda) diadakan sekali dalam 4 (empat) tahun. 3. Musyawarah Daerah dinyatakan sah apabila : a. Diselenggarakan oleh DPD dengan persetujuan DPP b. Dihadiri oleh pengurus DPP, dan ½ + 1 (setengah ditambah satu) dari jumlah DPC yang ada. Pasal 20 Musyawarah Daerah mempunyai wewenang : 1. Menilai Laporan Pertanggungjawaban DPD/DPDK 2. Menetapkan Program Kerja Daerah/ Daerah Khusus 3. Memilih Dewan Pengurus Daerah/ Daerah Khusus 4. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya dari Musyawarah Daerah.
Page 7 of 21
Pasal 21 Dalam keadaan mendesak, Organisasi dapat menyelenggarakan Musyawarah Daerah Luar Biasa (MUSDALUB) dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Yang dimaksud dengan Musyawarah Daerah Luar Biasa adalah jika memenuhi kriteria sebagai berikut : a. DPD terbukti melanggar AD/ART dan Keputusan-keputusan Musyawarah Daerah (MUSDA). b. Eksistensi organisasi dalam keadaan terancam. c. Terjadi kevakuman / stagnasi kepengurusan. 2. Diselenggarakan oleh DPP HIMNI berdasarkan permintaan sekurang-kurangnya ½ + 1 (setengah ditambah satu) dari jurnlah DPC atau atas permintaan DPD dengan persetujuan sekurang-kurangnya ½ + 1 (setengah ditambah satu) dari jumlah DPC yang ada. 3. Musyawarah Daerah Luar Biasa mempunyai kewenangan yang sama dengan Musyawarah Daerah sebagaimana diatur dalam pasal 20 Anggaran Dasar ini. BAB XI MUSYAWARAH CABANG Pasal 22 1. Musyawarah Cabang disingkat dengan MUSCAB merupakan forum tertinggi pada tingkat cabang. 2. Musyawarah Cabang diadakan sekali dalam 4 (empat) tahun. 3. Musyawarah Cabang dinyatakan sah apabila : a. Diselenggarakan oleh DPC dengan persetujuan DPD b. Dihadiri oleh pengurus DPD, dan ½ + 1 (setengah ditambah satu) dari jumlah pengurus DPC yang ada. Pasal 23 Musyawarah Cabang mempunyai kewenangan : 1. Menilai Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Cabang. 2. Menetapkan Program Kerja Cabang. 3. Memilih Dewan Pimpinan Cabang. 4. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya dari Musyawarah Cabang.
Pasal 24 Dalam keadaan mendesak, Organisasi dapat menyelenggarakan Musyawarah Cabang Luar Biasa dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Yang dimaksud dengan Musyawarah Cabang Luar Biasa adalah jika memenuhi kriteria sebagai berikut : a. DPC terbukti melanggar AD/ART dan Keputusan-keputusan MUSCAB. b. Eksistensi organisasi dalam keadaan terancam. c. Terjadi kevakuman / stagnasi kepengurusan. 2. Diselenggarakan oleh DPD HIMNI atas persetujuan DPP. 3. Musyawarah Cabang Luar Biasa mempunyai kewenangan yang sama dengan Musyawarah Daerah sebagaimana diatur dalam pasal 23 Anggaran Dasar ini. Page 8 of 21
BAB XII DEWAN PENGURUS PUSAT Pasal 25 1. Dewan Pengurus Pusat Himpunan Masyarakat Nias Indonesia (DPP HIMNI) merupakan pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi organisasi berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Keputusan Musyawarah Nasional. 2. Dewan Pengurus Pusat Himpunan Masyarakat Nias Indonesia (DPP HIMNI) berhak bertindak untuk dan atas nama organisasi. 3. Dewan Pengurus Pusat Himpunan Masyarakat Nias Indonesia (DPP HIMNI) menetapkan Pedoman dan Peraturan Organisasi. 4. Dewan Pengurus Pusat Himpunan Masyarakat Nias Indonesia (DPP HIMNI) mempunyai tugas sebagai berikut: a. Melaksanakan peraturan dan keputusan organisasi. b. Melaksanakan program kerja organisasi ditingkat nasional. c. Memberikan pembinaan dan pengawasan kepada Dewan Pengurus Daerah (DPD)/ Dewan Pengurus Daerah Khusus (DPDK) dan Dewan Pengurus Cabang (DPC). d. Menerbitkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Dewan Pengurus Daerah (DPD)/ Dewan Pengurus Daerah Khusus (DPDK) dan Dewan Pengurus Cabang (DPC). e. Menerbitkan Surat Mandat/penugasan untuk menyelenggarakan Musda sampai terbentuknya Pengurus Dewan Pengurus Daerah (DPD)/Dewan Pengurus Daerah Khusus (DPDK) dan Dewan Pengurus Cabang (DPC) yang baru. f. Melantik/mengukuhkan Dewan Pengurus Daerah (DPD) / Dewan Pengurus Daerah Khusus (DPDK) dan Dewan Pengurus Cabang (DPC), jika di daerah tersebut belum terbentuk DPD/DPDK.
BAB XIII DEWAN PENGURUS DAERAH / DEWAN PENGURUS DAERAH KHUSUS (DPD/DPDK) Pasal 26 1. Dewan Pengurus Daerah/Dewan Pengurus Daerah Khusus (DPD/DPDK) merupakan pemegang kekuasaan eksekutif ditingkat daerah. 2. Dewan Pengurus Daerah/ Daerah Khusus (DPD/DPDK) mempunyai tugas : a. Melaksanakan peraturan dan keputusan Organisasi ditingkat daerah, serta menyelenggarakan tata kelola organisasi ditingkat daerah. b. Melaksanakan Program Kerja organisasi ditingkat daerah c. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan kepada Dewan Pengurus Cabang (DPC). d. Melaksanakan konsolidasi organisasi dan pengembangan organisasi ditingkat daerah. e. Melantik / mengukuhkan Dewan Pengurus Cabang (DPC) berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat (DPP). f. Meneruskan informasi dan aspirasi tentang masyarakat Kepulauan Nias ke tingkat Dewan Pengurus Pusat (DPP).
Page 9 of 21
BAB XIV DEWAN PENGURUS CABANG (DPC) Pasal 27 1. Dewan Pengurus Cabang (DPC) merupakan pemegang kekuasaan eksekutif ditingkat cabang. 2. Dewan Pengurus Cabang (DPC) mempunyai tugas : a. Melaksanakan peraturan dan keputusan Organisasi serta menyelenggarakan tata kelola organisasi Cabang. b. Melaksanakan Program Kerja organisasi Cabang. c. Melaksanakan koordinasi dengan organisasi kemasyarakatan Nias yang ada diwilayahnya. d. Melaksanakan konsolidasi organisasi dan pengembangan organisasi ditingkat Cabang. e. Menyerap dan meng-apresiasi aspirasi masyarakat Kepulauan Nias. f. Meneruskan informasi dan aspirasi tentang masyarakat Kepulauan Nias ke tingkat Dewan Pengurus Daerah/Dewan Pengurus Daerah Khusus (DPD/DPDK). BAB XV HIRARKHI ORGANISASI DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN Pasal 28 1. Pengambilan Keputusan organisasi ditentukan dengan mengikuti hirarkhi organisasi. 2. Musyawarah mufakat dan azas demokrasi merupakan pedoman dasar terhadap setiap pengambilan keputusan dalam organisasi. Pasal 29 Hirarkhi dan Peraturan serta Keputusan Organisasi ditetapkan sebagai berikut : 1. Anggaran Dasar. 2. Anggaran Rumah Tangga. 3. Keputusan Musyawarah Nasional. 4. Keputusan Rapat Kerja Nasional. 5. Keputusan Dewan Pengurus Pusat. 6. Keputusan Musyawarah Daerah/Daerah Khusus. 7. Keputusan Rapat Kerja Daerah/Daerah Khusus. 8. Keputusan Dewan Pengurus Daerah/Daerah Khusus. 9. Keputusan Musyawarah Cabang. 10. Keputusan Rapat Kerja Cabang. 11. Keputusan Dewan Pengurus Cabang. Pasal 30 1. Yang dimaksud dengan peraturan organisasi adalah ketentuan mengenai sistem dan tata cara serta tata kelola dan kelengkapan administrasi organisasi. 2. Peraturan organisasi yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan organisasi yang lebih tinggi.
Page 10 of 21
Pasal 31 HIMNI mempunyai Kode Etik organisai sebagai pedoman bagi organisasi untuk menegakkan etika organisiasi dan materi yang berkaitan dengan ini akan di atur dalam ART. Pasal 32 1. Apabila ada pengurus yang melakukan pelanggaran maka organisasi berhak dan berwenang untuk melakukan proses dan pemberian sanksi terhadap yang bersangkutan. 2. Pelanggaran sebagaimana di maksud ayat 1 ada yang bersifat adminsitratif, bersifat kode etik dan hukum. 3. Hal yang berkaitan dengan sanksi yang bersifat administratif dan hukum, akan diatur dalam PO. BAB XVI KEUANGAN ORGANISASI Pasal 33 Harta kekayaan organisasi diperoleh dari: 1. Uang pangkal dan uang iuran anggota. 2. Sumbangan yang tidak mengikat. 3. Pendapatan lain yang sah. Pasal 34 1. Semua harta kekayaan organisasi (harta bergerak dan tidak bergerak) adalah milik organisasi. 2. Harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah milik Organisasi dan dikelola oleh DPP ditingkat pusat, DPD/DPDK ditingkat Daerah, DPC ditingkat Cabang. BAB XVII HUBUNGAN DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Pasal 35 1. Organisasi dapat mengadakan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan AD/ART, Peraturan Organisasi dan perundang-undangan yang berlaku. 2. Organisasi memandang bahwa Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Organisasi Masyarakat Nias yang ada di tingkat pusat dan daerah di seluruh Indonesia merupakan mitra kerja strategis yang dapat bersinergi bersama-sama untuk memajukan kesejahteraan masyarakat Nias secara keseluruhan. 3. Organisasi sesuai kemampuannya berupaya memberdayakan organisasi masyarakat Nias yang memiliki tujuan dan visi yang searah untuk kemajuan masyarakat Nias secara keseluruhan yang berada di tingkat pusat dan daerah di seluruh Indonesia. 4. Organisasi wajib menyampaikan saran positif dan bahkan kritik konstruktif kepada pemerintah pusat dan daerah yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat Nias secara keseluruhan.
Page 11 of 21
BAB XVIII LAMBANG, BENDERA DAN MARS ORGANISASI Pasal 36 1. Organisasi mempunyai Lambang, Bendera dan Mars. 2. Lambang, Bendera dan Mars Organisasi ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat. BAB XIX PERUBAHAN Pasal 37 Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Nasional. BAB XX KETENTUAN KHUSUS Pasal 38 Bila timbul perbedaan penafsiran mengenai suatu ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, maka penafsiran yang sah dan dijadikan acuan adalah yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat Organisasi (DPP) dan dipertanggungjawabkan dalam Musyawarah Nasional (Munas). BAB XXI PENUTUP Pasal 39 1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan lainnya yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar. 2. Anggaran Dasar ini berlaku sejak ditetapkan. Ditetapkan di : Gunungsitoli, Pada Tanggal : 30 Juni 2011 Berdasarkan Rekomendasi Musyawarah Nasional HIMNI, AD/ART ini telah dilengkapi dalam Rapat Pleno DPP HIMNI di Jakarta Tgl. 07 Desember 2011.-
Ketua Umum,
Sekretaris Jenderal,
AGUS GEA, SH.
DRS. IDAMAN ZEGA, MM.
Page 12 of 21
Lampiran Surat Keputusan MUNAS III HIMNI Tahun 2011 Nomor: /SK/Munas III/HIMNI/VIII/2007 ANGGARAN RUMAH TANGGA HIMPUNAN MASYARAKAT NIAS INDONESIA ( HIMNl ) BAB I KEANGGOTAAN Pasal 1 1. Anggota biasa ialah masyarakat Nias yang memenuhi syarat seperti tercantum dalam pasal 13 Anggaran Dasar. 2. Yang dimaksud dengan masyarakat Nias adalah : a. Orang yang berasal dari Kepulauan Nias meliputi : Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Utara, dan Kota Gunungsitoli. b. Orang yang mempunyai hubungan darah suami atau istri dengan masyarakat Nias. c. Orang yang lahir di Nias dan mengakui dirinya sebagai orang Nias termasuk keturunannya. Pasal 2 Anggota luar biasa adalah warga diluar warga Nias yang menyatakan bersedia menerima Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HIMNI. Pasal 3 Anggota kehormatan adalah: 1. Orang yang berjasa luar biasa kepada HIMNI. 2. Warga negara Indonesia diluar masyarakat Nias yang telah memberikan perhatian/dukungan/pengabdian luar biasa terhadap perkembangan organisasi HIMNI. Pasal 4 Anggota kehormatan diangkat dan ditetapkan dalam Musyawarah Nasional atas usul Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Daerah atau Dewan Pengurus Cabang. BAB II HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA Pasal 5 Setiap anggota organisasi berhak : 1. Mendapat perlakuan yang sama dari organisasi HIMNI. 2. Menghadiri rapat dan kegiatan organisasi HIMNI sesuai ketentuan yang berlaku. 3. Menyampaikan pendapat, mengajukan usul atau saran secara tertulis maupun lisan. 4. Memperoleh perlindungan dan pembelaan dari organisasi HIMNI. 5. Menggunakan hak suara dalam rapat serta hak memilih dan dipilih sebagai pengurus HIMNI, kecuali anggota luar biasa dan anggota kehormatan hanya memiliki hak bicara. Page 13 of 21
Pasal 6 Untuk dapat dipilih dan ditetapkan sebagai pengurus : 1. Pengurus ditingkat Cabang, yang bersangkutan harus telah terdaftar menjadi anggota biasa dan berdomisili diwilayah cabang tempat anggota tersebut menjadi pengurus. 2. Pengurus ditingkat Daerah, yang bersangkutan harus telah terdaftar menjadi anggota HIMNI dan berdomisili di wilayah daerah, tempat anggota tersebut menjadi pengurus. 3. Jika yang bersangkutan pindah domisili maka masa kepengurusannya hanya sampai akhir periode kepengurusan dan tidak dapat di pilih kembali menjadi pengurus cabang dan atau daerah di wilayah tersebut. 4. Pengurus ditingkat Pusat, yang bersangkutan harus menjadi anggota HIMNI sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir terus menerus, dan atau pernah menjadi pengurus Dewan Pengurus Cabang, Dewan Pengurus Daerah, Dewan Pengurus Pusat, Pendiri dan atau pemah menjadi Pimpinan tertinggi salah satu organisasi masyarakat Nias. Khusus Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum dan wakil Bendahara Umum diharuskan berdomisili di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek). Pasal 7 Setiap anggota HIMNI mempunyai kewajiban sebagai berikut: 1. Menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan Organisasi HIMNI. 2. Melaksanakan dan menaati anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. 3. Melaksanakan dan menaati semua peraturan dan keputusan organisasi. 4. Menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh organisasi dengan penuh tanggung jawab. BAB III BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN Pasal 8 Keanggotaan berakhir karena : 1. Permintaan sendiri. 2. Diberhentikan dengan tidak hormat. 3. Meninggal Dunia. BAB IV ORGANISASI Pasal 9 1. Pemimpin HIMNI disemua tingkatan dibentuk secara demokratis atas dasar pemilihan yang sesuai dengan AD/ART HIMNI. 2. Pimpinan Organisasi dari jajaran atas kebawah merupakan susunan hirarki Organisatoris didalam wilayahnya. Setiap pimpinan organisasi memiliki keleluasaan menetapkan dan menjalankan keputusan Organisasi sepanjang menyangkut kepentingan wilayah masing-masing yang tidak bertentangan dengan keputusan organisasi yang tinggi. Page 14 of 21
Pasal 10 1. Pengurus Organisasi (DPP, DPD dan DPC) dilarang memanfaatkan organisasi untuk kepentingan pribadi dan atau golongan tertentu. 2. Dalam hal pengurus DPP, DPD dan DPC mencalonkan diri untuk menduduki jabatan publik (sosial, politik dan agama) maka pencalonan tersebut merupakan urusan pribadi masing-masing pengurus dan tidak diperkenankan mengatasnamakan dan atau secara sepihak mengklaim mendapat dukungan organisasi. 3. Pelanggaran kode etik akan di atur dalam Peraturan Organisasi. BAB V KEPENGURUSAN Pasal 11 1. Komposisi Personalia Pengurus Harian sekurang-kurangnya terdiri dari : a. Dewan Pengurus Pusat (DPP) terdiri dari : - 1 orang Ketua Umum - 1 orang Wakil Ketua Umum. - 1 orang Sekretaris Jenderal. - 1 orang Bendahara Umum b. Dewan Pengurus Daerah/Khusus (DPD/K) terdiri dari : - 1 orang Ketua - 1 orang Sekretaris - 1 orang Bendahara c. Dewan Pengurus Cabang (DPC) terdiri dari : - 1 orang Ketua - 1 orang Sekretaris - 1 orang Bendahara 2. Dewan Pengurus Pusat (DPP) membentuk Departemen, Dewan Pengurus Daerah membentuk Bidang dan Dewan Pengurus Cabang (DPC) membentuk Seksi sesuai dengan kebutuhan. 3. Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal mewakili kepentingan organisasi ke dalam dan keluar organisasi. 4. Dalam hal Ketua Umum berhalangan melaksanakan tugas organisasi, maka secara otomatis fungsi ketua Umum beralih kepada wakil ketua Umum. 5. Teknis pelaksanaan tugas di atur dalam Peraturan Organisasi. BAB VI MUSYAWARAH NASIONAL Pasal 12 1. Musyawarah Nasional diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat. 2. Sidang Musyawarah Nasional dibuka dan dipirnpin oleh Dewan Pengurus Pusat untuk pengesahan tata tertib dan memilih pimpinan musyawarah nasional, selanjutnya musyawarah nasional dipimpin oleh pimpinan MUNAS yang dipilih oleh peserta musyawarah nasional untuk memimpin acara penyampaian laporan pertanggungjawaban dewan pimpinan pusat, pengesahan keputusan musyawarah nasional sesuai dengan tugas dan wewenang musyawarah nasionai, pemilihan dan pelantikan dewan pimpinan pusat. Page 15 of 21
3. Dewan Pengurus pusat menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada musyawarah nasional. 4. Dewan Pengurus Pusat mempersiapkan materi Musyawarah Nasionai yang sudah diterima oleh dewan pimpinan cabang selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum musyawarah nasional dimulai. Pasal 13 1. Musyawarah Nasional dihadiri oleh peserta yang terdiri dari: a. Dewan Pengurus Cabang. b. Dewan Pengurus Daerah c. Dewan Pengurus Pusat d. Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO). e. Para pendiri. f. Undangan lainnya yang ditentukan oleh dewan pengurus pusat sebagai peninjau. 2. Utusan cabang mewakili seluruh anggota organisasi yang berada dicabangnya. 3. Banyaknya utusan musyawarah nasional dari cabang dan DPD ditentukan oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP). 4. Setiap utusan musyawarah nasional dari dewan pimpinan cabang dan Dewan Pengurus Daerah harus membawa surat tugas dan jajaran organisasi yang diwakilinya. Pasal 14 1. Seluruh peserta musyawarah nasional mempunyai hak bicara. 2. Dalam Musyawarah Nasional Hak suara DPP adalah 6 (Enam) suara, Utusan DPD adalah 3 (Tiga) suara, Utusan DPDK adalah 3 (Tiga) suara, Utusan DPC adalah 3 (tiga) suara dan Utusan MPO adalah 1 (satu) suara. 3. Hak suara sebagaimana diatur pada ayat 2 pasal ini, masing-masing memiliki 1 (satu) suara untuk 1 (satu) orang. Pasal 15 1. Musyawarah Nasional dinyatakan sah apabila Dihadiri oleh DPP, MPO, dan ½ + 1 (setengah ditambah satu) dari jumlah DPD dan DPC yang ada. 2. Kecuali mengenai perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi keputusan musyawarah nasional dapat diambil jika 1/2 (satu per dua ) ditambah 1 (satu) dari jumlah suara yang hadir menyetujui. Pasal 16 Selain yang sudah ditentukan dalam anggaran dasar pasal 16, sidang musyawarah nasional juga membahas dan mengambil keputusan mengenai persoalan yang diajukan oleh Dewan Pengurus Pusat. Pasal 17 1. Waktu dan tempat musyawarah nasionai ditetapkan melalui RAKERNAS. 2. Undangan menghadiri musyawarah nasional sebagai peserta dikeluarkan oleh Dewan Pengurus Pusat.
Page 16 of 21
BAB VII MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA (MUNASLUB) Pasal 18 1. Apabila mayoritas DPD dan DPC mengusulkan kepada MPO dan selanjutnya MPO menilai bahwa DPP sudah terbukti menyalahi/menyimpang dari AD ART dan Keputusan-keputusan MUNAS, dan apabila DPD dan DPC tidak mengusulkan kepada MPO maka MPO dapat menilai langsung dan dapat mengusulkan diadakannya Munaslub. 2. Apabila MPO menilai bahwa DPP secara kelembagaan tidak mampu menjalankan roda organisasi sebagaimana mestinya. 3. Apabila Ketua Umum terbukti melakukan pelanggaran terhadap AD ART dan Keputusan-keputusan MUNAS BAB VIII MUSYAWARAH DAERAH Pasal 19 1. Musyawarah Daerah dihadiri oleh utusan Cabang. 2. Hak suara Cabang dalam Musyawarah Daerah sama dengan yang diatur untuk Musyawarah Nasional. 3. Musyawarah Daerah diselenggarakan oleh DPD dipimpin oleh pimpinan yang dipilih dari dan oleh peserta MUSDA dan didampingi oleh DPP. 4. DPP mempunyai kewenangan yang dapat mengambil langkah yang dipandang perlu demi kelancaran jalannya Musyawarah Daerah. Pasal 20 1. Musyawarah Daerah mempunyai wewenang sebagaimana diatur dalam pasal 19 Anggaran Dasar. 2. Musyawarah Daerah dapat membahas dan mengambil keputusan mengenai : a. Pelaksanaan peraturan dan keputusan organisasi ditingkat daerah. b. Menilai pertanggungjawaban DPD organisasi. c. Memilih pengurus DPD organisasi. d. Menetapkan pendirian organisasi dalam menghadapi persoalanpersoalan daerah. BAB IX MUSYAWARAH CABANG Pasal 21 1. Musyawarah cabang dihadiri oleh anggota organisasi yang terdaftar di cabang yang bersangkutan. 2. Musyawarah cabang dinyatakan sah apabiia dihadiri oleh anggota sekurangkurangnya 1/2 (satu perdua) dari jumlah anggota yang telah mendaftarkan diri mengikuti musyawarah cabang. 3. Hak suara anggota ditetapkan 1 (satu) suara untuk 1 (satu) anggota. 4. Musyawarah cabang ditetapkan oleh dewan pengurus cabang yang di pimpin oleh Pimpinan yang dipiiih dari dan oleh peserta MUSCAB dan didampingi oleh DPD. 5. Dewan pengurus pusat mempunyai wewenang mengambil iangkah yang dipandang perlu demi kelancaran jalannya musyawarah cabang. Page 17 of 21
BAB X DEWAN PENGURUS PUSAT Pasal 22 1. Tata cara pemilihan dewan pimpinan pusat ditetapkan oleh musyawarah nasional. 2. Dewan pengurus pusat mengesahkan hasil musyawarah Daerah dan Musyawarah Cabang terutama susunan personalia Dewan pengurus Daerah dan Dewan pengurus Cabang dengan surat keputusan. 3. Dewan pengurus pusat dapat membatalkan keputusan Musyawarah Daerah dan Musyawarah Cabang yang menyirnpang dari anggaran dasar/anggaran rumah tangga atau keputusan musyawarah nasional. BAB XI RAPAT KERJA NASIONAL Pasal 23 1. Rapat kerja nasional diadakan 1 (satu) kali dalarn 2 (dua) tahun , terkecuali jika di anggap perlu oleh dewan pimpinan pusat dapat dipercepat. 2. Rapat kerja nasional adalah rapat kerja yang diselenggarakan oleh dewan pimpinan pusat dan dihadiri oleh Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang. Pasal 24 1. Peserta rapat kerja nasional terdiri dari: a. Dewan Pengurus Pusat. b. Dewan Pengurus Daerah. c. Dewan Pengurus Cabang d. Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO). e. Undangan lain yang ditetapkan oleh dewan pimpinan pusat.
2. Tugas dan wewenang rapat kerja nasional : a. Membawa persoalan-persoalan yang bersifat nasional dan daerah yang sedang berkembang. b. Menyusun kebijakan operasional organisasi. c. Menyukseskan pelaksanaan kebijakan organisasi. 3. Keputusan rapat kerja nasional sepenuhnya menjadi tanggungjawab Dewan Pengurus Pusat. Pasal 25 Apabila dianggap perlu, ditingkat daerah dan cabang dapat dilaksanakan rapat kerja daerah (RAKERDA) dan rapat kerja cabang (RAKERCAB) yang analog dengan rapat kerja nasional (RAKERNAS).
Page 18 of 21
BAB XII DEWAN PENGURUS DAERAH Pasal 26 1. Dewan pengurus Daerah adalah pelaksana eksekutif organisasi ditingkat daerah. 2. Pengurus Dewan Pengurus Daerah setelah dipilih dalam Musyawarah Daerah dilantik oleh Dewan Pengurus Pusat didepan peserta MUSDA. 3. Dewan Pengurus Daerah mempunyai wewenang dan kewajiban sebagai berikut : a. Menumbuhkembangkan, memantapkan dan membina organisasi didaerahnya. b. Memantapkan persatuan dan kesatuan seluruh masyarakat Nias didaerahnya. c. Memimpin dan mengkoordinasikan cabang organisasi dan kegiatan organisasi ditingkat daerah. d. Melaksanakan program organisasi sesuai dengan keadaan didaerah yang bersangkutan. e. Menjaga nama baik organisasi didaerahnya. f. Memberikan sanksi terhadap anggota organisasi sesuai dengan kelentuan AD/ART dan melaporkan hal tersebut kepada Dewan Pimpinan Pusat. BAB XIII DEWAN PENGURUS DAERAH KHUSUS (DPDK) Pasal 27 1. Untuk memastikan efektifitas koordinasi dan komunikasi DPP HIMNI di Kepulauan Nias sebagai basis utama kegiatan HIMNI terutama dalam hal implementasi program kerja, maka dibentuk Dewan Pengurus Daerah Khusus (DPDK) di Kepulauan Nias yang membawahi DPC HIMNI di kepulauan Nias meliputi Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Utara dan Kota Gunungsitoli. 2. Dewan Pengurus Daerah Khusus (DPDK) berkedudukan di Kota Gunungsitoli dan dipilih dalam Musyawarah Daerah (MUSDA) untuk kemudian ditetapkan serta dilantik oleh DPP HIMNI. 3. Dengan terbentuknya DPDK Kepulauan Nias, maka ruang lingkup DPD HIMNI Provinsi Sumatera Utara meliputi seluruh DPC yang ada di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara kecuali DPC-DPC HIMNI di Kepulauan Nias. 4. DPDK memiliki kedudukan dan hak yang setara dengan DPD BAB XIV DEWAN PENGURUS CABANG Pasal 28 1. Dewan pengurus cabang adalah pelaksana eksekutif organisasi di tingkat cabang. 2. Pengurus Dewan Pengurus Cabang setelah terpilih dalam Musyawarah Cabang dilantik oleh Dewan pengurus Daerah didepan peseta Musyawarah Cabang yang dihadiri oleh Dewan Pimpinan Pusat. 3. Dewan Pengurus cabang mempunyai wewenang dan kewajiban sebagai berikut: a. Menumbuh kembangkan, memantapkan dan membina organisasi didaerahnya. b. Memantapkan persatuan dan kesatuan seluruh masyarakal Nias di daerahnya. c. Memimpin dan mengkoordinasi kegiatan organisasi di tingkat cabang. Page 19 of 21
d. Melaksanakan program kerja organisasi sesuai dengan keadaan di cabang yang bersangkutan. e. Menjaga nama baik organisasi di daerahnya. f. Menyelenggarakan musyawarah cabang dan menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan kewajiban organisasi kepada musyawarah cabang. BAB XV PENGAMBILAN KEPUTUSAN Pasal 29 1. Semua keputusan diambil atas dasar musyawarah untuk rnencapai mufakat berdasarkan demokrasi. 2. Apabila cara tersebut dalam ayat 1 (satu) pasal ini tidak mungkin dilakukan dan harus diambil dengan pemungutan suara, maka berlaku ketentuanketentuan sebagai berikut: a. Jika keputusan diambil dengan pemungutan suara maka keputusan diambil dengan suara terbanyak. b. Pemungutan suara mengenai orang, harus diiakukan dengan cara tertulis. c. Apabila pada pemungutan suara jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya maka diadakan pengulangan sebanyak 2 (dua) kali. d. Apabila hasil pemungutan suara ulang sama jumlahnya, yang setuju dengan yang tidak,maka hal yang bersangkutan ditolak dan diambil alternatif lain. BAB XVI KEUANGAN ORGANISASI Pasal 30 1. Besarnya uang pangkal ditetapkan oleh RAKERNAS dan besarnya iuran ditetapkan oleh DPD masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 Anggaran Dasar serta cara pemungutan dan pengaturannya ditetapkan oleh RAKERNAS. 2. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan kekayaan organisasi disampaikan setiap akhir jabatan, bersamaan dengan penyampaian pertanggungjawaban organisasi masing-masing tingkat.
Pasal 31 1. Keuangan Organisasi di audit oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Dewan Pengurus Pusat yang di putuskan dalam sidang pleno. 2. Bila Tim Audit Internal tidak dapat melaksanakan tugasnya maka DPP HIMNI berhak untuk menunjuk audit publik yang independen. 3. Hal-hal yang terkait dengan audit keuangan akan di atur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi
Page 20 of 21
BAB XVII PENUTUP Pasal 32 1. Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran rumah tangga, akan diatur dalam peraturan dan pedoman organisasi yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat. 2. Anggaran Rumah Tangga ditetapkan untuk pertama kalinya dalam rapat pendiri yang selanjutnya ditetapkan oleh Musyawarah Nasional. 3. Anggaran Rumah Tangga berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Berdasarkan Rekomendasi Musyawarah Nasional HIMNI, AD/ART ini telah dilengkapi dalam Rapat Pleno DPP HIMNI di Jakarta Tgl. 07 Desember 2011.-
Ketua Umum,
Sekretaris Jenderal,
AGUS GEA, SH.
DRS. IDAMAN ZEGA, MM.
Page 21 of 21
